RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KAB.MURA TAHUN ANGGARAN 2010-2015
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya dan atas izin perkenan-Nya jualah akhirnya
“RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010‐2015” dapat tersusun, hal ini sebagai tindak lanjut dari Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. Tujuan dari disusunnya Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrumen dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010‐2015 sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas demi menuju terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik,
Saya sangat mengharapkan dukungan dari
semua pihak untuk mensukseskan Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas kedepan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pada
kesempatan
ini
disampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya
ucapan
terima
kasih
dan
kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian Renstra ini dengan baik yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.
i
Semoga
dokumen
Renstra
ini
dapat
memberi
manfaat
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat dimasa yang akan datang dan menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan penentuan kebijakan selanjutnya.
Muara Beliti,
2011
INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS
`
Hj. RITA MARDIAH, S.Sos. MM Pembina Tingkat I Nip. 19601002.198609.2.001
ii
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................. iii BAB. I PENDAHULUAN I.1. Latar belakang......................................................................1 I.2. Landasan hukum................................................................. 5 I.3. Maksud dan Tujuan............................................................. 8 I.4. Sistematika......................................................................... 8 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................... 10 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi ............................ 11 2.2. Sumber daya SKPD ........................................................ 15 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................ 18 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............................................................................... 19 BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................................................. 23 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah................................................................... 24 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten. 29 3.4. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkunganhidup Strategis .................................................................. 30 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis............................................... 31
iii
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi ..................................................................... 34 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............... 35 4.3. Strategi dan Kebijakan ..................................................... 36 BAB. V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF........... 38 BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD....................................................... BAB. VII PENUTUP................................................................................
iv
42 46
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 . LATAR BELAKANG
Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak (Course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015, dimana Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memiliki 4 (empat) Program prioritas yang telah ditetapkan dan menjadi urusan wajib Pemerintah, maka perlu diambil langkah-langkah atau upaya-upaya yang diperlukan
Inspektorat
Kabupaten
Musi
Rawas
untuk
dapat
merealisasikannya. Dalam proses pembuatan Rencana Strategi (Renstra) ini Inspektorat Kabupaten Musi Rawas berusaha memberikan diskripsi dan analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat untuk manajemen, sebagai berikut :
1
a. Visi, Misi, arah dan tujuan yang diinginkan; b. Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang ada saat ini, serta kemungkinan ancaman dan peluang organisasi pada masa yang akan datang, yang dituangkan dalam analisa SWOT; c. Menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan; d. Kerangka dan Pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber-sumber ekonomi (Anggaran); e. Masukan untuk pengembangan ide-ide baru pada setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia; f.
Proses Koordinasi dan Komunikasi antar pegawai atau instansi terkait;
g.
Pedoman
untuk
mengevaluasi
dan
penyesuaian
terhadap
perubahan lingkungan dan sasaran organisasi. Hal-hal tersebut diatas merupakan isi dari Renstra tahun 2010-2015 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja, sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu intergrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, Nasional dan Global. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan diberikan
2
kewenangan - kewenangan
untuk
melaksanakan
fungsinya melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merupakan fungsi manajemen dalam organisasi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi kontrol / Pengawasan sebagai Implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang sangat penting dimana Pemerintah selaku pelayan masyarakat harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang meliputi : Demokrasi, Peran serta masyarakat, Pemerataan dan keadilan serta keragaman potensi daerah. Sementara itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
Inspektur adalah
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dengan kapasitas sebagai Pengguna anggaran, wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu / Periode tertentu
3
(1-5 tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keterkaitan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dengan dokumen perencanaan lainnya memang sangat penting, terutama terkait dengan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, RAPBN dan RAPBD. Selain itu renstra SKPD harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Telaah dokumen-dokumen diatas sebagai pertimbangan dalam penyusunan Renstra.
Secara hirarki hubungan renstra dengan dokumen
lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Pedoman
RENJA K/L
Pedoman
RKA-K/L
RINCIAN APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Pedoman
RAPBD
APBD
Pedoman
RKA SKPD
RINCIAN APBD
Diac u
RPJP NASIONAL
Pedomann
Acua n
Dijabarkan
Diserasikan melalui Musrenbang
Memperhati kan Pedoman
RPJM DAERAH
Dijabarkan
Pedoman
RENSTRA SKPD
RKP
RKP DAERAH Acuaan
Pedoman
RENJA SKPD
UU. No . 2 5 th.2004 SPPN
PEMERINTAH DAERAH
RPJP DAERAH
RPJM NASIONAL
PEMERINTAH PUSAT
RENSTRA K/L
UU.No.17 Th.2003 KN
Gambar 1.1. Hubungan Rensta dengan Dokumen Lainnya. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
disusun berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan analisis kondisi eksternal 4
dan internal dengan memperhatikan kekuatan, hambatan, ancaman dan peluang.
Selain
itu
telaah
dokumen
Renstra
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan juga digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan dan sasaran bidang pengawasan lima tahun ke depan. Renstra ini digunakan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sedangkan Renja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, Musi Rawas sebagai
salah
satu
maka Inspektorat Kabupaten
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), perlu membuat suatu rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas,
sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang akan
dituangkan dalam Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015.
1.2. LANDASAN HUKUM
1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
5
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat indikatif. 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan
Kementerian
/
Lembaga
yang dan
disusun
perencanaan
secara
terpadu
oleh
pembangunan
oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan
Pembangunan Nasional terdiri atas (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
Penyusunannya
berpedoman
pada
RPJP
daerah
dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program 6
SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif. Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD.
3). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
cara
Penyusunan,
Pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(
Bab.
dan
Evaluasi
VI
memuat
tentang
Rencana
Renstra SKPD). 4).
Peraturan
Daerah
Nomor
13
Tahun
2011
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 menyediakan suatu pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan RPJM juga merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 5). Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Tujuan penulisan RENSTRA adalah :
Sebagai landasan acuan dalam Penyusunan program dan kegiatan tahunan.
Sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pedoman
untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat
dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun BAB. I
2010 – 2015 disusun dengan sistematika yaitu : PENDAHULUAN 1.1.
Latar belakang
1.2.
Landasan hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan 8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
4.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
4.3.
Strategi dan Kabijakan
BAB.V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB.VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB. VII. PENUTUP
9
BAB. VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan memberikan gambaran umum tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu / periode 5 (Lima) tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yaitu : ”Terwujudnya Inspektorat sebagai Penggerak dan Pendorong Terciptanya Pemerintahan yang Baik, Bermartabat dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” Selain itu Renstra merupakan acuan/pedoman bagi Pimpinan dalam menetapkan kebijakan dibidang pengawasan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Keberhasilan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas haruslah
didukung oleh
Pemerintah
Daerah,
Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah Pusat serta masyarakat Kabupaten Musi Rawas agar dapat berjalan dengan baik dan sinergi dengan Perencanaan Pemerintah yakni RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 -2015. Dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan gambaran arah tujuan dalam mengambil kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga tercapainya sasaran yang berorientasi pada Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. 46
Semoga Renstra ini memberikan manfaat dan mendapat dukungan dari semua pihak demi terciptanya pengawasan yang berkualitas dan Profesional demi terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik.
Muara Beliti,
2011
INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS
Hj. RITA MARDIAH, S.Sos. MM Pembina Tingkat I NIP. 19601002.198609.2.001
47
