RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 - 2019

BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Bagian Pembangunan adalah salah satu Unit/ Bagian dari Sekretariat Daerah Kota Padang yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Perda Nomor. 15 Tahun 2008, yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan teknis, pemantauan, pembinaan Administrasi, Evaluasi serta Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dan bantuan pembangunan disamping itu Bagian Pembangunan juga memiliki sebagian tugas dari penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan Administrasi, terhadap seluruh Perangkat Daerah dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar semua Organisasi. Selain sebagai koordinasi Bagian Pembangunan juga mempunyai tugas membantu Sekda untuk mengevaluasi dan perumusan kebijakan dibidang Pembangunan juga sebagai unsur pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap per-Izinan Usaha Jasa Konnstruksi (IUJK) baik untuk penerbitan baru maupun perpanjangannya. Terkait pada UU No.22 tahun 1999 pasal 45 dan pasal 46 tentang Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan dipertegas pada PP No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah pasal 5 bahwa mengenai Pertanggungjawaban Akhir tahun Anggaran Kepala Daerah adalah merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut “Penilaian Kinerja” yang menyangkut masalah efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan “Tolak Ukur Rencana Strategis (Renstra)”. Untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan dan dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disepakati bersama DPRD sebagai tolak ukur penilaian pertanggung jawaban Kepala Daerah. Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengendalikan tertibnya administrasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dilingkungan Pemko Padang, Bagian Pembangunan perlu melakukan berbagai perobahan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada pelaksanaan yang taat azas, tepat waktu, efektif , efisien yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Renstra Bagian Pembangunan Setda Kota Padang 2014-2019

1

1.2. Landasan Hukum 1.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto undang undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3.

Undang Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembanguanan Nasional

4.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

12.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15);

13.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004 -2020 ;

14.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014;

15.

Peraturan Daerah Kota Padang No.4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2012 - 2030


2

1.3. Maksud dan Tujuan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan penyusunan Renstra adalah dalam rangka menyatukan cara pandang yang sama dalam menyikapi

kondisi daerah untuk pembangunan

kedepan dalam suatu komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mewakili masyarakat luas dan dunia usaha yang menjadi tolak ukur nantinya dalam pertanggung jawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran kepada DPRD. Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2014-2019 adalah sebagai upaya kedepan untuk : 1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang. 2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisiensi serta menjamin adanya substain ability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Padang.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan naskah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang 2014-2019 adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEMBANGUNAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Bagian Pembangunan 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Pembangunan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pembangunan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Renstra Bagian Pembangunan Setda Kota Padang 2014-2019

3

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumbar 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V

: RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

: INDIKATOR KINERJA

BAB VII

: PENUTUP


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEMBANGUNAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok: merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, evaluasi, monotoring serta pengendalian administrasi pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi: a.

Pengelolaan urusan administrasi pembangunan daerah

b.

Pengkoordinasikan dan pengumpulan bahan koordinasi tahunan pembangunan daerah

c.

Pengkoordinasikan dan pengendalian dan pembinaan administrasi pembangunan yang dibiayai dengan APBD dan dana pembangunan lainnya.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pembangunan terdiri atas 3 Sub Bagian yaitu: 1.

Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

2.

Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan

3.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, Tugas Pokoknya sebagai berikut: 1.

Sub Bagian Pembinaan Adminstrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanaakn pembinaan Administrasi

pembangunan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan

dengan unit kerja dan instansi terkait. 2.

Penjabaran tugas pokok Sub. Bagian Administrasi Pembangunan sebagimana dimaksud pada ayat 2 adalah; a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi pembangunan;

b.

Mengumpulkan, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan administrasi pembangunan.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang administrasi pembangunan.


5

d.

Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan

yang berkaitan dengan administrasi

Pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah e.

Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi.

f.

Membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan.

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan, Tugas Pokoknya sebagai berikut : 1.

Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksnaan pembangunan dan pengendalian.

2.

Penjabaran tugas Sub. Bagian Pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat 2 adalah : a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian pembangunan.

b.

Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan .

d.

Menginvetarisasi permasalahan –permasalahan. Pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah

e.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f.

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dan dana pembangunan Daerah lainya.

g.

Mengumpulkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

h.

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah.

i.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengendalian

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Tugas Pokoknya sebagai berikut : 1.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

2.

Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat

2

adalah; a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan.

b.

Mencari, mengumpulkan, mengimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan yang berhubungan evaluasi dan pelaporan.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan.

d.

Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pemabangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

e.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

f.

Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah

g.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD dan bantuan pembangunan Daerah lainnya.

h.

Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksnaan program pembangunan Daerah

Struktur Organisasi Kepala Bagian Pembangunan

Kasubag Pembinaan Administrasi Pembangunan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan


Kasubag Pengendalian dan Layanan Pengadaan

7

2.2. Sumber Daya Bagian Pembangunan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai berikut: a.

Tingkat Pendidikan Kualitas Sumber Daya Manusia PNS dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah pegawai pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

No 1.

b.

SKPD Bagian Pembangunan

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

-

-

4

2

12

2

Jumlah Pegawai dilihat dari golongan ruang

No 1.

Golongan Kepangkatan

SKPD Bagian Pembangunan

I

II

III

IV

-

6

13

1

Jumlah PNS

Jumla hPTT

Jumlah Pegawai Sukarela

20

-

-

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Pembangunan

No.

1

Jenis Kegiatan

Perkembangan

Perkembangan Dalam Jumlah 2012

2013

4 Kali

4 Kali

Jumlah Pelaksanaan Rapat

Keterangan

Pelaksanaan rapat 1 kali /triwulan

Koordinasi

Pembangunan


8

2

Perkembangan

365 buah

313 buah

Jumlah IUJK 3

Masa berlaku IUJK adalah 3 tahun

Perkembangan Jumlah Target dan Realisasi

Target :

Target :

nihil

nihil

penerimaan

Berdasarkan Surat Edaran Sekda tanggal 8 Februari 2011 Nomor : 47.188/ HUK – Pdg/2011, Perihal:

Retribusi IUJK

Realisasi :

Realisasi :

Penghentian Pemungutan Retribusi Berdasarkan UU No

nihil

nihil

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4

Pengadaan dan

jasa

lingkungan

barang 222 Lelang

239 Lelang

di Kota

Padang

Pada tahun 2013 lelang yang selesai 334 dan 5 lelang gagal karena tidak ada yang menawar dan pergeseran anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pembangunan Dengan adanya gedung Balaikota baru dengan fasilitas yang lengkap dapat menunjang pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan untuk membahas permasalahan SKPD secara bersama dan memikirkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Padang dalam mengakomodir keinginan dan pelayanan untuk warga Kota Padang. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Padang yang harus diselesaikan sesuai jadwal membutuhkan sarana prasarana yang memadai seperti tempat kerja yang mendukung, jaringan SDM personil yang berkualitas sehingga dibutuhkan pelatihan dan bintek peraturan terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa.


9

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Idetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini adalah kekurangan terhadap staf tenaga administrasi dan teknis yang kurang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan. dan beberapa personil Bagian Pembangunan diketahui ada yang mengalami kejenuhan karena sudah terlalu lama berada pada tugas yang sama, Untuk itu perlu diupayakan adanya penyegaran dan tambahan personil baru di Bagian Pembangunan dan diharapkan unit yang berkepentingan dapat membaca situasi dan kondisi ini.Dari ketersediaan sarana dan prasarana, secara umum sudah cukup baik namun kedepan diperlukan tambahan 1 (satu) unit kendaraan operasional untuk meningkatkan mobilitas pengendalian kelapangan keseluruh SKPD yang ada di Pemko Padang ini.

3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”. Dari visi tersebut terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan dan sasaran utama yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5 tahun mendatang, yaitu: 1.

Pendidikan, melalui pendidikan akan dapat diwujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar untuk pembangunan kota.

2.

Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota.

3.

Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan merupakan potensi kota yang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sector lain, baik pertanian, industry, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sector pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien.


10

4.

Religius, baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum.

5.

Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya budaya minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat.

Misi Jangka Menengah Kota Padang Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang akan dilakukan adalah: 1.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

2.

Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Barat.

3.

Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

4.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

5.

Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, berasahabat dan menghargai kearifan lokal.

6.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang, Bagian Pembangunan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-6 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota Sesuai dengan visi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang yaitu “ Menjadi penggerak dalam mewujudkan manajemen administrasi pelaksanaan pembangunan yang taat azas” dimana sasarannya adalah terealisasinya Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk keseluruhan program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota Padang pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik sehingga memberikan konstribusi positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) secara keseluruhan. Renstra Bagian Pembangunan Setda Kota Padang 2014-2019

11

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

ANALISA SWOT 1.

STRENGTH (Kekuatan) a.

Adanya dukukungan Perda terhadap Uraian Tugas Bagian Pembangunan.

b.

Struktur Organisasi telah baku.

c.

Prasarana kantor mencukupi.

d.

Kualitas SDM sudah dapat memenuhi tugas pokok Bagian Pembangunan.

e.

Adanya Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai acuan standar biaya dalam penetapan anggaran kegiatan.

2.

WEAKNESS (Kelemahan) a.

Sarana dan Prasarana mobilitas lapangan perlu dilengkapi.

b.

Kemampuan fungsional Staf sangat terbatas.untuk memenuhi tugas perbantuan.

c.

Dukungan dana rutin terbatas.

d.

Adanya kejenuhan (motivasi menurun) sebagian staf karena sudah terlalu lama berada pada bidang yang sama.

e. 3.

Masih kurangnya prasarana di LPSE

OPPORTUNITY (Peluang) a.

Adanya dukungan dari pimpinan yang lebih tinggi.

b.

Merupakan bagian dari Tim dalam menentukan perencanaan pembangunan.

c.

Adanya peraturan dari instansi lebih tinggi yang bersifat baku ( Undang-Undang, Keppres, Permendagri).

d.

Adanya Political Will dari Pemda meningkatkan kemampuan kelembagaan.

e.

Adanya persyaratan Setifikat Pengadaan Barang dan jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmet (PPK)

4.

THREAT (Ancaman) a.

Sering terjadinya perubahan kebijaksanaan Administrasi Pembangunan.

b.

Masih rendahnya kemampuan dari pelaksana proyek sebagai pengelola proyek.


12

c.

Kurangnya dukungan atasan Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) dalam pengelolaan proyek.

d.

Kurang terpadunya sistim perencanaan proyek dikaitkan dengan waktu dan kualitas.

e.

3.5. a.

Adanya tugas perbantuan yang diluarTupoksi

Penentuan Isu-isu Strategis Sesuai Visi Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 yaitu terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih, sejalan dengan itu Bagian Pembangunan Setda Kota Padang melalui fungsinya untuk melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah agar diperolehnya efisiensi, efektif, transparan terhadap barang dan jasa sesuai yang diharapkan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan peraturan yang berlaku Bagian Pembangunan Setda Kota Padang sebagai pengendali kegiatan-kegiatan pengadaan barang/ jasa. Dengan diberlakukannya PERPRES Nomor. 54 Tahun 2010.

b.

Terwujudnya pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan pembangunan

c.

Terwujudnya pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan

d.

Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan

e.

Penyusunan program dan laporan pembangunan

f.

Penyelenggaraan tata usaha Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan dan Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

g.

Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan setiap SKPD.

h.

Anggota ULP masih berupa Adhoc sehingga kurang optimalnya dalam proses pengadaan barang jasa.

i.

Adanya keterlambatan penyerahan pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD karena masih menggunakan proses manual sehingga diperlukan sistim online.


13

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Padang, warga Kota Padang sebagai bahagian dari masyarakat budaya Minangkabau secara bulat tetap memegang teguh kepada ungkapan yang melegenda “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Hal ini memberikan gambaran bahwa tata nilai yang sudah mengakar kuat dan melekat dalam kehidupan warga kota Padang sifat keterbukaan, tenggang rasa, ramah dan mempunyai jiwa bisnis yang baik sangat ditunjang oleh nuansa masyarakat yang relegius, yang berpegang teguh kepada ajaran agama, beriman dan bertagwa. Tata nilai ini perlu dibina dan ditumbuh kembangkan dalam budaya berorganisasi di lingkungan pemerintahan yang nantinya akan memberikan dukungan positif bagi Bagian Pembangunan dalam menetapkan Visi dan Misi kedepan.

4.1. Visi dan Misi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang VISI BAGIAN PEMBANGUNAN Menjadi Penggerak dalam Mewujudkan Manajemen Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Taat Azas.

MISI BAGIAN PEMBANGUNAN Untuk mendukung terwujudnya misi Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 20142019 khusus misi ke-6 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani”, maka Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, ditetapkan enam misi sebagai berikut : a.

Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD selaku pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pembangunan.

b.

Meningkatkan kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

c.

Memfasilitasi pelaksanaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (procurement unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

d.

Melaksanakan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa bagi pengguna dan penyedia barang/jasa.


14

e.

Meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik kepada pengguna dan penyedia barang/jasa.

f.

Meningkatkan kemampuan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja Bagian Pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang TUJUAN DAN SASARAN 1.

Tujuan Bagian Pembangunan a. Meningkatkan kemampuan profesional personil Bagian Pembangunan dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan transpran dalam kondisi yang kondusif. b. Meningkatkan kualitas sistim informasi pembangunan dalam upaya mepercepat pengolahan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah masalah pelaksanaan pembangunan. c. Tersedianya Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai acuan

kegiatan dan pedoman pada proses

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang. d. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. e. Tersedianya pelayanan procurement unit/Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). f. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. g. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

2.

Sasaran Bagian Pembangunan a. Terealisasinya keseluruhan program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota Padang pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik sehingga memberikan konstribusi positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) secara keseluruhan. b. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang baku, efektif, efisien dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah (Procurement Unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). d. Terselenggaranya

pengendalian,

monitoring

dan

evaluasi

program

dan

kegiatan

pembangunan Renstra Bagian Pembangunan Setda Kota Padang 2014-2019

15

e. Terwujudnya koordinasi antar SKPD yang sinkron dan terpadu. f. Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan di Kota Padang. g. Terlaksananya system pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN. Strategi dan kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut adalah ; 1.

Mengoptimalkan Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang

2.

Menyempurnakan mekanisme monitoring proyek pembangunan dan rapat koordinasi dengan pengelola kegiatan dengan efektif dan efisien.

3.

Mengoptimalisasikan

seluruh

personil

Bagian

Pembangunan

dengan

meningkankan

kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada Bagian Pembangunan. 4.

Mengoptimalkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai penyelenggara dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.


16

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Kerja Bagian Pembangunan tahun 2014 - 2019 Sesuai dengan tupoksi dan tuntutan keberadaan Bagian Pembangunan, maka program kerja yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2014 s/d 2019 adalah: 1.

Melakukan kajian, penerbitan, dan peningkatan sistim mekanisme manajemen pembangunan melalui kegiatan-kegiatan : a.

Menerbitkan Standar Biaya Penyusunan dokumen pelasanaan Anggaran.

b.

Melaksanakan pelalangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bagi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang sesuai dengan Kepres no.10 tahun 2010.

2.

c.

Melakukan pelatihan untuk Jasa Kontruksi di Kota Padang.

d.

Menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstuksi di Kota Padang.

Melakukan pengendalian administrasi pembangunan dengan melakukan kegiatan-kegiatan: a.

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi pengendalian administrasi pembangunan dan perkembangan pelaksanaan proyek di lapangan.

b.

Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

c.

Bersama instansi terkait membantu para pemimpin proyek untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi proyek.

d.

Membuatkan laporan hasil monitoring untuk bahan dalam rapat staf pemda setiap bulannya.

e.

Melakukan pelaporan pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat atas pelaksanaan program-program pembangunan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum dan alokasi khusus, serta bantuan luar negeri, sesuai dengan Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang ditetapkan.


17

3.

Melakukan Pembinaan Administrasi Pembangunan melalui kegiatan-kegiatan : a.

Melakukan koordinasi dan memproses penetapan para pemimpin proyek, bendaharawan proyek, panitia pelelangan proyek.

b.

Melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses penerbitan DPA seluruh proyek-proyek pembangunan di Kota Padang.

c.

Melakukan desiminasi proyek-proyek pembangunan yang diprogramkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 kepada para pengelola proyek.

4.

Membina kerjasama dengan pihak ketiga melalui kegiatan-kegiatan: a.

Meningkatkan

kemampuan

pihak

swasta

dalam

melaksanakan

proyek-proyek

pembangunan yang dibiayai dengan APBD setiap tahun sesuai dengan Kepres no.18 tahun 2000 b.

Merangsang investasi pihak swasta dalam peningkatan pembangunan infrastruktur daerah Kepres no. 7 tahun 1998.

5.

Melakukan tugas-tugas yang bersifat perbantuan, sesuai dengan tingkat keterlibatan Bagian Pembangunan dalam tugas administrasi dan pembangunan pemerintah daerah Kota Padang.

6.

Melakukan pembinaan terhadap staf Bagian Pembangunan dengan cara : a.

Melaksanakan pelatihan kantor sendiri dalam rangka peningkatan kemampuan dan kinerja staf Bagian Pembangunan.

b.

Melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian.

c.

Melaksanakan sarana/peralatan kerja Bagian Pembangunan.

5.2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembangunan pada tahun 2014 a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1.

Kegiatan Penyediaan Surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


18

8.

.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

9.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

10.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

11.

Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

12.

Penyediaan pelaksanaan pelayanan barang dan jasa /Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.

c.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

e.

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Evaluasi Standar Analisa Biaya (SAB) 2. Sensus Barang Daerah

f.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.

g.

Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE)

Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1.

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

2.

Evaluasi Kegiatan pembangunan

3.

Pelaporan kegiatan Pembangunan

4.

Operasional Penerbitan IUJK

5.

Pembinaan Jasa Konstruksi


19

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Bagian Pembangunan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-2019 adalah:

No

1

Indikator Kinerja

2

Kondisi Kinerja pada awal Periode

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

1.

Tersedianya buku panduan Standar Analisa Biaya

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

2.

Meningkatnya kelancaran pembangunan daerah

11 kali /tahun

11 kali /tahun

11 kali /tahun

11 kali /tahun

11 kali /tahun

11 kali /tahun

11 kali /tahun

50 peserta bintek

50 peserta bintek

50 peserta bintek

50 peserta bintek

50 peserta bintek

50 peserta bintek

50 peserta bintek

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

165 IUJK

330 IUJK

350 IUJK

370 IUJK

390 IUJK

410 IUJK

430 IUJK

1 Aplikasi dan 1 kali sosialisasi







70 lelang selesai untuk 60 SKPD

230 lelang untuk 60 SKPD






60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

60 SKPD

3.

Meningkatnya pemahaman SKPD terhadap pengadaan barang dan jasa

4.

Tersedianya Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

5.

Meningkatnya pelayanan penerbitan Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

6.

Tersedianya Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)

7.

Tersedianya layanan proses pengadaan barang dan jasa seluruh SKPD

8.

Tersedianya layanan pengadaan secara elektronik seluruh SKPD


20

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan RENSTRA Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan programprogram dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA SETDA ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang yaitu mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera Relijius dan Berbudaya. Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Padang,

Desember 2014

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

Basli, SE. MM NIP. 19590922 198603 1 005


21

Tabel T - IV. C. 28 RENCANA PROGRAM ,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikator BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTAPADANG Provinsi Sumatera Barat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kode

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

1.20

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani.

Tertibnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya Kegiatan Jasa surat Peningkatan penataan birokrasi menyurat

01.

5

6

7

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Unit Kerja SKPD Penanggungjawa b

20

Lokasi

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tertibnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.164.518.000

2.380.969.800

2.619.066.780

2.880.973.458

3.169.070.804

3.485.977.884

Kegiatan penyediaan jasa surat Lancarnya Kegiatan Jasa surat 01 menyurat menyurat

50%

100%

3.570.000

100%

3.927.000

100%

4.319.700

100%

4.751.670

100%

5.226.837

100%

1. Bagian 5.749.521 Pembangunan

Kota Padang

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jasa Internet 02 LPSE Kota Padang)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jasa Internet LPSE Kota Padang)

50%

100%

158.000.000

100%

173.800.000

100%

191.180.000

100%

210.298.000

100%

231.327.800

100%


Kota Padang

Peningkatan penataan birokrasi Jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan penyediaan jasa 09. perbaikan peralatan kerja

Jasa perbaikan peralatan kerja

50%

100%

12.100.000

100%

13.310.000

100%

14.641.000

100%

16.105.100

100%

17.715.610

100%


Kota Padang

Peningkatan penataan birokrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 10 Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

50%

100%

34.675.000

100%

38.142.500

100%

41.956.750

100%

46.152.425

100%

50.767.668

100%


Kota Padang

Penyedian barang cetakan dan Peningkatan penataan birokrasi Penggandaan

Kegiatan Penyedian barang 11 cetakan dan Penggandaan

Penyedian barang cetakan dan Penggandaan

50%

100%

41.792.000

100%

45.971.200

100%

50.568.320

100%

55.625.152

100%

61.187.667

100%


Kota Padang

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan Peningkatan penataan birokrasi bangunan kantor

Kegiatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

50%

100%

2.770.000

100%

3.047.000

100%

3.351.700

100%

3.686.870

100%

4.055.557

100%


Kota Padang

Tersedianya peralatan dan Peningkatan penataan birokrasi perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UndangPeningkatan penataan birokrasi undangan

Kegiatan penyediaan peralatan 13 dan perlengkapan kantor Kegiatan bahan bacaan dan peraturan per Undang15 undangan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undangundangan

50%

100%

189.858.000

100%

208.843.800

100%

229.728.180

100%

252.700.998

100%

277.971.098

100%


Kota Padang

50%

100%

7.500.000

100%

8.250.000

100%

9.075.000

100%

9.982.500

100%

10.980.750

100%


Kota Padang

Tersedianya makanan dan Peningkatan penataan birokrasi minuman

Kegiatan makanan dan 17 minuman

Tersedianya makanan dan minuman

50%

100%

21.000.000

100%

23.100.000

100%

25.410.000

100%

27.951.000

100%

30.746.100

100%


Kota Padang

Tersedianya koordinasi dan Peningkatan penataan birokrasi Konsultasi ke luar daerah

Kegiatan koordinasi dan 18 Konsultasi ke luar daerah

Tersedianya koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

50%

100%

584.558.000

100%

643.013.800

100%

707.315.180

100%

778.046.698

100%

855.851.368

100%


Kota Padang

Tersedianya alat kebersihan Peningkatan penataan birokrasi kantor

Kegiatan Penyediaan alat 20 kebersihan

Tersedianya alat kebersihan kantor

50%

100%

5.695.000

100%

6.264.500

100%

6.890.950

100%

7.580.045

100%

8.338.050

100%


Kota Padang

Peningkatan pelayanan LPSE

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jasa Internet LPSE Kota Padang)

1

2

3

4

Penunjang Unit Layanan Peningkatan penataan birokrasi Pengadaan (ULP)

5

Penunjang Unit Layanan 37 Pengadaan (ULP)

Meningkatnya Sarana dan Peningkatan penataan birokrasi Prasarana Kantor

02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

6

Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP)

7

8

50%

60 SKPD

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor

9

10

1.103.000.000

60 SKPD

211.650.000

11

1.213.300.000

12

60 SKPD

232.815.000

13

1.334.630.000

14

60 SKPD

256.096.500

15

1.468.093.000

16

60 SKPD

281.706.150

17

1.614.902.300

18

60 SKPD

309.876.765

19

20

21

1. Bagian 1.776.392.530 Pembangunan

Kota Padang


Kota Padang

Peningkatan penataan birokrasi Pengadaan mebeleur

10 Pengadaan mebeleur

Pengadaan mebeleur

50%

100%

27.000.000

100%

29.700.000

100%

32.670.000

100%

35.937.000

100%

39.530.700

100%


Kota Padang

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Peningkatan penataan birokrasi dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 24 dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

50%

100%

184.650.000

100%

203.115.000

100%

223.426.500

100%

245.769.150

100%

270.346.065

100%


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang

Meningkatnya Disiplin Peningkatan penataan birokrasi Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan penataan birokrasi untuk PNS

Meningkatnya Kapasitas Peningkatan penataan birokrasi Sumber Daya Aparatur

05.

Tersedianya Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan penataan birokrasi Pembangunan

06

Tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Peningkatan penataan birokrasi SKPD

Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Peningkatan penataan birokrasi (TEPPA)

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Peningkatan penataan birokrasi Informasi Kantor

Penunjang Pengendalian Peningkatan penataan birokrasi Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.500.000

50%

100%

9.500.000

10.450.000

100%

52.000.000

50%

100%

50%

50%

52.000.000

10.000.000

100%

57.200.000

100%

10.000.000

100%

10.450.000

11.495.000

57.200.000

11.000.000

100%

62.920.000

100%

11.000.000

100%

11.495.000

12.644.500

62.920.000

12.100.000

100%

69.212.000

100%

12.100.000

100%

12.644.500

13.908.950

69.212.000

13.310.000

100%

76.133.200

100%

13.310.000

100%

13.908.950

76.133.200

100%

14.641.000

100%

14.641.000

100%

Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

055

Evaluasi Standar Analisa Biaya

Tersedianya Evaluasi Standar Analisa Biaya

50%

100%

66.000.000

100%

72.600.000

100%

79.860.000

100%

87.846.000

100%

96.630.600

100%


Kota Padang

077

Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

50%

100%

85.630.000

100%

94.193.000

100%

103.612.300

100%

113.973.530

100%

125.370.883

100%


Kota Padang

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kantor


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang

17

23

Penunjang Layanan Pengadaan Secara Peningkatan penataan birokrasi Elektronik (LPSE)

Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Peningkatan penataan birokrasi Pembangunan Daerah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNS

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 01 SKPD

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Peningkatan penataan birokrasi Daerah

Tersedianya Evaluasi Peningkatan penataan birokrasi Standar Analisa Biaya

Pengadaan pakaian dinas 02 beserta perlengkapannya

Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan 16 Kegiatan Pembangunan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Peningkatan penataan birokrasi dan Keuangan

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Penunjang Layanan Pengadaan Secara 08 Elektronik (LPSE)

33

Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Pengendalian Pelaksanaan 01 Pembangunan

Penunjang Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

151.630.000

166.793.000

110.000.000

50%

60 SKPD

110.000.000

121.000.000

60 SKPD

567.000.000

50%

100%

308.000.000

183.472.300

121.000.000

133.100.000

60 SKPD

623.700.000

100%

338.800.000

201.819.530

133.100.000

146.410.000

60 SKPD

686.070.000

100%

372.680.000

222.001.483

146.410.000

161.051.000

60 SKPD

754.677.000

100%

409.948.000

161.051.000

60 SKPD

830.144.700

100%

450.942.800

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

165 IUJK

330 IUJK

50%

100%

110.000.000

100%

121.000.000

10

Penunjang Operasional Peningkatan penataan birokrasi Penerbitan IUJK

Penunjang Operasional 04 Operasional Penerbitan IUJK Penerbitan IUJK

Penunjang Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan penataan birokrasi Pembangunan

Evaluasi dan Pelaporan 06 Kegiatan Pembangunan

Penunjang Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 07 (SIMBANGDA)

Penunjang Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)

1 Aplikasi

1 Aplikasi

55.000.000

100%

Penunjang Pembinaan Jasa Konstruksi

0

50 Orang

50.000.000

50 Orang

Memudahkan percepatan pelaporan dari SKPD di lingkungan Kota Padang

Penunjang Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)

Penunjang Pembinaan Jasa Peningkatan penataan birokrasi Konstruksi

5 Pembinaan Jasa Konstruksi

T O T A L

44.000.000 350 IUJK

3.276.298.000

11

12

48.400.000 370 IUJK

13

14

15

18

19

21

20

430 IUJK


Kota Padang

100%

161.051.000

100%


Kota Padang

73.205.000

100%

80.525.500

100%


Kota Padang

66.550.000

50 Orang

73.205.000

50 Orang


Kota Padang

390 IUJK

100%

133.100.000

100%

146.410.000

60.500.000

100%

66.550.000

100%

55.000.000

50 Orang

60.500.000

50 Orang

3.964.320.580

17

64.420.400

53.240.000

3.603.927.800

16

58.564.000 410 IUJK

4.360.752.638

4.796.827.902

5.276.510.692

Padang,

Desember 2014

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

BASLI, SE. MM NIP. 19590922 198603 1 005

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN

Recommend Documents