RENCANA STRATEGIS ( Renstra ) KECAMATAN CIBINONG
TAHUN 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis
Kecamatan
Cibinong
Kabupaten Bogor Tahun 2013– 2018 , sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, serta berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013 (Revisi Tahun 2011) menindaklanjuti revisi yang dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Bogor melalui Penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.. Renstra
dilakukan sesuai dengan perkembangan dinamika dan
penetapan serta pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan bagi penyelenggaraan
penyuluhan,
yang
dituangkan
melalui
penyesuaian
indikator sasaran dari 12 indikator menjadi 3 indikator kinerja, serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplikasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Cibinong,
2014
CAMAT CIBINONG
Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.si NIP. 196802141989031008
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................ ii BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN......................................................................... 1.1.
Latar Belakang ................................................................ 1
1.2.
Landasan Hukum ............................................................ 2
1.3.
Maksud dan Tujuan ........................................................ 3
1.4.
Sistematika Penulisan ..................................................... 4
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN
BOGOR 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................ 6
2.2.
Sumberdaya Kecamatan ...................................................
2.3.
Kinerja Pelayanan Kecamaatan ……................................16
2.4.
Tantangan dan Peluang Kecamatan…………...................16
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .... 3.1.
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
FungsI………………………………………………………………..20 3.2.
Telaahan Visi, Miisi dan Program Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.………………………………………………………………20
3.3.
Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis…………………………………….23 3.4.
Penentuan Isu-isu Strategis……………..............................30
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Kecamatan Cibinong.....................................35
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ...........................36
4.3.
Strategi dan Kebijakan........................................................40
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN,
..........................42
DAN
PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBINONG YANG MENGACU PADA
TUJUAN
DAN
SASARAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOGOR ........ ........................................................................................ 43 BAB.VII. PENUTUP....................................................................................45 LAMPIRAN – LAMPIRAN ....................................................................
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Cibinong
Tabel 2.2.
Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2014
Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Kecamatan Cibinong berdasarkan pangkat/Golongan tahun 2013
Tabel 2.4.
Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong berdasarkan Pendidikan tahun 2013
Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Kecamatan Cibinong berdasarkan kesarjanaan
Tabel 2.6.
Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong yang mengikuti Diklat Pim
Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Tahun 2011- 2013
Tabel 2.8.
Sarana Kerja Kecamatan
Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cibinong 2014 - 2018
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Cibinong Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibinong
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2014-2018
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.
Struktur Organisasi Kecamatan Cibinong
DAFTAR LAMPIRAN 1.
Tabel Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
2.
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
4.
Tabel Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
5.
Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
6.
Tabel Indikator Kinerja Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatn Bogor
~1~ LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR TANGGAL
: :
RENCANA STRATEGI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) merupakan unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilanya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategi yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD. RENSTRA SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan , strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan
bahwa
Renstra
SKPD
merupakan
dokumen
perncanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahun. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja
perencanaan
strategis
Instansi
Pemerintah
merupakan
langkah
disebutkan awal
yang
bahwa harus
dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
(cara
mencapai
tujuan
kebijakan, program dan kegiatan.
dan
sasaran),
yang
memuat
~2~ Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintahan Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2013 – 2018 yang dituangkan dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah dokumen perncanaan daerah untuk periode 5 ( lima ) tahunan sebagai Visi,Misi dan Program Kepala Daerah. Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
Kecamatan
Cibinong
Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahu 2013 – 2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Selanjutnya Renstra Kecamatan Cibinong yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Cibinong yang merupakan dokumen perncanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 ( lima ) tahunan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hokum penyusunan Renstra Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. 2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
~3~ 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2008 Tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Thun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013. 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2010, Tentang Pendelegasian Administrasi
Kewenangan Pelayanan
Umum
Penandatanganan Kepada
Kepala
Dokumen Satua
Kerja
Perangkat Daerah. 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pelimpahan
Kewenangan
Penyelenggaraan
Sebagian
Urusan
Pemerintahan Kepada Camat. 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Kecamatan. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Kecamatan Cibinong tahun 2013 - 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 sesuai dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
diamanatkan
kepada
Kecamatan Cibinong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Tujuan Renstra Kecamatan Cibinong tahun 2013 - 2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Cibinong ,
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan
~4~ laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Kecamatan Cibinong dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Cibinong . Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapatrapat internal serta
melibatkan Stakeholders Kecamatan Cibinong
dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukanmasukan dalam penyusun Renstra. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cibinong tahun 2013 - 2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud
dan
tujuan,
landasan
hukum,
dan
sitematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Struktur
Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Kecamatan Cibinong , Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibinong
dan
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibinong . BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan
berdasarkan
Tugas
Pokok
dan
Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibinong , Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cibinong tahun 2013 - 2018.
~5~
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Cibinong untuk periode tahun 2013 - 2018
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
PENUTUP
6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN 2.1 TUGAS ,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN Adapun
tugas
pokok
dan
fungsi
dari
masing-masing
sekretaris dan bidang sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam
pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi : a. pengoordinasikan
penyusunan
program
dan
pelaporan
Kecamatan; b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data Kecamatan; c. pengelolaan
administrasi
umum
dan
kepegawaian
Kecamatan; d. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Kecamatan. Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Sekretaris
penyusunan
program
dalam dan
melaksanakan
pelaporan
pengelolaan
Kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Kecamatan; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Kecamatan; c. pembinaan hubungan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Kecamatan. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
umum
dan
kepegawaian
Kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian mum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
7 a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana
dimaksud,
sub
bagian
Keuangan
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Kecamatan; c. pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan Kecamatan. 2. BIDANG PEMERINTAHAN. Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana
dimaksud,
Bidang
Pemerintahan
dan
Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan b. perumusan
dan
penyiapan
bahan
perumusan
serta
pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pelayanan di Bidang Pemerintahan. 3. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Ketertiban.
Camat Untuk
dalam
melaksanakan
menyelenggarakan
Ketentraman tugas
dan
sebagaimana
dimaksud, Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
8 b. Perumusan
dan
penyiapan
pengkoordinasian ketentraman
bahan
kebijakan
dan
ketertiban,
perumusan
perencanaan
serta bidang
pelaksanaan,evaluasi
dan
pelaporan urusan Bidang ketentraman dan Ketertiban . 4. BIDANG PEREKONOMIAN Bidang
Perekonomian
merupakan
bidang
yang
membantu tugas Camat dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi : a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pertanian, dan pariwisata meliputi: a.1.penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan perekonomian di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, perikanan, kebudayaan dan pariwisata a.2. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kebudayaan dan pariwisata. b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha meliputi: b.1.
penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan dibidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan dunia usaha lainnya; b.2.
penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan perencanaan di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan dunia usaha lainnya. 5. BiDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan dalam
bidang
kesejahteraan
menyelenggarakan
tugas
rakyat
sebagaimana
dan
sosial.
Untuk
dimaksud,
Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai fungsi :
9 a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi: a.1.
Penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan; dan a.2.
penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan
perencanaan
dibidang
pendidikan
dan
kesehatan. b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang sosial. b.1. penyusunan petunjuk tenis perencanaan pembangunan dibidang
sosial,
tenaga
verja
dan
transmigrasi,
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; dan b.2.
penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan perencanaan di bidang sosial, tenaga verja dan transmigrasi,
pemberdayaan
perempuan,
keluarga
berencana, pemuda dan olah raga. 6. BIDANG PEMBANGUNAN. Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat
dalam
melaksanakan
perencanaan
bidang
Pembangunan, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi: a. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang Pembangunan meliputi : a.1.
penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,, kebinamargaan, pengairan, tata bangunan,
perumahan,
pemukiman,
pemadam
kebakaran ,kebersihan, pertamanan dan pemakaman; dan a.2.
penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan perencanaan dibidang sarana dan prasarana lalu
lintas
dan
angkutan
jalan,
kebinamargaan,
pengairan, tata bangunan, perumahan, pemukiman,
10 pemadam
kebakaran,kebersihan,
pertamanan
dan
pemakaman. b. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. b.1.
penyusunan
petunjuk
teknis
perencanaan
pembangunan dibidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; dan b.2.
penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian
kebijakan
perencanaan
dibidang
penataan
ruang,
pertanahan dan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Cibinong, menganut pola Maksimal, sehingga terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 orang Sub Bagian dan Para Kepala Seksi. Adapun susunan organisasi Kecamatan Cibinong adalah sebagai berikut : 1. Camat 2. Sekretariat, yang membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Seksi Kesejahteraan rakyat; 6. Seksi Perekonomian; 7. Seksi Pembangunan; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Cibinong, disajikan dalam Gambar 1 berikut ini;
11
Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Cibinong CAMAT SEKCAM KSB PROGRAM & EVALUASI
KASI PEMERINTAHAN
KASI PEMBANGUNAN
KSB KEUANGAN
KASI PEREKONOMIAN
KSB UMUM & KEPEG
KASI KESRA
KASI TRANTIB
LURAH KASI
2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Cibinong sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.1. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN CIBINONG No 1. 2. 3.
PEGAWAI PNS CPNS KONTRAK/HONORER
JUMLAH ( ORANG) 30 4
74,3 11,4
34
100
JUMLAH
%
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Cibinong masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS.sebanyak 31 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai
dengan
Perda
nomor
12
tahun
2008
tentang
pembentukan lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian
12 formasi jabatan struktural di Kecamatan Cibinong terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 10 orang.. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel 2.2. Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4
Jabatan/Staf Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Jumlah
Jumlah (orang ) 2 8 24 34
% 3 18 70 100
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 34 jumlah Pegawai yang ada di
Kecamatan Cibinong
terdapat 42 % pegawai yang berstatus golongan II dan 35 % pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 6,5 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 16 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut Tabel 2.3. Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong berdasarkan pangkat/Golongan tahun 2013 N0
Golongan
Jumlah (orang )
%
1.
IV
2
6,5
2.
III
10
35,5
3.
II
13
42
4
I
4
16
29
100
Jumlah
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabilan dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Cibinong yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 45,16 %, sedangkan yang
13 paling rendah yaitu tingkat SD, SLTP masing-masing sebesar 6,45 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel 2.4. Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong berdasarkan Pendidikan tahun 2013. N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-2 ( S2 )
2
6,45
2.
Strata-1 ( S1 )
5
32,26
3.
Sarjana Muda/ D3
1
3,23
4
SLTA/SMK
18
45,16
5
SLTP
1
6,45
6
SD
3
6,45
34
100
Jumlah
Tabel
diatas
menunjukkan
bahwa
tenaga
di
Kecamatan Cibinong 45,16 % tenaga dengan klasifikasi sarmud, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Kecamatan umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik. d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 6,45 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 1 jenis disiplin ilmu, dan strata-1 sebesar 22,58 % yang terdiri dari 4 jenis disiplin ilmu,
Sedangkan 67,74 % dengan latar
belakang sekolah umum dan 3.22 % untuk sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Kecamatan Cibinong berdasarkan kesarjanaan N0
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
A.
DOKTOR
B.
MAGISTER 1. Ilmu Pemerintahan
JUMLAH (orang )
2
14
C.
2. Adm. Pemerintahan Daerah
1
3. Manajemen
2
SARJANA 1. Ilmu Pemerintahan
2
2. Adm. Negara
11
3. Administrasi Publik
-
4. Sosial
2
5. Pendidikan
1
6. Ekonomi
13
7. Hukum C.
5
SARJANA MUDA 1. Ekonomi
2
2.Adm.Negara
3
3.Keuangan
2
4.Pemerintahan
2
5.Hukum
1
6.Tata busana
1
D.
KEJURUAN
E
UMUM
114
Jumlah
164
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Cibinong menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan Cibinong.
perencanaan Dengan
kedisiplinan ilmu
pembangunan
demikian
di
Kecamatan
diharapkan
kopetensi
yang ada menjadikan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Cibinong juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 31 pegawai Kecamatan Cibinong
terdapat
33,3
%
yang
telah
mengikuti
penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 66,7 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.6.
15 Tabel 2.6. Jumlah pegawai Kecamatan Cibinong yang mengikuti Diklat Pim N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1.
Spama/Diklat PIM III
3
33.3
2.
Adum/Adumla/Diklat PIM IV
6
66.7
9
100
Jumlah
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Cibinong tahun 2013 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran
belanja yang telah ditetapkan setiap
tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2012 sebesar Rp. 13.166.913.000.00 dan pada tahun 2013, menjadi Rp. 11.650.403.000.00 atau turun sebesar 90,18%. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.532.849.000.00 kemudian menjadi Rp. 11.650.403.000.00 pada tahun 2013, atau naik sebesar 90,18 %. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2013 - 2018, sebagai bagai berikut : TABEL 2.7. ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2013 - 2018 TAHUN
ANGGARAN ( RP .)
REALISASI
2013
11.502.228.000
11.650.403.000
2014
13.356.488.000
‘-
2015
14.283.4000.000
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Kecamatan Cibinong tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini
16 TABEL.2.8. SARANA KERJA KECAMATAN CIBINONG NO
URAIAN
BANYAKNY A
SATUAN
1
TANAH
3000
2
GEDUNG
800
3
LISTRIK
1
JARINGAN
4
AIR
1
JARINGAN
5
TELPON
1
6
AREA PARKIR
1
AREA
7
RUANG RAPAT
1
RUANG
8
RUANG ARSIP
1
RUANG
9
TAMAN LUAR
1
AREA
10
KANTIN
1
BUAH
11
MUSOLLA
1
BUAH
12
KENDARAAN RODA 4 3
UNIT
13
KENDARAAN RODA 2 4
UNIT
14
MEJA RAPAT
4
SET
15
AC
7
UNIT
16
KOMPUTER PC
5
UNIT
17
KOMPUTER NOTEBOOK
3
UNIT
18
MEJA KERJA
15
UNIT
19
KURSI KERJA
5
UNIT
20
FILLING KABINET
6
UNIT
21
RAK ARSIP
2
UNIT
22
INFOKUS
1
UNIT
23
JARINGAN INTERNET 1
24
LEMARI ARSIP
1
M2 UNIT (2 LANTAI) M2
LINE
(1 FAX)
JARINGAN UNIT
Dari table 2.8 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Kecamatan Cibinong sebesar 25,8 M2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 25,8 M2.
17 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Cibinong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cibinong 2013 - 2018 (terlampir) bila dilihat tabel 2.9 di atas, maka dapat dilihat bahwa Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kecamatan Cibinong sebagai berikut : Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Cibinong ( tabel terlampir ) 2.4 TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
PADA KECAMATAN CIBINONG Kecamatan Cibinong dalam menjalankan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya
perkembangan
masyarakat
yang
global
tidak
diberbagai
dapat
sektor
dihindari,
kehidupan
seiring
dengan
perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam
menjalankan berbagai
program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan
analisis
terhadap
permasalahan
internal
maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan
eksternal
meliputi
Oppurtunity
(Peluang)
dan
Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :
18 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1) Letak Strategis Kecamatan Cibinong yang berdekatan dengan akses jalan tol. 2) Merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. 3) Memiliki keanekaragaman potensi yang tinggi 4) Ketersediaan
infrastruktur
jalan
akses
keluar
masuk
wilayah Cibinong 5) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan
yang
kesemuanya
merupakan
Perangkat
Daerah (Kelurahan) 6) Sudah mempunyai Tata Ruang yang jelas 7) Jumlah aparatur yang cukup 8) Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan yang sudah jelas KELEMAHAN (W): 1) Sarana
dan
prasarana
pemerintahan
masih
kurang
memadai, 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak, 3) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh kelurahan 4) Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di
trotoar
jalan
raya
protokol
dan
lahan
milik
pemda/negara, 5) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah, 6) Masih tingginya kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu, 7) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planing dengan top down planning. 8) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki. 9) Belum adanya ketersediaan anggaran Belanja Publik yang dikelola oleh Kecamatan. 10)
Belum
optimalnya
pendayagunaan
keterbatasan kewenangan.
potensi
karena
19 2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1). Masih
banyaknya
potensi
wilayah
untuk
peluang
pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Cibinong. 2). Adanya perencanaan percepatan pembangunan Cibinong
Raya. 3). Adanya perencanaan pembangunan akses jalan tol Desari
dan jalan Bojonggede Kemang 4). Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup
berperan
mempengaruhi
semakin
tingginya
tuntutan
masyarakat untuk mengembangkan wilayah. 5). Tatanan
sistematika
pasar
yang
cukup
menjanjikan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6). Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup
baik, mempengaruhi situasi yang kondusif. ANCAMAN (T): 1) Pembangunan
kawasan-kawasan
industri
dapat
meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara. Hal ini dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. 2) Mutu pelayanan publik masih belum optimal. 3) Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan. 4) Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 5) Terjadinya pelanggaran terhadap Perijinan yang telah diberikan. 6) Tidak terkendalinya sarana transportasi mengakibatkan kemacetan semakin parah dan meluas. 7) Pembangunan industri yang tidak dirasakan langsung pengaruhnya kpada masyarakat,
20
21
22
23
~ 20 ~ BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
Kecamatan
Cibinong tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Sarana
dan
prasarana
pemerintahan,
pembangunan
dan
pendidikan masih kurang memadai; 2. Sumber data yang tidak Up to date dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan ; 3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas skpd lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll 4. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang masih tidak teratur. 5. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat terutama dalam pemanfaatan potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyaraka; 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
dibawa
dan
membantu
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
adalah
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Visi
~ 21 ~ rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ TERWUJUDNYA
KABUPATEN
BOGOR
TERMAJU
SE-
diemban
atau
INDONESIA“ 1.
Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, Misi Kabupaten Bogor adalah:
~ 22 ~
Misi Pertama : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
Misi Kedua : Meningkatkan Pemukiman , Perdagangan Dan Jasa Yang Berdaya Saing
Misi Ketiga : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Secara Berkelanjuan
Misi Keempat : Meningkatkan
Kesolehan
Sosial
Dalam
Kehidupan
Masyarakat
Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas, Kapasitas Dan Akuntabilitas Aparatur Menuju Good Governance.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Cibinong mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemrintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;
~ 23 ~ 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. . 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai
konservasi;(b)
meningkatkan
kualitas
lingkungan
pada
kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); tata
ruang
yang
lebih
rinci
dan (e) terwujudnya rencana
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RT / RW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang ; dan kebijakan pengembangan
~ 24 ~ pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan
pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri
sebagai
kawasan
strategis
sosial
ekonomi
melalui
penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur
yang
mendorong
perkembangan
kawasan;
pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan
penataan
ruang
wilayah
meliputi
:
(a)
strategi
~ 25 ~ pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan
perdesaan
pengembangan
dan
sistem
kawasan
pusat
perkotaan;
permukiman
(c)
strategi
perdesaan
dan
perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e)
strategi
pengembangan
pola
ruang
wilayah;
(f)
strategi
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat
Pertumbuhan
(DPP).
Desa
Pusat
Pertumbuhan
telah
ditetapkan meliputi : a. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; b. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; c. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg; d. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; e. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; f. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; g. Desa Ciasmara Pamijahan;
dan
Desa
Gunung
Picung
Kecamatan
h. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; i. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; j. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; k. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; l. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; m.
Desa Parakanmuncang Nanggung;
dan
Desa
Cisarua
Kecamatan
~ 26 ~ n. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; o. Desa Warujaya Kecamatan Parung; p. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; q. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; r. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; s. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; t. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ; u. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; v. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; w. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; x. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; y. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; z. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; aa. Desa Cipayung Girang dan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung; bb. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; cc.
Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;
dd. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; ee.
Desa Sirnajaya Sukamakmur;
dan
Desa
Sukadamai
Kecamatan
ff. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; gg. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi; hh. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; ii. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; jj. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan kk. Desa Cikahuripan Klapanunggal.
dan
Desa
Nambo
Kecamatan
~ 27 ~ Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde
I, yaitu Kecamatan Cibinong
yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :
(a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi
jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi;
(d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e)
sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
di
berbagai
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama
~ 28 ~ adalah
masih
terjadi
penyimpangan
pemanfaatan
ruang
di
kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Cibinong dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus
dijadikan
acuan
utama
dalam
menetapkan
lokasi
pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Cibinong terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi
seperti
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Kecamatan Cibinong untuk
semakin
kreatif
dalam
merancang
berbagai
upaya
perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian
~ 29 ~ yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Cibinong perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah
pertambangan,
dan
pembangunan
kawasan-kawasan
industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan memberi
dampak
ekonomi negatif
yang
kurang
terhadap
bijaksana
kualitas
akan
lingkungan.
Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan
~ 30 ~ akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan
air
bersih
secara
berlebihan
juga
dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka
Kecamatan Cibinong perlu merancang berbagai rencana
pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Cibinong tentang
lingkungan
hidup
perlu
ditingkatkan.
Selanjutnya
perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang merupakan kondisi maka
untuk
diperlukan
lingkungan strategis Kecamatan Cibinong,
menyusun
analisis
yang
strategi
pencapaian visi dan misi,
lingkungan internal dan eksternal (SWOT
Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :
~ 31 ~
1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1) Letak Strategis Kecamatan Cibinong yang berdekatan dengan akses jalan tol. 2) Merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. 3) Memiliki keanekaragaman potensi yang tinggi 4) Ketersediaan
infrastruktur
jalan
akses
keluar
masuk
wilayah Cibinong 5) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan
yang
kesemuanya
merupakan
Perangkat
Daerah (Kelurahan) 6) Sudah mempunyai Tata Ruang yang jelas 7) Jumlah aparatur yang cukup 8) Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan yang sudah jelas
KELEMAHAN (W): 1) Sarana
dan
prasarana
pemerintahan
masih
kurang
memadai, 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak, 3) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh kelurahan 4) Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di
trotoar
jalan
raya
protokol
dan
lahan
milik
pemda/negara, 5) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah, 6) Masih tingginya kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu,
~ 32 ~ 7) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planing dengan top down planning. 8) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki. 9) Belum adanya ketersediaan anggaran Belanja Publik yang dikelola oleh Kecamatan. 10)
Belum
optimalnya
pendayagunaan
potensi
karena
keterbatasan kewenangan. 2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1). Masih
banyaknya
potensi
wilayah
untuk
peluang
pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Cibinong. 2). Adanya perencanaan percepatan pembangunan Cibinong
Raya. 3). Adanya perencanaan pembangunan akses jalan tol Desari
dan jalan Bojonggede Kemang 4). Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup
berperan
mempengaruhi
semakin
tingginya
tuntutan
masyarakat untuk mengembangkan wilayah. 5). Tatanan
sistematika
pasar
yang
cukup
menjanjikan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6). Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup
baik, mempengaruhi situasi yang kondusif.
~ 33 ~ ANCAMAN (T): 1) Pembangunan
kawasan-kawasan
industri
dapat
meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara. Hal ini dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. 2) Mutu pelayanan publik masih belum optimal. 3) Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan. 4) Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 5) Terjadinya pelanggaran terhadap Perijinan yang telah diberikan. 6) Tidak terkendalinya sarana transportasi mengakibatkan kemacetan semakin parah dan meluas. 7) Pembangunan industri yang tidak dirasakan langsung pengaruhnya kpada masyarakat Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O 1).
Manfaatkan
Tata
mengoptimalkan
Ruang
yang
percepatan
sudah
jelas
pembangunan
untuk
Cibinong
Raya 2).
Manfaatkan letak strategis Kecamatan Cibinong untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah yang belum tergali
3).
Manfaatkan keanekaragaman potensi usaha masyarakat untuk mengoptimalkan tatanan sistematika pasar dalam peningkatkan kesejahteraan
~ 34 ~ 2. Strategi W-O 1).
Tingkatkan sarana dan sarana pemerintahan dengan memanfaatkan percepatan pembangunan Cibinong Raya
2).
Tingkatkan
pembangunan
jalan
lingkungan
dengan
memanfaatkan budaya partisipatif masyarakat 3).
Tingkatkan kelancaran lalu lintas melalui optimalisasi pembangunan jalan akses baru
3. Strategi S-T 1).
Manfaatkan jumlah aparatur untuk meningkatkan mutu pelayanan
2).
Manfaatkan
kelurahan
untuk
meningkatkan
tertib
administrasi kependudukan 3).
Manfaatkan
ketersediaan
infrastruktur
untuk
mengurangi tingkat kemacetan 4. Strategi W-T 1). Tingkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur
untuk menghindari pelanggaran perijinan 2). Tingkatkan
sarana prasarana pemerintahan untuk menghindari mutu pelayanan publik yang belum optimal.
~ 35 ~ BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI DAN MISI KECAMATAN CIBINONG 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
dibawa
dan
membantu
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
adalah
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Visi
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, Visi Kabupaten Bogor adalah “ TERWUJUDNYA
KABUPATEN
BOGOR
TERMAJU
mendukung
pelaksanaan
Peraturan
SEINDONESIA “ Dalam
rangka
Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2009
tersebut dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Kecamatan Cibinong menetapkan Visi : “Terwujudnya
Kecamatan
Cibinong
sebagai
Kecamatan Termaju Berbasis Potensi Pemukiman , Perdagangan dan Jasa”
~ 36 ~ Makna
pernyataan
Kecamatan
Visi
Cibinong
diatas
sebagai
dimaksudkan
Ibukota
bahwa
Kabupaten
Bogor
diharapkan dapat benar-benar terwujud fungsinya sebagai kawasan potensi pemukiman, perdagangan dan jasa dengan masyarakatnya yang bertaqwa, berdaya dan berbudaya untuk menuju sejahtera. -
Masyarakat yang Bertakwa adalah masyarakat yang menjadikan agama dan segala etika moralitas yang ada didalamnya
sebagai landasan hidup dan kehidupan,
menjadikan
nilai-nilai
agama
menjadi
”ruh”
dalam
pembangunan Kecamatan Cibinong. -
Berdaya : menunjukkan masyarakat Keacamatan Cibinong yang telah berkembang secara normal bersama-sama dengan
masyarakat
Kecamatan
lainnya
dengan
memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif dan kompetitif
Kecamatan
Cibinong,
sehingga
tercapai
pertumbuhan ekonomi dan taraf kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. -
Berbudaya
:
kemanusiaan Cibinong
menunjukkan dan
yang
harga
diri
ditunjukkan
tingkatan
martabat
masyarakat
Kecamatan
dengan
derajat
kualitas
kehidupan yang tinggi, berkualitas, makmur dan sejahtera serta taat beribadah. 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan
misi
serta
didasarkan
pada
isu-isu
dan
analisis
lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
dalam
rangka
~ 37 ~ merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka
Kecamatan Cibinong akan dapat mengetahui
hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan
yang
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan
yang
mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kecamatan Cibinong yang telah dirumuskan dalam RPJMD
adalah Dengan
Bertaqwa, Berdaya dan Berbudaya, Terwujudnya Kecamatan Cibinong sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Perdagangan dan Jasa. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Cibinong tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama:
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
Tujuan 1.
Peningkatan kualitas Pelayanan, Pendidikan Dan Kesehatan yang optimal ;
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3.
Peningkatan profesionalisme aparat;
~ 38 ~ Sasaran 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan;
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3.
Meningkatkan profesionalisme aparat.
Misi Kedua :
Meningkatkan Pemukiman, Perdagangan Dan Jasa
yang Berdaya Saing Tujuan 1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya; 2. Meningkatkan akses masyarakat di lingkungan pemukiman Sasaran 1. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya; 2. Meningkatnya akses masyarakat di lingkungan pemukiman. Misi Ketiga : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Secara Berkelanjutan Tujuan 1. Meningkatkan mendorong
Pembangunan perkembangan
Infrastruktur wilayah
dan
yang
dapat
perekonomian
masyarakat, 2. Meningkatkan Pembangunan dan perkembangan perkotaan berhirarkis yang di bentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan, 3. Meningkatkan rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendali, pengawasan dan pelaksaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota.
~ 39 ~ Sasaran 1. Terselenggaranya pemfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien. Misi Keempat : Meningkatkan Kesolehan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Tujuan 1. Meningkatkan nilai Keimanan Dan Ketaqwaan Dan Kerukunan Hidup Intern Dan Antar Umat Beragama ; 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial Kemasyarakatan. Sasaran 1. Meningkatknya nilai keimanan dan ketaqwaan dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama 2. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial kemasyarakatan Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas, Kapasitas Dan Akuntabilitas Aparatur Menuju Good Governane Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas, Kapasitas Dan Akuntabilitas Aparatur Menuju Kecamatan Termaju 2. Meningkatkan kualitas di lingkungan Kabupaten Bogor sebagai kawasan Konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, 3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah.
~ 40 ~ Sasaran 1. Peningkatan Pelayanan yang profesional menuju kecamatan termaju 2. Meningkatanya
perkembangan
kawasan
strategis
di
kabupaten bogor Tujuan dan sasaran pelayanan Kecamatan Cibinong lebih lengkapnya
sebagaimana
yang
tercantum
dalam
tabel
4.1.
dibawah ini : Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Kecamatan Cibinong adalah sebagai berikut :
Strategi Pertama: 1
Meningkatnya
kapasitas
dan
kapabilitas
aparatur
melalui
penguasaan kompetensi 2
Tersedianya Standar Pelayanan Minimal;
3
Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi kependudukan;
4
Terpenuhinya
sarana
dan
prasarana
perkantoran
sesuai
kebutuhan pelayanan kepada masyarakat; 5
Meningkatnya
kinerja
pe
nyelenggaraan
pemerintahan
di
kelurahan. Strategi Kedua: 1
Tersedianya infrastruktur transportasi yang berkualitas;
2
Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB;
3
Meningkatnya jumlah rumah layak huni;
4
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan,
5
Meningkatnya ketersediaan taman kota dan cakupan pelayanan
~ 41 ~ penerangan jalan umum serta sarana pemakaman umum; Strategi Ketiga : 1
Menurunnya jumlah warga belajar Buta Aksara;
2
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
3
Meningkatnya budaya baca masyarakat;
4
Meningkatnya giji balita dan ibu hamil,
5
Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih dan sehat
6
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7
Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan Kecamatan Cibinong.
Strategi Keempat : 1 2
Meningkatnya ketentaraman masyarakat Meningkatnya ketertiban
Strategi Kelima : 1
Meningkatnya Nilai keimanan dan Ketaqwaan
2
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin; Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kecamatan Cibinong .
~ 42 ~ BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2013
-
2018,
program
dan
kegiatan
dikategorikan
kedalam
Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan
Kewilayahan.
Berikut
disajikan
Program
dan
Kegiatan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2013 - 2018
~ 43 ~
~ 43 ~ BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBINONG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Cibinong
harus
berkontribusi
secara
langsung
dalam
rangka
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
~ 44 ~
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman perencanaan periode 5 ( lima ) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibinong serta disusun dengan memprhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan ( kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan ). Renstra Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari RJPM Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Cibinong yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Cibinong. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Cibinong ini sangat memerlukan partisipasi,semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Cibinong, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen adminitrasi saja, karena secara subtansial merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan
yang
memang
dibutuhkan oleh Stakeholders sesuai dengan Visi, Misi yang ingin dicapai.
CAMAT CIBINONG
Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.si NIP. 19680214198903
TABEL : 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR 2013 - 2018
NO
TUJUAN
1 2 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan
1. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) disertai dengan pencapainnya 2. Terlaksananya pelayanan yang cepat,tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
1.Terdatanya Keluarga Miskin dan Menurunnya jumlah pengangguran
2. Peningkatan Peluang Kerja, Produktifitas Kerja dan perluasan kesempatan kerja
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
SASARAN
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
8
9
3
tugas fungsi Kecamatan.
2 1. Peningkatan Tarap Hidup Masyarakat
INDIKATOR
SASARAN
2018
1. Tersedianya layanan telepon dan listrik
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2. Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
3. Tersedianya honor jasa piket keamanan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
4. Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
5. Tersedianya Jasa Service untuk pemeliharaan rutin mobil jabatan
12 bln, 3 mbl
12 bln,3 mbl
12 bln,3 mbl
12 bln,3 mbl
12 bln,3 mbl
6. Tersedianya Anggaran Kecamatan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
7. Terlaksananya Penatausahaan di Kecamatan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
8. Terselenggaranya Rapat Minggon Tk.Kecamatan
48 kali
48 kali
48 kali
48 kali
48 kali
9. Tersedianya Standar Pelayanan Pola Maksimal Pelayanan KTP
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
10. Tersedianya Standar Pelayanan Pola Maksimal Pelayanan IPPT
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
11. Tersedianya Standar Pelayanan Pola Maksimal Pelayanan IMB
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
12. Terselenggaranya Koordinasi di Wilayah Kecamatan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln 12 bln
1. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Bid.Kesejahteraan Rakyat 2. Terselenggaranya pembinaan dan monitoring Bid.Perekonomian
dalam mengembangkan ekonomi pedesaan 3. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi pedesaan serta peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat
3 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat
1. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang bahaya narkoba
1. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Bid.Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Terselenggaranya Penertiban PKL, Reklame,bangunan liar dan Tempat Hiburan 3. Terwujudnya rasa aman dan nyaman masyarakat 4 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Bid. Perlindungan Masyarakat 1. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Bid.Kesejahteraan
Kesehatan, Pendidikan dan
2. Tercukupi tenaga kesehatan yang memadai
Rakyat
Kehidupan keagamaan kepada
3. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Bid. Pembangunan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
Masyarakat
4. Tercukupi tenaga pendidik dibutuhkan
3. Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
5. Meningkatnya ketersediaan sarana keagamaan
4. Terselenggaranya Koordinasi di Wilayah Kecamatan.
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1. Tersedianya fasilitas umum, jasa dan perdagangan
1. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Bid. Pembangunan
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2. Meningkatnya Sumber-sumber potensi pendapatan
2. Terselenggaranya pembinaan dan monitoring Bid.Perekonomian
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
6. Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam kehidupan keagamaan 5 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah serta potensi pendapatan daerah
daerah
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KONDISI KINERJA NO
INDIKATOR
KONDISI KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
PADA AWAL PERIODE
PADA AKHIR
RPJMD
1
2
PERIODE RPJMD
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Tersedianya layanan telepon dan listrik
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
2
Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
3
Tersedianya honor jasa piket keamanan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
4
Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
5
Tersedianya Jasa Service untuk pemeliharaan rutin mobil jabatan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
6
Tersedianya Anggaran Kecamatan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
7
Terlaksananya Penatausahaan di Kecamatan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
8
Terselenggaranya Rapat Minggon Tk.Kecamatan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
9
Tersedianya Standar Pelayanan Pola Maksimal Pelayanan KTP
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
10
Tersedianya Standar Pelayanan Pola Maksimal Pelayanan IPPT
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
11
Tersedianya Standar Pelayanan Pola Maksimal Pelayanan IMB
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
12
Terselenggaranya Koordinasi di Wilayah Kecamatan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2009-2013 (dalam Rp. 000) NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM Target IKK 3
Target Indikator Lainnya
4
5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Penyelenggaraan MTQ
4 kategori
Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi bid
jumlah hasil pembinaan
4 dok
4 dok
pemerintahan Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi bid
jumlah hasil pembinaan
4 dok
Kesejahteraan rakyat Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi bid
jumlah hasil pembinaan
Pembangunan Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi bid perekonomian Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi bid
Tersedianya FASILISATOR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Realisasi Capaian Tahun ke-
2009
4 kategori 4 kategori
4 kategori
4 kategori
4 kategori
4 kategori
4 kategori
4 kategori
4 kategori 4 kategori 4 kategori 4 kategori 4 kategori 4 kategori
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
jumlah hasil pembinaan
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
jumlah hasil pembinaan
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KECAMATAN
trantib
Penyelenggaraan rapat minggon
Jumlah keliling
hasil
rapat
minggon
keliling tingkat kecamatan PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN Terlaksananya Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Bidang
jumlah hasil pembinaan
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
pemerintahan Terlaksananya Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Bid
jumlah hasil pembinaan
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
Kesejahteraan rakyat Terlaksananya Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Bid
jumlah hasil pembinaan
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
Ekbang Terlaksananya Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Bid Tramtib
jumlah hasil pembinaan
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
12 dok
Tabel 2,2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2009 - 2013 (DALAM RP. 000,-) Anggaran pada Tahun keNO
Uraian ***)
1
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG belanja modal Belanja barang dan jasa
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48,056
86,080
0,000 10,000
1.006.275
283.575
10.000 0 25.400
47.281 0 32.900
8.564.003.000 11.557.928.000 1.560.450.000 30.100.000 560.850.000
1.608.985.000 30.000.000 34.302.000
11.650.403.000
483.570,688
244.100,017 35.568,090
1.155.792.800,000 11.650.403.000,000
1.651.425.000 88.172.000 677.978.000
7.000,000
46.860,000
0,000
160.898.500,000
1.651.425.000,000
70,000
99,110
0,000
18.724,000
32.892,000
7.691,000
3.430.200,000
677.978.000,000
73,717
99,976
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi 17
18
100,000
1,441
1,961
0,000
0,000
1,691
0,991
0,001 10,000
100,000
1,837
2,100
