RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018
KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005–2025
telah
mengamanatkan
bahwa
setiap
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja). Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010. Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung sangat penting bagi Kecamatan Cicendo dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo transparan
dan
fartisipatif
untuk
dilakukan secara
menghasilkan
perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.
dokumen
Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cicendo disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
1.2. Landasan Hukum Organisasi : Landasan
operasional
yang
dijadikan
pedoman
dalam
tentang
Sistem
melaksanakan tugas sebagai berikut : 1. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Dalam
Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai daerah otonom; 7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan
Wilayah
Kerja
Kecamatan
dan
Kelurahan
di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Satuan
Organisasi
Pada
Kecamatan
dan
Kelurahan
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Bandung. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini adalah sebagai berikut: 1. Maksud a. Memberikan Pemerintah
arah
dan
Kecamatan
program/kegiatan
dan
pedoman dalam
bagi
seluruh
melaksanakan
meningkatkan
tertib
Aparatur tugas/
administrasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban. b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat. 2. Tujuan
a. Untuk
lebih
memantapkan
terselenggaranya
kegiatan
mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian
kewenangan
yang
dilimpahkan
Walikota
kepada
Camat. c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
1.4. Sistematika Penyusunan. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2005–2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013–2018. Karena itu Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018 merupakan bagian yang terintregasi dengan RPJM Kota Bandung untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Cicendo Kota Bandung perpedoman pada RPJM Kota Bandung, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Cicendo Kota Bandung
BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.
BAB II
: TUGAS DAN FUNGSI Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.
BAB III
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang
diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai. BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk mewujudkan
tujuan,
dirancang
secara
konseptual,
analisis, rasional dan komprehensip), kebijakan (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. BAB V
: PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik
yang
berasal
dari
APBD,
APBN
dan
sumber
pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenanagan SKPD; 2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD; dan 3. Program dan Kegiatan kewilayahan denganb penjelasan untuk kerjasama dengan pengan pemerintah daerah lainnya terlibat. BAB VI
: PENUTUP Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2014-2018
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
perekonomian,
kemasyarakatan,
ketentraman
dan
ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa
dan
mampu
memberikan
pelayanan
serta
memenuhi
kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah
Kecamatan
maka
dikeluarkan
Peraturan
Daerah
Kota
Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam
Peraturan Walikota
Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima
pelimpahan
sebagian
kewenangan
Pemerintah
dari
Bupati/Walikota dan untuk Kota Bandung telah dikeluarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cicendo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses
mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kota segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 1. Kedudukan Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung demgam batasan sebagai berikut: # Sebelah Utara
: Jalan Pasteur, jalan Dr.Junjunan (Kec.Sukajadi)
# Sebelah Timur : Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Cicendo dan Jalan Cihampelas (Kec. Sumur Bandung dan Kec. Bandung Wetan) # Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Kec.Andir) # Sebelah Barat
: Kec.Cimahi utara dan Kota Cimahi
Secara geografis Kecamatan Cicendo terletak disebelah Barat Kota Bandung dengan luas wilayah 686,69 ha, Wilayah Kecamatan terbagi dalam 6 kelurahan, 56 rukun warga dan 415 rukun tetangga. Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut: 1) Kelurahan Arjuna 2) Kelurahan Husein sastranegara 3) Kelurahan Pajajaran 4) Kelurahan Pamoyanan 5) Kelurahan Pasirkaliki 6) Kelurahan Sukaraja
2. Keadaan Penduduk Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur No.
Umur
1
Jumlah L
P
Jumlah
2
3
4
5
1.
0 - 4 tahun
3.279
3.216
6.495
2.
5 - 9 tahun
3.707
3.817
7.524
3.
10 - 14 tahun
3.566
3.617
7.183
4.
15 - 19 tahun
3.869
3.572
7.441
5.
20 – 24 tahun
4.856
4.960
9.816
6.
25 – 29 tahun
4.243
4.230
8.473
7.
30 – 34 tahun
4.145
4.249
8.349
8.
35 – 39 tahun
3.350
2.349
5.696
9.
40 – 44 tahun
3.314
3.423
6.737
10.
45 – 49 tahun
3.464
3.239
6.703
11.
50 – 54 tahun
3.200
2.811
6.011
12.
55 – 59 tahun
3.630
4.720
8.350
13.
60 ke atas
2.579
5.643
46.779
94.466
Jumlah
3.064 47.687
Tabel jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Cicendo No.
Pendidikan
1
2
Jumlah L
P
Jumlah
3
4
5
1.
Belum Sekolah
2.224
2.410
4.639
2.
Tidak Tamat SD
2.338
3.726
6.064
3.
Belum Tamat SD
5.849
6.909
12.756
4.
Tamat SD
3.649
4.445
5.
SLTP
8.788
7.840
16.628
6.
SLTA
5.621
3.689
9.310
7.
Akademi/Srajana
3.223
2.446
5.669
2.524
2.424
4948
8093
Muda 8.
Sarjana
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Cicendo No.
Pekerjaan
1
2
Jumlah L
P
Jumlah
3
4
5
1.
Pegawai Negeri
7.154
4.769
11.923
2.
TNI
3.587
2.392
5.979
3.
Pegawai Swasta
8.279
5.520
13.799
4.
Petani
29
20
49
5.
Dagang
8.846
5.897
14.743
6.
Pelajar
7.060
4.706
11.766
7.
Mahasiswa
9.322
6.215
15.537
8.
Pensiunan
6.049
6.215
10.082
9.
Lain-Lain
4.195
6.293
10.488
56.620
37.846
94.466
Jumlah
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Cicendo
No.
Agama
Jumlah
1
2
5
1.
Islam
79.591
2.
Kristen
6.954
3.
Katholik
6.135
4.
Hindu
129
5.
Budha
52
6.
Lain
13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD A. Tugas Pokok dan Fungsi Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1) Kecamatan
mempunyai
Tugas
Pokok
melaksanakan
sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota
kepada
Camat
untuk
menangani
sebagian
urusan otonomi daerah. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
a) mengkoordinasikan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat; b) mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasi
kan
penerapan
dan
penegakan
peraturan perundang-undangan; d) mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas pelayanan umum; e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f)
membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. 2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: a. Camat 1. Camat
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan perundang-undangan; d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
e) membina
pemerintahan
kelurahan
di
wilayah
kerjanya. b. Sekretariat Kecamatan 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. 2. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud pada angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a) pelaksanaan
penyusunan
rencana
program
kegiatan kecamatan; b) pelaksanaan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan kecamatan dan kelurahan; c) pelaksanaan
pengkoordinasian
penyusunan
rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan antapani f)
pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian
administratif
kegiatan
kesekretariatan dan kecamatan; dan g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
2. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a) menyusun pengelolaan
Bahan
rencana
dan
lingkup
administrasi
program
umum
dan
kepegawaian; b) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan
administrasi
perjalanan
dinas,
serta
pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c) pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. d. Sub Bagian Program dan Keuangan 1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan
sebagian
tugas
Sekretariat
Kecamatan di bidang program dan keuangan. 2. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan; b) pelaksanaan
pengendalian
program
meliputi
kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan rencana
kecamatan, dan
pengendalian
koordinasi
program program
serta serta
penyusunan koordinasi koordinasi
pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
c) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran,
koordinasi
penyusunan
anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan d) pengkoordinasian
pelaporan
lingkup
kegiatan
pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan e. Seksi Pemerintahan 1. Seksi
Pemerintahan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan. 2. Untuk
melaksanakan
dimaksud
pada
tugas
ayat
(1),
pokok Seksi
sebagaimana Pemerintahan
mempunyai fungsi: a) penyusunan
data
dan
materi
bahan
lingkup
pemerintahan; b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c) pelayanan administrasi pertanahan ; d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) fasilitas
dan
pengkoordinasian
kegiatan
pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f) f.
pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban 2. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mampunyai fungsi:
a) penyusunan
data
dan
bahan
materi
lingkup
ketentraman dan ketertiban b) pembinaan ketentraman dan ketertiban; c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat d) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e) fasilitas
dan
ketentraman
dan
pengkoordinasian
kegiatan
ketertiban
Instansi
dengan
terkait; dan f)
pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban
g. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 1. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan; 2. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana
dimaksud pada angka (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a) penyusunan
data
dan
bahan
materi
lingkup
pendidikan dan kemasyarakatan b) inventarisasi
dan
fasilitas
masalah
sosial
kemasyarakatan; c) inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d) pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan Kelurahan e) fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,
partisipasi
dan
pemberdayaan
perempuan serta generasi muda; f)
fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
g) pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan. h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan Hidup; 2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud
pada
angka
pokok sebagaimana (1),
Seksi
Ekonomi,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a) penyusunan
data
dan
bahan
materi
lingkup
ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b) fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;; c) inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e) fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f)
fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan
ketahanan
pangan,
pembangunan,
serta
lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan g) pelaporan
pelaksanaan
lingkup
ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup. i.
Seksi Pelayanan 1. Seksi
Pelayanan
melaksanakan pelayanan;
mempunyai
sebagian
tugas
tugas Camat
pokok dibidang
2. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana
dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a) penyusunan
data
dan
bahan
materi
lingkup
pelayanan; b) pelayanan data dan informasi Kecamatan; c) pelayanan administrasi kependudukan; d) pelayanan administrasi umum lainnya; e) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait; dan f)
pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Struktur Kecamatan terdiri dari : a) Camat; b) Sekretaris Kecamatan; c) Seksi Pemerintahan; d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; f)
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
g) Seksi Pelayanan; h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i)
Sub Bagian Program dan Keuangan;
j)
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan CAMAT SEKRETARIAT KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. UMUM & KEPEG.
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI TRAMTIB
SEKSI EKBANG & LH
SUB BAG PROGR & KEUANGAN
SEKSI DIKMAS
SEKSI PELAYANAN
KELURAHAN
an Tuha Pokok dan Fungsi Organiasi Kecamatan adalah 2.2 Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselonering dan Pendidikan terdiri dari : a. Berdasarkan Golongan :
Golongan IV
:
Golongan III
: 43 orang
Golongan II
: 15 orang
Golongan I
:
Tenaga NonPeg.: Jumlah
2 orang
3 orang 2 orang
: 65 orang
b. Berdasarkan Jabatan/Eselonering :
Eselon II/A
:
0 orang
Eselon III/A
:
1 orang
Eselon III/B
:
1 orang
Eselon IV/A
:
Eselon IV/B
: 29 orang
9 orang
c. Berdasarkan Pendidikan :
S.2
:
S.1
: 22 orang
D.3/Sarmud
:
SLTA
: 29 orang
SLTP
:
5 orang
SD
:
3
2 orang 1 orang
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cicendo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CiCENDO KOTA BANDUNG NO.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas
Target SPM
Pokok dan Fungsi
1
2
-
% Kelurahan tertib administrasi
-
Jumlah layanan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah
-
% RT/RW tertib administrasi
-
% penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP.
- % kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga
- % permohonan KTP diproses tepat waktu
- % permohonan surat keterangan di proses tepat waktu
3
TARGET
Target Indikator
IKK
Kinerja Lainnya
4
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian Tahun ke
ke
5
4
5
4
5
4
5
6
7
8
9
10
11
80%
100%
80%
100%
100%
100%
40 buah
50 buah
34 buah
38 buah
85%
76%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
85%
95%
85%
95%
100%
100%
85%
95%
85%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 kali
15 kali
12 kali
15 kali
12 kali
15 kali
60 org
70 org
60 org
70 org
60 org
70 org
30%
30%
30%
30%
100%
100%
- % anggota linmas aktif
- Jumlah penertiban PKL
- Jumlah relawan bencana (Satwankar dan Linmas)
- % usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti / dilaksanakan SKPD
2000
2500
2000
2500
2000
2500
200
250
200
250
200
250
100
125
100
125
100
125
70%
80%
69%
79%
98%
98%
70%
80%
69%
79%
98%
98%
70%
80%
69%
79%
98%
98%
80%
90%
80%
90%
100%
100%
80%
90%
80%
90%
100%
100%
80%
90%
80%
90%
100%
100%
80%
90%
80%
90%
100%
100%
- Jumlah pohon yang ditanam
- Jumlah sumur resapan yang dibuat
- Jumlah lubang biopori yang dibuat
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan koperasi
- Terbantunya kegiatan ekonomi skala kecil dan mikro
- % lembaga pendidikan non formal yang aktif
- % lembaga kemasyarakatan yang aktif
- % lembaga perempuan aktif
- % lembaga kepemudaan yang aktif
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Cicendo sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Cicendo untuk meningkatkan kinerja; 2) Keberadaan
organisasi
kemasyarakatan
sebagai
mitra
pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka
meningkatkan
melalui
koordinasi
kualitas dan
perencanaan
dalam
pembangunan
implementasi
program
pembangunan; 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan
dalam
mendukung
kegiatan
pelaksanaan
pembangunan. 4)
Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
sehingga
dapat
mempengaruhi
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Kecamatan Cicendo Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masingmasing analisis sebagai berikut : 1.
Analisis Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan ( Strong ) 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang
yang
menjadi
tanggung
jawab
seluruh
komponen/aparat Kecamatan Cicendo. 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3) Pola kerja di Kecamatan Cicendo yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; 4) Hubungan
kerja
dan
koordinasi
yang
baik
antara
pimpinan dan para pejabatfungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang
relatif
cukup
memadai
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan; 6) Sumber
Daya
Manusia
pendidikan yang tinggi.
yang
mempunyai
jenjang
b.
Faktor Kelemahan ( Weakness ) 1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Cicendo dan di tingkat kelurahan; 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis; 3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan; 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang
ditetapkan. Hal
ini
karena
proses
dan
mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. 5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala
dalam
perencanaan
pembangunan
yang
komprehensif dan berkelanjutan. 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan. 7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Faktor Peluang ( Opportunity ) 1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Bandung sudah tertata dengan baik; 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Cicendo.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa
seluas-luasnya
bagi
daerah
dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); 5. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Bandung; b. Faktor Ancaman ( Threat ) 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan; 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif; 3. Bervariasinya
tingkat
pendidikan,
sosial
ekonomi
masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Cicendo; 4. Masih
adanya
kebijakan
yang
kadang–kadang
tidak
berpihak pada masyarakat.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas
tertentu
yang
berkembang
sejak
tahun
1811
hingga
sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman
adalah
terciptanya
suatu
kondisidi
mana
kualitas
lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan
diri
sebagai
hamba
dan
wakil
Tuhan
di
bumi.
Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai
dasar
pengokohan
sosial
masyarakat.Masyarakat
sejahtera
tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam
rangka
mengimplementasikan
Iangkah-langkah
yang
akan
dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,
serta
kokohnya
interaksi
sosial,
budaya
dan
kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata
Kota
Bandung
melalui
penataan
ruang,
pembangunan
infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 20132018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.
Aspek
Indikator
1
BANDUNG SEHAT
1. 2. 3. 4.
2
BANDUNG RESIK
1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun
Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
No.
Aspek
Indikator 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3
BANDUNG NYAMAN
4
BANDUNG SEJAHTERA
1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn
2015 201 Bandung Sehat 4
Asuransi Kesehatan Ambulance gratis
2016
2017
2018
Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Bandung Nyaman
Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
Bandung Sejahtera
Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 .
Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program/Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
No.
JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
KELOMPOK KERJA
1
KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG
24
2
KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA
11
3
KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG
4
KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU
5 6 7
KELOMPOK KERJA (MASALAH SOSIAL)
BANDUNG
18
AMAN
30 11
8
KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG
7
9
KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG
16
11
KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA
15
12
KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY
13
KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG
22
15
KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA
21
16
KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG
15
KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN
14
18 19
KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG
20
KELOMPOK BANDUNG
10
13 14
17
21 22 23
KERJA
REFORMASI
PASAR
6 21
KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK MUSIK/FILM
14
KERJA
BANDUNG
KOTA
12 15
No. 24
JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN
7
KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK BANDUNG
KERJA
PUBLIC
KELOMPOK KERJA DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK BANDUNG
KERJA
RELATION REFORMASI
5 8 9
REFORMASI
PKK
6 15
KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP
Adapun keterkaitan antara visi dan misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut: Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA
Misi 1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian kokoh, maju, dan berkeadilan.
yang
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Profinsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-
2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya
sistem
Desentralistik,
politik
yang
pembangunan
demokratis,
daerah
yang
Pemerintahan
yang
berkelanjutan,
keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung
serta sumber
daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu
Menetapkan
Kebijaksanaan
Nasional
dan
Memfasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat
otonomi
desa
dan
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pelayanan
pada
Kantor
Kecamatan Cicendo ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L: 1. Pegawai
belum
semuanya
mendapatkan
diklat
teknis
dan
funsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 2. Sarana
dan
prasarana
kantor
belum
terpenuhi
secara
keseluruhan; 3. Belum
optimalnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut : a.
Mengembangkan 2 ( dua ) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.
b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder
sadang
serang,
melayani
WP
Cibeunying;
Pusat
Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.
3.5 Penentuan isu – Isu Strategis Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan
menjadi
lebih
tepat
sasaran.
Untuk
itu
perlu
diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan
yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cicendo Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Membangun
komitmen
seluruh
aparatur
dalam
melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5) Meningkatkan
komitmen
aparatur
dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu
strategis
tersebut
memerlukan
penanganan
secara
komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sebagai berikut : 1)
Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2)
Membangun
komitmen
seluruh
aparatur
dalam
melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3)
Meningkatkan
komitmen
aparatur
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)
Menyusun
kebijakan
yang
efektif
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5)
Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan
potensi
dan
kondisi
sebagai
bahan
masukan
kepada
Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 3.6 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan Setelah
melaksanakan
analisis
kondisi
lingkungan
Kecamatan
Cicendo saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Cicendo 1. Kondisi Yang Diinginkan a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat; b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan; c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada; d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD
dengan
optimal
yang
bermanfaat
untuk
meningkatkan kinerja sebagai berikut: 1. Proses
dan
mekanisme
perencanaan
pembangunan
berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable). 3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap
mekanisme
mewujudkan
musrenbang
perencanaan
sehingga
pembangunan
dapat
partisipatif
kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 4. Peningkatan
komitmen
multi
pihak
dan
kapasitas
kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk
melaksanakan
perencanaan
pembangunan
partisipatif/melibatkan publik. f)
Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
2
Proyeksi Kedepan Kecamatan Cicendo a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti. b) Makin
besarnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan pembangunan. c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data
pembangunan
dan
monitoring
dan
evaluasi
mengetahui
permasalahan,
pembangunan. d) SKPD
Kecamatan
harus
kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI 1. VISI Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan
dengan
kondisi
masa
depan
yang
penuh
dengan
perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan
sebagai perekat anggota organisasi dalam
mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
memberikan
arah,
menciptakan
kesadaran
untuk
mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik Pemerintah
tolak
Kecamatan
dari
kewenangan
Cicendo
Kota
tugas
Bandung
dan
fungsi
sebagaimana
diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih
terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan didukung
pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus
oleh
sumberdaya
manusia
aparatur
yang
mampu
mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan
masyarakat, yang pada
muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu : 2) 3) “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG 4)
adapun Visi Kecamatan Cicendo adalah : UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” adapun visi kecamatan cicendo adalah sebagai berikut
Mewujudkan Kecamatan Cicendo Bersih, Santun, Tuntas dan Unggul (BERSATU) Penjabaran dari visi di atas adalah: A.
Bersih mengandung makna: Aparat yang bersih dan mempunyai integritas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Lingkungan yang bersih, tertata rapih, sehat serta masyarakat yang taat terhadap aturan
B.
Santun mengandung makna: Memberikan
Pelayanan
kepada
masyarakat
dengan
ramah, santun dan rasa kekeluargaan Mengedepankan
komunikasi
dengan
baik
dalam
memberikan pelayanan serta sinergitas mitra kerja C
Unggul mengandung makna: Kecamatan Cicendo sebagai kecamatan yang terdepan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan Bandung Juara
D
Tuntas mengandung makna Konsistensi dalam melaksanakan tuga dengan target secara terukur, Memberikan kepastian pelayanan kepada warga masyarakat secara professional, proporsional serta inovasi secara berkelanjutan.
1. M I S I Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat secara
tepat
mengetahui
apa
yang
harus
dilaksanakan
oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu)
sampai
dengan
5
(lima)
tahun
ke
depan
dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Cicendo mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Cicendo mempunyai Misi sebagai Berikut: 1. Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif dan tepat
waktu
serta
sinergitas
kemitraan
dengan
para
pemangku kepentingan. 2. Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan transparan. 3. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib. 4. Membangun
perekonomian
melalui
pemberdayaan
masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD TUJUAN : - Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan administrasi Pemerintahan Kota yang efektif - Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut: 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2.
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pegawai
3.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cicendo No. 1. 1.
Tujuan 2. Membangun sistem pelayanan publik dan
Sasaran
Indikator Sasaran
3. 4. Meningkatnya Iindek kualitas Pelayanan pelayanan di SKPD tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke – 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 28 29 30 31 32
pengelolaan administrasi Pemerintahan Kota yang efektif 2.
Meningkatkan
- Meningkatnya
Akuntabilitas
Akuntabilitas
SKPD
Kinerja - Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
- Nilai Evalusi AKIP SKPD -Opini Keuangan SKPD
60
65
70
75
80
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD A. Strategi 1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 2.
Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif
dan efesien dalam rangka
Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan. 3. Mengikutsertakan
aparatur
kecamatan/kelurahan
untuk
mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai). 4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga. 5. Memfasilitasi
kerjasama
kemasyarakatan
dengan
Lembaga/Organisasi
masyarakat
dalam
rangka
mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi. 6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha
dalam
rangka
meningkatkan
perekonomian
masyarakat. 7. Memfasilitasi Keagamaan
Kegiatan dan
Lembaga
Perempuan
Pendidikan,
dengan
Olahraga,
masyarakat
dalam
rangka meningkatkan SDM masyarakat. 8. Melaksanakan
efesiensi
pembiayaan
dalam
pelaksanaan
program dan kegiatan organisasi kecamatan. B. Kebijakan 1) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan. 2) Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
3) Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga
Pendidikan,
Kesehatan
dan
Agama
untuk
peningkatan SDM masyarakat. 4) Mengupayakan
peningkatan
perekonomian
rakyat
yang
berbasiskan potensi ekonomi kecamatan. 5) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat
masyarakat
dalam
dan
meningkatkan
perencanaan,
partisipasi
pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan pembangunan.
serta
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cicendo selama 5 tahun ke depan (2014-2018) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Cicendo. Untuk selanjutnya
pencapaian
visi
dan
misi
Kecamatan
Cicendo
akan
menunjang tercapainya visi dan misi Kota Bandung selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut: PROGRAM a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan c. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur e. Peningkatan Disiplin Aparatur f.
Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
KEGIATAN Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. 3. Penyediaan
jasa
peralatan
dan
jasa
pemeliharaan
perlengkapan
kantor. 4. Penyediaan
dan
perizinan
kendaraan dinas/operasional. 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 7. Penyediaan alat tulis kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 11. Penyediaan peralatan rumah tangga. 12. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan. 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan mebeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 3. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional. 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya. 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1. Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : 1. Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan. 2. Fasilitasi
peningkatan
kualitas
kehidupan
pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan. 3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
5.
Fasilitasi
peningkatan
Kecamatan dan 6.
Fasilitasi
pemerintahan
umum
Kelurahan.
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat 6. Fasilitasi
peningkatan
peran
pemerintah
kota
dalam pembangunan kelurahan. 5.2.
Indikator Kinerja Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman
untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan
berpedoman
indikator
kinerja,
maka
pengelolaan
dan
pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cicendo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cicendo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. 5.3.
Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan
Cicendo adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat
dan
berkepentingan
terhadap
perencanaan
Musrenbang
Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Cicendo, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur
Musrenbang
Kecamatan 2013-2018.
juga
sangat
diperhatikan
dalam
Renstra
5.4.
Pendanaan Indikatif Pendanaan
kegiatan
pembangunan
yang
dilaksanakan
Kecamatan Cicendo bersumber pada dana APBD Kota Bandung.
oleh
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cicendo bersama dengan kegiatan yang
dilaksanakan
oleh
Instansi/UPT/UPTD
diharapkan
dapat
mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2014-2018 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cicendo dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut: 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, 2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah, 3. Meningkatnya
kemampuan
dan
kemandirian
daerah
dalam
mendukung pembangunan daerah, 4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, 5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, 6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung
stakeholders
(pemangku
kepentingan)
dalam
mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Cicendo tercantum dalam tabel 6.1.
BAB VII PENUTUP Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak. Indikator
masukan
adalah
sesuatu
yang
dibutuhkan
agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau
proses
penyusunan
kebijakan
program
dan
kegiatan
yang
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya
Penyusunan
Rencana
Stratejik
ini
merupakan
pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2014 - 2018. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kota Bandung Tahun 20142018 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan cicendo
Kota
Bandung. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan cicendo. Meskipun
rentsra
sudah
mencakup
berbagai
kebijaksanaan,
program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kota Bandung Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.
Bandung,
Juni 2014
CAMAT CICENDO,
Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si. Pembina Tk.I/IVb NIP.19690519 199603 1003
TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cicendo Kota Bandung VISI MISI
Tujuan
1 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD
: :
Sasaran
2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
Kecamatan Cicendo Bersih,Santun,Tuntas dan Unggul Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Intensif dan Pelayanan Prima
Indikator Sasaran
3 Nilai Evaluasi AKIP SKPD
Kode
4 1.20.1.20. 13.06
Program dan Kegiatan
5
Indikator kinerja Program
Data Capaian Pada Tahun
(Outcomes)
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Dan Kegiatan
Tahun - 1
Tahun ke - 2
Tahun ke - 3
Tahun ke - 4
(Output)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
6
7
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.20.1.20.13.06.01
1. Penyusunan Laporan Capaian
- Renstra 18.950.000
20.845.000
22.929.500
25.222.450
Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
- Renja - LAKIP 60
1.20.1.20. 13.06.04
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja
Indek Pelayanan SKPD
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
opini Keuangan SKPD
1.20.1.20. 13.05
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20. 13.05.04
Kegiatan : Pembinaan Kinerja Aparatur
Terlaksananya Pembinaan Apartur Kecamatan dan Kelurahan
60
1.20.1.20. 13.03
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatny a Disiplin Aparatur
1.20.1.20. 13.03.02
Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya akan kebutuhan pakaian dinas
65
5.500.000
65
65
70
6.050.000
65
88.000.000
65
6.655.000
65
96.800.000
65 21.000.000
70
75
7.320.500
65
106.480.000
65 23.100.000
75
117.128.000
65 25.410.000
27.951.000
1.20.1.20. 13.03.05
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya kebutuhan akan pakaian adat daerah dan hari hari tertentu
65
65
42.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja
Tersedianya Kebutuhan Kantor
1.20.1.20. 13.01
Program : 1.Pelayanan Adm. Perkantoran
65
46.200.000
65
50.820.000
55.902.000
Terpenuhiny a kebutuhan adm. Perkantoran
Kegiatan : 1.20.1.20. 13.01.02
1.20.1.20. 13.01.06
1.20.1.20. 13.01.08
1.20.1.20..01.09
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik
Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional
kendaraan dinas operasional
3. penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
8 org dan 12 bulan
Tersedianya perbaikan peralatan kerja
12 bulan
4.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
12 bulan 70.380.000
12 bulan 77.418.000
kendaraan dinas operasional 3.000.000
kendaraan dinas operasional
8 orang / 12 bulan 72.270.000
22.000.000
93.675.780
kendaraan dinas operasional 3.630.000
8 orang / 12 bulan
12 bulan 20.000.000
85.159.800
3.300.000
65.700.000
12 bulan
3.993.000 8 orang / 12 bulan
79.497.000
87.446.700
1.20.1.20. 13.01.10
1.20.1.20. 13.01.11
1.20.1.20. 13.01.12
1.20.1.20. 13.01.14
1.20.1.20. 13.01.13
1.20.1.20. 13.01.15
5. Penyediaan Alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan ATK dan Materai
12 bulan
Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan
12 bulan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan penerangan kantor
12 bulan
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
12 bulan
Tersedianya kebutuhan peralatan kantor dan Penggunaan teknologi melalui server/ jaringan
12 bulan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 bulan
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 bulan 88.280.000
12 bulan 97.108.000
12 bulan
59.645.000
12 bulan
12 bulan
72.170.450
15.400.000
32.912.000
16.940.000
36.203.200
392.900.000
18.634.000
12 bulan 39.823.520
12 bulan
432.190.000
12 bulan
79.387.495
12 bulan
12 bulan
12bulan
117.500.680 12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.000.000
106.818.800
65.609.500
14.000.000
12 bulan
43.805.872 12 bulan
475.409.000
522.949.900
10.890.000
11.979.000
12 bulan
9.900.000
1.20.1.20. 13.01.17
1.20.1.20. 20.01.18
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang akuntabilitas kinerja
1.20.1.20. 13.02
9. Penyediaan makanan dan minuman rapat
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah
Program : 2.Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat
12 bulan
Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah
3 kali
12 bulan
70.000.000
12 bulan
77.000.000
3 kali
83.000.000
12 bulan
84.700.000
3 kali
91.300.000
93.170.000
35 kali
100.430.000
110.473.000
Meningkatny a Sarana dan Prasarana apratur Kecamatan
Kegiatan :
1.20.1.20. 13.02.05 1.20.1.20. 20.02.12
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
tersedianya kendaraan Dinas
1 unit
2. Pengadaan Perlengkapan peralatan aparatur
tersediannya perlengkapan aparatur
1 paket
1 unit 14.000.000
15.400.000 1 paket
45.000.000 1.20.1.20. 13.02.22 1.20.1.20. 20.02.24
3. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terpeliharan ya gedung kantor
5 unit
4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
32 unit kendaraan dinas operasional
1 unit
1 paket
6 unit
446.738.000
16.940.000
49.500.000
85.000.000
1 paket
7 unit
491.411.800
18.634.000
54.450.000
93.500.000 33 unit kendaraan dinas operasional
1 unit
59.895.000 1 unit
102.850.000 34 unit kendaraan dinas operasional
540.552.980
113.135.000 35 unit kendaraan dinas operasional
594.608.278
1.20.1.20. 13.02.42
Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan adm Pemerintahan Kota yang efektif
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan
Indek Pelayanan SKPD
1.20.1.20. 13.30
5. rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
tersedianya Gedung kantor
4 Kelurahan
1 Kelurahan
Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatny a Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM = 68
IKM = 68,5
IKM = 69
IKM = 69,5
1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Terfasilitasin ya pembinaan di bidang ekonomi
6 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
2. Fasilitasi Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Terfasilitasin ya pembinaan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan
8 kegiatan
1.664.940.000
1
-
900.000.000
-
Kegiatan : 1.20.1.20. 13.30.01
1.20.1.20. 13.30.02
89.180.000
98.098.000
9 kegiatan
819.840.000
107.907.800
10 kegiatan
901.824.000
118.698.580
10 kegiatan
992.006.400
1.091.207.040
1.20.1.20. 13.30.03
1.20.1.20. 13.30.04
1.20.1.20. 13.30.05
1.20.1.20. 13.30.07
3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan
Terlaksanany a pelimpahan kewenangan di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup
7 kewenangan
4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan
Terfasilitasin ya pembinaan di bidang Trantib
6 kali
5. Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
Terfasilitasin ya pembinaan di bidang Pemerintahan
5 kali
6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Terfasilitasin ya pembinaan di bidang pelayanan
5 kali
8 kewenangan
806.450.000
8 kewenangan
887.095.000
7 kali
102.800.000
975.804.500
8 kali
113.080.000
5 kali
1.406.800.000
8 kewenangan
8 kali
124.388.000
5 kali
1.547.480.000
6 kali
1.073.384.950
136.826.800
5 kali
1.702.228.000
6 kali
1.872.450.800
6 kali
103.585.000
113.943.500
125.337.850
137.871.635
6.668.600.000
6.404.026.000
6.030.228.600
6.633.251.460
Bandung, CA
Drs. ASEP S NIP. 196
