Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga

2016 - 2021

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah merubah pola perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, dan statistik dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

2.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

3.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya sehingga belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana;

4.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

III.1


5.

2016 - 2021

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

6.

Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan;

7.

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;-2018

8.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

9.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

10.

Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;

11.

Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;

12.

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;

13.

Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;

14.

Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

15.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pengertian visi secara umum adalah gambaran masa depan atau proyeksi terhadap seluruh hasil yang nantinya akan dilakukan selama waktu yang ditentukan. Visi dan misi yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lingga 2016-2021 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga 2016-2021. Melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan bottom up dan top down, maka visi Kabupaten Lingga 20162021 adalah:

III.2

2016 - 2021


MENJADIKAN LINGGA SEBAGAI PUSAT SUMBER DAYA KELAUTAN MENUJU MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA

Makna dari beberapa kata kunci pernyataan visi Bupati dan Wakil Bupati Lingga 2016-2021 diatas, dijelaskan sebagai berikut: Pusat Sumber Daya Kelautan : memiliki makna bahwa kekayaan sumber daya kelautan di wilayah Lingga menjadi modal pembangunan yang akan dikelola

secara

optimal

dan

berkelanjutan,

sehingga

berkembang dan menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan diantara daerah-daerah sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Maju

: memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan

perwujudan

sinergi

dari

semua

potensi,

permasalahan dan keterlibatan seluruh sektor pembangunan. Masyarakat Sejahtera

: mengandung pengertian bahwa pencapaian pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Suatu kesejahteraan diwujudkan dengan indikasi berupa terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat antara lain berupa kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat Agamis

: memiliki makna bahwa masyarakat tidak saja dipenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan atau lahiriah saja, namun

juga

bathiniah.

Masyarakat

sejak

kecil

telah

ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang tetap dipelihara dan dijaga mengakar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Berbudaya

: memiliki makna bahwa masyarakat Lingga melestarikan dan menerapkan nilai-nilai budaya, khususnya budaya Melayu di dalam kehidupan bermasyarakat.

III.3


2016 - 2021

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Berpijak pada pengertian diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lingga 2016-2021, yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) di segala aspek kehidupan.

2.

Pengembangan dan peningkatan usaha dan produktifitas sumberdaya kelautan melalui usaha kecil menengah dan besar.

3.

Meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pengelola usaha sumberdaya kelautan melalui keterkaitan usaha dan industri kelautan skala besar, menengah dan kecil.

4.

Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penguatan keterkaitan agroindustri skala besar, menengah dan kecil.

5.

Meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta transportasi.

6.

Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur wilayah dan pedesaan yang berwawasan lingkungan.

7.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lingga, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Lingga 2016-2021 dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Lingga harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Selain mendukung dengan pola perencanaan pembangunan dalam misi 1 hingga misi 7 RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021, maka kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih ditekankan kewenangannya pada Misi 7 RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021 yaitu

III.4


2016 - 2021

“meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan pada masyarakat” dengan uraian : 1. Indikator sasaran : Strategi

:

Persentase ketaatan terhadap RTRW Penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dalam rangka mewujudkan konektivitas, pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan sektor unggulan yang berwawasan lingkungan

2. Indikator sasaran : Strategi

:

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Penerapan reformasi birokrasi berlandaskan good governance

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain : a.

Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;

b.

Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;

c.

Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;

d.

Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan

rencana

pembangunan

yang

melibatkan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dilakukannya optimalisasi partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Bappeda Kabupaten Lingga, sebagai institusi perencana di kabupaten, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah:

III.5


2016 - 2021

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. - Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lingga yang disusun oleh Bappeda masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu: a.

Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

b.

Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.

c.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam.

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masingmasing SKPD. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan Perumusan Kebijakan, Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah

yang

mencakup

proses

perencanaan

dilakukan

pada masing-masing lingkup

pemerintahan. Dikarenakan Bappeda bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan provinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun provinsi melakukan

III.6


2016 - 2021

perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 mengamatkan beberapa strategi penataan ruang, struktur ruang, dan pola ruang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Renstra Bappeda Kabupaten Lingga 2016-2021, yaitu:

a.

Strategis Penataan Ruang Strategi penataan ruang adalah langkah-langkah operasionalisasi kebijakan yang akan diwujudkan dalam rencana struktur dan rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis. Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan daya dukung lingkungan serta pelestarian peninggalan sejarah sebagai potensi dalam meningkatkan daya saing wilayah. Strategi yang akan dikembangkan antara lain: a.

Melestarikan keberadaan kawasan hutan lindung dan hutan bakau untuk fungsi ekologis dan biologis.

b.

Menetapkan batas-batas yang tegas dan luas/deliniasi kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi alam yang akan dikonservasi.

c.

Mengelola kawasan lindung untuk difungsikan sebagai kawasan penelitian dan pariwisata terbatas.

d.

Melarang, menghentikan dan memindahkan penggunaan lahan di kawasan lindung;

e.

Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak secara bertahap untuk dapat memelihara keseimbangan alam di Kabupaten;

f.

Mengkonservasi dan merevitalisasi bangunan dan kawasan cagar budaya.

g.

Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan lindung.

h.

Mengembangkan pusat budaya melayu.

III.7

2016 - 2021


2.

Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi yang akan dikembangkan antara lain: a.

Meningkatkan aksesibilitas dari arah laut maupun udara dengan mengintegrasikan sistem transportasi wilayah.

b.

Mengembangkan pintu-pintu gerbang wilayah dari arah laut, baik untuk keperluan industri, wisata, pemerintahan dan komersial maupun kota secara keseluruhan.

c.

Mengembangkan jalan poros/island corridor system untuk menghubungkan antar pusat kawasan di pulau.

d.

Menciptakan pusat-pusat pelayanan kota yang hirarkis yang sesuai dengan skala dan fungsi pelayanan kota.

e.

Menentukan

hirarki

pusat

pelayanan

berdasarkan

pertimbangan

aspek

perekonomian kota, konservasi alam, kependudukan dan infrastruktur.

3.

Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sumberdaya bahari dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. Strategi yang akan dikembangkan antara lain: a.

Mengembangkan fasilitas penujang pariwisata bahari berbasis komunitas.

b.

Menyediakan ruang bagi berkembangnnya usaha kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat dibidang usaha pariwisata bahari di Kabupaten Lingga.

c.

Merencanakan kebutuhan prasarana pariwisata meliputi jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuiakan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata.

d.

Mengembangkan fasilitas peningkatan produksi perikanan dan penyediaan ruang untuk meningkatkan nilai tambah serta diversifikasi usaha perikanan.

4.

e.

Mengelola ruang pasca tambang untuk kegiatan yang produktif.

f.

Mengembangan ekowisata dan obyek wisatas sejarah.

Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah. Strategi yang akan dikembangkan antara lain:

III.8

2016 - 2021


a.

Mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya.

b.

Mengembangkan ruang untuk pertanian dan peternakan dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan.

c.

Menciptakan lahan-lahan produktif untuk pengembangan pertanian tanaman pangan.

d.

Mengembangkan lahan untuk perkebunan berbasis masyarakat.

e.

Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, kolong, mata air, kawasan perairan laut.

f.

Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

g.

Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana; dan

h.

Mengelola sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya.

5.

Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya. Strategi yang dikembangkan antara lain : a.

Mengembangkan pusat pelayanan kawasan di bagian utara, tengah, dan selatan wilayah Kabupaten Lingga.

b.

Menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga.

c.

Mengembangkan permukiman perkotaan baru pada kawasan yang akan didorong pengembangannya sebagai Pusat Pelayaan Kawasan (PPK).

d.

Mendorong

pertumbuhan

penduduk

pada

sepuluh

tahun

pertama

mengembangkan permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah pada kawasan yang akan dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung serta kawasan perkebunan dan kawasan rawan bencana. e.

Mengendalikan pertumbuhan penduduk pada sepuluh tahun kedua sesuai dengan

III.9


2016 - 2021

daya dukung dan daya tampung lingkungan. f.

Membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana di pantai, kawasan lindung, kawasan resapan air.

g.

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata.

6.

Peningkatan aksesibilitas wilayah dalam upaya mempercepat perkembangan wilayah. Strategi yang akan dikembangkan antara lain : a.

Mengembangkan sistem transportasi internal dan regional di dalam pulau dan antarpulau yang menunjang pergerakan barang dan penumpang.

b.

Membangun sistem jaringan transportasi antarmoda yang berorientasi pada sistem angkutan umum.

c.

Mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antarmoda meliputi pelabuhan, terminal angkutan darat, dan bandar udara.

7.

d.

Mengembangkan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pulau.

e.

Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan.

Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang akan dikembangkan antara lain : a.

Membangun sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

b.

Mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air minum, mewujudkan ketersediaan air bersih.

c.

Mengelola sarana dan prasarana air limbah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya.

d.

Mengembangkan sarana dan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan seiring dengan meningkatnya jumlah ruang terbangun.

III.10

2016 - 2021


e.

Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan melalui pengurangan volume sampah, pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan, dan penambahan lahan tempat pengelolaan sampah terpadu.

f.

Mengembangkan sarana dan prasarana energi yang meliputi penyediaan fasilitas energi untuk pembangkit listrik, peningkatan jangkauan pelayanan listrik, penyediaan fasilitas energi untuk kendaraan bermotor dan mengembangkan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan.

g.

Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

8.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi yang akan dikembangkan antara lain: a.

Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.

b.

Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan.

c.

Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan.

d.

b.

Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Struktur Ruang Dasar

perumusan

struktur

ruang

di

Kabupaten

Lingga

dilakukan

dengan

memperhatikan arahan rencana struktur ruangnasional dan rencana struktur ruang provinsi serta kebutuhan pengembangan wilayah dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan persoalan yang harus diatasi dan potensi yang dapat dikembangkan serta peluang pengembangan yang dapat diusahakan untuk menopang pengembangan perekonomian wilayah sampai dengan akhir tahun perencanaan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga meliputi rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari

III.11


2016 - 2021

sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari : (i)

Sistem prasarana utama yang meliputi jaringan transportasi darat, laut dan udara;

(ii) Sistem prasarana lainnya yang meliputi rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional,rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; 2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan; 3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; b. Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten. 4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL promosi (dengan notasi PKLp);

b.

Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

c.

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya didalam arahan pemanfataan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

III.12


c.

2016 - 2021

Pola Ruang Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi: 1.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten.

2.

Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.

3.

Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun.

4.

Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan: 1.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

2.

Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten.

3.

Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan.

4.

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1.

Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;

2.

Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;

3.

Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;

4.

Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

5.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut:

III.13


2016 - 2021

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah sebagai berikut : 1.

Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;

2.

Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;

3.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;

4.

Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah

5.

Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah yang belum optimal

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut : 1.

Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.

III.14


2.

2016 - 2021

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3.

Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

4.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

5.

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

6.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

7.

Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

8.

Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

9.

Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.

III.15

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga

Recommend Documents