RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN

1

Lampiran : Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : Tanggal : Tentang :

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 – 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana memuat Ruang lingkup Tahapan Perencanaan Pembangunan yang terdiri atas : a. RPJDP; b. RPJMD; c. Renstra SKPD; d. RKPD; dan e. Renja SKPD. Salah satu tahapan Perencanaan Pembangunan tersebut mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan baik untuk jangka menengah (5 tahun) maupun untuk jangka waktu pendek (1 Tahun). Terkait hal tersebut diatas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 151 ayat 1 menyatakan bahwa “ Satuan kerja perangkat daerah menyusun

Rencana

Strategis,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis 2013 – 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan

2

Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kerja dan Capaian Akuntabilitas Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Untuk itu Perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan

dari

pembuatan

keputusan

yang

berisiko

dengan

memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Memperhatikan

hal

tersebut

diatas

maka

BAPPEDA

Kota

Padangsidimpuan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tugas pokok ddan fungsi, isu – isu strategis, kebijakan serta tujuan dan sasaran dengan harapan dapat memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas untuk lima tahun mendatang. RENSTRA ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Stakeholder).

1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undng – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerag;


3

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RENSTRA Daerah; 8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Walikota Padangsisimpuan Nomor : 19/PW/2008 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan; 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENSTRA 2013 – 2017 merupakan implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

menghendaki

adanya

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

perencanaan baik dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Pemerintah Kabupaten / Kota. Dokumen ini mengandung arti penting dalam mewujudkan Good Governance, yaitu aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan proses penyusunan dokumen ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan campuran, yaitu Top Down dan Bottom Up. Penyusunan Dokumen ini selain memenuhi tuntutan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dimaksudkan untuk menghimpun

dan

mensinkronkan program dan kegiatan yang sesuai dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan tujuannya adalah memberikan kerangka perencanaan selama


4

periode 2013 – 2017 bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerrintah Kota Padangsidimpuan.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menegah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menetukan dan ddiupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025, Rencana Pembangunan jangka menegah Nasional (RPJMN) 2009 2014, Rencana strategis atau Renstra Kementrian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian / Lembaga (RENJA). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menegah merupakan Rencana Strategis (Renstra) daerah yaitu terdiri dari Strategis Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Arah Keuangan Daerah, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lintas kewilayahan yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran.


5

Rencana Strategis Satuan Kerja Pernagkat Daerah disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang isinya antara lain : visi, misi, tujuan, strategis dan juga memuat program – program serta kegiatan indikatif. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD, berisi kebijakan SKPD dan Program Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Program kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.


6

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Bappeda kota Padangsidimpuan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun yang memberikan gambaran suatu proses akuntabilitas Pemerintah Daerah. Diharapkan perencanaan tersebut dapat memberikan panduan dalam perencanaan kinerja maupun keuangan. Sistematika penyajian RENSTRA tahun 2013 – 2017 dapat didilustrasikan dalam gambar berikut :

PENDAHULUAN

BAB I

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

BAB II

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI

BAB III

VISI. MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUP

BAB V

BAB VI

BAB VII


7

Uraian singkat masing – masing bab adalah sebagai berikut : Bab I

:

Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

Bab II

:

Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Padangsidimpuan, menjelaskan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangn dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III

:

Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan

Fungsi,

menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Padangsidimpuan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ddan Wakil Kepala Daerah Terpilih (RPJMD), Telaahan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan dan Penentuan Isu – Isu Strategis. Bab IV

:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi, kebijakan dan faktor kunci keberhasilan.

Bab V

:

Rencana Program dan Kegiatan, menjelaskan rencana program dan kegiatan

Bab VI

:

Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, menjelaskan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII

:

Penutup, menjelaskan program transisi dan kaidah – kaidah pelaksanaan.


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencaan Pembangunan dan Statistik Daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

yang

demikian

Badan

Perencaan

Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Penyelenggaraan kerjasama antara lembaga untuk mengembangkan statistik skala daerah; d. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan

pembangunan daeraah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi proses, Substansi maupun pengawasannya bertanggungjawab kepada Walikota Padangsidimpuan melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang demikian, Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan berbagai tugas dalam pencapaian rencana dalam Program Rencana Pembangunan


9

yang pada dasarnya dilaksanakan secara partisipatip, transparan dan akuntabel. 2.1.1 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan nomor : 19/PW/2008

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Padangsidimpuan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Mempunyai Tugas : a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggarakan tugas-tugas

bidang

secara

terpandu

dan

tugas

pelayanan

administratif ; b. Mengkoordinasikan penyusunan renvana kerja dan anggaran serta pelaporan di lingkungan Badan; c. Menyusun rencana program/kegiatan di bidang umum dan kepegawaian perencanan dan pelaporan serta keuangan; d. Pelaksanan koordinasi dan kerja sama intern dan dengan lembaga/instansi terkait; e. Mengkoordinir penyusunan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan; f. Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan ; g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; h. Mengelolah administrasi kepegawaian; i. Mengelola surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/ peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan keadaan dalam lingkungan Badan; j. Melaksanakan

pembinaan

dan

penilaian

tugas-

tugas

sub

Melaksanakan hubungan masyarakat keprotokolan;


10

k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian,perencanaan dan pelaporan serta keuangan; l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala Badan; m. Melaksanakan tugas lain yang di berikaan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaran tugastugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan admistratif; b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan di lingkuangan Badan; c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan; d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; e. Pengelolaan administrasi kepegawaian; f. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga badan perlengkapan/peralatan

kantor,

kearsipan,

perpustakan

serta

keamanan dalam lingkuangan Badan; g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokalan; h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, dan pelaporan serta keuangan; i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yng diberikan Kepala Badan; SUB BAGIAN UMUM, mempunyai tugas; a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; c. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian;


11

d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang umum dan kepegawaian; e. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di lingkuangan Badan; f. Memberikan

pelayanan

kehumasan,

penerimaan

tamu

dan

protokoler; g. Mengelola administrasi kepegawaian, yaitu mempersiapkan persyaratan admistrasi untuk pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin; h. Menyusun dan melaksanakan program tenatang pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang/perlengkapan Badan; i. Melaksanakan laporan secara rutin dan berkala tentang kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Badan; j. Membuat laporan secara rutin dan berkala tentang kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Badan; k. Mengkoordinir pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) DAN Laporan Pajak-Pajak (LP2P); l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staf; m. Melaksanakan evaluasi dan pelaopran pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. SUB BAGIAN PERENCAAN DAN PELAPORAN, mempunyai tugas; a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan; Rencana Strategis 2013 – 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan

12

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan; c. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan; d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang perencanaan dan pelaporan; e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Staregis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pelaporan; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; h. Melaksanakan pembinaan dan penilaian Staf; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

SUB BAGIAN KEUANGAN, mempunyai tugas. a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan; c. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang keuangan; d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang keuangan; e. Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan; f. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan;


13

g. Membina, membimbing, mengawasi, dan menyampaikan laopran pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Badan; h. Menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Badan; j. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan; k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staf; I. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam secara menyeluruh dan terpandu, dengan ruang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, baadan usaha daerah, pertanian, perternakan, perkebunan,kehutanan,ketahaanaan

pangan,pertambangan

dan

energi,lingkungan hidup dan perikanan. Adapun rincian Tugasnya adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam

rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan

jangka pendek/tahunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;


14

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang perekonomian dan sumber daya alam; d. Melaksanakan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkuangan pemerintahan daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan sumber daya alam; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perekonomian dan sumber daya alam; f. Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

di

bidang

perekonomian dan sumber daya alam; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepada Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsinya. a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka

perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam c. Pelaksanaan

sinkronisasi

perencanaan

program

kegiatan

di

lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan sumber dayaa alam; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perekonomian dan sumber daya alam;


15

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan sumber daya alam; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepada Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; SUB BIDANG PEREKONOMIAN, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang perekonomian (dengan ruang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan,penanaman modal,badan usaha daerah); b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ekonomian; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang perekonomian; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perekonomian; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perekonomian; f. Menyiapkan bahan pengawasan sann pengendalian di bidang perekonomian; a. Menyiapkan bahan evaluasi-evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;


16

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM, mempunyai rimcian tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dalam

rangka

perencanaan

jangka

panjang,jangka

menengah,dan jangka pendek/tahunan di bidang sumber daya alam (dengan

ruang

lingkup

meliputi

bidang

pertanian,perternakan,perkebunan,kehutanan,ketahanan pangan,pertambangan dan energi,lingkungan hidupdan perikanan); b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sumber daya alam; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Suber Daya Alam; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait berkaitan dengan bidang sumber daya alam; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sumber daya alam; f. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya alam; g. Menyiapkan bahan evaluasi-evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; i. Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan Fungsinya;


17

3. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan; b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sosial budaya dan pemerintahan; c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Bidang; d. Melaksanakan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkain yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan pemerintahan; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sosial budaya dan pemerintahan; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial buadaya dan pemerintahan; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olek Kepada Badan sesuai tugas dan fungsinya; Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan,menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan

jangka

panjang,jangka

menengah

dan

jangka

pendek/tahunan di bidang sosial buadaya dan pemerintahan; b. Pelaksanaan rencana program dan petunuk teknis di bidang sosial budaya dan pemerintahan;


18

c. Pelaksanaan

sinkronisasi

perencanaan

program

kegiatan

di

lingkungan pemerintahan daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan pemerintahan; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sosial budaya dan pemerintahan; e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial budaya dan pemerintahan; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM , KESRA , KEBUDAYAAN , DAN PARIWISATA , mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunaan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan

jangka

pendek/tahunan

di

bidang

pemerintahan

umum,kesra,kebudayaan dan pariwisata (dengan ruang lingkup meliputi bidang pendidikan,perpustakaan,kesehatan,sosial,tenaga kerja,keluarga

berencana

,

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak , pengawasan , ketentraman dan ketertiban b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum,kesra,kebudayaan dan pariwisata; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pemerintahaan Umum,Kesra,Kebudayaan dan Pariwisata; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pemerintahan umum,kesra,kebudayaan dan pariwisata;


19

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan umum,kesra,kebudayaan dan pariwisata; f. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan umum,kesra,kebudayaan dan pariwisata; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Melaksanaakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; SUB

BIDANG

KEMASYARAKATAN

DAN

ADMINISTRASI

UMUM,

mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencanaa program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang kemasyarakatan dan administrasi umum (dengan ruang lingkup meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik,pemuda dan olahraga,pemberdayaan masyarakat, hukum, organisasi dan tatalaksana , kepegawaian , keuangan , pendapatan , asset , kearsipan , dan persandian); b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kemasyarakatan dan administrasi umum; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Kemasyarakatan dan Administrasi Umum; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkuangan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan administrasi umum; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kemasyarakatan dan administrasi umum;


20

f. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengedalian di bidang kemasyarakatan dan administrasi umum; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 4. BIDANG FISIK DAN PRASARANA Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

badan

dalam

rangka

merumuskan

kebijakan

pemerintahan daerah di bidang fisik dan prasarana secara menyeluruh dan

terpadu,

dengan

ruang

lingkup

meliputi

perencanaan

pembangunan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan penataan ruang. Mempunyai tugas: a.

Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang fisik dan prasarana;

b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana; c.

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Bidang;

d. Melaksanakan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungn pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang fisik dan prasarana; e.

Melaksanaakaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fisik dan prasarana;


21

f.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan prasarana;

g.

Melaksanakaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Fisik

dan

Prasarana,

menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan

jangka

panjang,jangka

menengah

dan

jangka

pendek/tahunan di bidang fisik dan prasarana; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana; c.

Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang fisik dan prasarana;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fisik prasarana; e.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan prasarana;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, mempunyai tugas :


22

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam jangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c.

Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

d. Menyiapkan bahaan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daeraah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatiak; e.

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

f.

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan,komunikasi dan informatika;

g.

Menyiapkan bahaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya; SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM, SARANA DAN PRASARANA,mempunyai rincian tugas : a.

Menyiapkan bahaan penyusunaan renvanaa program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana (dengan ruang lingkup meliputi bidang perencanaan


23

pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan pengairan); b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana; c.

Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencan kerja dan anggaran Sub Bidang Pekerjaan Umum, Sarana dan Prasarana;

d. Menyiapkan bahan penyusunan daan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, saran dan prasaraana; e.

Menyiapkan bahaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasaraana;

f.

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana;

g.

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya; 5. BIDANG PENELITIAN , PENGEMBANGAN dan STATISTIK. Bidang Litbang dan Statistik mempunyai tugas meleksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang penelitian, pengembangan dan statistik secara menyeluruh dan terpadu. Adapun Rincian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a.

Melaksanakaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang,jangka menengah dan


24

jangka pendek/tahunan di bidang penelitian , pengembangan dan statistik; b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik; c.

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Bidang;

d. Melaksanakan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan dan statistik; e.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;

f.

Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

di

bidang

penelitian,pengembangan dan statistik; g.

Melaksanakan penyusunan dan penetapan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

h. Menyelenggarakan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD; i.

Mengoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

j.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k.

Melaksanakaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Litbang dan Statistik, menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka paanjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang penelitian,pengembangan dan statistik;


25

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik; c.

Pelaksanaan sinkronisasi perencanaaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan dan statistik;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penelitian, pengembangan dan statistik; e.

Pelaksanaan pengawasaan dan pengendalian di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SUB BIDANG PENELITIAN dan PENGEMBANGAN, mempunyai tugas : a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalan rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan

jangka

pendek/tahunan

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencanaa program dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan; c.

Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaraan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah instansi terkait yang berkaitan dengan nidang penelitian dan pengembangan;


26

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pene;itian dan pengembangan; f.

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan;

g.

Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan dan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

h. Menyiapkan bahn penyelenggaran musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; I.

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Litbang dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SUB BIDANG DATA STATISTIK DAAN PELAPORAN, mempunyai tugas : a.

Menyiapkan bahaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalaam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang data statistik dan pelaporan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program daan petunjuk teknis di bidang data statistik; c.

Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaraan Sub Bidang Data Statistik dan Pelaporan;

d. Menyiapkan bahaan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang data statistik dan pelaporan; e.

Menyiapkan bahaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang data statistik dan pelaporan;


27

f.

Menyiapkan bahan pengawasan dang pengedalian di bidang data statistik dan pelaporan;

g.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaaporan pelaksanaan tugas; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Litbang dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan nomor : 19/PW/2008 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tatakerja Badan Perencanaan

Pembabgunan

Daerah

Kota

Padangsidimpuan

telah

ditentukan struktur organisasi Bappeda Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut : a.

Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari :

c.

d.

1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

3.

Sub Bagian Keuangan;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : 1.

Sub Bidang Perekonomian;

2.

Sub Bidang Sumber Daya Alam;

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari : 1.

Sub Bidang Pemerintahan Umum, Komunikasi dan Informatika


28

2. e.

f.

Sub Bidang Kemasyarakatan dan Administrasi Umum.

Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari : 1.

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

2.

Sub Bagian Pekerjaan Umum, Sarana dan Prasarana.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari : 1.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

2.

Sub Bidang Data, Statistik dan Pelaporan.

Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada lampiran


29


30

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN 2.2.1 Kepegawaian Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan berjumlah 52 orang yang terdiri dari berbagai golongan, kepangkatan, dan jabatan (eselon) seta pendidikan yang bervariasi. Untuk jelasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel – 2.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 N O 1 2 3 4

GOL

Sekreta riat

BIDANG

JLH

Litbang Sosbud Ekonomi

Fisik & Prasarana Golongan I 1 1 1 3 Golongan II 6 2 1 1 2 12 Golongan III 10 7 5 3 6 31 Golongan IV 3 1 4 Total .................................................................................. 50

Tabel – 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 N URAIAN ESELON O II III 1 Kepala Bappeda 1 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 3 4 Kasubbag/Kasubbid 5 Staf Total.....................................................................

JUMLAH IV 10 -

1 3 10 36 50


31

Tabel – 2.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2013

No Kepangkatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Juru Muda Juru Muda Tk. I Juru Juru Tk. I Pengatur Muda Pengatur Muda Tk. I Pengatur Pengatur Tk. I Penata Muda Penata Muda Tk. I Penata Penata Tk. I Pembina Pembina Tk. I Pembina Madya Pembina Utama Madya Total

Sekre tariat litbang 2 3 1 4 4 2 2 -

1 2 3 2 1 2 -

Bidang Jlh sosbud ekonomi Fisik dan Prasarana 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 3 7 5 11 1 1 1 8 1 2 7 1 1 2 -

2.2.2 Perlengkapan Adapun perlengkapan Bappeda Kota Padangsidimpuan meliputi seluruh perlenggkapan kerja yang biasa ada pada seluruh kantor Pemerintah antara lain : Meja, kursi, lemari filling kabinet, komputer, laptop, printer, TV, AC, mesin tik, kipas angin, brankas, jam dinding, telepon, faximile, wireless, whiteboard, loudspeaker, proyektor, kalkulator, receiver digital, sound system, handycam, DVD Player, kamera digital, tustel dan dispenser. Untuk kenderaan meliputi kenderaan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Banyaknya perlengkapan Bappeda Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


50

32

No 1.

Perlengkapan

Volume

Satuan

Peralatan dan Mesin -

Alat Angkut

19

Unit

-

Alat Bengkel dan Alat Ukur

3

Unit

-

Alat

439

Unit

7

Unit

Kantor

dan

Rumah

Tangga -

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

2

Gedung dan Bangunan -

Gedung Kantor

700

M2

-

Taman Bappeda

1

Unit/M2

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappedda terdiri atas : 1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan – permasalah strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah. 2. Penyusunan

dokumen

perencanaan,

yaitu

penyusunan

rencana

pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengaj Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta verifikasi Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen perencanaan terkait dengan anggaran KUA dan dokumen lainnya, serta fasilitas umum perencanaan pembangunan daerah. 3. Penyusunan rencana induk (masterplan) Perencanaan Pembangunan Daerah


33

4. Penataan

Ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang,

yaitu

penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana Kawasan Strategis daerah. 5. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah, berupa kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD 6. Penyusnan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Pelayanan Administrasi Bappeda, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan

kepegawaian

dan

administrasi umum lainnya 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Faktor kunci keberhasilan Critical Succes Factor (CSF) adalah budaya yang berkaitan erat secara luas dengan misi untuk memberi arah dalam perumusan tujuan mendatang untuk memberi arah dalam perumusan tujuan mendatang untuk itu perlu diidentifikasi hal – hal yang penting bagi eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padangsidimpuan. Melalui

identifikasi

berbagai

faktor

diharapkan

akan

dapat

meningkatkan peran nyata Bappeda dalam mengembangkan rencana strategis yang lebih mudah untuk dikomunikasikan, disosialisasikan dan ditetapkan. Untuk dapat menentukan faktor kunci keberhasilan, seleksi data dilaksanakan

analisis

lingkungan

(Environment

Analysis)

yang

ada

dilingkungan internal dan eksternal dan analisis dilakukan dengan memanfaaatkan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) atau dilakukan dengan analisis lingkungan strategis melalui Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan pencantuman Lingkungan Eksternal (PLE).


34

IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Kekuatan ( Strenghts )

Peluang ( Opprtunities )

1. Kewenangan dalam penyusunan

1. Adanya peraturan Perundangan

dokumen perencanaan

tentang kewenangan pemerintah

2. Peralatan yang memadai

daerah yang luas

3. Asset yang memadai

2. Dukungan komitmen Walikota

4. Jumlah pegawai yang memadai

3. Banyaknya SKPD 4. Adanya perhatian Pemerintah atasan tentang kuantitas dan kualitas perencanaan diberbagai tingkatan dan bidang

Kelemahan ( Weakness / w) 1. Rendahnya disiplin pegawai

Tantangan (Threats / s) 5.

2. Rendahnya motivasi, inovasi pegawai

perencanaan 6.

3. Rendahnya kompetensi pegawai 4. Belum adanya tenaga fungsional

Berkembangnya bidang tugas

Terbatasnya kemampuan perencanaan SKPD

7.

perencana

Terbatasnya kemampuan perencanaan masyarakat di Kecamatan

8.

Adanya intervensi dari pihak luar

Dari faktor – faktor internal dan faktor eksternal dibuat Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) sebagai dasar menyusun Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) yang akhirnya dibuat analisis SWOT untuk penentuan strategis untuk penetapan rangkuman Asumsi Strategis Pilihan (ASP). Akhirnya

dirumuskan

faktor

kkunci

keberhasilan

(FKK)

dengan

menghubungkan asumsi strategis prioritas dengan misi yang mengharuskan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :


35

1. Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkompetensi 2. Terwujudnya kesejahteraan pegawai 3. Meningkatkan motivasi kerja 4. Tersedianya sarana dan prasarana 5. Terlaksananya mekanisme kerja sesuai tupoksi 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 7. Tersusunnya berbagai bahan perencanaan sesuai ketentuan dan kondisi aspirasi masyarakat


36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik

Indonesia

No.32

Tahun

2004

tentang

Pemerintah

Daerah,mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk

semakin

mengedepankan

perencanaan

pembangunan

yang

partisipatif. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah dan sektoral yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah kota Padangsidimpuan. Bappeda Kota Padangsidimpuan memiliki 50 orang pegawai yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural,33 orang staf.kondisi pegawai yang ada saat ini masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu,tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran.Demikian juga,dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.Ketersediaan peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut diatas Bappeda Kota Padangsidimpuan menghadapi beberapa permasalahan yaitu : a.

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;

b. Terbatasnya data yang valit dan berkualitas;


37

c.

Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia;

d. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan; e.

Belum adanya tenaga fungsional perencana; Berdasarkan kondisi ibyektif yang di paparkan diatas,kapasitas Bappeda

sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Kota Padangsidimpuan perlu di perkuat agar dapat memastikan perjalanannya proses perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah dan berkelanjutan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH (RPJMD) Bappeda Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga tekhnis perencanaan pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi Kepala Daerah Terpilih. Adapun Visi,Misi dan Program Prioritas Kota Padangsidimpuan adalah : 3.2.1 Visi Adapun Visi Pembangunan Kota Padangsidimpuan 2013-2018 adalah : “ Terwujudnya Kota Padangsidimpuan sebagai Kota yang sehat, maju dan sejahtera” Sehat,disini adalah sehat manusianya dan juga sehat lingkungannya. Sehat manusianya adalah suatu kondisi dimana SDM dan masyarakat Kota Padangsidimpuan sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani Maju, mempunyai makna melangkah kedepan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, baik pelayanan publik, sosial ekonomi masyarakat kota, maupin dalam arti tata kelol pemerintahan. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah dapat di ukur dari meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat yang tercermin dari berkurangnya jumlah pengangguran


38

dan kemiskinan, meningkatnya pendapatan rata-rata, terdistribusinya sumber-sumer

ekonomi

secara

maksimal,

serta

semakin

berkembangnya sektor industri dan jasa. Sejahtera, suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat di kelola dengan baik, kebutuhan dasar terpenuhi serta kesempatan sosial bisa dimaksimalisasi. Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dengan indikator Peningkatan Jumlah Pendapatan dan Semakin tersebarnya sumber-sumber ekonomi, berkurangnya kesenjangan sosial, serta tersedianya akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial. 3.2.2 Misi Dalam mewujudkan visi Kota Padangsidimpuan tahun 2013-2018 tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut : Memperkuat

daya

jangkau

masyarakat

untuk

memperoleah

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu. Memperkuat daya jangkau masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu merupakan suatu harapan yang ingin dicapai.Bappeda selaku perencana akan meningkatkan koordinasi dengan

pemerintah pusat

maupun

provinsi serta

stakeholder terkait dan meningkatkan data-data yang mendukung pelayanan kesehatan,secara stuktur telah merencanakan peruntukan rencana

sarana

dan

prasarana

kesehatan.selanjutnya

dalam

pengoptimalan pelayanan kesehatan Bappeda akan mendukung pengalokasian anggaran untuk pembuatan Standard Operational Procedure(SOP) dan Standard pelayanan minimum (SPM) .


39

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Dalam menciptakan tata perintahan yang bersih dan berwibawa maka Bappeda selaku Perencanaan Pembangunan akan mengendalikan dan mengavaluasi

perencanaan

pembangunan

pada

setiap

SKPD

dilingkungan Kota Padangsidimpuan agar tercapai tata kelola Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Mengoptimalkan Sumber-sumber pendapatan asli daerah Mengoptimalkan sumber-sumber pemasukan PDA adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PDA, Baik

dengan

cara

intensifikasi,ekstensifikasi

sumber-sumber

pemasukan yang suda ada,maupun dengan menciptakan kondisi yang kondusif untuk maksut insvestor ke Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini Bappeda Kota Padangsidimpuan berusaha membuat kajian PDA,dan potensi unggulan pada setiap kecamatan untuk mengetahui

dari

mana

sumber-sumber

PDA

Kota

Padangsidimpuan,serta telah menuangkan dalam dokumen RTRW kawasan-kawasan strategis yang dapat dikembangkan dan acuan dalam mencapai target peningkatan PDA. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun,memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastuktur.Infrastruktur yang akan ditingkatkan dari sigi kuantitas telah dituangkan dalam dokumen RTRW untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, kemudian Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD tekhnis terkait dalam hal peningkatan kualitas infrastrukturb serta prioritas yang akan ditangani . Memajukan sektor Pendidikan Memajikan sektor pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padangsidimpuan


40

denagn cara memperaiki sistem birokrasi pendidikan,meningkatkan kualitas pengajar, peningkatan kesejahteraan guru. Upaya ini di harapkan dapat mendorong perbaikan kualitas sumberdaya manusia, serta menjadikan Kota Padangsidimpuan sebagai daerah tujuan pendidikan di Rigional Tapanuli Bagian Selatan ( tabagsel). Pembenahan Tata Ruang Kota Pembenahan tata ruang kantor adalah suatu upaya dilakukan untuk mensinergikan potensi spasial Kota dengan perencanaan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini Bappeda telah menyusun RTRW Kota Padangsidimpuan Tahun 2013- 2033 dimana didalamnya telah tertuang perencanaan sesuai dengan potensi daerah. Dan akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata ruang (RDTR) dan rencana detail kawasan- kawasan tertentu sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan sehingga kedepan akan terwujud Kota Padangsidimpun yang aman dan nyaman yang di hiasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menekan Angka Pengangguran , mengurangi jumlah dan persebaran penduduk miskin Menekan angka pengangguran, mengurangi jumlah dan persebaran penduduk miskin. Strategi ini memfokusksan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan penagguran sebesar 0,5% pertahan. Meningkatkan Daya Saling Daerah Satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkat daya saing daerah dengan cara menggali potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Daya saing ini diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan.


41

3.3 TELAAHAN TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan di daerah, salah satu tugasnya adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Semua kegiatan perencanaan pembangunan yang di usulkan oleh Dinas/Instansi maupun swasta harus sesuai dengan rencanan pola ruang dan struktur ruang yang sudah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun pola ruang dan struktur ruang Kota Padangsidimpuan, Bappeda mempedomani rencana tata ruang Provinsi Sumatera

Utara

yang

menjadi

rujukan

bagi

tata

ruang

Kota

Padangsidimpuan. Tujuan penataan Kota Padangsidimpuan tidak terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu PKW ( Pusat Kegiatan Wilayah ) di Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan penataan ruang Kota Padangsidmpuan di sesuaikan dengan visinya, yaitu “Mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Perdagangan dan Pendidikan di Pantai Barat Sumatera Utara Pada Tahun 2030”. Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin di capai, maka di rumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Padangsidimpuan yang diuraikan dalam bentuk kebijakan dan strategi struktur ruang, pola ruang dan perwujudan kawasan strategis. Rencana tata ruang Kota Padangsidimpuan adalah merupakan salah satu acuan dalam menyusun RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 dan juga ditindak lanjuti dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan pokok dan tugas fungsinya.


42

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dalam

pelaksananaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Padangsidimpuan menghadapi isu-isu strategis antara lain : 1.

Millenium Development Goal’s(MDG’s) Dengan berbagai indikatornya adalah merupakan salah satu tujuan,target sasaran yang harus dicapai melalui Perencanaan Program danKegiatan.

2.

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana merupakan masyarakat mutlak dalam mencapai visi dan misi Kota Padangsidimpuan yang terarah dan berkualitas.

3.

Pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

serta

penanggulanagan

kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4.

Laju pertumbuhan sektor trasportasi Percepatan pembangunan disegala sektor berdampak pada peningkatan volume lalu lintas barang dan jasa serta mobilitas manusia yang semakin tinggi,untuk itu sebagai Daerah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diperlikan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

5.

Belum Optimalnya Perencanaan Daerah dalam menampung dan merealisasi berbagai aspirasi pembangunan yang berkembang ditengahtengah masyarakat dan tuntutan terhadap pelayanan Prima di Pemerintah Daerah.

6.

Perencanaan Pembangunan Berbasis Tataruang Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah,regional dan sektoral yang berbasis tata ruang dalam pemanfaatan dan pengendalian pembangunan daerah.


43

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD Menyikapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, menuntut Pemerintah Daerah dalam hal reformasi pemerintah, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan harus mampu secara berkualitas, efisien dan efektif serta transparan dalam penyelenggaraan tugas – tugas yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan diberbagai sector, saran dan kebijakan yang ditentukan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan gambaran serta kondisi masa depan yang diidam – idamkan masyarakat sebagai arah dalam menentukan masa depan yang realistis dan terukur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padangsidimpuan merumuskan visi dan misi organisasi sebagai berikut : A. VISI Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan menyatakan akan membawa organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif menghadapi era globalisasi yang sudah didepan mata. Pernyataan misi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padangsidimpuan setelah melalui tahapan penyusunan Rencana Strategis berdasarkan nilai – nilai luhur yang ada. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :


44

“TERWUJUDNYA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

YANG

BERKUALITAS, TERARAH DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA” Untuk mempersamakan persepsi dan interpeksi dan pemahaman terhadap rumusan visi maka dibuat pengertian operasional sebagai berikut : PERENCANAAN, adalah suatu tindakan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan dating dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. PEMBANGUNAN DAERAH, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan. BERKUALITAS, adalah suatu mutu yang diharapkan dalam sebuah perencanaan TERARAH, adalah suatu perencanaan yang tepat sasaran, tertuju kepada pencapaian yang direncanakan BERKELANJUTAN, adalah suatu perencanaan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan

B. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan adalah : 1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF


45

3. MEMFASILITASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH,

REGIONAL DAN SEKTORAL SESUAI POTENSI YANG BERBASIS TATA RUANG 4. MENINGKATKAN PENYUSUNAN

PENGELOLAAN

PERENCANAAN

DATA

STATISTIK

PEMBANGUNAN

YANG

GUNA LEBIH

BERKUALITAS Untuk mempersamakan persepsi dan interpeksi dan pemahaman terhadap misi maka dibuat pengertian operasional sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Adalah adanya kualitas sumber daya manusia perencana yang dapat diandalkan dan bekerjasama dengan lembaga – lembaga perencanaan lainnya. Tujuan : Terwujudnya Perencana yang Berkualitas 2. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF Adalah perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan program SKPD dan berbagai konsep perencanaan pembangunan dari tingkat yang lebih tinggi. Tujuan : Perencanaan yang selaras dengan tingkat Pusat, Provinsi dan Kebutuhan Daerah 3. MEMFASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, REGIONAL DAN SEKTORAL SESUAI POTENSI YANG BERBASIS TATA RUANG Adalah adanya kerjasama dalam hal perencanaan pembangunan antr SKPD dan Pemerintah Hinterland sesuai dengan potensi daerah dan peruntukan yang tlah ditetapkan Tujuan : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang selaras dengan pusat, provinsi dan kebutuhan daerah 4. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK GUNA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERKUALITAS


46

Adalah meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi dan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan Tujuan : Tersedianya database yang berkualitas sebagai dasar/acuan perencanaan pembangunan daerah

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 4.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun dampai dengan 5 tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan. Tujuan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

kota

Padangsidimpuan adalah sebagai berikut : 1.

Misi Pertama : “MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN” dengan tujuan : 1.1 Terwujudnya Perencanaan yang berkualitas

2.

Misi Kedua : “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF” dengan tujuan : 2.1 Perencanaan yang selaras dengan tingkat Pusat, Provinsi dan Kebutuhan Daerah

3.

“MEMFASILITASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH,

REGIONAL DAN SEKTORAL SESUAI POTENSI YANG BERBASIS TATA RUANG” dengan tujuan : 3.1 Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang selars dengan pusat, Provinsi dan kebutuhan daerah


47

4.

Misi Keempat : “MENINGKATKAN PENYUSUNAN

PENGELOLAAN

DATA

PERENCANAAN

STATISTIK

GUNA

PEMBANGUNAN

ANG

BERKUALITAS”, dengan tujuan : 4.1 Tersedianya database yang berkualitas sebagai dasar/acuan perencanaan pembangunan daerah

4.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran,

triwulan

dan

bulanan

serta

harus

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, kwalitatif, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut : 1.

Misi Pertama : ‘MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN” dengan sasaran : 1.1 Peningkatan kualitas Perencana 1.2 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur perencana 1.3 Peningkatan efektifitas perencanaan dan pengendalian anggaran

2.

Misi Kedua : “PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

YANG

ASPIRATIF

DAN

PARTISIPATIF” dengan sasaran : 1.1

Dokumen

Perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

pembangunan daerah 1.2

Aparatur dan Masyarakat


48

3.

Misi ketiga : “MEMFASILITASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH,

REGIONAL DAN SEKTORAL SESUAI POTENSI YANG BERBASIS TATARUANG”, dengan sasaran : 3.1 RTRW Kota Padangsidimpuan 3.2 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 3.3 Infrastruktur dan Potensi Daerah 4.

Misi Keempat : “MENINGKATKAN

PENGELOLAAN

DATA

STATISTIK

GUNA

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERKUALITAS”, dengan sasaran : 4.1 Peningkatan Data dan Informasi yang akurat

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan meliputi penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan 1. Kebijakan Dalam

pengelolaan

Rencana

Strategis

Bappeda

Kota

padangsidimpuan tahun 2013 – 2017 ditentukan dan ditetapkan kebijakan yang dapat memberikan petunjuk tentang prinsip – prinsip atau rambu

dan sinyal penting dalam proses penentuan program

kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi tentang strategi yang akan dilaksanakan serta membentuk keyakinan bagi para pelaksana terhadap upaya mengikuti program dan kegiatan. Dengan demikian ditentukan kebijakan organisasi sebagai berikut : 1. Mengikutsertakan aparatur pada pendidikan dan pelatihan (diklat)


49

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor 3. Menyediakan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan pada periode tertentu 4. Mengimplementasikan UU Nomor 25 tahun 2004 5. Meningkatkan

kualitas

evaluasi

dan

pelaporan

rencana

pembangunan daerah 6. Mengimplementasikan program prioritas pusat, provinsi dan daerah 7. Mengoptimalkan penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Mengoptimalkan Potensi daerah 9. Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan pihak ketiga

4.4 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 4.4.1 Identifikasi Internal Fisik Kota Secara geografis Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh gunung dan perbukitan dan dialiri beberapa sungai sedang dan kecil, dengan ketinggian diantara 260 – 1100 meter diatas permukaan laut. Kota Padangsidimpuan termasuk kepada daerah yang beriklim sedang dengan suhu rata – rata antara 22,5 C – 24 C. seperti wilayah lain di Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah kota Padangsidimpuan mempunyai batas : a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan d. Sebelah Timur dengan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan


50

Kondisi fisik Kota Padangsidimpuan atau topografi sangat beragam mulai dari datar hingga curam yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Wilayah yang relative datar hingga landai dengan kemiringan berkisar antara 0 – 8 % mencakup wilayah 4.915,70 ha atau 33 % dari luas total wilayah kota. Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan 2. Wilayah yang bergelombang dengan kemiringan berkisar antara 8 – 15% meliputi sekitar 2.706,56 ha atau 18% dari luas total wilayah

kota,

yang

tempatnya

di

wilayah

Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara. 3. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 – 25% terdapat sekitar 3.174,76 ha atau 22% dari luas total wilayah kota yaitu dibagian utara kota meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru 4. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 – 40% terdapat sebesar 2.424 ha atau sekitar 17% dari luas total kota. Daerah ini pada umumnya terdapat dibagian timur dan selatan kota yaitu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara. 5. Wilayah yang terjal dengan kemiringan diatas 40% terdapat seluas 1.464,66 ha atau sekitar 10% dari luas total wilayah kota. Daerah ini merupakan gunung – gunung yang terdapat di pinggiran dan tengah kota. Secara geografis Kota Padangsidimpuan kecuali wilayah pusat kota, masih menunjukkan cirri pedesaan. Penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, bangunan umum serta peruntukan lainnya. Sisanya adalah


51

wilayah belum terbangun seperti persawahan, lading, perkebunan, hutan dan lain – lain. Disamping perdagangan dan jasa, sector pertanian memberikan kontribusi besar bagi PDRB. Berdasarkan potensi fisik yang ada, Kota Padangsidimpuan memiliki peluang untuk berkembang selain masih banyaknya terdapat kegiatan pertanian di Kota Padangsidimpuan juga tersedia berbagai sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan wilayah Hinterland. Ketersediaan sarana dan Prasarana tersebut adalah : a. Berada pada tiga jalur jalan lintas nasional b. Memiliki pasar modern, pusat perdagangan dan pariwisata skala regional c. Memiliki sarana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi d. Rumah sakit e. Perumahan dan Permukiman f. Sumberdaya energy, telepon serta infrastruktur lainnya. Selain potensi fisik yang dimiliki Kota Padangsidimpuan juga memiliki cadangan lahan yang luas untuk dapat mengantisipasi perkembangan fisik kota, akan tetapi memiliki kendala limitasi wilayah seperti kawasan hutan, daerah resapan air dan lain – lain. Kendati Sumberdaya Manusia dengan total penduduk sebesar 198.809

jiwa

yang

Padangsidimpuan

terkonsentrasi

Utara

61.140

terpadat jiwa

di

dan

Kecamatan Kecamatan

Padangsidimpuan selatan 63.029 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang penduduk Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada table berikut :


52

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 No

Kecamatan

Luas

Jumlah

Kepadatan

Wilayah

penduduk

Penduduk

1.

Padangsidimpuan utara

14,09

61.140

4.339

2.

Padangsidimpuan Selatan

15,871

63.029

3.987

3.

Padangsidimpuan

37,74

19.660

521

22,34

15.713

703

27,69

31.526

1.139

28,18

7.741

275

Batunadua 4.

Padangsidimpuan Hutaimbaru

5.

Padangsidimpuan Tenggara

6.

Padangsidimpuan Angkola Julu


53

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Program sebagai kumpulan kegiatan yang subtensi dan terpadu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan seperti yang ditetapkan studinya yang berarti juga bahan program adalah proses penentuan dari berbagai sumber daya yang diperlikan dalam pelaksanaan suatu rencana kegiatan yang didasarkan pada perhitungan yang realitas terhadap kemampuan organisasi.Dengan demikian program terdiri dari kumpulan berbagai sub program sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-program strtegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017,adalah sebagai berikut : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kenderaan

dinas/operasional - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Perlengkapan gedang kantor


54

- Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Pembangunan Papan merk

3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Mesin - Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan Renstra

5)

Program pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang - Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

6)

Program Pengembangan Data/Informasi - Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan - Penyusunan

dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

penyusunan dokumen perencana - Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana - Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi


55

- Penyusunan Profil daerah

7)

Program Kerjasama Pembangunan - Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

8)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh

9)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - Koordinasi Perencanaan Air Minum, drainase, sanitasi Perkotaan

10)

Program Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah - Koordinasi Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Penyusunan Rencana Aksi Millenium Development Goal’s (MDG’s) - Penyusunan Kebijakan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi - Sosialisasi Penyusunan Renstra - Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi - Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

11)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik - Penyusunan Rancangan RPJMD - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD - Penetapan RPJMD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Penyusunan Rancangan RKPD - Penetapan RKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


56

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Tahun - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Evaluasi pelaksanaan RKPD - Evaluasi pelaksanaan RPJMD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan - Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 12)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah - Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Penyusunan Potensi Wilayah Pembangunan Ekonomi

13)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan - Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

14)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

15)

Program Perencanaan Tata Ruang - Penetapan Kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL - Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tentang Rencana Tata Ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - Survei dan Pemetaan - Penyusunan Masterplan RTH di Kota Padangsidimpuan


57

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Bappeda Kota Padangsidimpuan mengacu kepada sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Program dan Kegiatan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut : Program

Indikator

Kondisi

Kondisi

Kerja

Target Capaian Setiap Tahun

Kinerja pada

pada

akhir periode

awal

RPJMD

periode RPJMD Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

20%

20%

20%

20%

20%

20%

1 paket

1 Paket

-

-

-

-

-

-

3 Kec

3 Kec

-

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

1 Dok

-

-

0 Program

Meningkatnya

Interna SKPD

kelancaran internal SKPD

Pengembangan - Tersedianya Data/Informasi

peta

jaringan

jalan - Tersedianya peta

daerah

irigasi - Terdatanya aset (tanah

dan

gedung) - Tersedianya masterplan RTH - Tersedianya


100%

58

Peta

Kawasan

Kumuh - Terpedomaniny

-

-

-

-

-

1 Dok

1 Dokumen

a Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Dokumen

- Terpedomaniny a

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dok.

-

-

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

8 Dokumen

-

-

1 Paket

-

-

-

1 Paket

-

-

1 Dok

-

-

-

1 Dokumen

5 rek.

5 rek.

10 rek.

12 rek

15 rek

17 rek.

49

dokumen

untuk PKL - Terpedomaniny a profil daerah - Terpedomaniny a

Buku

data

base - Tersedianya Sarana Informasi - Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program

Terkendalinya

Pengendalian

Penataan

ruang

Pemanfaatan

daerah

sesuai

ruang

RTRW

Program

Tersusunnya

Perencanaan

Perda dan RTBL

Rekomendasi

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Dok

1 Dok

2 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

6 Kecamatan

(2 kec)

(4 kec)

(Perda)

(2

(1

Kaw)

kaw)

Tata Ruang Terpahaminya Rencana

Tata

Ruang

oleh

Masyarakat Terpedomaninya peta

-

-

-

-

2 Kaw

-

2 Kawasan

jaringan

jalan


59

Program

BOP PNPM

423 jt

423 jt

Tersedianya

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

423 jt

1 DOK

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

1

1

1

2

Buku

Buku

Buku

Kerjasama Pembangunan

dokumen

1 Dok

data

kemiskinan

di

kota Padangsidimpua n Meningkatkan

-

-

-

PAD Program

Terpedomaniny

perencanaan

a

pengembangan

strategi

wilayah strategi

tumbuh

dan

-

-

-

-

-

3 Kec

20 org

20 org

15 org

-

Bu

3 Kaw

-

3 Kawasan

-

3 Kec

6 Kecamatan

25 org

30 org

100 org

kawasan cepat

cepat

tumbuh Program

Terpedomaniny

perencanaan

a

pengembangan

jaringan

air

kota-kota

minum

(air

menengah dan

bersih)

dokumen

besar Program

-Peningkatan

peningkatan

Pengetahuan

kapasitas

Aparatur

kelembagaan

Perencana

20 org

perencanaan pembangunan daerah


60

Tersedianya

28

28

-

Renstra

SKPD

SKPD

SKPD

Tahun

2013-

-

-

-

28 SKPD

-

76 SKPD

1 Dokumen

2017

Terimplementas

-

-

ikannya

38

-

SKPD

38 SKPD

Permendagri Nomor

54

Tahun 2010 Tersusunnya matriks

1 Dok.

1 Dok

1 lap.

1 Lap.

-

-

-

-

1 Lap.

1 Lap.

1 Lap.

1 Lap.

RAD

MDG’s Tersedianya

5 Laporan

informasi keseimbangan efek

GRK

terhadap RTH Terpedomaniny

-

-

1 Dok

-

-

-

1 Dokumen

-

-

4 Dok

4 Dok.

4 Dok.

4 Dok.

16 Dokumen

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

13 Dokumen

a laporan RAD Pangan dan Gizi Terpedomaniny a laporan RAD PKK Terpedomaniny

1 Dok.

1 Dok

a Hasil Laporan DRD Dipedomaninya Buku

1 Dok

1 Dokumen

1 Dok

1 Dokumen

Sanitasi

Kota Psp Standard Operational Prosedure Bappeda

Kota


61

Psp Program

- Dipedomanin

Perencanaan

ya

Pembangunan

hasil

Daerah

Musrenbang

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dokumen

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

4 Dokumen

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Perda

1 Perda

-

-

-

-

1 Perda

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

4 Dokumen

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

notulen

- Terakomodirn ya

hasil

musrenbang kecamatan

Tersedianya bahan Musrenbang RPJMD Penyempurnaan Draft RPJMD Terpedomaniny a Perencanaan Pembangunan Kota Psp untuk jangka waktu 5 tahun Tersedianya bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tersedianya bahan

untuk

pelaksanaan musrenbang RKPD Dipedomaninya RKPD

untuk

penyusunan perencanaan


62

pembangunan selanjutnya Tersedianya

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

4 Dokumen

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

4 Dok

4 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

8 Dokumen

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

1 Dok

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

4 Dokumen

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

-

2 Dokumen

-

-

-

-

1 Dok

-

1 Dokumen

dokumen rancangan penyusunan APBD Diketahuinya capaian kinerja Pemerintah Kota Psp Tersedianya dokumen

LKPJ

Walikota Psp Dipedomaninya hasil

laporan

monitoring dan evaluasi Terevaluasinya pelaksanaan RKPD Terpedomaniny a

dokumen

evaluasi RPJMD Tersedianya dokumen akhir

LKPJ masa

jabatan Program

Tersedianya

Perencanaan

informasi

Pembangunan

Potensi

Ekonomi

Ekonomi Wilayah Masterplan Pembangunan Ekonomi


63

Terpedomaniny a

-

-

-

1 Dok

-

1 Dok

2 Dokumen

-

-

1 Dok

-

-

-

1 Dokumen

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dokumen

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dokumen

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dokumen

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dokumen

-

-

-

-

1 Dok

-

1 Dokumen

-

-

-

-

1 Dok

-

1 Dokumen

-

-

-

1 Dok

-

-

1 Dokumen

Dokumen

Indikator Ekonomi Terpedomaniny a

dokumen

kajian revitalisasi pasar Masterplan antisipasi penanganan rawan pangan Program

Masterplan

Perencanaan

Pendidikan

Sosial budaya Masterplan Kesehatan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya Program

Masterplan

Perencanaan

Sumber

Prasarana

Alam

Wilayah

Lingkungan

Sumberdaya

Hidup

Daya dan

Alam Masterplan Sarana

dan

Prasarana Perhubungan Profil

Daerah

Rawan Bencana


64

B A B VI PENUTUP A.

Program Transisi. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017) yang diperlukan sebagai pedoman bagi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2017 nanti untuk menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Padangsidimpuan tahun 2018 - 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Derah Tahun 2017, maka dalam menyusun RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan ini ditambahkan rancangan program indikatif untuk tahun 2018 untuk menjebatani kekosongan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya Kepala Daerah terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Rangcangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan Kota Padangsidimpuan yang lebih baik . Program masa transisi dapat dilihat pada matrik ( Lampiran 1 )


65

B.

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2013 -

2017 yang

merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2012, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 -2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Utara 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017 menjadi pedoman bagi Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan, Dinas dan Kantor untuk tahun 2013 – 2017. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) setiap tahunnya selama periode rencana ini berjalan. Untuk itu perlu ditetapkan Kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Dinas, Badan, Kantor dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan dan mndukung program – program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2013 – 2017 dengan sebaik – baiknya;

2. Dinas, Badan, Kantor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, Badan dan Kantor masing – masing yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan


66

Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 -2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas, Badan, Kantor setiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Utara;

3. Dinas,

Badan,

dan

Kantor

di

lingkungan

Pemerinatah

Kota

Padangsidimpuan berkewajiban menjamin konsisiten pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Padangsidimpuan,

2013

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN

ISWAN NAGABE LUBIS, S.Sos, MM Pembina Tk.I NIP. 19740802 199402 1 002


RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN

Recommend Documents