RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah swt, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 telah selesai disusun. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa sebagai dokumen perencanaan teknis operasional setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategis. Penyusunan Renstra Bappeda merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih dengan demikian eksistensi Renstra Bappeda merupakan bagian yang integral dengan dokumen RPJMD dan dengan demikian posisinya menjadi sangat strategis untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan setiap tahunnya. Dengan tersusunnya Dokumen Renstra Bappeda, diharapkan dapat menjadikan

keselarasan,

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal dari serangkaian perencanaan pembangunan, keberhasilan dari apa yang telah disusun, sangatlah bergantung kepada sejauh mana niat baik dan komitmen bersama yang dibangun oleh semua pihak.

Kepada semua pihak kami menghaturkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Bappeda ini.

Semoga apa yang telah direncanakan dapat

terimplementasikan dengan baik serta mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2015 [

DAFTAR ISI

Halaman LEMBARAN PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PANDEGLANG DAFTAR ISI .......................................................................................... Bab I.

Bab II.

Bab III.

PENDAHULUAN ....................................................................

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang .................................................................. Landasan Hukum ............................................................... Maksud dan Tujuan ........................................................... Sistematika Penulisan ........................................................

1 2 3 5

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................

6

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD......................... 2.2. Sumber daya SKPD ............................................................ 2.2.1 Personil .................................................................. 2.2.2 Sarana dan Prasaran ................................................ 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....

6 11 11 13 16 16

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ................

18

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011-2016 ..................... 3.3. Telaahan Renstra Kementrian BAPPENAS............................. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................ 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................ Bab IV.

i

18 20 24 26 29

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................

31

4.1. Visi dan Misi BAPPEDA ....................................................... 4.1.1 Visi......................................................................... 4.1.2 Misi ........................................................................ 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ....... 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ..............................................

31 31 32 34 35

Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

i

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2015

Bab V.

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF ........................................................................... Bab VI.

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

37

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................

44

Daftar Tabel : 1. Struktur Organisasi Bappeda kabupaten Pandeglang……………………

9

2. Tabel Pencapaian Kinerja Pencapaina SKPD………………………………….

10

3. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD……………

15

4. Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD……………………………………………………………………………

19

5. Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayana SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah…………………………………………………………………….. 6. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD………………………..

22 34

7. Tabel Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA……………………………………

37

8. Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………………………………………………………….

Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

44

ii

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR

910/Kep.12-Bapp/2011 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 – 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) ;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7.

Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang 2011-2016; 15. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep.290Huk/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016 Lingkup PEMERINTAH Kabupaten Pandeglang. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

ini,

yang dimaksud dengan : 1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

3.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pandeglang, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

4.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

5.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk periode 1 (satu) tahun;

6.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

7.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

8.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

9.

Strategi

adalah

langkah-langkah

mewujudkan visi dan misi;

berisikan

program-program

indikatif

untuk

10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran; 11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah; 12. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 14. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah Forum perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) satu tahun ke depan; 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Pasal 2 1.

Rencana

Strategis

(BAPPEDA)

(Renstra)

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2016. 2.

Renstra Bappeda memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan.

3.

Penyusunan Renstra Bappeda berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

4.

Penyusunan Renstra Bappeda disesuaikan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah.

5.

Renstra Bappeda merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) untuk periode 1 (satu) tahun dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

1. Dalam melakukan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA),

masing-masing

Kepala

Bidang

pada

Badan

Perencanaan

Pembanguan Daerah (BAPPEDA) menyusun Program dan Indikasi Kegiatan; 2. Sebagai bahan operasional tahunan, selanjutnya Renstra Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) yang pembahasannya dilakukan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Tahunan

dengan

melibatkan unsur stakeholder. BAB IV DATA DAN INFORMASI

Pasal 4 Renstra-Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda)

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2011-2016

disusun

guna

menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

RPJM

Daerah

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2011-2016

yang

berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan. Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan. Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik Bappeda Kabupaten Pandeglang

I-1


secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya

baik

dari

masyarakat

maupun

dunia

usaha

dalam

mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang ini,

peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; Bappeda Kabupaten Pandeglang

I-2


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2001 tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 1) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 4 Tahun 2010; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang

sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); Bappeda Kabupaten Pandeglang

I-3


17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2031; 19. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun

2011-2016 adalah untuk: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja Bappeda (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang; 2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Bappeda maupun lingkup Kabupaten Pandeglang; 3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Bappeda agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam; 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan Bappeda Kabupaten Pandeglang

I-4


dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah untuk : 1.

Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar

pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas

komunikasi dengan seluruh stakeholder; Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda.

1.4

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Bappeda, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bappeda Kabupaten Pandeglang

I-5


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB

V.

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG

MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN SKPD Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


I-6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang terdiri dari : (1)

Kepala Bappeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memiliki fungsi : a.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; c.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal, perencanaan sosial budaya, fisik dan prasarana, serta program, penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik; e.

Pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian, dan membawahi :


II - 1


a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan

umum

dan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. c. Sub Bagian Penysunan Rencana Kerja yang mempunyai tugas pokok menyusun penyusunan rencana kerja kegiatan Badan. (3)

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal , membawahi : a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Buatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal yang meliputi bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, pertambangan dan energi serta pariwisata b. Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal Daerah yang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

perencanaan

pembangunan ekonomi dan penanaman modal meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koprasi dan jasa serta penanaman modal. (4)

Bidang Sosial Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya, membawahi : a. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Pandeglang

II - 2


yang meliputi bidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, seni, pemuda dan olah raga b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

perencanaan pembangunan yang meliputi bidang

sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, kependudukan dan keluarga sejahtera. (5)

Bidang Fisik dan Prasarana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana, membawahi: a. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan pada bidang pola ruang, . b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana pada bidang pola ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup. (6)

Bidang

Program,

Penganggaran,

Penelitian,

Pengembangan

dan

Statistik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan pembangunan yang

berkaitan

dengan

program,

penganggaran,

penelitian,

pengembangan dan statistik,membawahi : a. Sub Bidang Program dan Penganggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengumpulkan dan mengelola data perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan program dan penganggaran. Bappeda Kabupaten Pandeglang

II - 3


b. Sub

Bidang

Penelitian,

Pengembangan

dan

Statistik

yang

mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, menyusun laporan, dokumentasi serta penyebarluasan informasi perencanaan

pembangunan

daerah

yang

berkaitan

dengan

penelitian, pengembangan dan statistik. (7)

Kelompok Jabatan Fungsional


II - 4


Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pandeglang

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Drs. H. KA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEP. BIDANG EKONOMI & PENANAMAN MODAL

KEP. BIDANG SOSIAL BUDAYA

KA SUBBAGIAN KEUANGAN

KEP. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

KA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

KEP. BIDANG PROGRAM, PENGANGGARAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

huik

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KA. SUBBIDANG PENGAMBANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN BUATAN

KA. SUBBIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KA. SUBBIDANG PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KA. SUBBIDANG PROGRAM DAN PENGANGGARAN

Drs KA. SUBBIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENANAM,AN MODAL DAERAH

KA. SUBBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

KA. SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KA. SUBBIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

garis lini garis koordinasi Bappeda Kabupaten Pandeglang

II - 5

Rencana Straegis (RENSTRA) Tahun 2011-2016

2.2

Sumber Daya SKPD Personil Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Pandeglang sampai dengan

tahun 2011 yaitu sebanyak = 62 orang, terdiri dari 38 laki-laki, 26 perempuan :

a.

Pegawai Negeri Sipil

b. Calon Pegawai Negeri Sipil c.

39 Orang 10 Orang

Tenaga Kontrak Kerja

4 Orang

d. Tenaga Kerja Sukarela

9 Orang

Jumlah

62 Orang

PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan :

a.

Kepala Badan

1 Orang

b. Sekretaris

1 Orang

c.

Kepala Bidang

4 Orang

d. Kepala Sub Bagian

3 Orang

e.

Kepala Sub Bidang

8 Orang

f.

Pelaksana Jumlah


32 Orang 49 Orang

II - 6


PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan :

a.

Golongan IV

3 Orang

b. Golongan III

32 Orang

c.

13 Orang

Golongan II

d. Golongan I Jumlah

1 Orang 49 Orang

PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan : a.

SD

- Orang

b. SLTP c.

1 Orang

SLTA

11 Orang

d. D II

- Orang

e.

D III

2 Orang

f.

SI

26 Orang

g. S 2

9 Orang Jumlah


49 Orang

II - 7


Sarana dan Prasarana Bappeda sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai koordinator perencana pembangunan di Kabupaten Pandeglang, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Bappeda belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu: 1.

Kendaraan roda empat

= 4 Unit

2.

Kendaraan roda dua

= 11 Unit

3.

Personal Computer

= 15 Unit

4.

Note Book

= 18 Unit

5.

Printer

= 15 Unit

6.

Mesin Tik Biasa

= 4 Unit

7.

Mesin Tik Elektrik

= 5 Unit

8.

Jaringan Internet dan LAN

= 2 Titik

9.

Pesawat telepon dan Faximile

= 2 Unit


II - 8


10. Meja

= 70 Buah

11. Kursi kerja

= 90 Buah

12. Filling Kabinet

= 41 Buah

13. Lemari buku

= 22 Buah

14. Digitizer

= 1 Unit

15. Scanner

= 2 Unit

16. Kamera Digital

= 5 Unit

17. In Focus

= 1 Unit

18. Layar LCD (untuk paparan)

= 2 Buah

19. Handycam

= 2 Unit

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah: 1. Kendaraan roda empat

= 2 Unit

2. Kendaraan roda dua

= 4 Unit

3.

Personal Computer

= 8 Unit

4.

Note Book

= 5 Unit

5.

Printer

= 4 Unit

6.

Mesin Tik

= Perlu perbaikan (2 unit)

7.

Jaringan internet dan LAN

= 16 Titik

8.

Mesin Faximile

= Perlu perbaikan ( 1 unit)

9.

Meja dan kursi kerja

= 20 Pasang

10. Filling Kabinet

= 8 Buah

11. Lemari buku

= 9 Buah

12. Digitizer (ukuran Ao)

= 2 Unit

13. Scanner

= 3 Unit

14. In Focus

= 1 Unit

15. Plotter (lebar 42 inch)

= 1 Unit (Tambahan baru)

16. Mesin Foto Copy

= 1 Unit (Tambahan baru)


II - 9


17. Ruangan Server Komputer untuk LAN

= 1 Ruangan (Tambahan baru)

18. Ruangan Perpustakan


19. Studio Pemetaan (ukuran 10m X 5m)


20. Ruangan Gudang Barang


2.3

KINERJA PELAYANAN SKPD Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Pandeglang, mempunyai kewenangan : a.

Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b.

Menyusun program-program tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

c.

Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatankecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Kabupaten Pandeglang.

d.

Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang bersama-sama dengan bagian keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah.

e.

Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

f.

Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.

g.

Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan di Daerah.

h.

Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.


II - 10

Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Pandeglang Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Capaian Rasio Tahun ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Meningkatnya data/informasi yang up to date

60,00

70,00

80,00

90,00

99,89

100,00

99,58

98,01

39,89

30,00

19,58

8,01

2

Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pembangunan

-

80,00

-

-

-

100,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

100,00

98,87

40,00

30,00

20,00

8,87

-

70,00

80,00

90,00

-

100,00

98,55

20,00

8,55

70,00

80,00

85,00

90,00

93,51

99,18

99,14

89,21

23,00

19,18

14,14

9,21

70,00

80,00

85,00

90,00

100,00

99,69

94,31

29,00

19,69

70,00

80,00

85,00

90,00

99,73

99,73

99,27

99,80

29,00

19,73

14,27

9,80

70,00

80,00

85,00

90,00

97,27

99,57

98,00

99,85

27,00

19,57

13,00

9,85

NO

3

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

4

Meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur perencana

5

Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan

6


7


8



100,00

4,31

II - 11


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Pandeglang


II - 12


2.4 A.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang 1) Tersedianya dokumen perencanaan berbasis kawasan. 2) Kerjasama Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah. 3) Meningkatnya partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah. 4) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun propinsi. 5) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah. 6) Beberapa

peraturan

perundang-undangan

mengamanatkan

pemerintah

daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. 7) Kuantitas SDM aparatur cukup memadai. 8) Potensi sumber daya alam yang memadai

menjadi faktor pendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B.

Tantangan 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia perencana memungkinkan terjadinya

distorsi

dalam

proses

perencanaan

yang

terintegral

dan

berkesinambungan. 2) Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian menyebabkan validitas perencanaan dirasakan masih belum optimal. 3) Masih

belum

optimalnya

pemahaman

masing-masing

bidang

dalam

menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.


II - 13


4) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan perencanaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. 5) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap proses perencanaan sehingga proses perencanaan pembangunan daerah belum dapat berjalan secara optimal.


II - 14


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan

yang

dihadapi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 1.

Belum memadainya kompetensi sumber daya perencana.

2.

Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.

3.

Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

4.

Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.

5.

Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.

6.

Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda.

Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD sebagai berikut :


III - 1


Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD


III - 2


3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011-2016 Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode 2011-2016 adalah : ”Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan” Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah : 1. Mandiri dan berkembang dibidang agribisnis, Kabupaten Pandeglang sebagai pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan

menjadikan

pertanian

dan

segala

sumber

daya,

usaha,

kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan

kesejahtraan

masyarakat.

Untuk

mewujudkan

visi

tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan. 2. Mandiri dan berkembang dibidang pariwisata, Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastrukur yang diperlukan jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahtraan masyarakat. Bappeda Kabupaten Pandeglang

III - 3


3. Berbasis pembangunan pedesaan, mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi parawisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada

dipedesaan.

pertumbuhan

Maka

ekonomi

subyek

disektor

utama

upaya

pertanian

dan

peningkatan pariwisata

sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata. Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut : 1. Meningkatan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. 2. Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif. 4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan. 6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Sebagai penjabaran dari Misi diatas, maka disusun Program Utama Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, sebagai berikut : 1.

Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata.

2.

Memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

3.

Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata.

4.

Memberdayakan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata.

5.

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, potensial dan produktif


III - 4


6.

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

7.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan.

8.

Meningkatkan good governance dan penguatan otonomi desa.

Tabel. 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan

No 1

2

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

Meningkatkan 1. Belum adanya 1. Kuranganya 1. Besarnya potensi investasi dan regulasi investasi dukungan sumber daya alam perekonomian daerah yang baku kebijakan dan selama ini belum berbasis pertanian dan terhadap dapat dimaksimalkan pariwisata. 2. Stabilitas ekonomi investasi daerah dengan baik daerah masih 2. Sebagian besar Program divestasi dan sangat rentan 2. Fluktuasi sumber ekonomi peninjauan bagi untung ekonomi nasional masyarakat hasil kekayaan alam/Aset dan internasional bersandar pada daerah UMKM yang Program Pengembangan cenderung relatif Destinasi Pariwisata stabil terhadap Program Perencanaan fluktuasi ekonomi Pengklasteran Sektor nasional/internasional Unggulan Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin Meningkatkan Sinergitas Banyaknya aturan Dukungan kebijakan pembangunan perencanaan antara perundangan yang pusat sangat besar infrastruktur kabupaten, provinsi bertentangan satu terhadap pembangunan khususnya pedesaan. dan pusat yang sama lain daerah Program Pembangunan belum optimal Perumahan Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


III - 5


3

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Program Pengembangan data/informasi dan Statistik Daerah Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan

1. Rendahnya kualitas aparatur perencana 2. Kuantitas sarana dan prasarana belum memadai

1. Rekruitmen dan Penempatan pegawai yang belum optimal

1. Kuantitas SDM aparatur yang memadai

2. Masih dimungkinkan 2. Rendahnya efisiensi dan kemampuan efektifitas anggaran keuangan daerah 3. Dibentuknya Dewan dalam Riset Daerah (DRD) menunjang kinerja.

3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya 3. Kurang mengarah kepada optimalnya peningkatan pelatihan yang kinerja organisasi. berkaitan dengan perencanaan, 4. Masih belum pengendalian optimalnya dan evaluasi. kapasitas kelembagaan, 4. Belum khususnya tersedianya struktur perencanaan organisasi, untuk yang berbasis mendukung penelitian peningkatan kinerja 5. Belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah 6. Rendahnya pemahaman SKPD tentang mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi. 7. Kurangnya perencanaan yang berbasis penilitian dan data yang valid

3.3

Telaahan Renstra Kementrian Bappenas Visi

Kementerian

Bappenas

adalah

”Mewujudkan

Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”


III - 6


Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan

pemantauan

dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional. Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap

permasalahan

perencanaan

berikutnya

pembangunan sebagai masukan bagi proses dan

atau

untuk

perumusan

kebijakan

pembangunan di berbagai bidang. 3.

Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan

Visi

dan

melaksanakan

Misi

di

atas,

Kementerian

PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut: a. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas. b. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah Bappeda Kabupaten Pandeglang

III - 7


kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan,

pemantauan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka Peningkatan kinerja (better performance)

lembaga dan

pegawai. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal. Eksternal: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan; 2. Meningkatkan

kualitas

pemantauan

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan nasional.


III - 8


3. Meningkatkan

kualitas

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan nasional. 4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan. 5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. Internal: 1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai. 2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. 3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel. 4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas. 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Selama ini harus diakui bahwa kebijakan pada masing-masing kementrian seringkali terjadii paradoks sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menjabarkan apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat. Dengan demikian hal yang paling mendasar dari adanya Renstra Kementrian/Lembaga adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dari mulai kebijakan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah sehingga kesinambungan pembangunan akan selalu terjaga serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya akan berjalan secara optimal.


III - 9


3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang meliputi: a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten; b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki; c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup; d. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung; e. perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya; dan f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten

Pandeglang, maka disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai berikut : (1) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah Kabupaten, meliputi: a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan

pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan

pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal; c. mewujudkan

keterpaduan

sistem

penyediaan

jaringan

energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut; d. mengembangkan

prasarana

telekomunikasi

yang

dapat

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten; e. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta

mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; Bappeda Kabupaten Pandeglang

III - 10


f. mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui

perbaikan dan peningkatan infrastruktur; g. meningkatkan penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah

Kabupaten; h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan energi; dan i. mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan

kereta api) di Kabupaten yang nyaman sesuai ketentuan teknis. (2) Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dengan strategi meliputi: a. menetapkan hirarki pelayanan kota sesuai peran dan fungsi; b. memantapkan pusat pelayanan lingkungan; dan c. memacu pertumbuhan permukiman baru di sekitar PPK. (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dengan strategi meliputi: a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; b. menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Kabupaten paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah; c. mencegah

dampak

negatif

kegiatan

manusia

yang

dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan d. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. (4) Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung strategis meliputi: a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung; Bappeda Kabupaten Pandeglang

III - 11


b. memulihkan kawasan lindung resapan air; c. meningkatkan memulihkan kawasan lindung setempat; d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung cagar budaya dan cagar alam; e. mempertahankan luasan kawasan lindung; f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat; g. meningkatkan

kerjasama

antar

wilayah

dalam

pengelolaan

kawasan hutan lindung; dan h. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. (5) Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya dengan strategi meliputi: a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat; b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; d. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut;


III - 12


f. mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi,

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

pertambangan,

industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan; dan g. memanfaatkan sumber daya minyak dan gas alam, panas bumi, dan sumber daya mineral dan batuan lainya dengan tepat guna. (6)

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan. Melihat kebijakan dan strategi tata ruang, arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2011-2031 lebih diarahkan pada pengembangan produksi pertanian secara umum, jasa dan industri kecil menengah disesuaikan dengan kondisi topografisnya yang tidak memungkin bagi pengembangan industri berat dengan skala besar. Untuk itu perencanaan pembangunan daerah lebih diarahkan pada pengembangan ketiga sektor tersebut (pertanian secara umum, jasa dan industri kecil menengah) guna mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian rencana strategis pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Pandeglang juga harus searah dengan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten. Bappeda Kabupaten Pandeglang

III - 13


3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan

permasalahan-permasalahan

yang

ada

yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pandeglang, menimbulkan isu-isu strategis sebagai berikut : 1.

Pemahaman aparatur Perencana tentang pemahaman tugas pokok dan fungsi.

2.

Kualitas SDM aparatur perencana.

3.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.

4.

Sistem kelembagaan.

5.

Koordinasi antara SKPD dengan Bappeda Sebagai unsur perencana pembangunan pemerintah daerah


III - 14


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Bappeda

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, juga dengan adanya perubahan paradigma dan peranan institusi perencana pembangunan pada masa yang akan datang, maka Visi Bappeda Kabupaten Pandeglang adalah : “ Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendali Program Pembangunan yang Andal”. Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah : 1. Visioner

:

Berwawasan jauh ke depan (future oriented) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek sinergitas;

2. Inovatif

:

Renponsif terhadap berbagai perubahan tata aturan perencanaan pembangunan baik yang datang dari dalam maupun dari luar institusi yang disikapi secara proaktif serta diimbangi dengan jiwa yang

kreatif.

Perencanaan

pembangunan

yang

inovatif

menunjukkan bahwa setiap perencanaan pembangunan dapat memberikan kontribusi dan mampu menggerakkan aktivitas yang dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat. 3. Aspiratif

:

Bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh unsur stakeholder demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.


IV - 1


4. Andal

:

Memiliki

kredibilitas

dan

kompetensi

dalam

Pengendalian

Program dan Kegiatan pembangunan yang didukung oleh budaya kerja dan cara berfikir yang profesional;

Misi Visi Bappeda Kabupaten Pandeglang merupakan tindak lanjut dari misi ke-6 (enam)

RPJMD

Kabupaten

Pandeglang

yaitu

Meningkatkan

Tata

Kelola

Kepemerintahan Daerah. Dengan demikian Visi Bappeda Kabupaten Pandeglang diupayakan semaksimal mungkin ditujukan untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar good governance. Maka untuk merealisasikan visi Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 4 (empat) misi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: Misi ke-1 :

Meningkatkan

kualitas

sistem

serta

mekanisme

Perencanaan

Pembangunan; Misi ke-2 :

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangun daerah;

Misi ke-3 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan dan koordinasi penanaman modal;

Misi ke-4 :

Meningkatkan komunikasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun penjelasan dari masing-masing misi adalah: Misi Ke-1 :

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

yang dilaksanakan untuk meningkatkan hasil-hasilnya dan

perlu dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata, dimana pencapaian sasaran pembangunan daerah merupakan agregasi dari pencapaian sasaran oleh semua komponen stakeholder, mulai dari Satuan


IV - 2


Kerja Perangkat Daerah (pemerintah), masyarakat maupun dunia usaha, sementara keberhasilan pembangunan daerah adalah melalui koordinasi dan keterpaduan antar seluruh komponen pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagai tahapan awal dari pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan asas good governance,

dimana peran aktif dari

seluruh komponen pembangunan harus terus ditingkatkan, melalui sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Agar pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah maka diperlukan adanya pengendalian terhadap program dan kegiatan sebagai supervisi

atau

pemantauan

sehingga

sinergitas

dan

sinkronisasi

pembangunan berjalan secara selaras, serasi dan seimbang. Misi ke-2 :

Perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan

daerah

merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk itu menerjemahkannya kedalam suatu dokumen sangatlah penting agar di ketahui sejauh mana kesesuaian antara perencanaan dengan hasil yang diperoleh di akhir periode perencanaan. Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Sementara meliputi

evaluasi

kebijakan

perencanaan

pembangunan

evaluasi daerah,

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil perencanaan pembangunan daerah. Misi ke-3 :

Merupakan hal yang sangat urgen untuk menentukan perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan sehingga tingkat akurasi perencanaan akan sangat terukur dengan jelas jika disandarkan pada teori yang telah dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Demikian pula hal yang sangat urgen dari sebuah perencanaan adalah bagaimana kemudian


IV - 3


perencanaan itu dapat menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat dan salah satu indikatornya adalah sejauh mana investasi disuatu daerah dapat berkembang dengan baik. Misi ke-4 :

Komunikasi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses perencanaan, tanpa adanya komunikasi yang intens mustahil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi juga merupakan sarana untuk mensinergiskan perencanaan antar berbagai pemangku kepentingan serta untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan yang partisipatif, teknokratis, politis, bottom-up dan top-down.


IV - 4


4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

NO.

(1) 1

TUJUAN

(2) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

SASARAN

(3)

KE-

INDIKATOR SASARAN

(4)

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang ekonomi.

Sinkronisasi program dan kegiatan bidang ekonomi

20%

40%

60%

80%

100%

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya.

Sinkronisasi program dan kegiatan bidang sosial budaya

20%

40%

60%

80%

100%

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.

Sinkronisasi program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana.

20%

40%

60%

80%

100%

2

Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan, Meningkatnya kualitas dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan perencanaan, pengendalian dan daerah evaluasi pembangunan daerah.

20%

40%

60%

80%

100%

3

Melakukan penelitan dan pengembangan serta up dating data statistik daerah dalam rangka peningkatan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya intensitas penelitian dan pengembangan serta up dating data statistik daerah dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

20%

40%

60%

80%

100%

4

Meningkatkan nilai investasi daerah

Meningkatnya investasi daerah

Peningkatan jumlah investasi di daerah

20%

40%

60%

80%

100%

5

Memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah dengan baik dengan melibatkan seluruh unsur stakeholder

20%

40%

60%

80%

100%


IV - 5


4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD

Visi

:

Bappeda

Kabupaten

Pandeglang

sebagai

Koordinator

Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendali Program Pembangunan yang Andal.

Misi I : Meningkatkan kualitas sistem serta mekanisme Perencanaan Pembangunan. Tujuan Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang ekonomi. Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya.

Strategi

Kebijakan

1. Peningkatan kapasitas fungsional perencana 2. Penguatan kelembagaan perencana 3. Pengalokasian yang memadai

1.

Intensifikasi pelatihan bagi fungsional perencana

2.

Restrukturisasi dan revitalisasi organisasi perencanaan pembangunan daerah

3.

Efektivitas penggunaan anggaran

sistem

biaya

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana..

Misi II : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; Tujuan Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


Strategi

Kebijakan

1. Peningkatan data base perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang up to date

1.

Up dating data base perencanaan, pengendalian dan evaluasi secara berkesinambungan

2. Peningkatan instrument penunjang pengolahan data

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan data yang memadai

IV - 6


Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan dan koordinasi penanaman modal; Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Melakukan penelitan dan pengembangan serta up dating data statistik daerah

Meningkatnya intensitas penelitian dan pengembangan serta up dating data statistik daerah

Optimalisasi lembaga penelitian, pengembangan dan statistik daerah.

Memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya bagi perkembangan penelitian, pengembangan dan statistik.



Optimalisi lembaga investasi daerah dan penguatan regulasi mengenai investasi

Memberikan kemudahan bagi investasi daerah

Misi IV : Meningkatkan komunikasi perencanaan pembangunan daerah. Tujuan Memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang perencanaan pembangunan daerah

Sasaran

Strategi

Kebijakan


Meningkatkan akses stakeholders terhadap informasi rencana pembangunan daerah

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mengkomunikasikan perencanaan pembangunan daerah


IV - 7

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah (instrumen) yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan. Selanjutnya, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, yang telah dipaduserasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana terlampir dalam tabel berikut : Program dan Indikasi Kegiatan Bappeda Kabupaten Pandeglang untuk pelaksanaan tahun anggaran


37


Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


VI - 1



VI - 2



VI - 3



V-8



V-8

BAB VI PENUTUP Perencanaan sebagai salah satu sub sistem dari proses managemen pemerintahan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar berhasil guna terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Bappeda sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis didalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang diarahkan guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pandeglang yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang 20112016. Oleh karenanya, dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) merupakan dokumen teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah. Dalam

perumusan visi, misi Bappeda Kabupaten Pandeglang selain mengacu pada

RPJM Daerah, juga dengan memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra Bappeda ini merupakan hasil revisi yang telah disesuaikan dengan SOTK baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya akan dijadikan kegiatan.

acuan utama dalam melakukan penyusunan program dan

Tabel 2.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KABUPETEN PANDEGLANG

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

(2)

Target SPM

Target IKK

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Capaian Rasio Tahun ke-

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(18)

(19)

60,00

70,00

80,00

90,00 99,89

39,89

30,00

19,58

8,01

-

80,00

-

60,00

70,00

80,00

90,00 100,00

40,00

30,00

20,00

8,87

-

70,00

80,00

90,00 -

20,00

8,55

70,00

80,00

85,00

90,00 93,51

99,18

14,14

9,21

70,00

80,00

85,00

90,00 100,00

99,69

70,00

80,00

85,00

90,00 99,73

99,73

70,00

80,00

85,00

90,00 97,27

99,57

Meningkatnya data/informasi yang up to date Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pembangunan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur perencana Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan

Page 10

100,00

99,58

-

98,01 - 100,00

100,00

100,00

98,87

100,00

98,55

99,14

89,21

23,00

19,18

94,31

29,00

19,69

99,27

99,80

29,00

19,73

14,27

9,80

98,00

99,85

27,00

19,57

13,00

9,85

4,31

Uraian 1 BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung Belanja pegawai Belanja Barang Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Belanja Modal Belanja tidak terduga BELANJA LANGSUNG Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan -

Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan -

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH

2006 2 6.977.750.000 1.067.050.000 804.400.000 181.400.000 81.250.000 5.910.700.000 803.146.400 2.597.260.500 2.510.293.100 -

2007 3

Anggaran Pada Tahun ke2008 4

5.317.056.700 893.155.200 893.155.200

5.317.056.700 893.155.200 893.155.200

2009 5 2.989.332.600 1.557.420.000 1.557.420.000

2010 6 5.558.173.000 1.701.173.000 1.701.173.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4.423.901.500 952.443.500 1.170.630.700 2.300.827.300 -

4.423.901.500 952.443.500 1.170.630.700 2.300.827.300 -

1.431.912.600 734.598.000 617.719.600 79.595.000 -

3.857.000.000 1.766.694.000 1.905.461.000 184.845.000 -

2006 7 5.095.096.401 1.020.034.276 759.012.176 181.100.100 79.922.000 4.075.062.125 799.509.750 2.595.054.245 677.177.130 -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2007 2008 2009 8 9 10 5.222.724.185 815.232.182 815.232.182 4.407.492.003 951.342.500 1.160.810.353 2.295.339.150 -

5.220.592.767 815.279.182 815.279.182 4.405.313.585 951.140.500 1.159.210.185 2.294.962.900 -

2.950.216.982 1.528.913.330 1.528.913.330 1.421.303.652 729.078.000 614.085.652 78.140.000 -

2010 11 4.707.981.741 1.525.678.533 1.525.678.533 3.182.303.208 1.519.215.000 1.488.143.208 174.945.000 -

2006 12 1.882.653.599 47.015.724 45.387.824 299.900 -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2007 2008 2009 13 14 15 94.332.515 77.923.018 77.923.018

96.463.933 77.876.018 77.876.018

39.115.618 28.506.670 28.506.670

2010 16 850.191.259 175.494.467 175.494.467

-

5.231.873.800 1.222.390.680 1.169.860.680 181.400.000 -

1.328.000 1.835.637.875 3.636.650 2.206.255 1.833.115.970 -

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Realisasi 17 18

16.409.497 1.101.000 9.820.347 5.488.150 -

18.587.915 1.303.000 11.420.515 5.864.400 -

10.608.948 5.520.000 3.633.948 1.455.000 -

674.696.792 247.479.000 417.317.792 9.900.000 -

4.639.322.415 1.141.027.501 1.088.823.081 181.100.100 -

81.250.000

79.922.000

4.009.483.120 1.041.865.080 1.492.340.500 1.475.277.540 -

3.498.294.915 990.057.150 1.403.460.729 1.104.112.836 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.977.750.000

5.317.056.700

5.317.056.700

2.989.332.600

5.558.173.000

5.095.096.401

5.222.724.185

5.220.592.767

2.950.216.982

4.707.981.741

1.882.653.599

94.332.515

96.463.933

39.115.618

850.191.259

5.231.873.800

4.639.322.415

Aspek Kajian

Capaian / Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Rencana Tata Ruang Wilayah Struktur Ruang

Belum dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat dokumen RTRW Kabupaten masih dalam taraf finalisasi

Perda RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Internal

Eksternal

(4)

(5)

Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah

Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi

(6) Sinergitas perencanaan antara kabupaten, provinsi dan pusat yang belum optimal

Pola Ruang Renstra Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinas perencanaan masih memerlukan banyak Perda Sistem Perencanaan perbaikan terutama sinkronisasi program dan dan Penganggaran kegiatan Pembangunan Daerah

Sumber daya aparatur

Rendahnya kualitas aparatur perencana

Pengendalian dan Evaluasi

Lemahnya Pengendalian dan Evaluasi

Sarana dan prasarana

Kuantitas sarana dan prasarana belum memadai

Alokasi anggaran

Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.

Sistem kelembagaan

Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah

Penanaman Modal Daerah

Tingkat investasi masih sangat rendah

-

Regulasi investasi

Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Data base perencanaan kurang memadai

Dokumen Pandeglang Dalam Angka (BPS)

Instrumen litbang dan statistik

Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda. Belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Rendahnya pemahaman SKPD tentang mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif

Belum adanya regulasi investasi yang baku Stabilitas ekonomi daerah masih sangat rentan Kurangnya perencanaan yang berbasis penilitian dan data yang valid

Tujuan

(1) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Sasaran

KODE

Indikator Sasaran

(2) (3) Meningkatnya koordinasi Sinkronisasi program dan perencanaan bidang ekonomi. kegiatan bidang ekonomi

Program dan Kegiatan

(4)

Indikator Kinerja Data Capaian pada Program (Outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (Output) Perencanaan

(5) (6) Program Koordinasi Terkoordinasinya Perencanaan dan perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pengendalian pembangunan

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 **) Target (8)

2012

Rp. (juta) (9)

Target (10)

2013

Rp. (juta) (11)

Target (12)

2014

Rp. (juta) (13)

Target (14)

2015

Rp. (juta) (15)

Target (16)

2016*)

Rp. (juta) (17)

Target (18)

Kondisi Kinerja pada Akhir Target Rp. (juta) (20) (21)

Rp. (juta) (19)

1

06

xx

xx

Sinkronisasi program dan kegiatan bidang sosial budaya

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perencanaan Pembangunan ekonomi dan penanaman modal

Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan ekonomi dan penanaman modal

1

100

1

105

1

110

1

116

1

122

1

128

6

680

Meningkatnya koordinasi Sinkronisasi program dan perencanaan bidang fisik dan kegiatan bidang fisik dan prasarana prasarana.

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perencanaan Pembangunan sosial budaya

Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan sosial budaya

1

100

1

105

1

110

1

116

1

122

1

128

6

680

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perencanaan Pembangunan fisik dan prasarana

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan fisik dan prasarana

1

65,5

1

125

1

131

1

138

1

145

1

152

6

691

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perencanaan Pembangunan perencanaan, penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik

Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan perencanaan, penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik

1

100

1

105

1

110

1

116

1

122

1

128

6

680

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)

Terlaskananya koordinasi Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1

06

xx

xx

xx Koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat

Terlaskananya koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Irigasi Partisipatif

Terlaksananya koordinasi Irigasi Partisipatif

1

165

1

161

1

169

1

178

1

186

1

196

6

1055

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

1

50

1

85

1

89

1

94

1

98

1

103

6

520

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1

50

1

50

1

53

1

55

1

58

1

61

6

326

Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1

50

1

50

1

53

1

55

1

58

1

61

6

326

1

75

1

79

1

83

1

87

1

91

5

414

Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya.

haruskah????

Koordinasi Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1

06

xx

xx

xx Koordinasi kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(22) BAPPEDA

(23) KAB. PANDEGLANG

(1)

Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

(2)

Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

(4)

(3)

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

(5) (6) xx Fasilitasi Forum Perencanaan Terselenggaranya Pembangunan (Sekber fasilitasi Forum Bappeda) Perencanaan Pembangunan (Sekber Bappeda)

1

06

xx

xx

1

06

xx

xx

xx Kelembagaan kabupaten sehat

1

06

xx

xx

1

06

xx

1

06

1

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

25

1

26,25

1

28

1

29

1

30

1

32

6

170

Terlsedianya kelembagaan kabupaten sehat

1

55

1

57,75

1

61

1

64

1

67

1

70

6

374

xx Koordinasi kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)

Terlaksananya koordinasi kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)

1

60

1

63

1

66

1

69

1

73

1

77

6

408

xx

xx Koordinasi Pokja Penataan ruang BKPRD

Terlaksananya koordinasi Pokja Penataan ruang BKPRD

1

60

1

63

1

66

1

69

1

73

1

77

6

408

xx

xx

xx Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

06

xx

xx

xx Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)

Terlaksananya koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)

1

55

1

57,75

1

61

1

64

1

67

1

70

6

374

1

06

xx

xx

xx Koordinasi / Penunjang P2KP Terlaksananya koordinasi Program Penanggulangan / Penunjang P2KP Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan

1

40

1

42

1

44

1

46

1

49

1

51

6

272

1

06

xx

xx

xx Sinkronisasi Program pembangunan nasional dan daerah

Terlaksananya sinkronisasi program pembangunan nasional dan daerah

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1 1

06 06

xx xx

xx xx

xx Penunjang kegiatan KPDT xx Penunjang P2KP program penanggulangan kemiskinan

Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi

1 1

60 150

1 1

60 100

1 1

63 105

1 1

66 110

1 1

69 116

1 1

73 122

6 6

392 703

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Pokja Penataan Ruang BKPRD

Rapat Koordinasi

1

50

1

105

1

110

1

116

1

122

1

128

6

630

1

06

xx

xx

xx Kegiatan Sinkronisasi Program Dokumen Kegiatan Pembangunan Nasional dan Sinkronisasi Program Daerah Pembangunan Nasional dan Daerah

1

50

0

0

1

52,5

1

0

1

55,13

1

57,88

5

216

1

06

xx

xx

xx Evaluasi Pencapaian Target IPM

IPM

0

0

0

0

1

50

1

52,5

1

06

xx

xx

xx Penyusunan RAD Pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Dokumen RAD

0

0

0

0

1

100

1

06

xx

xx

xx dst…

1

06

xx

xx

1 1 1

06 06 06

xx xx xx

xx xx xx

xx Penetapan RPJMD Perbup RPJMD xx Penyusunan RKPD Dokumen RKPD xx Penyelenggaraan musrenbang Musrenbang RKPD RKPD

1 1 1

35 35 120

0 1 1

0 36,75 126

0 1 1

1 39 132

1 1 1

40 41 139

0 1 1

0 43 146

0 1 1

0 45 153

6 6 6

76 238 816

1

06

xx

xx

xx Penetapan RKPD

1

25

1

26,25

1

28

1

29

1

30

1

32

6

170

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

52,50

55,13

(23)

BAPPEDA, SETDA, INSPEKTORAT

KAB. PANDEGLANG

210 1

100

Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas -

Perbup RKPD

(22)

(1)

(2)

(4)

(3) 1

06

xx

xx

1

06

xx

xx

1

06

xx

1

06

xx

1

06

1 1

(5) xx Revisi Penyusunan RPJM Kabupaten Pandeglang

(6) Dokumen RPJMD Kab. Pandeglang

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

0

0

1

150

xx Penyusunan Dokumen Dokumen KUA/PPAS dan KUA/PPAS dan KUPA/PPASP KUPA/PPASP

4

85

4

89,25

4

94

4

98

4

103

4

108

24

578

xx

xx Asistensi RKA dan RKAP SKPD

Validitas dokumen RKA dan RKAP SKPD

2

45

2

47,25

2

50

2

52

2

55

2

57

12

306

xx

xx Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang

Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang

0

0

0

0

0

0

0

0

1

120

0

0

1

120

xx

xx

xx Kordinasi penyusunan Laporan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jawaban (LKPJ)

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

06

xx

xx

xx Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN)

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

06

xx

xx

xx Koordinasi Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Penyusunan Dokumen Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Utama (IKU)

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal

Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan penanaman modal

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Kegiatan perencanaan sosial budaya

Dokumen perencanaan bidang sosial budaya

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Kegiatan perencanaan fisik dan prasarana

Dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi dan penanaman modal

Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi dan penanaman modal

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1

06

xx

xx

xx Kegiatan pengendalian dan Dokumen pengendalian evaluasi pembangunan sosial dan evaluasi budaya pembangunan bidang sosial budaya

1

75

1

75

1

79

1

83

1

87

1

91

6

489

1

06

xx

xx

xx Kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan fisik dan prasarana

1

75

1

125

1

131

1

138

1

145

1

152

6

766

1

06

xx

xx

xx Kegiatan perencanaan Dokumen perencanaan pengentasan daerah tertinggal pengentasan daerah tertinggal

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

06

xx

xx

xx Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan

Dokumen Penyusunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan

0

0

0

0

1

80

0

0

0

0

0

0

1

80

1

06

xx

xx

xx Penyusunan Buku Putih Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Dokumen Buku Putih Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

85

Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang fisik dan prasarana

(23)

(1)



(2)



(4)

(3)



(5) xx Pengendalian dan evaluasi program pembangunan kabupaten

(6) Dokumen Pengendalian dan evaluasi program pembangunan kabupaten

xx

xx Penyusunan RIPDA Pariwisata Kab. Pandeglang

Dokumen Penyusunan RIPDA Pariwisata Kab. Pandeglang

xx

xx Penyusunan dokumen strategi Dokumen strategi penanganan desa tertinggal penanganan desa Kab. Pandeglang tertinggal Kab. Pandeglang

xx

xx

xx dst….

xx

18

Program Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Terselenggaranya penyusunan dan penetapan reguasi pembangunan dan pelayanan publik

24

xx

xx xx

Peyusunan dan penerapan SPM

Dokumen SPM Perencanaan

24

xx

xx xx

dst…

1

21

xx

xx

Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Kapasitas Sumber Daya dan kuantitas pegawai Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan

1

06

xx

xx

1

06

xx

xx

1

06

xx

1

06

xx

1

06

1

24

1 1

xx Bintek Perencanaan dan Bintek Perencanaan evaluasi pembangunan daerah untuk SKPD

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

55

1

55

1

58

1

61

1

64

1

67

6

359

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

1

120

0

0

0

0

0

0

1

120

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

(22)

(23)

INSPEKTORAT, BKD, SEMUA SKPD

KAB. PANDEGLANG

510

BKD, SETDA, KPAD, KAB. PANDEGLANG BPMPD, BAPPEDA

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

21

xx

xx xx

dst…

1

16

xx

xx

Program penyiapan dan peningkatan investasi

1

16

xx

xx

xx Penyusunan kebijakan investasi daerah

Dokumen kebijakan investasi daerah

1

75

1

78,75

1

83

1

87

1

91

1

96

6

510

1

16

xx

xx

xx Peningkatan Fasilitasi Investasi

Meningkatnya jumlah investor

1

45

1

47,25

1

50

1

52

1

55

1

57

6

306

1

16

xx

xx

xx Invetarisasi Penanaman Modal Data Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Dalam Negeri dan Modal Asing (PMDN/PMA) Asing (PMDN/PMA)

1

30

1

31,5

1

33

1

35

1

36

1

38

6

204

1

16

xx

xx

xx Promosi Investasi Daerah

Seminar Nasional/Internasional

1

130

1

136,5

1

143

1

150

1

158

1

166

6

884

1

16

xx

xx

xx Penyertaan Modal Aset Produktif

Meningkatnya Modal Aset Produktif

1

30

1

31,5

1

33

1

35

1

36

1

38

6

204

1

16

xx

xx

xx dst…

1

16

xx

xx

Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD

1

16

xx

xx

xx Fasilitasi Pembentukan BUMD/BLUD

Terbentuknya BUMD/BLUD

0

0

1

75

0

0

0

0

0

0

0

0

1

75

1

16

xx

xx

xx Penguatan Modal BUMD/BLUD

Meningkatnya peran BUMD/BLUD

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1

16

xx

xx

xx dst…

Tersedianya data/bahan serta meningkatnya investasi

BAPPEDA, SETDA, BPPT, DPKPA

Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD

KAB. PANDEGLANG

KAB. PANDEGLANG

(1)

(2)


Meningkatnya intensitas Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan serta up dating data statistik daerah daerah dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah

Memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang perencanaan pembangunan daerah



(4)

(3)

(5) Program divestasi dan peninjauan bagi untung hasil kekayaan alam/Aset daerah

(6) Terciptanya perusahaan daerah yang sehat

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

16

xx

xx

1

16

xx

xx

xx Kerjasama pengelolaan aset daerah

Terkelolanya asset daerah dengan baik

1

30

1

31,5

1

33

1

35

1

36

1

38

6

204

1

16

xx

xx

xx Optimalisasi perusahan daerah

Meningkatnya laba perusahaan daerah

1

45

1

47,25

1

50

1

52

1

55

1

57

6

306

1

16

xx

xx

xx dst…

1

23

xx

15

1

23

xx

15

xx Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah

Terkoordinasikannya penyusunan Dokumen data statistik daerah

3

120

3

126

3

132

3

139

3

146

3

153

18

816

1

23

xx

15

02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Dokumen data dan statistik daerah

1

65

1

68,25

1

72

1

75

1

79

1

83

6

442

1

23

xx

15

xx Pengembangan Sistem Database Statistik Daerah

Data base statistik daerah berbasiskan TI

0

0

0

0

1

175

0

0

0

0

0

0

1

175

1

23

xx

15

xx Pengumpulan, updating dan Dokumen data informasi analisis data informasi capaian capaian target kinerja target kinerja program dan program dan kegiatan kegiatan

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1

23

xx

15

xx Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasiskan Website

Terbangunnya sistem jaringan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasiskan website

1

55

1

55

1

58

1

61

1

64

1

67

6

359

1

23

xx

15

xx Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Terbangunnya sistem informasi perencanaan pembangunan yang akuntabel

1

30

1

31,5

1

33

1

35

1

36

1

38

6

204

1

23

xx

15

xx Pemeliharaan Jaringan Web Site

Peningkatan kecepatan jaringan

0

0

1

30

1

32

1

33

1

35

1

36

5

166

1

08

xx

xx

xx dst…

1

23

xx

xx

xx Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan

1

23

xx

xx

xx Koordinasi Penelitian dan Terbentuknya dewan riset Fasilitasi Pembentukan dewan daerah Riset Daerah

Program Pengembangan Terlaksananya data/informasi dan Statistik Pengembangan Daerah data/informasi dan Statistik Daerah

(22)

(23) KAB. PANDEGLANG

SEMUA SKPD

KAB. PANDEGLANG

SEMUA SKPD

KAB. PANDEGLANG

Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah dengan baik dengan melibatkan seluruh unsur stakeholder

Meningkatnya intensitas Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan serta up dating data statistik daerah daerah dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan

0

0

1

60

0

0

1

60

0

0

0

0

2

120

(1)

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

(2)

(4)

(3)

Meningkatnya koordinasi Terlaksananya sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi. program dan kegiatan bidang ekonomi

(5) xx Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian, SIDa dan DRD

(6) Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Penelitian, SIDa dan DRD

xx

xx Kajian Pembangunan dan Pengembangan Daerah

Dokumen Kajian

xx

xx Kajian Lingkungan Hidup Strategis

xx

xx

xx

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

23

xx

xx

0

0

1

150

1

150

1

150

1

150

1

150

5

750

1

23

xx

1

23

xx

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

0

0

1

1

23

150

xx Kajian Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pandeglang

0

0

0

0

0

0

1

150

0

0

0

0

1

150

1

23

xx

xx Kajian Kesesuaian Lahan Pertanian di Kabupaten Pandeglang

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

150

1

23

1

06

xx

xx

xx dst..

xx

xx

1

06

xx

xx

xx Peningkatan kemampuan Pelatihan SDM pengelola kualitas SDM pengelolaan PD- PD-PK PK

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

1

06

xx

xx

xx Koordinasi Perkembangan Pasar dan Perdagangan

1

50

1

52,5

1

55

1

58

1

61

1

64

6

340

65

3.785,00

67

4.355,00

75

5.602,00

70

4.939,68

68

5.239,16

66

5.210,12

413

29.130,95

JUMLAH

Program Pemberdayaan Masyarakat

150

Terberdayakannya masyarakat

Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar

(23)

SETDA/BAPPEDA/DI KAB. PANDEGLANG SKUMKM/PERINDA GPAS

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(1) 1 -

(2)

Tahun 0 (3)

Tahun 1 (4)

-

9.905.138 4.439.989 5,00 7,30 1,31 333.302,19 129.922,35 10,84

11.186.909 4.666.429 5,10 7,46 1,29 339.434,95 126.245,55 10,40

12.651.006 4.904.416 5,10 7,60 1,28 345.680,55 122.672,80 9,98

14.340.295 5.159.446 5,20 7,75 1,26 352.041,07 119.201,16 9,58

16.277.784 5.427.737 5,20 7,90 1,24 358.518,63 115.827,77 9,19

18.511.747 5.715.407 5,30 8,00 1,22 364.326,63 112.387,68 8,81

-

10,36

10,11

9,85

9,59

9,34

9,08

-

8.267.481 3.705.908 617,79 0,21 69,87

9.218.050 3.845.153 620,26 0,21 70,59

10.293.131 3.990.339 622,75 0,20 71,31

11.522.618 4.145.684 625,24 0,20 72,03

12.919.218 4.307.842 627,74 0,20 72,75

14.514.880 4.481.395 632,13 0,19 73,47

-

-

Indikator Makro PDRB adhb (Juta) PDRB adhk (Juta) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Jumlah Rumah Tangga (kk) Jumlah Penduduk Miskin Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan a.PDRB adhb per Kapital (Rupiah) b.PDRB adhk per Kapital (Rupiah) c.Kemampuan Investasi (dalam Milyar Rupiah) d.Indeks Gini Rasio e.Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

(9)

2 Indikator Mikro -

Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata

-

15,00

30,00

47,00

62,00

82,00

100,00

-

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Millenium Development Goal's

-

12,00

32,00

46,00

67,00

79,00

100,00

-

Penyediaan dan penguatan BUMD untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah

-

12,00

31,00

48,00

67,00

77,00

100,00

-

Pelaksanaan intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup

-

14,00

27,00

49,00

63,00

82,00

100,00

(1) (2) - Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang

(3) -

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14,14

29,07

45,74

63,43

81,41

100,00

responsif dan adaptif

-

Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

-

14,00

27,00

49,00

63,00

82,00

100,00

-

Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten

-

15,00

30,00

45,00

60,00

80,00

100,00

-

Jumlah database potensi daerah yang dibuat dan disajikan dalam bentuk buku dan media online

-

15,00

30,00

47,00

62,00

82,00

100,00

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

Recommend Documents