RENSTRA. RENCANA STRATEGIS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun Lampiran

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 Lampiran 

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontiaak Nomor 70 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 Atas



Keputusan Walikota Pontianak Nomor 686.1/Bappeda/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Zainuddin No. 5 Tetp. (0561) 734294 -733045 Fax. (0561) 733045 Pontianak 781 website : www. baopeda. pontianakkota.oo.id - .e-mai I : [email protected]. id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR

70

TAHUN2OI4

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 20t5_2019 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAFT .. KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peratura, Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Per.angkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun - dengan mengacu kepada Rencana peribangunan .langka Menegah Daerah Kota pontianak Tahun 2OlS.2Olg harus disahkan oleh Walikota pontianak dan kemudian harus ditetapkan oleh Kepala Satuan Keda perangkat Daerah masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka penetapan i..,"rrr. Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2OLS-2O19 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Ta-hun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan ?aerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 19Sg tentang penetapan Undang-U;rdang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2756);

l

1 1

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara Yang Eersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Trh.r., 2OO3 Nomor 47" Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a35S);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4. --tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

. 7. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembararl Negara Republik Indonesia'Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan tr embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21.);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Ta.rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. '',t--

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OOS-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a725); 11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59);

12.

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2O1l

tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

Pembentukan Peraturan

13. Undang-Undang

Nornor 23 Tahun 2OL4

tentang

Pemerintahan Daerah r{Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahr.m 2OO5 Ndnaor 14O, Tarnbahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a57Sl; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor aT 37);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Trimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ffrrtang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6ffi);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara PenSrusunan Rencana Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor a664);

19. Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun

Indonesia

2OOT tentang

psmlagran Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

2O.

Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

aZ4\;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Lembdran Negara Republik Indonesia Nomor a815);

22. Peranran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O0g tentang Tahapan, Tata Cau-la PenSrusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aBLTl;

23. Feraturan Femerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833);

24. Peraturan Femerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran tr{egari Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310);

-ro\ 27.Perafixan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Nomor T Tahun 2OO8 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OOB-2O28 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Nomor S Tahun 2Ol3 tentang Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2OL3-2OLB (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2Ol3 Nomor S); 30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor

8 Tahun 2OOg tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor T Seri E Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor lO Tahun 2OOg tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang (RpJpD) Kota Pontianak Tahun 2005 - 2O2S (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kota pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 1O Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 20L3 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan organisasi Pe,rangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota PontianakTahun 2OLA Nomor 1O);

2 Tahun 2013 Pon!*'k Kota Wilayah tentang Rencana Tata Ruang Pontianak Kota Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor

Pontianak Nomor 11,7); 34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 201.4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2aL5-2OL9 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL4 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);

-

35.

Walikota Pontianak -'a\ Nomor 686.1/Bappeda/Tahun 2OL4 tentang Pdngesahan

Keputusan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahu 2015-2019;

MEMUTUSI(AN

:

Menetapkan KESATU

Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 20152OL9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KED-]JA

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal zr Oktober 2014 PERENCANAAN KOTA PONTIANAK,

BAPPEilA MULYA

':..1 I

.r'l: r:li

'lril'

l.: . li

:.i ::l:!;, I

t

'af

i:il rl l

rl

TAMPIRAN

l ,t

, ...i:t:r;r-rt..i::.,ir.:,. il:;''

:

I

r':r':liri:

XPPTITUSAN KEPALA BADAN PERENCAXANW .Eii;MSAi.iGUNEN DAERAH ,: KOTA POTYTtrAITTAK ; :,,': NOMOR ' 'Fo TegUN

2OL4

:

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADA$I PERENCAI{AAN PEMBANGUNAN DAERAT{ KOTA PONTIANAK . ',";.,+:.ilr',: .. .. :

E*

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 686. 1 /BAPPEDA/TAHUN 2Or4 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang :

a.

bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2Ol5-2O19 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2O16,p19;

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5nrsunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Daerah Kota Pontianak Tahun 2O1S-2O19 harus disahkan oleh Walikota Pontianak; C.

Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL5-2O19 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

1.

Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun l9S9 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah l,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

I

Tambahan Lembaran-Negafa Republik Indonesia Nomor 27561;

-'..'

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang PenyelC=nggar""t Negara Yang Bersih dan tsebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);

4.

-Z

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan 'Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2\;

6.

Undang-Undang Nomor

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentfl{g Sistem Perencanaan Pembangqnan Nasional (Lembarail Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu-sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a72Ol;

LO.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251;

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingtmngan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59);

L2.

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2OLL

tentang Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

Pembentukan Peraturan

13. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah-an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal ,(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor

165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006-feqtang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangrinan (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46G3);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4o

rahun 2006 tentang Tata

Cara Pen5rusunan Rencana pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2OOZ tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 82, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a737l;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang

.

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);

22. Perafi:rerrt Pemerintah Nomor

8 Tahun

2OOB tentang

Tahapaa, ?ata eara Penlrusunan, Fengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor 2t, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +elZ'y;

23. Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,^ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); 24. Feratr.tran Pemerintah Nomor 15

Tahun 2O1O tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3);

25. Peraturan Presiden Nornor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Nasional Tahun

20lo-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa ka-1i terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman peigelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310); -i4.* 27. peratttran Menteri Dalam Negeri Nomor 5a

rJun

2o1o

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Renc-ana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Nomor

7

Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OO8-2O28 (Lembaran Daerah Provinsi Ka-limantan Barat Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

8 Tahun 2OO8 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2OO8 Nomor 7 Seri E

3O. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor

Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) I'^;ta l;;:-;ak Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak-Tahun 2OO8 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

32. Feraturan Daerah Kota Ponlianak Nomor 11 Tahun 2OO8 ,tentang Pernbentukan Organisasi Perarlgkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1O Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 1O);

2 Tahun 2073 Pontianak Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 {Lembaran Daerah Kota Pontianak

33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor

Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2Ol5-2O19 (kmbaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2OL4 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan KESATU

KEDUA

Mengesahkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 20152OL9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk

menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak berdasarkan KETIGA

Keputusan Walikota ini.

Keputusan Walikota ditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

1'l Oktober 2074

':|

l

1i,,,

";;::

I

:

.

.::. t ..4 J:{

.i

t

.,r'j

.

IAMPIRAN .:jl":r':'.:li

:{tSpUruSAN 1r/Au.Ko'fA,rcwmeNax

:., :

';

,

TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS ''ia,* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

li :,1,

1: I

i: *}J

:

4

Daftar Isi Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 1.4 Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya ..................................................................... 1.5 Sistematika Penulisan ......................................................................................

i ii iii I-1 I-1 I-2 I-4 I-4 I-5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PONTIANAK ……....................................... II - 1 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda .............................................. II - 1 A. Kepala Bappeda ……...................................................................................... II - 3 B. Sekretaris ………………..................................................................................... II - 3 C. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan ………………….…………………..... II - 4 D. Kepala Bidang Ekonomi ………………………………..……………………………………..... II - 4 E. Kepala Bidang Sosial Budaya ………………………………………………………………..... II - 5 F. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana …………………….………………………………….…. II - 5 G. Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan …………………………….…………………..... II - 6 2.2 Sumber Daya Bappeda ………………………………………………..……………….…………….. II - 6 A. Sumber Daya Manusia …………………………………..………………………….……………. II - 6 B. Anggaran ……………………………………………………………………………………….……..... II - 9 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda …………………………………………………………….…….……. II - 11 2.4 Tentang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda …………………………. II - 14

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................................... III - 1 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Darah Kota Pontianak ............................................................... III - 1 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih …………………………………………................................................................. III - 2 3.3 Telaahan Rentra PPN/Bdan perencanaan Pembangunan Nasional ………..….. III - 5 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………………………………………………………………..…..… III - 7 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………………………………………….. III - 11

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN ....................................... 4.1 Visi dan Misi SKPD …......................................................................................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................................... 4.3 Strategi dan Kebijakan .....................................................................................

IV - 1 IV - 1 IV - 4 IV - 5

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………………............................................................

V-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASAAN RPJMD..

VI - 1

BAB VII

PENUTUP .................................................................................................................... VII - 1

Renstra Bappeda Kota Pontianak Tahun 2015-2019

i

Daftar Table halaman Tabel 2.2.1 Tabel 2.2.2 Tabel 2.3.1 Tabel 3.5.1 Tabel 3.5.2 Tabel 4.3.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan ...................................... Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................ Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2010-2013 ............................................................... Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kota Pontianak dan Dinamika Lingkungan Strategis ................................................................................... Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi ........ Strategi dan Kebijakan SKPD .......................................................................


II-7 II-8 II-12 III-12 III-14 IV-6

ii

Daftar Gambar halaman Gambar 2.1.1 Gambar 2.2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kota Pontianak ............................................ Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bappeda 2009-2014.


II-2 II-9

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejak awal tahun 2001 telah terjadi pergeseran sistem pemerintahan, dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem yang terdesentralisasi. Dengan perubahan paradigma ini, seluruh sektor pemerintahan harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di daerah merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.


Bab I - 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan tantangan (threat) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kota Pontianak adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


Bab I - 2

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025. 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20082028. 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi kalimantan Barat Tahun 2013-2018. 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. 17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. 18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019. 19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Tahapan Perencanaan Pembagunan Kota Pontianak Melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembaguanan (SIPP) Berbasis Internet.


Bab I - 3

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2015 – 2019 Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Pontianak adalah : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 5. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 6. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4 Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dokumen Renstra Bappeda Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dengan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah Renstra Bappeda merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan daerah.


Bab I - 4

1.5 Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kota Pontianak Tahun 2015-2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda 2.2 Sumber Daya Bappeda 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/PPN 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

: PENUTUP

LAMPIRAN


Bab I - 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PONTIANAK 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub bagian perencanaan 3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi : a. Sub Bidang Perhubungan & Sumber Daya Air b. Sub Bidang Penataan Ruang, SDA dan Lingkungan Hidup 4. Bidang Ekonomi, membawahi : a. Sub Bidang Pertanian, Pengembangan Dunia Usaha & Pariwisata b. Sub Bidang Perindagkop, UMKM & Energi 5. Bidang Sosial Budaya, membawahi : a. Sub Bidang Kesra & Kependudukan b. Sub Bidang Pendidikan, Mental Spritual & Pemerintahan 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya; b. Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi, Fisik dan Prasarana 7. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahi : a. Sub bidang Statistik b. Subbidang pelaporan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.


Bab II - 1

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pontianak


Bab II - 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : A. Kepala Bappeda Tugas Pokok Melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Fungsi  Penyusunan dan Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;  Penyusunan dan Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;  Penyusunan dan Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama SKPD, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Kota Pontianak;  Bersama-sama dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pembangunan Daerah dibawah koordinasi Sekretariat Daerah;  Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;  Pelaksanaan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan;  Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan pembangunan yang diberikan oleh Walikota B. Sekretaris Tugas Pokok Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan, dan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan. Fungsi  Pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang kesekretariatan.  Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.  Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan.  Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan.


Bab II - 3

    

Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan. Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan

C. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tugas Pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan. Fungsi  Pelaksanaan koordinasi perencanaan dibidang penelitan dan pengembangan;  Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;  Penyusunan rencana kerja di bidang penelitian dan pengembangan;  Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;  Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang penelitian dan pengembangan;  Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;  Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;  Pelaksanaan tugas lain di bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala Badan. D. Kepala Bidang Ekonomi Tugas Pokok Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang ekonomi Fungsi  Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang ekonomi ;  Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi;  Penyusunan rencana kerja di bidang ekonomi;  Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang ekonomi;


Bab II - 4

   

Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang ekonomi; Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi; Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ekonomi; Pelaksanaan tugas lain di bidang ekonomi yang diberikan oleh Kepala Badan.

E. Kepala Bidang Sosial Budaya Tugas Pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang sosial budaya Fungsi  Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya ;  Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial budaya;  Penyusunan rencana kerja di bidang sosial budaya;  Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang sosial budaya;  Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang sosial budaya;  Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya;  Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya;  Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial budaya yang diberikan Kepala Badan. F. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Tugas Pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang fisik dan prasarana Fungsi  Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana ;  Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fisik dan prasarana;  Penyusunan rencana kerja di bidang fisik dan prasarana;  Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang fisik dan prasarana;  Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang fisik dan prasarana;  Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang fisik dan prasarana;  Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fisik dan prasarana;  Pelaksanaan tugas lain di bidang fisik dan prasarana yang diberikan oleh Kepala Badan


Bab II - 5

G. Kepala Bidang Statistik Pelaporan Tugas Pokok Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang statistik pelaporan. Fungsi  Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang statistik pelaporan;  Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pelaporan;  Penyusunan rencana kerja di bidang statistik pelaporan;  Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang statistik pelaporan;  Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang statistik pelaporan;  Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang statistik pelaporan;  Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang statistik pelaporan;  Pelaksanaan tugas lain di bidang statistik pelaporan yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Bappeda A. Sumber Daya Manusia Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.


Bab II - 6

Jumlah aparatur Bappeda Kota Pontianak berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Mei Tahun 2014 berjumlah 42 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : Tabel 2.2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jabatan No

Uraian

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

Jumlah

1

Kepala Bappeda

2

Sekretariat

1

3

10

14

3

Bidang Fisik dan Prasarana

1

2

2

5

4

Bidang Sosial Budaya

1

2

3

6

5

Bidang Ekonomi

1

2

2

5

6

Bidang Penelitian dan Pengembangan

1

2

2

5

7

Bidang Statistik dan Pelaporan

1

2

3

6

6

13

22

42

Jumlah

1

1

1

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 3 (tiga) bidang perencana yaitu Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya. Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan pembangunan. Dua bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Statistik dan Pelaporan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan. Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah staf yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi dalam mendukung administrasi di Bappeda. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsional peneliti dan


Bab II - 7

perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana yang saat ini masih belum terealisasikan. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Uraian

S3

S2

S1

1

Kepala Bappeda

1

2

Sekretariat

3

5

3

Bidang Fisik dan Prasarana

1

3

4

Bidang Sosial Budaya

5

Bidang Ekonomi

6 7

D3

SLTA

SLTP

SD

Jumlah 1

4

1

1

1

14 5

5

1

6

2

2

1

5

Bidang Penelitian dan Pengembangan

3

2

5

Bidang Statistik dan Pelaporan

2

4

6

Jumlah

12

21

6

2

1

42

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (50 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan juga S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 12 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 28,6 % dari seluruh aparatur Bappeda, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi pemikirnya Pemerintah Kota Pontianak, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis di Bappeda Kota Pontianak adalah masih belum proporsionalnya jumlah aparatur sesuai dengan analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan peneliti di Bappeda Kota Pontianak. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat aparatur untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.


Bab II - 8

B. Anggaran Dari sisi anggaran, bappeda Kota Pontianak mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2009-2013 beserta serapannya sebagai berikut : Tabel 2.2.3 Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2014 Urusan : Perencanaan Pembangunan Anggaran pada Tahun ke-n 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 5 2013 6 2014

Target

Realisasi

Serapan Anggaran

3,906,807,448.00 3,646,896,000.00 3,819,889,600.00 5,236,219,050.00 6,691,527,650.00 7,709,128,370.00

3,798,579,336.00 3,586,151,556.00 3,650,606,915.00 4,972,017,993.00 5,498,709,873.00

97.23% 98.33% 95.57% 94.95% 82.17%

Gambar 2.2.1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bappeda 2009-2014


Bab II - 9

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran

3,906,807,444

3,646,896,000

3,819,889,600

5,236,219,050

6,691,527,650

3,798,579,336

3,586,151,556

3,650,606,915

4,972,017,993

5,498,709,873

13.16%

Uraian

Urusan Perencanaan Pembangunan


Bab II - 10

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi

10.75%

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik lemah kegiatan perencanaan kegiatan, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu : urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada ; (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring dan Evaluasi (4) Kebijakan dan koordinasi statistik dasar dan antar sektor (6) Sebagian Perencanaan Tata Ruang.


Bab II - 11

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 - 2013

No

Sasaran Strategis

1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang valid dan akuntabel Tersedianya dokuneb perencanaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan sosial dan budaya daerah Meningkatnya keterpaduan pengembangan kota dengan tata ruang Tersedianya pedoman pelaksanaan pembangunan dan kelancaran pelaporan serta evaluasi kegiatan SKPD Meningkatnya kualitas dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana yang komprehensif dan aktual

2

3

4

5

Target Tahun Ke-

Realisasi Capaian Target Tahun Ke-

Rasio Capaian Target Tahun Ke-

2010

2011 2012 2013 2014

2010

2011

2012 2013 2014

2010

2011

2012 2013 2014

91.67%

100%

100%

100%

91.67%

100%

100%

100%

91.67%

100%

100%

100%

83.33%

100%

7%

100%

83.33%

56,75%

7%

100%

83.33%

56,75%

7%

100%

75.42%

100%

100%

100%

75.42%

100%

100%

100%

75.42%

100%

100%

100%

88.89%

100%

100%

100%

88.89%

41,16%

100%

100%

88.89%

41,16%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100%

100.00%

30,83%

100%

100%

100.00%

30,83%

100%

100%

(Indikator dari IKU/Restra Lama)


Bab II - 12

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 30. Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pontianak adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; 5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 6. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota; 7. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; 8. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; 9. merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; 10. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; 11. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; 12. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; 13. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; 14. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;


Bab II - 13

15. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan; 16. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; 17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; 18. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; 19. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 20. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; 21. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; 22. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kota Pontianak; 23. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota; 24. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; 25. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota; 26. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; 27. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Pontianak berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi. 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,


Bab II - 14

3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan; Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. belum didukungnya unit pengolahan data dan informasi yang menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasi yang relevan.


Bab II - 15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

Badan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait ; 2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, sehingga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum dapat terlaksana dengan baik pada program dan kegiatan di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam; 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; 7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Pontiank; 8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM; 9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 12. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;


Bab III - 1

13. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah; 14. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 15. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar; 16. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 17. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencanaan; 18. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 19. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Pontianak yang tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 yaitu Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” Berdasarkan visi tersebut,maka Kota Pontianak diartikan sebagai kota yang : 1. Pemenuhan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keungglan kompetitif, religius, berkarakter, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis sebagai modal dasar pembangunan. 2. Pemenuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengedepankan prinsip-prinsip good governance 3. pemenuhan pelayanan publik yang prima berdasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat, termasuk didalamnya penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan dan penyelenggaraan layanan-layanan umum.


Bab III - 2

4.

5.

pemenuhan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam. Pelaksanaan pembangunan dilakuan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota. pemenuhan pengembangan perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan kota dengan tetap mengedepankan identitas unik sebagai kota khatulistiwa

Lebih lanjut untuk mencapai visi tersebut, maka telah perlu dirumuskan misi-misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Kota Pontianak 2015-2019 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. 2.

Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.

3.

Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.

4.

Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;

5.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Pontianak dengan Dokumen RPJMD 2015-2019, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Pontianak harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pontianak, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-dua dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut: Pernyataan misi ke 2: Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik. Misi tersebut merupakan perhatian Kota Pontianak untuk mewujudkan pembangunan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang setara pada tiap tataran kehiduapan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mendorong transparansi dalam pelaksanaan


Bab III - 3

pemerintahan dan pembangunan dengan kemudahan akses informasi publik, menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun diri dan meraih kesejahteraannya, meningkatkan daya respon para penyelenggaraan pemerintahan terhadap komplain dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi ke depan secara berkelanjutan bukan dalam konsep yang sesaat dan parsial belaka, menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Pontianak dalam urusan perencanaan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, transparansi, akuntabilitas serta andal dalam penyusunan perencanaan sebagai pertimbangan kepala daerah daam menyusun kebijakan pembangunna. Tujuan yang akan dicapai adalah : Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif. Untuk mengukur perwujudan tujuan dan sarana tersebut, maka indikator yang akan dicapai adalah : 1. 2.

Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda waktu sesuai ketentuan 3. Terselengaranya Musrenbang Penyusunan RPJMD sesuai ketentuan 4. Terselengaranya Musrenbang Penyusunan RKPD tepat waktu sesuai ketentuan 5. Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada tepat waktu waktu sesuai ketentuan 6. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 7. Persentase dokumen hasil perencanaan Bappeda (bidang fispra, sosial budaya dan ekonomi) yang ditindaklanjuti oleh SKPD 8. Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD 9. Tersedianya dokumen PDRB Kota Pontianak dan Kecamatan di Kota Pontianak 10. Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi 11. Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi 12. Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)


Bab III - 4

13. Persentase peningkatan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam APBD Provinsi 14. Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN) 15. Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya 16. Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya 17. Persentase peningkatan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam (APBD Kota Pontianak) 18. Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi) 19. Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana 20. Tersedianya bahan kebijakanpembangunan bidang fisik dan prasarana 21. Persentase peningkatan perencaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak) 22. Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi) 23. Persentase peningkatan perencaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN) 24. Tersedianya dokumen perencanaan bidang penelitian dan pengembangan 25. Tersedianya bahan kebijakanpembangunan bidang penelitian dan pengembangan 26. Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan digunakan untuk merumuskan kebijakan 27. Tersedianya data hasil pembangunan Dokumen 28. Terlaksananya penggunaan Teknologi Sistem Informasi berbasis Internet dalam 29. perencanaan dan pelaksann pembangnan 30. Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan 31. Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka 32. Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun) 33. Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD 34. Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPD 35. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD 36. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

3.3 Telaahan Renstra PPN/Badan perencanaan Pembangunan Nasional Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L. Dalam Buku Renstra Bappenas selain Rencana Strategis juga terdapat Visi dan Misi Bappenas yaitu:


Bab III - 5

Visi Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara

Misi 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas

Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Visi : "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas" Misi : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dibidang pengembangan sumberdaya manusia, pemerintahan dan kesejahteraan sosial. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian dan sumberdaya alam, perindustrian dan perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah serta investasi. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan sarana wilayah, tata ruang wilayah, pertambangan, energi dan lingkungan hidup 4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di daerah yang berkualitas. 5. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah. 6. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja, melaksanakan monitoring evaluasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur (administrasi kepegawaian),


Bab III - 6

melaksanakan pelayanan umum perkantoran dan mengelola keuangan dan aset di lingkungan Bappeda Prov Kalbar. Dengan melihat Rencana Strategis Bappeda Propinsi Kalimantan Barat, adanya penekanan terhadap peningkatan kualitas perencanaan pemebbangunan dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketersediaan data dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota pontianak dan provinsi kalimantan barat. Kebijakan Bappeda Propinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap Bappeda Kota Pontianak adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang melibatkan Kabupaten/Kota lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kota Pontianak. Penyelesaian masalah penanggulangan sampah, air bersih dan inftrastruktur jalan menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kab/Kota yang berbatasan menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Kalimantan Barat menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Pontianak.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong daripelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasiRTRW dan KLHS. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai: a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;


Bab III - 7

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan penataan ruang Kota Pontianak terdiri atas : a. pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat Kegiatan Nasional; b. pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata; c. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya; d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan; e. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup f. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota; g. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota (1) Strategi pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi, terdiri atas: a. mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan kegiatan skala regional; b. meningkatkan pembangunan sarana prasarana utama dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan merata; c. mengarahkan kegiatan pelayanan industri, perdagangan dan jasa pada skala regional; d. mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis yang menarik pangsa regional dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal; e. mengembangkan fasilitas-fasilitas berskala nasional dan regional. (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara hirarkis dan merata meliputi:


Bab III - 8

a. menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota dengan menetapkan 1 (satu) pusat kota dan 7 (tujuh) Sub Pusat Pelayanan Kota serta pusat-pusat lingkungan; b. menghubungkan antar Sub Pusat Pelayanan Kota dan antara masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan c. mengembangkan jaringan pusat kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan pusat lingkungan yang berhirarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota. (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya meliputi: a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antarwilayah dan antarsistem pusat pelayanan; b. mendukung pengembangan tiga bagian kota yang terpisah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak dengan jalan lingkar dan jembatan penyeberangan; c. menata kembali sistem angkutan umum kota; d. mengembangkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi sungai dan penyeberangan; dan e. mengembangkan jaringan jalan yang sejajar dengan sempadan sungai dan paritparit besar untuk memudahkan inspeksi dan pemeliharaan sungai dan parit. (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan meliputi: a. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antarwilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; b. mengembangkan prasarana sanitasi kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung kawasan dan kualitas air, tanah dan udara;dan c. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku. (5) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup meliputi : a. mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;


Bab III - 9

b. c. d. e.

menetapkan kawasan berfungsi lindung; mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi; mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya;dan mengembangkan kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan fungsi lindung.

(6) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusatpusat kegiatan kota, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a. mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional pulau Kalimantan di pusat kota dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata ; b. mengembangkan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas; c. menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal; d. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap subpusat pelayan kota dan pusat pelayanan lingkungan; dan e. merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi. (7) Strategi penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan industri produk lokal untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif; b. menetapkan situs budaya dan bersejarah sebagai cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata; c. mengembangkan kemiatan dan kawasan wisata dan budaya yang menjadi salah satu daya tarik kota; d. mengembangkan kegiatan pariwisata, rekreasi dan perlindungan alam di kawasan pinggiran dan badan Sungai Kapuas dengan konsep waterfront city; e. mengembangkan kawasan sentra agribisnis; dan f. memelihara dan mewujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (8) Strategi Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi: a. mendukung penatapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.


Bab III - 10

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Pontianak sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isustrategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


Bab III - 11

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Pontianak dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.5.1 Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kota Pontianak dan Dinamika Lingkungan Strategis No 1

Tupoksi Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Isu strategis 1 2 3

4

2

Perumusan kebijakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah

1

2

3

4

3

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah

1 2

3

4

Pengembangan Aplikasi dokumen perencanan pembangunan Peningkatan peran jabatan fungsional dalam perumusan kebijakan Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta transparan dan kredibel Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembangunan dan kelancaran pelaporan serta evaluasi kegiatan SKPD Ketersediaan dan validasi data/ informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan Aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan yang terintegrasi Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat berbasis teknologi informasi dengan web sistem Pengembangan e-government Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta leading sector perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Penguatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Penguatan kerja sama lembaga .


Bab III - 12

No 4

Tupoksi

Isu strategis

Penyediaan dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan.

1

2

5

Menyiapkan bahan dan merumuskan 1 kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis di bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana 2

6

Pelaksanaan pelayanan administratif Badan

teknis 1

2

3

Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen penelitian dan pengembangan Pengembangan, bimbingan dan evaluasi perekayasaan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aktual Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan Bappeda Kota Pontianak sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya Penyediaan Sistem informasi administrasi pemerintahan yang komprehensif dan terintegrasi

Analisa Lingkungan Strategis : Faktor Internal Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Aspek Kekuatan, Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda 2. Aspek Kelemahan, Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda. Faktor Eksternal Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu : 1. Aspek Peluang, Peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda. 2. Aspek Ancaman, Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Pontianak.


Bab III - 13

Penyusunan Strategi Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan. Strategistrategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan: 1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal; 2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal; 3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal; 4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Bab III - 14

Tabel 3.5.2 Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi

Faktor Internal

Faktor Eksternal Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan; 2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien 4. Fungsi dalam struktur Bappeda semakin lengkap 5. Pesatnya perkembangan Kota Pontianak di berbagai sektor pembangunan; 6. Kota Pontianak terdapat universitas Tanjungpura sebagai mitra dalam pelaksana riset dan kajian, Penelitian yang berkualitas 7. Participatory planning semakin optimal; 8. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas. 9. Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari Provinsi

Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan sarana dan prasarana memadai 2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dlm setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 - S4 : O1 -O3)

Ancaman (T): 1. Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan; 2. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain 4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan; 5. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat 6. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil. 7. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karak-teristik masyarakat Kota Pontianak

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3:T2). 2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1)


Bab III - 15

3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 4. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan 5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah 6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Kepres Nomor 80 8. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan 9. Lokasi kantor cukup strategis; 7. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai; 8. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan; 9. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana; 10. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD; 10. Database mengenai statistik Kota Bandung selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali); 11. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola; 11. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam; 12. Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.

2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar (S6 : O8) 4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda (S4, S5, S10, S12: O1,O3) 5. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Pontianak sebagai kota Metropolitan (S5, S6,S12 : O4 ) 6. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan (S13 : O2, O7, O8) 7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan pastisipasi

3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3) 4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1) 5. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1) 6. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk perumusan SPM perencanaan (S4, S14, S15 :T1) 7. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7) 8. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6, S11,S12 : T3) 9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan (S13 : T6) 8. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3 ) 10. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya. (S2-S4 : T4)


Bab III - 16

Kelemahan (W): 1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal); 2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana; 3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan brg / jasa; 6. Manajemen Jab.Fungsional belum optimal 7. Tidak berimbangnya jumlah personil dengan kapasitas gedung; 8. Penggunaan & perawatan kendaraan operasional belum optimal; 9. Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor; 10. Belum diterapkannya efisiensi penggunaan listrik dan air; 11. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang andal terhadap proses pengambilan kebijakan; 12. Proses tanggungjawaban keuangan semakin rigid 13. Belum terkelolanya dokumen serta data/ informasi penting yang mendukung proses perencanaan; 14. Belum ada sistem baku yang mengatur proses swakelola diluar Kepres No.80; 15. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda.

Alternatif Strategi (W-O) :

Alternatif Strategi (W-T) :

1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa. (W2,W3 : O6 ) 1. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalu kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2, W3 : O6) 3. 2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1) 3. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada (W4,W5 : O3) 4. Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah dan memperkuat Bandung sebagai PKN (W15,W18 : O2,O4) 5. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Pontianak (W20 : O6,O7) 6. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3) 7. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk perencanaan (W18,W21 : O5-O8)

1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5) 2. Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaan SDM untuk mengurangi standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W4,W5) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)


Bab III - 17

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sesuai hasil analisis yang telah dilakukanBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pontianak, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak yaitu: “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” Visi ini memantapkan kota Pontianak sebagai Kota yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan keunikan daerah sebagai kota khatulistiwa dengan didukung oleh pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 20152019. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, maka menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan andalan dalam per pembangunan daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang bergerak dinamis. Berdasarkan uraian di atas, serta sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi 5 (lima) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2015-2019,


Bab IV - 1

maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah sebagai berikut : “Perencana Pembangunan Daerah Yang Andal Berbasis Teknologi Sistem Informasi” Penjelasan Visi : Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang dengan berbasiskan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya. Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Permerintah Kota Pontianak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan : dapat diartikan sebagai Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada datadata dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda secara kelembagaan harus andal dengan berbasiskan kepada teknologi informasi. Pengertian kata-kata dimaksud adalah sebagai berikut : Andal : mampu

melakukan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

rencana

pembangunan, serta dapat dipercaya dalam merumuskan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Teknologi Informasi : suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data pembangunan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan untuk pengambilan keputusan.


Bab IV - 2

Dalam kaitannya dengan Bappeda sebagai lembaga perencana yang andal, harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 1. Aspiratif : Dalam penyusunan perencanaan pembangunan makan keterlibatan para pemangku

kepentingan

(stakeholders)

secara

aktif

pada

setiap

tahapan

perencanaan pembangunan menjadi suatu keharusan. 2. Akuntabel : Setiap program / kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui website Bappeda Kota Pontianak 3. Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas 4. Antisipatif : Perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak bersifat statis). 5. Aplikatif : Produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga yang andal dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penjelasan Misi : Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari


Bab IV - 3

seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme Sumber Daya Aparatur. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel. 3. Membangun sistem informasi data berbasis web sistem dalam mendukung proses monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akurat. 4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang ideal.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tabel 4 di atas. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kota Pontianak tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD MISI 1

:

Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Tujuan

:

Prima dalam pelayanan administrasi, semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme Sumber Daya Aparatur

Sasaran

:

1.

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

2.

Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur

3.

Meningkatkan pengelolaan

perencanaan kerja, monitoring dan evaluasi,

keuangan dan asset secara tertib dan teratur. MISI 2

:

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara) secara demoktratis, partisipatif, transparan dan akuntabel

Tujuan

:

Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan sehingga dapat meningkatkan keterpaduan dan keselaratasan pelaksanaan


Bab IV - 4

perencanaan pembangunan bagi seluruh stakeholders Sasaran

:

1.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MISI-3

:

2.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi

3.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya

4.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan fisik dan prasarana

Membangun sistem informasi data berbasis web sistem untuk mendukung proses monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akurat.

Tujuan

:

Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui elektronik government

Sasaran

:

1.

Meningkatnya pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang secara efektif dan efisien

2.

Meningkatknya ketersediaan sistem informasi dan data-data pembangunan yang mutakhir dan mudah diakses

MISI-4

:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang ideal

Tujuan

:

Tersedianya data perencanaan pembangunan melalui pengkajian, penelitian dan perekayasaan sebagai bahan penyusunan kebijakan oleh Kepala Daerah

Sasaran

:

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui pengkajian, penelitian dan perekayasaan sehingga dapat diwujudkan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien

4.3. Strategi Dan Kebijakan Strategi dan kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan.


Bab IV - 5

Tabel 4.3.1 Strategi Dan Kebijakan SKPD Sasaran 1

:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 3. Meningkatkan pengelolaan

perencanaan kerja, monitoring dan

evaluasi, keuangan dan asset secara tertib dan teratur. Strategi

:

1. Optimalisasi Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 2. Menambah Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Penegakan Disiplin Aparatur 4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Pengembangan Data dan Informasi.

Kebijakan

1. Peningkatan kinerja organisasi 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai 3. Penguatan kapasitas aparatur 4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 5. Penerapan system pelatihan dan pengembagan SDM aparatur sesuai kebutuhan 6. Penerapan system penghargaan dan hukuman

Sasaran 2

:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan social budaya 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan fisik dan prasarana

Strategi

:

1. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Optimalisasi Perencanaan Sosial dan Budaya 4. Optimalisasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kebijakan

:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan. 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan ekonomi daerah. 3. Peningkatan kualitas perencanaan Sosial dan Budaya. 4. Peningkatan kualitas perencanaan fisik dan prasarana sesuai dinamika perkembangan kota

Sasaran 3

:

1. Meningkatnya pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana


Bab IV - 6

pembangunan daerah sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang secara efektif dan efisien 2. Meningkatknya

ketersediaan

sistem

informasi

dan

data-data

pembangunan yang mutakhir dan mudah diakses Strategi

:

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan Kualitas

Informasi Pembangunan

Berbasis

Sistem

Informasi Kebijakan

:

1. Pembinaan sistem monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan Pembinaan sistem monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan 2. Pengembangan Sistem Informasi Pembagunan berbasis Web Sistem.

Sasaran 4

:

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui pengkajian, penelitian dan perekayasaan sehingga dapat diwujudkan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien

Strategi

:

1. Pengkajian Dan Penelitian Terapan 2. Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan

Kebijakan 4

:

1. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai basis perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama bidang litbang baik secara internal maupun eksternal dan lintas sektoral.


Bab IV - 7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

P

ada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari analisis yang telah

dilakukan (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 dapat dilihat di halaman berikut.


Bab V - 1


Bab V - 2


Bab V - 3


Bab V - 4


Bab V - 5


Bab V - 6


Bab V - 7


Bab V - 8

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang dapat dilihat di halaman berikut.


Bab VI - 1


Bab VI - 2


Bab VI - 3


Bab VI - 4


Bab VI - 5

BAB VII PENUTUP

R

encana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Pontianak,

Oktober 2014

WALIKOTA PONTIANAK

SUTARMIDJI


Bab VII - 1

Eadon Pcrcnaaocn

Jl.

P*tbagaw

Dmruh (&APP€M) ,&eo Pmtdwte

5 futwa* fdp. o56t-79{;291

Fex.

Uabsibc: www. haVpcda- pondiem*taba.

go. id

zcirratddil,filb.

*56'-V3{tO15

RENSTRA. RENCANA STRATEGIS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun Lampiran

Recommend Documents