PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukun Kota Malang

Tahun

Kecamatan

2014-2018

Sukun)

pada

(selanjutnya dasarnya

disebut

Renstra-

dilatarbelakangi

oleh

keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Malang

Tahun

melaksanakan

2014-2018. tugas

sesuai

Untuk dengan

itu,

dalam

fungsi

rangka

yang

dimiliki

Kecamatan Sukun Kota Malang, maka disusunlah RenstraKecamatan Sukun sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Renstra

Kecamatan

Sukun

memuat

gambaran

keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas - yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi - yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2014 s/d 2018) dan ditambah 1 tahun (tahun 2019) dalam rangka mengisi masa transisi yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari akan adanya pemilihan Walikota untuk masa bhakti 2014 - 2018. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara

1

eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejaheraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan.

Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat

wilayah

dalam

kerangka

azas

dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat

dalam

menjalankan

tugasnya

mendapatkan

pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat

dan

penyelenggaraan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugastugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh

instansi

pemerintah

di

wilayah

kecamatan,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pebinaan penyelenggaraan

2

pemerintahan pemerintahan

kelurahan, lainnya

serta

yang

pelaksanaan

belum

tugas

dilaksanakan

oleh

pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan

camat

berbeda

dengan

kepala

instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

untuk

mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

juga

melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Kecamatan Sukun Kota Malang selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada pemberi mandat atau wewenang yaitu Walikota Malang, selanjutnya

pertanggung jawaban tersebut bermuara dan

berakumulasi dengan keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kota

3

Malang kepada masyarakat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan Presiden Republik Indonesia.

B. LANDASAN HUKUM Renstra Kecamatan Sukun disusun atas dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 97 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2009 – 2013; 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

4

11. RPJMD Kota Malang Tahun 2014

C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud : Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Sukun untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. 2. Tujuan : Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun bertujuan untuk lebih memantapkan Kecamatan

terselenggaranya

Sukun

dalam

turut

kegiatan

prioritas

mendukung

suksesnya

pencapaian sasaran pembanguanan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Malang Tahun 20142018.

D. SISTEMATIKA Sistematika naskah Renstra Kecamatan Sukun 2014-2018 disusun, sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan,

landasan

hukum,

hubungan

Renstra

Kecamatan Sukun dengan dokumen perencanaan lainnya

serta

kerangka

penyempurnaan

Renstra

Kecamatan Sukun.

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini berisi tentang tugas , fungsi dan struktur organisasi SKPD serta memuat juga sumber daya SKPD , kinerja

pelayanan

SKPD

kemudian

juga

memuat

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD , telaah visi , misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih kemudian telaah Renstra K/L dan Renstra Provensi / Kabupaten / Kota dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta tak lupa penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Sukun, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Sukun, kondisi umum daerah masa kini serta kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan. Serta berisi Program dan Kegiatan Kecamatan Sukun pada tahun 2014 dan tahun 20142018.

BAB V

RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Bab ini berisi tujuan dan

sasaran jangka menengah

pelayanan SKPD

6

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi program, indikator kinerja, realisasi tahun 2013, target tahun 2014-2018.

BAB VII PENUTUP

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 1. Umum Seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, disampaikan bahwa tugas dan fungsi kecamatan secara umum adalah : a. Tugas. Camat

mempunyai

kewenangan

tugas

pemerintahan

pokok yang

melaksanakan

dilimpahkan

oleh

Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. b. Fungsi 1).

penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;

2).

pengkoordinasian

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat; 3).

pengkoordinasian kegiatan pembangunan;

4).

pengkoordinasian

kegiatan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat; 5).

pengkoordinasian

upaya

penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum; 6).

pengkoordinasian

penerapan

dan

penegakan

peraturan perundang-undangan; 7).

pengkoordinasian

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas pelayanan umum;

8

8).

pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan; 9).

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

kelurahan; 10). pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan; 11). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 12). penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 13). pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

dan/atau

pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 14). pengelolaan pengaduan masyarakat; 15). penyampaian informasi

data

lainnya

hasil

terkait

pembangunan

layanan

publik

dan

secara

berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 16). pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan,

keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan,

kehumasan,

ketatausahaan, rumah

tangga,

kepustakaan

dan

kearsipan; 17). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 18). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Khusus

9

a. Kecamatan Secara spesifik tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, Kecamatan Sukun dipimpin oleh seorang Camat, yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1). Tugas Pokok : Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan 2). Fungsi : a). Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. b). Pengkoordinasian

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat. c). Pengkoordinasian

upaya

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum. d). Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.. e). Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f).

Pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan.

10

g). Pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

kelurahan. h). Pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan. i).

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

j).

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).

k).

Pelaksanaan Kepuasan

fasilitasi

pengukuran

Masyarakat

(IKM)

Indeks dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik

yang

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas layanan. l).

Pengelolaan pengaduan masyarakat.

m). Pengelolaan

administrasi

penyusunan

umum

program,

meliputi

ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. n). Penyampaian

data

hasil

pembangunan

dan

informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah. o). Pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi. p). Pelaksanaan

tugas

lain yang

diberikan

oleh

Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 3). Kewenangan :

11

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan

kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a). perijinan; b). pemberian pertimbangan teknis; c). koordinasi; d). pembinaan; e). pengawasan; f). fasilitasi; g). penetapan; h). penyelenggaraan; i). kewenangan lain yang dilimpahkan. b. Sekretariat 1). Tugas Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi

umum

meliputi

ketatalaksanaan,

penyusunan

ketatausahaan,

program, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan 2). Fungsi a). pelaksanaan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b). pelaksanaan Anggaran

penyusunan

(RKA)

dan

Rencana

Dokumen

Kerja

Pelaksanaan

Anggaran (DPA); c). penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

12

d). pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; e). pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; f).

fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;

g). pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan; h). pelaksanaan

administrasi

dan

pembinaan

kepegawaian; i).

pengelolaan anggaran dan retribusi;

j).

pelaksanaan

administrasi

keuangan

dan

pembayaran gaji pegawai; k).

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

l).

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; m). pengkoordinasian

pelaksanaan

Standar

Pelayanan Minimal (SPM); n). penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); o). pelaksanaan Kepuasan

fasilitasi

pengukuran

Masyarakat

(IKM)

Indeks dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik

yang

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas layanan; p). penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

13

q). pengelolaan pengaduan masyarakat; r).

penyampaian data hasil

pembangunan dan

informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; s).

pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; t).

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam

menjalankan

fungsi

diatas,

Sekretariat

yang

dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu 1) Sub Bagian Penyusunan Program, 2) Sub Bagian Keuangan, dan 3) Sub Bagian Umum, yang masingmasing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Sub Bagian Penyusunan Program a). Tugas Subbagian

Penyusunan

Program

melaksanakan

tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan b). Fungsi 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);



penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



penyusunan Penetapan Kinerja (PK);



penyusunan

laporan

dan

dokumentasi

pelaksanaan program dan kegiatan; 

penyusunan

dan

pelaksanaan

Standar

Pelayanan Publik (SPP);

14



pelaksanaan Kepuasan

fasilitasi Masyarakat

pelaksanaan

pengukuran (IKM)

Indeks dan/atau

pengumpulan

pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);



penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;



pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Keuangan a). Tugas Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. b). Fungsi 

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



pelaksanaan penatausahaan keuangan;



pelaksanaan

verifikasi

Surat

Pertanggung-

jawaban (SPJ) keuangan; 

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

penggunaan anggaran; 

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

keuangan semesteran dan akhir tahun;

15



penyusunan

administrasi

dan

pelaksanaan

pembayaran gaji pegawai; 

penerimaan,

pengadministrasian

penyetoran

retribusi

dan/atau

dan lain-lain

pendapatan yang sah; 

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum a). Tugas Subbagian

Umum

pengelolaan

melaksanakan

administrasi

ketatalaksanaan,

tugas

umum

ketatausahaan,

pokok meliputi

kepegawaian,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. b). Fungsi 

pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;



pelaksanaan

administrasi

dan

pembinaan

kepegawaian; 

pelaksanan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; 

pelaksanaan

kehumasan,

keprotokolan

dan

kepustakaan; 

pelaksanaan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; 

pengelolaan pengaduan masyarakat;

16

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan



tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh



Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. c. Seksi Pemerintahan 1). Tugas Seksi

Pemerintahan

melaksanakan

tugas

pokok

penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan rangka

dan

pengolahan

perencanaan program

data

dalam

dan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan koordinasi

dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c). pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah

dan

instansi

vertikal

di

bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; d). pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; e). penyusunan monografi Kecamatan; f).

pemberian

bimbingan,

supervisi,

fasilitasi

dan

konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; g). pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan;

17

h). pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; i).

pengkoordinasian

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat Kecamatan; j).

pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan; k).

fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;

l).

fasilitasi

kegiatan

organisasi

sosial

dan

kemasyarakatan; m). pelaksanaan

administrasi

dan

registrasi

pertanahan; n). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan; o). pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; p). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1). Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.

2). Fungsi

18

a). pengumpulan rangka

dan

pengolahan

perencanaan program

ketentraman

dan

data

dalam

dan kegiatan

ketertiban

di

tingkat

Kecamatan; b). pelaksanaan

koordinasi

dengan

Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional

Indonesia

mengenai

program

dan

kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; c). pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; d). pelaksanaan koordinasi

dengan satuan kerja

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e). fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f).

fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

g). pelaksanaan

pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban Kecamatan dan Kelurahan; h). pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); i).

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

alam dan pengungsi; j).

pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;

19

k).

pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;

l).

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;

m). pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; n). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 1). Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah

bidang

kesejahteraan

masyarakat

di

Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan rangka

dan

pengolahan

perencanaan program

data

dalam

dan kegiatan

kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan

program

bidang

kesejahteraan

masyarakat; c). pelaksanaan koordinasi

dengan satuan kerja

perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat; d). pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan

kegiatan

kesejahteraan

masyarakat di tingkat Kecamatan;

20

e). pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

program bidang kesejahteraan masyarakat; f).

pengkoordinasian dengan

penyelenggaraan

lembaga/instansi

lain

kerjasama di

bidang

kesejahteraan masyarakat; g). pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat; h). pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan; i).

pelaksanaan

pemberian

pertimbangan

teknis

status sosial; j).

pengkoordinasian

pemberian

bantuan

sosial,

pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan; k).

pengkoordinasian keagamaan,

pembinaan

pendidikan,

kehidupan

kebudayaan

dan

kesehatan masyarakat; l).

pendataan masalah kesejahteraan sosial;

m). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat; n). pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; o). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1). Tugas

21

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah

bidang

pemberdayaan

masyarakat

di

Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan rangka

dan

pengolahan

perencanaan program

pemberdayaan

data

dalam

dan kegiatan

masyarakat

di

tingkat

Kecamatan; b). pelaksanaan

uapaya-upaya

peningkatan

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam

forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; c). pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; d). penyusunan profil kecamatan; e). pengevaluasian pemberdayaan

terhadap

berbagai

masyarakat

di

kegiatan wilayah

kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; f).

fasilitasi

pengembangan

lembaga

kemasyarakatan; g). fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;

22

h). pengkoordinasian

pembinaan

pengembangan

dan

ketenagakerjaan

dan

perburuhan; i).

pengkoordinasian pengembangan perindustrian,

pembinaan serta

dan

pemantauan

perdagangan,

kegiatan

kepariwisataan,

perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah; j).

pengkoordinasian penyelenggaraan

dan

pengawasan

pembangunan

di

wilayah

kerjanya; k).

fasilitasi pembangunan partisipatif;

l).

pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;

m). pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya; n). pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan

swadaya

masyarakat

dalam

bidang

pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman; o). pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan; p). pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional; q). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat; r).

pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; s).

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

23

g. Seksi Pelayanan Umum 1). Tugas Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan rangka

dan

pengolahan

perencanaan program

data

dalam

dan kegiatan

peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum

dapat

dilaksanakan

pemerintahan

kelurahan; c). pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d). pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; e). pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; f).

pelaksanaan koordinasi

dengan satuan kerja

perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

24

g). pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana

dan fasilitas pelayanan umum; h). pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

berupa

pemrosesan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Susunan

Keluarga

dan

keterangan

penduduk lainnya; i).

pelaksanaan legalisasi

pemberian

surat

pertimbangan

keterangan

yang

teknis,

dibutuhkan

masyarakat; j).

pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;

k).

pelaksanaan

pemberian

pengantar

untuk

pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); l).

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;

m). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; n). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

B. SUMBER DAYA SKPD Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari : 1. Camat; 2. Sekretariat, terdiri dari :

25

a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Satuan Tugas Jabatan Fungsi. Sedangkan gambaran tentang bagan struktur organisasi Kecamatan Sukun sebagaimana Gambar 3, berikut :

Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan :

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

A. SATUAN TUGAS JABATAN FUNGSIONA L

KASI PEMERINTAHAN

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SUBBAG SUNGRAM

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM

KASI

KASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

PELAYANAN UMUM

26

2. Kepegawaian a. Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Kecamatan Sukun Kota Malang sejumlah 161 orang, terdiri atas PNS 142 orang dan PTT 2 orang . Dari jumlah PNS tersebut ditempatkan ke beberapa bagian meliputi antara lain :

Tabel 1 Distribusi PNS Kecamatan Sukun Kota Malang No.

URAIAN

Jumlah

A.

Kecamatan

1.

Camat

2.

Sekretariat Kecamatan

3.

Seksi Pemerintahan

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5.

Seksi Pemberdayaan Masy. Kel.

3 orang

6.

Seksi Kesejahteraan Sosial

2 orang

7.

Seksi Pelayanan Umum

4 orang

B.

Kelurahan

1.

Ciptomulyo

2.

Gadang

11 orang

3.

Kebonsari

10 orang

4.

Bandungrejosari

11 orang

5.

Sukun

6.

Tanjungrejo

10 Orang

7.

Pisangcandi

9 orang

8.

Karangbesuki

9 orang

1 orang 13 orang 2 orang 11 orang

9 orang

8 orang

27

9.

Bandulan

11 orang

10

Mulyorejo

10 orang

11.

Bakalankrajan

9 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Data Kecamatan Sukun :

142 orang

September 2013

Sedangkan untuk Pegawai Tidak tetap terbagi juga ke masing-masing bagian antara lain :

Tabel 2 Distribusi PTT Kecamatan Sukun Kota Malang

No.

URAIAN

JU M L A H

A.

Kecamatan

1.

Sekretariat Kecamatan

- orang

2.

Seksi Pemerintahan

- orang

3.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1 orang

4.

Seksi Pemberdayaan Masy. Kel.

- orang

5.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- orang

6.

Seksi Pelayanan Umum

- orang

B.

Kelurahan

1.

Ciptomulyo

1 orang

2.

Gadang

- orang

3.

Kebonsari

- orang

4.

Bandungrejosari

- orang

5.

Sukun

- orang

6.

Tanjungrejo

- orang

7.

Pisangcandi

- orang

8.

Karangbesuki

- orang

28

9.

Bandulan

- orang

10

Mulyorejo

- orang

11.

Bakalankrajan

- orang

Jumlah Pegawai Tidak Tetap

2 orang

Data Kecamatan Sukun : 26 September 2013

b. Pegawai Menurut Eselon dan Pangkat Dari komposisi pegawai Kecamatan Sukun Kota Malang yang berjumlah 144 orang, terdiri atas PNS 142 orang dan PTT 2 orang. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Kecamatan Sukun Kota Malang menurut eselon dan pangkat, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3 : Distribusi PNS

Menurut Eselon Dan Pangkat PANGKAT

NO

ESELON

1

II.A

-

-

-

-

-

-

0

2

II.B

-

-

-

-

-

-

0

3

III.A

1

-

-

-

-

-

1

4

III.B

-

1

-

-

-

-

1

5

III. C

-

-

-

-

-

-

-

6

IV.A

1

13

1

-

-

-

15

7

IV.B

-

12

39

7

-

-

58

8

V.A

-

-

-

-

-

-

-

9

V.B

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

2

26

40

7

-

-

75

IV/a

III/d III/c III/b III/a II/d

JML

KET

Data Kecamatan Sukun : 26 September2013

29

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat

pendidikan

yang

ditamatkan

oleh

pegawai

Kecamatan Sukun Kota Malang, adalah sebagai berikut : Tabel 4 : Distribusi PNS

Pangkat Dan Pendidikan NO

Pangkat / Gol

PENDIDIKAN TERAKHIR S2

S1

DIII

DII

DI

SMA SMK SMP

SD

1

Pembina

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Penata Tk. I

-

22

-

-

-

-

-

-

-

3

Penata

4

17

4

-

-

17

-

-

-

4

Penata Muda Tk. I

1

4

-

-

-

7

-

-

-

5

Penata Muda

-

4

-

-

-

1

-

-

-

6

Pengatur Tk. I

-

-

1

-

-

3

-

-

-

7

Pengatur

-

-

1

-

-

6

-

-

-

8

Pengatur Muda Tk. I

-

-

-

-

-

20

-

-

-

9

Pengatur Muda

-

-

-

-

-

8

1

1

-

10

Juru Tk. I

-

-

-

-

-

-

-

2

-

11

Juru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Juru Muda Tk. I

-

-

-

-

-

-

-

-

7

13

Juru Muda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

47

6

-

-

62

1

3

7

JUMLAH

Data Kecamatan Sukun :

September 2013

C. KINERJA PELAYANAN SKPD Kecamatan Sukun dalam melaksanakan program dan kegiatanserta urusan/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Malang, sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2014-2018, yakni :

30

Tabel 10 : Program dan Kegiatan

NO

PROGRAM

KEGIATAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3

Peningkatan Pengembangan Sistem Penyusunan Pelaporan Keuangan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Keuangan

Akhir Tahun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

Pemeliharaan Kamtibmas pencegahan Tindak Kriminal

dan Peningkatan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Sukun

5

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Monitoring stimulan pembangunan Dalam Membangun Desa kelurahan se-kecamatan Sukun

31

6

Perencanaan pembangunan daerah

7

Peningkatan masyarakat

kualitas

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

pelayanan Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Kelurahan Pembinaan dan pengawasan bidang lingkungan hidup

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Sukun Kota Malang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara umum telah memenuhi kebutuhan operasional sebagai Kantor Kecamatan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sukun selain gedung kantor, sementara ini antara lain sebagaimana lampiran I. HUBUNGAN RENSTRA-SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam

kaitan

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Sukun merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan

Pemerintah

Kota

Malang

khususnya

dalam

menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang

dalam

RPJM

Daerah

Kota

Malang,

serta

dari

keberadaannya - untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan - akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sukun (Renja Kecamatan Sukun) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang. Gambar 1 :

32

Hubungan Rensra Kecamatan Sukun dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renja Kecamatan Sukun akan menjadi pedoman bagi

penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

(RKA)

Kecamatan Sukun yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut

akan

tercermin

pada

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran

tentang

hubungan

antara

Renstra

Kecamatan Sukun dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun

dengan

sistem

keuangan

adalah

sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 1 KERANGKA PENYEMPURNAAN RENSTRA KECAMATAN SUKUN

33

Dengan

memperhatikan

berbagai

peraturan

perundangan yang ada yang telah memberikan mandat Kecamatan Sukun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani bidang penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta

dengan

memperhatikan

Rancangan

Awal

Renstra

Kecamatan Sukun yang sebelumnya telah tersusun berikut kegiatan yang telah diagendakan pada tahun anggaran 2009, maka kerangka pikir penyempurnaan Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2014-2018, adalah sebagai berikut :

Gambar 2 : Kerangka Pikir Penyempurnaan Rensra Kecamatan Sukun Tahun 2013 - 2018 UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perwal No.97/2008 tentang RP JM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

Perda No.8/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

D.

Perwal No.70/2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi TANTANGAN DAN dan Tata Kerja Kecamatan

Sasaran Pembangunan Daerah (RP JM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018)

MANDAT

RENSTRA KEC. SUKUN TH ’13 – 18’

SE. Mendagri 050/2020/SJ, Tgl 11 Agustus 2005 ttg Petunjuk Penyusunan Dokumen RP JP Daerah dan RP JM Daerah

PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Kegiatan Kec. Sukun TA. 2013

EKSISTING

Rancangan Awal Renstra Kec. Sukun Thn ’13-18’

a. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI Kecamatan Sukun terletak dibagian Selatan Wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 26,852 Km2 terdiri dari

11

34

Kelurahan dengan Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 660 m, suhu udara antara 20 ° sampai dengan 30 ° dengan kelembaban nisbi dan curah hujan berkisar antara 2000 sampai dengan 3000 mm/tahun. 1. Batas Administratif. Sebelah Utara

: Kecamatan Lowokwaru

Sebelah Timur

: Kecamatan Kedungkandang

Sebelah Selatan

: Kecamatan Pakisaji Kab. Malang

Sebelah Barat

: Kec. Wagir dan Dau Kab. Malang.

2. Pemerintahan Terdiri dari 11 Kelurahan : a. Kelurahan Ciptomulyo b. Kelurahan Gadang c. Kelurahan Kebonsari d. Kelurahan Bandungrejosari e. Kelurahan Sukun f. Kelurahan Tanjungrejo g. Kelurahan Pisangcandi h. Kelurahan Bandulan i.

Kelurahan Karangbesuki

j.

Kelurahan Mulyorejo

k. Kelurahan Bakalankrajan  Jumlah Lingkungan/Dusun

:

37

 Jumlah RT

:

860

 Jumlah RW

:

93

Adapun Peta Wilayah sebagaimana Gambar 4, berikut :

Kecamatan

Sukun

35

36

37

3. Standar Pelayanan Minimum. Dengan diperlakukannya Struktur Organisasi yang baru di Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beberapa pelayanan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan telah ditarik / dilakukan oleh Dinas Teknis terkait. Jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, antara lain : a. Pelayanan Pemberian Rekomendasi : - Surat Keterangan Pindah ; - Surat Keterangan Boro Kerja ; - Surat Keteragan Catatan Kepolisian (SKCK) ; - Surat Keterangan Tidak Mampu ; - Surat

Keterangan

Untuk

Mendapatkan

Tunjangan

Keluarga (Model C) ; - Surat Keterangan Dispensasi Nikah. b. Pelayanan Legalisasi : - Legalisasi Kartu Susunan Keluarga (KSK) ; - Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

38

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : -

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

-

Meningkatnya

Pemeliharaan

Kamtibmas

dan

Pencegahan Tindak Kriminal -

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

-

Meningkatnya

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan -

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Capaian hasil Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun

pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : Tabel 5 : Nilai Dan Evaluasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2012

NO

KEBIJAKAN TEKNIS

PROGRAM

1

2

3

1.

Pemerintahan Umum

NILAI CAPAIAN PROGRAM (%) 4

HASIL EVALUASI 5

Perencanaan Pembangunan

100

SB

Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100

SB

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

SB

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100

SB

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

SB

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

100

SB

39

b. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Kebijakan

otonomi daerah dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejaheraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan.

Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat

wilayah

dalam

kerangka

azas

dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat

dalam

menjalankan

tugasnya

mendapatkan

pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat

dan

penyelenggaraan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugastugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap

40

seluruh

instansi

pemerintah

di

wilayah

kecamatan,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pebinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan

kelurahan, lainnya

serta

yang

pelaksanaan

belum

tugas

dilaksanakan

oleh

pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan

camat

berbeda

dengan

kepala

instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai

perangkat daerah juga mempunyai

kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

untuk

mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

juga

melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Sebagaimana uraian diatas, maka

Camat dalam

menjalankan tugasnya kedepan diharapkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga capaian kinerja pelayanan

41

yang ada di Kecamatan juga harus berubah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang yaitu Indikator Kinerja Utama/Kunci (IKU/IKK) yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 6 : Data Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pemerintahan

: Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI

1.

3.

Frekwensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain Jumlah penduduk yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Jumlah peserta laki-laki

4.

Jumlah peserta perempuan

5. 6.

Realisasi 10 Program Pokok PKK Jumlah PKK Aktif

7.

Jumlah Keluarga

8.

Jumlah Keluarga Prasejahtera

9.

Jumlah Keluarga Sejahtera

10.

Organisasi Perempuan

11.

Organisasi Pemuda

12.

Jumlah Pos Siskamling

13.

Jumlah Anggota Linmas

2.

FORMULA INDIKATOR

Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi luar daerah per tahun (dirinci berdasarkan daerah tujuan) Jumlah penduduk yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Jumlah peserta laki-laki yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Jumlah peserta perempuan yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Realisasi 10 Program Pokok PKK Jumlah PKK Aktif dalam wilayah Kecamatan Jumlah Keluarga dalam wilayah Kecamatan Jumlah Keluarga Prasejahtera dalam wilayah Kecamatan Jumlah Keluarga Sejahtera dalam wilayah Kecamatan Jumlah Organisasi Perempuan dalam wilayah Kecamatan Jumlah Organisasi Pemuda dalam wilayah Kecamatan Jumlah Pos Siskamling dalam wilayah Kecamatan Jumlah Anggota Linmas dalam wilayah Kecamatan

42

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI

14.

Jumlah Kelompok Ronda

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

FORMULA INDIKATOR

Jumlah Keompok Ronda dalam wilayah Kecamatan Persentase Pengaduan Masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dubagi jumlah seluruh pengaduan x 100% Rasio Program Nasional yang Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program nasional x 100% Keberadaan Standard Operating Ada atau tidak ada (sebutkan yang ada Procedure (SOP) dan tidak disertai jumlahnya) Anggaran yang digunakan untuk Alokasi anggaran peningkatan kualitas peningkatan kapasitas pegawai SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100% Angaran SKPD terhadap total belanja Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD APBD x 100% Belanja modal terhadap total belanja Belanja modal dibagi total belanja SKPD SKPD x 100% Total belanja pemeliharaan dari total Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD x 100% Total belanja pemeliharaan dari total Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD belanja SKPD x 100% Keberadaan laporan keuangan SKPD Ada atau tidak laporan keuangan (LRA, Neraca, Calk) SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk) Keberadaan iventarisasi barang atau Ada atau tidak ada iventarisasi barang aset SKPD atau aset SKPD Rasio bidang tanah yang digunakan Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yang SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD dikuasai SKPD x 100% Jumlah aset yang tidak digunakan % Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD SKPD (diluar aset tanah) dibagi total aset yang dikuasai SKPD (diluar aset tanah) x 100% Keberadaan Survey Kepuasan Ada atau tidak adanya hasil survey Masyarakat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

43

Urusan Wajib Pemerintahan

: Bidang Perencanaan Pembangunan

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI

1.

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD :

2.

a. Renstra SKPD b. Renja SKPD c. RKA SKPD Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

3.

Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

4.

Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

FORMULA INDIKATOR Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD

Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

44

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Kecamatan

Sukun

Kota

Malang

yang

merupakan

organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah : 1. SDM yang ada belum / tidak sesuai dengan tupoksinya; 2. Anggaran di Kecamatan Sukun belum memadai sehingga kegiatan yang ada belum berjalan optimal, apalagi setelah adanya

tumpeng,

berkurang

plafon

dibandingkan

anggaran tahun

yang

anggaran

ditentukan sebelumnya

sehingga tupoksi tidak bisa berjalan dengan lancar; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan SDM yang ada; 4. Tupoksi yang ada di Kecamatan masih bersinggungan dengan Unit kerja yang satu dengan Unit Kerja yang lain instansi lain (tumpang tindih), contoh : pengurusan KTP, PBB, trantip dengan satpol; 5. Lemahnya

koordinasi

dengan

dinas

terkait

karena

keterbatasan SDM; Adanya Sistim LS yang ternyata menyulitkan karena tidak semua SKPD bisa mengatur prioritas pengeluaran.

45

B. telaah VISI, MISI, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari

visi,

misi,

dan

program

penyusunannya

berpedoman

memperhatikan

RPJM

Kepala

pada

Nasional.

Oleh

RPJP

Daerah

yang

Daerah

karenanya,

dan maka

perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT” Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari

46

pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang. Adapun visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang

dan

seluruh

masyarakatnya.

Hal

ini

adalah

penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengahtengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga,

Kota

Malang

secara

umum

akan

memiliki

keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

47

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa

prioritas

pembangunan

yang

menunjuk

pada

kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018,

yakni:

Bersih,

Makmur,

Adil,

Religius-toleran,

Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Bersih

:

Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah

kondisi

yang

diharapkan

dalam

pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri

dari

penyelenggaraan

pemerintahan.

Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Makmur

:

Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan

kepada

pemerintah

untuk

diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi

48

yang

hendak

diwujudkan

dalam

periode

pembangunan Kota Malang 2013 - 2018. Adil

:

Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota

Malang.

Adil

diartikan

sebagai

diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat

dalam

penyelenggaraan

hukum

pemerintahan.

dan

Adil

juga

dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan

daerah.

Untuk

mewujudkan

keadilan

tengah-tengah

masyarakat,

di

Pemerintah

Kota

menjalankan

tugas

Malang dan

juga

fungsinya

akan dengan

mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Religius-toleran

:

Terwujudnya

masyarakat

yang

religius

dan

toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

Apapun

bentuk

perbedaan

di

kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai

faktor

pendukung

pembangunan

daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

49

Terkemuka

:

Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama

lima

tahun

ke

depan

diharapkan

memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat

juga

berarti

kepeloporan.

Sehingga,

seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil

menjadi

pelopor

pembangunan

di

lingkup wilayah masing-masing. Aman

:

Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman

kehidupan

dan

aktivitas

masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga

akan

diwujudkan

demi

suksesnya

pembangunan di Kota Malang. Berbudaya

:

Masyarakat

Kota Malang yang berbudaya

merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung

50

dipertunjukkan

dalam

sifat,

sikap,

tindakan

masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat.

Masyarakat

menjunjung

tinggi

kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat

istiadat

dalam

kehidupan

sehari-hari.

Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu

dengan

merevitalisasi

makna-

maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Asri

:

Kota

Malang

yang

asri

adalah

dambaan

masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang

makin

lama

makin

pudar

akibat

pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar,

dan

indah.

Sehingga,

segala

pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali. Terdidik

:

Terdidik

adalah

masyarakat

kondisi

mendapatkan

dimana

semua

pendidikan

yang

layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012

51

mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan

masyarakat

pendidikan

dan

dengan masing.

pilihan

akan

mendapatkan

ketrampilan hidup

Masyarakat

dan yang

yang

sesuai

profesi

masing-

terdidik

akan

senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang

bersama

dengan

Pemerintah

Malang. RUMUSAN Misi Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka

mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MAKMUR, BERBUDAYA DAN TERDIDIK BERDASARKAN NILAI-NILAI SPIRITUAL YANG AGAMIS, TOLERAN DAN SETARA. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman) Pada misi ini, pembangunan akan diarahkan untuk mengantarkan masyarakat Kota Malang menuju kesejahteraan yang terdistribusi secara merata. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan berkurangnya masyarakat miskin di Kota Malang. Selain itu, misi ini juga akan mengantarkan masyarakat pada kondisi yang semakin berbudaya, dengan nilai-nilai

52

Kota

religius-toleran yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai tradisi, nilai-nilai agama, saling menghormati perbedaan, dan tidak adanya konflik dan kekerasan atas nama SARA di Kota Malang. Dengan demikian, kondisi masyarakat diharapkan akan tertib dan aman, yang ditandai dengan minimnya angka kriminalitas, dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini juga akan mendorong keberlangsungan pendidikan di Kota Malang menjadi lebih baik. Pendidikan masyarakat secara formal maupun non-formal menjadi prioritas dalam misi ini. Peningkatan kondisi masyarakat terdidik di Kota Malang dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan masyarakat. Model pendidikan non-formal yang dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Malang. Kondisi ini bisa terwujud apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna mengembangkan pendidikan yang baik dan berkualitas di Kota Malang. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG

ADIL,

TERUKUR DAN AKUNTABEL. (Visi: adil, berbudaya, bersih) Misi ini akan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Malang. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam

misi

ini.

Pemerintah

didorong

untuk

melakukan

pelayanan yang maksimal dan profesional pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dalam menjalankan

53

pelayanan

publik

pemerintah

harus

senantiasa

mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada wong cilik yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang

berkualitas.

Kondisi

ini

ditandai

dengan

semakin

mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi. Misi

ini

juga

akan

mendorong

pemerintah

menjalankan

pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Misi ini diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan akuntabel. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kota Malang akan mempermudah segala jenis pelayanan perijinan, baik ijin usaha, ijin kependudukan, ijin kepemilikan,

ijin

bangunan,

dan

sebagainya

dengan

senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku. Dalam menjalankan misi ini, aparatur pemerintah yang bersih adalah keharusan. Bersih di sini diartikan sebagai komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

54

MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

YANG

BERKESINAMBUNGAN,

ADIL,

DAN

EKONOMIS. (Visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik) Misi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mengembangkan potensi Kota Malang, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Diharapkan, semakin tumbuh dan berkembangnya lapangan pekerjaan baru yang berkembang dari pengelolaan potensi

daerah. Investasi-

investasi bisnis distimulasi dan pemanfaatannya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Misi ini juga memperhatikan potensi daerah yang berupa sumber daya manusia. Predikat sebagai Kota Pendidikan memiliki makna bahwa Kota Malang memiliki sumber daya manusia terdidik yang melimpah ruah yang siap untuk dikembangkan, tidak saja untuk mendukung pembangunan kota,

namun

juga

untuk

meningkatkan

prestasi

yang

membanggakan Kota Malang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misi ini juga menekankan perlunya strategi pembangunan daerah

yang

tetap

memperhatikan

aspek

kelestarian

lingkungan. Ke depan, diharapkan tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran lingkungan, disertai dengan meningkatnya luas lahan yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan resapan air sebagai pencegahan terhadap bencana banjir. Strategi implementasi dari misi ini antara lain berupa penataan industri dan kawasan industri. MENINGKATKAN KUALITAS

PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA

MALANG SEHINGGA BISA BERSAING DI ERA GLOBAL. (Visi: terkemuka, terdidik)

55

Misi

ini

secara

spesifik

memberikan

prioritas

pada

peningkatan kualitas pendidikan Kota Malang. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Akan didorong pula ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk pendidikan formal dan non-formal. Segala bentuk pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, baik yang dikelola oleh pemerintah

daerah

maupun

oleh

kelompok-kelompok

masyarakat, akan didukung perkembangannya. Melalui misi ini,diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kota Malang. Dengan demikian

Kota

Malang

bisa

menjadi

terkemuka

dalam

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau serta menghasilkan out come yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Melalui misi ini, akan diwujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan Internasional. Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan di semua jenjang akan didorong untuk meraih berbagai prestasi berskala internasional. Kota Malang didorong untuk

memiliki

pelayanan

dan

fasilitas

pendidikan

yang

memadai untuk menjadi kota tujuan pendidikan internasional. MENINGKATKAN

KUALITAS

MALANG

FISIK,

BAIK

KESEHATAN

MAUPUN

MASYARAKAT

MENTAL

UNTUK

KOTA

MENJADI

MASYARAKAT YANG PRODUKTIF. (Visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)

56

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang, yang ditunjang dengan layanan kesehatan yang baik. Jaminan kesehatan diberikan bagi semua penduduk Kota Malang, terutama bagi wong cilik, dengan prosedur yang cepat dan mudah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di

masing-masing

pemerataan kesehatan,

dan

puskesmas

dan

peningkatan

peningkatan

puskesmas

sarana

mutu

pembantu,

dan

manajemen

prasarana pelayanan

kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang cukup bagi warga miskin. Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat. Selain itu, misi ini juga mengarah pada terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang sehat. Penyakit-penyakit sosial yang mengganggu

ketenteraman

dan

ketertiban

umum

akan

ditanggulangi sesuai aturan yang berlaku, baik aturan sosial maupun aturan hukum. Perilaku masyarakat didorong untuk menjunjung tinggi tradisi-tradisi luhur dalam kehidupan seharihari di tengah-tengah masyarakat. MEMBANGUN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA YANG

AMAN,

NYAMAN,

dan

BERBUDAYA.

(Visi:

aman,

berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri) Misi ini diarahkan untuk mendorong Kota Malang sebagai kota budaya yang modern. Nilai-nilai adiluhung tradisional

57

dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kebudayaan tradisional dipelihara dan direvitalisasi. Lokasilokasi yang penuh dengan nilai sejarah dirawat, dikembangkan, dan dipadukan dengan pembangunan Kota Malang yang modern. Dengan demikian, Kota Malang akan menjadi kota tujuan wisata budaya modern. Sarana dan fasilitas rekreasi perkotaan diperluas, diperbaharui dan ditingkatkan agar menarik lebih banyak kunjungan wisatawan domestik dan manca negara. Investasi-investasi di sektor pariwisata akan distimulasi dan difasilitasi guna menambah daya tarik wisata di Kota Malang. Misi ini juga mendorong untuk ditumbuhkannya rasa aman dan nyaman

bagi

para

wisatawan,

melalui

keamanan,

kenyamanan, dan keasrian Kota Malang. Kesan negatif terhadap keamanan kota, semacam tindakan kriminalitas akan ditangani dengan serius. Melalui misi ini, upaya-upaya serius akan dilakukan agar berbagai persoalan yang membuat wisatawan tidak nyaman, semacam: kemacetan, tumpukan sampah, dan banjir, dapat diatasi dengan baik. Melalui misi ini pula, pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah akan didorong untuk berkembang. Akan ditumbuhkan dan didukung penuh adanya industri-industri kreatif

masyarakat

sebagai

pendamping

sektor

wisata,

disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. MENDORONG PELAKU EKONOMI SEKTOR INFORMAL AGAR LEBIH PRODUKTIF DAN KOMPETITIF. (Visi: adil, terkemuka, makmur) Misi ini diarahkan keberpihakan pemerintah pada pelaku ekonomi

sektor

informal

Kota

Malang

agar

mampu

58

menghadapi

persaingan

global.

Kebijakan

sektor

perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil informal yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang

musiman,

dan

penguatan

daya

saing

para

pedagang keliling. Dengan demikian pelaku ekonomi sektor informal di Kota Malang akan memiliki peluang usaha yang kian besar. Mereka sanggup bersaing dengan industri lain yang berkembang di Kota

Malang.

Pada

prinsipnya

misi

ini

diarahkan

untuk

mendorong pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi

sektor

informal

dengan

memberikan

berbagai

pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, mereka bisa bersanding dengan pelaku ekonomi formal di Kota Malang. Dengan

demikian

perekonomian

pelaku

ekonomi

sektor

informal ini menjadi semakin baik dan berkembang. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Malang akan bisa terwujud. Problem kemiskinan di Kota Malang bisa berkurang. IPM Kota Malang menjadi lebih baik, produktivitas masyarakat juga semakin

59

tinggi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah. MENDORONG PRODUKTIVITAS INDUSTRI DAN EKONOMI SKALA BESAR

YANG

BERDAYA

SAING,

ETIS

DAN

BERWAWASAN

LINGKUNGAN. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil) Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh industri

berskala

besar.

Pemerintah

Kota

Malang

harus

memperhatikan usaha industri berskala besar yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri berskala besar. Pemerintah Kota Malang harus juga menjamin adanya rasa adil dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Untuk itu juga, dibutuhkan tindakan yang bersih dari KKN dari aparatur pemerintah Kota Malang. Misi ini mendorong pemerintah untuk pro-aktif terhadap investasi ekonomi berskala besar. Pemerintah Kota Malang diharapkan

dapat

terus

mempromosikan

potensi

dan

keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri berskala besar. Kebijakan pemerintah Kota Malang dalam berbagai bidang terkait diperlukan agar investor merasa nyaman dan aman melakukan investasi mereka ke Kota Malang. Misi ini juga mengarahkan pada peningkatan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kebersihan serta keasrian kota, utamanya oleh pelaku usaha industri berskala besar. Pendirian

dan

pengoperasian

pabrik

industri

harus

60

memperhatikan

dampaknya

terhadap

lingkungan

kota.

Pemerintah Kota Malang harus melakukan kontrol yang kuat terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kalangan industri. Misi ini mendorong agar dampak sosial dari industri-industri berskala besar dapat dikendalikan. Konflik industrial harus dideteksi, dimediasi, dan diselesaikan dengan cara yang baik dan sikap keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Tingginya arus urbanisasi sebagai akibat dari industri berskala besar harus dikelola menjadi potensi positif guna kemajuan Kota Malang. MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR

SISTEM

YANG

TRANSPORTASI

NYAMAN

UNTUK

TERPADU

DAN

MENINGKATKAN

KUALITAS HIDUP MASYARAKAT. (Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka) Kemajuan pembangunan kota ditambah dengan tingginya urbanisasi mengakibatkan problem transportasi di Kota Malang. Misi ini mendorong tersedianya sistem transportasi yang baik untuk menyelesaikan problematika transportasi tersebut, yang antara lain ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai, berkurangnya kemacetan, kelayakan fasilitas transportasi publik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat

untuk

mematuhi

aturan-aturan

pemanfaatan

fasilitas umum di bidang transportasi perkotaan.

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN KOTA

61

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Propensi terhadap sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L adalah sebagai berikut pada tabel :

NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1

Rakoor Muspika

CAPAIAN SASARAN RENSTRA KAB/KOTA 3 1

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentra man dan ketertiban wilayah.

2 Jumlah rakoor Muspida

SASARAN PADA RENSTRA PROPINSI 4 Terlaksananya 1 peningka tan peran serta masyara kat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah. 2 Jumlah rakor Muspida Tingkat PropInsi

SASARAN PADA RENSTRA K/L 5 1

Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah.

2 Tercapainya rakornas.

2

Untuk menunjang kegiatan kantor

Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tercapainya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Terciptanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

3

Untuk meningkan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

Terlaksananya peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.

Terlaksananya peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.

4

Terealisasinya

Tersusunnya

Terlaksananya

Terlaksananya

Peningkatan

data dan

penyusunan data

penyusunan

Pengembangan

pelaporan

dan pelaporan

data dan

Sistem

capaian kinerja

capaian kinerja

pelaporan

62

Pelaporan

dan keuangan

dan keuangan

capaian

capaian kinerja

yang akuntabel

yang akuntabel

kinerja dan

dan keuangan

keuangan yang akuntabel Terwujudnya

5

Terwujudnya

Meningkatnya

peningkatan

Terciptanya

Perencanaan

partisipasi

partisipasi

peningkatan

pembangunan

masyarakat

masyarakat

partisipasi

daerah

dalam

dalam

masyarakat

danTerwujudnya

pembangunan

pembangunan

dalam

Peningkatan

pembangunan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Kecamatan Sukun terletak dibagian Selatan Wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 26,852 Km2

terdiri dari 11

Kelurahan dengan Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 660 m, suhu udara antara 20° sampai dengan 30° dengan kelembaban nisbi dan curah hujan berkisar antara 2000 sampai dengan 3000 mm/tahun. 4. Batas Administratif.

63

Sebelah Utara

: Kecamatan Lowokwaru

Sebelah Timur

: Kecamatan Kedungkandang

Sebelah Selatan

: Kecamatan Pakisaji Kab. Malang

Sebelah Barat

: Kec. Wagir dan Dau Kab. Malang.

5. Pemerintahan Terdiri dari 11 Kelurahan : l.

Kelurahan Ciptomulyo

m. Kelurahan Gadang n. Kelurahan Kebonsari o. Kelurahan Bandungrejosari p. Kelurahan Sukun q. Kelurahan Tanjungrejo r. Kelurahan Pisangcandi s. Kelurahan Bandulan t. Kelurahan Karangbesuki u. Kelurahan Mulyorejo v. Kelurahan Bakalankrajan  Jumlah Lingkungan/Dusun

:

37

 Jumlah RT

:

822

 Jumlah RW

:

89

Adapun Peta Wilayah sebagaimana Gambar 4, berikut :

Kecamatan

Sukun

64

65

6. Standar Pelayanan Minimum. Dengan diperlakukannya Struktur Organisasi yang baru di Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beberapa pelayanan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan telah ditarik / dilakukan oleh Dinas Teknis terkait. Jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, antara lain : b. Pelayanan Pemberian Rekomendasi : - Surat Keterangan Pindah ; - Surat Keterangan Boro Kerja ; - Surat Keteragan Catatan Kepolisian (SKCK) ; - Surat Keterangan Tidak Mampu ; - Surat

Keterangan

Untuk

Mendapatkan

Tunjangan

Keluarga (Model C) ; - Surat Keterangan Dispensasi Nikah. b. Pelayanan Legalisasi : - Legalisasi Kartu Susunan Keluarga (KSK) ; - Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : -

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

66

Meningkatnya

-

Pemeliharaan

Kamtibmas

dan

Pencegahan Tindak Kriminal -

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

-

Meningkatnya

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

-

Desa Capaian hasil Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : Tabel 5 : Nilai Dan Evaluasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2013

NO

KEBIJAKAN TEKNIS

PROGRAM

1

2

3

1.

Pemerintahan Umum

NILAI CAPAIAN PROGRAM (%) 4

HASIL EVALUASI 5

Perencanaan Pembangunan

100

SB

Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100

SB

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

SB

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100

SB

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

SB

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

100

SB

67

A. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Kebijakan

otonomi daerah dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejaheraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan.

Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat

wilayah

dalam

kerangka

azas

dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat

dalam

menjalankan

tugasnya

mendapatkan

pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat

dan

penyelenggaraan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugastugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh

instansi

pemerintah

di

wilayah

kecamatan, 68

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pebinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan

kelurahan, lainnya

serta

yang

pelaksanaan

belum

tugas

dilaksanakan

oleh

pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan

camat

berbeda

dengan

kepala

instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai

perangkat daerah juga mempunyai

kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

untuk

mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

juga

melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Sebagaimana uraian diatas, maka

Camat dalam

menjalankan tugasnya kedepan diharapkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga capaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan juga harus berubah, sebagaimana

69

telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang yaitu Indikator Kinerja Utama/Kunci (IKU/IKK) yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 6 : Data Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

Wajib : Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI

1.

3.

Frekwensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain Jumlah penduduk yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Jumlah peserta laki-laki

4.

Jumlah peserta perempuan

5. 6.

Realisasi 10 Program Pokok PKK Jumlah PKK Aktif

7.

Jumlah Keluarga

8.

Jumlah Keluarga Prasejahtera

9.

Jumlah Keluarga Sejahtera

10.

Organisasi Perempuan

11.

Organisasi Pemuda

12.

Jumlah Pos Siskamling

2.

FORMULA INDIKATOR Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi luar daerah per tahun (dirinci berdasarkan daerah tujuan) Jumlah penduduk yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Jumlah peserta laki-laki yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Jumlah peserta perempuan yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Realisasi 10 Program Pokok PKK Jumlah PKK Aktif dalam wilayah Kecamatan Jumlah Keluarga dalam wilayah Kecamatan Jumlah Keluarga Prasejahtera dalam wilayah Kecamatan Jumlah Keluarga Sejahtera dalam wilayah Kecamatan Jumlah Organisasi Perempuan dalam wilayah Kecamatan Jumlah Organisasi Pemuda dalam wilayah Kecamatan Jumlah Pos Siskamling dalam wilayah Kecamatan

70

13.

Jumlah Anggota Linmas

14.

Jumlah Kelompok Ronda

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

Jumlah Anggota Linmas dalam wilayah Kecamatan

Jumlah Keompok Ronda dalam wilayah Kecamatan Persentase Pengaduan Masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dubagi jumlah seluruh pengaduan x 100% Rasio Program Nasional yang Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program nasional x 100% Keberadaan Standard Operating Ada atau tidak ada (sebutkan yang ada Procedure (SOP) dan tidak disertai jumlahnya) Anggaran yang digunakan untuk Alokasi anggaran peningkatan kualitas peningkatan kapasitas pegawai SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100% Angaran SKPD terhadap total belanja Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD APBD x 100% Belanja modal terhadap total belanja Belanja modal dibagi total belanja SKPD SKPD x 100% Total belanja pemeliharaan dari total Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD x 100% Total belanja pemeliharaan dari total Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD belanja SKPD x 100% Keberadaan laporan keuangan SKPD Ada atau tidak laporan keuangan (LRA, Neraca, Calk) SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk) Keberadaan iventarisasi barang atau Ada atau tidak ada iventarisasi barang aset SKPD atau aset SKPD Rasio bidang tanah yang digunakan Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yang SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD dikuasai SKPD x 100% Jumlah aset yang tidak digunakan % Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD SKPD (diluar aset tanah) dibagi total aset yang dikuasai SKPD (diluar aset tanah) x 100% Keberadaan Survey Kepuasan Ada atau tidak adanya hasil survey Masyarakat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Urusan Pemerintahan

Wajib : Bidang Perencanaan Pembangunan

71

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KUNCI

1.

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD :

2.

a. Renstra SKPD b. Renja SKPD c. RKA SKPD Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

3.

Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

4.

Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

FORMULA INDIKATOR Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD

Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Sukun dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, maka Kecamatan Sukun yang terletak di Wilayah Timur Kota Malang merupakan wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya alam dan ekosistem yang menunjang keberlangsungan mahluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian

alam,

reboisasi,

pelestarian

sumber

air,

mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan pemukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan. Maka dari uraian tersebut Kecamatan Sukun ikut berperan aktif mewujudkan Ruang Wilayah yang produktif, aman dan nyaman, adil dan berkelanjutan dan berpedoman pada mitigasi bencana serta meningkatkan kualitas lingkungan 72

hidup dengan mendayagunakan semua potensi yang ada secara optimal dan terpadu. Jenis-jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan antara lain : - Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan; - Telaah hubungan timbal balik Kegiatan manusia dan fungsi ekosistem; -

Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan;

- Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategi dalam Perencanaan Tata Ruang adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadi efek negatif

terhadap

lingkungan

dan

berkelanjutan

dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program RKP. Posisinya pada relung pengambilan keputusan.

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategi

bisa

menentukan substansi RT/RW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap atau tambahan dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

E.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

73

Setelah Tujuan dan Sasaran serta trategi ditetapkan, maka cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, perlu melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan

prinsip

pemberdayaan

akuntabilitas,

masyarakat.

Kebijakan

partisipatif, Teknis

disini

dibedakan dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah lebih

mengarah

kepada

kebijakan

publik,

sedangkan

kebijakan teknis lebih bersifat operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pada program dan kegiatan tertentu, dimana satu program/kegiatan tertentu tersebut dengan lainnya dapat berbeda-beda kebijakan teknisnya. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat sebagai perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna

urusan

pelayanan

masyarakat

dan

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Kebijakan

teknis Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut : Fasilitasi

Peningkatan

kerukunan

dan

kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum termasuk

memperlancar

informasi

kebijakan

dan

kebijaksanaan Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat. Penyiapan data pendukung perencanaan pembangunan yang

akurat

dan

memfasilitasi

pengajuan

usulan

pembangunan sarana prasarana umum serta menggalang partisipasi masyarakat.

74

Peningkatan kualitas SDM/aparatur pelayan masyarakat dan kualitas prosedur administrasi di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan. Peningkatan sistem pelayan masyarakat dengan penetapan prosedur administrasi pelayanan.

75

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI SKPD Kecamatan Sukun dalam melaksanakan tugas pelayanan dan urusan/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Malang, ditunjukan pada upaya pencapaian Visi Kota Malang yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, yakni :

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT” Dengan merujuk salah satu

Misi Kota Malang yaitu yang

berbunyi

“

MENCIPTAKAN

MASYARAKAT

YANG

MAKMUR,

BERBUDAYA DAN TERDIDIK BERDASARKAN NILAI-NILAI SPIRITUAL YANG AGAMIS, TOLERAN DAN SETARA. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)” dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018”, dan setelah melalui proses penggalian dari bawah serta pengkajian yang komperhensip dengan representasi komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun bersama aparaturnya, akhirnya dihasilkan Visi Kecamatan Sukun, sebagai berikut :

76

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL”

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Misi Kecamatan Sukun : 1. Meningkatnya

kualitas Pelayanan publik yang

Profesional 2. Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif 3. Tersedianya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel 4. Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah 5. Tercapainya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan 6. Tercapainya

peran

ketentraman dan

serta

masyarakat

dalam

ketertiban wilayah

Dengan memperhatikan Visi Kecamatan Sukun, maka MISI KECAMATAN SUKUN adalah :

“TERCAPAINYA PELAYANAN KECAMATAN SUKUN YANG PRIMA

77

DAN AKUNTABEL”

penjabaran Misi Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

2.

Meningkatnya

kuantitas

sarana

dan

prasarana

Pelayanan 3.

Tersusunnya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel

4.

Meningkatnya kualitas Perencanaan Derah

5.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan 6.

Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

ketentraman dan ketertiban wilayah

78

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Ada pada indikator kinerja tabel 4.1

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk memperoleh strategi yang mampu meningkatkan pencapaian visi Kecamatan, digunakan analisis SWOT yang pada dasarnya merupakan kegiatan analitik sebagai upaya merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas Kecamatan dalam menghadapi ancaman maupun peluang yang ada. Selain itu dengan analisis SWOT diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada di Kecamatan, sehingga ditemukan

strategi

terbaik

dalam

pengembangannya,

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7 : Faktor-Faktor Internal KEKUATAN (STRENGTH) 1. Kondisi dan Potensi ling-

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Kurangnya sarana dan pra-

kungan yang kondusif men-

sarana pendukung

dorong adanya Pelayanan

pelayanan prima

Prima 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dan dukungan

2. Adanya budaya kerja rutinitas dan cenderung

79

serta komitmen dari

kurang kreatif dan inovatif

Pimpinan

Tabel 8 : 1.

Faktor-Faktor Eksternal PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Adanya keinginan dan

ANCAMAN (THREAT) 1. Masih adanya persepsi ne-

dukungan warga

gatif terhadap kegiatan yg

masyarakat yg kuat untuk

dilakukan oleh Pemerintah

mewujudkan visi dan misi Kecamatan

2. Masih adanya sebagian

2. Kecamatan merupakan

Masyarakat yang selalu

perangkat Daerah yg

kurang puas terhadap

mempunyai peran yang

pelayanan yang diberikan,

sama dengan perangkat Daerah lainnya

Berdasarkan analisis faktor eksternal dan faktor internal yang telah diidentifikasi, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO, Dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang. 2. Strategi ST, Dayagunakan Kekuatan, Hindari Ancaman. 3. Strategi WO, Atasi kelemahan, manfaatkan peluang 4. Strategi WT, Miminimalkan kelemahan, hindari ancaman Sebagai hasil interaksi atau pemetaan faktor-faktor Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan kedalam Tabel berikut ini

80

Tabel 9 : Pemetaan Interaksi Faktor

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL PELUANG ANCAMAN STRATEGI (SO) STRATEGI (ST) 1. Dengan mendayagunakan SDM dan dukungan serta komitmen dari Pimpinan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan. (S2 O1).

1. Dengan mendayagunakan SDM dan dukungan serta komitmen dari Pimpinan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat (S2 T2).

2. Dengan mendayagunakan Kondisi dan Potensi lingkungan yg kondusif akan memperkuat kedudukan Kecamatan sebagai perangkat Daerah yg mempunyai peran yang sama dengan perangkat Daerah lainnya. (S1 02)

2. Dengan mendayagunakan Kon-disi dan Potensi lingkungan yg kondusif akan mengurangi persepsi negatif terhadap ke-giatan yang dilakukan oleh Pemerintah (S1 T1)

K EL E M A H A N

KEKUATAN

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

STRATEGI (WO)

STRATEGI (WT)

81

1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Prima dengan memanfaatkan Kondisi dan Potensi Lingkungan yg kondusif (W1 O1)

1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Prima dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yg telah diberikan (W1 T2)

2. Merubah budaya kerja rutinitas, kurang kreatif dan inovatif aparatur dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasari pelayanan prima kepada masyarakat (W2 02)

2. Merubah budaya kerja rutinitas, kurang kreatif dan inovatif aparatur akan merubah persepsi negatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (W2 T1)

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan pada Tabel diatas, maka strategi Kecamatan Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan mendayagunakan SDM/Aparatur (termasuk di dalamnya

elemen

pendukung)

dan

dukungan

serta

komitmen pimpinan akan sangat mendukung peningkatan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat ; 2. Memanfaatkan kondisi dan potensi lingkungan yang kondusif serta adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari masyarakat akan mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 3. Melaksanakan perubahan budaya kerja yang rutinitas dan lebih

mengembangkan kreatifitas/inovasi kegiatan serta

mengimbangi

perkembangan

teknologi

(pemanfaatan

sarana prasarana yang lebih modern), akan semakin menjauhkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah ;

82

4. Sosialisasi dan Penegakan peraturan perundang-undangan akan semakin memperkuat dukungan masyarakat terhadap berbagai

kegiatan

pemerintah

kecamatan

dan

mensejajarkan pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya.

A. KEBIJAKAN Setelah Tujuan dan Sasaran serta trategi ditetapkan, maka cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, perlu melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan

prinsip

pemberdayaan

akuntabilitas,

masyarakat.

Kebijakan

partisipatif, Teknis

disini

dibedakan dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah lebih

mengarah

kepada

kebijakan

publik,

sedangkan

kebijakan teknis lebih bersifat operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pada program dan kegiatan tertentu, dimana satu program/kegiatan tertentu tersebut dengan lainnya dapat berbeda-beda kebijakan teknisnya. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat sebagai

perangkat

daerah

dalam

kerangka

azas

desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan

tugasnya

mendapatkan

pelimpahan

kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Kebijakan

teknis Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut :

83

1. Fasilitasi

Peningkatan

kerukunan

dan

kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum termasuk

memperlancar

kebijaksanaan

informasi

Pemerintah

Kota

kebijakan Malang

dan

kepada

masyarakat. 2. Penyiapan

data

pendukung

perencanaan

pembangunan yang akurat dan memfasilitasi pengajuan usulan pembangunan sarana prasarana umum serta menggalang partisipasi masyarakat. 3. Peningkatan kualitas SDM/aparatur pelayan masyarakat dan

kualitas prosedur administrasi di tingkat Kelurahan

maupun di tingkat Kecamatan. 4. Peningkatan

sistem

pelayan

masyarakat

dengan

penetapan prosedur administrasi pelayanan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (TABEL 5.1)

84

BAB VI PENGAJUAN RENCANA PERUBAHAN APBD TAHUN 2014 (TABEL B)

85

BAB VII PENUTUP Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2014-2018 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Sukun dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukun perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : Dalam Renstra Kecamatan Sukun 2013-2018 telah ditetapkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukun dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Sukun dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Sukun. Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sukun untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Malang, keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Sukun harus

86

dijadikan pedoman penyiapan Usulan Program dan Kegiatan /

KUA

PPAS

dan

Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran

Kecamatan Sukun (RKA Kecamatan Sukun). Apabila ada kebijakkan penganggaran untuk Kecamatan Sukun yang keluar dari Renstra ini, maka akan dilakukan perbaikan. Hasil pelaksanaan tahunan renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 yang tercermin dari Renja Kecamatan Sukun harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan berubahnya Kecamatan menjadi SKPD yang utuh sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 41 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2008, maka diharapkan Kecamatan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang dibidang pemerintahan umum dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara menyeluruh, jadi perlu adanya anggaran yang mencakup program dan kegiatan dengan sasaran antara lain : pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan masyarakat dll. Malang, 4 Agustus 2014 Camat Sukun

Drs. Priyadi, MM Pembina Tk. I NIP. 19610527 198410 1 003

87

88