Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010-2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah.
Akuntabilitas
merupakan
perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah -1-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana
strategis
disusun
untuk
jangka
waktu
lima
tahun,
dan
diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Bupati
Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16. Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka
Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.
-2-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pedoman
RPJM-Nasional
RPJP-Nasional
(5 Tahun)
(20 Tahun) Acuan
Memperhatikan
Acuan
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal
Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)
Memperhatikan Pedoman
Input RPJM-Daerah
Rancangan
Kab/Kota (5 Tahun)
Penjabaran
Pedoman
Pedoman
RKPD Kab/Kota
Renstra-SKPD
Renstra-SKPD
(1 Tahun)
(5 Tahun) Acuan Acuan
Input
RKP Acuan
Pedoman
Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)
-3-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 8. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010 -4-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas 20. Perda Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
Tahun 2011
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur perencanaan
dalam
melaksanakan tugasnya 2. Untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 - 2015 dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Tujuan
penyusunan
dari
Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. -5-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 1.4
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB
I
PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD, Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD -6-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran
kebutuhan
pelayanan,
dan
arahan
lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
-7-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat:Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan
pelayanan
SKPD
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktorfaktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD,sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang
BAB
IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh SKPD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa -8-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten/kota. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan
pengertian program yaitu instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran,Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB
VII
PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.
-9-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Bappeda adalah sebuah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bappeda Musi Rawas dikepalai oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Bappeda adalah membantu Bupati Musi Rawas dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda Musi Rawas memiliki fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahun daerah dan dua puluh tahun daerah kabupaten. b. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf (a) yang dibiayai oleh daerah Kabupaten ataupun yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; c. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi vertikal di daerah, kecamatan-kecamatan, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten. e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten. f.
Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
g. Pelaksanaan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut; h. Monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah; - 10 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 i.
Pelaksanaan tugas lain dalam rangka perencanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Susunan Organisasi Bappeda Musi Rawas sebagaimana termaktub pada
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, adalah sebagai berikut : a. Kepala ; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan Umum. b. Bidang Data dan Litbang, membawahkan : 1. Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan; 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. d. Bidang Infrastruktur, membawahkan : 1. Sub Bidang Infrastruktur; 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. e. Bidang Perekonomian, membawahkan : 1. Sub Bidang Pertanian; 2. Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi. f.
Bidang Sosial Budaya, membawahkan : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Bappeda Musi Rawas sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPEDA ; 2. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain guna menyusun rencana program dan kegiatan tahunan BAPPEDA;
- 11 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 3. Melaksanakan urusan ketata-usahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; 4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bidang Data dan Litbang memiliki tugas sebagai berikut : 1. Melakukan analisa dan penilaian terhadap bahan laporan dari berbagai instansi mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah 2. Mengendalikan, memantau pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah dan menyusun laporannya ; 3. Mengadakan
Penelitian
dan
Pengembangan
hasil
pelaksanaan
pembangunan daerah 4. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data/informasi, menyusun statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah; 5. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. c. Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan
perencanaan
pembangunan
bidang
perhubungan,
pengairan, tata ruang dan tata guna tanah dengan Instansi terkait, instansi Vertikal, kecamatan dan badan lain yang berada dalam Kabupaten. 2. Melakukan
inventarisasi
permasalahan
Bidang
Infrastruktur
serta
merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. 3. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Infrastruktur dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah atau program/kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan kedalam program Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional. 4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. d. Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan Dunia Usaha ; - 12 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta sumberdaya mineral yang disusun oleh Instansi terkait, instansi Vertikal, kecamatan dan badan lain yang berada dalam Kabupaten. 3. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional; 4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Bidang Sosial dan Budaya memiliki tugas pokok sebagai berikut : 1. Melakukan
kegiatan
perencanaan
pembangunan
sektor
pendidikan,
komunikasi dan informasi, kependudukan dan kesejahteraan rakyat ; 2. Melakukan koordinasi dan melakukan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informasi, kependudukan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi verikal, kecamatan dan badan lain yang berada dalam Kabupaten. 3. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan bidang sosial dan budaya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan kedalam program Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 16 tahun 2008 Struktur Bappeda Kabupaten Musi Rawas sebagai mana pada Bagan dibawah ini :
- 13 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN MUSI RAWAS
- 14 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
2.2
Sumber Daya Bappeda Kabupaten Musi Rawas
Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Bappeda harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi / kekuatan
yang dimiliki oleh Bappeda Musi Rawas dapat
dilihat di bawah ini : 1. Berdasarkan Golongan Golonga
Jumlah
a
B
C
d
I
-
-
2
-
2
II
4
1
2
-
7
III
19
7
5
5
36
IV
2
4
-
-
6
n
(Orang)
Jumlah
51
2. Berdasarkan Jabatan No
Jabatan
Jumlah (Orang)
1.
Esselon II.B
1
2.
Esselon III.A
1
3.
Esselon III.B
4
4.
Esselon IV.A
11
5.
Staf
34 Jumlah
17
- 15 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 3. Berdasarkan Pendidikan No.
Pendidikan
Jumlah (Orang)
1.
S-3
-
2.
S-2
13
3.
S-1/D-IV
27
4.
D-III
2
5.
SLTA
7
6.
SLTP
2 Jumlah
51
Untuk Urusan statistik Perencanaan Prasarana
dilaksankan Oleh Subbidang Statistik di
Bidang
dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan data, pengumpulan data serta informasi Kebutuhan Dokumen perencanaan dengan hadirnya Website di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi rawas, dimana maksud dan tujuannya untuk menyusun suatu basis data digital yang memudahkan pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (User), memberikan informasi yang cepat tepat dan akurat tentang kondisi umum Kabupaten Musi Rawas secara akuntabel dan Sistemik. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani. 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Bappeda Musi Rawas memiliki tugas pokok membantu Bupati Musi Rawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2005-2010 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 berikut tiga agenda pembangunan, yakni (1) agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat (2) agenda meningkatkan perekonomian daerah dan (3) agenda meningkatkan pelayanan publik. Menyikapi ketiga agenda tersebut, Bappeda Musi Rawas memberikan konstribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas - 16 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 pokoknya, Bappeda Musi Rawas memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut Bappeda Musi Rawas mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian
Musrenbang
Kecamatan
dilanjutkan
dengan
Musrenbang
Kabupaten,
Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama. Keluaran pertama dari kegiatan Musrenbang adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Bappeda bersama dengan SKPD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, yang merupakan hasil kesepakatan dalam forum SKPD. Dari RKPD yang masih merupakan pagu indikatif ini lalu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan memperhatikan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ini, dilakukan secara bersama-sama dengan pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan, setelah sebelumnya melalui proses koordinasi dengan seluruh SKPD yang ada. Setelah KUA disetujui oleh Legislatif, dengan fungsi koordinasinya Bappeda Musi Rawas menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya dikonsultasikan lagi dengan Legislatif guna mendapatkan persetujuan. Setelah PPAS disetujui, tersusunlah Rencana Anggaran dan Pendapatan
Belanja
dikonsultasikan
Daerah
dengan
(RAPBD)
Gubernur
tahun
untuk
yang
akan
mendapatkan
datang,
yang
persetujuan.
wajib Setelah
mendapatkan persetujuan dari Gubernur, lalu RAPBD tersebut diserahkan ke legislatif untuk diambil keputusan pengesahan melalui sidang paripurna dewan (DPRD).
Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kab Musi Rawas Th 2010 No
Program/Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Persentase Realisasi %
1
Peningkatan Kinerja
350.000.000
118.525.500
34 % - 17 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Kapasitas Aparatur Perencanaan dalam Penyusunan Anggaran 2
Penyusunan Rancangan
450.000.000
65.028.125
14 %
RPJMD 3
Penyusunan RKPD
150.000.000
135.212.500
90 %
4
Penyelenggaraan
320.000.000
292.763.000
91 %
Penyusunan 250.000.000
176.590.000
71 %
Musrenbang RKPD 5
Koordinasi LKPJ
6
Monep
200.000.000
132.183.000
66 %
7
Penyusunan KUA
220.000.000
137.295.000
62 %
8
Penyusunan PPAS
250.000.000
151.422.000
61 %
9
Pelatihan
Teknis 250.000.000
30.225.000
12 %
Tahunan 300.000.000
232.885.000
78 %
101.189.000
67 %
50.110.000
18 %
Indikator 150.000.000
27.788.000
19 %
Perencanaan 150.000.000
64.693.700
43 %
87.890.000
70 %
Aparat
Perencana 10
Evaluasi
Lima
Pelaksanaan
RPJM
Kab
MURA 11
Koordinasi
Perencanaan 150.000.000
Penelitian
dan
Pengembangan (Litbang) 12
Pengembangan Integrated 275.000.000 and
Cummunication
Tecnology (ITC) 13
Penyusunan Ekonomi
14
Koordinasi Pembangunan
Bidang
Ekonomi 15
Koordinasi
Program 125.000.000
Pamsimas - 18 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 16
Koordinasi Bidang Fisik dan 150.000.000 Prasarana,
88.313.850
59 %
74.794.100
43 %
56.717.500
45 %
231.525.000
93 %
Lingkungan
Hidup dan Tata Ruang 17
Fasilitasi
dan
Koordinasi 175.000.000
Penataan Ruang daerah 18
Pendamping Dana WISMP
125.000.000
19
Pengolahan, Updating dan 250.000.000 Analisis data dan Statistik Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Musi Rawas 2.4.1 Tantangan Tantangan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah banyaknya usulan dari SKPD, namun sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, dengan kata lain keterbatasan anggaran merupakan tantangan utama. Sedangkan tantangan lain yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut: 1.
Terhadap Anggaran / Dana a. Keterbatasan dana dalam perencanaan,
2. Sumber Daya a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani perencanaan. b. Secara Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan perlu ditingkatkan. c. Struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi. d. Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, kurangnya minat dan respon terhadap tahapan tahapan perencanaan daerah. 3. Sarana dan Prasarana - 19 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal. 4. Statistik a. Terbatasnya data. b. Regulasi terhadap sumber data. c. Kurangnya sistem informasi publik. Dengan memperhatikan kondisi saat ini seperti dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Bappeda Musi Rawas mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan
persiapan-persiapan
tersebut
sangat
perlu
diambil
guna
mewujudkan
profesionalitas, akuntabilitas, kredibelitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi intern dan ekstern organisasi berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing. Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur perencana. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.
2.4.2
Peluang Peluang utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah: - 20 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 1.
Terhadap Anggaran / Dana Adanya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah (dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah).
2. Sumber Daya a. Secara Kuantitas, ada peluang untuk penambahan SDM Perencanaan. b. Secara Kualitas, adanya kesempatan mengikuti pelatihan baik formal dan informasi. c. Adanya regulasi untuk merubah struktur organisasi sesuai dengan urusan dan tupoksi. 3. Sarana dan Prasarana Adanya penganggaran untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan. 4. Statistik a. Secara Tupoksi memungkinan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan daerah. b. Dari segi jenis data, banyaknya data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan daerah. c. Adanya sistem informasi dan regulasi yang memungkinkan di kembangkan.
- 21 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Musi Rawas
Setelah proses perencanaan dilalui dengan menghasilkan dokumen rencana keuangan tahunan, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan dari APBD yang dilaksanakan oleh masingmasing SKPD. Merupakan kewenangan dinas teknis yang bersangkutan, begitupun sebaliknya dinas teknis yang bersangkutan terkesan seolah tidak lagi memerlukan bantuan dan kerja sama dari Bappeda, sinergi dan koordinasipun seolah tak pernah terjalin. Meskipun dalam pelaksanaannya SKPD memiliki otoritas untuk mengatur secara teknis, akan tetapi Bappeda tidak serta merta dapat melepaskan tanggungjawabnya atas pelaksanaan tersebut. Sebagai perencana Bappeda juga memiliki fungsi lain yaitu monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut. Namun demikian fungsi monitoring dan evaluasi ini belum berjalan optimal, hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari perencanaan. Disamping itu, optimalisasi fungsi ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan pada gambaran layanan Bappeda Kabupaten Musi Rawas, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Indentifikasi permasalahan sebagai berikut :
- 22 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
(1)
(2)
Kesekretariatan
Peningkatan Kualitas aparatur yang menunjang kinerja Bappeda Telah tersusun LAKIP , Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD
Perencanaan Daerah
Standar yang Digunakan
(3) PP no. 3 Tahun 2007 PP No 6 Tahun 2008
INTERNAL (KEWENANGAN Bappeda Kabupaten Musi Rawas)
(DILUAR KEWENANGAN Bappeda Kabupaten Musi Rawas)
(4)
(5)
Jumlah SDM Ketersediaan anggran
Undang-Undang statistic
Ketersediaan dokumen perencanaan
Permendagri
Ketersediaan data/Informasi
Dukungan dari Kabid
(6) Terbatasnya anggran Terbatasnya Kualitas SDM
Perda 3 Th 2008
Ketersediaan data/Informasi
Dokumen RTRW
Dukungan dari Pimpinan
Permasalahan Pelayanan SKPD
Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010
Jumlah SDM Ketersediaan anggaran
Dukungan dari SKPD
Terbatasnya anggaran Terbatasnya SDM
Jumlah SDM Penataan Ruang
EKSTERNAL
UU No. 26/2007
Undang-Undang statistic
Ketersediaan anggran Jumlah SDM Ketersediaan anggran
Dukungan dari SKPD
Terbatasnya anggaran Terbatasnya SDM
Dukungan dari SKPD
Statistik
Terbatasnya data yang tersedia Terbatasnya anggaran Terbatasnya SDM
Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Musi Rawas, antara lain; Sedangkan tantangan lain yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut: 1.
Terhadap Anggaran / Dana Keterbatasan dana dalam perencanaan,
- 23 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 2.
Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani perencanaan b. Secara Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan perlu ditingkatkan. c. Struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi d. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal; e. Kurang mantapnya pengelolaan asset;
3.
Penataan Ruang a. Masih Kurangnya Kebijakan tentang Penataan Ruang; b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang Penataan Ruang; c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi penataan ruang; d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam perencanaan ruang; e. Belum sesuainya pemanfaatan ruang di kabupaten Jembrana; f. Kurangnya koordinasi pemanfaatan ruang lintas kabupaten; g. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Ruang
4.
Perencanaan Pembangunan a. Terbatasnya data yang ada dalam rangka Pengembangan data / informasi; b. Lemahnya Koordinasi kerjasama pembangunan antar SKPD akibat ego sektoral; c. Kurangnya Koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah perbatasan; d. Kurangnya sosialisasi, koordinasi dan monitoring Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; e. Belum merata dan Lambatnya Perencanaan Pengembangan kota kota kecamatan f.
Masih kurangnya kemampuan aparat Perencana;
g. Mainset masyarakat dan Aparatur yang menganggap Perencanaan Daerah (partisipasi, penyelenggaraan, perumusan) bukan hal yang penting terutama dalam proses musrenbang; h. Kurangnya data/informasi dan kajian tentang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, dan kawasan kawasan khusus lainnya; i. Rancunya penggunaan data di semua sektor
- 24 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 5. Data dan Informasi Daerah (Statistik) a. Kurangnya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah; b. Minimnya pengolahan, updating dan analisis terhadap data statistik daerah; c. Masih Kurangnya sistem updating dan penyebarluasan data statistik kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan pelayanan publik d. Minimnya aparatur pengolah data.
Dalam menghasilkan produk akhir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran seperti dokumen APBD berikut prosesnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ego sektoral masih sangat kental, baik antar unit kerja dan unit organisasi di dalam Bappeda maupun antar SKPD dengan Bappeda. Pengaruh pihak Legislatif masih sangat kental, tidak jarang terjadi tarik perdebatan antara eksekutif dengan legislatif dalam menentukan program prioritas dan besaran anggaran, Tidak jarang terjadi perbedaan sudut pandang dalam menentukan prioritas pembangunan. Kadang-kadang program dan kegiatan yang telah disusun dengan baik dalam dokumen perencanaan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan serta agenda pembangunan yang telah diamanatkan di dalam RPJMD tidak mendapatkan persetujuan dari dewan, Sebaliknya usulan program dan kegiatan yang dipandang belum cukup urgen dari sudut perencanaan dan agenda pembangunan daerah, melainkan hanya syarat dengan kepentingan pribadi dan politik. Tidak jarang pula pembahasan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran melampaui batas waktu yang telah diamanatkan. Hal ini terjadi karena legislatif disibukkan dengan tugas-tugas lain, dan atau karena disebabkan oleh hal lainnya seperti belum diakomodirnya usulan dari dewan dan kurang berjalannya komunikasi dua arah yang lebih baik serta beban tugas lainnya yang dihadapi oleh aparat perencana selain tugas pokoknya. Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat ini Bappeda Musi Rawas belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai, Sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belum dirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerja yang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaian kinerja pun belum terlaksana dengan baik. Profesionalisme dan peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan - 25 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 teknologi dan informasi
belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak
manajemen organisasi. Hal ini menyebabkan artikulasi dan implementasi terhadap tiga agenda pembangunan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesan kurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memiliki uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Penempatan personal penentu kebijakan yang kurang sesuai dengan bidang tugas yang laksanakan, serta belum berfungsinya jabatan fungsional perencana. 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun
2010 - 2015 berdasarkan
RPJMD Kabupaten Musi Rawas yakni :” Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam” Makna dari uraian visi tersebut adalah :
Bumi Agropolitan bermakna membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan melanjutkan pengembangan dan penataan agropolitan distrik dan
agropolitan
infrastruktur
center;
untuk
membangun,
mendukung
memelihara
pengembangan
dan
agropolitan
meningkatkan distrik dan
agropolitan center, meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing serta promosi produk pertanian dan produk perdesaan lainnya.
Kawasan Pertambangan mengandung makna : Peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi terutama pertambangan yang bertumpu pada
kemampuan
daya
dukung
kawasan. Kegiatan
investasi
disektor
pertambangan tersebut akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, termasuk kegiatan ekspor.
Kandungan bumi Musi Rawas yang berada di
bagian barat provinsi Sumatera Selatan yang kaya akan tambang dipadukan dengan letak geografi (tempat bertemunya hulu Sungai Musi dan aliran Sungai Rawas), merupakan peluang bagi Kabupaten Musi Rawas sebagai gerbang bagi keluar masuknya barang dan jasa, sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi pertanian dari dan ke seluruh wilayah Sumbagsel,
- 26 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 sebagai sentra pengembangan industri syarat teknologi berbasis pertanian dan menjadi pusat pelayanan lalu lintas di Sektor Barat Sumatera Selatan.
Menuju Musi Rawas Darussalam maknanya, pembangunan di Kabupaten Musi Rawas bertumpu pada
pembangunan kultur Darussalam yaitu
peningkatan kesejahteraan dilandasi oleh kualitas kehidupan beragama yang mantap. Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama serta tetap menjunjung akidah islami. Guna dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan tiga pilar pembangunan yaitu : 1) Musi Rawas Bumi Agropolitan, 2) Musi Rawas Kawasan Pertambangan, dan 3) Musi Rawas Darussalam, Dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas, ditetapkan 6 (Enam) Misi yaitu : 1. Pembangunan Kultur Darussalam 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial 3. Pengembangan Agropolitian 4. Pengembangan Pertambangan dan lingkungan 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM
Perwujudan Visi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perwujudan Visi, Misi ke dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dapat diuraikan sebagai berikut : Misi 1 :
Pembangunan Kultur Darussalam didukung oleh urusan keagamaan yaitu: 1) Keagamaan, 2) Pendidikan Keagamaan .
Misi 2 :
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial, didukung oleh 9 urusan : 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Dukcapil, 4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 6) Sosial, 7) Ketenagakerjaan, 8) Pemuda dan Olahraga dan 9) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- 27 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Misi 3 :
Pengembangan Agropolitan, didukung oleh 3 urusan yaitu: 1) Ketahanan Pangan, 2) Pertanian, Kehutanan dan 3) Peternakan dan Perikanan
Misi 4 :
Pengembangan Pertambangan dan lingkungan didukung oleh 7 urusan yaitu : 1) Tata Ruang, 2) Lingkungan hidup, 3) Pertanahan, 4) Statistik, 5) Energi dan Sumberdaya Mineral dan 6) Transmigrasi
Misi 5 :
Penguatan Investasi dan daya Saing didukung oleh 11 Urusan yaitu : 1) PU, 2) Perumahan, 3) Perhubungan, 4) Koperasi dan UKM, 5) Penanaman Modal Daerah, 6) Kebudayaan, 7) OTDA / Ijin, 8) Komunikasi dan Informasi, 9) Pariwisata, 10) Perdagangan dan 11) Perindustrian
Misi 6 :
Penataan Kepemerintahan dan SDM, didukung oleh 3 urusan yaitu: 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Kesbangpolinmas dan 3) Otonomi Daerah.
Penetapan tujuan pada keberhasilan yang
umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktor-
faktor kunci / penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa
SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat - 28 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan APBD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas kabupaten. Disamping menetapkan Tujuan dan Sasaran maka diperlukan penelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,
tetapi juga berdasarkan kebutuhan
pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sesuai Tugas dan Fungsinya Bappeda Kabupaten Musi Rawas sebagai SKPD penunjang kesuksesan dalam
Misi 6 : Penataan Kepemerintahan dan Sumberdaya
Manusia.
Tabel . 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD BAPPEDA Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VISI: TERWUJUDNYA BUMI AGROPOLITAN DAN KAWASAN PERTAMBANGAN MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM No
(1)
1.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
(2)
Misi 6 Penataan Kepemerintahan dan SDM Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Progaram-Program :
Permasalahan Pelayanan SKPD (3)
Belum adanya Stándar Operacional Presedur (SOP) dalam proses
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Dominasi Keputusan Politik Dalam Perencananaan
Adanya Standarisasi Regulasi Secara Nasional
- 29 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 a. Program Pengembangan data/informasi. b. Program Kerjasama Pembangunan. c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. h. Program Perencanaan Sosial Budaya i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
Pelaksanaan Perencanaan. Masih rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Masih Kurangnya Regulasi Regulasi Berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan (Perda/Perbup). Belum Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan dengan Program Pemerintah Pusat dalam hal perencanaan Kegiatan.
Pembangunan. Pemahaman yang keliru dari Stakeholder terhadap hasil Perencanaan Pembangunan. Belum terdapatnya satu Visi Bersama antar SKPD terhadap Proses Perencanaan Pembangunan
Terhadap Perencanaan. Kuatnya Komitmen Dukungan Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Proses dan Hasil Perencanaan Pembangunan. Semakin meningkatnya Kualitas SDM di Bappeda Kabupaten Musi Rawas.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Renstra Provinsi Sumatera Selatan
Analisis Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Musi Rawas. Jembrana terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: a.
apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Musi Rawas telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra K/L; dan
b.
apakah tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Musi Rawas melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan atau Renstra K/L.
- 30 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Tabel 3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Musi Rawas terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra K/L No
Kinerja
Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Musi Rawas
Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Bali
Sasaran pada Renstra K/L
(2)
(3)
(4)
(6)
Persentase SKPD Menyusun LAKIP tepat waktu
100%
100%
100%
Ketersediaan bahan LPPD
100%
100%
100%
Ketersediaan bahan LKPJ
71%
100%
100%
80%
100%
100%
98%
100%
100%
50%
100%
100%
Indikator
(1) 1
2
Kesekretariatan
Perencanaan Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan
3
Statistik Ketersediaan data/Informasi Ketersediaan dokumen perencanaan
4
Penataan Ruang Dokumen RTRW
hal ini mengindikasikan bahwa Bappeda Kabupaten Musi Rawas memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hal inilah yang akan diupayakan oleh Bappeda Kabupaten Musi Rawas agar capaian kinerja minimal mendekati Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
- 31 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 3.4
Penentuan Isu-isu Strategis Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Musi Rawas kedalam pola analissis SWOT. Analisa Lingkungan dengan pola analisis SWOT. A. Kekuatan (Strengths)
Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi SDM yang berjenjang pendidikan S1 dan S2 yang memadai.
Tingginya kesadaran aparatur yang dimiliki akan pengembangan diri dan pentingnya tingkat pendidikan, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang ada.
Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.
Tugas yang dilaksanakan merupakan pekerjaan rutin, sehingga dalam pelaksanaannya sudah terpola dan terjadwal.
Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategi sebagai pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
Adanya fungsi monitoring dan evaluasi selain fungsi perencana.
B. Kelemahan (Weaknesses)
Belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi.
Belum adanya sistem penilaian kinerja yang efektif.
Belum adanya sistem informasi (basis data) sebagai dasar dari perencanaan yang efektif.
Kurangnya daya kreatifitas
dari SDM untuk menciptakan Inovasi yang
terbaru dalam perencanaan.
Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (follow up).
Belum tersusunnya job description yang terarah serta berjenjang untuk setiap pegawai.
Belum terbentuknya Jabatan Fungsional Perencana - 32 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
Belum memiliki sistem informasi manajemen perencanaan yang layak.
Verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal.
C. Peluang (Opportunities)
Adanya
Undang-undang
Nomor
:
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Musi Rawas.
Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , Permendagri Nomor 59 Tahun .2007 RPJMD tahun 2010-2015 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
Adanya kesepahaman bersama bahwa dalam setiap dokumen dan data perencanaan pembangunan daerah wajib melalui Bappeda terlebih dahulu.
Adanya penerapan GC (Good Gorvernance ) yang menuntut bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk jangka menengah dan panjang yang melibatkan banyak pihak perlu disusun perencanaan dan dikaji terlebih dahulu.
Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk mengatur dan mengurusi daerah sesuai dengan kebutuhan.
Adanya kesadaran untuk berpartisipasi dari masyarakat yang semakin tinggi terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui penetapan perencanaan.
D. Ancaman (Threats)
Adanya tuntutan dan pertanggungjawaban yang semakin meningkat dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka proses perencanaan yang diperiksa terlebih dahulu.
Adanya anggapan dari SKPD yang lain, bahwa perencanaan merupakan tugas inti Bappeda sehingga segala sesuatunya diharapkan dapat diselesaikan di Bappeda. - 33 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
Kurangnya support dari SKPD terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal, contohnya adanya DIPA APBN yang langsung ke SKPD.
SKPD kurang proaktif untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
Adanya kesetaraan jabatan Kepala Bappeda dengan Kepala SKPD, padahal selaku koordinator seharusnya jabatannya setingkat lebih tinggi, sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.
Adanya kekuatan tekanan dari pihak legislatif untuk merubah perencanaan yang telah disepakati ditingkat eksekutif.
Hasil analisis lingkungan Internal dan Eksternal maka Secara garis besar strategi yang patut dikembangkan oleh pihak manajemen Bappeda terutama manajemen puncak dapat dijelaskan berikut ini. Strategi ini merupakan Grand Strategi Bappeda dalam menyikapi kondisi yang ada sekarang serta antisipasi kondisi pada waktu yang akan datang agar eksistensi Bappeda sebagai leading sector pembangunan di Kabupaten Musi Rawas akan lebih diperhitungkan. Bappeda jika dianalogikan sebagai perusahaan penghasil jasa dengan menghubungkan atau mengkoordinasikan produk berupa dokumen perencanaan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik secara horizontal (SKPD Kabupaten, Legislatif dll) maupun secara vertical (Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun masyarakat), adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan Posisi Tawar (Bergaining Position) Yang Kuat. Untuk mencapai posisi tawar yang kuat konsekwensi logis yang harus dimiliki oleh Bappeda adalah adanya rasa kepentingan yang kuat dari setiap SKPD terhadap Bappeda dalam merencanakan, menentukan dan
melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan. Menimbulkan rasa kepentingan yang kuat ini tidak berarti mempersulit posisi dan membatasi ruang gerak SKPD, melainkan dapat menghasilkan produk perencanaan pembagunan yang betulbetul profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proforsional. 2. Konsentrasi Penuh Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan konsentrasi penuh, hal yang perlu dilakukan adalah dengan tidak melakukan tugas lain diluar tugas - 34 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 pokok dan fungsi sebagai perencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas merencanakan akan tetapi sampai kepada tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan fungsi yang melekat sebagai suatu kesatuan bagi setiap aparatur perencana. 3. Pengembangan Kemampuan Diri Aparatur Perencana Sebagai aparatur perencana dituntut untuk selalu menguasai setiap perkembangan yang terjadi, sebagai dampak dari derasnya arus informasi yang kian mengglobal. Untuk itu pengembangan kemampuan diri aparatur perencana perlu mendapatkan perhatian yang serius dan up to date oleh pihak manajemen, mulai dari staf perencana sampai pada pejabat esellon, dengan mengalokasikan anggaran dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap aparatur perencana. Grand Strategi yang telah disusun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah merupakan komitmen bersama untuk dilaksanakan oleh semua unit fungsional atau unit organisasi dan unit kerja yang ada di Bappeda Musi Rawas. Dalam hal ini sangat diperlukan satu pemahaman tentang apa yang telah digariskan di dalam Grand Strategi agar dapat dijadikan sumber dalam menentukan langkah-langkah serta di dalam menterjemahkannya kedalam tindakan-tindakan kongkrit yang akan dilakukan oleh setiap unit organisasi dan unit kerja yang ada. Hal ini sangat diperlukan agar sinergisitas dan singkronisasi setiap unit organisasi dan unit kerja dalam mencapai visi melalui misi yang telah ditentukan dapat tercapai. Untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka setiap unit organisasi di Bappeda Musi Rawas hendaknya melakukan halhal sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kinerja setiap unit organisasi dan unit kerja dengan menyusun rencana kerja tahunan unit organisasi dan unit kerja dengan menyesuaikannya pada visi, misi dan grand strategis serta key success faktor yang telah disusun dalam rencana strategis Bappeda. 2. Setiap unit organisasi dan unit kerja agar dapat menentukan target dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap SKPD yang berada dibawah koordinasinya dalam mewujudkan tiga agenda pembangunan sebagaimana yang diamanatkan didalam RPJMD Tahun 2010-2015. - 35 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Dari Grand Strategis tersebut terdapat beberapa Kunci Sukses beberapa kunci sukses (key success faktor) yang dapat digunakan agar dapat membuka pintu kesuksesan dalam mewujudkan visi melalui misi yang dilaksanakan. Key Success Faktor (KSF) yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Penerapan Manajemen Kinerja yang efektif baik internal maupun eksternal. 2. Pemberdayaan SDM Aparatur Perencanaan 3. Kemauan yang kuat dari stakholder untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan 4. Kepemimpinan yang efektif dalam melaksanakan koordinasi. Dari pemilihan Strategi tersebut maka terdapat 2 Kebijakan Action Plan baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek yakni : A. Jangka Panjang. Rencana Jangka Panjang yang perlu dikembangkan oleh pihak manajemen Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur perencana. 2. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik sebagai penerapan Good
Governance Coorporate di Bappeda Kab. Musi Rawas guna mewujudkan visi melalui misi yang telah disepakati bersama. 3. Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana agar senantiasa memberikan kinerja yang terbaik, dengan mengembangkan kegiatan pemberian reward and punishment. 4. Menyusun rencana strategis setiap lima tahun atau setiap pergantian Kepala Daerah serta menyusun rencana kerja tahunan bagi setiap unit organisasi dan unit kerja yang ada. 5. Menciptakan iklim kerja yang kondusip dengan menjalin hubungan dan komunikasi interpersonal dan antar institusi dengan mengedepankan azas kemitraan.
- 36 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 B. Jangka Pendek Rencana Jangka Panjang yang perlu dikembangkan oleh Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan diri aparatur perencana. 2. Melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
hasil-hasil
perencanaan
pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan. 3. Membuat instrumen penilaian kinerja dan melakukan penilaian kinerja bagi unit organisasi, unit kerja serta individu secara rasional, obyektif dan terukur. 4. Meningkatkan intensitas dan kapasitas forum koordinasi dengan SKPD vertikal dan horizontal dengan memberdayakan fungsi koordinasi setiap bidang/unit organisasi
- 37 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bappeda Musi Rawas Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 – 2020 itu ” TERWUJUDNYA BUMI AGROPOLITAN DAN KAWASAN PERTAMBANGAN MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM” Berdasarkan pada visi Kabupaten Musi Rawas diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
YANG
BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL”. Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas : Perencanaan
pembangunan
daerah
dapat
dikatakan
berkualitas
apabila
memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : -
Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.
-
Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan
pembangunan
daerah
perencanaan
pembangunan
nasional
harus guna
tetap
pada
mendukung
kerangka
dan
tercapainya
arah tujuan
pembangunan nasional.
- 38 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 -
Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses
perencanaan
dilaksanakan
menganut
prinsip
keterbukaan
dan
menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga
- 39 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up. Pendekatan Politik: Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. strategis
Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana
pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan
demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan. Pendekatan Teknokratik: Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan Partisipatif: Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan
pembangunan
dalam
sebuah
hubungan
yang
didasarkan
pada
bentukbentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan Top Down-Bottom Up : Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (
top down ) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan.
- 40 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan. 2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- 41 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Penjelasan masing-masing misi : Misi Kesatu : Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir
komprehensif.
Peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia
merupakan
peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Misi Kedua : Perencanaan perencanaan
pembangunan
pembangunan
daerah
nasional.
merupakan Sistem
sub
sistem
perencanaan
dari
sistem
pembangunan
mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik
atau
menyeluruh,
sehingga
mampu
memberikan
arah
kebijaksanaan
pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Misi Ketiga: Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang
perencanaan.
Institusi
perencanaan
pembangunan
harus
mampu
mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.
- 42 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Misi Keempat: Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Musi Rawas Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 4.1. MISI – TUJUAN No 1.
2.
3. 4.
Misi Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan
a. b.
Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah
a.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan Meningkatkan kualitas Pelayanan
a.
b.
a.
Tujuan Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan Meningkatkan efisiensi dan efectivitas kinerja SDM perencana pembangunan Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan fungís perencanaan Pembangunan Mewujudkan pelayanan prima
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
- 43 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Tabel 4.2. TUJUAN – SASARAN No
Tujuan
Sasaran Uraian
1.
MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan
Prosentase aparat perencana pembangunan yang memiliki sertifikat diklat perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan Diklat lainnya
Meningkatkan efisiensi dan efectivitas kinerja SDM perencana pembangunan
Prosentase Dokumen perencanaan daerah yang selesai tepat waktu dan sesuai dengan perpu yang berlaku Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan
Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah
Jumlah rancangan produk hukum daerah tentang perencanaan pembangunan daerah
Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Prosentase desa / kecamatan yang melaksanakan musrenbang desa/ kecamatan
MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
% Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai bidang tugasnya % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
1.
2.
Indikator
MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal
- 44 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perencanaan pembangunan Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan
Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan SKPD tepat waktu dan sesuai perpu yang berlaku Prosentase pemenuhan data kebutuhan perencanaan
4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 4.3. TUJUAN – STRATEGI No 1.
Tujuan MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan
Strategi Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
2
MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi local
Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan
3
MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan
Meningkatkan kinerja perencana pembangunan
- 45 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan 4
MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima
Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merea-lisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.
Tabel 4.4. STRATEGI – KEBIJAKAN No
Strategi
1. MISI KESATU 1. Meningkatkan kegiatan orientasi perencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan
2. Melaksanakan Capacity Building SDM perencana Pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana 4. Meningkatkan kinerja perencana pembangunan
Kebijakan Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan - Melaksanakan disiplin anggaran - Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan - Meningkatkan kualitas konsep - 46 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 perencanaan pembangunan
2
MISI KEDUA Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan top
down – bottom up planning
MISI KETIGA Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan
Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan
Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian
Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi globalisasi
Mengembangkan jejaring (net working) antar pelaku pembangunan
Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan
Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan
MISI KEEMPAT Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan
Menyempurnakan perpustakaan institusi Perencana
stakeholders
- 47 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek opersaional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Kegiatan – Kegiatan, Terdiri Dari : 1. Penyusunan LKPJ 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Data dan litbang. 3. Pengolahan, Up Dating dan Analisis 4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 5. Analisis Tingkat Kemiskinan dan Karakter Penduduk Miskin 6. Analisis Karakteristik Penduduk Musi Rawas Hasil Sensus Penduduk
- 48 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Program Perencanaan Pembangunan daerah Kegiatan – Kegiatan, Terdiri Dari : 1. Penyusunan Rancangan RPJMD 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan. 5. Penyusunan PPAS dan PPAS Perubahan. 6. Pelatihan Aparat Teknis Perencanaan 7. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 8. Koordinasi Perencanaan Bidang Data dan Litbang. 9. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Perencanaan Pembangunan 10. Pengembangan Integraeted and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan. 11. Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D) 12. Sosialisasi RPJPD 2000-2025 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 13. Indeks Kepuasan Masyarakat 14. Penyusunan SOP 15. Pelaksanaan Pedoman dan Standar Pelayanan Perkotaan. 16. Penetapan Pedoman dan Standar Perencanaan Pembangunan Daerah / Kecamatan/Daerah. 17. Petunjuk Penyusunan Indikator Kunci Utama. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan – Kegiatan, Terdiri Dari : 1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3. Penyusunan Table Input Output 4. Penyusunan Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) 5. Operasional Pokja Agropolitan 6. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan 7. Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) - 49 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 8. PDRB Sektoral Kecamatan 9. PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Musi Rawas
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan – Kegiatan, Terdiri Dari : 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2. Up Dating data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3. Penyusunan Indikator Sosial Daerah. 4. Evaluasi Tujuan Pembangunan Millenium (MCDGs) 5. Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Musi Rawas (Gini Ratio) 6. Profil Statistik dan Analisa Gender Musi Rawas.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan – Kegiatan, Terdiri Dari : 1. Koordinasi Program Pamsimas 2. Koordinasi Bidang Infrastruktur 3. Dana Pendamping WISMP 4. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah 5. Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Disamping 5 (lima) Program Prioritas Utama Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas dalam hal pecapaian Misi 6 dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 Penataan Kepemerintahaan Dan Sumber Daya Manusia. Maka ada 3 (tiga) Program Penunjang yang bersifat rutinitas pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yakni : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program diatas tediri dari 15 Kegiatan Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Program diatas terdiri dari 5 Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Program diatas terdiri dari 1 Kegiatan. - 50 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Untuk dapat melihat Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif Pendanaan dapat dilihat di Lampiran Renstra .
- 51 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Visi Kabupaten Musi Rawas
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 adalah : ” Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam”: Adapun Makna dari Visi Kabupaten Musi Rawas tersebut adalah :
Bumi Agropolitan bermakna membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan melanjutkan pengembangan dan penataan agropolitan distrik dan agropolitan center; membangun, memelihara dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan agropolitan distrik dan agropolitan center, meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing serta promosi produk pertanian dan produk perdesaan lainnya.
Kawasan Pertambangan mengandung makna : Peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi terutama pertambangan yang bertumpu pada kemampuan daya dukung kawasan. Kegiatan investasi disektor pertambangan tersebut akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, termasuk kegiatan ekspor. Kandungan bumi Musi Rawas yang berada di bagian barat provinsi Sumatera Selatan yang kaya akan tambang dipadukan dengan letak geografi (tempat bertemunya hulu Sungai Musi dan aliran Sungai Rawas), merupakan peluang bagi Kabupaten Musi Rawas sebagai gerbang bagi keluar masuknya barang dan jasa, sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi pertanian dari dan ke seluruh wilayah Sumbagsel, sebagai sentra pengembangan industri sarat teknologi berbasis pertanian dan menjadi pusat pelayanan lalu lintas di Sektor Barat Sumatera Selatan.
Menuju Musi Rawas Darussalam maknanya, pembangunan di Kabupaten Musi Rawas
bertumpu
pada
pembangunan
kultur
Darussalam
yaitu
peningkatan
- 52 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 kesejahteraan dilandasi oleh kualitas kehidupan beragama yang mantap. Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama serta tetap menjunjung akidah islami. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan tiga pilar pembangunan yaitu : 1)
Musi Rawas Bumi Agropolitan, 2) Musi Rawas Kawasan
Pertambangan, dan 3) Musi Rawas Darussalam dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas, ditetapkan 6 (Enam) Misi yaitu : 1. Pembangunan Kultur Darussalam 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial 3. Pengembangan Agropolitian 4. Pengembangan Pertambangan dan lingkungan 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh Karena Posisi Bappeda Kabupaten Musi Rawas sesuai Urusan Wajib dan Pilihan pada posisi untuk mendukung dan menunjang pada Misi 6 : Penataan Kepemerintahan dan Sumber Daya, Manuisi adapun dari Visi dan Misi pada RPJMD 2010 – 2015, maka Bappeda Kabupaten Musi Rawas merumuskan Visi dalam Rencana Strategis 2010 – 2015 dengan“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, - 53 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel” dengan Misi : 1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) Perencanaan Pembangunan, 2. Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, 3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan, 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Adapun dari Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas dan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Musi Rawas dapat terlihat Indikator Kinerja yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas terlihat pada Tabel dibawah ini:
- 54 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
Tabel .7. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2010-2015 Visi RPJMD 2010 – 2015 : Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam”: MISI Tujuan Misi VI 1. Meningkatkan tata Penataan Kepemerintahan kepemerintahan dan SDM
1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga kemitraan
SASARAN
1. Meningkatnya pelayanan publik 2. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kemitraan 3. Terwujudnya pusat Pemerintahan 4. Meningkatnya efisiensi pelayanan kepada masyarakat 1. Meningkatnya SDM aparatur
Visi Bappeda : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas , Transparan, Partisipatif dan akuntabel
No
Misi
Tujuan
Sasaran Uraian
1
MISI KESATU Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan
Meningkatkan efektivitas kinerja
Meningkatnya efektifitas kinerja SDM perencana
Indikator Prosentase aparat perencana pembangunan yang memiliki sertifikat diklat perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan Diklat lainnya Prosentase Dokumen perencanaan daerah
Strategi Kebijakan
Program
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan
Peningkatak Kapasitas Aparatur Perencana
Melaksanakan Capacity Building bagi
Peningkatan Pengembangan
- 55 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 SDM perencana pembangunan
No
Misi
pembangunan
yang selesai tepat waktu dan sesuai dengan perpu yang berlaku Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan
Tujuan
Sasaran Uraian
2
MISI KEDUA Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
No 3
Misi MISI KETIGA Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana
perencana pembangunan di SKPD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Strategi Indikator
Kebijakan
Program
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal
Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah
Jumlah rancangan produk hukum daerah tentang perencanaan pembangunan daerah
Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Memantapkan iimplementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Prosentase desa/ kecamatan yang melaksanakan musrenbang desa/ kecamatan
Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa
Program peningkatan kapasitas kelebagaan, perencanan pembangunan daerah
Tujuan
Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
Sasaran
Strategi
Uraian
Indikator
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
% Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal
Kebijakan Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 56 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 pembangunan.
sesuai bidang tugasnya % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Meningkatkan koordinasi Penjabaran program monitoring, dan evaluasi RPJMD ke dalam RKPD % Jumlah program RKPD pelaksanaan yang diakomodir dalam Renja SKPD % Program RKA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD % Jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Meningkatnya sinkronisasi program
No
Misi
Tujuan
Sasaran Uraian
4.
MISI KEEMPAT Meningkatkan kualitas pelayanan.
Mewujudkan pelayanan prima
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perencanaan
Program Kerja sama Pembangunan
Strategi Indikator
Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan SKPD
Kebijakan Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan
Program Program pelayanan administrasi
- 57 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 pembangunan perencanaan pembangunan dengan
tepat waktu dan sesuai perpu yang berlaku
pembangunan
perkantoran
Prosentase pemenuhan data kebutuhan perencanaan
Penyediaan Data/Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.daerah
Program Pengembangan Data/Informasi
stakeholders
Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan
- 58 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB VII PENUTUP Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Musi Rawas 2010-2015 yang merupakan
Dokumen Perencanaan di SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2010-2015. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda Kabupaten Musi Rawas setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai 2015. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukkan , saran dan kritik sehingga Rencana Strategis Bappeda Musi Rawas tahun 2010 – 2015 menjadi lebih baik. Muara Beliti,
2011
KEPALA BAPPEDA MUSI RAWAS
Ir. SUHARTO, MM Pembina Tingkat 1 Nip. 19640317 199003 1 005 - 59 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
- 62 -
