REPUBLIK INDONESIA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BAPPENAS
OOKUMENTASI
&
ARSII}
BAPPENAS Acc. No. ,
Claqs
:
Checked
:
C.S.yy/....39 ..........!/f.,ny....
h.:..V..)..ic.l7
DAFTAR ISI
RINGKASAN
A. Pendahuluan B.
FaktorExternal 1. AspekProses 2. AspekPeraluran
3. AspekKelembagaandanSDM. C. Faktor Internal Pengadaan Jasa Konsultansi Proyek PHLN 1. AspekProses
2. AspekPeraturan 3. AspekKelembagaandanSDM.
St,,li
p""g^L"
)*-('*,/t^t p*yl p^i"^' Juo, ?lngo,i
.......1 .....2 ...2 .......3
...4
......4 ...5 .......7
.
RINGKASAN STUDI PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI
A. PENDAHULUAN
Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Proyek PHLN) banyak yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian ganda, yaitu kerugian yang diakibatkan tertundanya manfaat proyek bersangkutan dan
bertambahnya beban pembayaran pinjaman luar negeri sehubungan dengan pembayaran commitment fee dan bunga pinjaman.
Salah satu penyebab keterlambatan proyek PHLN adalah karena lambatnya pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi yang umumnya merupakan kegiatan awal yang berdampak terhadap pelaksanaan proyek PHLN tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka dilakukan pekerjaan studi Pengadaan jasa konsultansi proyek pinjaman luar negeri.
Adapun tujuan dari pekerjaan studi tersebut adalah untuk mengindentifikasikan faktor penyebab yang menjadikan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi lambat dan lama,
serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
mempercepat
pelaksanaan proses Pengadaan jasa konsultansi tersebut.
Berdasarkan hasil survey lapangan dan studi literatur dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi proyek PHLN pada umumnya berjalan lambat dan memakan waktu lama, disebabkan adanya berbagai kendala dan penghambat. Kendala dan penghambat tersebut ada yang berada diluar proses pengadaan jasa konsultansi yang selanjutnya dalam laporan ini disebut faktor external dan kendala didalam proses pengadaan jasa konsultansi itu sendiri selanjutnya disebut faktor internal. Berdasarkan hasil telaahan faktor faktor external dan internal penyebab kendala pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi terdapat di dalam aspek proses peraturan/pranata/produk statuter serta kelembagaan dan sumber daya manusia yang melaksanakan pengadaan tersebut. B. FAKTOR EXTERNAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PHLN Faktor external adalah kendala dan penghambat yang berada diluar proses pengadaan jasa konsultansi. Oleh karena itu kegiatan/langkah pengadaan jasa konsultansi proyek
PHLN 'merupakan salah satu kegiatan/langkah dalam Sistem Pengelotaan Administrasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (SPAP-PHLN), maka faktor externalnya adalah kendala dan penghambat yang terkandung didalam kegiatankegiatar/langkah-langkah yang mendahului kegiatan/langkah pengadaan pada SpApPHLN tersebut. Ringkasan-C:data8appenas
1. ASPEK PROSES Pengadaan (termasuk pengadaan jasa konsultansi), adalah salah satu kegiatan/langkah dari Sistim Pengelolaan Administrasi Proyek PHLN (SPAP-PHLN) seperti tergambar
dalam bagan alir pada Lampiran No. 1.
Sebagal salah satu mata rantai dari SPAP-PHLN, kegiatan/langkah pengadaan bergantung dari kegiatan/langkah sebelumnya, yaitu kegiatan/langkah pengangg aran. Kegiatar/langkah penganggaran bergantung pada kegiatan/langkah sebelumnya yaitu
kegiatan langkah perencanaan pelaksanaan tahunan (annual work plan/AWP). Kegiatan/langkah AWP bergantung kepada rencana pelaksanaan menyeluruh proyek PHLN, yaitu Overall Work Plan (OWP), Overall Budgeting Plan (OBP) dan Overall Procurement Plan (OPP). Sedangkan kegiatan/langkah rencana pelaksanaan proyek PHLN (OWP, OBP dan OPP) bergantung kepada dokumen dasar proyek PHLN yaitu
dokumen NPPHLN beserta dokumen yang mengikutinya seperti Project Appraisal DocumenUStaff Apraisal Report (PAD/SAR) atau dokumen sejenisnya, dokumen Cost Table (CT) atau dokumen sejenisnya. Sebagai kegiatan yang bergantung kepada kegiatan/langkah sebelumnya, maka kelancaran pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi sangat dipengaruhioleh dokumen dasar (NPPHLN, PAD/SAR/PAM, CT) dan dokumen pendukung (OWP, OBP, OPP dan AWP). Persoalan yang dihadapi oleh para
Pimpro dan Panitia Pengadaan, adalah apabila dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia di proyek. Hal tersebut terjadi karena proses kegiatan/langkah persiapan pelaksanaan proyek PHLN belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Instansi Penanggung Jawab Proyek PHLN (Executing Agency). Agar kewajiban Executing Agency dalam menyampaikan dokumen dasar proyek PHLN kepada Pimpro, dan penyusunan rencana pelaksanaan proyek PHLN dilaksanakan/dipatuhi, maka perlu adanya produk statuter yang mengatur haltersebut. 2. ASPEK PERATURAN Dasar hukum pengadaan jasa konsultansi proyek PHLN, adalah Keppres No. 16 tahun 1994, pasal 79 Ayat 1 berbunyi : Sega/a ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berikut
lampiran-lampirannya berlaku juga untuk proyek yang mendapat bantuan proyek, bantuan teknik dan / atau bantuan luar negei lainnya, kecuali ditetapkan lain dalam doku me n/naskah perjanjian I uar negeri. Ketentuan tersebut pada umumnya kurang dipahami atau diketahui dan dipahami tetapi tidak digunakan oleh Pimpro/Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsuliansi; yang justru menjadi penghambat pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi
tersebut. Dalam kaitan dengan hal itu, maka diusulkan agar Keppres No. 16 tahun 1994 Pasal 79 Ayat 1 dipertegas bunyinya menjadi : tJntuk proyek yang mendapat bantuan
proyek, bantuan teknik dan atau bantuan luar negeri lainnya yang berlaku adatah ketentuan dalam dokumen/naskah perjanjian luar negeri. Ringkasan€:data/Bappenas
Konsekwensi dari rumusan tersebut adalah semua unsur proyek dan kepentingan pemertintah Rl sudah tertampung dalam NPPHLN maupun dokumen-dokumen ikutannya (dokumen dasar). Tatacara perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, pemantauan dan pelaporan
proyek PHLN telah diatur didalam SKB'Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/95 dan No. 031/Kettlt1995. Didalam SKB tersebut dalam Bab ll Perencanaan Proyek PHLN baru mengatur tentang Tatacara Pengusulan Proyek PHLN sampai NPPHLN ditandatangani, tetapi belum mengatur tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pelaksanaan Proyek PHLN (Penyusunan OWP, OBP, OPP dan AWP). Padahaldokumen OWP, OBP, OPP dan AWP sangat diperlukan oleh Pimpro/Panitia dalam melaksanakan pengadaan. Oleh karena dokumen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, maka diusulkan adanya peraturan yang memuat keputusan tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pelaksanaan Proyek PHLN tersebut. Ketentuan tersebirt dapat ditambahkan kedalam produk statuter yang telah ada, atau dimasukan kedalam produk statuter baru. Kemungkinan pertama dimasukan kedalam SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas No. 185 /KMK.03/1995 dan No. Kep 031/KETl5l1995 yang berarti perlu ada upaya
menyempurnakan SKB tersebut Sedangkan kemungkinan kedua dengan cara menerbitkan produk statuter tersendiri tentang hal tersebut. Sedangkan (misalnya dengan Keputusan Menteri Negara PPfl/Ketua Bappenas). 3. ASPEK KELEMBAGAAN DAN SDM
Didalam dokumen NPPHLN dan dokumen lain yang menyertai umumnya telah ada ketentuan lembaga penanggung jawab (executing agency) dan pelaksana proyek PHLN, (implementing agency). Fungsi executing dalam kenyataannya dipegang langsung oleh Eselon l, sedang fungsi implementing agency ada yang dipegang oleh Eselon ll, Eselon lll, atau Pimpro. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dan pelaksanaan proyek PHLN secara menyeluruh diusulkan agar fungsi Executing Agency didelegasikan kepada Pejabat Penanggung Jawab Proyek PHLN dan fungsi tmplementing Agency didelegasikan kepada Penanggung Jawab Pelaksana/Proyek PH LN. Pada saat ini kedudukan tugas, fungsi l,.edua lembaga tersebut belum diatur didalam produk statuter. Oleh karena peranan Executing Agency dan lmplementing Agency dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi sangat strategis, maka kedudukan, tugas dan fungsi serta kewajiban dan tanggung jawab kedua lembaga tersebut diusulkan untuk diatur didalam suatu produk statuter yang baku agar mempunyai dasar hukum yang kuat.
Didalam produk statuter tersebut agar terdapat ketentuan yang mengatur tentang pendelegasian fungsi Executing Agency proyek PHLN dari Pejabat Eselon I kepada Ringkasa n-C :datarBappenas
Pejabat Penanggung Jawab Proyek PHLN (PPJP PHLN) yang ditunjuknya. Demiktan pula halnya dengan fungsi lmplementing Agency agar diatur pendelegasiannya kepada Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana/Pimpro PHLN. Upaya tersebut dimaksudkan agar tugas pejabat struklural leb,ih menitik beratkan pengaiuran dan pernbinaan.
Didalam surat penunjukan PPJPPHLN agar mencatumkan tugas dan kewajiban PPJPHLN, yaitu : menghimpun, menelaah, mendesiminasikan, mendokumentasikan dokumen dasar proyek PHLN, menyusun konsep amandemen NPPHLN bila diperlukan, menyusun rencana pelaksanaan proyek PHLN (OWP, OBP, OPP dan AWP), menyusun petunjuk pelaksanaannya menyusun sistim monitoring dan pelaporannya mengapresiasikan dan mendesiminasikan semua dokumen tersebut kepada para Pimpro yang melaksanakan proyek PHLN bersangkutan.
C. FAKTOR INTERNAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PHLN
Faktor internal adalah kendala dan hambatan aspek proses, peraturan
serta
kelembagaan dan SDM dalam lingkup pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi itu sendiri. Dalam rangka upaya mempercepat pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi proyek PHLN, maka aspek-aspek proses, peraturan serta kelembagaan dan SDM yang menjadi kendala dan penghambat pelaksanaan pengadaan tersebut perlu dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi. 1. ASPEK PROSES Berdasarkan hasit survey 50 sampel kontrak pengadaan jasa konsultansi di 11 instansi setingkat eselon I, yang dananya berasal dari pinjaman IBRD, ADB dan OECF yang dilaksanakan dengan cara pelelangan ICB serta metode evaluasi QCBS, diperoleh data, bahwa proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi terdiri dari 72 kegiatan/langkah, ke72 kegiatan/langkah tersebut memerlukan waktu rata-rata lebih dari 360 hari/1 tahun, seperti tersebut pada Lampiran No. 2.
Untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi adalah dengan cara memperpendek proses dan mempersingkat waktu pelaksanaannya. Mernperpendek proses dilakukan dengan cara menyederhanakan prosedur, memaralelkan kegiatan/komponen/ menghilangkan proses yang dapat dilaksanakan bersamaan dan menghindari terjadinya pengulangan/kegiatan/langkah/ pada ploses persetujuan Atlas/Eselon I dan permintaan NOL dari donor. Sedangkan upaya mempercepat waktu pelaksanaan dilakukan dengan cara mengalokasikan waktu yang tercepat namun realitis untuk setiap kegiatan/langkah. Penyederhanaan prosedur dilakukan khususnya untuk kegiatan/langkah permjntaan NOL short list, dokumen lelang, ranking nilai usulan teknis, calon pemenang, draft kontrak dan disbursement. Caranya dengan memberi wewenang kepada Pimpro untuk Rin gkasan-C :dalalBappenas
dapat minta NOL secara langsung kepada donor setelah berkoordinasi dengan PPJPHLN. Proses persetujuan NOL diusulkan agar dapat diproses oleh penrakilan donor di Jakarta. Perlu dibahas dengan pihak donor agar NOL short list dan NOL ranking nilai usulan teknis ditiadakan. Sekalipun prosedur permintaan NOL sudah disederhanakan, namun proses tersebut masih berpotensi memakan waktu lama apabila proses tersebut berulang. Untuk
menghindarinya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara meningkatkan kemampuan/memperkuat Panitia Pengadaan dalam menyiapkan dan menyusun dokumen yang akan dimintakan NOL agar tidak terjadi pengulangan proses. Untuk lebih
mempercepat pelaksanaan pengadaan proses penyiapan dokumen lelang dan penyusunan short list dapat dilakukan secara parallel. Dengan cata-cara tersebut maka kegiatan/langkah dapat diperpendek menjadi 37 kegiatan/langkah. Sedangkan waktu yang diperlukan, yang semula lebih dari 360 hari dapat diperpendek 180 hari seperti terlihat pada Lampiran No. 3 dan 4 Upaya mempercepat proses pengadaan jasa konsultansi tersebut akan dapat dicapai apabila ditunjang dengan tersedianya peraturan/pranata/produk statuter yang mendukung, dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam peraturan/pranata/produk statuter yang tidak mendukung diusulkan untuk dihapus/dipertegas atau dilengkapi. 2. ASPEK PERATURAN
Pemerintah dan pihak donor (IBRD, ADB, OECF) telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi. Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pihak Donor telah mengatur tatacara pelaksanaan seluruh komponen proses pengadaan jasa konsultansi yaitu komponen proses pembentukan Panitia, penyiapan Dokumen Lelang, penyusunan Short List, Pelaksanaan Lelang dan Kontrak. a. Komponen Proses Pembentukan Panitia Tatacara pembentukan Panitia sudah diatur secara rinci didalam Juknis Keppres No. 16 tahun 1994. Didalam Juknis tersebut terdapat ketentuan yang mensyaratkan jabatan anggota panitia tidak lebih tinggi darijabatan Pimpro (Lampiran l, Bab ll butir 8.1.d.7). Ketentuan tesebut diusulkan untuk dihapus karena menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi.
b. Komponen Proses Penyiapan Dokumen Lelang Tatacara penyiapan dokumen lelang telah diatur didalam Juknis Keppres No. 16 tahun 1994 dan Guidelines/Hand Book tentang pengadaan jasa konsultansi yang diterbitkan
oleh Donor. Bahkan IBRD telah menerbitkan standar dokumen lelang kecuali IGK/TOR (IBRD Standard Request For Proposal). Standar dokumen tersebut sebaiknya dapat
digunakan pula untuk dasar penyusunan dokumen lelang yang dibiayai dengan dana Ringkasan€ :datarBappenas
pinjaman/hibah dari donor lain Pada Juknis Keppres No. 16 lahun 1994 (Lampiran I Bab lV butir 3 a) dan IBRD Guidelines (2.3) terdapat klausul yang menyatakan, bahwa
penyusunan KAI(TOR dapat dibantu oleh tenaga ahli/konsultan. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, ketentuan Juknis lersebut perlu dtperluas menjadi . Apabila diperlukan penyrapan dokumen lelang (termasuk KAK) dapat dibantu oleh konsultan perorangan /perusahaan konsultan yang ahli dalam bidang yang
bersangkutan yang ditunjuk oleh Pimpro. sedang klausul IBRD Guidelines (2.3) diusulkan untuk diperluas menjadi : The borrowers shall be responsible for preparing the RFP (including TOR) for the assignment . RFP (including TOR) shall be assisfed by person (s) or a firm specialised in the area of the assignment. c. Komponen Proses Penyusunan Short List Tatacara penyusunan short list juga sudah diatur dalam Juknis Keppres No. 16 tahun 1994 dan Guidelines/Hand Book yang diterbitkan oleh Donor. Pada IBRD Guidelines terdapat ketentuan tenggang waktu antara pengumuman dan pendaftaran selama 30 hari (2.5) adalah terlalu lama. Juknis Keppres No. 16 tahun 1994 (Lampiran I Bab ll butir C.1.e.1) menentukan sekurang-kurangnya 3 hariadalah terlalu singkat. Tenggang waktu tersebut diusulkan untuk dirubah menjadi 7 hari. Persyaratan geografis short list (2.6) dari donor sering menjadi kendala, sehingga diusulkan untuk dihapus. Perlu dibicarakan dengan pihak Donor agar persyaratan NOL short list dapat ditiadakan. Dengan catatan perlu adanya Directory of The Company Profile konsultan asing yang diterbitkan secara berkala oleh Bappenas/Donor.
d. Komponen Proses Pelaksanaan Lelang Tatacara pelaksanaan lelang telah diatur dalam Juknis Keppres No 16 tahun 1994, SK. Men. Neg. PPN / Ketua Bappenas No.122|KETnl94 dan dalam guidelines serta Hand Book yang diterbitkan oleh donor. Didalam IBRD Guidelines terdapat klausul tenggang
waktu untuk membuka Usulan Biaya dilakukan setelah 14 hari NOL Evaluasi Teknis diterbitkan (2.19). Tenggang waktu lersebut diusulkan dipersingkat menjadi 7 hari. Didalam Juknis Keppres No. 16 tahun 1994 (Bab ll, butir C.10) terdapat ketentuan tentang masa sanggah yang sebenarnya Donor tidak mengatur, namun pada umumnya ketentuan tersebut ditaati oleh Pimpro, sehingga menambah waktu proses pelaksanaan lelang. Pada proses pelaksanaan lelang terdapat kegiatan/langkah negosiasi yang sering memakan waktu lama karena belum adanya standar besaran remunerasi untuk konsultan asing yang disepakati secara international. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi standar besaran remunerasi tersebut perlu ditetapkan. Pada proses pelaksanaan lelang terdapat kegiatan/langkah proses permintaan NOL ranking nilai usulan teknis, diusulkan agar NOL ranking usulan teknis tersebut ditiadakan dan atau dapat digabung dengan permintaan NOL calon pemenang. Ringkasan€ :dala/Bappenas
e. Kotnlronen Proscs Perryiapan Kontrak Tatacara penyiapan kontrak juga suCah diaiur pada Juknis Keppres No 16 tahurr 1994 lr',ai,[)un J.,,;rda Girideiinr:s lHtr,d ltrcok cJari Donor. lBltD bahl,,an teiah nrcncri,itkarr Standard Forrn of Ccntract (Lurrrp Surn dan Tirne Based Contract).
Standard Form tersebut diusulkan untuk dapat digunakan pada kontrak-kontrak yang crbiayai dengan dana pinjaman/hibah daridonor lainnya. Terdapat klausul-klausul yang ditentukan ol,:h pihak Donor yang masih sulit dipenuhi karena belum ada peraturan yang dapat Cipakai sebagai acuan. Klausul-klausul tersebut adalah klausul tentang denda atas kelambatan pernbayaran oleh penrberi pekerjaan (pemerintah) tentang lJak Atas Kekayaan lntelektual (lntelectual Property Right). Klausul tenlang penipuan dan korupsi (Fraud and Corruption), belurn terdiskripsi secara lengkap dan akurat dalam peraturan GOI pada dokumen lelarrg. Petunjuk pelaksanaan untuk hal lersebut diusulkan agar segera disusun dan diterbitkan. 3. ASPEK KELEMBAGAAN DAN SDM
a. Kclerrrbagaan Pengadaan jasa konsultansi proyek PHLN melibatkan lembaga; Konsullan, Panitia Pengaciaan, Pimpro, Atlas/Eselon l, Menteri /Menko, Bappenas dan Donor. Karena banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengadaan jasa konsultan tersebut maka prosesnya menjadi panjang. Dalam ringkasan laporan ini, lembaga Pinipro dan Panitia saja yang dibahas, karena lembaga yang lain perannya dalam pengadaan jasa konsultansi adalah memberikan persetujuan dan NOL. Menurut ketentuan dalam Keppres No. 16 tahun 1994 beserla Juknisnya, pengadaan barang dan jasa (termasuk pengadaan jasa konsuitansi) merupakan fungsi Pimpro yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengadaan ),ang dii,,entuknya. Pinrpro diangkat r-rleh Menieri/Ketua Lembaga untuk masa satu tahun anggaran. Raik Pimpro maupun Panitia adalah lembaga ad hock non struktural. Panitia adalah lembaga ad hock yang tidak bekerja penuh r,vaktu. Kendala yang dihadapi cieh Pirnpro dan Panitia dalarn melaksanakan.tugas pengadaan jasa konsullansi adalah nrasih banyaknya kegiatan/langkah yang prosesnya memerlukan persetujuan dari Atlas/Eselon | (unit struktural), sebelum dirnintakan NOL kepada Donor. Kendala lain adalah Panitia sebagai lembaga ad hock dan yang bekerja tidak penuh waktu, sangat terbatas waktunya dalam melaksanakan tugas kepanitian; dengan beban keharusan penguasaan berbagai dokurnen yang harus dipahami dan dilaksanakan. Dalanr rangka mempercepat pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi diusulkan agar Pimpro dapat secara langsung meminta NOL kepada donor setelah berkonsultasi atau melaporkannya kepada PPJP PHLN. RingLasa n-C:data./Bappenas
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kendala yang dihadapi oleh unit / kerja / instansi yang melaksanakan pengadaan jasa konsultansi Proyek PHLN, adaiah tei'batasnya personil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pimpro dan anggota Panitia Pengadaan Jasa Kos;lultansi proyek
PHLN. Pimpro Proyek PHLN seharusnya adalah personil yang telah mempunyai pengalaman sebagai Pimpro (proyek APBN) dan telah mengikuti pelatihan Manajemen Proyek PHLN serta mahir berbahasa Inggris. Panitia Pengadaan seharusnya adalah
personilyang telah berpengalaman dalam pengadaan proyek APBN ditambah dengan pelatihan pengadaan proyek PHLN. Untuk mempersiapkan personil yang memenuhi persyaratan tersebut, maka perlu adanya program pelatihan sebagai berikut :
O
Program Pelatihan Sistim Pengelolaan Administrasi Proyek PHLN bagi para pejabat yang tugas dan fungsinya terkait dengan proyek PHLN
O
Program Pelatihan Manajemen Proyek PHLN bagi para Pimpro dan Staf Proyek PHLN
O
Program Pelatihan Pengadaan Proyek PHLN bagi para Anggota Panitia Pengadaan
Proyek PHLN
Rin gkasan-C :data/Bappenas
SluCi Perrgadaan Jasa Konsultansi
LAMPIRAN
C
IE
'a
f
E
c= o
|!
o I
o
G
F
z o
o
z
l o =
F
IF
tF
F
so
UJ
o
UJ =
ot
z
Iz
o 24=
z o
g3
zUJ
Pb
v,t =3z ou, <= |.lO. =o z lLt
o
F F
lrJ =
C
o|
t
r
C
o
gE e
!
= lrJ
an
o
a 3 a F
:E
G
c
aP,
.q> = llj glo FO ;i uJ -F
L o o z
F = o lll
E o
o o
E
E:
oo AE Ec oo
9E 69 =E
€6 oEO
s$ EogB
o tr
*
cs E
llJ
(9
c
o
F
o
(o
c o Fc
O-s -o. (L
I]U
tto
o l!
CI
to
0t
a o
f
co= I c o E
FEE ExE
*.EI'
ooE 3n;
EEI cE= cc=
lL(Ln
?EP
t'| .s
6_ .gE
g
gS o.rt. F O E O E O tt.
tl-
A)
o o
!,
ul
6j
E
F
o
x
o t o 6 F
= I I
UJ
(, F
o
ffiH+hH$
I I I
"'-'-'-"1
c(o
gE cO_
c9o, (!gc
dE* xR6r
!EB 5o-CO ==: EgE ooo
ooo Aa
n
eBE
Lampiran No. 2
BAGAN AL]R (FLOW CHART) PROSES PENGADAAN JASA KONSULTANSI PROYEK PHLN
Rekanan
Kegiatan / Activity
No.
I
Panitia
t
A 1.
4
Pimpro Atlas/ r Menteri .Inslansi Lain ' Eselonl r ( 8 7 5
Donor 9
Pembentukan Panitia SK Pengangkatan Pimpro oleh Menteri
Kelerangan
t0
14 !tr, t
hari
disampaikan kepada Pimpro
4 hari
2.
Pimpro membentuk Panitia
3.
Pimpto melaporkan susunan Panitia kepada Atlas/Eselon I
4.
Proses persetuiuan Atlas/Eselon
5.
Pimpro menyusun dan menerbitkan SK Pengangkaian Panilia
6.
Pimpto menyampaikan SK kepada anggota oanilia
B
Penyiapan Dokumen Lelang
t
hari
No
3 hati
I
4 hari
t
hari
90 Hari
Pemahaman dokumen dasar oleh Panitia (LA. PAD/PAM/Cost Table/Guideline/Standard Form)
5 hari
6.
Pemahaman program pelaksanaan proyek PHLN oleh Panilia (OWP, OPP, AWP, DlP, PO)
5 hari
9.
Panilia menyrrsun dokumen undangarvdokumen lelang/RFP.
35 hari
10.
Pannra menyampatkan dol(umen |elang Kepaoa Pimpro unluk mendapat persetuiuan
11.
Elan9 Frmpro Atlas/ Eselon l, untuk mendapal petsetujuan
12.
Proses perselujuan
3 hari
5 hari No
Atlal
Eselon
7 hari
I
No 13.
ntrct
t>Elurl
r lllsrlyalllPel^drr
5 hari
sv^urrrErr rErsrr!
kepada Donor untuk meminta NOL 15 hari
14.
Proses persetujuan Donor
15.
Donor menyampaikan NOL kepada Atlas/Es.
16.
Atlas/Eselon I menyampaikan NOL kepada Pimpro
't7.
Pimpro menyampaikan NOL ke Panitia, untuk ditindak laniuli
c
Penyusunan Short List
18.
Pengumuman pendafiaran peminat melalui media masa
19.
Penyusunan form pendafiaran dan kriteria penilaian perusahaan
20.
Pendataran konsultan peminat
21.
Konsultan menyiapkan dokumen Pndaftaran
5 hari
I
3 hari
IT I
2 hari 60 Hati
I
t
aV ? IY
hari
3 hari
rc
3 hari
14 hari
t
22.
hari
kepada Panitia
7 hari
23.
24.
Panilia menelrti dan menilai dokumen pendafiar an dan menyusun short lisi
25.
Panilia menyampaikan htsil susunan short lisl kepada Pimpro
3 hiri No
2 harr
Rekanan
j |
Panitra
I Ri.pto j att"./ i Menteri i lnstansi I lEselonll | I t-aln
Dono,
I
3l.ll5l5l718l9 Prmpro memrnla persetuJuan shorl list darr Allas/Eselcn I
2 harl
Proses persetuiuan Allas'/ Eselon
5
I
Atlas/ Eselon I menyampaikan short list kepada Donor untuk mendapat NOL
D
3 hari 10 hari
Proses perselujuan Donot (NOL) NOL short list disampaikan kepada Atlas/ Es.
hari
I
3 hari
AtlaslEselon I menyampaikan NOL kepada Pimpro
2 hari
Pimpro menyampaikan NOL kepada Panitia
t
Pelaksanaan Lelang
hari
180
Hari
33.
Pengecekan dan penggandaan dokumen lelang (LOr. rTC, TPF, FPF. TOR, CSF).
5 hari
u.
Undangan kepada Konsultan (Short list)
5 hari
35.
Pengambilan dokumen lelang oleh konsultan
5
hari
Prebid Conference (Aanwyzing)
t
hari
Penyusunan dan penyampaian Minules of Prebid Conference kepada peserla lelang
5 hari
38.
Penyusunan krileria penilaian oleh Panilia
5 hari
39.
Krileria penilaian disampaikan kepada Pimpro untuk minta persetujuan
2 hari
Konsultan menyusun Usulan Teknis dan Eiaya
30 hari
42
Pemasukan dokumen Usulan Teknis dan Biaya
t
hari
Pembukaan dokumen usulan, penelilian Dokumen Administrasi dan penetapan peserta leleng yang lulus penelitian administrasi
I
hari
Hasil penelilian tersebut dilaporkan kepada Pimpro
2 hari
Pimpro meminta Panitia untuk melakukan evaluasi Usulan Teknis
t
hari
21 hari
45.
Panitia melakukan evaluasi dan menyusun ranking konsuhan (yang memenuhi passing grade)
46.
Hasil evaluasi disampaikan kepada Pimpro
t
47.
Pimpro minta persetujuan Atlas/Eselon latas usulan/urutan calon pemenang tetsebut
2 hari
4E.
Proses persetujuan Atlas/Eselon I
5 hari
49.
Atlas/Eselon I meminta NOL kepada Donor
3 hari
50.
Proses penerbiltan NOL oleh DONOR
51.
NOL disampaikan oleh Donot kepada Allas/ Eselon I dileruskan le Pimpro
hari
14 hari
3 hari
No.
Xegiatan / Activity
Rekanan
Panitia
I
2
?
1
Prmpro memrnta kepada Panitia untuk merr,-
tltl
Pimpro
Atlas / Eselon I
Menteri
lnstansi Lain
Donor
Keterangan
5
5
7
8
9
10
tl ll
14 hari
buka Dokumen Usulan Biaya
-r{_
53
Evaluasi Usulan Biaya
7 hati
il.
Paniiia menyusun un tan calon pemenang dan dilaporkan ke Pimpro
2 hari
55
Dimnrn man^,..'rllzrr
kepada Atlas/Eselon
rraian
3 hari
al|aa mnanrnn
No
I
l{o
5 hari
56.
Proses persetujuar: Atlas/Eselon
s7.
Atlas/Eselon I menyampaikan dallar urutan calon pemenang kepada Donor untuk mendapatkan NOL
5E.
Proses penerbilan NOL oleh Donor
59.
vvrrvr
60.
Atlas/ Eselon menyampaikan NOL kepada Pimpro
2 hari
61.
Pimpro menyampaikan kepada Panitia untuk negosiasi harga
2 hari
62
Pembahasan negosiasi harga oleh Panilia
63 E 64
rrrErrydrnPcrictr
rrvl
I
igPaua
3 hari
I
14 hari
5 hari
^se)rL.-
Hasil neoosiasi dileoorkan keoada Pimoro.
l0
hari
t
hari
30 Hari
Penyiapan Xontrak
4 hari
Panitia menuangkan hasil negosiasi harga kedalam Dralt Kontrak
2 hari
65 Allas,/Eselon l, metalui Pimpro 66.
Atlas/Eselon I menyampaikan Drafi Konttak kepada Donor
3 hari
67.
Donor mereview drafi kontrak
7 hari
68
Donor menerbilkan NOL dan menyampaikan kepada Atlas/ Eselon I
2 hari
69.
Atlas/ Eselon I memberitahu Pimpro untuk menandatangani kontrak
70.
Penandatangan kontrak oleh Pimpro dan Rekanan (Pemenang Lelang)
2 hari
A.Y
71
1
hari
6
hari
dan persetujuan dari Bappenas (Form ll) 72 dari Bappenas dikirim ke Pimpro melalui Atlas/ Eselon I
Q<--
3 hari
Jumlah
350
Lampiran No.3 BAGAN AL|R (FLOW CHART) PROSES PENGADMN JASA KONSULTANSI PROYEK PHLN SETELAH PENYEDERHAN
I
l:42 A\199-09-10
No.
R.l|U
Xomponen Proses
Pr|l1.
'?JP Pl{tI 3
2
Konsu:tan r,cnra:ukan d:i:me.r Usular Kedalam kolak yang drsediakan panrlia 21
.
leir,s
23
P:nitia melakukan evaluasi dan menyus..n ranking konsultan
{ O(
26
Pimpro meminta kapada Panilia untuk membuka dokumen
L
Evaluasi Usulan Biaya, penyusunan Berita Acara calon pemenang dan penyampaian Berita Acara kepada Pimpro
28.
Dengan konsuhansi Penanggung Jawab Proyek PHLN Pimpro minta perselujuan/NOL calon pemenang dari Donor
'o
O. _l
31.
Panitia melakukan negosiasi harga, menyusun Berita Acara dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpro
32.
Panilia menuangkan hasil negosiasi ke dalam dratl konttak dan menyampaikan kepada Pimpro
D 33.
34.
It
t-
2 hari
3 hari
€
tA
Dengan konsultansi Penanggung Jawab PHLN Pimpro minta persetujuan/NOL Disbursemenl kepada Donor
37.
Proses persetujuan/NOL Disbursemenl dari Donol dan menyampaikannya kepada Pimpro
2 hari
4
E hari
2 hati
8 hari
2 hari
I I
_24 Hari
L
PsrJsrujscl
Penandatanganan kontrak oleh Pimpro dan Konsullan (Pemenang Lelang)
8 hari
f
kepada Pimpro 35
l
+
Dengan konsullansi Penanggung Jawab PHLN Pimpro minta perselujuan/NOL draft konlrak dari Donor
C.
hari
2 hati
G -T ,o O.
Penyiapan Dokumen Kontrak
r rvrsJ
nall
1""
I
kepada Prmpro Pimpro menyampaikan NOL kepada Panitia unluk negosiasi harga
10
14 t,art
29.
?n
9
8
1
c.
Usulan Biaya 27
7
'o J (-t
Dengan konsultansi Penanggung Jawab PHLN Prmpro minta persetujuan/NOL ranking dari Donor Ptoses oersetuiuanlNOL rankino dari Donor dan oenvamoaiat kepada Pimpro
Kelerangan
1
t 'cr
(yang rnemenuhi passing grade), dan me;apcrkan kepada Pimpro
25
6
Dond
Ldn
4 hari
Pembukaan dokumen usulan disaksikan peserta, pembualan Berita Acara dan penyampaiannya kepada Pimpro Pimpro meminla Panitia melakukan evaluasi Usulan Teknis
4
h!lerl
,t
Cz:, Eiaya
22.
24
M.nl.tl
PlIwo
Kegiatan / Langkah
2 hari
T
r
4t- i, 6
6
E hari
2 harr
2 hari
:::
,;c
;
:?
10 hari
231 hari
n: 1. Apabila semua kegiatan / langkah alau semua komponen proses dilaksanakan secara seri lotal wakiu, adalah 231 hari
2. Apabila komponen proses B ( penyiapan dokumen letang) dan komponen proses C (Penyus unan short list) dilaksanakan secara paralel total waklu adalah 180 hari a
0tl:3? AIt99-09-13
Lampiran No. 4
3Ej
! &v, 3E
z I
o.
Y
Hg
'tr
o
e o .ll
YO =ul -o ao
ul
tt
>t
5S YE
t.
c ut
o o
E o.
a> -Z =u ao. OI
9d ^Eh
6u,
UJ
U'
o
t(L
.E
-
c' N tl E. UJ
o o l! o o u
c
to c!Et
v?=
E5! sEr
co
