Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018

10


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan

Renstra

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung

dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ; a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan dikendalikan

kegiatan

untuk

penyusunan

memenuhi

Renstra

kesesuaian

dievaluasi

terhadap

dan

kebijakan

penyusunan Renstra oleh Camat Batununggal selaku kepala SKPD, serta 11


dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung. Sebagai penyelenggaraan

bagian

dokumen

pemerintah

perencanaan

daerah

maka

kinerja

Renstra

dalam

Kecamatan

Batununggal Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

RPJMD

Perencanaan Stratejik

RENSTRA

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Perencanaan Operasional

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah

12


yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta; b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang

Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; h. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; i. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

13


j. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; k. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; q. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; s. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989

tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung; t. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 14


w. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah x. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kota

Bandung Tahun 2005-2025; y. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030. z. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; aa.Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2013 – 2018 adalah : 1.

Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan

pemerintah

Kota

Bandung

dengan

Pemerintah

Kecamatan Batununggal, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung. 2.

Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan

Kecamatan

Batununggal

menentukan prioritas program dan

Kota

Bandung

dalam

kegiatan tahunan yang akan

diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi 15


terarah

pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. 3.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4.

memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung

untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah. Perencanaan Strategis Kecamatan Batununggal merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

1

(satu

)

tahun

sampai

dengan

5

(lima)

tahun

dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Batununggal bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis

Kecamatan

Batununggal

mengandung

visi,

misi,

tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana

Strategis

ini

berperan

sebagai

pedoman

dalam

16


menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal.

1.5. Sistematika Penulisan Sistematika

Penulisan

Rencana

Stratejik

(Renstra)

Kecamatan

Batununggal Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

Penyusunan,

8

Tahun

Pengendalian

2008 dan

Tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra

SKPD,

fungsi

Renstra

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja. BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG Gambaran

Pelayanan

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 17


KEBIJAKAN

KECAMATAN

BATUNUNGGAL

KOTA

BANDUNG Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan

Sasaran

Jangka

Menengah

SKPD,

Strategi

dan

Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII

PENUTUP 18


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Batununggal Kota Bandung

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Organisasi Batununggal Kota Bandung terdiri atas : a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; g. Seksi Pelayanan; h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. Sub Bagian Program dan Keuangan; j. Kelompok Jabatan Fungsional.

19


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KETEMTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN KELURAHAN

Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

2.1.2. Tugas Bandung

Pokok

dan

Fungsi

Kecamatan

Batununggal

Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung

Kedudukan

Kecamatan

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh

Camat,

berada

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas

pokok

kewenangan

melaksanakan

sebagian

pemerintahan

yang

dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani

sebagian

urusan

otonomi

daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan 20


Batununggal mempunyai fungsi sebagai berikut : a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum; c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

tingkat

Kecamatan; f)

membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi

Satuan

Organisasi

Pada

Kecamatan

Dan

Kelurahan

Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundangundangan; d.

mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

21


2) Sekretaris sebagian

Kecamatan; tugas

mempunyai

Kecamatan

di

tugas

bidang

pokok

melaksanakan

kesekretariatan.

Untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

Kecamatan

dengan

Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga; c. pelayanan administrasi pertanahan; d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 4) Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

22


a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban. 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan; b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan; c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d. pembinaan

terhadap

lembaga

kemasyarakatan

di

tingkat

Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi

pembinaan

bidang

keagamaan,

ketahanan

keluarga,

partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

23


a. penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

upaya

pelestarian

lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup. 7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kecamatan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan

naskah

dinas,

penataan

kearsipan

Kecamatan, 24


penyelenggaraan

kerumahtanggaan

Kecamatan,

pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 9) Sub

Bagian

Program

dan

Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan

rencana

dan

program

pengelolaan

administrasi

keuangan dan program kerja Kecamatan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

anggaran,

koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan

penyusunan

rencana

kegiatan

kecamatan,

koordinasi

penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program

serta

penyusunan

laporan

akuntabilitas

lingkup

kegiatan

kinerja

kecamatan; dan d. pengkoordinasian

pelaporan

pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan

masyarakat,

perekonomian

dan

kesejahteraan

rakyat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

25


e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan. 12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan; b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. pengkoordinasian

dan

fasilitasi

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas

26


pokok

Seksi

Ekonomi,

Pembangunan

dan

Lingkungan

Hidup

mempunyai fungsi : a. penyusunan

data

dan

materi

bahan

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

upaya

pelestarian

lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup. 14) Seksi

Kemasyarakatan

sebagian

tugas

mempunyai

Lurah

di

tugas

bidang

pokok

melaksanakan

kemasyarakatan,

untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan; b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan; c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan; d. pembinaan

terhadap

lembaga

kemasyarakatan

di

tingkat

Kelurahan; e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan; h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan. 27


15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kelurahan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Batununggal Kota Bandung 2.2.1.Sumber Daya Manusia Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 66 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, merupakan pegawai di Kecamatan 17 orang, Di Kelurahan 49 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 13 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 8 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 39 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. 28


Pelaksana sebanyak 13 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Seksi Sub.Bag. Program dan Keuangan Kecamatan Batununggal. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Batununggal, sebagaimana table di bawah ini : Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan N o 1

Uraian

Eselo nI

Eselo n II

Eselo n III

Eselo n IV

Kecamatan 2 7 Batununggal 2 Kelurahan Gumuruh 5 3 Kelurahan Maleer 5 4 Kelurahan 6 Cibangkong 5 Kelurahan 5 Kacapiring 6 Kelurahan 6 Kebonwaru 7 Kelurahan 5 Kebongedang 8 Kelurahan Samoja 5 9 Kelurahan Binong 6 JUMLAH 2 50 Sumber : Sekretariat Kecamatan Batununggal Tahun 2013

Staf Jumlah 8

17

1

5 6

1

7

1

6

1

7 5 5 7 65

1 13

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Kecamatan Batununggal Kelurahan Gumuruh Kelurahan Maleer Kelurahan Cibangkong Kelurahan Kacapiring Kelurahan Kebonwaru Kelurahan Kebongedang Kelurahan Samoja Kelurahan Binong JUMLAH

S3

S2

S1

1

10

1

5 5 6 4 6 5 5 6 59

D 3

1

1

SLT A 6

1 1 1 1

1 5

SLT P

SD

Jml 17 5 6 7 6 7 5 5 7 65 29


N o

D SLT SLT 3 A P % 2 89 2 8 Sumber : Sekretariat Kecamatan Batununggal Tahun 2013 Uraian

Dari

seluruh

S3

jumlah

S2

S1

pegawai

Kecamatan

SD

Jml

Batununggal

Kota

Bandung, sebanyak 65 orang, memiliki pendidikan S2 sebanyak 1 orang ( 2 %), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 59 orang ( 89 %), yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 1 orang ( 2 %), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 5 orang ( 8%).

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja Tersedianya keberhasilan

sarana

pelaksanaan

dan

prasarana

tugas

pokok

kerja dan

akan

menunjang

fungsi

Kecamatan

Batununggal Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

2.3

Kinerja Pelayanan Kecamatan Batununggal Tingkat capaian kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung

berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

30

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Tabel 2.3 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2009-2013

NO.

1 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Targ et SPM

2

3

1. Tersedianya data Pedagang Non Formal

2

2. UMKM Terbina

3

3. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Hasil/Evaluasi Bawaku Makmur 4. Tersusunnya Hasil Musrenbang Usulan Tahun 2014 5. Tersedianya data Swadaya Murni 6. Tersedianya data Koperasi dan Pra Koperasi 7. Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan 8. Terlaksananya pembinaan organisasi kewanitaan 9. Terfasilitasinya

4

5

6

Targ et IKK

Target Indikat or Lainny a

4

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Satuan 1 5

2

6

3

7

4

8

5

9

1

10

11

2 12

3

4

13

14

5

1

15

16

4

5

17

18

19

20

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

4

4

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8

8

8

8

8

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

3

3

3

3

3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

usaha

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

kegiata n

4

4

4

4

4

4

4

4

4

dokume n

1

1

1

1

1

1

1

1

dokume n

4

4

4

4

4

4

4

10

dokume n

2

2

2

2

2

2

40

kegiata n

8

8

8

8

8

15

kegiata n

3

3

3

3

15

kegiata

3

3

3

3

2000

3

100 %

dokume n

5

2

100 %

20

5

20

22

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Organisasi Kepemudaan 10. Meningkatnya kegiatan olah raga 11. Meningkatnya kualitas keagaaman (DKM, Majelis Ta'lim,MUI) 12. Terfasilitasinya kegiatan pendidikan 13. Meningkatnya apresiasi seni dan budaya 14. Laporan dan evaluasi 15. Jumlah penanaman pohon 16. Pendataan pohon pelindung dan produktif 17. Pendataan alat biofori dan sumur resapan 18. Pendataan Perusahaan yang menggunakan air tanah

n 20

%

%

%

%

%

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

kegiata n kegiata n

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

kegiata n

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10

kegiata n

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

1 tahun

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2500

pohon

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5

kegiata n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

10

kegiata n

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

kegiata n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

19. Pembentukan Pengamanan Wilayah 20. Refill APAR dan APAB 21. Pendataan PKL

5

kegiata n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22. Jumsih dan Opsih 23. Pembuatan Kartu Linmas 24. Pendataan Bangunan Pinggir Kali 25. Jumlah Linmas aktif 26. Pendataan

55

kegiata n kegiata n kegiata n kegiata n

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

anggota

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

kegiata

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 % 100

100 % 100

100 % 100

100 % 100

100 % 100

40

5 5

549 5

23

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Satwankar 27. Tersedianya Profil Kecamatan 28. Tersedianya data monografi 29. Tersedianya Buku Ahli Waris 30. Tersedianya EKTP 31. Terlaksananya tertib administrasi Kelurahan 32. Indeks Kepuasan Masyarakat 33. Tersedianya KTP dan KK SIAK

100 100 500

n dokume n dokume n buku

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

71.50 0 8

8

8

8

71.50 0 8

71.50 0 8

E-KTP

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Kelurah an

8

8

8

71.50 0 8

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

KTP dan KK

27.5 00

27.5 00

27.5 00

27.50 0

27.50 0

27.50 0

27.5 00

27.5 00

27.50 0

27.50 0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

24


NO.

1 1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Targ et SPM

2

3

Prosentase peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan pemerintah umum kecamatan dan kelurahan Prosentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan

Target Indikat or Lainny a

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

80 %

47.3 49.7 00

20.9 20.0 00

24.2 00.0 00

16.25 5.000

25.00 0.000

47.31 4.000

20.7 68.7 50

24.1 97.2 50

15.83 2.450

14.49 3.500

99, 92

99,2 8

99,9 9

97,4 0

57,9 7

80 %

54.6 25.5 00

52.9 00.0 00

45.0 00.0 00

114.7 00.00 0

370.4 00.00 0

54.53 9.623

52.8 92.5 00

43.9 70.0 00

108.1 22.75 0

328.4 98.40 0

99, 84

99,9 9

97,7 1

94,2 7

88,6 9

80 %

53.0 00.0 00

54.6 43.0 00

16.0 00.0 00

37.00 0.000

1.268. 627.9 00

52.63 7.773

53.8 23.9 00

14.6 12.5 00

36.81 0.000

1.094. 187.6 95

99, 32

98,5 0

91,3 3

99,4 9

86,2 5

80 %

50.0 00.0 00

21.3 96.5 00

39.3 00.0 00

36.55 7.500

25.00 0.000

49.80 0.000

21.3 94.0 00

39.2 63.9 50

35.25 7.500

12.79 6.550

99, 60

99,9 9

99,9 1

96,4 4

51,1 9

80 %

51.9 42.5 00

27.1 84.0 00

38.7 72.0 00

16.25 5.000

852.3 00.00 0

50.71 7.500

27.1 11.7 50

38.7 72.0 00

15.83 2.450

811.2 24.90 0

97, 64

99,7 3

100

99,4 4

95,1 8

80 %

199. 563. 000

47.5 75.0 00

37.0 00.0 00

114.7 00.00 0

35.00 0.000

198.0 22.40 0

47.5 75.0 00

36.9 97.5 00

108.1 22.75 0

34.68 5.000

99, 23

100

99,9 9

94,7 3

99,1 0

Targ et IKK

4

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

25


2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung,

sumber

daya

keuangan

merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013 Uraian

Anggaran Belanja 11.358.889.669,58 - Belanja Tidak Langsung 5.932.347.364,58 - Belanja Langsung 5.426.541.705,00 Bertambah/ (Berkurang) 1.225.430.244,58 Sumber : Kecamatan Batununggal 2013)

Realisasi keuangan Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 untuk belanja sebesar Rp. 10.133.458.825,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.473.680.287,00 ( 54%) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.659.778.538,00 ( 46 %). Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung, anggaran dan

realisasi

pendanaan

pelayanan

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung sebagaimana tabel berikut :

26


Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1 1

2

2 3

3 4

4 5

5 6

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

1 12

2 13

3 14

4 15

Rata-rata Pertumbuhan

5

Anggaran

Realisasi

16

17 = (6-2)/5

18 = (11-7)/5

6.676.865.6 7.125.810.5 8.115.938.5 9.671.282.7 72,30 53,00 82,03 48,00

7.484.691. 069,00

6.596.966.84 7.024.126.54 7.035.051.721 9.148.508.8 6.711.758.538 5.688.753.4 5.392.365.1 98.80 98.56 86,68 94,59 89,67 5,00 0,00 ,00 11,00 ,00 10,00 69,00

BELANJA 3.852.460.1 4.419.856.5 4.889.672.5 5.563.312.7 TIDAK 98,00 LANGSUN 72,30 53,00 87,03 G

2.074.649. 364,00

3.807.932.26 4.371.996.57 4.751.074.550 5.505.615.8 2.051.980.000 3.601.504.5 1.290.393.5 98.84 98.52 97,17 98.96 98,91 6,00 4,00 ,00 61,00 ,00 34,00 47,00

BELANJA 2.824.405.4 2.705.954.0 3.226.266,0 4.107.969.9 LANGSUN 50,00 00,00 0 95,00 G

5.410.041. 705,00

2.789.064.57 2.652.129.96 2.283.977.171 3.642.892.9 4.659.778.538 2.087.248.8 4.101.965.6 98.75 98.01 70,79 88,68 86,13 9,00 6,00 ,00 50,00 ,00 76,00 22,00

BELANJA

27


Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke -

Realisasi anggaran pada Tahun ke -

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -

Uraian

1 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan pemerintah umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan peran pemeritah kota dalam pembangunan kelurahan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

47.349.700

20.920.000

24.200.000

16.255.000

25.000.000

47.314.00 0

20.768.75 0

24.197. 250

15.83 2.450

23.453.50 0

99.92%

99.28%

99,99

97,40

93.81 %

54.625.500

52.900.000

45.000.000

114.700.000

379.400.00 0

54.539.62 3

52.892.50 0

43.970. 000

108.1 22.75 0

348.855.9 00

99.84%

99.99%

97,71

94,27

91.95 %

53.000.000

54.643.000

16.000.000

37.000.000

1.268.627.9 00

52.637.77 3

53.823.90 0

14.612. 500

36.81 0.000

1.115.087. 695

99.32%

98.50%

91,33

99,49

87.90 %

50.000.000

21.396.500

39.300.000

36.557.500

25.000.000

49.880.00 0

21.394.00 0

39.263. 950

35.25 7.500

17.416.55 0

99.76%

99.99%

99,91

96,44

69.67 %

51.942.500

27.184.000

38.772.000

57.400.000

852.300.00 0

50.717.50 0

27.111.75 0

38.772. 000

57.08 0.000

826.119.9 00

97.64%

99.73%

100,00

99,44

96.93 %

1.474.985.000

1.268.550.000

125.185.000

1.573.798. 740

1.451.840. 645

1.227.4 68.980

98.51 4.900

98.36%

98.43%

96,76

78,70

47.575.000

37.000.000

154.670.000

198.022.4 00

47.575.00 0

36.997. 500

146.5 16.95 0

98.23%

100%

99,99

94,73

1.600.000.000

199.563.000

35.000.000

34.685.00 0

28

99.10 %


2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN BATUNUNGGAL Secara

umum

terdapat

permasalahan

di

Kecamatan

Batununggal adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik : a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. b. Masih

adanya

sebagian

masyarakat yang

masuk

dalam

kategori keluarga miskin. c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan. d. Belum optimalnya

jalinan kemitraan antara antara usaha

kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha besar. e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3.

2. Internal Organisasi / Unit Kerja : a. Belum

optimalnya

pelaksanaan

pelimpahan

kewenangan

Walikota kepada Camat. b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

3. Perwilayahan : a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor. c. Kurang tertatanya sarana pemukiman.

49


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan

dapat diidentifikasi 3 (tiga)

klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Batununggal, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Batununggal dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Batununggal sebagai berikut : 1.

Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,08.

2.

Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 48,21

3.

Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Batununggal dapat diidentifikasi

permasalahan

pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

Batununggal, sebagai berikut: 1.

Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan

2.

Belum

optimalnya

ketepatan

waktu pelayanan

sesuai

dengan

maklumat pelayanan 3.

Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan 50


4.

Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

5.

Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (data tahun 2008-tahun 2013 = Rp. 500.000.000)

6.

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7.

Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8.

Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9.

Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

10.

Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah

11.

Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut 1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2.

Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3.

Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelayanan

Kecamatan

Batununggal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah

Batununggal,

adalah

masalah

factor

internal

internal

yang

dan

eksternal

mempengaruhi

Kecamatan Pemerintah

Kecamatan Batununggal Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2. Masih

lemahnya

pemahaman

Tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

51


3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan

masalah

eksternal

yang

mempengaruhi

kinerja

Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah : 1. pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D). 2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isuisu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

52


2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan

warga

kota

terhadap

kebutuhan

pelayanan

prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

yang

baik

dalam

bidang

profesionalisme

aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan

kepada

semangat

kerja

dan

menghidupkan

kembali

paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan

aparatur

pemerintah

Kecamatan

Batununggal

dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang

pada

hakekatnya

merupakan

upaya

pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi

guna

mengambil

langkah

pembaharuan

sektor

penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

53


3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure

pemerintahan

Kecamatan

dan

kelurahan,

sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui

penataan

system

dan

prosedur

kerja,

meninjau

kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan

pemerintah

Kecammatan,

oleh

karena

itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). 54


Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi

serta

sistem

pengawasan

internal

pemerintah

atau

pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset

daerah

harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1)

Terwujudnya

tertib

administrasi

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” 55


Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas

tertentu

yang

berkembang

sejak

tahun

1811

hingga

terdepan

dengan

sekarang. Unggul

adalah

menjadi

yang

terbaik

dan

mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai

dasar

pengokohan

sosial

masyarakat.Masyarakat

sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. 56


Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam

rangka

mengimplementasikan

Iangkah-langkah

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,

serta

kokohnya

interaksi

sosial,

budaya

dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing 3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya berkesadaran tinggi serta berhati nurani

kota

yang

kreatif,

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat) Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 20142018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

57


Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

2

BANDUNG NYAMAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

3

BANDUNG SEHAT

1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg 6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

58


Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2015

2014

2016

2017

2018

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni

Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Batununggal

bersama

stakeholder

untuk

turut

mewujudkannya,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Batununggal untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Batununggal dan Kota Bandung pada umumnya. 59


Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

No.

KELOMPOK KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7

Jumlah

335

20 21 22 23 24

5 8 9 6 15

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013 60


3.3

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya Desentralistik,

sistem

politik

yang

pembangunan

demokratis,

daerah

yang

Pemerintahan berkelanjutan,

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung

yang serta

sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu

Menetapkan

Kebijaksanaan

Nasional

dan

Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat

otonomi

desa

dan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

61


Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai : a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi : a. penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e.

penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang

perkembangan

fungsi

kota

sebagai

kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan 62


c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif

dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e.

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c.

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan,

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

menghilangkan gangguan sisi jalan; d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal

di

batas

kota

dengan

menetapkan

lokasi

yang 63


dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. mengoptimalkan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

sistem

transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi

untuk

perwujudan

keseimbangan

proporsi

kawasan

lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam 64


menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Kesepakatan

Bersama

antara

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor :

Gubernur

dengan

912/05/Bapp/2010,

bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3. 5. Penentuan

Isu-Isu

Strategis

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan

yang

akan

dihadapi

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung pada tahun 2013 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 65


2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu

strategis

tersebut

memerlukan

penanganan

secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung, sebagai berikut : 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun

kebijakan

yang

efektif

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan

potensi

dan

kondisi

sebagai

bahan

masukan

kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, 66


akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

2.

3.

4.

Isu Strategis

Tupoksi 1.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2.

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Batununggal dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3.

Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan

67


No.

Isu Strategis

Tupoksi

adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4.

Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagianbagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

68


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG

4.1 VISI Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi

yang

tepat

bagi

masa

menggerakan unsur organisasi

depan

suatu

organisasi

dapat

untuk bertindak lebih terarah, dan

karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan

sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut

:

memberikan

arah,

menciptakan

kesadaran

untuk

mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik ( Out-perform ), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari

kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah

Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu,

maka

merumuskan

visi

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan

unsur

organisasi

untuk

bertindak

lebih

terarah

sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh 69


sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan

yang

implementatif

yang

ditujukan

untuk

kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Batununggal Kota Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA ” Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : Pelayanan yang prima Makna yang terkandung adalah di dalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan pada

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dan

inovasi

mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan. Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera Misi Kota Bandung yang harus didukung atau dilaksanakan oleh seluruh aparatur untuk terciptanya Bandung Juara. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku, senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan maka dari itu Kecamatan Batununggal mempunyai motto juang “Bekerja Untuk Melayani” .

70


4.2 MISI Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Batununggal Kota Bandung merumuskan 2 (dua) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Mewujudkan pelayanan publik prima 2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal secara efektif dan akuntabel. Untuk

dapat

merealisasikan

Visi

dan

Misi

tersebut

diatas,

Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar akhirnya

akan

pelayanan

yang

menghambat

harus

dipedomani,

mekanisme

yang

pada

penyelenggaraan

pemerintahan;

71


2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat; 3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan

dan

keputusan

pelayanan

yang

dihasilkan

mampu

menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial

sehingga

dapat

menciptakan

tertib

dan

optimalisasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud. Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya

sebagai

unsur

staf dalam

merumuskan

kebijakan

Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BATUNUNGAL Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan 72


kemampuan

yang

dimiliki,

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya. Sasaran

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung

merupakan

penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Tujuan Misi 1: 1) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal Sasaran : a)

Meningkatkan Kepuasan publik

di

Kecamatan

Masyarakat terhadap pelayanan dan

Kelurahan

se

Kecamatan

Batununggal. b)

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

Tugas

Umum

Pemerintahan Kecamatan. c)

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan a)

Meningkatnya efekttifitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

3)

Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

pembangunan

Kecamatan a)

Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan. 73


b. Tujuan Misi 2: 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sasaran : a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Batununggal Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1 TUJUAN Misi

1. Mewujudkan pelayanan publik prima

2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal secara efektif, transparan dan akuntabel

Tujuan 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

74


Tabel 4.2 SASARAN Tujuan 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencakan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

75


Tabel 4.3 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batununggal Kota Bandung Sasaran

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal 2. Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan

1. Indeks Pelayanan / Indeks

Kepuasan Masyarakat 2. Tingkat Kinerja bidang Tugas

Umum Pemerintahan (seksi)

3. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK)

4. Nilai AKIP Kecamatan

4. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Kecamatan

5. Ditindaklanjutinya Temuan BPK/ Inspektorat

6. Tertib Administrasi Barang / asset daerah di Kecamatan

76


Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan

demikian

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

sedang

merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

77

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 TABEL 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018

NO. (1) 1.

TUJUAN (2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Meningkatkan kinerja

2

penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

3

4

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3) 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

(4)

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

1.

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

2.

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

3.

Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

SATUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategori

B

B

B

A

A

NILAI

0,80

0.85

0,90

0,95

1,00

skala

-

sedang

sedang

tinggi

tinggi

Kategori

CC

CC

B

B

A

4.

Nilai AKIP Kecamatan

5.

Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat

%

100

100

100

100

100

6.

Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan

%

100

100

100

100

100

78


Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran rata-rata tugas umum pemerintahan secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Batununggal dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan Untuk menghitung capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan digunakan tabel sebagai berikut : TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(1)

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

(2)

1 (3)

2 (4)

3 (5)

4 (6)

5 (7)

Bidang pemerintahan

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup,

NILAI

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang ketentraman dan ketertiban

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang pelayanan

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

0,8

0,85

0,90

0,95

1.00

Rata-rata Tugas Umum Pemerintahan

0,8

79


Tugas

Umum

Pemerintahan

(TUP)

Kecamatan

sebagaimana

diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara

khusus

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan. Rincian Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan berdasarkan PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi: a.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f.

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Batununggal dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan. 80


Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi : 1.

Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2.

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3.

Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi

4.

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5.

Satuan Indikator Kinerja

6.

Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7.

Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja

8.

perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)

9.

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang) 11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

81


Tabel 4.6 : Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan BIDANG TUGAS / SEKSI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NILAI PEMBAGI BIDANG

TARGET TAHUN n

SATUAN

CAPAIAN TAHUN n

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7 = 6/4

Bidang pemerintahan

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup

1

Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi 2 Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan 3 % Pelayanan adm. Pertanahan ……..

4

Kelurahan

4

RW/RT

4

%

4

4

%

12

%

12

meter

% surat keterangan ahli waris tepat waktu

% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan) 2 Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

KINERJA KEPALA SEKSI 8 = 7/3

9 = ∑ tiap bidang

1

3

Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

meter

4

Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

meter

12

rw

12

rw

12

sungai/ anak sungai

12

rumah

12

rumah ibadah

5

Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC) 6 Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan 7 Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih 8

Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan 9 Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan

82

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 10

Jumlah Sumur Resapan

12

sumur

11

Jumlah Lubang Resapan Biopori

12

lubang

12

pohon

9

LPM

9

forum

12 Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam Jumlah LPM Aktif 1 2

Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan

3

% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll

9

%

4

Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif

9

lembaga

9

TP/Pok

5

Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan 6 Jumlah posyandu aktif se Kecamatan

9

pos

7

Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif

9

Karang Taruna

8

Fasilitasi keg Bidang seni Budaya

9

Kegiatan

9 Bidang ketentraman dan ketertiban

Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi Penurunan jumlah kejadian gangguan 1 ketentraman / ketertiban dalam masyarakat

9

Kegiatan

12

kejadian

2

12

%

12

%

12

%

12

%

Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah

3

Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau 4 Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau 5 Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan 6

Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,

12

Kegiatan

7

Jumlah Anggota Linmas Aktif

12

anggota

8

Peningkatan swadaya murni bidang linmas

12

Rp.

9

Jumlah Siskamling aktif

12

RW

83

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 10

Jumlah Pos Kamling

12

pos

11

Jumlah Anggota Satwankar Aktif

12

anggota

12

RW

2

%

2

%

12

Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional % Fasilitasi Pelayanan adm. 1 Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP) 2 % Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)

Bidang pelayanan umum

5 BIDANG

*)

TOTAL KINERJA 5 BIDANG

**)

Maks =

CAPAIAN

penjelasan Instrumen Pengukuran Kolom 1

Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3

Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang

4 5

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan Satuan Indikator Kinerja

6

Capaian Kinerja Tahun kegiatan

7

Pengukuran Kinerja Kegiatan

8

Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi

9

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi

**

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)

84


Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung 2014-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian

kinerja

terukur

(kuantitatif

maupun

kualitatif)

yang

direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal

dan

eksternal

yang

mendukung

dan

menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

4.4 Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi kedepan Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien

maka

mempengaruhi

dianalis

faktor-faktor

keberhasilan

dan

yang

dianggap

kegagalannya

dapat dengan

memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. a. Kekuatan (strenght) Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain : 1. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan. 2. Adanya Program Kerja Kecamatan. 3. Tersedianya

dukungan

anggaran

dari

APBD

yang

berkesinambungan. 4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor ( baik perangkat keras maupun perangkat lunak ). 70


b. Kelemahan (weakness) Faktor – faktor kelemahan tersebut antara lain : 1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi. 3. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari. 4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai. 5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. 6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian. 7. Pemeliharaan

sarana

&

prasarana

belum

optimal,

kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.

c. Peluang (Oportunity) Faktor – faktor peluang tersebut antara lain : 1. Adanya

pelimpahan

sebagian

kewenangan

Walikota

Bandung kepada Camat. 2. Adanya

dukungan

dari

Lembaga

/

Organisasi

Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. 3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menegah, dan besar. 4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah. 6. Dukungan

peraturan

terhadap

penguatan

peran

Kecamatan 7. Kebijakan desentralisasi kewenanganya Walikota

d. Ancaman (Threatness) Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain : 71


1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 3. Rendahnya daya beli masyarakat. 4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima. 5. Lemahnya

sistem

pemasaran

hasil

produksi

dari

masyarakat. 6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.

Dengan melihat faktor – faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung, adalah terdiri dari : 1. Terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

yang

dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari. 2. Adanya

dukungan

dana

yang

memadai

dan

berkesinambungan. 3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. 4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan. 6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai. 7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur. 8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta. 72


9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam periode 2013-2018, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan

Strategi

Kebijakan

Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan

Meningkatkan Peran kecamatan

73


Sasaran Se Kecamatan Batununggal 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Strategi

Kebijakan

yang prima kepada masyarkat (ST)

dan kelurahan

Mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kinerja aparatur (SO) Meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan (WO) Memanfaatkan koordinasi dengan instansi pemerintah Kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan (WO)

Mengembangkan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Batununggal Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

74


BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap

kualitas

pelayanan

pada

semua

aspek

kehidupan,

pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),

keuangan

(penggunaan

sumber

dana)

dalam

rangka

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis

tersebut,

selanjutnya

perlu

diidentifikasi

dan

ditetapkan

program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. 75


Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk

indikator

hasil

dan

indikator

keluaran,

dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Batununggal pada periode 2013-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja

SKPD,

semakin

sering

manajemen

puncak

melakukan

pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi

pencapaian

kinerja

melalui

hasil

reviu

renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan

76


kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 4 (empat) tujuan dan 6 (enam) sasaran kinerja Kecamatan Batununggal periode tahun 2013 – 2018 sebagaimana tabel berikut :

77

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batununggal Kota Bandung 2014-2018 Target kinerja Program Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Meningkatka n kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatny a kinerja penyelenggar aan tugas umum pemerintaha n

Sasaran

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n tugas umum pemerintahan

Indikator Sasaran

3 Indeks pelayanan / Indeks kepuasan masyarakat

Capaian kinerja tugas umum pemerintaha n

Kode

4

1.20.1.2 0.27.30. 07

Program dan Kegiatan

5 Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan

1.20.1.2 0.27.30. 05

Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan

1.20.1.2 0.27.30. 04


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

6 Tersedianya dana untuk kegiatan sosialisasi masalah kependudukan Tersediannya dokumen kependudukan dan sosialisasi tertib administrasi kepada 549 RT dan 83 RW, dan Terlaksananya program bantuan RW Tersedianya dana untuk kegiatan penertiban PKL, Pembinaan Linmas dan Kegiatan Sosialisai Perda K3

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

7

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Targe t

Rp

Targe t

Rp

Targe t

Rp

Targe t

Rp

Targe t

Rp

Targe t

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

B

B

N/A

0.80

100%

35.50 0.000

1.444 .150. 000

284.2 00.00 0

B

39.050. 000

B

42.955. 000

A

47.250.50 0

A

51.975. 550

A

216.731.0 50

0.85

4.400.0 00.000

0.90

4.840.0 00.000

0.95

5.324.000. 000

1

5.856.4 00.000

1

21.864.55 0.000

100%

275.000 .000

100%

302.500 .000

100%

332.750.0 00

100%

366.025 .000

100%

1.560.475. 000

78

Uni t Ker ja SK PD Pe ngg un g jaw ab

Lok asi

20

21

Kec . Bat un un gga l

Kec . Bat un un gga l


Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembanguna n fisik dan non fisik kecamatan

Meningkatny a akuntabilitas kinerja

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik kecamatan

Meningkatnya akuntabiltas kinerja kecamatan

1.20.1.2 0.27.30. 03


1.20.1.2 0.27.30. 02


1.20.1.2 0.27.30. 01


Tingkat pelaksanaan inovasi Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan (LKK) Nilai AKIP Kecamatan

1.20.1.2 0.27.06. 01

Program Inovasi pembangu nan dan pemberda yaan kewilayah an Program peningkat an pengemb angan

Tersedianya dana untuk penyelenggaraa n musrenbang, dana untuk penataan infrastruktur di kecamatan dan kelurahan dan untuk kegiatan pembersihan gorong-gorong Tersedianya dana untuk kegiatan peningkatan keterampilan generasi muda, kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kegiatan dalam rangka meningkatkan wawasan SDM, Tersedianya dana untuk kegiatan pemutahiran data perekonomian, kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan perekonomian

100%

100%

100%

Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan

N/A

-

Penilaian LAKIP SKPD oleh inspektorat atau KEMENPAN

CC

CC

720.4 00.00 0

1.209 .700. 000

35.40 0.000

100%

3.700.0 00.000

100%

4.070.0 00.000

100%

4.477.000. 000

100%

4.924.7 00.000

100%

17.892.10 0.000

100%

2.299.2 29.000

100%

2.529.1 51.900

100%

2.782.067. 090

100%

3.060.2 73.799

100%

11.880.42 1.789

100%

sedan g

12.12 5.000

CC

2.300.0 00.000

10.700. 000.000

13.337. 500

100%

sedan g

B

2.530.0 00.000

100%

2.783.000. 000

100%

3.061.3 00.000

100%

11.770. 000.000

tinggi

12.947.00 0.000

tinggi

14.241. 700.000

tinggi

14.671. 250

B

16.138.37 5

A

17.752. 213

A

10.709.70 0.000

74.024.33 8

79

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Ditindaklanju tinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat Tertib administrasi barang/ asset di Kecamatan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

PROGRA M PELAYA NAN ADMINI STRASI PERKAN TORAN Kegiatan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaa n Jasa Pemelihar aan dan Perizinan Kendaraa n Dinas / Operasion al Kegiatan Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor Kegiatan Penyediaa n Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaa n Alat Tulis Kantor

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat kewajaran Laporan SKPD

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

100%

100% Tersedianya dana untuk perpanjangan STNK Tersedianya dana untuk retribusi kebersihan Tersedianya dana untuk perawatan peralatan kantor Terpenuhinya biaya untuk kebutuhan ATK Kantor

100%

100%

100%

1.275 .412. 000

128.4 42.00 0

21.45 0.000

178.2 00.00 0

41.80 0.000

107.0 00.00 0

100%

1.102.9 53.200

100%

1.213.2 48.520

100%

1.334.573. 372

100%

1.468.0 30.709

100%

6.394.217. 801

100%

128.642 .000

100%

141.506 .200

100%

155.656.8 20

100%

171.222 .502

100%

725.469.5 22

100%

21.450. 000

100%

23.595. 000

100%

25.954.50 0

100%

28.549. 950

100%

120.999.4 50

100%

178.200 .000

100%

196.020 .000

100%

215.622.0 00

100%

237.184 .200

100%

1.005.226. 200

100%

41.800. 000

100%

45.980. 000

100%

50.578.00 0

100%

55.635. 800

100%

235.793.8 00

100%

90.000. 000

100%

99.000. 000

100%

108.900.0 00

100%

119.790 .000

100%

524.690.0 00

80

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Kegiatan Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan Kegiatan Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik /Peneran gan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor Kegiatan Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaa n Bahan Bacaan dan Perundan gundangan Kegiatan Penyediaa n Makanan dan Minuman Kegiatan RapatRapat Koordinas

Tersedianya dana untuk barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya dana untuk pembelian komponen intalasi listrik keperluan kantor

Tersedianya dana untuk pembelian sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan dana untuk pembelian peralatan rumah tangga kantor

Tersedianya dana untuk pembelian bahan bacaan Terpenuhinya dana untuk kebutuhan jamuan tamu/rapat beserta makanan pegawai Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam

100%

87.75 0.000

100%

87.726. 000

100%

96.498. 600

100%

106.148.4 60

100%

116.763 .306

100%

494.886.3 66

100%

24.63 5.000

100%

24.735. 000

100%

27.208. 500

100%

29.929.35 0

100%

32.922. 285

100%

139.430.1 35

100%

200.000 .000

100%

220.000 .000

100%

242.000.0 00

100%

266.200 .000

100%

1.246.335. 000

100%

21.000. 000

100%

23.100. 000

100%

25.410.00 0

100%

27.951. 000

100%

97.461.00 0

100%

28.500. 200

100%

31.350. 220

100%

34.485.24 2

100%

37.933. 766

100%

160.769.4 28

100%

142.500 .000

100%

156.750 .000

100%

172.425.0 00

100%

189.667 .500

100%

814.442.5 00

100%

138.400 .000

100%

152.240 .000

100%

167.464.0 00

100%

184.210 .400

100%

828.714.4 00

100%

318.1 35.00 0

100%

100%

100%

100%

28.50 0.000

153.1 00.00 0

186.4 00.00 0

81

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 i dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRA M PENING KATAN SARANA DAN PRASAR ANA APARAT UR Kegiatan Pembang unan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaa n Kendaraa n Dinas / Operasion al Kegiatan Pengadaa n Perlengka pan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaa n Meubeulai r Pemelihar aan rutin/berk ala gedung kantor Kegiatan Pengadaa n Perlengka pan Peralatan Aparatur

daerah dan luar daerah

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

Terpenuhinya kebutuhan ruangan kantor yang representatif

100%

Tersedianya kendaraan roda-3 dan roda-4

100%

100%

2.799.3 05.800

100%

3.079.2 36.380

100%

3.387.160. 018

100%

3.725.8 76.020

100%

17.011.79 6.218

100%

800.000 .000

100%

880.000 .000

100%

968.000.0 00

100%

1.064.8 00.000

100%

6.460.800. 000

100%

134.5 00.00 0

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

300.000 .000

100%

330.000 .000

100%

363.000.0 00

100%

399.300 .000

100%

1.526.800. 000

100%

10.68 5.000

100%

96.000. 000

100%

105.600 .000

100%

116.160.0 00

100%

127.776 .000

100%

456.221.0 00

100%

49.00 0.000

100%

150.000 .000

100%

165.000 .000

100%

181.500.0 00

100%

199.650 .000

100%

745.150.0 00

100%

67.90 0.000

100%

192.159 .500

100%

211.375 .450

100%

232.512.9 95

100%

255.764 .295

100%

959.712.2 40

Terpeliharanya gedung kantor

Tersedianya perlengkapan aparatur

2.748 .000. 000

100%

Tersedianya Kelengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kerja karyawan

4.020 .218. 000

82

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Kegiatan Pemelihar aan Rutin/ Berkala Kendaraa n Dinas/ Operasion al Kegiatan Rehabilita si Sedang/B erat Gedung Kantor PROGRA M PENING KATAN DISIPLI N APARAT UR Kegiatan Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Perlengka pannya Kegiatan Pengadaa n Pakaian KORPRI Kegiatan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu PROGRA M PENING KATAN KAPASIT AS SUMBER DAYA APARAT UR

Tersedianya biaya pemeliharaan mobil dan motor

100%

Tersedianya ruangan kantor yang representative

100%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai

100%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

529.5 00.00 0

107.0 45.00 0

100%

678.696 .300

100%

746.565 .930

100%

821.222.5 23

100%

903.344 .775

100%

3.630.462. 528

100%

582.450 .000

100%

640.695 .000

100%

704.764.5 00

100%

775.240 .950

100%

3.232.650. 450

100%

117.749 .500

100%

129.524 .450

100%

142.476.8 95

100%

156.724 .585

100%

653.520.4 30

100%

54.65 0.000

100%

60.115. 000

100%

66.126. 500

100%

72.739.15 0

100%

80.013. 065

100%

333.643.7 15

100%

11.10 0.000

100%

12.210. 000

100%

13.431. 000

100%

14.774.10 0

100%

16.251. 510

100%

67.766.61 0

100%

41.29 5.000

100%

45.424. 500

100%

49.966. 950

100%

54.963.64 5

100%

60.460. 010

100%

252.110.1 05

100%

166.650 .000

100%

183.315 .000

100%

201.646.5 00

100%

221.811 .150

100%

924.922.6 50

Tersedianya pakaian dinas harian

Tersedianya pakaian KORPRI Tersedianya pakaian adat daerah dan Pakaian Olahraga

480.6 33.00 0

100%

151.5 00.00 0

83

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014-2018 Pendidika n dan pelatihan formal Pembinaa n Kinerja Aparatur Program optimali sasi pemanfa atan teknolog i informas i Penyusun an sistem informasi terhadap layanan publik

JUMLAH

Meningkatnya kemampuan aparatur Tersedianya dana untuk pembinaan kinerja bagi aparatur di kecamatan

Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi

Tersedianya aplikasi informasi layanan publik

100%

54.50 0.000

100%

59.950. 000

100%

65.945. 000

100%

72.539.50 0

100%

79.793. 450

100%

332.727.9 50

100%

97.00 0.000

100%

106.700 .000

100%

117.370 .000

100%

129.107.0 00

100%

142.017 .700

100%

592.194.7 00

100%

186.725 .000

100%

205.397 .500

100%

225.937.2 50

100%

248.530 .975

100%

1.036.340. 725

100%

186.725 .000

100%

205.397 .500

100%

225.937.2 50

100%

248.530 .975

100%

1.036.340. 725

100%

100%

169.7 50.00 0

169.7 50.00 0

9.465 .400. 000

17.400. 000.000

19.140. 000.000

21.054.00 0.000

23.159. 400.000

90.218.80 0.000

84


Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci programprogram utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut : Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal

1.

Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

2.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamata dan Kelurahan 4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatn dan Kelurahan 5. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasayarakatan Kecamatan dan Kelurahan 7. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

29


BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG

Dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka

Kecamatan Batununggal Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut : 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 3. Rata-rata Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) 4. Nilai evaluasi AKIP Kota 5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Indikator Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Batununggal untuk mewujudkannya

sekaligus

menjadi

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kecamatan Batununggal Kota Bandung yaitu : 1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan SKPD / Unit Kerja; 2. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan

30


3. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan

(LKK) 4. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung; 5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan inspektorat 6. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 6.1 Indikator kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 (5) (6) (7)

INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU

INDIKATOR KINERJA RENSTRA KECAMATAN

SATUA N

(1)

(2)

(3)

1 (4)

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Kategori

B

Skala

-

Kategori

CC

CC

B

B

A

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK) 3. Nilai evaluasi AKIP Kota

4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

2. Rata-rata tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

3. Nilai AKIP Kecamatan

4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat

5. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan

B

sedang

B

sedang

5 (8)

A

tinggi

A

tinggi

31


BAB VII PENUTUP Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Batununggal sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Batununggal merupakan dokumen yang sangat penting

untuk

dijadikan

acuan

dan

pedoman

penyelenggaraan

administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Visi Kecamatan Batununggal sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Batununggal Rencana strategis Kecamatan Batununggal akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas,

tanggungjawab

serta

pengabdian

yang

tinggi

kepada

masyarakat dan bangsa. Penting

untuk

diketahui

bahwa

hasil

atau

tidaknya

suatu

perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan

dan

pelaksanaan

kebijakan

Pemerintah

Kecamatan

Batununggal Bandung, 20 Juni 2014 Camat Batununggal

Drs. H. Sarjani Saleh, M.Si NIP. 19660225 198812 1 001

32


33

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun

Recommend Documents