RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT PERIODE 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DESEMBER 2011 Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrakhmanirrakhiim, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2011 sampai dengan 2015 dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat

yang akan

Kabupaten Bandung dalam

melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2011 2015 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Bandung. Wassalamu’alaikum wr,wb.

Soreang, 20 Desember 2011

Rencana Strategis (RENSTRA) INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB. I

BAB. II

BAB. III

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang .....................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan .........................................................

5

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

10

2.1 2.2 2.3 2.4

10 22 27

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat ........... Sumber Daya Inspektorat ................................................... Kinerja Pelayanan Inspektorat ............................................. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ...........................................................................

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat ......................................................... Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 3.2 Terpilih ................................................................................ 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Inspektorat ......................................................

31 32 32 33 34 35 35

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Inspektorat ............

36

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat ......................................

39

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT yang MENGACU pada TUJUAN dan SASARAN RPJMD

40

BAB. VII

PENUTUP

42

Lampiran

Matriks Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2011

BAB. V

BAB. VI


41

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Inspektorat. Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah. Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir. Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk : 1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung yang semakin kompleks. 2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan. 3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan. 4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik. 5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.


1

Dengan demikian, perencanaan srategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis

pada dasarnya merupakan proses

penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Inspektorat Kabupaten Bandung sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bandung, penyusunan Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada periode Tahun 2011-2015.

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)


2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 5. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)


3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1022 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1023 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat

1.3

Maksud dan Tujuan Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik secara top down maupun bottom up approach. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 merupakan pedoman dan panduan

bagi

seluruh

Aparat

Inspektorat

Kabupaten

Bandung

dalam

melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


4

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 ini setiap pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Bandung diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 merupakan hasil evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun yang akan datang.

1.4

Sistematika Penulisan Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bandung. Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat.


5

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen. Bab II

Gambaran Pelayanan Inspektorat

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat, struktur organisasi Inspektorat, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya Inspektorat Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.


6

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

Selanjutnya

dipaparkan

apa

saja

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Kabupaten


7

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari

pelayanan

Inspektorat

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat. 4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.


8

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Bab VII Penutup


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Bandung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur ; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum; c. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan d. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan e. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan


10

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan g. Jabatan Fungsional Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat sesuai dengan yang tercantum dalam Bab II Bagian Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut : a. Inspektur Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan

mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. b. Sekretaris Inspektorat Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Inspektorat; 3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;


11

4. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 6. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 7. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat; 8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Inspektorat; 9. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat; 10. Penetapan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program pengawasan; 11. Penetapan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan; 12. Penetapan

inventarisasi

dan

koordinasi

penatausahaan

proses

penanganan pengaduan; 13. Penetapan pembinaan administrasi keuangan dan akuntansi anggaran belanja; 14. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 15. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 17. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kesekretariatan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah I yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :


12

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 2. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 3. Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 4. Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 5. Penetapan

perumusan

pembinaan

penerapan

tindaklanjut

hasil

pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I; 6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 7. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I; 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 9. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I; 10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 11. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi

/

lembaga

atau

pihak

ketiga

di

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah I. d. Inspektur Pembantu II Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah II yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.


13

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 2. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 3. Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 4. Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 5. Penetapan

perumusan

pembinaan

penerapan

tindaklanjut

hasil

pengawasan dan pemeriksaan di wilayah II; 6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 7. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 9. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II; 10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 11. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi

/

lembaga

atau

pihak

ketiga

di

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah II. e. Inspektur Pembantu III Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah III yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.


14

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 2. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 3. Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 4. Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 5. Penetapan

perumusan

pembinaan

penerapan

tindaklanjut

hasil

pengawasan dan pemeriksaan di wilayah III; 6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 7. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III; 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 9. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III; 10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 11. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi

/

lembaga

atau

pihak

ketiga

di

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah III. f. Inspektur Pembantu IV Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah IV yang meliputi pengawasan pemerintahan bidang embangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.


15

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 2. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 3. Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

bidang

pengelolaan

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 4. Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 5. Penetapan

perumusan

pembinaan

penerapan

tindaklanjut

hasil

pengawasan dan pemeriksaan di wilayah IV; 6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 7. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV; 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 9. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV; 10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 11. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi

/

lembaga

atau

pihak

ketiga

di

bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pengawasan daerah di wilayah IV.


16

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

INSPEKTUR DIAR IRWANA, SH NIP. 196210051992031008

SEKRETARIS Drs. Supriatna, Sm.Hk. NIP. 195707271985031022

JABATAN FUNGSIONAL

SUBAG PERENCANAAN Karyadi R.A, M.Si. NIP.197509251995011001

SUBAG UMUM Hj. Ria Mariam, S.Sos NIP.195811131986032003

INSPEKTUR PEMBATU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBATU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBATU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBATU WILAYAH IV

H. Dadang Husni, SH.M.Si NIP.195801121992031002

Uwais Qorni, SH,M.Si NIP.197008151995031004

Drs. Dede Ismail NIP.195803111983031009

Drs. Yeyen Kadar S. NIP.196008211989021001

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN Dra. Olivia Andri, M.Si. NIP.195810281985011002

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN Taufik W .A NIP.196704271994031002

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN Dedi Supriadi, SH NIP.195705201976031001

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN Dayat, SE. NIP.195903101986031007

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN Nani Sudarmi, SH. NIP.196809241998042001

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN Sutrisno, S.Sos NIP.196509091986031007

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN Dadan Tresna, Sm.Hk NIP.195607181985031004

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN H. Ajat Subarja, M.Si. NIP.196603171998031001

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN Tardi Sutardi, SE. NIP.195904161983031011

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN Achmad Sadikin, S.Sos. NIP.195706041986011001

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN Beni Ardiansyah, S.Sos NIP.197011211998031007

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN Ida Hamidah, SH., M.Si. NIP.196011151985032005


SUBAG EVLAP Agus Mulya, S.Pt. NIP.197012211998031009

17

Tata Laksana Inspektorat FLOWCHART PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL KINERJA

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN DARI INSPEKTUR

PENYUSUNAN PKP

1

OLEH KETUA TIM

2

REVIU PKP OLEH PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

3 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DIMULAI DENGAN ENTRY BRIEFING YANG DIHADIRI OLEH : INSPEKTUR / SEKRETARIS, PENANGGGUNG JAWAB TEKNIS, KETUA TIM DAN ANGGOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL YANG MENJADI OBRIK

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / BERKASBERKAS PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) KEGIATAN SKPD YANG MENJADI PROGRAM PEMERIKSAAN DAN CEK FISIK LAPANGAN ATAU SAMPLING / UJI PETIK

4

5

REVIU KKP PADA PERTENGAHAN DAN AKHIR PEMERIKSAAN OLEH KETUA TIM

REVIU KKP PADA PERTENGAHAN DAN AKHIR PEMERIKSAAN OLEH PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

6

7

PENYUSUNAN LTP OLEH TIM PEMERIKSA DAN REVIU LTP OLEH PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

8

EXIT BRIEFING PEMERIKSAAN

TANGGAPAN / KOMENTAR ATAS TEMUAN OLEH SKPD YANG MENJADI OBYEK PEMERIKSAAN

9

10 PENYUSUNAN LHP OLEH TIM PEMERIKSA

1.

11

EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN OLEH PENANGGUNGJAWAB TEKNIS/KETUA TIM PEMERIKSA KEPADA INSPEKTUR DALAM RANGKA REVIU PIMPINAN

12

PENYEMPURNAAN LHP TERHADAP HASIL REVIU PIMPINAN UNTUK DITANDATANGANI INSPEKTUR

Pra pemeriksaan oleh sekretariat a.

Pemberitahuan kepada skpd yang akan menjadi obrik sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan inspektorat.

b. Pengambilan data-data untuk bahan pemeriksaan. c.

Penyusunan tim pemeriksa.

d. Pembuatan surat tugas pemeriksaan. e. 2.

Penyusunan jadwal entry briefing pemeriksaan.

Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa a.

Survey pendahuluan pemeriksaan.

b. Penyusunan

program

kerja

pemeriksaan

dan

direviu

oleh

penanggung jawab teknis


18

c.

Koordinasi

dengan

obrik

untuk

pelaksanaan

entry

briefing

pemeriksaan. d. Pelaksanaan pemeriksaan. e.

Cek fisik / sampling / uji petik pemeriksaan

f.

Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim.

g.

Monitoring dan kunjungan kepada tim pemeriksa oleh penanggung jawab teknis mulai dari awal pemeriksaan, pertengahan dan akhir pemeriksaan.

h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan temuan pemeriksaan.

3.

i.

Reviu laporan temuan pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.

j.

Penyampaian laporan temuan pemeriksaan kepada obrik.

k.

Tanggapan / komentar atas temuan pemeriksaan oleh obrik,

l.

Exit briefing pemeriksaan

Ekspose hasil pemeriksaan a.

Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.

b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, sekretaris, para pejabat struktural inspektorat serta di hadapan tim pemeriksa lainnya mulai dari pkp, kkp, ltp dan lhp untuk dilakukan reviu. c.

Pimpinan inspektorat, pejabat struktural dan tim pemeriksa lainnya memberikan catatan, koreksian dan saran dalam rangka reviu kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan penyusunan lhp.

d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan lhp atas

catatan,

koreksian maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk ditandatangani inspektur.


19

FLOWCHART TINDAK LANJUT INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

1

BUPATI SKPD/CAMAT/OBR

2

PEMANTAUAN KE OBRIK

3

1. MEMBUAT UNDANGAN 4

2. PEMANGGILAN

PELAPORAN KE BUPATI

5

PEMUTAHIRAN KABUPATEN

6

PEMUTAHIRAN PROVINSI

7

PEMUTAHIRAN REGIONAL

1. Tindak Lanjut Hasil Audit a.

Laporan Hasil Pemeriksaan

b. Pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan i. Bupati ii. SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Obrik iii. BPK c.

Pemantauan Ke Objek Pemeriksaan

d. Membuat undangan atau panggilan ke Objek Pemeriksaan e.

Pelaporan ke Bupati

f.

Pemutakhiran Kabupaten

g.

Pemutakhiran Provinsi

h. Pemutakhiran Regional


20

FLOWCHART PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN DARI INSPEKTUR

PENYUSUNAN PKP OLEH KETUA TIM DAN DIREVIU OLEH INSPEKTUR PEMBANTU

1

2 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP OBJEK / SUBSTANSI PERMASALAHAN MELALUI PENELITIAN BERKAS, PENGUSUTAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN YANG DITUANGKAN DALAM SURAT PERNYATAAN ATAU BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

REVIU KKP OLEH KETUA TIM DAN DILANJUTKAN REVIU OLEH INSPEKTUR PEMBANTU

3

4

PENYUSUNAN LHP OLEH TIM PEMERIKSA DAN REVIU LHP OLEH INSPEKTUR PEMBANTU

EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTUR PEMBANTU / KETUA TIM PEMERIKSA KEPADA INSPEKTUR DALAM RANGKA REVIU PIMPINAN

5

6 PENYEMPURNAAN LHP TERHADAP HASIL REVIU PIMPINAN UNTUK DITANDATANGANI INSPEKTUR

1.

Pra Pemeriksaan a.

Masuk Pengaduan dari Masyarakat (SMS Gate Away, Po BOX), Pelimpahan Kasus dari Instansi yang lebih tinggi, dari Kepala SKPD,

b. Penyusunan tim pemeriksa. c. 2.

Pembuatan surat tugas pemeriksaan.

Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa a.

Survey pendahuluan pemeriksaan.

b. Penyusunan

program

kerja

pemeriksaan

dan

direviu

oleh

penanggung jawab teknis c.

Pelaksanaan pemeriksaan (Investigasi Verbal).

d. Permintaan Keterangan yang dituangkan dalam BAP dan atau Surat Pernyataan Bermaterai. e.

Cek fisik (Penelitian bukti-bukti pendukung)

f.

Kesimpulan dan rekomendasi atas dugaan kasus/permasalahan yang dituduhkan.


21

g.

Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim.

h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan hasil pemeriksaan. i. 3.

Reviu laporan hasil pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.

Ekspose hasil pemeriksaan a.

Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.

b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, dan sekretaris. c.

Pimpinan inspektorat, memberikan koreksian dan saran dalam rangka reviu kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan penyusunan lhp.

d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan lhp atas

catatan,

koreksian maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk ditandatangani inspektur.

2.2

Sumber Daya Inspektorat Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. a. Data Berdasarkan Golongan No

Golongan

1

Jumlah

Jumlah

Perempuan

Laki-Laki

I

-

1

1

2

II

2

5

7

3

III

9

24

33

4

IV

2

7

9

Ket


22

b. Data Berdasarkan Jabatan Struktural No

Esselon

1

Jumlah

Jumlah

Perempuan

Laki-Laki

I

-

-

-

2

II

-

1

1

3

III

-

5

5

4

IV

4

11

15

Ket

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal No

Pendidikan

1

Jumlah

Jumlah

Perempuan

Laki-Laki

S3

-

-

-

2

S2

2

5

7

3

S1

6

20

26

4

D IV

-

-

-

5

D III

-

2

2

6

D II

7

DI

8

SLTA

5

9

14

9

SLTP

-

1

1

10

SD

-

-

13

37

JUMLAH

Ket

50


23

d. Data Berdasarkan Pendidikan Jabatan Struktural No

Pendidikan

1

Jumlah Perempuan

Laki-Laki

DIKLATPIM II

-

1

2

DIKLATPIM III

-

7

3

DIKLATPIM IV

-

17

JUMLAH

Jumlah

Ket

-

25

e. Data Berdasarkan Diklat Teknis Kepengawasan No 1

Pendidikan Kemampuan Aparat Pengawasan dan Perpajakan

Jumlah

Ket

25

2

Bintek Audit Investigasi

25

3

Tekhnik Audit Komprehensif dan Audit Khusus

15

4

Bintek Permendagri No. 13 Tahun 2006

27

5

Pembentukan Auditor Ahli

15

6

Perjenjangan Ketua Tim

13

7

Pengawasan Fungsional

4

8

Pengawasan Keuangan Negara Tingkat

6

Pelaksana 9

Teknik Audit Bidang Pekerjaan Umum JUMLAH

22 152


24

Sampai dengan Desember 2010 jumlah asset yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : DAFTAR INVENTARIS BARANG INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG KODE NO URUT

GOL.

BIDANG

NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH BARANG s/d 2009

KETERANGAN

Pengadaan 2010

4

5

7

8

BARANG 1

2

1

01

2

02

3 01

TANAH

1.500

m2

-

PERALATAN DAN MESIN Alat-alat Angkutan

-

02.03.01.01.03

Kendaraan Roda 4

10

Unit

-

02.03.01.05.01

Kendaraan Roda 2

13

Unit

-

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 02.06.02.04.04.

AC

4

Unit

12

02.06.01.04.06

Brankas Buku Pedoman

1

Buah

-

57

Buku

02.06.02.06.08

Camera Digital

02.06.02.06.39

Dispenser

02.06.01.02.13

Faximile

02.06.02.01.31

keberadaanya barang 3 buah tidak ada

4

Buah

-

10

Buah

1

3

Buah

-

Filing Cabinet Besi

14

Buah

-

02.06.01.04.05

Filing Cabinet Kayu

10

Buah

-

02.06.01.03.07

Foto Copy

2

Unit

-

02.02.06.04.09

Gordyn

1

Set

Keberadaan barang tidak ada

02.02.03.05.07

Hammer Tes 1

unit

02.06.02.06.08 02.02.06.04.32

Handy Cam

1

Buah

-

Infocus

1

Unit

-

02.06.02.04.08 02.06.03.05.01

Jam Dinding

02.06.04.02.36 02.06.02.01.34

Kulkas 1 Pintu

02.06.04.06.04

Komputer

-

8

Buah

-

12

Unit

1

1

Buah

1

50

Buah

-

Kursi Esselon II

1

Buah

-

02.06.04.03.05 02.06.02.01.30

Kursi Esselon III

5

Unit

-

Kursi Putar

43

Buah

-

02.06.01.04.04

Kursi Rapat

46

Buah

-

02.06.04.02.04

Kursi Tamu

10

Set

Kursi Cithose

02.06.03.02.02

Lap Top

02.06.04.07.06

Lemari Arsip

02.06.01.04.04 02.06.02.01.54 02.06.04.01.04

1 Hilang karena dicuri yang dipegang Sdr.Tardi Sutardi,SE

8

Unit

15

Buah

-

Lemari Besi

6

Buah

-

Lemari Pakaian

6

Buah

-

Meja Esselon II

1

Buah

-


-

25

3

02.06.04.01.05

Meja Esselon III

02.06.04.05.08

Meja kerja pelaksana

5

Unit

-

49

Unit

02.06.04.02.04

-

Meja rapat

3

Unit

-

02.06.01.02.09 02.06.01.02.01

Mesin Absen Mesin Hitung / kalkulator

1

Buah

-

3

Buah

-

02.07.01.04.10

Mesin Potong Rumput

1

Buah

-

02.06.01.01.01

Mesin Tik

2

Buah

-

02.06.01.01.08 02.06.01.05.07

Mesin Tik Elektrik

1

Buah

-

papan kegiatan

3

Buah

02.06.01.05.05

Penghancur Kertas

3

Buah

02.06.02.01.15 02.02.03.05.07

Podium Pompa Air Otomatic

1

Buah

-

2

Buah

-

02.07.01.02.58 02.02.03.05.07

Proyektor Rol Meter

1

Buah

-

5

Buah

10

02.06.03.05.04 02.02.03.05.07

Scaner Sigmat

1

Buah

-

5

Buah

10

02.06.02.06.08 02.06.02.06.20

Speaker/Mic Stabillizer

1

Set

-

5

Buah

-

02.06.02.06.03

4

Unit

-

02.02.03.05.07

TV Berwarna UPS

4

unit

-

02.06.03.05.04 02.06.02.06.12

White Bord Wireless

5

Buah

-

1

Buah

-

03

5

6

04

05

06

-

GEDUNG DAN BANGUNAN 03.11.01.01.04

4

Rusak

Bangunan Gedung JALAN, IRIGASI DANG JEMBATAN a. Jalan dan Jembatan

-

-

b. Bangunan Air/Irigasi

-

-

c. Instalasi

-

d. Jaringan

-

client

5

ASET TETAP LAINNYA buku

sebagian keberadaan barang tidak ada

a. Buku dan Perpustakaan

227

b. Barang bercorak kesenian/Kebudyn

-

-

c. Hewan/Ternak & Tumbuhan

-

-

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

-

-


15

26

2.3

Kinerja Pelayanan Inspektorat Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2006-2010 (tersaji dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan / gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat. Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2006-2010 secara umum telah tercapai seluruhnya bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang Over Target seperti pada kegiatan pelaksanaan audit kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dan pengembangan dari audit reguler, serta kegiatan pelaksanaan audit terhadap pelaksanakaan pembangunan fisik dan prasarana di wilayah Kabupaten Bandung. Akan tetapi terdapat satu indikator yang tidak terealisasi dimulai dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2010 yaitu indikator mengenai terselenggaranya pendidikan dan pelatihan / kursus bagi aparat pengawasan, hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dikoordinir seluruhnya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung. Selain itu kami pun mecoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat Periode sebelumnya 2006-2010, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat. (tersaji dalam tabel 2.2) secara umum pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Bandung masih kurang baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan fluktuatifnya target sasaran kegiatan Inspektorat. sebagai contoh dalam kegiatan penanganan kaus/khusus sangat tergantung terhadap banyaknya jumlah pengaduan serta banyaknya jumlah limpahan kasus dari instansi yang lebih tinggi.


27

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bandung Target Renstra SKPD Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian pada Tahun Ke

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Terlaksananya Audit Kinerja/ Pemeriksaan Operasional terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlaksananya audit kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dan pengembangan dari audit reguler.

-

-

377 SKPD

85

85

69

69

69

85

85

69

69

69

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

340 Kasus

86

80

90

100

87

95

85

117

163

99

110%

106%

130%

163%

114%

Terlaksananya audit terhadap pelaksanakaan pembangunan fisik dan prasarana di wilayah Kabupaten Bandung. Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

-

-

286 Kasus

20

64

80

62

60

40

70

80

65

60

200%

109%

100%

105%

100%

-

-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

5 Dokumen 700 Laporan

140

130

140

150

140

140

130

140

150

140

100%

100%

100%

100%

100%

6

Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali

-

-

20 Laporan

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

7

Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan/kursus bagi aparat pengawasan.

-

-

300 Orang

50

65

50

65

100%

100%

0%

0%

0%

8

Terlaksananya koordinasi, Monitoring dan evaluasi terhadap kasus yang berindikasi KKN.

-

-

6 Paket

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

No

1

1

2

3

4 5

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2


1

1

1

1

1

1

28

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bandung Uraian 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH Penanganan Kasus pada Pemerintah Di Bawahnya Inventarisir Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke

Rata-rata Pertumbuhan

2006

Anggaran pada Tahun ke (Dalam ribu rupiah) 2007

2008

2009

2010

2006

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Dalam ribu rupiah) 2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.390.000

1.595.000

1.390.000

1.495.000

1.660.000

923.800

1.774.985

1.443.500

1.232.659

1.615.825

900.000

1.100.000

800.000

950.000

1.000.000

468.800

1.062.490

800.000

664.850

838.500

52,1%

96,6%

100,0%

70,0%

83,9%

20.000

73.940

115.000

120.000

120.000

125.000

125.000

115.000

155.000

200.000

224.280

128.525

100,0%

129,2%

166,7%

179,4%

102,8%

2.000

2.705

115.000

100.000

160.000

175.000

200.000

100.000

94.990

160.000

45.424

100.000

87,0%

95,0%

100,0%

26,0%

50,0%

17.000

35.000

40.000

45.000

50.000

60.000

35.000

110.620

128.500

109.974

250.000

100,0%

276,6%

285,6%

219,9%

416,7%

5.000

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

20.000

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

125.000

135.000

150.000

150.000

200.000

125.000

251.885

100.000

108.616

200.000

100,0%

186,6%

66,7%

72,4%

100,0%

15.000

15.000

100.000

100.000

100.000

30.000

50.000

80.000

100.000

30.000

79.516

58.800

80,0%

100,0%

30,0%

265,1%

117,6%

(10.000)

(4.240)

-

-

15.000

15.000

25.000

-

-

15.000

-

20.000

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

80,0%


-

5.000

-

43.000 4.000

4.000

29

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat

30.000

35.000

85.000

60.000

80.000

30.000

85.000

60.000

-

-

15.000

20.000

40.000

30.000

40.000

15.000

38.000

-

-

-

100,0%

190,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5.000

(3.000)

15.000

15.000

45.000

30.000

40.000

15.000

47.000

60.000

-

-

100,0%

313,3%

133,3%

0,0%

0,0%

5.000

(3.000)

235.000

235.000

170.000

120.000

200.000

235.000

166.175

80.000

147.878

100.000

235.000

235.000

170.000

120.000

200.000

235.000

166.175

80.000

147.878

100.000

100,0%

70,7%

47,1%

123,2%

50,0%

(7.000)

(27.000)

-


30

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode Tahun 2011-2015 memiliki tantangan untuk membantu Bupati dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

profesionalisme

birokrasi

(Good

Government

and

Clean

Government). untuk dapat terciptanya Misi tersebut diatas maka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan pemerintahan harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan terhadap masyarakat, kami akan lebih mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik yang berasal dari SMS Gate Way, maupun PO BOX 999. Dengan semakin berkembangnya kemajuan tekhnologi informasi kam diberikan kemudahan dalam menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas khususnya dalam penanganan kasus pengaduan yang telah dan akan ditindaklanjuti. Yaitu dengan menampilkan pengaduan masyarakat yang masuk ke inspektorat dalam Website resmi Kabupaten Bandung www.bandungkab.go.id.


31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Maka

Inspektorat

merumuskan

identifikasi

permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel T-IV.C.9. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bandung

Aspek Kajian

Capaian / Kondisi Saat Ini

Standar yang Digunakan

1

2

3

Efektifitas Dampak Pemeriksaan

Kualitas Auditor

Kuantitas Auditor

Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)

Hanya ada 26 orang pemeriksa, dan hanya 6 orang pemeriksa yang sudah bersertifikasi Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA

Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan

Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized) Seharusnya Inspektorat Kabupaten Bandung memiliki 90 Orang Auditor LHP yang sesuai dengan standar pemeriksaan

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan Inspektorat) Inspektorat) 4

5

Permasalahan Pelayanan Inspektorat 6

Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama waktu pemeriksaan Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pendidikan JFA yang penyelenggaraan nya masih sangat terbatas Belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.


32

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Bupati Bandung Terpilih periode Tahun 2011-2015, mempunyai Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun yang menjadii misi Bupati Bandung 2011-2015 adalah : 1.

Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

2.

Meningkatkan profesionalisme birokrasi

3.

Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan

4.

Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda

5.

Memantapkan pembangunan perdesaan

6.

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah

7.

Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait

dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai

Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang

Baik,

melalui

peningkatan

Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clear Governance). Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati bandung yaitu : a.

Pembangunan etika dan budaya kerja organisasi, melalui keteladanan kepemimpinan

b. Penataan struktur kelembagaan dengan pendekatan rightsizing dan prinsip ramping struktur kaya fungsi c.

Rekruitment dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan prestasi kerja

d. Punishment and reward yang jelas dan efektif e.

Pengembangan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur

f.

Peningkatan kesejahteraan pegawai

g.

Penataan sistem prosedur dan pendekatan deregulasi dan debirokratisasi

h. Peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran i.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima


33

Untuk tercapainya hal tersebut diatas, perlu ditingkatkannya kompetensi aparatur di internal inspektorat, agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi lebih efektif.

3.3

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada lampiran I Tabel T-IV.C.9 tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isuisu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung Ini yaitu : 1. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 2. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Threaths dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. 3. Metoda

Interaksi

Antara

Faktor

Weaknesses

dengan

faktor

Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. 4. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor Threaths dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Bandung menetapkan isu strategis : 1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan. 3. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner. 4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat. Diharapkan Melalui strategi-strategi tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung selama tahun 2011-2015.


34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Inspektorat Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak, dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Bandung menentukan Visi Inspektorat Kabupaten Bandung yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan (2011 - 2015). Visi tersebut adalah sebagai berikut : “ TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROFESIONALISME APARATUR INSPEKTORAT TAHUN 2015 ”. Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Inspektorat Kabupaten Bandung akan berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Inspektorat dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan menambah kuantitas aparatur. Sehingga diharapkan out put dari pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan akan semakin mendekati Standar Pelaporan Audit, yang mencakup : 1. Pernyataan tentang kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Konsisten menggunakan kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan, sehingga dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. 3. Pengungkapan yang memadai baik untuk hal yang materil maupun imateril 4. Pernyataan pendapat harus diungkap secara keseluruhan. 5. Laporan audit operasional harus memuat tujuan audit agar auditan dan pembaca laporan mengetahui ke arah mana audit dilaksanakan.


35

6. Laporan Hasil Audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APFP. 7. Laporan audit dibuat secara tertulis dan segera 8. Laporan Hasil Pemeriksaan harus segera didistribusikan kepada pihakpihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Inspektorat Kabupaten Bandung menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk selama 5 tahun mendatang kedalam 5 poin misi yang terformulasikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat. 2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan. 3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaran pemerintahan. 4. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung. 5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung ialah merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan dibawah ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan misi. Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung : 1.

Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten.

2.

Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).

3.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.

Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.

5.

Terwujudnya

pelayanan prima melalui transparansi pengaduan

masyarakat.


36

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Bandung menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup : 1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya. 2. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Bandung. 3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. 4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. 5. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung. 6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.


37

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Bandung : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

1

2

3

4

Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Bandung. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung. Dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.

Terlaksananya Diklat Pembentukan JFA sebanyak 32 Orang

1

2

3

4

5

Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang kompeten

Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SAAPFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah). Terwujudnya pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Terwujudnya pengawasan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat.

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

8 Org

16 Org

24 Org

32 Org

6 Org

12 Org

18 Org

24 Org

38 SKP D

42 SKP D

48 SKP D

55 SKP D

69 SKP D

60 Proy ek

120 Proy ek

180 Proy ek

240 Proy ek

300 Proy ek

94 Kasu s

188 Kasu s

282 Kasu s

376 Kasu s

470 Kasu s

Terlaksananya Diklat Penulisan LHP yang efektif untuk 24 Orang

Terbinanya 69 SKPD untuk setiap tahunnya

Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik proyek untuk sebanyak 300 Proyek Tertanganinya 470 Kasus Pengaduan Masyarakat


38

4.3

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya, adapun Strategi Inspektorat Kabupaten Bandung terdiri dari Kebijakan Operasional, serta Program dan Kegiatan. Kebijakan Operasional. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui keikutsertaan Aparat Pengawas Pemerintah Daerah dalam Pendidikan dan Diklat Tekhnis Kepengawasan maupun Ilmu pendukung lainnya. 2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melaui koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah maupun dengan Objek Pemeriksaan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah. 4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner. 5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik. 6. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan tekhnologi informasi. 7. Mengoperasionalkan keterbukaan informasi sehingga meningkatnya kepercaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung.


39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Inspektorat Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Bandung kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bandung. Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)


40

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan kami uraiakan mengenai indikator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis ini untuk setiap tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan sebagai suatu komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut tabel Indikator Kinerja Inspektorat : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

1

2

1

Terlaksananya Diklat Pembentukan JFA sebanyak 32 Orang

Baru Terdapat 6 Orang Aparat Pengawas Pemerintah yang Bersertifikasi

Terlaksananya Diklat Penulisan LHP yang efektif untuk 24 Orang

Masih Banyak Laporan Hasil Pemeriksaan yang Belum Komunikatif

Terbinanya 69 SKPD untuk setiap tahunnya Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik proyek untuk sebanyak 300 Proyek Tertanganinya 470 Kasus Pengaduan Masyarakat

69 SKPD untuk setiap Satu Tahun Anggaran 60 Proyek Fisik untuk setiap Satu Tahun Anggaran

2

3

4

5

3

94 Kasus Khusus untuk setiap Satu Tahun Anggaran

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

32 Org

Inspektorat Kabupaten Bandung Memiliki 38 Org Aparat Pengawas Pemerintah yang Bersertifikasi Meningkatnya kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan Melalui pelatihan Penulisan LHP yang efektif bagi 24 Org

-

8 Org

16 Org

24 Org

-

6 Org

12 Org

18 Org

24 Org

38 SKPD

42 SKPD

48 SKPD

55 SKPD

69 SKPD

60 Proyek

120 Proyek

180 Proyek

240 Proyek

300 Proyek

94 Kasus

188 Kasus

282 Kasus

376 Kasus

470 Kasus


69 SKPD untuk setiap Tahun Anggaran 60 Proyek Fisik untuk setiap Satu Tahun Anggaran

94 Kasus Khusus untuk setiap Satu Tahun Anggaran

41

BAB VII PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua stakeholders. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 20112015 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Bandung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2011-2015. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat

Daerah

Kabupaten

Bandung

juga

menentukan

keberhasilan

pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.


42

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

Recommend Documents