KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI
Konferensi INFID Jakarta, 15 Oktober 2014 J
OUTLINE PAPARAN
1. 2. 3. 4. 5.
Pengantar Visi dan Misi Pembangunan Politik Tantangan Bersama Kondisi Umum Demokrasi Komitmen dan Kerangka DTF
2
1. PENGANTAR
3
PENGANTAR • Democracy Trust Fund (DTF) merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. • Tujuan DTF adalah: mendukung peran masyarakat sipil dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia secara berkelanjutan. • Salah satu tanggungjawab pemerintah untuk memfasilitasi peran positif masyarakat sipil 4
2. VISI-MISI PEMBANGUNAN POLITIK
ERA ORBA
ERA KONSOLIDASI DEMOKRASI
ORDE BARU
Pemerintahan Demokrasi (1999-2004)
Transisi Politik (1998-1999)
ERA DEMOKRASI
RPJPN-Politik (2005-2025) VISI RPJP/RPJM Demokrasi Melalui Konsolidasi Demokrasi
Arah Kebijakan Pembangunan StrukturPolitik Peran Negara dan Masyarakat Budaya dan Proses Politik Hubungan Luar Negeri Komunikasi dan Informasi
Demokrasi yang Terkonsolidasi (2025)
Syarat Utama 1. Rechtsstaat 2. Birok.Netral-Efisien 3. My.Sipil Otonom 4. My.PolitikOtonom 5. My.Ekonomi Otonom 6. Kemandirian Nasional
Lingkungan Sosial Nasional dan Lingkungan Masyarakat Internasional
6
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
RPJMN 2020-2024
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2004-2009
Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan
Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol
Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila
Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM
Arah Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri RPJPN 2005-2025
1
2
Konstitusi/Pera turan Perundangan
Kebijakan Demokrasi
Kapasitas Lembaga Negara/Pemerintah
Hubungan antarlembaga
Desentralisasi & otonomi daerah
KPU, dan Bawaslu
PENYEMPURNAAN STRUKTUR POLITIK
Kelembagaan Demokrasi
PENATAAN PERAN NEGARA & MASYARAKAT
Kemandirian Masyarakat
Kapasitas OMS
Rekonsiliasi Nasional
Pranata Kemasyarakatan
Kapasitas Parpol
Ruang Pubiik
Kapasitas dan peran Adat
Representasi Kekuasaan
Seleksi Parlemen/ Kepemimpinan Nasional
Seleksi Pejabat Publik/Politik
PENATAAN PROSES POLITIK
3
PEMILU dan PILKADA
4
PENGEMBANGA N BUDAYA POLITIK
PEMBANGUNAN INFOKOM
5
Penanaman Nilai Demokrasi Akses terhadap Informasi
Nilai Pancasila/ Wasbang dan Karakter Bangsa
Nilai Demokrasi
Advokasi/Pendidikan Politik
Keterbukaan Informasi Publik
Kebebasan Pers/Jurnalis
Perluasan Jaringan Informasi
Teknologi infokom
Kapasitas Media komunitas/tradisional
Pemerataan informasi
9
3. TANTANGAN BERSAMA
Bagaimana mewujudkan kebijakan terkait konsolidasi demokrasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia menjadi nyata….?
11
PEMERINTAH DEMOKRATIS 1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. 9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya). 12
Apa itu Tata Kepemerintahan?
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol
Dunia Usaha Swasta
Kontrol
Pemerintah
Masyarakat
Nilai
Redistribusi
Pertumbuhan
Melalui Pelayanan Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujud cita-cita Good Governance. 13
Peran Utama Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Advokasi
Pemberdayaan
Kontrol sosial/pengawasan
Advokasi: ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Pemberdayaan: secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat. Kontrol sosial: bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. 14
Organisasi Masyarakat Sipil Rendahnya kapasitas dan Jaringan
Masyarakat sipil belum banyak berperan dalam melakukan perubahan
Sumber daya masyarakat sipil (sdm, dana dan tekhnologi) yang terbatas Hubungan masyarakat sipil dengan pemda membaik, berbeda dengan sektor swasta (isu politik)
Kelemahan sumber pendanaan yang berkelanjutan
Akuntabilitas masih rendah
Minimnya akses pada informasi dan pertukaran gagasan
Posisinya yang belum setara dengan negara
Setelah mengalami penundaan selama sekitar satu dasawarsa, terbit UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tantangan ke depan persoalan keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi
4. KONDISI UMUM DEMOKRASI
Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Dunia 2012
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Hak-hak Politik
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
D.I.Yogyakarta
Kebebasan Sipil
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
Sebaran Ketiga Aspek di Seluruh Provinsi (2013) Lembaga Demokrasi
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Masih adanya kesenjangan yang besar antara kebebasan sipil dengan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi (ketersumbatan aspirasi) – potensi konflik
Tren Demokrasi Indonesia 2009 - 2013 IDI
Kebebasan Sipil
Hak-hak Politik
Lembaga Demokrasi
100
80
60
40
20
0
2009
2010
2011
2012
2013
Demonstrasi Dengan Kekerasan Tahun 2012
KERUSUHAN/KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT JUMLAH PERISTIWA KONFLIK 128 93
92
77
15 2010
2011
2012
Sumber: Ditjen Kesbangpol Kemdagri, 2014
2013
APRIL 2014
Konflik di daerah periode 2010-April 2014 telah terekam 405 peristiwa • tahun 2010 telah terjadi 93 peristiwa konflik • tahun 2011 telah terjadi 77 peristiwa konflik, • tahun 2012 terjadi 128 peristiwa konflik, • tahun 2013 terjadi 92 peristiwa konflik, • April 2014 telah terjadi 15 peristiwa konflik,
Penyebab paling krusial konflik di Indonesia antara lain: • Distorsi kebijakan publik • Patologi birokrasi • Kesenjangan sosial ekonomi • Perebutan sumber daya alam • Masalah adat kebudayaan dan identitas • Distorsi penegakkan hukum dan keadilan • Disfungsi aparat keamanan
KEBEBASAN PERS DI INDONESIA (2003-2013) Skor Kebebasan Pers 2013 90
84 75
80 70
64
60 50
39
40 30 20 10 0
(0-30 free; 31-60 partly free; 61-100 not free). Sumber : diolah dari http://www.freedomhouse.org
21
44
45
49
66
64
67
84 70
AWAS!.. TERORISME
2000-2009: 501 teroris ditangkap
Sumber : BNPT, Juli 2014
23
4. KOMITMEN DAN KERANGKA DTF
24
RPJMN 2015-2019: KERANGKA REGULASI (Rancangan Teknokratis)
• Pengembangan peraturan perundangan bidang politik • Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan • Penyusunan regulasi/kebijakan terkait dengan pelaksanaan strategi nasional pembangunan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional • Penyusunan revisi atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme • Penyusunan regulasi/kebijakan untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang • Penyusunan payung hukum pembangunan Democracy Trust Fund (DTF) • Penyusunan peraturan perundangan/kebijakan terkait dengan jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik 25
RPJMN 2015-2019: KERANGKA KELEMBAGAAN (Rancangan Teknokratis)
• Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik dalam negeri • Penguatan kerjasama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di daerah • Pembentukan kelembagaan Democracy Trust Fund (DTF) • Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pusat Pengawasan Partisipatif • Penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, FPK, FKPT, Kominda dan kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat • Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi • Penguatan lembaga legislatif MPR, DPR, dan DPD • Penguatan peran lembaga kepresidenan 26
KERANGKA DTF • Democracy Trust Fund (DTF) memobilisasi berbagai sumber daya dari berbagai pihak untuk memfasilitasi upaya yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi, khususnya oleh OMS • DTF untuk mendorong partisipasi dan tanggung-jawab pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai sumber pembiayaan • DTF diharapkan dapat menciptakan prosedur penyaluran dana yang mudah dan cepat. • DTF sebagai wadah sinergitas program pembangunan demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pihak.
27
KELEMBAGAAN DTF (SUBJECT TO BE DISCUSSED)
Di luar pemerintah, non partisan dan independen
Diberikan Insentif Pajak
Swasta /indivi du
Swada na APBN/APB D/Donor
Memobilisasi/ Pembiayaan
Sinergitas Program
Networking
Peran Kelembagaan DTF
Program Dukungan Demokratisasi Social Movement
SDM/Kepemimpinan
Manajemen Kelembagaan DTF Berbadan Hukum/Legalitas Hukum
Pengaturan/Standar Operating Prosedur (SOP)
28
OMS OMS
OMS
OMS
DTF
OMS
OMS
OMS OMS
Demokratisasi
OMS OMS OMS
OMS DTF
OMS
OMS OMS
OMS
29
Keunikan dan Urgensi Pengaturan DTF diharapkan tidak kontraproduktif pada pengembangan OMS dengan ciri khasnya Pemberdayaan tidak bersifat elitis, tetapi akomodatif pada OMS kecil agar tidak termarginalkan. Dapat menciptakan dan menguatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan demokrasi di Indonesia (sinergitas) OMS harus dilibatkan secara penuh dalam proses pembentukan DTF sejak awal.
30
Harapan dan Hambatan
Tidak ada lagi OMS yang terlalu membela “funding” nya secara buta, tanpa tahu akar persoalan. Adanya apriori terhadap OMS sebagai warisan pandangan “hitam-putih” terhadap kekuatan non-negara Adanya pandangan sesama mitra pemerintah yang melihat DTF ini sebagai “proyek” dari yang lainnya.
31
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 32
