RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORATT KOTA BANDUNG TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya.

Namun demikian, besar harapan

kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Bandung,

2014

INSPEKTUR KOTA BANDUNG

KOSWARA, SE.Ak., MM., CFrA Pembina Tingkat I NIP. 19620407 198302 1 002

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat

memberikan

pelayanan

yang

prima

kepada

seluruh

masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2013-2018. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2013 hingga tahun 2018, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan

dalam

bentuk

praktek-praktek

KKN,

melalui

penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program

peningkatan

pengawasan

dan

akuntabilitas

aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara

PAN

yang

bertujuan

menyempurnakan

dan

mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur

kelembagaan

independen,

dan

efektif,

prosedur

efisien,

pengawasan

transparan

dan

yang

terukur;

menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas

tenaga

pemeriksa;

mengembangkan

dan

meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah

(APFP)

dan

perbaikan

kualitas

informasi

hasil

pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala

atas

kinerja

dan

temuan

hasil

pengawasan

dan

meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Selain

itu

dengan

adanya

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional

Pengawas

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan

kinerjanya

melalui

peningkatan

kualitas

pengawasan. Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan

suatu

kegiatan

yang

telah

ditetapkan

sesuai

peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan

masyarakat

diharapkan

turut


berpartisipasi

dalam

Inspektorat Kota Bandung mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018

merupakan

pemenuhan

kebutuhan

aspek

perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Walikota Bandung terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun. Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung 2013-2018 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 2 (dua) Walikota Bandung terpilih yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah,

yang

mengamanatkan

harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kota Bandung. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 tahun 2013 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja Inspektorat Kota Bandung. Dalam hal ini Inpektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan daerah

urusan

apabila

dan

tidak

penyelenggaraan

sesuai

dengan

pemerintahan

peraturan

di

perundang-

undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sangat

perlu

dilakukan

guna

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Bandung selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi: 1. Perencanaan program pengawasan; Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian,

penilaian

tugas

pengawasan; dan 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

dengan

berpedoman

pada

kebijakan

pengawasan

Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan

efisiensi

anggaran

dan

efektifitas

dalam

penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi: 1. Pemeriksaan Reguler (Current Issues) Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusi pendidikan. 2. Pemeriksaan Non Reguler Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan tertentu, yang dimana pemeriksaan tertentu yaitu pemeriksaan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit prakontrak pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan persediaan barang. Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Kota Bandung dengan mengevaluasi dan memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Bandung mereviu Laporan Keuangan yang terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan reviu

laporan

keuangan

Pemerintah

Kota

Bandung.

Selain

mereviu laporan keuangan dilakukan juga evaluasi. Evaluasi yang dilakukan

adalah

evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA SKPD, evaluasi renstra SKPD. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Sebagai

badan

pengawas

selain

melakukan

reviu

laporan

keuangan dan evaluasi juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Walikota Bandung melalui pengaduan via SMS dan Twitter. Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Inspektorat

berkoordinasi

dan

berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat

provinsi

maupun

BPKP

Perwakilan

Jawa

Barat.

Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas

Urusan

Pemerintahan

Daerah

(P2UPD)

pada

Inspektorat Kota Bandung yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas

Pemerintahan

pada

Inspektorat

Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Inspektorat Kota Bandung telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan pengangkatan staff dan Kepala Seksi di Inspektorat melalui penyesuaian/inpassing sejumlah 41 orang, sesuai dengan pasal 30 ayat (1) dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 830/541/A.4/IJ tanggal 21 April 2011 perihal penetapan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan

Fungsional

Pejabat

Pengawas


Urusan

Pemerintah

Inspektorat Kota Bandung Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007

tentang

Inspektorat

Pedoman

Provinsi,

Teknis

Organisasi

Kabupaten/Kota

Bab

dan III

Tata

Kerja

pasal

18

menyebutkan apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka

Jabatan

Struktural

di

bawah

Inspektorat

Pembantu

dihapus. Berdasarkan pada ke 2 (dua) peraturan perundangan tersebut maka dilakukan penyesuaian dengan dihilangkannya jabatan Kepala Seksi dengan telah terbitnya Keputusan Walikota Bandung Nomor 700/Kep.697-BKD/2011 tanggal 14 September 2011 tentang penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya pada Inspektorat Kota Bandung, sehingga saat ini Inspektorat Kota Bandung memiliki jabatan fungsional auditor danjabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah

(P2UPD)

yang

diharapkan

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.


Inspektorat Kota Bandung 1.2

LANDASAN HUKUM Sebagai

institusi

formal,

keberadaan

dan

aktivitas

Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu: 1. Undang

-

Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Undang

-

Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Pedoman

Pemerintah

Nomor

Pembinaan

dan

79

Tahun

Pengawasan

2005

tentang

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Penyelenggaraan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

25

Tahun

2006,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

38

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang

Pedoman

Teknis

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007

tentang

Tata

Cara

Pengawasan

atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

Departemen

Dalam

Negeri

dan

Pemerintah

Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Reviu

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah; 27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditya; 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Tahun

2009

tentang

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung 30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 31. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Kerja Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung Tahun

2013-2018

melaksanakan

dimaksudkan

pengawasan

sebagai

pemerintahan

pedoman

dalam

daerah

guna

mewujudkan visi dan misi Walikota Bandung terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Inspektorat Kota Bandung adalah: 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani; 2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal. 3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandung setiap tahun. 4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018


SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Memuat

penjelasan

pembentukan

umum

Inspektorat

tentang Kota

dasar

Bandung,

hukum struktur

organisasi Inspektorat Kota Bandung, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Inspektorat Kota Bandung. 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Bandung Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki inspektorat Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia. 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bandung Bagian

ini

Inspektorat

menunjukkan Kota

Bandung

tingkat

capaian

berdasarkan

kinerja

sasaran/target

Renstra Inspektorat Kota Bandung periode sebelumnya. 2.4 Tantangan

dan

Peluang

Inspektorat Kota Bandung


Pengembangan

Pelayanan

Inspektorat Kota Bandung Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Bandung pada lima tahun mendatang. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Bandung Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bandung yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Bagian

ini

mengemukakan

penghambat pelayanan

ataupun SKPD

yang

apa

faktor-faktor

saja

faktor-faktor

pendorong

mempengaruhi

dari

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kota. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada

bagian

ini

dikemukakan

apa

saja

faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.


Inspektorat Kota Bandung 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada

bagian

ini

pelayanan

SKPD

pelayanan

SKPD.

direviu yang

kembali

faktor-faktor

mempengaruhi

Selanjutnya

dari

permasalahan

dikemukakan

metoda

penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD beserta penjelasannya. 4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya. 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi

dan

kebijakan

SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang. BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

INDIKATOR

DAN

PENDANAAN

INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja,

kelompok

indikatif). Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

sasaran,

dan

pendanaan

Inspektorat Kota Bandung BAB VI

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang

sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


Inspektorat Kota Bandung BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung. Dengan perubahan struktur organisasi Inspektorat tersebut akan menghapus jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu Wilayah. Sejalan dengan terbentuknya jabatan fungsional, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Inspektorat Kota Bandung merupakan unsur pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Bandung dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan

pengawasan

pelaksanaan

urusan

dan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara teknis dan administratif dengan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung sebelum direvisi, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi; 2. Sekretaris, membawahi: a.Sub Bagian Perencanaan; b.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c.Sub Bagian Administrasi dan Umum. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi: a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi: a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi: a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III; b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III. 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan: a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV; b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wil. IV. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota

Bab

III

pasal

18

menyebutkan

apabila

Jabatan

Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu dihapus. Kemudian diikuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Bandung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, yang mengubah struktur organisasai Inspektorat dengan menghapus jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu, sejalan dengan terbentuknya jabatan fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Dengan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung serta perubahan Inspektur Pembantu Wilayah IV menjadi Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang ditugaskan untuk melakukan hal-hal penugasan yang bersifat kekhususan. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan

korektif

atas

penyimpangan

yang

dilakukan

terhadap

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sesuai dengan visi Walikota Bandung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018 yaitu “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu : Misi Pertama: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.Bermakna untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga KotaBandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang

baik (Good Governance) dan pemerintahan yang

bersih (Clean Government). Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan

keluarga,

Kesejahteraan

Sosial

menurunnya (PMKS),

jumlah

tingginya

Penyandang peran

Masalah

pemuda

dalam

pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Sumber

Daya

Manusia

Inspektorat

Kota

Bandung

yang

menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada

kategori

golongan

yang

terdiri

dari

pejabat

struktural,

fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada tabel 2.1. berikut:


Inspektorat Kota Bandung 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Tabel 2.1 BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL /PEMERIKSA DAN PELAKSANA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG NO 1 I

ESELON/JENJANG/PELAKSANA 2 PEJABAT STRUKTURAL 1. ESELON I 2. ESELON II 3. ESELON III 4 ESELON IV

SUB JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR II ( PFA ) 1. AUDITOR UTAMA 2. AUDITOR MADYA 3. AUDITOR MUDA 4. AUDITOR PERTAMA 5. AUDITOR PENYELIA 6. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 7. AUDITOR PELAKSANA SUB JUMLAH PEJABAT PENGAWAS URUSAN III PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) 1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

GOLONGAN I II III a b c d a b c d a b c 3 4 5

d

1 1

1 1 1 1

1

1 1 2 3 3 1

4 1 1 6 4

a

IV b c 6

d

JML KET 7

1 1 4 3 4 5

1 5 4 10

2

2 5 2 2 1 4 16

2 11 6 1

22

8

Inspektorat Kota Bandung 2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA 3. PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA SUB JUMLAH IV PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR ( PFA ) YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DARI UNIT KERJA LAIN 1. AUDITOR UTAMA 2. AUDITOR MADYA 3. AUDITOR MUDA 4. AUDITOR PERTAMA 5. AUDITOR PENYELIA 6. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 7. AUDITOR PELAKSANA SUB JUMLAH VII STAF ADMINISTRASI DAN UMUM 1. DOKTOR 2. MAGISTER 3. SARJANA 4. DIPLOMA IV 5. DIPLOMA III 6. DIPLOMA I 7. SLTA/SMK 8. SLTP 9. SD SUB JUMLAH TOTAL JUMLAH Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

5

9

14

4 3 4 3 5

7 13

11 6 1

43

0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 2

2

1

1

3

1

2 1

2

4 5

1 8

1

1 2 0 15 84


Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Bandung Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025

dan

Jangka

Menengah

Tahun

2012-2014.

Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama

adalah

menjabarkan

dan

melaksanakan

Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan

laporan

sekurang-kurangnya

pencapaian

setiap

3

pelaksanaan

(tiga)

bulan

aksi

sekali

PPK

kepada

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri

dan

Kementerian/Badan

yang

membidangi

urusan

perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah

Kota

Bandung

pada

melaksanakan kegiatan yaitu Pertama,

tahun

2013

telah

menyusun 7 (tujuh)

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013, terdiri dari: 1. Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi pemerintah daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP; 2. Pelimpahan

kewenangan

penerbitan

perizinan

perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;


dan

non

Inspektorat Kota Bandung 3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP; 4. Penyediaan

sarana

dan

mekanisme

penyelenggaraan

penanganan pengaduan layanan PTSP; 5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah; 6. Publikasi

dokumen

rencana

pembangunan

daerah

dan

rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; 7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Kedua,

membentuk

tim

koordinasi

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari

dikoordinasikan

oleh

Asisten

Sekretaris

Daerah

Bidang Pemerintahan. Penataan

dan

Peningkatan

Efektivitas

Kelembagaan

Inspektorat Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Provinsi,

Kabupaten/Kota

Bab

III

pasal

18

menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka

Jabatan

Struktural

di

bawah

Inspektorat

Pembantu

dihapus. Kemudian diikuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Bandung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor

25

Tahun

2012

tentang

perubahan

atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung, yang

mengubah

struktur

organisasai

Inspektorat

dengan

menghapus jabatan structural di bawah Inspektur Pembantu, Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung sejalan dengan terbentuknya jabatan fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Dengan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542

Tahun 2013, tentang rincian tugas pokok, fungsi dan

wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pengawasan

pelaksanaan

urusan

dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung seharusnya dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu: a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri; b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka

Kredit

bagi

Auditor

dan

Pejabat

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Bandung.


Inspektorat Kota Bandung Peningkatan Anggaran Inspektorat Kota Bandung Sebagai SKPD Khusus Berikut

upaya

yang

dilakukan

Inspektorat,

dalam

rangka

meningkatkan anggaran Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD Khusus: a) Peningkatan

Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat

Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

Daerah

(P2UPD)

di

lingkungan

Inspektorat Kota Bandung melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS; b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan; c) Peningkatan

alokasi

biaya

bagi

profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan; d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah; e) Peningkatan

alokasi

biaya

untuk

penataan

dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP); f)

Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

g) Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); h) Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas; i)

Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil baik Internal maupun eksternal;


Pengawasan

Inspektorat Kota Bandung Kontribusi

terhadap

pelaksanaan

revitalisasi

tindak

lanjut

percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Bandung meliputi upaya-upaya sebagai berikut. a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Memfasilitasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

yang

meliputi: - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang; - Hambatan dalam pelayanan publik; - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai. Membangun

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP)

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung : a) Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kota Bandung maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalaui Road to WTP dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2015 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan penandatangan komitmen oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; c) Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009; d) Membangun

sistem

pengawasan

yang

transparan

dan

akuntabel melalui peningktan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam : Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung a. Pengawasan Reguler; b. Pemeriksaan khusus; c. Pemeriksaan Tertentu; d. Penangaanan Pengaduan Masyarakat; e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal. e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah

Daerah

(P2UPD)

dan

auditor

melalui

pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi : I N S P E K T O R A T j)

= = = = = = = = = = =

I N T E G R I T A S N O R M A T I F S O L U S I P R O F E S I O N A L E F E K T I F dan E F I S I EN K O N S I S T E N T U N T A S O B Y E K T I F R E S P O N S I F A N T I S I P A T I F T E R P E R C A Y A

Meningkatkan penunjang

perangkat

pelaksanaan

pendukung pengawasan,

teknologi

informasi

sarana

mobilitas

pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif. k) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:  Tunjangan kelangkaan profesi;  Satuan biaya khusus bagi pengawasan;  Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;  Penanganan pengaduan;  Pemeriksaan

dengan

tujuan

Permintaan maupun current issues.


tertentu

atau

atas

Inspektorat Kota Bandung BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan

pengawasan

pelaksanaan

urusan

dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Inspektorat menyelenggarakan

Kota

Bandung

pengawasan

sebagai

lembaga

yang

urusan

dan

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan

tata

kelola

Governance)

maupun

pemerintahan

pemerintahan

yang

yang

baik

bersih

(Good (Clean

Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state). Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut: 

Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;



SKPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;

Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 

Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);



SKPD masih ewuh pakewuh, tidak concern terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;



Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;



Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;



Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);



Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;



Peningkatan

kapasitas

SDM

(auditor

&

P2UPD)

tidak

sepenuhnya controllable bagi inspektorat; 

Sistem

penyelenggaraan

pemeriksaan

belum

seragam

(dibutuhkan semacam audit program yang konsisten); 

Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;



Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;



Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;



Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;



Peraturan Walikota yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;



Kesenjangan

antara

perencanaan

dan

pelaksanaan

pemeriksaan; 

Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;



Dalam penyelenggaran tugas inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;



Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;



Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.



Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Visi dan Misi Inspektorat Kota Bandung merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Bandung terpilih periode 2013-2018. Dalam

rangka

mewujudkan

Visi

dan

Misi

Walikota

Bandung, Inspektorat Kota Bandung yang berada dalam Misi ke 2 Walikota Bandung terpilih yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan; 2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal; 3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel; 4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah; 5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal. Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah : Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM): a. Masih

Kurangnya

Sertifikasi

yang

berkaitan

dengan

kompetensi Bidang Pengawasan; b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan; c. Masih

kurangnya

Bimbingan

Teknis

maupun

diklat

kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). 2. SARANA PRASARANA: a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan; b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan; c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif. 3. ANGGARAN: Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD

Kota

Bandung

sesuai

kebutuhan

sesuai

dengan

kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan 1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri; 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA); 3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi: a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI; c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis; d. Perumusan

regulasi

kebijakan

Sistem

Pengendalian

Internal; e. Membangun

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP). 4. Merumuskan

Ratio

kebutuhan

SDM

pemeriksa

melalui

Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan; 5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat

Fungsional

Auditor

dan

Pejabat

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); 6. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan dan aset Pemerintah Kota Bandung; 7. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Bandung; 8. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018. Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018


Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah: 1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2013-2018; 2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2013-2018; 3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta

Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

1

Tahun

Pemantauan,

2013

Evaluasi

tentang

dan

Tata

Pelaporan

Cara

Koordinasi,

Strategis

Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan: 1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum; Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 3. Belum

optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD; 4. Belum

optimalnya

implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kota Bandung; 5. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Bandung atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Bandung.


Inspektorat Kota Bandung BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok

dan fungsi

Inspektorat Kota Bandung dan mengimplementasikan visi dan misi WaliKota

Bandung

sebagaimana

tercermin

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Untuk mewujudkan visi yersebut Inspektorat Kota Bandung membutuhkan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota Bandung. Visi dan misi Inspektorat Kota Bandung pada dasarnya adalah apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan diimplementasikan ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Inspektorat Kota Bandung tahun 2013-2018. Visi Inspektorat Kota Bandung adalah: “Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik” Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kota

Bandung

dengan

terwujudnya

tata

kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meliputi

aspek

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

bersih,

akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota

Bandung

harus

berdampak

pada

terwujudnya

pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek tersebut. Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018

tata

kelola

Inspektorat Kota Bandung Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah: 1.

Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kota Bandung dapat

dirasakan

oleh

masyarakat

berupa

penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan.

Hasil-hasil

pengawasan

internal

harus

dapat

memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi

Instansi

Pemerintah

(assurance

activities);

dapat

memberi peringatan dini (early warning system) dan efektivitas manajemen Instansi

risiko

dalam

Pemerintah

penyelenggaraan

(anti

corruption

tugas

dan

fungsi

activities);

dan

dapat

memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). 2.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka Inspektorat Kota Bandung menegaskan misinya sebagai berikut. 1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor maupun Pejabat Pengawas

Urusan

Pemerintahan

daerah

(P2UPD)

dapat

memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Bandung. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai program

dan

pengawasan

kegiatan

internal

untuk

meningkatkan

sebagaimana

dimaksud

efektivitas dalam

misi

pertama ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan internal

sekurang-kurangnya

meliputi

aspek

pengorganisasian, dan pelaksanaan pemeriksaan. Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018

perencanaan,

Inspektorat Kota Bandung 2. Meningkatkan

profesionalisme

aparat

pengawas

intern

pemerintah Profesionalisme pelaksanaan

adalah

sesuatu

sewajarnya

terdapat

profesional.

kemampuan, dan

pada

atau

Profesionalisme

berhubungan

dengan

lain-lain

cara

sebagaimana

yang

dilakukan

dalam

“profesi”

kemahiran, oleh

seorang

pengawasan

internal

auditor

maupun

Pejabat

Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang harus memenuhi

standar

menjalankan

kompetensi

tugasnya.

dan

Dengan

independensi demikian,

dalam

efektivitas

pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. 4.2

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Bandung

pada

dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasingmasing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Bandung merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja; 3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan

Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 4. Menjadikan

pengawasan

internal

sebagai

katalis

dan

peran

konsultatif. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama

periode

perencanaan,

maka

Inspektorat

Kota

Bandung

merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut: 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan sasaran : Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi, dengan indikator kinerjanya:  Persentase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang, dengan indikator kinerjanya:  Persentase

SKPD

yang

telah

menerapkan

SPIP

pada

level

berkembang. 2) Mewujudkan akuntabilitas kinerja, dengan sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Bandung, dengan indikator kinerjanya :  Skor

hasil

Evaluasi

Pendayaagunan

LAKIP

Aparatur

Inspektorat

Negara

dan

oleh

Kementerian

Reformasi

Birokrasi

Republik Indonesia;  Tertib

administrasi

barang/aset

daerah

di

Inspektorat

Kota Bandung. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan indiktor kinerjanya :  Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B. Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangundangan, dengan indiktor kinerjanya :  Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.


Inspektorat Kota Bandung 3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran : Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik,

dengan

indikator

kinerjanya:  Persentase

aduan

masyarakat

ditindaklanjuti dibandingkan

atas

layanan

publik

yang

yang diterima Inspektorat setiap

tahun. 4) Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance, dengan sasaran : Meningkatnya

aparat

mendapatkan

sertifikat

pengawasan mengikuti

intern

pemerintah

pendidikan

dan

yang latihan

pengembangan profesi, dengan indikator kinerjanya :  Persentase mendapatkan

aparat

pengawasan

sertifikat

intern

mengikuti

pemerintah

pendidikan

dan

yang latihan

pengembangan profesi. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran; beserta targettargetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.


Inspektorat Kota Bandung Tabel Hubungan visi, Misi, Tujuan, dan Target Sasaran Visi: Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik MISI

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

Kondisi Awal

Misi 1: Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Menurunnya jumlah SKPD Persentase 31% dengan temuan SKPD yang pemeriksaan kasus tindak mendapat pidana korupsi temuan tindak pidana korupsi yang material. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang

Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.

2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Meningkatnya Skor hasil akuntabilitas kinerja Evaluasi LAKIP Inspektorat Kota Bandung Inspektorat oleh Kementerian Pendayaagunan Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke1 2 3 4 5

Kondisi Akhir

26%

23%

20%

16%

13%

13%

20%

33%

50%

65%

80%

100%

100%

C

CC

CC

B

B

A

A

Inspektorat Kota Bandung Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tertib administrasi barang/aset daerah di Inspektorat Kota Bandung

100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Persentasi SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B

18%

Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti

100%


100%

100%

100%

100%

26.23% 44.26% 70.49% 91.80%

18%

34%

50%

66%

100%

100%

100%

100%

72%

96.83%

Inspektorat Kota Bandung 3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima Meningkatnya kualitas Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% pelayanan publik aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun Misi 2: Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah 1. Menjadikan aparat pengawas intern pemerintah yang dapat perperan sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance Meningkatnya Aparat Persentase 60 APIP 20% 40% 60% 80% 100% Seluruh APIP Pengawas Intern Aparat sudah Pemerintah yang Pengawas mendapatkan mendapatkan Sertifikat Intern sertifikat mengikuti pendidikan dan Pemerintah latihan pengembangan yang profesi mendapatkan Sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi



STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opurtunities (Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi: 1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko; 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan 3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah: 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD; 4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota; 5. Peningkatan

kualitas

AKIP

dalam

evaluasi

internal

LAKIP

Pemerintah Kota; 6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 8. Pengawasan atas kinerja SKPD; 9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko; 12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer; Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung 13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis; 15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; 16. Pemberian

fasilitas

bagi

pelaksanaan

pengawasan

operasional

terhadap kegiatan SKPD dan 17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat.



Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan Sasaran Mewujudkan pemerintahan Menurunnya jumlah yang bersih dan bebas KKN SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi

Strategi

Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko

Meningkatnya SKPD yang telah Rencana Strategis 2013-2018

Kebijakan 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota; 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 5. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 6. Pengawasan atas kinerja SKPD; 7. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 8. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 9. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko 1. Penerapan dengan pengembangan SPIP oleh SKPD;


mengimplementasikan SPIP pada level berkembang

Mewujudkan akuntabilitas Menurunnya temuan kinerja pemeriksaan kinerja SKPD yang dibawah target Mewujudkan pelayanan Menurunnya jumlah publik yang prima pengaduan masyarakat atas layanan publik kepada Inspektorat

Menjadikan pengawasan Meningkatnya internal sebagai katalis dan tindaklanjut hasil peran konsultatif pemeriksaan Meningkatnya tindaklanjut saran/hasil review

Rencana Strategis 2013-2018

2. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan LK Pemerintah Kota 1. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer; 2. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Peningkatan kualitas SAP; pelaksanaan 3. Pemeriksaan terhadap kualitas pemeriksaan pelayanan publik yang strategis; 4. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;

Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah

1. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan 2. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat

Inspektorat Kota Bandung BAB V PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2013-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Bandung dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung

yang

dikoordinasikan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Bandung dalam lima tahun mendatang. Rinciap program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandunmg 2013-2018


Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandunmg 2013-2018

Inspektorat Kota Bandung BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai

atau

melihat

tingkatan

kinerja

baik

dalam

tahap

perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban

pemerintah

dalam

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Pada akuntabilitas

sektor

publik

kinerja

seperti

menghadapi

entitas

pemerintah

masalah

berupa

sistem sulitnya

mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik

tersebut

timbul

karena

sektor

publik

memiliki

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Inspektorat Kota Bandung Daerah Kota Bandung 2013-2018, misi nomor 2 ( dua) yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani” dengan tujuan “ Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan kota yang efektif” dengan sasaran “Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah” maka Inspektorat Kota Bandung mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Inspektorat Kota Bandung Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD No.

Indikator

1.

Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi

2.

Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang

Rencana Strategis 2013-2018

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Awal Akhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Periode Periode 1 2 3 4 5 RPJMD RPJMD 31% 26% 23% 20% 16% 13% 13%

20%

33%

50%

65%

80%

100%

100%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA BANDUNG

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

4 1 20 1 20 07 06

6 5 Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 1 20 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah kegiatan penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 20 1 20 07 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Tingkat tercapainya pembinaan yang Internal dan Pengendalian Pelaksanaan dilakukan terhadap objek pemeriksaan Kebijakan KDH

1 20 1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala

Pengawasan 1. Jumlah Objek Pemeriksaan yang diaudit secara Reguler 2. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Audit tertentu yang dilaksanakan 3. Jumlah SKPD yang di Stock Opname dan Kas Opname

1 20 1 20 07 20 02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda

1 20 1 20 07 20 03 Kegiatan Pengendalian Manajemen 1. Terlaksananya Kegiatan SPIP 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan AD-PPK 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi 1 20 1 20 07 20 05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Jumlah Obyek Pemeriksaan yang memiliki Pengawasan temuan 1 20 1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

1 20 1 20 07 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengawsan yang dilaksanakan

1 20 1 20 07 20 08 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil 1. Jumlah Entitas Pelaporan yang direviu Pengawasan 2. Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP 3. Jumlah Lakip yang disusun 4. Jumlah Objek Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Tertentu dan Pemeriksaan Inspektorat Prov. Jawa Barat 5. Jumlah Kegiatan Pendidikan di Kantor Sendiri

Penyelesaian

Target

Rp.

7 N/A

8 N/A

9

N/A

N/A

100%

100%

Target

Tahun-3 Rp.

Target

Tahun-4 Rp.

Target

Rp.

Target

11 500.000.000

12 100%

13 500.000.000

14 100%

15 500.000.000

16 100%

17 500.000.000

18 100%

0

8 Kegiatan

500.000.000

8 Kegiatan

500.000.000

8 Kegiatan

500.000.000

8 Kegiatan

500.000.000

8 Kegiatan

8.387.230.000

100%

100%

100%

100%

2. 20 Kegiatan

2. 12 Kegiatan

2. 12 Kegiatan

3. 61 SKPD

3. 61 SKPD

3. 61 SKPD

3. 61 SKPD

3. 61 SKPD

1. 1 Tahun 2. 1 Tahun

1 Tahun

3. 1 Tahun

120 Objek Pemeriksaan


20 Laporan

473.950.000 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun

100%

100%

987.450.000

100%

5 Kegiatan

171.180.000

5 Kegiatan

62 Entitas Pelaporan

1. 62 Entitas Pelaporan

1.175.400.000 1. 62 Entitas Pelaporan

20 Laporan

650.000.000 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun

3. 1 Tahun 51.775.000 120 Objek Pemeriksaan

5 Kegiatan

61 SKPD

116.000.000

7.986.000.000 1. 66 Objek Pemeriksaan

16.244.487.525

2. 12 Kegiatan

86.000.000


15.207.497.750

2. 12 Kegiatan

1 Tahun 1 Tahun


13.666.252.500

1. 66 Objek Pemeriksaan

20 Laporan

Target

10 100%

12 Kegiatan

20 Laporan

Rp.

0


61 SKPD

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

127.600.000

750.000.000 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun

3. 1 Tahun 56.952.500 120 Objek Pemeriksaan 1.591.250.000

100%

461.165.000

5 Kegiatan


20 Laporan


140.360.000

850.000.000 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun


100%

475.165.000

5 Kegiatan


20 Laporan

17.508.149.778

9.663.060.000 1. 66 Objek Pemeriksaan 2. 12 Kegiatan 3. 61 SKPD 154.396.000

1.650.050.000

100%

475.280.000

5 Kegiatan


20 Laporan

950.000.000 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun

3. 1 Tahun 68.912.525 120 Objek Pemeriksaan

100%


100%

490.165.000

5 Kegiatan


2. 61 SKPD

2. 61 SKPD

2. 61 SKPD

2. 61 SKPD

2. 61 SKPD

2. 61 SKPD

3. 1 Lakip

3. 1 Lakip

3. 1 Lakip

3. 1 Lakip

3. 1 Lakip

3. 1 Lakip

120 Obrik

4. 120 Obrik

4. 120 Obrik

4. 120 Obrik

4. 120 Obrik

4. 120 Obrik

4. 120 Obrik

2 Kegiatan

1 Lakip

5. 1 Kegiatan

5. 1 Kegiatan

5. 1 Kegiatan

5. 1 Kegiatan

5. 1 Kegiatan

5. 1 Kegiatan

6. 0

6. 61 SKPD

6. 61 SKPD

6. 61 SKPD

6. 61 SKPD

6. 61 SKPD

7. Jumlah Unit Kerja yang dievaluasi RKA

0

7. 0

7. 71 Unit Kerja

7. 71 Unit Kerja

7. 71 Unit Kerja

7. 71 Unit Kerja

7. 71 Unit Kerja

8. Jumlah SKPD yang dievalusi Renstra

0

8. 0

8. 0

8. 61 SKPD

8. 0

8. 0

Reformasi 1. Terlaksananya Kegiatan PMPRB

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tahun-2

0

2. Dokumen Evaluasi Jabatan pada Inspektorat Kota Bandung 1 20 1 20 07 21

Tahun-1

6. Jumlah SKPD yang dimonitoring Laporan Keuangan Semesteran

1 20 1 20 07 20 09 Monitoring, evaluasi, pengendalian Jumlah SKPD yang dievaulasi AKIP terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan SKPD 1 20 1 20 07 20 10 Kegiatan Birokrasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)

Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP

N/A

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

N/A

469.025.000

100%

0

61 SKPD

1.169.025.000

100%

100% 745.300.000

100%

281.400.000

61 SKPD

1.269.025.000

100%

100% 1.130.000.000

100%

291.400.000

1.369.025.000

100%

100% 1.290.000.000

100%

8. 0 61 SKPD

301.400.000

61 SKPD

1.469.025.000

100%

100% 1.450.000.000

100%

100% 1.605.000.000

100%

1 20 1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal

1 Tahun

1 Tahun

578.300.000

1 Tahun

1.000.000.000

1 Tahun

1.100.000.000

1 Tahun

1.200.000.000

1 Tahun

1.300.000.000

1 Tahun

1 20 1 20 07 21 03 Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kota Bandung

1 Tahun

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

250.000.000

1 Tahun

30.000.000

2 Kegiatan

40.000.000

2 Kegiatan

50.000.000

2 Kegiatan

1 20 1 20 07 21 04 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Terlaksananya Penyusunan Daftar Usulan Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 1 20 1 20 07 22

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan

2 Kegiatan 100%

2 Kegiatan 100%

2 Kegiatan

110.600.000 100%

Terlaksananya Penyusunan PKPT

1 20 1 20 07 23

Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal

0%

1 20 1 20 07 23 02 Penyusunan sistem informasi hasil pemeriksaan

Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaan yang disusun

N/A

N/A

0

N/A

1 20 1 20 07 23 03 Pemeliharaan sistem informasi hasil pemeriksaan

Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaan yang dipelihara

N/A

N/A

0

3 Sistem

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

1 Dokumen 100%

100%

110.600.000

300.000.000 100%

1 20 1 20 07 22 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Dokumen

117.000.000

1 Dokumen

0 100%

100%

300.000.000

350.000.000 100%

1 Dokumen

75.000.000 100% 0

3 Sistem 100%

1 Dokumen

100.000.000 100% N/A

75.000.000

350.000.000

450.000.000 100%

0

3 Sistem 100%

1 Dokumen

125.000.000 100% N/A

100.000.000

450.000.000

55.000.000 40 Orang 550.000.000 100%

550.000.000

0

1 Sistem

200.000.000

125.000.000

4 Sistem

200.000.000

100%

1 Dokumen

400.000.000 100% 1 Sistem 4 Sistem 100%

1 20 1 20 07 01

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

N/A

N/A

100%

100%

0 701.420.000

22 Kasus 100%

30.000.000 986.239.095

24 Kasus 100%

33.000.000 1.076.895.105

26 Kasus 100%

36.300.000 1.174.616.715

27 Kasus 100%

39.930.000 1.280.110.487

27 Kasus 100%

1 20 1 20 07 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Pengiriman Surat

1 Tahun

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.900.000

1 Tahun

10.890.000

1 Tahun

11.979.000

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Sarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

12 Bulan

109.800.000

12 Bulan

120.000.000

12 Bulan

132.000.000

12 Bulan

145.200.000

12 Bulan

159.720.000

12 Bulan

1 20 1 20 07 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 20 1 20 07 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Penunjang Kerja Terpenuhinya Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional

1 Tahun

1 Tahun

30.600.000

1 Tahun

40.600.000

1 Tahun

50.600.000

1 Tahun

60.600.000

1 Tahun

70.600.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

29.079.000

1 Tahun

39.079.000

1 Tahun

49.079.000

1 Tahun

59.079.000

1 Tahun

69.079.000

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor seharihari

12 Bulan

12 Bulan

73.320.000

12 Bulan

77.040.000

12 Bulan

84.744.000

12 Bulan

93.218.400

12 Bulan

102.540.240

12 Bulan

1 20 1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor

1 Tahun

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

33.650.000

1 Tahun

37.015.000

1 Tahun

40.716.500

1 Tahun

44.788.150

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

1 Tahun

1 Tahun

61.050.000

1 Tahun

67.155.000

1 Tahun

73.870.500

1 Tahun

81.257.550

1 Tahun

89.383.305

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan

1 Tahun

1 Tahun

50.900.000

1 Tahun

56.455.000

1 Tahun

62.100.500

1 Tahun

68.310.550

1 Tahun

75.141.605

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.500.000

1 Tahun

14.850.000

1 Tahun

16.335.000

1 Tahun

17.968.500

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 Tahun

1 Tahun

60.000.000

1 Tahun

67.000.000

1 Tahun

73.700.000

1 Tahun

81.070.000

1 Tahun

89.177.000

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Makanan dan Minuman

1 Tahun

1 Tahun

85.171.000

1 Tahun

93.660.095

1 Tahun

103.026.105

1 Tahun

113.328.715

1 Tahun

124.661.587

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 Tahun

1 Tahun

151.500.000

1 Tahun

169.100.000

1 Tahun

186.010.000

1 Tahun

204.611.000

1 Tahun

225.072.100

1 Tahun

1 20 1 20 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

N/A

0

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

200.000.000

1 Tahun

1 20 1 20 07 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

N/A

Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

1 20 1 20 07 02 5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

N/A

N/A

1 20 1 20 07 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

1 20 1 20 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya Peralatan Penunjang gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

100.400.000

1 20 1 20 07 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Terpenuhinya Meubelair Penunjang Kerja

1 Tahun

1 Tahun

32.600.000

1 20 1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya Bahan dan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 20 1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

1 20 1 20 07 03

Tingkat pencapaian disiplin aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1 20 07 03 03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Karyawan/ti

1 20 1 20 07 03 07 Pembangunan sistem pengukuran kinerja Jumlah sistem pengukuran kinerja aparatur aparatur yang dibangun JUMLAH

729.000.000

100%

0

1 Unit

1.448.400.000 100%

2.003.400.000 100%

2.508.400.000 100%

3.008.400.000 100%

1 Unit

200.000.000

1 Unit

200.000.000

1 Unit

200.000.000

1 Unit

5.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

1 Tahun

250.400.000

1 Tahun

400.400.000

1 Tahun

550.400.000

1 Tahun

700.400.000

1 Tahun

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

300.000.000

1 Tahun

400.000.000

1 Tahun

500.000.000

1 Tahun

101.400.000

1 Tahun

201.400.000

1 Tahun

301.400.000

1 Tahun

401.400.000

1 Tahun

501.400.000

1 Tahun

12 Bulan

491.600.000

12 Bulan

641.600.000

12 Bulan

791.600.000

12 Bulan

941.600.000

12 Bulan

1.091.600.000

12 Bulan

100%

100%

26.450.000

100%

90 Pakaian

90 Pakaian

26.450.000

180 Pakaian

N/A

N/A

0 10.700.000.000

N/A

200.000.000

72.000.000 100% 72.000.000 0 18.207.891.595

108.000.000 100% 270 Pakaian 1 Sistem

108.000.000 200.000.000 0 20.668.792.855

114.000.000 100% 360 Pakaian

114.000.000 0 22.602.804.240

180.000.000 100% 450 Pakaian N/A

180.000.000 450 Pakaian 0 25.071.590.264

N/A

ndisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Lokasi

19 500.000.000

20

21

500.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

9.663.060.000

1nspektorat

Kota Bandung

154.396.000

Inspektorat

Kota Bandung

950.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

Rp.

17.508.149.778

75.803.778

Inspektorat

Kota Bandung

1.654.300.000

Inspektorat

Kota Bandung

490.165.000

Inspektorat

Kota Bandung

2.750.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

301.400.000

Inspektorat

Kota Bandung

1.469.025.000

Inspektorat

Kota Bandung

1.300.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

250.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

55.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

Inspektorat

Kota Bandung

200.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

200.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

1.605.000.000

550.000.000

550.000.000 400.000.000

39.930.000

Inspektorat

Kota Bandung

1.280.110.487 11.979.000

Inspektorat

Kota Bandung

159.720.000

Inspektorat

Kota Bandung

70.600.000

Inspektorat

69.079.000

Inspektorat

Kota Bandung Kota Bandung

102.540.240

Inspektorat

Kota Bandung

44.788.150

Inspektorat

Kota Bandung

89.383.305

Inspektorat

75.141.605

Inspektorat


17.968.500

Inspektorat

Kota Bandung

89.177.000

Inspektorat

Kota Bandung

124.661.587

Inspektorat

Kota Bandung

225.072.100

Inspektorat

Kota Bandung

200.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

200.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

15.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

700.400.000

Inspektorat

Kota Bandung

500.000.000

Inspektorat

501.400.000

Inspektorat


1.091.600.000

Inspektorat

Kota Bandung

180.000.000

Inspektorat

Kota Bandung

0

Inspektorat

Kota Bandung

3.008.400.000

180.000.000

25.071.590.264

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORATT KOTA BANDUNG TAHUN

Recommend Documents