RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA [RENCANA STRATEJIK TAHUN ]

2011 -2015

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)

[RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2015]

2011 2015 INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua berkat, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkanNya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 – 2015 sebagai data dan informasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan selama 2011 – 2015. Kita sadari saat ini bahwa data dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk dijadikan bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan suatu institusi/organisasi dan keterkaitannya dalam mencapai apa yang diharapkan kedepannya. Oleh karena itu diharapkan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaran kepemerintahan di Kabupaten Mianahasa Utara. Rencana Strategis ini merupakan seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan selama Tahun 2011 – 2015 baik itu program utama maupun program tambahan/penunjang demi terciptanya suatu kepemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang baik dan bersih (good and clean governance). Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di perbaiki, namun dengan bekerja keras dalam melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan menjadi suatu harapan kita semua. Kiranya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 – 2015 ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara 5 Tahun kedepan.

Airmadidi,

Januari 2011

Inspektur Kabupaten Minahasa Utara,

Dra. MAREYKE A. DENGAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19550607198503204

Rencana Stratejik Inspektorat Kab. Minut Tahun 2011-2012

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................................................

i

DAFTAR ISI.........................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN..............................................................................................

1

1.1. LATAR BELAKANG...................................................................................

1

1.2. LANDASAN HUKUM.................................................................................

1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................

2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.......................................................................

2

GAMBARAN UMUM.........................................................................................

2

2.1 . TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.........................................

2

2.2. SUMBER DAYA.......................................................................................

4

2.3. KINERJA PELAYANAN..............................................................................

4

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN........................

5

ISU-ISU STRATEGIS.......................................................................................

6

BAB II

BAB III

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN..........................................................................................

6

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS...........................................................

6

3.3. TELAAHAN VISI MISI KABUPATEN MINAHASA UTARA DENGAN BAB IV

BAB V

INSPEKTORAT.......................................................................................

6

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.......................

7

4.1. VISI DAN MISI.......................................................................................

7

4.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.........................................................

8

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....................................................................

8

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..............................

9

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN......................................................................

9

5.2. INDIKATOR KINERJA..............................................................................

11

5.3. PENDANAAN INDIKATIF................................................................. ........ BAB VI

BAB VII

12

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.......................................................................... .......

14

PENUTUP....................................................................................... .......

16

DAFTAR LAMPIRAN

Rencana Stratejik Inspektorat Kab. Minut Tahun 2011-2012

ii

RENCANA STRATEGI TAHUN 2010 - 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan kepemerintahanan saat ini, sangat diperlukan adanya peran pengawasan demi terwujudnya suatu birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Inspektorat selaku unsur pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki amanat tugas dan tanggungjawab yang cukup strategis dalam mencapai hal dimaksud. Guna mencapai suatu kinerja pengawasan yang maksimal, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara harus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme apratur pengawas. Untuk itulah Inspektorat selaku Instansi Pengawas di Daerah bertugas membantu Pemerintah Daerah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari berbagai aspek baik tugas Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara. Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai apa yang telah ditetapkan harus mengacu pada Rencana Strategi karena Renstra merupakan pedoman dari pada Inspektorat yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Kebijakan selama 5 Tahun kedepan. Renstra disusun melaluti tahapan – tahapan melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga dapat merumuskan kebijakan – kebijakan yang dapat diambil dalam upaya membantu Kepala Daerah mencapai tujuan yang telah di tetapkan pada RPJMD, dimana Renstra Inspektorat merupakan bagian dari rangkaian Renstra Kabupaten.

1.2.

Landasan Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. UU RI Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara. UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 700/2218/SEK tanggal 21 Desember 2005 perihal : Pemantapan Fungsi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara

Hal. 1


1.3.

Maksud dan Tujuan 1.

2.

1.4.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai bentuk pedoman dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dengan memuat langkah – langkah/program strategi yang akan dilaksanakan sehubungan membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan menyiapkan kebijakan dalam bidang pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama periode 5 tahun kedepan. Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah memberi arah kemana Institusi pengawasan ini akan dibawa selama periode 5 tahun kedepan.

Sistematika Penulisan Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara ini dalam bentuk bab yang menguraikan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Program/kegiatan. Adapun sistematikanya sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM 2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 3.3. Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara Dengan Inspektorat BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan 5.2. Indikator Kinerja 5.3. Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, maka Inspektorat merupakan Pelaksana Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Inspektorat Kabupaten


Hal. 2


Minahasa Utara mempunyai 3 (tiga) sasaran pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diatas yaitu: Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pengawasan Bidang Kemasyarakatan. Pada prinsipnya tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah. - Tugas : Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. - Fungsi : Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat mempunyai fungsi : a. Membuat perencanaan pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara memliki Struktur Organisasi sesuai Perda Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat, dimana dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh: 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi : a. Sub bagian perencanaan b. Sub bagian evaluasi dan pelaporan c. Sub bagian administrasi dan umum 2. Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi : a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 3. Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi: a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 4. Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi: a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi: a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan


Hal. 3


Jabatan

No 1

Inspektur

2 3

Sekretaris Insepktur Pembantu Wilayah Kepala Sub Bagian Kepala Seksi Was

4 5

Eselon

Jumlah

II a

1

III a

1

Atasan Langsung Sekretaris Daerah Inspektur

III a

4

Inspektur

4

IV a

3

Sekretaris

1

IV a

-

Irbanwil

-

Terisi 1 1

Untuk Seksi – seksi dibawah Inspektur Pembantu Wilayah sudah dihilangkan dan sudah mengangkat 6 orang pada Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah sambil menunggu perubahan.

2.2.

Sumber Daya 1. Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam perkembangannya terus menjadi salah satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaran pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai bersih dan bebas KKN. Tapi hal itu tentunya harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/PNS saat ini dan kebutuhannya kedepan dapat dilihat pada table berikut:

Jabatan/ Pangkat/ Pendidikan

No.

1. 2. 3.

1. 2. 1. 2. 3. 4.

Kondisi Strukt Yang ur Ada

Akun tansi

Kebutuhan Tambahan PertaIlmu nian/ Sosial Teknik Hu- Perika Sipil/Arsit kum nan ek Kelaut an

Kesehatan/ Dokter /apote ker/ke smas

SMU

Esselon II Esselon III Esselon IV

1 5 -

1 5 -

Jumlah Pelaksana Gol. III Gol. II Jumlah Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarmud (DIII) Non Sarjana Jumlah

21

6

-

-

-

-

-

-

-

9 3 30 2 22 2 4 30

4 3 4

4 1

2 2

2

2 2

2 1 2

2 2

-

-

Jml

Ket.

Definitive Definitive ditiadakan

2

2 38 4 6 50

Auditor Staff Pelaksana

Jumlah pegawai yang proporsional sampai dengan 2015 sebanyak 50 personil. 2. Aset/Inventaris Guna mewujudnyatakan tugas-tugas pengawasan, maka Inspektorat didukung dengan sarana dan prasarana berupa peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan operasional roda 4, kendaraan operasional roda 2 dan barang lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan walaupun dari segi kecukupan belum memadai.

2.3.

Kinerja Pelayanan


Hal. 4


Selama 5 tahun periode sebelumnya yaitu 2006 - 2010, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara (pada awalnya bernama Badan Pengawas) telah menjalankan tugas dan fungsi sehubungan dengan bidang pengawasan dengan hasil kinerja dari program dan kegiatan utama pengawasan sebagai berikut : a)

Pelaksanaan Pengawasan Internal melalui pemeriksaan reguler. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Melakukan pemeriksaan reguler di semua dinas, badan kantor dan Perusahaan Daerah se Kabupaten Minahasa Utara. Demikian juga yang dilakukan di kecamatan dan desa/kelurahan.

b) Penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan ini untuk merespon partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi pengaduan baik secara langsung maupun via media elektronik dan cetak. Atas informasi masyarakat dilakukan pemeriksaan khusus (pemsus). Selang tahun 2006 – 2010 ada sekitar 40 kasus dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. c)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Pengawas Internal. Kegiatan monitoring ini dilakukan sekitar 2 kali dalam setahun. Tujuannya untuk memantau sudah sejauhmana proses tindak lanjut terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK dan Pengawas Internal.

d) Kegiatan Tindak Lanjut Temuan oleh TP-TGR Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dilakukan oleh majelis TPTGR. Kegiatan sidang majelis dilakukan 6 – 7 kali dalam setahun. Majelis ini lebih fokus untuk memantau tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. e)

2.4.

Pelaksanaan koordinasi pengawasan melalui kegiatan KORMONEV Program ini telah terbentuk Organisasi KORMONEV sejak tahun 2009 yang telah didukung dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati. Organisasi ini melibatkan aparatur penegak hukum seperti unsur Kejaksaan dan unsur Kepolisian, unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Pengusaha. Tujuan utama organisasi ini untuk melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. Dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan, haruslah kita memperhitungkan setiap tantangan maupun peluang yang akan ada didepan. Untuk telah di inventarisir tantangan dan peluang dari bidang pengawasan, yaitu : a. Tantangan : - Objek dan ruang lingkup pengawasan yang semakin banyak/luas. - Pandangan objek pengawasan terhadap Institusi pengawasan maupun aparatur pengawasan yang kurang responsive. - Kepercayaan Kepala Daerah baru terpilih merupakan suatu tugas berat yang harus diwujudkan. - Penyertaan aparatur pengawas dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan yang tidak bias sekaligus untuk semua aparat pengawas.

a. Peluang : - Adanya perhatian besar pemerintah pusat sehubungan dengan pengawasan. - Adanya komitmen dari kepala daerah baru terpilih memberikan suatu kepercayaan kepada Inspektorat untuk memainkan peran dalam upaya meraih opini WTP dari BPK.

- Terus diperbaikinya peraturan – peraturan menyangkut pengawasan sebagai bagian dari pada penguatan – penguatan Institusi dan peran pengawasan. - Adanya perubahan paradigma kearah yang lebih baik dalam pengalokasian anggaran kebutuhan Inspektorat karena ditunjang dengan peraturan.


Hal. 5


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti : - Masih tingginya/banyaknya jumlah temuan auditor eksternal. - Kurangnya perhatian SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawas eksternal maupun internal. - Masih banyaknya pengaduan dari masyarakat. - Masih minimnya jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan (luas wilayah, jumlah unit kerja, banyaknya program dan kegiatan yang ada). - Masih kurangnya kemampuan (kompetensi) tentang pengawasan dari jumlah aparat yang ada (karena adanya perubahan – perubahan aturan yang harus terus diikuti perkembangannya dan adanya tambahan pegawai baru) - Masih kurangya penguatan-penguatan terhadap Inspektorat - Masih adanya aparat pengawasan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kode etik pengawasan. - Masih adanya unit kerja / objek pemeriksaan yang kurang responsive dengan pengawasan. - Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya. - Masih terbatasnya anggaran yang tersedia dibanding kebutuhannya. - Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional dan Prosedure (SOP). Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat Ini

Standar yg Digunakan

Faktor yang mempengaruhi Internal

Eksternal

Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan belum optimal

Belum adanya penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Penetapan SOP harus dibuat.

Prilaku Cara SDM ada.

dan Kerja yang

Kebutuhan informasi oleh pimpinan yang belum dilaksanakan secara cepat dan tepat

Koordinasi

Koordinasi masih lemah

Koordinasi harus dilakukan secara reguler

Waktu yang ditetapkan sering berubah.

Kurangnya perhatian dari SKPD tentang peran pengawasan

Pemantauan (monitoring) & Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi belum berjalan secara optimal

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi harus dilakukan reguler.

Jadwal yang ada seringkali tidak dilaksanakan

SKPD sering menundanunda waktu (tidak responsif)


Permasalahan Pelayanan SKPD

Hal. 6


3.2.

Penentuan Isu-isu Strategis Adapun isu-isu strategis sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, berupa : - Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif - Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas - Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas - Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan - Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran Inspektorat - Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan Institusi pengawasan internal - Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal lainnya dan eksternal - Perlunya ketersediaan dana/anggaran secara cukup sesuai kebutuhan.

3.3.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Telaahan isu strategis antara Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tabel berikut : No.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

1

2

3

4

-

Mewujudkan Kualitas 1. Rasio aparatur Sumber Daya pengawasan belum Manusia yang sebanding dengan Handal ruang lingkup pengawasan 2. Kemampuan teknis pengawasan aparatur pengawas masih rendah Membangun Ketersediaan sarana Infrastruktur yang pendukung belum Memadai memadai

-

Faktor Pendorong 5

- Proses penempatan Pegawai baru tidak sesuai formasi

Kebijakan Pengawasan

- Alokasi anggaran APBD rendah

Kebijakan Pengawasan

Alokasi anggaran APBD rendah

Dukungan DPRD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Dalam upaya menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara telah merumuskan dan menetapkan VISI yaitu:

" Terwujudnya pengawasan yang handal dalam menciptakan pemerintahan daerah yang berwibawa, demokratis dan bebas KKN"

Guna pencapaian VISI tersebut maka ditetapkan MISI sebagai berikut : Misi

: 1. Meningkatkan Peranan Pengawasan secara Profesional dalam Manajemen Pemerintahan Daerah sehingga tercipta Sistem Birokrasi Pemerintahan yang berwibawa dan terlepas dari praktek KKN.


Hal. 7


2. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antar aparatur pengawasan internal dengan penegak hukum serta memberdayakan pengawasan masyarakat.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara telah dirumuskan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut : Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No. 1 1.1

Tujuan 2 Tujuan Misi I Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan

1.2

Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih.

1.3

Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan.

1.4

Membantu pemerintah daerah (Bupati) dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang seusai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Tujuan Misi 2 Melaksanakan pengawasan dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi..

2.1

2.2

4.3.

Memberikan ruang yang luas kepada publik/masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Sasaran 3 1.1.1. Keikutsertaan aparat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat/Bimtek Pengawasan. 1.2.1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan. 1.3.1.Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan. 1.2.1. Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP. 2.1.1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2.2.1. Menindaklanjuti kasus/pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa utara.

Strategi, Kebijakan dan Program Adapun strategi dan kebijakan sehubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

Table 4.2 Strategi, Kebijakan dan Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD Strategi Arah Kebijakan Program 1 2 3 Meningkatkan kuantitas Mewujudkan Peningkatan - Program pelayanan keikutsertaan pada Bimtek / kualitas aparatur administrasi perkantoran Diklat Pengawasan. pengawasan yang ada. - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Hal. 8


Menunjang pelaksanaan tugas dengan dukungan Sumber daya yang ada.

Mendorong bagi aparatur pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang baik

a. Penyusunan perencanaan pengawasan yang terukur dan terarah.

Menciptakan Sistem pengawasan yang tidak tumpang tindih.

b. Meningkatkan sinergitas dengan aparatur pengawasan lainnya ataupun penegak hukum. c. Memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan Memberikan peluang yang luas kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Menciptakan sistem informasi pengawasan yang handal berbasis teknologi informasi

Menciptakan koordinasi pengawasan yang baik.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Disiplin Aparatur Pengawasan - Program pelayanan administrasi perkantoran - Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Menindaklanjuti secara cepat dan tepat setiap Informasi pengawasan dari masyarakat. Peningkatan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Terwujudnya sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2011 – 2015, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menggagendakan rencana program dan kegiatan yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - ketersediaan benda benda pos berupa meterai b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - ketersediaan kebutuhan telepon, air dan listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - ketersediaan pegawai yang mengelola administrasi yang berkaitan dengan keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - ketersediaan petugas kebersihan gedung dan halaman kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - tersedianya jasa service AC, Komputer dan Printer f. Penyediaan Alat Tulis Kantor - tersedianya kebutuhan ATK g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - penggandaan Laporan-laporan, data dan dokumen administrasi lainnya. h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - tersedianya peralatan-peralatan listrik


Hal. 9


i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - tersedianya surat kabar (koran) dan buku-buku peraturan.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

- tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat.

k. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengawasan tingkat regional dan nasional.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor - tersedianya pengamanan jendela kantor (tralis) - tersedianya gedung perpustakaan, arsip dan gudang b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 7 unit - tersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 unit c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa alat-alat studio, peralatan dapur, wireless - terbangunnya pagar halaman kantor, kanopi - penataan halaman kantor dan pembuatan taman, dll. d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - tersedianya kebutuhan komputer, printer, tabung pemadam, UPS/Stabilizer dll. e. Pengadaan Meubelair - tersedianya kebutuhan meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, alamari, rak-rak f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - pemeliharaan berupa pengecatan, perbaikan dll. g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - tersedianya kebutuhan bahan bakar kendaraan, service dan spareparts serta perizinan.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - tersediaanya kebutuhan pakaian dinas pegawai berupa Keki dan Hansip. b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu - tersedianya kebutuhan pakaian olahraga dan bentenan/batik, pakaian sipil dll.

4.

Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - pelaksanaan pemeriksaan reguler/rutin - pelaksanaan evaluasi lakip - pendampingan BPK b. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah - menindaklanjuti kasus/pengaduan di tingkat kabupaten c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH - pelaksanaan reviu laporan keuangan pemda d. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya - menindaklanjuti kasus dan pengaduan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan e. Inventarisasi Temuan Pengawasan - pelaksanaan inventarisasi semua temuan-temuan berupa perekapan, cetak dan gandakan f. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - pelaksanaan kegiatan TPTGR - pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan g. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif - pelaksanaan kegiatan KORMONEV h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - pelaksanaan monitoring tindaklanjut temuan-temuan

5.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - pelaksanaan pelatihan kantor sendiri - mengikuti bimtek/diklat di dalam dan luar daerah


Hal. 10


b. Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja - mengikuti bimtek pengawasan di dalam dan luar daerah. 6.

Program Optmalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik - pembuatan website Inspektorat - penyediaan sarana jaringan internet

5.2. Indikator Kinerja Untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan maka setiap program ditetapkan target pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel 5.1 berikut : Tabel 5.1 Indikator Kinerja dan Pencapaian Program Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 - 2015 NO

Program/Indikator

Satuan

1

2

3

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Benda Pos Ketersediaan Jasa Listrik, Air dan Telpon Tersedianya Petugas Administrasi Keuangan setiap tahun Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Terlaksananya Perbaikan Peralatan kerja Tersedianya Kebutuhan ATK setiap tahun Tersedianya Kebutuhan penggandaan setiap tahun Terlealisasinya penerangan gedung kantor Tersedianya kebutuhan bacaan Tersedianya makan dan minum Keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Gedung Perpustakaan & aula Tersedianya Kendaraan Operasional Tersedianya Kebutuhan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Kebutuhan perlalatan gedung kantor Tersedianya Kebutuhan meubelair kantor Terlaksanana Pemeliharaan gedung kantor Terlaksanana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disipin Aparatur Terlaksananya disiplin berpakaian Tersedianya Pakaian Khusus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2

Target Capaian Setiap Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

Buah Bulan

275 12

275 12

275 12

300 12

300 12

orang/bln orang/bln kali/unit

60 12 5

60 24 4

60 24 6

60 24 7

60 24 7

bulan

12

12

12

12

12

bulan

12

12

12

12

12

Bulan Bulan orang Orang

12 12 300 6

12 12 300 6

12 12 500 11

12 12 500 12

12 12 500 12

Unit Unit

1

3

1 3

2

2

%

20

15

25

5

5

%

15

15

15

15

10

%

30

15

5

10

10

Kali

0

0

1

0

1

Unit

3

6

9

11

13

32 32

32 32

35 35

40 40

40 40

Orang Orang


Hal. 11


D

1

2 3 4

5 6

E 1 2 F 1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan (pemeriksan reguler ) di: -SKPD Kali -Kecamatan Kali Meningkatnya penerapan SPIP & Kali pelaksanaan Reviu Laporan Tersedianya data inventarisasi temuan dalam bentuk rekapitulasi % Peningkatan Jumlah Tindak Lanjut temuan dari : Inspektorat (400 rekomendasi) Rekom BPK (200 rekomendasi) Rekom Persentasi penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rug temuan hasil pemeriksaan : Inspektorat (50%) % BPK (80%) % Terlaksananya kegiatan Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Kali Persentasi jumlah kasus/pengaduan yang ditangani di tingkat pemda/SKPD dan Kecamatan/desa terhadap kasus/pengaduan yang ada % Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan Org/ Keg Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang tekhnis pengawasan Org/ Keg Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya Sarana Informasipengawasan berbasis teknologi Pengadaan jaringan Webiste Set

2 2 1 1

2 2 1 1

4 3 1 1

4 3 1 1

4 3 1 1

10

-

25

25

25

50 30

50 30

100 40

100 50

100 50

10 15

10 15

10 15

10 15

10 20

4

4

5

5

5

80

80

80

80

80

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

1

-

-

5.3. Pendanaan Indikatif Dalam upaya mencapai setiap program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan harus didukung dengan ketersediaan dana. Untuk itu telah disusun prakiraan biaya sebagai pagu pendanaan indikatif sebagiamana pada tabel 5.2. berikut : Tabel 5.2 Perogram/ Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 – 2015 NO

Program/Kegiatan

1

2

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dana Indikatif (dalam ribuan rupiah) 2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

261.958

267.415

325.000

369.000


Hal. 12

374.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2 D

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Disipin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan

3.295

3.250

3.500

4.000

4.000

14.700

20.400

25.000

30.000

30.000

22.680

35.700

40.000

40.000

40.000

12.350

20.000

25.000

30.000

30.000

10.800

7.750

9.500

15.000

15.000

36.923

32.000

35.000

40.000

40.000

31.000

25.377

25.000

30.000

30.000

21.000

17.700

15.000

20.000

20.000

6.210

4.608

12.000

15.000

15.000

9.150

9.000

15.000

20.000

25.000

93.850

91.630

120.000

125.000

125.000

338.605

415.371

1.000.000

1.495.000

750.000

-

-

80.000

800.000

-

20.000

183.606

410.000

400.000

400.000

172.405

121.065

350.000

100.000

100.000

88.500

53.000

50.000

100.000

100.000

30.500

30.500

20.000

25.000

50.000

-

-

50.000

-

30.000

27.200

27.200

40.000

70.000

70.000

28.000

28.000

70.000

80.000

80.000

12.700

12.700

35.000

40.000

40.000

15.300

15.300

35.000

40.000

40.000

1.447.125

1.172.130

1.645.000

1.780.000

1.815.000

598.750

805.000

950.000

1.000.000

1.000.000

20.700

25.250

35.000

40.000

40.000

306.250

74.400

60.000

70.000

70.000

17.400

34.800

35.000

40.000

40.000

18.000

0 158.730

15.000

15.000 300.000

15.000


Hal. 13


7 8 E

1 2 F 1

Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Pendanaan Indikatif

301.275

250.000

300.000

203.000

102.500

200.000

215.000

250.000

19.850

31.500

100.000

100.000

100.000

76.235

119.050

220.000

220.000

220.000

35.345

66.920

100.000

100.000

100.000

40.890

52.130

120.000

120.000

120.000

200.000

15.000

15.000

200.000

15.000

15.000

3.460.000

3.959.000

3.254.000

0

0 0

0

2.151.922

2.001.966

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Periode 2010 - 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentunya mengacu pada RPJM-N 2010 -2014. Dalam bidang pengawasan, Sasaran Srtatejik mengacu pada RPJMD 2011 – 2015. Sasaran stratejik dan indikator kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun kedepan sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, penjabarannya sebagaimana dilihat pada table 6.1. Tabel 6.1 Penjabaran Sasaran Stratejik dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara NO

Sasaran Stratejik

1

Keikutsertaan aparat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat/Bimtek Pengawasan.

2

Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan.

Pencapaian Sasaran

Indikator Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah aparatur 8 8 8 8 8 pengawasan yang Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai mengikuti diklat/bimtek pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin/reguler di : SKPD

2 kali

2 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Kecamatan

2 kali

2 kali

3 kali

3 kali

3 kali


Hal. 14


3

Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuantemuan hasil pemeriksaan.

¤ Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : -Inspektorat rekomendasi)

(400

50 rekom

50 rekom

100 rekom

100 rekom

100 rekom

-BPK-RI rekomendasi)

(200

30 rekom

30 rekom

40 rekom

50 rekom

50 rekom

- Inspektorat 50%

10%

10%

10%

10%

10%

- BPK-RI 80%

15%

15%

15%

15%

20%

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

4 kali

5 kali

5 kali

5 kali

¤ Persentasi penyelesaian jumlah tindaklanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan :

4

Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP.

5

Pelaksanaan Terlaksananya kegiatan kegiatan koordinasi, koordinasi monitroring monitoring dan dan evaluasi. evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4 kali

6

Menindaklanjuti Tertanganinya kasus dan kasus dan pengaduan masyarakat. pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat meida cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

80%

Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu.

80%

80%


80%

Hal. 15

80%


BAB VII PENUTUP

Rencana Stratejik ini disusun sebagai bentuk pedoman pelaksanaan dan tolok ukur menilai pencapaian pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan selama 5 tahun periode RPJMD 2011 – 2015. Dimana setiap tahun dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Tahunan. Dengan harapan setiap strategi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan guna mencapai Visi dan Misi Instritusi teristimewa dapat membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupeten Minahasa Utara.

Airmadidi, Februari 2013 INSPEKTUR

KABUPATENInspektur MINAHASA UTARA

Dra. MAREYKE A. DENGAH, MSi FRITS F. SIGAR, SH.,MM PEMBINA UTAMA MUDA Pembina Utama Muda NIP. 19550607 198503 2 004 NIP. 195501161979111004


Hal. 16

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Target

Target

Target

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi

SPM

IKK

Indikator

(1)

(2)

(3)

(4)

Lainnya (5)

1

Jumlah aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan.

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1 (6)

2 (7)

3 (8)

4 (9)

5 (10)

1 (11)

2 (12)

3 (13)

Rasio Capaian pada Tahun ke-

4 (14)

5 (15)

1 (16)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (20)

-

40 peg

8 peg

8 peg

8 peg

8 peg

8 peg

8 peg

8 peg

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

SKPD

-

16 kali

2 kali

2 kali

4 kali

4 kali

4 kali

2 kali

1 kali

-

-

-

1,00

0,50

-

-

-

Kecamatan

-

13 kali

2 kali

2 kali

3 kali

3 kali

3 kali

2 kali

2 kali

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : -Inspektorat (400 Rekomendasi)

-

400 Rekom

50 Rekom

50 Rekom 100 Rekom 100 Rekom 100 Rekom

10

20

-

-

-

0,20

0,40

-

-

-

-BPK-RI (200 rekomendasi)

-

200 Rekom

30 Rekom

30 Rekom

40 Rekom

50 Rekom

50 Rekom

10

50

-

-

-

0,33

0,50

-

-

-

- Inspektorat 50%

-

50%

10%

10%

10%

10%

10%

2%

2%

-

-

-

0,20

0,20

-

-

-

- BPK-RI 80%

-

80%

15%

15%

15%

15%

20%

10%

10%

-

-

-

0,67

0,67

-

-

-

Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu.

-

5 kali /

1 kali /

1 kali /

1 kali /

1 kali /

1 kali /

1 kali /

1 kali /

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

-

5 LHR

1 LHR

1 LHR

1 LHR

1 LHR

1 LHR

1 LHR

1 LHR

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring dan evaluasi

-

23 kali

4 kali

4 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

4 kali

-

-

-

1,25

1,00

-

-

-

-

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

Pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler di : 2

3

4

5

6

7

Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan :

Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara

Uraian (1) BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung -Belanja Pegawai Belanja Langsung -Belanja Pegawai -Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal

1 (2) 3.933.814.651 1.743.792.651 1.743.792.651 2.190.022.000 671.655.000 1.185.962.500 332.404.500

Anggaran pada Tahun ke2 3 (3) (4) 4.618.174.803 1.968.174.803 1.968.174.803 2.650.000.000 279.700.000 1.263.918.400 1.106.381.600

4 (5)

5 (6) -

-

-

-

1 (7) 3.726.550.555 1.586.677.510 1.586.677.510 2.139.873.045 641.375.000 1.166.093.545 332.404.500

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2 3 4 (8) (9) (10) 4.369.248.575 1.839.942.099 1.839.942.099 2.529.306.476 208.500.000 1.225.734.476 1.095.072.000

5 (11) -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata - rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 94,73 94,61 90,99 93,48 90,99 93,48 97,71 95,45 95,49 74,54 98,32 96,98 100,00 98,98

17

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata - rata Pertumbuhan

Uraian

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

BELANJA DAERAH

3.933.814.651

4.618.174.803

-

-

-

3.726.550.555

4.369.248.575

-

-

-

94,73

94,61

17,40

17,25

Belanja Tidak Langsung

1.743.792.651

1.968.174.803

-

-

-

1.586.677.510

1.839.942.099

-

-

-

90,99

93,48

12,87

15,96

-Belanja Pegawai

1.743.792.651

1.968.174.803

1.586.677.510

1.839.942.099

90,99

93,48

12,87

15,96

Belanja Langsung

2.190.022.000

2.650.000.000

2.139.873.045

2.529.306.476

97,71

95,45

21,00

18,20

-Belanja Pegawai

671.655.000

279.700.000

641.375.000

208.500.000

95,49

74,54

(58,36)

(67,49)

1.185.962.500

1.263.918.400

1.166.093.545

1.225.734.476

98,32

96,98

6,57

5,11

332.404.500

1.106.381.600

332.404.500

1.095.072.000

100,00

98,98

232,84

229,44

-Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

8.551.989.454

4.275.994.727

8,00

3.711.967.454

1.855.983.727

6,04

3.711.967.454

1.855.983.727

6,04

4.840.022.000

2.420.011.000

951.355.000

475.677.500

2.449.880.900

1.224.940.450

3,18

1.438.786.100

719.393.050

53,79

9,50 (41,20)

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

TUJUAN

1

2

INDIKATOR TUJUAN 3 Jumlah aparatur yang bertambah kompetensinya.

SASARAN 3

1

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan


2

Terlaksananya Jumlah SKPD yang di periksa secara pemeriksaan/pengawasan yang komprehensif dan frekuensi komprehensif, berkesinambungan pemeriksaan. dan tidak tumpang tindih

3

Terlaksananya penyelesaian tindak Jumlah/persentasi temuan hasil Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan. pemeriksaan.

INDIKATOR SASARAN 4

1 5

Jumlah aparatur Pengawasan yang 8 Pegawai mengikuti diklat/bimtek mengikuti pengawasan. Diklat/Bimtek Pengawasan

Membantu pemerintah daerah (Bupati) dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang seusai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) .

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersaji sesuai dengan SAP.

5

Melaksanakan pengawasan Melakukan koordinasi. dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

5 9

8 Pegawai mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan




Terlaksananya pemeriksaan 2 kali di SKPD dan 2 Kali di Kecamatan





Jumlah temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi dan temuan BPK-RI sebanyak 30 rekomendasi





Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 15% Menilai kesesuaian penyajian laporan Terlaksananya kegiatan reviu atas Melaksanakan 1 keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah kali kegiatan atas SAP dan Sistem Pengendalian Intern daerah setiap tahunnya dengan Reviu Laporan Pemerintah menghasilkan Laporan Hasil Reviu. Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR)

Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 15% Melaksanakan 1 kali kegiatan atas Reviu Laporan Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR)




Pelaksanaan kegiatan koordinasi, Terlaksananya kegiatan koordinasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan monitroring dan evaluasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi KORMONEV sebanyak 4 kali

Terlaksananya kegiatan KORMONEV sebanyak 4 kali




Meningkatnya kualitas pemeriksaan Jumlah pelaksanaan pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat rutin/reguler di SKPD dan kabupaten, kecamatan serta desa dan Kecamatan kelurahan. Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebanyak 400 rekomendasi dan BPK-RI sebanyak 200 rekomendasi

Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar 50% dan BPK-RI sebesar 80%

4

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 6 7 8

NO 1 6

TUJUAN 2 Memberikan ruang yang luas kepada publik/masyarakat untuk melakukan pengawasan.

INDIKATOR TUJUAN 3

SASARAN 3

Jumlah kasus dan pengaduan yang Menindaklanjuti kasus dan disampaikan masyarakat. pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa utara.

INDIKATOR SASARAN 4 Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat.

1 5 Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 6 7 8 Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun

Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun

Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun

5 9 Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2011-2015

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode Program/ Kegiatan 4 1.20.05.01

1.20.05.01.01 1.20.05.01.02

1.20.05.01.06

Indikator Kinerja Data Kinerja 2010 Program (Outcome) & kegiatan(Output) Cakupan Satuan

Program

5

6

7

8

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target

Rp (ribu)

Target

Rp (ribu)

Target

Rp (ribu)

Target

Rp (ribu)

Target

Rp (ribu)

Target

Rp (ribu)

Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Dalam dan Luar Daerah

2011

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional

1.20.05.01.07

2012

261.958 Ketersediaan Benda Pos Ketersediaan Jasa Listrik, Air dan Telpon

2013

267.415

2014

327.000

Kondisi Kinerja pd akhir peroide Renstra SKPD

2015

374.000

384.000

1.614.373

300

buah

275

3.295

275

3.250

275

3.500

300

4.000

300

4.000

1425

18.045

12

bulan

12

14.700

12

20.400

12

25.000

12

30.000

12

30.000

60

120.100

2

unit

1

3

2.000

3

5.000

5

10.000

13

17.000

Tersedianya Ijin kendaraan dan Perpanjangan STNK 1

Tersedianya Petugas

Penyediaan Administrasi Keuangan

Jasa Administrasi Keuangan setiap tahun

1.20.05.01.08

60

22.680

60

35.700

60

40.000

60

40.000

60

orang/bln

12

orang/bln

12

12.350

24

20.000

24

25.000

24

30.000

4

kali/unit

5

10.800

4

7.750

6

9.500

7

15.000

12

bulan

12

bulan

12

31.000

12

25.377

12

25.000

12

30.000

12

bulan

12

21.000

12

17.700

12

12.000

12

15.000

12

bulan

300

orang

40.000

300

178.380

24

30.000

108

117.350

7

15.000

29

58.050

40.000

60

183.923

12

30.000

60

141.377

12

15.000

60

80.700

20.000

60

65.818

25.000

2100

78.150

60

Tersedianya Petugas Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Kebersihan Kantor 1.20.05.01.09

Penyediaan Jasa Terlaksananya Perbaikan Peralatan Perbaikan Peralatan kerja Kerja

1.20.05.01.10

Tersedianya Kebutuhan ATK setiap tahun Tersedianya Kebutuhan penggandaan setiap tahun Terlealisasinya pengerangan gedung kantor

1.20.05.01.11

1.20.05.01.12

1.20.05.01.15

1.20.05.01.17

1.20.05.01.18

1.20.05.02

Lokasi

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Tersedianya Bacaan dan Peraturan kebutuhan bacaan Perundang Undangan

12

12

36.923

12

6.210

12

32.000

12

4.608

12

35.000

12

15.000

12

40.000

12

20.000

12

Tersedianya makan

Penyediaan Makanan dan minum dan Minuman Rapat Koordinasi Konsultasi Daerah

300

9.150

300

9.000

500

15.000

500

20.000

500

Rapat Keikutsertaan pada dan Rapat Koordinasi ke Luar 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.05.02.03

Pembangunan Gedung Kantor

orang

6

93.850

6

91.630

11

120.000

12

125.000

12

125.000

47

555.480

338.605

415.371

1.000.000

1.495.000

750.000

3.998.976

-

-

80.000

800.000

-

880.000

Tersedianya Gedung Perpustakaan, gudang belum ada

1.20.05.02.05

1.20.05.02.07

1.20.05.02.09

1.20.05.02.10

1.20.05.02.22

Pengadaan Kendaraan Operasional

tersedianya

Dinas/ Kendaraan

Operasional Tersedianya Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung perlengkapan Kantor gedung kantor Tersedianya Pengadaan Peralatan Kebutuhan perlalatan gedung Gedung Kantor kantor Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Meubelair meubelair kantor

Pemeliharaan Rutin / Terlaksanana Berkala Gedung Pemeliharaan gedung kantor Kantor

1.20.05.02.24

2

unit

1

20.000

3

183.606

3

410.000

2

400.000

2

400.000

11

1.413.606

30

%

20

172.405

15

121.065

25

350.000

5

100.000

5

100.000

70

843.470

30

%

15

88.500

15

53.000

15

50.000

15

100.000

10

100.000

70

391.500

30

%

30

30.500

15

30.500

5

20.000

10

25.000

10

50.000

70

156.000

0

kali

0

-

-

1

50.000

0

1

30.000

2

80.000

0

-

2

1.20.05.03.02

1.20.05.03.05

Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih.

Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan.

Pelaksanaan 1.20.05.20 pemeriksaan rutin/reguler di : SKPD dan Kecamatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

unit

3

27.200

6

28.000

Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala

1.20.05.20.05

28.000

1.20.05.20.06

Menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

1.20.05.20.07

11

70.000

70.000

13

80.000

70.000

42

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

80.000

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

SKPD Se Kab. Minut

Inspektorat

SKPD Se Kab. Minut

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

SKPD Se Kab. Minut

Inspektorat

Kab. Minut

234.400

286.000

12.700

32

12.700

35

35.000

40

40.000

40

40.000

179

140.400

30 orang

32

15.300

32

15.300

35

35.000

40

40.000

40

40.000

179

145.600

Tersedianya Pakaian Khusus

1.232.180

1.645.000

1.780.000

1.815.000

7.957.405

Terlaksananya pengawasan yang Internal berkesinambungan

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

kali

2

598.750

2

805.000

4

950.000

4

1.000.000

4

1.000.000

16

4.353.750

Meningkatnya penerapan SPIP dan pelasanaan Reviuw 3

kali

1

306.250

1

74.400

1

60.000

1

70.000

1

70.000

5

580.650

Tersedianya data inventarisasi Inventarisasi Temuan temuan dalam bentuk rekapitulasi Pengawasan %

10

18.000

-

25

15.000

25

15.000

25

15.000

85

63.000

Peningkatan Jumlah Tindak Lanjut Tindak Lanjut Hasil temuan/penyelesaia Temuan Pengawasan n Rekom

melaksnakan koordinasi, monitoring, evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

40.000

32

85 Terlaksananya penyelesaian Mempercepat Tindak Lanjut temuan Penyelesaian tindak temuan hasil pemeriksan lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan.

9

30 orang

2 1.20.05.20.03

27.200

Terlaksananya disiplin berpakaian

1.485.225

Menilai kesesuain Pelaksanaan penyajian Laporan Reviu LKPD Keuangan Pemerintah Daerah dengan SAP

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.05.20.01

Membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP

Inspektorat

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin / Pemeliharaan Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas / Operasional

1.20.05.03

Inspektorat

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

80

301.275

80

158.730

140

250.000

150

300.000

150

300.000

600

1.310.005

Meningkatnya Koordinasi Pengawasan

30

orang/kali

4

203.000

4

102.500

5

200.000

5

215.000

5

250.000

23

970.500

1.20.05.20.08

Memberikan ruang yang luas Menindaklanjuti kepada publik/masyarkaat kasus/pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung kepada Pemda Minut.

Jumlah 1.20.05.20.02 pengaduan masyarakat dan jumlah yang diindaklanjuti

Monitoring

Evaluasi Berkala tindaklanjut temuan Temuan Hasil hasil pemeriksaan Pengawasan

4

kali


Jumlah 1.20.05.21 Aparatur pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan.

1.20.05.21.01

1.20.05.21.02

Terwujudnya sistem informasi pengawasan yang cepat, akurat dan akuntabel.

Tersedianya sistem informasi pengawasan berbasis teknologi

2

31.500

6

100.000

6

100.000

6

100.000

21

SKPD Se Kab. Minut

Inspektorat

Wilayah Kab. Minut

Inspektorat

Wilayah Kab. Minut

Inspektorat

Dalam Daerah

Inspektorat

Luar dan Dalam Daerah

Inspektorat

Inspektorat

351.350

Persentasi Jumlah Kasus yang

Persentasi jumlah Penanganan Kasus Kasus yang Pada Wilayah ditangani di tingkat kecamatan/desa/kel Pemerintahan urahan Dibawahnya %

Meningkatkan Kompetensi dan profesionalsime aparatur pengawasan.

19.850

Penanganan Kasus ditangani di tingkat Pengaduan pemda/SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah %

1.20.05.20.04

1

Inspektorat

80

80

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

20.700

17.400

80

80

76.235

25.250

34.800

80

80

119.050

35.000

35.000

80

80

220.000

40.000

40.000

80

80

220.000

40.000

40.000

80

80

220.000

160.950

167.200

855.285

Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan 10 OK

4

35.345

4

66.920

4

100.000

4

100.000

4

100.000

20

402.265

Meningkatnya

Pelatihan Tekhnis pengetahuan Pengawasan dan aparatur tentang Penilaian Akuntabilitas tekhnis pengawasan Kinerja

10 OK

4

40.890

4

52.130

4

120.000

4

120.000

4

120.000

20

453.020

1.20.05.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.05.23.01

-

-

200.000

15.000

15.000

230.000

Tersedianya Sarana Informasipengawasa Penyusunan Sistim n berbasis teknologi Informasi Terhadap (Webiste Inspektorat) Layanan Publik -

JUMLAH PENDANAAN INDIKATIF URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM INSPEKTORAT

Set

0

-

2.190.022

0

-

2.062.016

1

200.000 3.462.000

0

15.000 3.964.000

0

15.000 3.264.000

1

230.000 14.942.038

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6

Tahun 4 7

Tahun 5 8

9

20 Peg

8 peg

8 peg

8 peg

8 peg

8 peg

40 peg

10 kali 10 kali

2 kali 2 kali

2 kali 2 kali

4 kali 3 kali

4 kali 3 kali

4 kali 3 kali

16 kali 13 kali

70 Rekom 30 Rekom

50 Rekom 30 Rekom

50 Rekom 30 Rekom

100 Rekom 40 Rekom

100 Rekom 50 Rekom

100 Rekom 50 Rekom

400 Rekom 200 Rekom

- Inspektorat 50% - BPK-RI 80%

5% 10%

10% 15%

10% 15%

10% 15%

10% 15%

10% 20%

50% 80%

5

Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring dan evaluasi

5 kali

4 kali

4 kali

5 kali

5 kali

5 kali

23 kali

6

Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat.

60%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1

2

1

Jumlah aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan.

2

Pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler di : SKPD Kecamatan

3

Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : -Inspektorat (400 Rekomendasi) -BPK-RI (200 rekomendasi)

4

Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan :

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA [RENCANA STRATEJIK TAHUN ]

Recommend Documents