2002) TENTANG RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 15 TAHUN 2002 (15/2002) TENTANG RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2002 - 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Program Pembangunan Daerah yang merupakan kebijakan pembangunan di Daerah yang memuat indikasi program perlu penjabaran lebih lanjut;

b.

bahwa untuk menjabarkan kebijakan pembangunan yang lebih jelas, terinci dan terukur perlu dituangkan dalam Rencana Stratejik Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2002-2006.

1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-undang Nomor Penataan Ruang;

3.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4.

Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 -2004;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

24

22

Tahun

Tahun

1992

1999

tentang

tentang

Propinsi sebagai Daerah Otonom; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor tentang Dana Perimbangan;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pinjaman Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

15.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 1994-2004;

16.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 -2006;

18.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2002 -2006.

104

107

Tahun

Tahun

2000

2000

13

Memerhatikan : 1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/829/II/Bangda tanggal 28 April 2000 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000 -2005;

4.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda tanggal 21 Juni 2001 perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2002-2006. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan LegislatifDaerah Kota Yogyakarta; Walikota ialah Walikota Yogyakarta; Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat POLDAS adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; Rencana Stratejik Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRADA adalah Rencana Stratejik Daerah Kota Yogyakarta; Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat REPETADA adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Yogyakarta; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta; Pertanggungjawaban adalah "Pertanggungjawaban Walikota pada " Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan kepada DPRD. Rencana Stratejik lnstansi yang selanjutnya disingkat RENSTRAIN adalah Rencana Stratejik lnstansi Pemerintah Kota Yogyakarta; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Kota Yogyakarta. BAB II RENCANA STRATEJIK DAERAH Pasal 2

RENSTRADA Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat kebijaksanaan operasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PROPEDA yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan

daerah selama 5 (lima) tahun mendatang yang terinci dan terukur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 3 RENSTRADA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibiayai dari dana APBD Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan indikator kinerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB III RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH Pasal 4 RENSTRADA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya dituangkan ke dalam REPETADA, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran uraian program dan kegiatan dalam skala proyek secara rinci dan terukur untuk setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 5 REPETADA sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya dituangkan ke dalam APBD Kota Yogyakarta yang memuat rincian penerimaan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB V RENCANA STRATEJIK INSTANSI Pasal 6 RENSTRADA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini di jabarkan lebih lanjut kedalam RENSTRAIN yang merupakan dokumen perencanaan instansi 5(lima) tahun mendatang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 7 RENSTRAIN sebagaimana tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini memuat program dan kegiatan instansi secara rinci dan terukur 5 (lima) tahun mendatang yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan dengan indikator kinerja : BAB VI INDlKATOR KINERJA

Pasal 8 Indikator Kinerja sebagaimana tersebut Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada RENSTRADA dan RENSTRAIN dengan indikator kinerja dampak, manfaat, basil, keluaran dan masukan. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD yang memuat Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur RENSTRADA . Pasal 1O Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur RENSTRADA BAB VIII LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pasal 11 LAKIP adalah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja lnstansi Pemerintah yang harus disusun oleh lnstansi pada setiap akhir tahun anggaran. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan. diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2002 WALIKOTA YOGYAKARTA ttd D. DERRY ZUDIANTO Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Nomor : Tanggal

Yogyakarta

34/K/DPRD/2002 : 28 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor : Seri Tanggal

29 : :

D 1 Juni 2002 SEKRETARlS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd Drs. DARULAKSONO Pembina Utama Muda NIP: 490013927

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2002 -2006 I.

PENJELASAN UMUM Bahwa RENSTRADA merupakan penjabaran pokok-pokok kebijakan operasional pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus yang merupakan penjabaran PROPEDA didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Yogyakarta yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Yogyakarta. Dengan ditetapkannya PROPEDA Tahun 2002 -2006 yang merupakan arab perencanaan pembangunan daerah dalam waktu 5

(lima) tahun mendatang maka Pemerintah Daerah harus menyusun penjabaran operasionalnya dalam RENSTRADA yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang terinci dan terukur dengan indikator kinerja dampak, manfaat, basil, keluaran dan masukan yang jelas. Atas dasar hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Stratejik Daerah tahun 2002- 2006. II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf j huruf k dan l

: :

Cukup jelas. yang dimaksud dengan instansi adalah lembaga-lembaga yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Bagian, Sekretariat Dewan, Lembaga Pengawasan Internal, Badan, Dinas, Kantor, BUMD, RSUD clan Kecamatan.

Pasal 2 sampai dengan pasal 7

:

Cukup jelas

Pasal 8

:

Yang dimaksud : Dampak adalah dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan. -

Manfaat adalah tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah

-

Hasil adalah tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

-

Keluaran adalah.bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijkan atau program berdasarkan masukan yang digunakan.

-

Masukan

adalah

tingkat

atau besaran sumbersumber yang digunakan, sumberdaya manusia, dana, material, waktu dan teknologi Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 :

Cukup jelas.

LAMPIRAN NOMOR : TENTANG

:

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 15/TAHUN 2002 : RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2002-2006

BAB I PENDAHULUAN A.

Umum.

PROPEDA Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari POLDAS Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006 yang selanjutnya dijabarkan dalam RENSTRADA Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006. RENSTRADA berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 .tentang Pertanggungjawaban Kepa1a Daerah pada pasal 1 butir 4 menyebutkan Rencana Stratejik atau Dokumen Perencanaan Daerah yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah selanjutnya disebut RENSTRA adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah secara terinci dan terukur. Pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra sedangkan pada pasal 3 mengatakan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpijak pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tersebut Pemerintah Daerah menyusun RENSTRADA Kota Yogyakarta dengan mendasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. RENSTRADA disusun dengan indikasi : 1. Sederhana, lugas, tleksibel dan merupakan penjabaran PROPEDA Kota Yogyakarta. 2. Memberikan arah dalam penyusunan REPETADA dilingkungan Pemerintah Daerah. 3. Memberikan arah dalam penyusunan RENSTRAIN dilingkungan

4. 5. 6. 7.

Pemerintah Daerah. Berisi komitmen terhadap kebijakan Stratejik Nasional dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kota. Memuat stratejik dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk Jangka Menengah 5 tahun mendatang. Berisi daftar program dan kegiatan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dari sumber dana APBD. Sebagai tolok ukur Pertanggungjawaban Walikota.

Dengan indikasi-indikasi tersebut di alas. serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul diharapkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang realistis dan termuat dalam RENSTRADA dapat dicapai. B.

Tujuan dan Sasaran RENSTRADA berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis stratejik, yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, daftar program dan kegiatan serta indikatornya yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Tujuan penyusunan RENSTRADA adalah : 1.

Tersedianya kerangka perencanaan dan daftar program dan kegiatan serta indikatornya untuk APBD dalam skala prioritas yang tajam dan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

2

Tersedianya Walikota.

3.

Landasan Komitmen bersama Pemerintah Daerah. DPRD Kota Yogyakarta beserta seluruh komponen masyarakat Kota Yogyakarta atas pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Yogyakarta.

tolok

ukur

evaluasi

penilaian

kinerja

Sasaran Penyusunan RENSTRADA adalah : 1.

Menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan ke dalam program dan kegiatan lima tahunan daerah, yang bersifat lebih taktis stratejik dari sumber APBD, terinci dan terukur dengan indikator kinerja meliputi dampak, manfaat, hasil, keluaran dan masukan.

2.

Tersusunnya rincian daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD dalam skala prioritas dan

kebutuhan daerah, dengan penekanan pada: a). b).

C.

Program dan kegiatan pendapatan daerah Program dan kegiatan belanja daerah.

yang

berimplikasi

pada

yang

berimplikasi

pada

3.

Sebagai landasan/dasar penyusunan REPETADA

4.

Sebagai dasar yang terukur bagi penilaian kinerja Walikota pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dengan menggunakan 5 (lima) tolok ukur kinerja meliputi dampak, manfaat, hasil,-keluaran dan masukan.

Landasan Penyusunan Landasan penyusunan RENSTRADA 1. Landasan Idiil 2. Landasan konstitusional 3. Landasan Materiil 4.

Landasan Operasional : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. i.

Kota : : :

Yogyakarta adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Tap MPR NomorlV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 19992004

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950.tentang Pembentukan DIY. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta BERHATI NYAMAN. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2002 -2006. D.

Sistematika Penulisan. RENSTRADA Kota sebagai berikut :

Yogyakarta

disusun

dengan

sistematika

BAB BAB BAB BAB

I PENDAHULUAN. II KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA. III VISI, MISI, ARAH KEBIJAKA DAN PRIORITAS DAERAH. IV PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH. BAB V PENGUKURAN DAN EV ALUASI KINERJA. BAB VI MATRIKS DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH SERTA INDIKATORNYA. BAB VII PENUTUP. BAB II KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA A.

Kondisi. 1. Geografis. a. Letak wilayah Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara 110024' 19" sampai 110028' 53" Bujur Timur dan 070 15' 24" sampai 070 49' 26" Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan : Sebelah utara : Kabupaten Sleman Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul Sebelah selatan : Kabupaten Bantul Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman b.

Luas wilayah Luas Kota Yogyakarta adalah 32,5 Km2 atau kurang lebih 1,02% dari luas Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.532 RT. Luas masing-masing Kecamatan seperti tabel 2.1. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Luas Jumlah

No.

Kecamatan

1.

Mantrijeron

Kelurahan

RW 1. Gedongkiwo 18 2. Suryodiningratan 17

RT 86 68

Luas km2) 0,90 0,85

3 2.

Kraton

Mantriieron 20

1. Patehan 2. Penembahan 3. Kadipaten

1

2

3.

Mergangsang

4.

Umbulharjo 1. Giwangan 2. Sorosutan 3. Pandean 4. Warungboto 5. Tahunan 6. Muja-muju 7. Semaki

5.

6.

7.

8.

9.

Kotagede

Gondokusuman

Danurejan

10

3 1. Brotokusuman 23 2. Keparakan 3. Wirogunan 13 11 11

1. Prenggan 2. Purayan 14 3. Rejowinangun 13

1. 2. 3. 4. 5.

Baciro Demangan Klitren Kotabaru Terban

16

1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran

Pakualaman 1. Purwokinanti 10 47 2. Gunungketur

Gondomanan 1. Prawirodirjan 2. Ngupasam

18

76

0,86

55 44 18 15 43 4

230 0,40 78 53 175 5

83 13 24

0,93 58 0,53 78 0,85

60 41 14 45 9 48 12 10

219 1,26 58 1,38 38 0,78 54 34

2,31

80

318

8,12

13 58 45

58 0,99 0,83 1,25

40

161

3,07

21 12 63 4 12

89 44 0,68 21 59

1.06 0,74

65

276

3,99

15 16 12

45 66 49

0,28 0,35 0,47

43

160

1,10

2,61 0,66 0,34 1,40 6

1.68 0,83 1,53 0,66

0,71 0,80

0,30 9 37

0,33

19

84

0,63

61 13

0,67 49 0,45

31

110

1,12

10.

11.

12.

13.

14.

Ngampilan

1. Notoprajan 2. Ngampilan

Wirobrajan 1. Patangpuluhan 2. Wirobrajan 3. Pakuncen

Gedongtengen

Jetis

Tegalrejo

Jumlah

10

1. Pringgokusuman 2. Sosromenduran

8 13

50 70

0,37 0,45

21

120

0,82

51 12 12

0,44 58 0,67 56 0,65

34

165

1,76

25 19

92 71

0,46 0,50

44

163

0,96

1. Bumijo 12 56 2. Gowongan 13 3. Cokrodiningratan 11

1. 2. 3. 4.

Tegalrejo Bener Kricak Karangwaru

45

0,58 51 0,46 61 0,66

36

168

1,70

12 7 13 14

46 24 59 54

0,82 0,57 0,82 0,70

46

183

2,91

617 2.532 32,50

Sumber data : Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2000 c.

Topografi Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0% sampai 3% ke arah selatan. dan berada pada ketinggian rata-rata lebih kurang 114 m diatas permukaan air laut, yang tertinggi 123 m terletak dibagian utara dan yang terendah 105 m terletak dibagian selatan, serta mengalir tiga buah sungai besar : Sungai Winongo, dibagian barat, Sungai Code dibagian tengah dan Sungai Gajahwong dibagian timur, serta 2 buah sungai kecil, sungai Belik terletak antara sungai Gajahwong dan Code dan sungai Widuri disebelah barat sungai Winongo.

d.

Klimatologi Suhu udara Kota Yogyakarta maksimum 33,1 derajat C terjadi pada siang hari dan suhu minimum 23,03 derajat C terjadi pada malam hari dengan kelembaban udara rata-rata 74. 7 %. Curah hujan bulanan yang terjadi di

wilayah Kota Yogyakarta tidak merata. untuk tahun 1998 rata-rata 172,57 mm, tahun 1999 rata-rata 109,49 mm, dan tahun 2000 rata-rata 124,75 mm, dan curah hujan tahunan untuk tahun 1998 sebesar 2.070,80 mm jumlah hari hujan 128 hari, tahun 1999 sebesar 1.313,90 mm jumlah hari hujan 92 hari, tahun 2000 sebesar 1.497 mm jumlah hari hujan 122 hari seperti tersebut dalam tabe1 2.2. dibawah ini. Tabe1 2.2 Curah hujan dan hari hujan Tahun 1998 -2000 1998 No

Bulan

hh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 122

mm

1999 hh

mm

Januari 177.8 Pebruari 336,6 Maret 252,4 15 April 219,4 21 Mei 35,2 Juni 167,6 Juli 72,4 Agustus 15,0 September 70,4 Oktober 401,0 Nopember 131,4 Desember 191,6

10 176,8 12 18 140,8 13 249,0 14 274 137,0 9 151 5 98,6 6 8 17,0 3 8 36,1 1 1 5,5 1 6 3,6 1 11 66,3 6 11 175,7 12 14 207,5 14

Jumlah

128

Sumber data :

2.070,8

1.313,9

Dinas Pertanian dan Yogyakarta Mm : milimeter hh : hari hujan

2000 hh 209 332 54 48 4 0 15 96 225 89 92

mm

19 15

16 19 9 4 2 1 3 10 15 9

1.497

Kehewanan

Kota

Bulan basah terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Oktober, Nopember dan Desember, dan bulan-bulan kering pada bulan April, Mei. Juni, Juli, Agustus dan September, keadaan ini termasuk beriklim tropis basah. e.

Geologi Kota Yogyakarta tennasuk cekungan bagian bawah dari lereng Gunung Merapi, sebagian besar jenis tanahnya regosol atau vulkanis muda sedangkan daerah Kecamatan Umbulharjo dan sekitamya jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (sandy clay), dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua ( old andesit ) / kepasiran. Karakteristik jenis tanah regosol pada umumnya profil

tanah belum berkembang, tekstur tanah pasiran, geluh, struktur tanah remah-gumpal lemah, infiltrasi sedang sampai tinggi dan solum tebal. Jenis tanah ini mempunyai sifat mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. 2.

Ekonomi a.

Pertumbuhan PDRB Seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut, merupakan produk domestik regional bruto (PDRB). Dalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha meliputi : 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gasdan Air Bersih. 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi. 8) Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan, dan 9) Jasa-jasa. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB tahun 2000 atas harga berlaku di Kota Yogyakarta, sektor perdagangan, hotel dan restoran, menduduki urutan pertama sebesar 24,96 %, sektor jasa-jasa menempati urutan kedua sebesar 22,06 % dan urutan ketiga ditempati sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,06 %. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usuha (sektor) atas dasar harga berlaku tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 seperti tersebut dalam Tabel 2.3. Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997 -2000 Dalam Persen

No.

Lapangan Usaha I Sektor

1. 2.

Pertanian Perlambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gasdan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan

3. 4. 5. 6. 7.

Tahun 1997

1998

1999

2000

1,18

1,25

1,13

1,11

0,03 0,03 11,07 11,26

0,03 12,04

0,02 12,23

1,35 1,65 8,46 6,87 20,39 22,93

1,46 6,48 24,19

1,46 6,52 24,96

8. 9.

Komunikasi Keuangan,Sewadan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

16,16 16,61 15,84 16,06 17,83 17,09 16,49 15,58 23,53 22,31

JUMLAH

100

22,34

22,06

100

100

100

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta PDRB tahun 2000 atas dasar harga konstan di Kota Yogyakarta jasa-jasa menduduki urutan pertama sebesar 26,58 % yang terdiri dari Sub Sektor Pemerintah Umum dan Swasta, sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menempati urutan. kedua sebesar 20,82% dan urutan ketiga ditempati oleh sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 16,64%. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha (sektor) atas dasar harga konstan tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 seperti, tersebut dalam tabel 2.4. Tabel 2. 4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997-2000 Dalam Persen Lapangan Usaha/Sektor

1. 2.

Pertanian 0,98 0,98 0,92 0,91 Pertambangan dan Penggalian 0,03 0,03 0,02 0,02 Industri Pengolahan 10,28 11,23 11,31 11,22 Listrik, Gas dan Air Bersih 1,17 1,33 1,32 1,34 Bangunan 8,55 6,06 6,03 6,06 Perdagangan, Hotel dan Restoran 19,6 19,96 19,92 20,82 Pengangkutan dan Komunikasi 14,98 16,18 16,23 16,41 Keuangan, Sewa dan 18,07 17,42 17,36 16,64 Jasa Perusahaan Jasa-jasa 26,34 26,81 26,89 26,58

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JUMLAH

1997

Tahun 1998

No

100

100

1999

100

2000

100

Sumber data: BPS Kola Yogyakarta. Pertumbuhan PDRB sampai dengan tahun 2000 belum sebaik seperti sebelum terjadi krisis ekonomi, pertumbuhan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 seperti tersebut tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1998 -2000 Dalam Persen Tahun --------------------------------------------------------No. Lapangan Usaha/Sekter 1997 1998 1999 2000 --------------------------------------------------------1. Per1anian -4,3 -11.06 -5.31 1,93 2. Per1ambangan dan Penggalian -8.41 -5,5 -15.37 -5.46 3. Industri Pengolahan 2.8 -2.86 1,71 2,78 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5.68 0,79 0,63 5,06 5. Bangunan 6.47 -37,02 0,51 4,24 6. Perdagangan, Holel dan Resloran 5.09 -9,51 0,79 8,29 7. Pengangkutan dan Komunikasi 5,25 -3,91 1.32 4.74 8. Keuangan, Sewa dan 5.11 -14,3 0,71 0,71 Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 4.78 -9,52 1.35 2.41 Produk Domestik Regional Bruto 4.75 -11,11

1,03

3.6

Sumberdata: BPS Kota Yogyakarta. b. Produk Unggulan/Industri Kecil dan Menengah Lima jenis komoditas produk unggulan daerah sampai dengan tahun 2000 dari Kota Yogyakarta meliputi : Batik sejumlah 225 unit usaha, Perak sejumlah 80 unit usaha, Mebel Kayu sejumlah 76 unit usaha, Kerajinan Kayu sejumlah 70 unit usaha dan Bakpia sejumlah 82 unit usaha- Disamping produk unggulan yang sudah ditetapkan seperti tersebut di atas ada beberapa potensi produk industri kecil dan menengah yang masih dapat dikembangkan. lndustri kecil yang potensial untuk dikembangkan seperti tersebut pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 lndustri Kecil yang Potensia1 Dikembangkan No

Jenis lndustri Keci1

1. 2. 3. 4.

Kerajinan Kulit Alumunium Kerajinan dari serat tumbuhan lndustri makanan khas

Jumlah 61

32 49 100

5.

Garment / Konveksi

269

Sumber data: Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta lndustri menengah yang potensial dikembangkan seperti tersebut pada Tabel 2.7.

untuk

Tabel 2.7 lndustri Menengah yang Potensial Dikembangkan No

Jenis lndustri Kecil

Jumlah

1. Penyamakan Kulit 3 2. Cerutu Tarumartani 1 3. Tekstil 1 Sumber data : Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta c.

Perkembangan Usaha dan Investasi Daerah Perkembangan penanaman modal di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2000 yang mendapatkan sural persetujuan dengan realisasi investasinya sebagai berikut: 1).

Sejumlah 64 Perusahaan lewat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp. 776.442.427.500,terdiri dari bidang usaha lndustri Tekstil, lndustri Barang Logam, lndustri Kertas, lndustri Susu Bubuk, lndustri Es Balok, lndustri Cerutu, Jasa Transportasi / Biro Perjalanan, Jasa Akomodasi / Hotel dan Jasa Pertokoan.

2).

Sejumlah 25 Perusahaan lewat Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar Rp. 207.095.460.000,- terdiri dari bidang usaha : Jasa Akomodasi / Hotel, lndustri Perakitan Komputer dan Elektronik, Jasa Perdagangan / Eksport, Jasa Pengusahaan Gedung dan Restoran, Jasa Sambungan Telpon Bergerak Seluler, Jasa Perdagangan Mebel, lndustri Barang dari Kulit, lndustri Sarung Tangan Golf dan Jasa Transportasi / Biro Perjalanan.

3).

Sejumlah 922 Perusahaan Non Fasilitas berdasarkan HO dengan nilai investasi sebesar Rp. 273.419.063.000,terdiri dari bidang usaha Perdagangan / Pengadaan, Jasa Kontraktor / Konstruksi, Rental, Wartel, Hotel / Losmen, Percetakan, Bengkel, Rumah Makan, Pembuatan Makanan Kecil dan Konveksi / Kerajinan.

Perkembangan penanaman modal dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 lewat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Non Fasilitas

berdasarkan HO, seperti tersebut pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 1997 -2000 Dalam jutaan rupiah ---------------------------------------------------------------Jenis Tahun ---------------------------------------------------------------No Penanaman 1997 1998 1999 2000 ---------------------------------------------------------------Modal JP NI JP NI JP NI JP NI 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 67 353.332.3 64 776.442,5 2. Penanaman Modal Asing (PMA) 28 3.294,1 25 207.095,5 3. Non Fasilitas berdasarkan HO 1.002 26.352,9 857 204.404.8 1.052 114.318,6 922 273.419,1 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta JP = Jumlah Perusahaan NI = Nilai lnvestasi Pemerintah Daerah mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 2 buah terdiri dari : I). 2).

d.

Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Marta Badan Usaha Milik Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Selain itu ada beberapa unit kerja yang memungkinkan dapat dikembangkan sebagai BUMD atau Perusahaan Daerah seperti Pengelolaan Pasar. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan lain sebagainya.

Ketenagakerjaan Penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2000 yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai sebesar 45,34 %, dengan komposisi penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor tersebut berjumlah 54,27 % sedangkan penduduk perempuan berjumlah 45,73 % dari prosentase penduduk yang bekerja pada 9 sektor PDRB (SUSENAS Kota Yogyakarta Tahun 2000). Perkembangan persentase penduduk yang bekerja pada 9 sektor PDRB dari tahun 1998 -2000 seperti tersebut pada label 2.9.

Tabel 2.9 Perkembangan Persentase Penduduk yang bekerja pada 9 sektor PORB daTi tahun 1998 -2000 Dalam Persen ------------------------------------------------------Tahun No. Lapangan Usaha I Sektor--------------------------1998 1999 2000 1. 2.

Pertanian 0,77 0,45 0,57 Pertambangan dan Penggalian 0,11 0,11 0,25 3. Industri Pengolahan 10,8 12,24 11,11 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,12 0,23 5. Bangunan 2,98 1,81 3,03 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 44,98 46,15 45,34 7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,52 4,54 4,42 8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 2,1 1,81 2,08 9. Jasa-jasa 33,74 32,77 32,97 ------------------------------------------------------Jumlah 100 100 100 ------------------------------------------------------Sumber data: BPS Kota Yogyakarta Berdasarkan status pekerjaan penduduk Kota Yogyakarta 58,47 % sebagai pekerja / buruh, seluruh penduduk laki-laki yang memiliki status pekerjaan tersebut sebesar 63,20% sedangkan penduduk perempuan sebesar 36.80 %.. Dampak Krisis ekonomi yang ketenagakerjaan yang mengakibatkan pengangguran/pencari kerja yang terdiri:

mempengaruhi timbulnya

1).

Pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja tahun 1998 sebanyak 912 orang dari 11 perusahaan, tahun 1999 sebanyak 956 orang dari 51 perusahaan. dan tahun 2000 sebanyak 963 orang dari 56 perusahaan.

2).

Pengangguran akibat dari perusahaan yang tutup tahun 1998 sebanyak 337 orang dari 9 perusahaan, tahun 1999 sebanyak 120 orang dari 3 perusahaan, dan tahun 2000 sebanyak 21 orang dari 1 perusahaan.

3).

Pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja baru tahun 1998 sebanyak 11.724 orang, tahun

1999 sebanyak 9.623 orang, dan tahun 2000 sebanyak 3.453 orang. Pencari kerja/pengangguran tingkatan pendidikan : 1).

berbagai

SD berjumlah 0,38 % SLTP berjumlah 3,24 % SLTAberjumlah51.33% Perguruan Tinggi 45,05 %

= = = =

45 380 6.018 5.281

orang orang orang orang

= = = =

11 208 7.392 2.012


= = = =

5 93 1.672 1.683


Tahun 1999 terdiri dari : a) b) c) d)

3).

dari


2).

terdiri

SD berjumlah 0,12 % SLTP berjumlah 2,16 % SLTA berjumlah 76,82 % Perguruan Tinggi 20,90%


SD berjumlah 0.14% SLTP berjumlah 2.69 % SLTA berjumlah 48.42 % Perguruan Tinggi 48.75 %

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta e.

Pertanian Setiap tahun luas lahan pertanian berkurang atau mengalami penyusutan sebesar lebih kurang 5 % karena terjadi perubahan fungsi lahan, dari lahan pertanian ke lahan pekarangan/permukiman : 1).

Tahun 1998 luas lahan pertanian 192 ha terdiri dari sawah 178,55 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan 9,20 ha.

2).

Tahun 1999 luas lahan pertanian 171,13 ha terdiri dari sawah 157,68 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan 9,20 ha. Tahun 2000 luas lahan pertanian 166.32 ha terdiri dari sawah 1-54,46 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan 7,61 ha.

3).

Lahan pertanian yang berupa sawah. legal dan pekarangan belum dioptimalkan sesuai dengan pola pertanian perkotaan. Pola tanam sawah setiap tahunnya terdiri dari padipadi-palawija-padi. Sedang tanah tegalan/pekarangan sepanjang tahun ditanami palawija,

sayuran, dan buah- buahan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan budidaya tanaman melalui sistem hidroponik dan vertikultur dengan jenis tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Hasil pertanian tanaman pangan dan tanaman kebun/ pekarangan hanya mampu memenuhi sebagian keperluan sendiri. Selain itu ada hasil pertanian lain yang berpotensi sebagai produk unggulan. seperti tanaman hi as. Jumlah kelompok tani tanaman hias sebanyak 15 kelompok yang tersebar di Kecamatan Kraton, Wirobrajan, Mantrijeron, Kotagede, Umbulharjo dan Mergangsan. Hasil perikanan perairan umum. perikanan sawah.dan perikanan kolam hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan sendiri. Disamping itu potensi perikanan yang memiliki prospek untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah ikan hias. Untuk petani ikan hias telah terkoordinir melalui Perhimpunan Ikan Hias Indonesia (PIHI) dan terdapat 5 kelompok yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Gondokusuman, Mantrijeron dan Ngampilan. Budi daya peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat adalah budidaya jenis ternak unggas seperti burung kenari, perkutut, ayam bekisar. Produk pertanian penghasil protein hewani seperti daging, susu, telur dan ikan sampai dengan tahun 2001 tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah 503.954 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka harus didatangkan pasokan dari luar kota dengan rincian seperti pada label di bawah ini. Tabel 2.10 Konsumsi, Kebutuhan, Produksi dan Pasokan Produk Pertanian Penghasil Protein Hewani Tahun 2001 LAMPIRAN TABEL TIDAK DISERTAKAN (LIHAT FISIK) Dengan banyaknya komoditi pangan yang masuk ke Kota Yogyakarta maka diperlukan pengendalian/ pengawasan kualitas mutu. Pemerintah Daerah telah melakukan pengawasan kualitas komoditi pangan yang beredar di pasaran melalui laboratorium yang dimiliki. Namun dengan keterbatasan fasilitas laboratorium maka komoditi yang baru bisa dikendalikan kualitasnya adalah daging dan susu. 3.

Pendidikan a.

Anak Usia Sekolah

Banyaknya penduduk di Kota Yogyakarta apabila dirinci menurut umur usia sekolah dari usia 5 tahun sampai, 18 tahun sejumlah 129.412 anak atau sebanyak 26.20% dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta, dari jumlah tersebut belum semuanya menikmati pendidikan. Jumlah anak yang bisa menikmati pendidikan mulai dari TK sampai dengan Sekolah Menengah sebanyak 126.611 anak. Adapun rincian jumlah murid pada tahun ajaran 2000/2001 adalah sebagai berikut : 1) Tingkat Taman Kanak-kanak/sederajat Negeri sebanyak 408 anak, dan swasta sebanyak 16.135 anak. sehinggajumlah keseluruhannya 16.543 anak. 2).

Tingkat Sekolah Dasar/sederajat Negeri sebanyak 26.091 anak. dan Swasta sebanyak 17.980 anak. sehinggajumlah keseluruhan 44.071 anak.

3).

Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat Negeri sebanyak 11.798 anak, Swasta sebanyak 12.132 anak. sehingga jumlah keseluruhan 23.930 anak.

4).

Tingkat Sekolah Menengah Umum/SMK/sederajat Negeri sebanyak 17.470 anak, Swasta sebanyak 24.597 anak, sehingga jumlah keseluruhan 42.067 anak.

Tabel 2.11 Jumlah Murid Pada Tahun Ajaran 2000 -2001 -----------------------------------------------------Jumlah Murid No. Jenis Sekolah ---------------------------------Negeri Swasta Jumlah -----------------------------------------------------1. TK /Sederajat 408 16.135 16.543 ----------------------------------------------------2. SO/Sederajat a. SD 25.673 17.841 43.514 a. PLB 337 57 394 b. Madrasah Ibtidaiyah 81 82 163 ---------------------------------------------------Jumlah 26.091 17.980 44.071 ---------------------------------------------------3. SLTP/Sederajat a. SLTP 11.226 11.120 22.346 b. Madrasah Tsanawiyah 572 1.012 1.584

---------------------------------------------------Jumlah 11.798 12.132 23.930 ---------------------------------------------------4. SMU/Sederajat a. SMU 7.756 16.283 24.039 b. SMK 8.289 7.646 15.935 c. Madrasah Aliyah 1.425 668 2.093 ---------------------------------------------------Jumlah 17.470 24.597 42.067 ---------------------------------------------------Sumber data: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta b.

Guru/Tenaga Pendidik 1).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru TK/ sederajat Negeri sebanyak 171 orang. Swasta sebanyak 1.095 orang. sehingga jumlah keseluruhannya 1.266 orang.

2).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SD/ sederajat Negeri sebanyak 1.696 orang. swasta sebanyak 951 orang. sehingga jumlah keseluruhannya 2.647 orang.

3).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SLTP/ sederajat Negeri sebanyak 838 orang, Swasta sebanyak 1.068 orang dibawah, sehingga jumlah keseluruhannya 1.906 orang.

4).

Pada tahun ajaran SMK/sederajat Negeri sebanyak 1.239 keseluruhannya 2.504

2000/2001 jumlah guru SMU/ sebanyak 1.265 orang. Swasta orang, sehingga jumlah orang.

Kondisi guru/Tenaga Pendidik di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2000/2001 apabila dibandingkan ratio antara jumlah guru dan murid adalah : 1). 2). 3). 4).

Tingkat TK/sederajat ratio guru dan murid 1: 13 Tingkat SD/sederajat ratio guru dan murid 1: 17 Tingkat SL TP/sederajat ratio guru dan murid 1: 13 Tingkat SMU/SMK/sederajat ratio guru dan murid 1:17

Berdasarkan data tersebut diatas untuk Guru/Tenaga pendidik tingkat TK/sederajat. SD/sederajat. SLTP/ sederajat. SMU/SMK/sederajat sudah terpenuhi secara kuantitas namun secara kualitas belum seluruhnya memenuhi persyaratan. Tabel 2.12 Jumlah Guru/Tenaga Pendidik Pada Tahun Ajaran 2000/2001

-----------------------------------------------------------Jumlah Guru/Tenaga Pendidik No. Jenis Sekolah Negeri Swasta Jumlah -----------------------------------------------------------1. TK ISederajat 171 1.095 1.266 -----------------------------------------------------------2. SD Sederajat a. SD 1 565 931 2.496 a. PLB 117 16 133 b. Madrasah Ibtidaiyah 14 4 18 -----------------------------------------------------------Jumlah 1.696 951 2.647 -----------------------------------------------------------3. SLTP/Sederajat a. SLTP 782 947 1.729 b. Madrasah Tsanawiyah 56 121 177 -----------------------------------------------------------Jumlah 838 1.068 1.906 -----------------------------------------------------------4. SMU/Sederajat a. SMU 458 301 759 b. SMK 735 814 1.549 c. Madrasah Aliyah 72 124 196 -----------------------------------------------------------Jumlah 1.265 1.239 2.504 -----------------------------------------------------------Sumber data: Dinas P dan P serta Dep. Agama Kota Yogyakarta c.

Sarana dan Prasarana 1).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah Tk/sederajat Negeri sebanyak 2 unit (13 ruang kelas), Swasta 287 unit (530 ruang kelas), sehinggajumlah keseluruhan 289 unit (543 ruang kelas).

2).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SD/sederajat Negeri.sebanyak 157 unit (1.298 ruang kelas), Swasta 89 unit (636 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 246 unit (1934 ruang kelas).

3).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SLTP/sederajat Negeri sebanyak 18 unit (305 ruang kelas). Swasta 50 unit (385 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 68 unit (690 ruang kelas).

4).

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SMU/SMK/ sederajat Negeri sebanyak 20 unit (397 ruang kelas), Swasta 67 unit (669 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 87 unit (1.066 ruang kelas).

Tabe12.13 Jumlah Sekolah dan Ruang Kelas Pada Tahun Ajaran 2000/2001 ----------------------------------------------------------------Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas No, Jenis Sekolah --------------------------------------------Negeri Swasla Jumlah Negeri Swasla Jumlah ----------------------------------------------------------------1. TK/Sederajat 2 287 289 13 530 543 ----------------------------------------------------------------2, SD/Sederajat a. SD 153 87 240 1.223 616 1.839 b. PLB 3 1 4 69 14 83 c. Madrasah 1 1 2 66 12 Ibtidaiyah ----------------------------------------------------------------Jumlah 157 89 246 1.298 636 1.934 ----------------------------------------------------------------3. SLTP/Sederajat a SLTP 17 44 61 291 352 643 b. Madrasah 1 6 7 14 33 47 Tsanawiyah ---------------------------------------------------------------Jumlah 18 50 68 305 385 690 ---------------------------------------------------------------4. SMU/Sederajat a. SMU 11 39 50 195 409 604 b. SMK 7 23 30 163 235 398 c. Madrasah Aliyah 2 5 7 39 25 64 ---------------------------------------------------------------Jumlah 20 67 87 397 669 1.066 ---------------------------------------------------------------Sumher data: Dinas P dan P serta Dep. Agama Kota Yogyakarta Dari data jumlah sebagai berikut : I). 2). 3). 4). d.

murid

dan

kelas

dapat

dijelaskan

Tingkat TK/sederajat ratio kelas dan murid 1 :30 Tingkat SD/sederajat ratio kelas dan murid 1 :23 Tingkat SLTP/sederajat ratio kelas dan murid 1:35 Tingkat SMU/SMK/sederajat ratio kelas dan murid 1:39

Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang ada di Kota Yogyakarta dalam bentuk Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (DIKLUSEMAS) yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam berbagai bidangjenis pendidikan antara lain bahasa. komputer, perbankan, sekretaris, bimbingan belajar, yang terdaftar sebagian sudah dikelola secara

profesional dan sebagian belum. Sedangkan Lembaga Pelatihan yang telah diberikan ijin penyelenggaraan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kota Yogyakarta tersebar di 13 Kecamatan sebanyak 26 buah. PLS yang berupa Taman Pendidikan Al Qur'an sebanyak 272 buah tersebar di 14 Kecamatan, Sekolah Minggu sebanyak 209 lingkungan dibawah 7 Paroki, dan Pondok Pesantren sebanyak 16 buah. Di samping itu terdapat 17 Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM), 11 kelompok bermain (Play Group) dan II Tempat Penitipan Anak yang tersebar di 9 Kecamatan. e.

Kualitas Pendidikan Kualitas pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai dengan SMU/SMK belum seluruh unit sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun sumber daya pendidiknya. Disamping itu unit-unit sekolah belum seluruhnya menampakkan keunggulan-keunggulan yang dimi1iki sesuai dengan potensi yang ada.

4.

Pariwisata. a. Obyek Wisata. 1) Obyek Wisata Budaya meliputi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Puro Pakualaman, Taman Sari, Masjid Agung, Masjid Suhada, Masjid Soko Tunggal, Beteng Vredeburg, Rumah Karakter Jawa di Kota Gede, Dalem Notoprajan, Dalem Kaneman, Da1em Condro Kiranan, Beteng Kraton (Bastion), Grebeg dan Sekate~. 2) Obyek Wisata Pendidikan meliputi Museum Sono Budoyo, Museum Hamengkubuwono IX , Museum Kereta, Museum Biologi, Museum Perjuangan, Istana Presiden Gedung Agung, Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro, Museum Sasana Wiratama Panglima Besar Sudirman, Museum TNI Angkatan Darat Darma Wiratama, Museum Sasmitaloka, Museum Batik, Museum Dewantara Kirty Griya dan Kebun Plasma Nutfah Pisang. 3) Obyek Wisata Alam dan Binatang meliputi Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembiraloka serta Pasar Khusus Burung. 4) Obyek Wisata Kesenian meliputi Purawisata, Sendratari, Wayang Kulit dan Ketoprak serta perkembangan kelompok/pelaku kesenian dari tahun 1998 -2000 sebagaimana tersebut pada Tabel 2.14. Tabel 2. 14 Banyaknya Kelompok/Pelaku Kesenian

Dirinci Menurut Jenisnya Tahun 1998 -2000 -----------------------------------------------------------No Nama Obyek Wisata Wisman Wisnus Total -----------------------------------------------------------1. Kraton Yogyakarta 50.592 301.347 351.939 2. Taman Sari 14.007 26.422 40.429 3. KRKB Gembira Loka 0 458.988 458.988 4. Museum Dipooegoro 0 3.074 3.074 5. Museum Dharmawiratam 37 5.289 5.326 6. Museum Batik 52 188 240 7. Museum Hamengkubuwono IX 50.592 305.306 355.898 8. Museum Kereta 450 37.957 38.407 9. Museum Pagelaran Siti Hinggil 0 0 0 10. Museum Sonobudoyo 4.034 12.155 16.189 11. Museum Beteng Vredeburg 278 136.196 136.474 12. Museum Pakualaman 129 1.751 1.880 13. Museum Perjuangan 0 0 0 14. Museum BioIogi 7 8.145 8.152 15. Museum Sasmita Loka 24 10.688 10.712 16. Museum Dewantara Kirti Griya 7 4.340 4.347 17. Wayang Kulit Sonobudoyo 4.370 1.710 6.080 18. Wayang Golek Nitour 239 0 239 19. Wayang Kulit Sasono Hinggil 1.015 3.167 4.182 20. Wayang Golek I Kulit Agastya 48 0 48 21. Sendratari Pujokusuman 375 68 443 22. Purawisata 24.846 172.792 197.638 23. Istana Kepresidenan Yogyakarta 5 6.991 6.996 24. Makam Kotagede 25 11.008 11.033 --------------------------------------------------------JUMLAH 151.132 1.507.582 1.658.714 --------------------------------------------------------Sumher Data : Yogyakarta Dalam Angka

b.

5).

Obyek Kawasan Khusus meliputi Obyek kawasan Kraton, Malioboro, Kotagede dan Sungai Code.

6).

Obyek Wisata Minat Khusus meliputi belajar membatik, menari, karawitan, mocopatan, mendalang, mengenakan busana jawa dan bahasa jawa.

Jumlah Wisatawan : 1).

Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung Kota Yogyakarta untuk melihat obyek wisata : a).

Tahun 1998 sebanyak 54.191 orang;

ke

b). c).

Tahun 1999 sebanyak 99.822 orang Tahun 2000 sebanyak 151.132 orang Wisatawan mancanegara tersebut berasal dari Jepang, Belanda, Perancis, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Spanyol, Portugal dan kawasan Asia Pasifik. (Sumber Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta). Jumlah pengunjung obyek wisata di Kota Yogyakarta pada Tahun 2000 seperti tersebut pada Tabel 2. 15.

Tabel 2. 15 Jumlah Pengunjung Obyek-obyek Wisata Di Kota Yogyakarta Tahun 2000 ----------------------------------------------------------No Nama Obyek Wisata Wisman Wisnus Total ----------------------------------------------------------1. Kraton Yogyakarta 50.592 301.347 351.939 2. Taman Sari 14.007 26.422 40.429 3. KRKB Gembira Loka 0 458.988 458.988 4. Museum Diponegoro 0 3.074 3.074 5. Museum Dharmawiratama 37 5.289 5.326 6. Museum Balik 52 188 240 7. Museum Hamengkubuwono IX 50.592 305.306 355.898 8. Museum Kereta 450 37.957 38.407 9. Museum Pagelaran Siti Hinggil 0 0 0 10. Museum Sonobudoyo 4.034 12.155 16.189 11. Museum Beteng Vredeburg 278 136.196 136.474 12. Museum Pakualaman 129 1.751 1.880 13. Museum Perjuangan 0 0 0 14. Museum Biologi 7 8.145 8.152 15. Museum Sasmita Loka 24 10.688 10.712 16. Museum Dewantara Kirti Griya 7 4.340 4.347 17. Wayang Kulit Sonobudoyo 4.370 1.710 6.080 18. Wayang Golek Nitour 239 0 239 19. Wayang Kulit Sasono Hinggil 1.015 3.167 4.182 20. Wayang Golek I Kulit Agastya 48 0 48 21. Sendratari Pujokusuman 375 68 443 22. Purawisata 24.846 172.792 197.638 23. Istana Kepresidenan Yogyakarta 5 6.991 6.996 24. Makam Kotagede 25 11.008 11.033 -----------------------------------------------------------JUMLAH 151.132 1.507.582 1.658.714 -----------------------------------------------------------Sumber data : Dinas Pariwisata. Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

2).

Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk melihat obyek wisata : a). Tahun 1998 sebanyak 211.716 orang b). Tahun 1999 sebanyak 1.274.612 orang c). Tahun 2000 sebanyak 1.507.582 orang Wisatawan nusantara tersebut mayoritas dari kalangan pelajar, dan mahasiswa serta wisatawan umum dari berbagai rombongan ataupun perorangan. (Sumber data: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta).

c.

Pengelola Wisata Pelayanan kepada para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ada yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh para pengelola obyek wisata yang terdiri dari: Pengelola Hotel, Pengelola Restoran, Pengelola Biro Perjalanan Wisata, Pengelola Obyek Wisata dan Pengelola Rekreasi dan Hiburan Umum serta pengelola informasi pariwisata (tourism Infonnation Centre).

d.

Lama tinggal Wisatawan Rata-rata lama tinggal wisatawan dalam mengunjungi obyek wisata :

di

Kota

Yogyakarta

1).

Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang : a). Tahun 1998 selama 3,68 hari b). Tahun 1999 selama 3,59 hari c). Tahun 2000 selama 3,27 hari

2).

Wisatawan Mancanegara pada Hotel Non Bintang : a). b). c).

3).

Wisatawan Nusantara pada Hotel Berbintang : a). b). c).

4).

Tahun 1998 selama 5,81 hari Tahun 1999 selama 3,29 hari Tahun 2000 selama 2,15 hari

Tahun 1998 selama 2,54 hari Tahun 1999 selama 2,40 hari Tahun 2000 selama 2,07 hari

Wisatawan Nusantara pada Hotel Non Bintang :

a). Tahun 1998 b). Tahun 1999 c). Tahun 2000 (Sumber data: Dinas Yogyakarta) e. Sarana dan Prasarana

se lama 2,57 hari selama 2,61 hari selama 2,17 hari Pariwisata, Seni dan Budaya Kota

Kota Yogyakarta yang mempunyai predikat Kota Pariwisata memiliki sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang memadai. Jenis sarana dan prasarana pendukung pariwisata dapat dilihat pada label 2. 16. Tabel 2. 16 Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata ------------------------------------------------------------No Jenis Jumlah ------------------------------------------------------------1. Hotel: a. Berbintang 24 b. Melati Tiga 10 c. Melati Dua 35 d. Melati Satu 177 e. Pondok Wisata 26 2. Restoran / Rumah Makan a. Talam Salaka 3 b. Talam Gangsa 13 c. Kelas A 13 d. Kelas B 32 e. Kelas C 90 3. Biro Perjalanan Wisata 29 Cabang Biro perjalanan wisata 9 Agen Wisata 2 4. Toko Cinderamata a. Kerajinan batik 132 b. Kerajinan kulit 31 c. Barang antik 31 d. Kerajinan bambu 43 e. Kerajinan gerabah 5 f. Kerajinan perak 48 5. Transportasi a. Perusahaan Bis Wisata 21 b. Perusahaan Taksi 15 c. Persewaan Mobil 20 d. Bis Kota (jalur) 17 6. Bank 25 7. Pedagang Valuta Asing (Money Changers) 18 Asosiasi Pariwisata 8. 21 ---------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Pariwisata. Seni dan Budaya Kota Yogyakarta f.

Kelompok Sadar Wisata. Kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan motto Sapta Pesona Indonesia. seluruh kecamatan sudah ada Pokdarwis namun kegiatannya belum optimal. Adapun yang sudah berfungsi adalah Pokdarwis Kraton dan Gondomanan.

5.

Agama a.

Pemeluk Agama. Penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah 497.699 orang pada tahun 2000 mayoritas memeluk agama Islam sejumlah 398.669 orang (80,10 %), kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sejumlah 56.341 orang (11,32%), Kristen sejumlah 36.337 orang (7,30 %), Budha sejumlah 4.321 orang (0,87 %) dan Hindu sejumlah 2.031 orang (0,41 %). Komposisi jumlah pemeluk agama di Kota Yogyakarta pada tahun 1998 -2000 sebagaimana tersebut label 2.17 : Tabel 2.17 Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut Tahun 1998 -2000

---------------------------------------------------------------No Agama 1998 % 1999 % 2000 % ---------------------------------------------------------------1. Islam 384.493 79,48 392.461 80,02 398.669 80,1 2. Katholi 54.469 11,26 54.952 11,2 56.341 11,32 3. Kristen 37.717 7,8 36.771 7,5 36.337 7,3 4. Budha 3.919 0,81 4.248 0,87 4.321 0,87 5. Hindu 3.162 0,65 2.001 0,41 2.031 0,41 ---------------------------------------------------------------Jumlah 483.760 100 490.433 100 497.699 100 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Kandep Agama dan BPS Kota Yogyakarta Kehidupan umat beragama relatif rukun dan tenang dalam suasana harmonis sebagai wujud persatuan dan kesatuan didalam kehidupan bermasyarakat. b.

Sarana Peribadatan Untuk melaksanakan kegiatan peribadatan bagi pemeluk agama tersedia sarana peribadatan masjid, mushola, gereja, dan vihara. Adapun jumlah sarana peribadatan pada tahun 1998 -2000 sebagaimana tersebut dalam label 2.18. Tabel 2.18 Sarana Peribadatan Tahun 1998 -2000 ------------------------------------------------------No Agama 1998 1999 2000 ------------------------------------------------------1. Masjid 330 351 351 2. Mushola 331 338 338 3. Gereja Kristen 50 50 50

4. Gereja Katholik 8 8 8 5. Vihara 3 3 3 ------------------------------------------------------Sumber data: Kandep Agama dan BPS Kota Yogyakarta Sarana dan prasarana peribadatan yang ada sebagian tidak hanya untuk tempat ibadah saja, tetapi fungsinya telah dikembangkan untuk sarana kegiatan sosial, kemasyarakatan dan pendidikan, sehingga mampu meningkatkan derajat kualitas kehidupan beragama serta tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis. Masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, rukun, beriman dan bertaqwa merupakan modal rohani dan mental spiritual sebagai sumber potensi dan peran serta masyarakat dalam memotivasi pembangunan serta Pemerintah sehingga dapat berfungsi sebagai fasilitator. Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dengan pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dengan agama heterogenitas yang tinggi serta modal sarana dan prasarana yang ada, ketaqwaan dan kerukunan telah dapat menciptakan keharmonisan kehidupan umat beragama meskipun belum optimal. 6.

Pemberdayaan Masyarakat. a.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan peran serta lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan. tokoh-tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat yang ikut mendukung secara aktif dalam pembangunan merupakan potensi dan faktor penentu keberhasilan pembangunan. Dari kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan unsurunsur masyarakat diatas, akan terjalin hubungan timbal balik antara Pemerintah. swasta dengan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat dengan baik. Beberapa potensi sumber daya masyarakat sebagaimana tersebut tabel 2.19 Tabel 2.19 Potensi Sumber Daya Masyarakat Tahun 1998 -2000

----------------------------------------------------------------No Potensi Sumberdaya masyarakat 1998 1999 2000 ----------------------------------------------------------------1. Pekerja Sosial Masyarakat (orang) 197 360 422 2. Organisasi Sosial (kelompok) 71 90 97 3. Karang Taruna (kelompok) 45 45 45

4. 5.

Satgassos PBA (kelompok) 42 14 14 Pembina Penyandang Masalah Narkoba (orang) 6 9 11 6. FK-PSM Kecamatan (kelompok) 2 12 14 ----------------------------------------------------------------Sumber data : Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta. Beberapa permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dan aspek sosial budaya dan ekonomi : 1)

2)

b.

Aspek sosial budaya : a)

Kurangnya upaya untuk mengurangi pengaruh sosial budaya yang mengungkung masyarakat pada kondisi kemiskinan struktural.

b)

Kurangnya akses masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan informasi.

c)

Kurang berkembangnya sarana interaksi sosial untuk kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial.

d)

Belum optimalnya lembaga yang dapat menjamin ketahanan dan perlindungan masyarakat yang terkena musibah.

e)

Belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas kernanusiaan, keadilan, persamaan hak dan perlindungan bagi masyarakat rentan.

f)

Belum berkembangnya kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Aspek ekonomi. a)

Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan pada masyarakat kecil.

b)

Terbatasnya modal, lahan usaha, informasi dan teknologi.

c)

Lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi dan menciptakan daya saing.

Hubungan antar Stakeholders dalam Pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan bertumpu pada masyarakat (community based developrnent) yang berarti ada tiga stakeholders yaitu pemerintah,

masyarakat dan sektor Swasta sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang secara bersama-sama melaksanakan pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan (stakeholders) hubungan antar stakeholders kurang Optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi, transparansi dan keterlibatan masyarakat, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah lebih bersifat memfasilitasi, memotivasi dan menyampaikan inovasi-inovasi untuk menjaga dinamika serta kegiatan yang tumbuh tidak menyimpang dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sedang partisipasi sektor swasta adalah diawali dengan mengidentifikasi peluang-peluang ekonomi yaitu penyediaan pelayanan publik dan pemanfaatan terhadap aset-aset yang dimiliki pemerintah sehingga memberikan kontribusi bagi daerah untuk mendorong dan melanjutkan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan diharapkan timbul rasa memiliki serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik yang ada. Besarnya swadaya masyarakat yang telah terserap dalam pembangunan tahun 1998 / 1999 sebesar Rp 9.479.747.750, Tahun Anggaran 1999/2000 Rp 6.651.370.000 dan Tahun Anggaran 2000 Rp 6.011.760.000. 7.

Sosial Budaya. a.

Kebudayaan Keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Agung, Museum dan bangunan lainnya menjadikan Kota Yogyakarta berpredikat sebagai pusat kebudayaan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah aneka ragam kesenian tradisional, adat istiadat serta tata cara sebagai peninggalan leluhur yang adiluhung perlu tetap dilestarikan. Disisi lain tata krama, sifat santun dan ramah tamah menjadikan ciri khas dan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dengan penduduk yang heterogen merupakan tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa yang terdiri dari pelajar mahasiswa yang relatif unggul di daerahnya,juga warga negara keturunan yang diharapkan menjadi potensi dan memberikan kontribusi dalam menambah khasanah budaya daerah dan sekaligus sebagai

sarana sosialisasi budaya Jawa keseluruh penjuru dunia. Namun disisi lainnya hal-hal yang rawan menjadi dampak negatif seperti pola pikir kedaerahan yang sempit, dan masuknya budaya asing baik melalui informasi, teknologi dan berbagai media komunikasi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. b.

Kesehatan. Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta, untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. lndikator derajat kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat diperlihatkan dengan angka kematian, status gizi dan angka kesakitan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1).

Angka Kematian. Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta sebesar 7,68 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu 66,79 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Kasar 4,81 per 1000 penduduk. Gambaran mengenai kematian yang disebabkan oleh penyakit menular berdasarkan data profil kesehatan tahun 2000 adalah sebagai berikut : Tetanus 6 orang, Pneumonia 13 orang, TBC 2 orang. Hepatitis 1 orang. Malaria 1 orang, diare 15 orang, DHF 5 orang. TB SSP 2 orang.

2).

Status Gizi. Salah satu indikator status gizi adalah balita bawah garis merah. Data mengenai status gizi di Kota Yogyakarta berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa persentase gizi baik pada tahun 2000 sebesar 83,42%; persentase gizi kurang pada tahun 2000 sebesar 11,57 %; persentase gizi buruk pada tahun 2000 sebesar 1,43 %; persentase gizi lebih pada tahun 2000 sebesar 3,58 %; Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis 13%.

3).

Angka Kesakitan (Insiden Rate). Penyakit yang sering mengakibatkan kematian, penyakit potensial wabah atau penyakit yang seharusnya sudah tidak ada lagi di Kota Yogyakarta serta penyakit-penyakit yang cenderung meningkat secara menyolok merupakan penyakit yang perlu diamati secara serius. Penyakit-penyakit menular yang banyak menimbulkan kematian tersebut

berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2000 adalah TB paru sebesar 0,41 %, Campak 1,20 %, diare 24,68 %, Ispa 1,95%, DBD 1,13 %. Sarana kesehatan mempunyai peran dan fungsi penting terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 berdasarkan sumber data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta seperti tertuang pada tabel 2.20. berikut ini : Tabel 2.20 Sarana Kesehatan di Kota Yogyakarta Tahun 2000

-

-

-------------------------------------------------No. Jenis Sarana Jumlah -------------------------------------------------1. Rumah Sakit Umum 5 2. Rumah Sakit Khusus 9 3. Rumah Sakit Bersalin 9 4. Puskesmas Rawat Inap 2 5. Puskesmas Non Rawat Inap 16 6. Puskesmas Pembantu 12 7. Poliklinik Swasta 24 8. Praktek Dokter 221 9. Laboratorium Klinik 5 10. Apotek 61 11. Toko Obat 40 12. BKIA 4 13. Praktek Bidan 21 14. Optik 7 15. Tenaga Dokter 379 16. Dokter Gigi 58 -------------------------------------------------Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga kesehatan dipandang sudah mencukupi, namun demikian secara kualitas masih kurang terutama tenaga pelayanan kesehatan dirumah sakit (paramedis). tenaga kesehatan yang profesional di puskesmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat terutama penyuluhan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan Dasar pada Puskesmas. bagi keluarga miskin/pasien tidak mampu diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan persyaratan membawa, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan setempat. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut disesuaikan dengan kemampuan pasien serta kemampuan puskesmas. Pengembangan program di bidang kesehatan diperluas dengan bentuk pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) yang meliputi: a) b) c)

Jenis JPKM sosial, sehingga kepesertaannya wajib. Pembentukan Badan Pelaksana tingkat kota yang difasilitasi Pemerintah Kota Yogyakarta Pembentukan jaringan pelayanan kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar sampai rujukan RSUD Dengan dilaksanakannya JPKM Sosial di Kota Yogyakarta diharapkan akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat akan terjamin karena adanya subsidi silang antara yang sehat kepada yang sakit dan yang mampu kepada yang tidak mampu.

c.

Pemuda dan Olah Raga. 1).

Pemuda. Keberadaan organisasi kepemudaan merupakan sumbangan yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan menyebabkan banyak pemuda, pelajar yang mengelompokkan diri dalam berbagai organisasi. Menurut data dari Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah raga Kota Yogyakarta pada tahun 2002 jumlah organisasi kepemudaan ada 65 buah, karang taruna pada setiap kelurahan, OSIS pada sekolahan di SLTP ada 61 buah, di SMU ada 50 buah, di SMK ada 30 buah, serta Pramuka dalam bidang kepanduan. Tabel 2.21 Organisasi Sosial di Kota Yogyakarta

-----------------------------------------------------------------Pramuka Karang Panti Kelompok Dasa No Kec Gudep Taruna Laras LSM PKK Wisma -----------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 ------------------------------------------------------------------

1 MJ 254 60 22 89 372 2 NG 50 48 152 993 3 KG 652 498 82 2,068 1.122 4 MG 3.087 2.939 30 60 752 1.828 5 JT 3.480 122 23 1.355 1.772 6 PA 2 41 15 201 1.070 7 DN 2.419 311 54 744 602 8 TR 35 236 11 465 997 9 GT 7 2 1 2 12 10 10 GM 3.615 135 41 150 980 11 UH 602 6,415 64 1.213 3,995 12 GK 3.485 196 25 1.422 2,916 13 WB 3.702 616 39 2.226 2.698 14 KR 100 25 229 444 -----------------------------------------------------------------JUMLAH 21.340 11.721 31 511 11,078 19.799 -----------------------------------------------------------------Sumber data: Monografi Kelurahan.2001 2).

Olah Raga. Olah Raga sebagai media untuk mengaktualisasikan bakat, minat dan potensi sangat1ah penting. Adapun organisasi yang mewadahi cabang-cabang olah raga di kota Yogyakarta ada 25 buah.

3).

Sarana Olah Raga. Pada bidang olahraga prestasi yang diraih belum maksimal, bila dilihat dan potensi prasarana yang tersedia yaitu dari 13 macam prasarana sudah tersedia sebanyak 10 macam atau 70,9 %. Bila dilihat kuantitasnya sejum1ah 1.066 buah prasarana tersebar pada 14 kecamatan seperti tersebut pada tabel 2.22.

Tabel 2.22 Sarana Olah Raga dan Sosial di Kota Yogyakarta LIHAT FISIK

d.

Kesejahteraan Sosial Hasil pendataan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial, dan masalah kemiskinan merupakan masalah yang paling menonjol dari segi kuantitatif hila dibandingkan dengan permasalahan yang lain. Hasil pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY pada tahun 2001

mempunyai komposisi seperti tabeI2.23. Tabel 2.23 Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Yogyakarta -----------------------------------------------------------------No Jenis PMKS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 10c ---------------------------------------------Kecamatan Ank Ank Ank Ank Org Org Org Org Org Oeg Org Org -----------------------------------------------------------------1 Gedonglengen 0 0 0 34 18 99 0 3 0 47 6 3 2 G. Kusuman 2 69 0 21 10 95 0 217 0 121 60 0 3 Danurejan 0 21 0 24 10 117 6 16 1 22 5 11 4 Jetis 5 25 0 28 49 26 0 41 0 59 27 9 5 Tegarejo 0 45 0 50 17 99 0 5 0 51 42 9 6 Pakualaman 1 22 0 8 15 48 2 35 0 33 7 19 7 Ngampilan 0 27 16 93 0 68 54 210 0 30 17 14 8 Wirobrajan 0 90 0 45 12 136 0 117 0 49 23 12 9 Manlrijeron 0 6 0 1 3 14 22 17 0 67 73 19 10 Kraton 0 0 0 1 0 20 0 0 0 77 25 0 11 Gondomanan 12 10 0 3 7 11 0 50 0 57 14 8 12 Mengangsan 0 77 0 42 30 180 0 229 0 62 33 39 13 Kotagede 0 46 0 3 4 1 0 104 0 110 29 0 14 Umbulharjo 3 46 0 33 24 343 0 153 0 92 53 21 23 584 16 386 199 1257 84 1197 1 877 414 164 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No Jenis PMKS 10d 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ------------------------------------------------Kecamatan Org Org Org Org Org Or kk kk kk Org kk kk Org -----------------------------------------------------------------1 Gedonglengen3 0 331 0 0 46 15 1731 75 2 0 150 24 2 G.Kusuman 3 0 0 7 0 45 0 2537 80 97 95 0 3 Danurejan 7 3 0 1 0 25 7 1318 85 4 3 463 4 4 Jetis 0 0 15 13 2 3 28 2725 86 0 7 55 0 5 Tegarejo 5 1 0 4 0 35 3 3333 324 54 43 170 4 6 Pakualaman 4 1 0 0 0 0 3 957 10 1 2 56 0 7 Ngmpilan 1 0 1 2 2 28 30 1404 197 0 11 209 0 8 Wirobrajan 3 4 0 0 0 10 17 1176 94 53 2 0 7 9 Manlrijeron 0 7 0 2 1 10 4 1940 36 0 5 34 4 10 Kraton 0 0 0 0 0 26 0 1203 0 0 0 0 0 11 Gondamanan 2 0 2 0 0 8 14 1064 0 4 2 916 0 12 Mengangsan 4 0 4 20 1 21 0 1507 86 45 35 140 0 13 Kotagede 16 0 0 2 0 3 2 2360 6 0 6 218 52 14 Umbulharjo 0 0 47 11 25 39 102 3196 303 207 29 190 16 48 16 400 62 31 299 225 26451 1382 467 172 2696 111

-----------------------------------------------------------------Keterangan -----------------------------------------------------------------1 Anak Balita Terlantar 11 Penyandang cacat bekas 2 Anak Terlantar penderita penyakit kronis 3 Anak yang menjadi 12 Tuna susila korban tindak kekerasan atau perlakuan salah 13 Pengemis 4 Anak nakal 14 Gelandangan 5 Anak Jalanan 15 Bekas Nara pidana 6 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 16 Korban Penyalahgunaan Narkotika 7 Wanita yang menjadi korban tindak 17 Keluarga miskin kekerasan atau perlakuan salah 18 Keluarga berumah tidak layak huni 8 Lanjut Usia Terlantar 19 Keluarga bermasalah sosial 9 Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau psikoiogis perlakuan salah 20 Pemulung 10 Penyandang cacat : 21 Masyarakat yg. tinggal di a Penyandang cacat flSik daerah rawan bencana b Penyandang cacat mental retardasi 22 Korban Bencana Alam th. c c Penyandang cacat mental 2000-Agustus 2001 psikotik d Penyandang cacat ganda -----------------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Kesehatan don Kesejahteraan Sosial Prop. DIY Dan basil pendataan masalah kesejahteraan sosial, ada beberapa masalah yang memerlukan penanganan lebih serius, meskipun dari segi kuantitasnya kecil, yakni penanganan anak jalanan dan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat aditif. Program penanganan anak jalanan selama ini mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk penanganan anak jalanan di seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Konsep penangangan anak jalanan dilaksanakan dengan model penanganan lewat rumah singgah maupun pemberdayaan kemampuan orang tua anak jalanan. Di sisi lain dengan kemampuan pemerintah pusat dalam mendukung pendanaan penanganan anakjalanan yang cenderung menurun, maka pemerintah Kota Yogyakarta berupaya dapat mengakses kepada sumber-sumber maupun lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan

serta dalam menangani anak jalanan dan tahap prioritas untuk mengeliminasi seminimal mungkin dampak negatif dari adanya anak jalanan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial untuk memperbaiki aspek moral anak jalanan. Penanggulangan penyalahgunaan Napza terus diupayakan terns diupayakan kegiatannya yang berupa pendataan, penyuluhan, pembentukan forum masyarakat anti pekat (penyakit masyarakat) sampai dengan tindakan represif, ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi. Hal ini sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah) dan perintisan kerjasama dengan rumah sakit. Panti I Yayasan Sosial yang ada di Kota Yogyakarta berdasarkan Data dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2001 terdapat 20 panti seperti tersebut pada tabel 2.24 berikut : Tabel 2. 24 Panti Sosial yang ada di Kota Yogyakarta ----------------------------------------------------------No Nama Panti/Yayasan Alamat Jumlah ----------------------------------------------------------A Panti Sosial Anak Terlantar 661 1 PantiAnak Terlantar Wiloso Projo Gowongan JT 111/211 A 39 2 PA Tunas Harapan JI, Kenari 7 Yogyakarta 45 3 PA Rekso Putro

9.

(Putri) PAY Muhammadiyah Nitikan PA Yatim Putri Islam PA Putra Islam PA Putri Aisyiah PA Putra Muhammadiyah PA Atap Langit

10. 11. 12.

PA lbadah Bunda PAY Gembala Baik PA Prayuwana

4 5 6 7 8.

B

Reksonegaran GK V/1291

38

Sorogenen, Mutihan

60

JI Pramuka 68 Yk Giwangan UH VII/2 Yk JI, Munir 103 Yk

32 40 120

JI.lowanu Keparakan MG 1/1079 Bangirejo Gampingan Kadipaten 354 Yk

100

MG 111/1361 Kidul Yk KW 1/50 YK WBil756 Yk Kidul KT V

Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar 13. Panti Jompo Budhi Dharma Ponggalan, UH, Yk 14. Panti Wredha Prandan Pedudan Klitren GK 111/242 Yk. 12 15. Panti Wredha Hanna Surokarsan MG 1V267 32

68 17 72 30 92 48

C.

-

Panti Sosial Pencandang cacat 196 16. Dharma Rena Ring Putra JI. Kusumanegara 105 17 17. YPPAG Jl. lmogiri 224 Yk 85 18. Yakatunis JI. Parangtritis 40 Yk 46 19. PRCN Muhammadiyah JI Mayjen Sutoyo 16 aYk 8 20. Panti Karya Karang anyar Brontckusuman,MG, Yk 40 ------------------------------------------------------------Jumlah 949 ------------------------------------------------------------Sumber data : Dinas Kesos dan PM Kota Yk. e.

Kependudukan. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. baik dari kelahiran, kematian, datang (urbanisasi) atau pergi. Berdasarkan registrasi penduduk Kota selama 4 tahun banyaknya rumah tangga dan penduduk menurut jenis kelamin dari tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut dalam Tabel 2.25 dibawah ini.

Tabel 2.25 Banyaknya Rumah Tangga Dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 1998 -2001 ---------------------------------------------------------------Jenis Kelamin ---------------No Tahun Rumah LakiJumlah Pertumbuhan Tangga Laki Perempuan ---------------------------------------------------------------1 1998 95.908 249.696 234.064 483.760 1,05 2 1999 97.489 253.213 237.220 490.433 1,38 3 2000 98.931 256.875 240.824 497.699 1,48 4 2001 101.116 260.209 243.745 503.954 1,26 -----------------------------------------------------------------Sumber data : BPS Kota Yogyakarta Perincian jumlah kelahiran, datang, kematian dan pergi yang dirinci menurut jenis kelamin dari tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut dalam tabel 2.26 dibawah ini: Tabel 2.26 Rincian Jumlah Kelahiran, Datang, Kematian dan Pergi Menurut Jenis Kelamin Tahun 1998 --2001

---------------------------------------------------------------Jumlah Jumlah Penduduk Kelahiran Datang Kematian Pergi Penduduk No Tahun Awal Akhir Tahun L P @ P ~ L P ~ L P ~ L P Tahun ----------------------------------------------------------------1 1998 478.]52 2503 2577 5080 4775 4526 8199 483]60 2 1999 483760 2644 2298 4942 6161 3680 7586 490433 3 2(XX) 490433 2723 2676 5399 5680 3142 6616 491699 4 2001 497699 2915 2622 5537 5698 3576 7520 503954 Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

5931 10706 1365 1214 2579 3673 5807 11968 1381 1269 2650 3907 5198 10818 1261 1128 2395 3474 5099 10797 1338 1221 2559 3944

Jumlah penduduk dalam kelompok umur dari Tahun 1998 sampai Tahun 2001 seperti tersebut dalam label 2.27

Tabel 2.27 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 1998 -2001 ---------------------------------------------------------------Kelompok Umur --------------------------------------NO Tahun 0 - 4 18-May 19 - 56 > 56 J.umlah ---------------------------------------------------------------1 1998 31.563 125.947 277.147 49.103 483.760 2 1999 31.998 127.623 281.033 49.779 490.433 3 2000 32.472 129.412 285.297 50.518 497.699 4 2001 32.881 131.273 288.650 51.150 503.954 ---------------------------------------------------------------Sumber data: BPS Kota Yogyakarta Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan timbulnya Keluarga Prasejahtera karena alasan ekonomi. Jumlah Keluarga Prasejahtera pada tahun 1998 berjumlah 4.237 KK, tahun 1999 berjumlah 3.155 KK, pada tahun 2000 berjumlah 2.179 KK .Distribusi keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi relatif merata diseluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan pendataan tahun 2001 dijumpai 3 kecamatan yang relatif tinggi Pra Sejahtera alasan ekonomi yaitu kecamatan Kotagede sebanyak 589 KK. kecamatan Umbulharjo sebanyak 492 KK dan kecamatan Tegalrejo sebanyak 385 KK. 8.

Penataan Ruang dan Prasarana Kota.

a.

Penataan Ruang. Status kawasan untuk Kota Yogyakarta pada dasarnya diklasifikasikan dalam 2 (dua) model penetapan yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya, yang meliputi : 1). Kawasan Lindung a). Kawasan lindung setempat, Arkeologi/Budaya/ Sejarah. b). Kawasan lindung setempat sepadan sungai. c). Kawasan inti lindung hijau kota/alami. 2).

Kawasan Budidaya a). Kawasan penyangga alam dan budaya. b). Kawasan budidaya penuh ekonomi, sosial budaya.

dan

Pemanfaatan ruang kota dalam implementasinya diwujudkan dengan pengelompokan penggunaan lahan untuk kegiatan. Pengelompokan penggunaan lahan tahun 2001 sebagian besar untuk perumahan dan permukiman sebesar 64.74 % sedangkan sisanya untuk berbagai kegiatan. Penggunaan lahan selama 4 (empat) tahun terakhir mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 seperti pada tabel 2.28. Tabel 2. 2 8 Penggunaan Lahan Tahun 1998 -2001 Di Wilayah Kota Yogyakarta LIHAT FISIK Dalam pemanfaatan ruang terdapat berbagai kontradiksi antara tuntutan penggunaan / kebutuhan ruang dalam rangka perkembangan ekonomi disatu sisi dengan upaya perlindungan/ pelestarian budaya sejarah dan keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan disisi lain, sehingga memerlukan kebijakan penanganan yang selaras dengan konsep perwujudan kota dan ruang publik. Kota Yogyakarta termasuk kota yang padat penduduknya namun masih terdapat beberapa ruang/kawasan yang belum optimal pemanfaatannya yang dapat dikembangkan. Aturan Tata Ruang yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam proses penyusunannya belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat. serta penyebarluasan nya tentang pemanfaatan ruang belum sepenuhnya transparan. b.

Sarana dan Prasarana Kota.

1).

Sarana jalan diwilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2000 meliputi jalan Nasional18,l32 km kondisi baik,jalan Propinsi sepanjang 3.733 km kondisi baik,jalan, Kota 224,424 km kondisi baik 97.10 %, kondisi, sedang 2,90 %. dan jalan lingkungan sepanjang 20 I ,908 km kondisi baik 24,32 %, kondisi sedang 71 ;28 % dan kondisi rusak 4,40 %. Jumlah jembatan Nasional 3 buah kondisi baik, jembatan Propinsi 3 buah kondisi baik 2 buah dan sedang 1 buah dan jembatan Kota sebanyak 36 buah, kondisi baik 50 % dan kondisi sedang 50 % seperti tersebut pada tabel 2.29. Tabel.2.29. Kondisi Jalan Tahun 1998 -2001 Di Wilayah Kota Yogyakarta

(Dalam Km.) ---------------------------------------------------------------Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kota Jalan Lingkungan Tahun ---------------------------------------------------------B S R B S R B S R B S R ---------------------------------------------------------------1998 18.132 - - 3.733 - - 207.8 31.52 - 98.22 50.6 18.63 1999 18132 - - 3.733 - - 220.54 18.79 - 126.37 49.41 11.02 2000 18.132 - - 3.733 - - 232.38 6.94 - 143.92 49.1 8.88 2001 18.132 - - 3.733 - - 203.59 35.73 - 162.98 46.78 8.63 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Dinas Prasarana Kota Yogyakarta Keterangan : B : Baik S: Sedang R: Rusak Kapasitas jalan atau kemampuan jalan dalam menampungjumlah lalu lintas di beberapa ruas jalan sudah melebihi kapasitas. hal ini nampak terjadinya panjang antrian, kondisi ini masih diperberat dengan adanya parkir pada badan jalan. serta sulit memperlebar jalan karena keterbatasan lahan. 2).

Sarana Drainase. Jaringan drainase di Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaan Yogyakarta. karena dinamika perubahan penggunaan lahan yang terjadi kiranya dimensi dan sistem drainase yang ada saat ini juga perlu penyesuaian lewat penyempurnaan sistem jaringan drainase perkotaan Yogyakarta yang mencakup batas administrasi Kota Yogyakarta. sebagian wilayah Sleman dan Bantul.

Sarana Drainase atau pematusan untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta meliputi drainase utama berupa Sungai Winongo, Code dan Gajah Wong, saluran drainase sekunder (pembawa) tertutup, saluran drainase sekunder (pembawa) terbuka, saluran Tertier (pengumpul) tertutup, saluran Tertier (pengumpul) terbuka. Seluruh sirkulasi aliran drainase disalurkan menujukesaluran drainase utama yang berujud ketiga sungai. Permasalahan timbulnya genangan bahkan banjir dimusim hujan tidak hanya disebabkan belum sempurnanya sistem sirkulasi drainase yang ada namun juga dapat diakibatkan oleh tersumbatnya aliran akibat pembuangan sampah atau kurang sempumanya tangkapan air bahkan dimungkinkan akibat curah hujan yang sangat tinggi. Saluran drainase seperti bangunan-bangunan fisik yang lain tetap membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Dalam hal ini untuk sa luran drainase disamping perlu pemeliharaan fisik juga perlu adanya kegiatan pelumpuran atau membersihkan saluran drainase dari endapan lumpur. Adapun kondisi saluran drainase sebagaimana tersebut pada tabel 2.30. Tabel 2.30 Kondisi Saluran Drainase Di Wilayah Kota Yogyakarta ----------------------------------------------------------------Sekunder Teftier Kondisi ------------------------------------------------------B S R B S R ---------------------------------------------------------------Tertutup 22.113 m 15.821 m 66 m 3.493 m 5.531 m 1.677 m 58,19% 41,63% 0,17% 3234 % 52.24% 1553 % Terbuka 22.190 m 8.048 m 1.701 m 15.324 m 12.664 m 2.122 m 69.48 % 2.520 % 5.32 % 5.089 % 42.06 % 7.05 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Prasarana Kota Yogyakarta Keterangan : B : Baik S: Sedang R : Rusak 3).

Jaringan Air Kotor/ Limbah Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riool menuju ke IPAL Sewon dan mencakup pelayanan kurang lebih 25% penduduk kota,

sedangkan lainnya menggunakan sistem setempat yaitu menggunakan septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan limbah dari tiap persil rumah tangga dan sedikit sekali yang menggunakan sistem komunal yaitu penggunaan satu septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan dari suatu kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Sistem penanganan limbah setempat mempunyai andil yang besar dalam pencemaran air tanah. Saluran air kotor (riool) sebagian besar lama dan sebagian kecil baru. Saluran air Kotor dari tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut pada tabel 2.31. Tabel 2.31 Data Saluran Air Kotor/limbah Tahun 1998 -2001 ---------------------------------------------------------------Jenis Saluran (meter) ----------------------------------------------------No. Tahun Total Manhole Pengglontor Induk Lateral Panjang ---------------------------------------------------------------1. 1998 19.433,00 29.436,35 124.093,09 172.962,44 4.639 2. 1999 19.433,00 31.433,35 125.891,09 176.767,44 4.751 3. 2000 19.714,20 31.443,35 127.546,79 178.704.34 4.840 4. 2001 19.714,20 31.443,35 128.026,79 179.184,34 4.860 --------------------------------------------------------------Sumber Data: Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta Untuk penggelontoran saluran air kotor Pemerintah Daerah memiliki satu bendung di sungai Winongo bendung Bendolole, Sungai Code dan suplisi dari selokan Mataram dan sungai Belik. 4).

Jaringan Air Bersih

Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2000, dari sistem perpipaan (pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Marta) sebesar 48 % dari jumlah penduduk atau sebanyak 239.752 jiwa, dan sistem non perpipaan (sumur dangkal dan sumur dalam) sebesar 52 % dari jumlah penduduk atau sebanyak 257.947jiwa. Sumber air yang digunakan untuk air bersih sistem perpipaan meliputi mata air sebanyak 2 (dua) buah (Umbul Wadon dan Karanggayam I), air permukaan sebanyak I (satu) buah (Padasan), sumur dalam sebanyak 29 (dua puluh sembi lan) dan sumur dangkal sebanyak 8 (delapan) buah. Sebagian besar lokasi sumber air ini berada di Kabupaten Sleman. Kapasitas produksi air sebesar 549,82

1/detik dan tingkat kehilangan air (kebocoran) sebesar 33,07 %. Kualitas air non perpipaan (sumur dangkal) tidak memenuhi persyaratan sebagai air minum, kandungan bakteri coli mencapai 240 MPN/100 ml, meskipun secara fisik dan kimia memenuhi persyaratan. Pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan oleh PDAM Tirta Marta untuk masyarakat Yogyakarta 4 tahun terakhir mulai tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut pada label 2.32. Tabel 2.32 Pelayanan Kebutuhan Air Minum Sistem Perpipaan Tahun 1998 -2001 ----------------------------------------------------------------Kran Cakupan KeboJumlah Kapasitas Penduduk Jumlah Umum Pela coran No. Tahun Pendu- Produksi Terlayani Pelang (unit) yanan (%) duk Air (Wot) (jiwa) gan (Unit) Jiwa --------------------------Jumlah % ----------------------------------------------------------------1. 1998 483.760 581,37 230.896 47.7 31.616 412 47,7 39.1 2. 1999 490.433 574.22 234.754 47.8 32.509 397 47.8 37.91 3. 2000 497.699 549.82 239,752 48 33.292 400 48 33.07 4. 2001 503.954 586.98 244.652 48.5 33.942 410 48.5 35.92 ----------------------------------------------------------------Sumber data : PDAM Kota Yogyakarta Besarnya penarikan retribusi air bersih PDAM,laba bersih dan setoran ke pemerintah Kota Yogyakarta mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 seperti tersebut pada label 2.33 Tabel 2.33 Retribusi, Laba Bersih dan Setoran PDAM Tahun 1998 -2000 -----------------------------------------------------------------Tahun Penarikan Retribusi Laba Bersih Setoran Ke (Rp) (Rp) Pemerintah (Rp) -----------------------------------------------------------------1998 8.151.412.343,23 1.532.326.154,80 842.739.000 199 8.156.351.890,00 1.300.816.927,73 715.449.000 2000 10.420.156.340,09 1.914.411.608,50 1.052.926.300 ------------------------------------------------------------------

Sumher data : PDAM Kota Yogyakarta 5).

Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kota Yogyakarta dengan mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/ Transfer Depo dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa pemilahan sampah terlebih dahulu. Tingkat pelayanan pengelola sampah sistem terpusat sebanyak 83 %. Jumlah sampah pada tahun 2000 kurang lebih 1.567 m3/hari. Dengan sarana dan prasarana persampahan yang ada jumlah sampah yang dapat dibuang ke TPA kurang lebih 1.375 m3/hari atau sebesar 87,75 % dari volume sampah. Dengan sempitnya wilayah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri, dan harus di huang ke daerah Bantul (Piyungan), bekerjasama dengan ketiga daerah (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman). Pada jangka waktu mendatang kiranya diperlukan adanya solusi model penanganan/pemusnahan sampah untuk wilayah Kota Yogyakarta lewat pemanfaatan teknologi sehigga sistem penanganan sampah lebih sederhana dan pembiayaan yang lebih murah. Sarana kebersihan Kota Yogyakarta berupa transfer Depo. Container dan Gerobag dari Tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 seperti tersebut pada tabe1 2.34. Tabel 2.34 Sarana Kebersihan Kota Di Kota Yogyakarta Tahun 1998 -2000

------------------------------------------------------No. Tahun Transfer Depo Container Gerobag ------------------------------------------------------1. 1998 8 39 479 2. 1999 8 39 613 3. 2000 11 41 613 4. 2001 11 51 656 -----------------------------------------------------Sumber Data : Dinas Kebersihan. Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta Sumber

pembiayaan

pengelolaan

sampah

dari

Pemerintah Daerah (APBD), dan penerimaan retribusi sampah pada tahun 2001 mencapai Rp. 372.107.425,baru mampu memenuhi kurang lebih 20 % dari kebutuhan. 6).

Sistem Jaringan listrik Jaringan listrik sudah merata keseluruh wilayah kota sehingga kebutuhan warga akan listrik telah tercukupi, sudah mencapai 100 % terlayani dan semua terjangkau jaringan listrik. namun untuk penerangan jalan umum yang merupakan fasilitas kota masih kurang optimal dalam penataannya, sedangkan penempatan jaringan listrik belum terkoordinasi dengan baik. Jumlah pelanggan listrik tahun 1998 sebanyak 83.099 pelanggan, tahun 1999 sebanyak 84.291 pelanggan dan tahun 2000 sebanyak 94.334 pelanggan. Daya tersambung tahun 2000 sebesar 222.029.624 V A dan energi terjual 403.389.573 KWH.

7).

Sistem Jaringan Informasi

Telepon,

Telekomunikasi

dan

Jaringan telepon yang ada sudah mencapai 80% dari seluruh kebutuhan masyarakat. Walaupun belum terlewati jaringan telepon di semua wi1ayah kota, namun lewat model-model peralatan komunikasi lainnya yang ada sudah dapat melayani kebutuhan komunikasi warga kota. Sedangkan penempatan jaringan telepon belum terkoordinasi secara baik. Jumlah sambungan telepon tahun 1998 sebanyak 56.017, tahun 1999 sebanyak 71.624 dan tahun 2000 sebanyak 91.272. Ketersediaan warung telekomunikasi tahun 2000 sebanyak 3.112, Telepon Umum Kartu sebanyak 504 buah dan Telepon umum dengan koin sebanyak 456 buah. 8).

Penyediaan Ruang Publik Ruang-ruang publik adalah ruang yang digunakan secara bebas bagi warga kota memasukinya untuk rekreasi, bermain olah raga, dan mengadakan komunikasi sosia1 serta kegiatan privat lainnya. Ruang publik secara khusus di kota seperti taman kota relatif sangat sempit luasannya. Namun dari penggunaan, seperti ruang ja1an, trotoar, ruang sekitar reI PT .KAI, stadion, alun-alun, koridor sungai dan sebagainya masyarakat Yogyakarta dapat, menggunakannya sebagai ruang publik.

9.

Lingkungan Hidup. a.

Lingkungan Hidup. Masalah lingkungan hidup timbul disebabkan kegiatan penduduk yang menimbulkan penurunan/pencemaran kualitas lingkungan khususnya pencemaran udara dan pencemaran air tanah dan air permukaan. Untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup manusia. serta mahluk hidup lainnya dilakukan upaya pengendalian terhadap pembuangan setiap jenis limbah cair, padat dan emisi gas buangan. Pada tahun 2001 limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit dan hotel yang memberikan andil terjadinya pencemaran air tanah dan air permukaan dari hasil pemantauan sampel yang tertinggi dari berbagai kegiatan seperti tersebut pada tabel 2.35. Tabel 2.35 Pemantauan Limbah Cair Yang Tertinggi dari berbagai sampel kegiatan Tahun 2001 Di Kota Yogyakarta

(satuan mg/l) --------------------------------------------------------------BOD COD Cr (Biologica Oxigen (Chemica Oxigen (Chrom) No Jenis Demand) Demand) Kegiatan -----------------------------------------------Hasil Standar Hasil Standar Hasil Standar Pantauan Baku Pantauan Baku Pantauan Baku mutu Pantauan mutu mutu -----------------------------------------------------------------1 Hotel 172.5 30 752 50 2 Pabrik Kulit 56.61 149 900 0.792 50 3 Rumah Sakit 51.9 112 4 Pabrik Susu 35.8 30 94 75 5. Tekstil 50.2 60 138,3 150 ----------------------------------------------------------------Sumher data : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yk Limbah cair dari rumah tangga (domestik) juga memberikan andil terjadinya pencemaran air tanah khususnya dari kandungan bakteri coli (coliform). Hasil pemantauan pada tahun 2001 di beberapa lokasi di wilayah Kota Yogyakarta seperti tersebut pada label 2.36. Tabel 2.36 Pemantauan Kualitas Air Tanah/ Air Sumur

Di Wilayah Kota Yogyakarta ----------------------------------------------------------------No Lokasi Pemantauan Kandungan Bakteri Coli (standart50 Most Probable Number/100 ml) -----------------------------------------------------------------1 Tegalrejo 93 2 Pakualaman 240 3 Jetis 110 4 Ngampilan 75 5 Manlrijeron 75 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, pemerintah telah menetapkan program kali bersih (Prokasih) yang merupakan suatu usaha dalam meningkatkan kualitas air sungai. Kegiatan Prokasih dilakukan melalui pendekatan terhadap penurunan beban pencemaran air buangan dari rumah tangga, industri,jasa pariwisata, hotel dan rumah sakit yang diperkirakan memberikan kontribusi berarti terhadap penurunan kualitas air sungai. Hasil pemantauan kualias air badan air sungai sasaran Prokasih pada tahun 1997 -2000 seperti tersebut pada tabel 2.37. Tabel 2.37 Kualitas Air Badan Air Sungai Sasaran Prokasih ---------------------------------------------------------------97/98 98/99 99/200 200 ------------------------------------------------Lokasi BOD COD BOD COD BOD COD BOD COD (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) ---------------------------------------------------------------S. Winongo 1. Hulu 2,76 12,1 3,03 15,13 3,24 12,62 2,65 15,75 2. Tengah 12,11 43,23 9,58 43,06 8 31,84 6,85 33,75 3. Hilir 5,33 23,68 3,96 18,52 4,22 16,6 4,13 19,5 ----------------------------------------------------------------S. Code 1. Hulu 2,22 7,42 2,71 14,9 3,44 14,14 2,8 13,75 2. Tengah 12,14 51,63 7,65 35,92 9,22 39,28 8,55 30,25 3. Hilir 7,08 27,59 5,51 20,84 3,14 14,24 2,88 13,75 ---------------------------------------------------------------S. Gajahwong 1. Hulu 3,12 13,81 3,82 16,03 2,86 14,98 3,15 10,75 2. Tengah 19.27 54,37 8,55 38,68 16,82 60,14 13,33 41,25 3. Hilir 5,29 24,58 4,75 22,14 6,84 37,74 7,13 22.5 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta

Adapun Standar baku mutu air badan air golongan B berdasarkan Sural Keputusan Gubemur DIY Nomor 214/KPPS/1991 : 1). 2).

Kebutuhan okigen biokimia (BOD) = 3 -5 mg/l Kebutuhan oksigen kimia (COD) = 3 -10 mg/l

Pada tahun 2001 limbah emisi gas buangan dari kendaraan bermotor yang berupa Hidrokarbon (HC) yang mencemari udara dan hasil pemantauan seperti pada tersebut pada tabel 2.38. Tabe12.38 Pemantauan Emisi Gas Buangan Tahun 2001 ----------------------------------------------------------------No Lokasi Pemantauan Nilai Emisi Gas Buangan (standart 160.0 Mikro gram/m3) ----------------------------------------------------------------1 Terminal Umbulharjo 262 2 Simpang Empat Galleria Mall 548.5 3 Simpang Tiga Borobudur Plaza 624 4 Simpang Empat Pingit 1048 5 Simpang Empat Wirobrajan 780 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta b.

Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah air tanah dan 3 (tiga) sungai. 1).

Air Tanah. Air tanah yang merupakan sumber daya alam termasuk air bawah tanah dangkal (air tidak tertekan) ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh daerah resapan (recharge area) yang berada di daerah Kabupaten Sleman, ruang terbuka kota serta sumur resapan air hujan. Kontribusi sumur resapan air hujan yang ada 3.127 m3/sumur untuk hujan selama 2 jam terus menerus. Jumlah sumur resapan air hujan pada tahun 2001 sebanyak 3.970 buah yang mampu memberikan kontribusi ketersediaan air tanah sebanyak 12.414,19 m3 pada saat hujan terus menerus dan merata selama 2 jam. Penduduk Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan air tanah dengan sumur dangkal

dan sumur dalam. 2).

Air Sungai. Di wilayah Kota Yogyakarta melintas 3 sungai yaitu Sungai Winongo sebelah barat. Sungai Code ditengah dan sungai Gajah Wong di sebelah timur. Kualitas air ketiga C sungai ditetapkan golongan B. (sebagai air baku untuk air minum dengan pengolahan).

10.

lndeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan variabel panjang umur atau umur harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2000 laki-laki mencapai 72.56 tahun, sedangkan wanita mencapai 76,64 tahun. (Sumber Data Dinas Kesehatan). Jumlah penduduk laki-laki yang berumur diatas 72 tahun di Kota Yogyakarta Tahun 1998 sebanyak 5.270 orang; tahun 1999 sebanyak 5.345 orang dan 5.422 pada tahun 2000. Jumlah penduduk perempuan yang berumur diatas 76 tahun pada tahun 1998 sebanyak 3.662 orang, tahun 1999 sebanyak 3.712 orang dan tahun 2000 sebanyak 3.768 orang. (Sumber Data BPS Kota Yogyakarta). Berdasarkan variabel kecerdasan angka partisipasi pendidikan pada tingkat SD mencapai 99,36 %, tingkat partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 53,64 % dan 46,36 % untuk anak perempuan. Pada tataran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama angka partisipasi pendidikan mencapai 94,05 %, tingkat partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 50,72 % dan 49,28 % untuk anak perempuan. Pada tataran Sekolah Menengah Umum /Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK) angka partisipasi pendidikan mencapai 79,85 %. tingkat, partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 51,08 % sedangkan anak perempuan sebesar 48,92 %. Berdasarkan variabel kemakmuran PDRB Perkapita sesuai harga berlaku pada tahun 2000 sebesar Rp. 7.076.003,-. berlandaskan PDRB Kota Yogyakarta sebesar Rp. 3.189.020.000.000 denganjumlah penduduk pertengahan tahun 2000 sebesar 450.681 jiwa. Apabila mendasarkan pada harga konstan tahun 1993 PDRB Perkapita sebesar Rp. 3.009.980,didasarkan pada PDRB Kota Yogyakarta -, sebesar Rp. 1.356.541.000.000,-.

11.

J .Pemerintahan a.

Kewenangan Otonomi Daerah sebagai salah satu tuntutan dari Reformasi menghendaki agar Pemerintah Pusat mengurangi campur tangannya pada daerah. Tuntutan ini disikapi oleh Pemerintah Pusat dengandisusunnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. maka

keseluruhan kewenangan yang ditangani Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi semakin luas. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan Pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan kemanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah meliputi 24 bidang. Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dikelompokkan dalam bidang-bidang seperti tersebut pada tabel 2.39 dibawah ini : Tabel 2.39 Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta -----------------------------------------------------NO 24 Kewenangan Daerah -----------------------------------------------------1 Bidang Pertanian 2 Bidang Pertambangan dan Energi 3 Bidang Perindustrian dan Perdagangan 4 Bidang Perkoperasian 5 Bidang Penanaman Modal 6 Bidang Kepariwisataan 7 Bidang Kebudayaan0 8 Bidang Ketenagakerjaan 9 Bidang Kesehatan 10 Bidang Pendidikan 11 Bidang Sosial 12 Bidang Penataan Ruang 13 Bidang Pertanahan 14 Bidang Pemukiman 15 Bidang Pekerjaan Umum 16 Bidang Perhubungan 17 Bidang Lingkungan Hidup 18 Bidang Po]itik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 19 Bidang Pengembangan Otonomi Daerah 20 Bidang Perimbangan Keuangan 21 Bidang Kependudukan 22 Bidang Pemuda dan Olah Raga 23 Bidang Hukum dan Perundang-undangan 24 Bidang Penerangan ------------------------------------------------------Sumber data: Tim Otonomi Daerah Kota Yogyakarta Kewenangan yang meliputi 24 bidang belum seluruhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya sebagian kewenangan yang masih ditangani

oleh Pemerintah serta belum optimalnya pelaksanaan atas kewenangan yang telah ditetapkan. Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

b.

1)

Kewenangan bidang pertanahan, hal ini disebabkan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor : 62 tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengelolaan pertanahan 68 masih ditangani oleh Pemerintah ( Badan Pertanahan NasJonal ).

2)

Sebagian kcwenangan bidang kependudukan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah sesuai Keputusan Presiden Nomor : 62 tahun 2001 Pasal 1 ayat (2) tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

3)

Kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi tentang Penerbitan Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan serta Surat ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) saat ini masih berada di Propinsi.

4)

Kewenangan bidang Penanaman Modal berdasarkan Surat Kepala BKPM Nomor : S.41 DU5-BKPM 2001 tangga1 01 Mei 2001 perihal Pedoman Penyelenggaraan Kewenangan Penanaman Modal dalam rangka Otonomi Daerah dan Surat Pemerintah Propinsi DIY Nomor : 570 1436 tanggal 25 Mei 2001, sambil menunggu ditetapkannya Keputusan Presiden diharapkan pelayanan kegiatan penanaman modal dilaksanakan seperti yang berlaku selama ini (ditangani oleh Pemerintah Propinsi).

Kelembagaan. Kelembagaan Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan kepada penduduk Kota Yogyakarta, telah disusun kelembagaan Kota Yogyakarta yang meliputi: 1).

Sekretariat Daerah terdiri dari : a).

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan membidangi Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pengendalian Pembangunan.

b).

Asisten Hukum dan Organisasi membidangi Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

c).

Asisten Administrasi membidangi Bagian Umum

dan Bagian Perlengkapan. 2).

Sekretariat Dewan

3).

15 Dinas : a). b). c). d). e). f). g). h). i). j). k). l). m). n). o).

Dinas Pertanian dan Kehewanan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas pengelolaan pasar Dinas Ketertiban Dinas perekonomian Dinas pendidikan dan Pengajaran Dinas Kebersihan Keindahan dan Pemakaman Dinas Prasarana Kota Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dinas perhubungan Dinas Tata Kota dan Bangunan Dinas pertananan. (kewenangan belum diserahkan oleh Pemerintah)

4).

Lembgaga pengawasan lnternal.

5).

3 Badan. a). b). c).

Badan Kepegawaian Daerah Badan pengelolaan Keuangan Daerah Badan perencanaan pembangunan Daerah

6).

7 Kantor. a). Kantor Pelayanan Pajak Daerah b). Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat c). Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga d). Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik e). Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan f). Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi g). Kantor Penanggulangan Kebakaran

7).

RSUD.

8).

2 BUMD. a). PDAM Tirta Marta b). BPR Bank Pasar

9).

14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

Untuk ditetapkan,

melaksanakan kewenangan yang telah dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya

efektif dan efisien, hal ini disebabkan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta jumlah pegawai, disamping itu masih ada sebagian kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah. c.

Aparatur. Pemerintah Daerah dalam melaksananakan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan dan kelembagaan didukung sebanyak 8.994 orang pegawai dengan berbagai golongan dan jenjang pendidikan. 1).

Rincian Aparatur Daerah berdasarkan kepangkatan pada tahun 2001 : -

-

Golongan Golongan Golongan Golongan

I II III IV

368 2.358 4.736 1.532

golongan


2).

Rincian Aparatur Daerah berdasarkan pendidikan formal pada tahun 2001 : S2 38 orang SI 2.096 orang D3/Akademi 2.638 orang SMU I SMK 3.322 orang SLTP 507 orang SD 393 orang

3).

Jumlah 2002).

Formasi

Jabatan

Struktural

jenjang

(per/Maret

------------------------------------------------------Eselon Formasi II.a 1 II.b 22 III.a 88 III.b 14 IV.a 451 IV.b 200 V.b 14 ------------------------------------------------------Jumlah 790 ------------------------------------------------------Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta 4).

Jumlah Jabatan Fungsional (per/Maret 2002)

----------------------------------------------------------------No Instansi Jenis Jabatan Jumlah -----------------------------------------------------------------

1

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

- TK 291 - SD 1697 - SLB 44 - SLIP 994 - SMU 768 - SMK 800 - Pamong 16 - Pengawas 33 ---------------------------------------------------------------Jumlah 4.643 ---------------------------------------------------------------2 Dinas Kesehatan - Dokter Gigi 23 - Dokter Umum 23 - Dokter Spesialis : . Anak 3 . THT 1 . Kulit/Kelamin 1 . Mata 1 . Obsgen(Kebidanan dan Kandungan) 2 . Penyakit Dalam . Bidan 1 . Syaraf 1 . Patologi 1 . Radilogi 1 - Perawat 1 185 - Bidan 80 - Apoleker 2 - Asislen 6 - Pranata Laboralorium 14 -----------------------------------------------------------------Jumlah 346 -----------------------------------------------------------------Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta Sedangkan jumlah jabatan fungsional arsiparis di Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 24 sehingga jumlah keseluruhan pejabat fungsional sebanyak 5013 orang. 12.

Hukum. Penegakan hukum belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. terbukti masih banyak terjadinya pelanggaranpelanggaran hal ini disebabkan karena adanya kurangnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan. a.

Pemahaman. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum dan maupun sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dan

penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum, hal ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman. Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum telah dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tersebut pada tabel 2.40. Tabel 2.40 Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta Selama Tahun 1998 -2000 ------------------------------------------------------Tahun Anggaran Jumlah Kegiatan Peserta -------------------------------------------------------

-

1998/1999 10 kali 1.100 1999/2000 8 kali 800 2000 8 kali 800 ------------------------------------------------------Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta b.

Kesadaran. Setiap anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi secara otomatis akan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang boleh dilakukan dan yangtidak boleh dilakukan. Upaya untuk mendorong tercapainya kemantapan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat hingga meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum telah dilakukan melalui peningkatan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara melalui kerjasama antar instansi yang bertugas melakukan penyuluhan hukum yang materinya disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.

c.

Ketaatan Masih ada diantara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang belum taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat masih adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Banyaknya perkara yang diperiksa/disidik, pencurian urutan pertama, narkoba urutan kedua dan penipuan urutan ketiga. Jumlah perkara yang diperiksa/disidik selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 1998 sampai tahun 2000 adalah sebagai berikut : a). b).

Tahun 1998 sebanyak 815 perkara Tahun 1999 sebanyak 710 perkara

c).

Tahun 2000 sebanyak 310 perkara

Sumber data: BPS Kola Yogyakarta d.

Aparat Penegak Hukum. Upaya untuk meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum khususnya PPNS dilaksanakan dengan menata dan memantapkan fungsi dan perannya agar makin mampu mendukung pembangunan dan mengayomi masyarakat.Untuk itu setiap bulan sekali dilakukan pembinaan terhadap PPNS. Sedangkan kegiatan operasi yang telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pada Tahun Anggaran 1998/1999 sebanyak 29 ka1i, pada Tahun Anggaran 1999/2000 sebanyak 32 kali, dan pada Tahun Anggaran 2000 sebanyak 22 kali.

e.

Materi Hukum. Penyusunan produk hukurn daerah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan penggantian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai serta pembentukan peraturan perundang-Undangan yang aspiratif dengan prioritas penyiapan materi hukum yang mampu mendukung pembangunan untuk menghadapi pasar bebas dan persaingan global. Berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun selama tahun 1998 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada tabel 2. 41 dibawah ini. Tabel 2.41 Jumlah Peraturan Daerah, Lembaran Daerah Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Walikota yang ditetapkan selama Tahun 1998 -2000

---------------------------------------------------------------Tahun Peraturan Lembaran Keputusan Surat Keputusan Daerah Daerah Walikota Walikota ---------------------------------------------------------------1998 10 20 24 178 1999 9 63 48 308 2000 47 80 47 303 ----------------------------------------------------------------Sumher data : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 13.

Politik a.

Kehidupan Politik Kehidupan politik telah mengalami perubahan sejak

adanya reformasi, antara lain dengan bertambahnya partai- partai politik. Sebelum reformasi ada dua (2) partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (POI) serta Golongan Karya (GOLKAR), setelah reformasi bertambah menjadi 48 pal1ai politik. Semua partai-partai tersebut pada tahun 1999 telah mengikuti Pemilu, dan ada 9 partai politik yang dapat duduk dalam lembaga legislatif/DPRD Kota Yogyakarta. Perubahan yang lain adalah bahwa aspirasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat disalurkan atau disampaikan dengan baik melalui DPRD Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Kota Yogyakarta. Fungsi dan peran lembaga legislatif telah meningkat dibandingkan periode-periode sebelumnya, begitu pula dalam proses pemilihan Kepala Daerah lebih transparan dan tidak tergantung dari Pemerintah. b.

Komunikasi dan Media Massa. Sarana komunikasi dan media massa di Kota Yogyakarta cukup tersedia sebagai alat komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat umum telah banyak menggunakan media cetak dan elektronika untuk memperoleh dan menyalurkan pendapat/aspirasinya. Begitu juga Pemerintah Kota Yogyakarta telah menggunakan sarana komunikasi dan media massa dalam melakukan penerangan kepada masyarakat atau berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pers dan media massa tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah, hal ini semakin mendorong berperannya pers dan media massa secara independen dan dapat menjadi mitra Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan.

14.

Keamanan dan Ketertiban a.

Keamanan. Kondisi keamanan secara umum dalam kadaan relatif stabil dan kondusif. kehidupan masyarakat tetap, berjalan dengan baik termasuk pada kegiatan pendidikan dan pariwisata. Kondisi tersebut tercipta berkat adanya partisipasi masyarakat dan kerjasama yang baik antara aparat keamanan. Pemerintah Kota Yogyakarta dan segenap komponen masyarakat. Peran serta masyarakat dapat terlihat dari telah dilaksanakannya kegiatan siskamling di tingkat RT/RW. Disamping itu peran serta masyarakat juga terlihat dalam perlindungan masyarakat (Linmas) dengan ikut

menjadi .- Hansip, yang sampai saat ini terdaftar ada 2.217 orang. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja juga telah melaksanakan tugas menjaga keamanan. Saat ini ada 50 orang Polisi Pamong Praja yang dalam menjalankan tugasnya masih memerlukan tambahan perlengkapan sarana dan prasarana. Upaya menciptakan keamanan telah dilakukan dengan berbagai cara namun ternyata masih ada kriminalitas walaupun ada penurunan. Pada tahun 1999 terdapat kasus kriminal sebanyak 695 kasus dan pada tahun 2000 ada penurunan menjadi sebayak 654 kasus. (Sumber: Poltabes Yogyakarta). b. - Ketertiban. Secara umum kondisi ketertiban dalam masyarakat mampu mewujudkan stabilitas daerah sehingga kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik. meskipun masih terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tampak antara lain masih adanya pelanggaran terhadap tertib lalu lintas. penggunaan daerah milik jalan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Upaya untuk meneiptakan ketertiban telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat lainnya, namun hasilnya masih perlu dioptimalkan. 15.

Perkembangan Kota dan Pusat Pertumbuhan a.

Perkembangan Kota. Perbandingan/prosentase tata guna lahan dengan komposisi yang ada, tampak kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota sehingga di beberapa kawasan pusat kota terdapat pemanfaatan ruang kota dengan kegiatan-kegiatan yang melebihi daya dukung lahan, disisi lain terdapat kawasan pinggiran kola terutama daerah Tegalrejo, Mantrijeron, Mergangsan dan Umbulharjo belum optimal pemanfaatannya. Secara historis pusat Kota Yogyakarta berorientasi di sekitar poras Kraton Tugu dan jaringan jalan arab barat-timur yang melalui Tugu dan Kraton, dimana di sekitar lokasi tersebut terdapat konsentrasi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan, perkantoran, rekreasi dan budaya. Secara geografis Kota Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah Propinsi DIY mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitamya (hinterland). Untuk membangun sarana dan prasarana perkotaan Kota Yogyakarta yang sangat diperlukan dalam menghadapi

pertumbuhan yang pesat, muncul permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah antara lain jaringan jalan, transportasi, air bersih, air kotor/ limbah, drainage dan persampahan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah melakukan kerjasama antar kabupaten dan dengan membentuk Sekretariat Bersama melalui SK Bersama Nomor 09/Perj/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001 dan Nomor 03 Tahun 2001 oleh Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta yang melaksanakan fungsi koordinasi pembangunan perkotaan. Fungsi utama sekretariat Bersama untuk mencapai pembangunan yang seimbang didalam aglomerasi, perkotaan Yogyakarta melalui sinkronisasi kegiatan dan ketiga pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan. pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas dan pelayanan prasarana. b.

pusat pertumbuhan. Pola urban Yogyakarta secara kenampakan fisik kekotaan (morfologi) membentuk fisik kota sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan Kabupaten sekitarnya berfungsi sebagai daerah penyangga (hinterland). Pusat pertumbuhan di Kota Yogyakarta terbagi dalam 6 wilayah yang merupakan satu kesatuan konsep motor penggerak pertumbuhan, sebagai berikut : 1).

Kawasan Malioboro Dengan poros jalan budaya, pariwisata sekunder.

2).

Malioboro dan sebagai dan perdagangan jasa

pusat skala

Urip Sumonarjo dan pusat perdagangan

Jalan skala

Kawasan Jalan Solo. Dengan poros Jalan Adisucipto. sebagai primer.

3).

Kawasan Jalan Magelang. Dengan poros jalan Magelang sebagai pusat perdagangan skala primer.

4).

Kawasan Jalan Bantul. Dengan paras Jalan Bantul sebagai pusat perdagangan skala sekunder dan agro industri.

5).

Kawasan

Kota Gede.

Dengan paras Jalan Kemasan dan Jalan Mondorakan sebagai pusat budaya dan industri pariwisata.

6).

Kawasan lumbuh Kembang Cepat Umbulharjo. Dengan poros Jalan Imogiri sebagai pusat perdagangan skala primer dan penempatan fasilitas kota (terminal penumpang, barang dan pasar induk/ grosir Giwangan). Sebagai pusat pertumbuhan dengan sarana dan prasarana yang ada belum memadai serta pemanfaatan ruang masih perlu disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lahan. Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan tidak terlepas dari kegiatan Kabupaten sekitarnya sehingga diperlukan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan.

16.

Keuangan dan Aset Daerah. a.

Keuangan Daerah. Selama ini prinsip pengelolaan Keuangan Daerah dalam keseimbangan antara penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja atau yang lebih dikenal dengan prinsip berimbang dan dinamis. Berimbang berarti setiap pengeluaran didukung dengan sumber pendapatan yang jumlahnya sama, sedangkan dinamis berarti bahwa apabi1a terjadi perubahan atau keadaan yang mendesak, anggaran dapat meresponnya. 1)

Penerimaan. Pada sisi penerimaan/pendapatan dari tahun ketahun diupayakan untuk dapat meningkat memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan, secara umum upaya ini cukup berhasil, tetapi pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah karena adanya krisis ekonomi. a)

Pendapatan Asli Daerah. (I)

Penerirnaan Daerah dari Pajak Tahun 2001 terdiri dari (a) Pajak Hotel dan Restoran. (b) Pajak Hiburan. (c) Pajak Reklame. (d) Pajak Peneranganjalan.

Daerah

(2)

Penerimaan Daerah dari Retribusi Daerah. (a) Retribusi pelayanan kesehatan (b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. (c) Retribusi penggantian biaya cetak

(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (3)

Penerimaan Daerah dari bagian laba Usaha Milik Daerah. (a) BUMD PDAM Tirta Marta. (b) BUMD PD BPR Bank Pasar. (c) BUMD Bank Pembangunan Daerah.

(4)

Penerimaan Daerah Pendapatan Daerah. (a) (b) (c)

b)

KTP dan akte capil. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Retribusi parkir ditepi jalan umum. Retribusi pasar. Retribusi pasar hewan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan kesehatan di RSUD. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi terminal. Retribusi tempat khusus parkir. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan / villa. Retribusi rumah potong hewan. Retribusi pengolahan limbah cair Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Rctribusi ijin mendirikan bangunan. Retribusi Ijin Gangguan.

dari

Pas

Lain-lain

Jasa Giro. Penerimaan dari pihak ketiga. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Perimbangan. (1)

Pas Bagi Hasil Pajak. (a) Pajak Bumi dan Bangunan. (b) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. (d) Pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor. (e) Pajak penghasilan orang pribadi.

(2)

Pas Bagi Hasil Bukan Pajak. (a) Pemberian hak atas tanah negara. (b) Provisi sumber daya hutan.

(3)

Dana Alokasi.

(a) (b)

Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus.

c).

Dana pinjaman. (1) Pinjaman Dalam Negeri. (2) Pinjaman Luar negeri.

d).

Bagian lain-lain penerimaan yang sah. Penerimaan daerah dari berbagai pas tahun anggaran 1997/1998 sampaidengantahun 2001 seperti terlihat pada tabel 2.42 Tabel 2.42 Realisasi Penerimaan Daerah

LIHAT FISIK Sumber Data: BPKD Kota Yogyakarta 2)

Pengeluaran Pengeluaran untuk belanja rutin dar belanja pembangunan dilaksanakan dengan prinsip dan efisien dan disesuaikan dengan kemampuan penerimaan yang diterima dan skala prioritas, namun belum optimal. Belanja rutin dan pembangunan dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 seperti pada tabel 2.43 berikut ini: Tabel 2.43 Realisasi Belanja Rutin dan Pembangunan

LIHAT FISIK Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta 3)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi APBD dari tahun ke tahun meningkat, meskipun belum optimal hal ini karena:

terus

a)

Kelembagaan dan aparat yang mengurusi keuangan daerah belum optimal kinerjanya dan sebagian belum profesional, disamping itu terbatasnya sumber daya manusia yang berbasis pengelolaan keuangan (akuntan).

b)

Potensi daerah belum seluruhnya dapat digali, hal ini disebabkan karena belum mempunyai data inventarisasi potensi yang ada maupun aset daerah yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan

kontribusi Pendapatan Asli Daerah. c)

b.

Peranan Badan Usaha Milik Daerah belum optimal hal ini disebabkan kurangnya fungsi BUMD sebagai potensi pendapatan daerah.

Aset Daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi aset daerah yang dimiliki dan yang dikelola Pemerintah Daerah, atas barang-barang tidak bergerak, barang-barang bergerak dan aset BUMD yang dipisahkan pada tahun 2001 (Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta berdasarkan inventarisasi bersama BPKP): 1). Barang tidak bergerak (aset tidak bergerak)

2).

1.

Tanah dengan nilai Rp. 113.979.776.947 (seratus tiga belas milyard sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh-rupiah) terdiri dari 362 bidang tanah.

2.

Gedung bangunan dengan nilai 63.228.212.743 (enam puluh tiga milyard ratus duapuluh delapanjuta dua ratus belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) terdiri dari 904 buah gedung.

3.

Jalan dengan nilai Rp. 1.334.096.739.191,60 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh empat milyard sembilan puluh enamjuta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah enam sen) terdiri dari 469 ruas jalan.

4.

Jembatan dengan nilai Rp. 108.284.491.930,00 (seratus delapan mi1yard dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembi Ian ratus tiga puluh rupiah). Terdiri dari 42 buahjembatan

5.

Drainase dengan nilai Rp. 24.094.140.000,00 (dua puluh empat milyard sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 441 buah drainase terbuka, 440 drainase tertutup

Rp. dua dua tiga

Barang Bergerak (aset bergerak). Barang bergerak meliputi peralatan dan mesin yang berupa kendaraan bermotor, alat berat/kerja, perlengkapan kantor senilai Rp. 35.455.497.055,00 (tiga puluh lima milyard empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembi Ian puluh tujuh ribu

lima puluh lima rupiah) terdiri dari 92.288 unit. 3).

Aset BUMD (aset yang dipisahkan) tahun 2000. a). b).

Aset BUMD PDAM Tirta Marta dengan Rp.27.195.940.394,05 Aset BUMD Bank Pasar dengan Rp..5.891.203.501,69.

nilai nilai

Pengelolaan aset daerah sebagai kekayaan milik daerah belum seluruhnya di kelola sesuai dengan manual pengelolaan barang daerah, dan belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. B.

Proyeksi Pertumbuhan. Untuk memberi gambaran visi menjadi suatu yang kongkrit dan dapat diukur, perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro yang dilaksanakan dengan berbagai misi. lndikator terdiri atas lndikator Penduduk, Ekonomi, Sosial, Pembangunan Manusia, Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Keuangan Daerah. Pencapaian Indikator Makro tidak hanya merupakan Kinerja Pemerintah Daerah saja, melainkan merupakan kinerja bersama, antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah dan seluruh komponen masyarakat. Proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial, pembangunan manusia, derajat kesehatan masyarakat dan keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Pertumbuhan Penduduk. Jumlah penduduk di kota Yogyakarta dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dari faktor kelahiran, datang, kematian dan pergi. Berdasarkan data registrasi penduduk kota Yogyakarta selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut pada tabel 2.44. Tabel 2.44 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 1997 -2001

---------------------------------------------------------------Jumlah No Tahun Penduduk Kepadatan Pertumbuhan (jiwa) (jiwa/Km2) (%) ---------------------------------------------------------------1. 1997 478.752 14.730 0.90 2. 1998 483.760 14.885 1,05 3. 1999 490.433 15.090 1,38 4. 2000 497.699 15.314 1,48 5. 2001 503.954 15.506 1,25

---------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta Dengan mendasarkan laju pertumbuhan penduduk konstan rata-rata 1,29% pertahun, maka diprediksi pertumbuhan jumlah penduduk kota Yogyakarta dari tahun 2002 -2006 meningkat sebagaimana tersebut pada tabel 2.45. Tabel 2.45 Prediksi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006 ----------------------------------------------------------------Jumlah No Tahun Penduduk Kepadatan Pertumbuhan (jiwa) (jiwa/Km2) (%) ----------------------------------------------------------------1. 2002 510.455 15.786 1,29 2. 2003 517.039 15.908 1,29 3. 2004 523.709 16.114 1,29 4. 2005 530.465 16.322 1.29 5. 2006 537.708 16.514 1,29 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk menuntut pelayanan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas kota seperti transportasi. ruang publik. disisi lain ruang kota terbatas. 2.

Pertumbuhan Ekonomi. Sebagai salah satu indikator untuk menganalisa dan mengavaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk dan jasa yang diproduksi di Wilayah domestik tertentu, yang didasarkan pada 9 lapangan usaha meliputi (Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta): a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian lndustri Pengolahan listrik Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meliputi PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dan sebagai gambaran nilai PDRB harga berlaku dan harga konstan dari tahun 1996 -2001 seperti tersebut tabe1 2.46 dan Tabel 2.47. Tabel 2.46 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1996 -2001 (dalamjutaan rupiah) ---------------------------------------------------------------Lapangan Usaha No (Sektor) Nilai PDRB ---------------------------------------------------------------1996 1997 1998 1999 2000 2001 ---------------------------------------------------------------1 Perlanian 20.926 23.040 31.259 32.379 35.535 37.780 2 Pertambangan 647 625 868 787 747 790 dan Penggalian 3 Industri Pengoiahan 195.364 215476 281770 345320 390069 395.075 4 Listrik. Gas dan 23342 26305 41.299 41833 46408 51.320 Air Bersih 5 Bangunan 146935 164655 171.924 185782 208012 274.080 6 Perdagangan Hotel dan 337549 396881 573944 693947 796074 878.567 Restoran 7 Pengangkutan dan 273719 314549 415.740 454416 512244 560.181 Komunikasi 8 Keuangan,Sewa 301877 347087 427.810 473101 496839 504.884 dan Jasa Perusahaan 9 Jasa, Jasa 410366 457.565 557947 641285 703092 731.910 --------------------------------------------------------------JUMlAH PDRB 1710725 1946183 2502561 2868.850 31890203.434587 ---------------------------------------------------------------Pertumbuhan % 15.05 13.76 28.59 14.64 11,16 7.68 ---------------------------------------------------------------Sumber Data: Kantor BPS Kota Yogyakarta *). Angka sementara. Tabel 2.47 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996 -2001 (dalamjutaan rupiah) ---------------------------------------------------------------Lapangan Usaha No (Sektor) Nilai PDRB ----------------------------------------------------------------

1996 1997 1998 1999 2000 2001 ---------------------------------------------------------------1 Pertanian 14.921 14.319 12.736 12.058 12.291 15.278 2 Pertambangan dan 400 366 346 293 277 278 Penggalian 3 Industri Pengolahan 146.788 149.846 145.556 148.049 152.158 159.722 4 Listrik, Gas dan Air 16.156 17.074 17.208 17.316 18.193 20.833 Bersih 5 Bangunan 121.367 124.692 78.529 78.926 82.272 102.500 6 Perdagangan Hotel dan 268.537 285.906 258.704 260.739 282.346 355.278 Restoran 7 Pengangkutan 207.786 218.359 209.814 212.576 222.661 226.527 dan Komunikasi 8 Keuangan, 250.619 263.434 225.756 227.351 225.729 212.500 Sewa dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa 265.147 384.024 347.448 352.126 360.614 295.972 ---------------------------------------------------------------JUMlAH 1.391.715 1.458.020 1.296.097 1.300.434 1.356.541 1388.888 PORB ----------------------------------------------------------------Pertumbuhan % 9,12 4,75 11,11 1.03 3.6 2.38 ----------------------------------------------------------------Sumber Data: Kantor BPS Kota Yogyakarta *). Angka sementara. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 2002 sampai 2006 dengan mendasarkan pertumbuhan baik dari nilai PDRB harga berlaku dan harga konstan yang berkisar antara 9 -11 % untuk harga berlaku dan 2 -3 % untuk harga konstan, maka dapat diprediksikan nilai PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan sebagaimana tersebut pada label 2.48 dan tabel 2.49 : Tabel 2.48 Nilai Prediksi Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku (dalamjutaan rupiah) ----------------------------------------------------------------Langan Usaha No (Sektor) Nilai PDRB ---------------------------------------------------------------2002 2003 2004 2005 2006 ---------------------------------------------------------------Perlanian 37.231 38.450 39.540 40.567 -42.764 2 Pertambangan dan

Penggalian 795 798 801 807 812 Industri Pengolahan 429.584 463.566 485.643 503.454 527.866 4 Listrik Gas dan Air Bersih 57.588 64.022 66.032 68.223 70.123 5 Bangunan 283.331 314.990 354.525 398.967 478.768 6 Perdagangan Hotel dan 100.4327 1.140.026 1.285.199 1.441.081 1.608.678 Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 631.543 708.515 791.146 879.851 974.471 8 Keuangan, Sewa dan Jasa 583.554 642.761 716.518 796.101 839.476 Perusahaan 9 Jasa-Jasa 811.217 895.034 983.855 1.077.167 1.175.770 ---------------------------------------------------------------JUMLAH PDRB 3.839.170 4.268.162 4.723.259 5.206.218 5.718.728 ---------------------------------------------------------------Pertumbuhan % 11.78 11.17 10.65 10.23 9.84 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Kantor BPS dan Bappeda Kota Yogyakarta 3

Tabel 2.49 Nilai Prediksi Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Tahun 2002-2006 (dalamjutaan rupiah) ---------------------------------------------------------------Langan Usaha No (Sektor) Nilai PDRB ---------------------------------------------------------------2002 2003 2004 2005 2006 ---------------------------------------------------------------1 Perlanian 15.757 16.259 16.543 16.689 16.876 2 Pertambangan dan Penggalian 286 296 302 305 308 3 Industri Pengolahan 158.426 159.499 162.341 164.59 167.896 4 Listrik Gas dan Air Bersih 21.487 22.172 22.376 22.768 22.988 5 Bangunan 105.714 109.086 113.098 118.956 124.786 6 Perdagangan Hotel dan 374.7257 394.808 415.234 436.299 458.173 Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 235.636 245.369 255.611 266.382 277.542

8

Keuangan, Sewa dan Jasa 217.730 220.676 222.658 224.126 225.325 Perusahaan 9 Jasa-Jasa 302.674 309.964 317.873 326.121 334.875 ---------------------------------------------------------------JUMLAH PDRB 1.432.435 1.478.129 1.526.036 1.576.225 1.628.769 ---------------------------------------------------------------Pertumbuhan % 3.14 3.19 3.24 3.29 3.34 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Kantor BPS don Bappeda Kota Yogyakarta 3.

Pertumbuhan Sosial. Untuk mengetahui pertumbuhan sosial digunakan tiga parameter yaitu jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan khusus. Penduduk bekerja dan pencari kerja/pengangguran. a.

Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi Berdasarkan hasil pendataan keluarga Pra Sejahtera yang dilaksanakan oleh BKKBN dengan alasan ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.50 : Tabel 2.50 Jumlah KK Pra sejahtera Alasan Ekonomi Tahun 1997 - 2001

-----------------------------------------------------------------Jumlah KK No Tahun Pra sejahtera Penurunan Kenaikan Alasan ekonomi (%) (%) -----------------------------------------------------------------1. 1997 604 71,93 2. 1998 4.237 601,49 3. 1999 3.155 25,54 4. 2000 2.179 30,93 5. 2001 2.023 7,16 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BKKBN Kota Yogyakarta Dengan pembangunan yang dilaksanakan khususnya jaring pengaman so sial selama 5 tahun mendatang dan mendasarkan penurunan jumlah KK Prasejahtera Alasan Ekonomi, serta pertumbuhan penduduk diprediksikan penurunanjumlah KK Prasejahtera daTi tahun 2002 -2006 sebagaimana tersebut pada tabel 2.51.

Tabel 2.51 Prediksi Jumlah KK Prasejahtera Alasan Ekonomi Tahun 2002 -2006 -----------------------------------------------------------------Jumlah KK No Tahun Pra sejahtera Penurunan Kenaikan Alasan ekonomi (%) (%) -----------------------------------------------------------------1. 2002 1623 400 19.77 2. 1998 1323 300 18.48 3. 1999 1073 250 18.90 4. 2000 873 200 18.64 5. 2001 723 100 17.18 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta b.

Jumlah Keluarga Prasejahtera Alasan Khusus Dalam tahun 2001 disamping pendataan keluarga, prasejahtera alasan ekonomi. juga dilakukan pendataan keluarga prasejahtera alasan khusus (janda, duda.laki-laki/perempuan yang belum kawin) yang sebelumnya belum pemah dilakukan pendataan. Sebagai gambaran hasil pendataan keluarga prasejahtera alasan khusus tahun 2001, sebagaimana tersebut pada label 2.52. Tabel 2.52 Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus Tahun 2001

-----------------------------------------------------------------Jumlah KK No Tahun Pra sejahtera Penurunan Kenaikan Alasan Khusus (%) (%) ---------------------------------------------------------------1. 2001 1.198 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BKKBN Kota Yogyakarta Dengan mendasarkan data satu tahun, bertambahnya umur harapan hidup dan program jaring pengaman sosial, jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus tahun 2002 - 2006 diprediksikan sebagaimana tersebut pada tabel 2.53. Tabel 2.53 Prediksi lumlah KK Prasejahtera Alasan Khusus Tahun 2002 -2006 ---------------------------------------------------------------Jumlah KK Penurunan No Tahun Pra sejahtera ----------------------------Alasan Khusus Jumlah KK (%)

-----------------------------------------------------------------1. 2002 998 200 16.69 2. 2003 848 150 15.03 3. 2004 723 125 14.74 4. 2005 623 100 13.83 5. 2006 548 75 12.04 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta c.

Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja/Pengangguran. Penduduk Kota Yogyakarta yang menggantungkan kehidupannya pada perdagangan, hotel dan restoran, pemerintahan dan sektor lainnya dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.54. Tabel 2.54 Penduduk Bekerja Tahun dan Pencari Kerja Tahun 1997-2001

(dalam jiwa) ---------------------------------------------------------------Jumlah Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Pencari Kerja No Tahun Pendu- ----------------------------------------------duk Jumlah % Jumlah % Jumlah % ---------------------------------------------------------------1 1997 478.752 171.278 35,77 156.188 91,19 15.090 8,81 2 1998 483.760 205.868 42,55 194.092 94,28 11.776 5,72 3 1999 490.433 213.046 43,44 176.274 82.74 36.771 17,26 4 2000 497.699 188.575 38,09 172.564 91,51 16.011 8,49 5. 2001 503.954 208.133*) 41,29 190.962 91,75 17.171 8,25 ---------------------------------------------------------------Sumber data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta *) Angka sementara Jumlah penduduk pada tahun 2001 sebanyak 503.954 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 208.133 jiwa atau 41,29 % dipakai sebagai dasar untuk memprediksi 5 tahun mendatang dan konstan, serta pembangunan yang akan dilaksanakan, dapat memperluas lapangan pekerjaan, diprediksikan jumlah penduduk, angkatan kerja yang bekerja dan pencari kerja tahun 2002 -2006 seperti tersebut pada tabel 2.55 Tabel 2.55 Prediksi Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja Tahun 2002 -2006 (dalam jiwa) ----------------------------------------------------------------

Jumlah Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Pencari Kerja No Tahun Pendu- ----------------------------------------------duk Jumlah % Jumlah % Jumlah % ---------------------------------------------------------------1 2002 510.455 210.766 41,29 193.905 92,00 16.861 8,00 2 2003 517.039 213.485 41,29 197.474 92,50 16.011 7,50 3 2004 523.709 216.239 41,29 201.102 93.00 14.928 7,00 4 2005 530.469 219.030 41,29 205.888 94,00 13.142 6,00 5. 2006 537.708 222.020 41,29 210.919 95,00 11.101 5,00 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta Dari tabel 2.56 tersebut, pada awal tahun 2002 jumlah angkatan kerja sebanyak 210.766 jiwa dan pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja diprediksi sebanyak 222.020 jiwa naik sebesar 11.250 jiwa, sedang yang bekerja tahun 2002 sebanyak 193.905 jiwa dan pada tahun 2006 diprediksi 210.919 jiwa atau naik sebanyak 17.014 jiwa, dengan demikian untuk 5 tahun mendatang harus dapat diusahakan tambahan lapangan pekerjaan yang dapat menampung 17.014 jiwa dari berbagai sektor. 4.

Pertumbuhan Pembangunan Manusia. Variabel dati perhitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari panjang umur atau umur harapan hidup, tingkat kecerdasan yang dilihat dari angka partisipasi pendidikan dan kemakmuran yang bisa dicermati dari nilai-nilai PDRB per Kapita. a.

Umur Harapan Hidup Panjang umur dan umur harapan hidup merupakan, salah satu variabel dari Pembangunan Manusia, umur harapan hidup dan tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.56

Tabel 2.56 Umur Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 1997 -2001 ---------------------------------------------------------------No Tahun Laki-laki Perempuan (Tahun) (Tahun) ---------------------------------------------------------------1. 1997 70,98 74,99 2. 1998 71,62 75,64

3. 1999 72,25 76,31 4. 2000 72,56 76,64 5. 2001 73,08 77,20 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta Meningkatnya umur harapan hidup selama 5 (lima) tahun di Kota Yogyakarta rata-rata mencapai 0,52 tahun untuk laki-laki dan 0,56 tahun untuk perempuan per tahun. Berdasarkan angka meningkatnya umur harapan hidup dapat diprediksikan umur harapan hidup tahun 2002-2006 dengan mengambil 50 % kenaikan umur harapan hidup 0,26 tahun untuk laki-laki dan 0,28 tahun untuk perempuan, sebagaimana tersebut label 2.57. Tabel 2.57 Prediksi Umur Harapan Hidup Tahun 2002 -2006 ---------------------------------------------------------------No Tahun Laki-laki Perempuan (Tahun) (Tahun) ---------------------------------------------------------------1. 2002 73,34 77,48 2. 2003 73,60 77,76 3. 2004 73,86 78,04 4. 2005 74,12 78,32 5. 2006 74,38 78,60 -----------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta b.

Tingkat Kecerdasan Berdasarkan variabel kecerdasan angka partisipasi pendidikan pada tingkat SO, SLTP dan SMU/SMK tahun 1997 sampai dengan 2001 dapat dilihat sebagaimana tersebut pada tabe1 2.58, tabel 2.59 dan tabel 2.60. Tabel 2.58 Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar/Sederajat Tahun 1997-2001

---------------------------------------------------------------Anak Usia Sekolah Tidak No Tahun SO (7 -12 Th) Bersekolah Bersekolah Pertum---------------------------------------------- buhan Jumlah % Jumlah % Jumlah %

---------------------------------------------------------------1 1997 43.546 100 43.311 99.46 235 0,54 0,45 2 1998 43.922 100 43.922 100 0.54 3 1999 44.533 100 44.533 100 0 4 2000 45.144 100 44.855 99,36 289 0,64 0.64 5 2001 45.783 100 45.531 99,45 252 0,55 0.09 ----------------------------------------------------------------Sumber : Hasil Pengolahan Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta Tabe1 2.59 Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat Tahun 1997-2001 ----------------------------------------------------------------Anak Usia Sekolah Tidak No Tahun SLTP (13 -15 Th) Bersekolah Bersekolah Pertum---------------------------------------------- buhan Jumlah % Jumlah % Jumlah % ---------------------------------------------------------------1 1997 28.454 100 27.202 95.60 1.252 4,4 4,2 2 1998 28.730 100 26.064 90.72 2.666 9.28 -5.1 3 1999 29.064 100 27.913 96.04 1.151 3.96 5.86 4 2000 29.476 100 27.722 94,05 1.754 5.95 -2.07 5 2001 29.880 100 28.398 95,04 1.482 4.96 1.05 ----------------------------------------------------------------Sumber : Hasil Pengolahan Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta Tabel 2.60 Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 1997-2001 ----------------------------------------------------------------Anak Usia Sekolah Tidak No Tahun SMU/SMK (16 -18 Th) Bersekolah Bersekolah Pertum---------------------------------------------- buhan Jumlah % Jumlah % Jumlah % -----------------------------------------------------------------1 1997 38.415 100 31.281 81.43 7.134 18,57 1.3 2 1998 38.690 100 32.333 83.57 6.357 16.43 1.26 3 1999 39.191 100 32.466 82.84 6.725 17.16 -0.87 4 2000 39.741 100 31.733 79,85 8.008 20.15 -3.6 5 2001 39.303 100 32.095 81.66 7.208 18.34 2.67 ----------------------------------------------------------------Sumber : Hasil Pengolahan Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta Dari label 2.58, label 2.59 dan label 2.60 terlihat angka partisipasi pendidikan baik tingkat SD/Sederajat, tingkat SLTP/Sedarajat dan tingkat SMU/SMK terjadi fluktuasi, hal ini disebabkan dari berbagai hal antara lain alasan ekonorni.

Atas dasar penurunan dan kenaikan angka dan didukung kondisi ekonomi yang semakin membaik, angka partisipasi Pendidikan dapat diprediksikan daTi tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebagaimana tersebut label 2.61. Tabel 2.61 Prediksi Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2002 -2006 ---------------------------------------------------------------Tataran Tataran Tataran No Tahun Tingkat SD/ Pertum- Tingkat Pertum- Tingkat PertumSederajat buhan SLTP/ buhan SMU/ buhan Sederajat Sederajat (%) (%) (%) ---------------------------------------------------------------1. 2002 99,56 0,11 96.03 1.04 83.47 2.21 2. 2003 99,67 -0,11 97,02 1,03 85,28 2,17 3. 2004 99,78 0.11 98.01 1.02 87,09 2.12 4. 2005 99,89 0.11 99 1.01 88.9 2.08 5. 2006 100 0.11 100 1,01 90.76 2.09 ---------------------------------------------------------------Sumber : Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta c.

Kemakmuran PDRB Perkapita Berdasarkan variabel kemakmuran PDRB perkapita menurut sumbangan 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB berdasarkan harga berlaku dan konstan yang merupakan salah satu variabel pertumbuhan manusia, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.62 dan 2.63.

Tabel 2.62 Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita Atas dasar harga berlaku Tahun 1997-2001 LIHAT FISIK Tabel 2.63 Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita Atas dasar harga konstan Tahun 1997-2001

LIHAT FISIK

Dari tabel 2.62 dan 2.63 baik PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku clan harga konstan terjadi penurunan dan kenaikan hal ini dipengaruhi kondisi perekonomian. Atas dasar tersebut bahwa setiap tahun ada pertumbuhan rata-rata yang positip 14,96 % untuk harga berlaku dan 2.12 % harga konstan maka untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dapat diprediksikan sebagaimana tersebut pada tabel 2.64 dan 2.65. Tabel 2.64 Prediksi Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita Atas dasar harga Berlaku Tahun 2002-2006

LIHAT FISIK Tabel 2.65 Prediksi Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita Atas dasar harga Konstan Tahun 2002-2006 (dalam Rupiah) ---------------------------------------------------------------Lap Usaha 2002 2003 2004 2005 2006 ---------------------------------------------------------------Pertanian 26.829.64 27.340.11 27.859.46 28.410.32 29.066.50 Pertambangan dan 847.25 863.37 879.77 897.17 917.89 Penggalian Industri Pengolahan 310.941.45 316.857.45 322.876.51 329.260.66 336.865.48 Listrik Gas dan Air Bersih 36.431.83 37.124.99 37.830.22 38.578.22 39.469.25 Bangunan 188.654.76 192.244.12 195.896.01 199.769.41 204.383.42 Perdagangan Hotel dan 566.811.52 577.595.73 588.567.80 600.205.39 614.068.14 Restoran Pengangkut an dan 450.455.60 459.026.01 467.745.71 476.994.32 488.013.30 Komunikasi Keuangan, Sewa dan 490.558.85 499.892.27 509.388.28 519.460.27 531.458.00 Jasa Perusahaan Jasa-Jasa 752.642.10 766.961.95 781.531.24 796.984.24 815.391.93 ---------------------------------------------------------------JUMLAH PDRB

Perkapita 2.824.173 2.877.906 2.932.575 2.990.560 3.059.632 ---------------------------------------------------------------Pertumbuhan % 1.84 1.9 1,94 1,98 2.31 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta 5.

Pertumbuhan Derajat Kesehatan Masyarakat. Sebagai salah satu indikator untuk menganalisa dan mengevaluasi pertumbuhan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan parameter angka kematian, status gizi dan angka kesakitan. a.

Angka Kematian. Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat dapat dilihatlberdasarkan besamya angka kematian, terbagai menjadi angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kematian kasar. Sebagai gambaran besamya angka kematian dari tahun 1997-2001 sebagaimana tersebut pada label 2.66.

Tabel 2.6.6 Angka Kematian Bayi, Ibu dan Angka Kematian Kasar Tahun 1997 -2001 ---------------------------------------------------------------Angka Angka Kematian Ibu Angka Kematian Kematian karena kehamilan Kasar karena No Tahun Bayi Perdan melahirkan perpenyakit 100 Kelahir 100.000 Kelahiran menular an Hidup Hidup Per-1000 Penduduk ---------------------------------------------------------------1 1997 5.90 59.05 7.80 2 1998 5.60 44.19 9.22 3 1999 5.85 -65.01 6.66 4 2000 10.69 66.79 4.81 5 2001 5,52 78,98 3.34 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dari tabel tersebut nampak bahwa angka kematian bayi dan kematian ibu meningkat hal ini disebabkan antara lain status sosial ekonominya rnenurun sehingga menyebabkan status gizi menurun. Hal ini menyebabkan wanita hamil mengalami anemia sehingga waktu melahirkan terjadi pendarahan clan bayi yang dilahirkan menjadi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Angka kematian kasar menurun hal ini salah satu penyebabnya usia harapan hidup tinggi. Atas dasar besaran angka kematian dan berlangsungnya jaring pengaman sosial bidang kesehatan, serta meningkatnya

pelayanan kesehatan tahun 2002 -2006 dapat diprediksikan angka kematian sebagaimana tersebut pada tabel 2.67. Tabel 2.67 Prediksi Angka Kematian Bayi, Ibu dan Angka Kematian Kasar Tahun 2002 -2006 ---------------------------------------------------------------Angka Angka Kematian Ibu Angka Kematian Kematian karena kehamilan Kasar karena No Tahun Bayi Perdan melahirkan perpenyakit 100 Kelahir 100.000 Kelahiran menular an Hidup Hidup Per-1000 Penduduk ---------------------------------------------------------------1 2002 5.34 76.07 3.21 2 2003 5.17 73.25 3.09 3 2004 5.01 70.52 2.98 4 2005 4.86 67.88 2.87 5 2006 4,72 65,33 2.77 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Penurunan angka kematian bayi, ibu, dan kematian kasar karena penyakit menular merupakan dampak dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar (jaring pengaman sosial bidang kesehatan) dan perbaikan gizi. b.

Status Gizi. Salah satu indikator untuk mengevaluasi dan menganalisa derajat kesehatan masyarakat adalah dengan parameter status gizi. Sebagai gambaran status gizi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.68. Tabel 2.68 Status Gizi Tahun 1997 -2001

-----------------------------------------------------------------Status Status Status Status Khusus Ibu No. Tahun Jumlah Gizi Gizi Gizi Gizi Hamil KeBalita Lebih Baik Kurang Buruk kurangan Energi Kronis (KEK) % ----------------------------------------------------------------1. 1997 31.065 3.809 23.059 3.809 388 15,46 2. 1998 31.413 2.595 21.907 5.818 1093 -16,03 3. 1999 32.106 1.147 24.952 5.607 400 15,02

4. 2000 32.050 1.153 26.877 3.727 293 13,00 5. 2001 32.078 1.164 27.895 2.788 231 10,98 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Balita tahun 1997 sebanyak 31.065 anak dan tahun 2001 sebanyak 32.078 anak ada pertumbuhan/kenaikan sebesar 1.013 anak atau 3,26 % selama 5 tahun atau rata-rata sebesar 0,65 % per tahun. Pertumbuhan kenaikan 0,65 % per tahun dengan harga konstan di pakai untuk memprediksi tahun 2002 sampai tahun 2006. Jumlah status gizi lebih tahun 1997 sebanyak 3.809 anak dan tahun 2001 sebanyak 1.164 anak, ada penurunan sebesar 2,645 anak atau 69,44 % selama 5 tahun, rata-rata penurunan sebesar 13,89 % per tahun. Penurunan sebesar 13,89 % ini dengan harga konstan dipakai untuk memprediksi tahun 2002 sampai tahun 2006. Jumlah status gizi baik tahun 1997 sebanyak 23.059 anak dan tahun 2001 sebanyak 27.895 ada kenaikan sebanyak 4.836 anak atau sebesar 20.97 %selama 5 tahun, rata-rata 4,34 % per tahun, kenaikan status gizi ini antara lain karena adanya Jaring Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Kenaikan gizi baik sebesar 4,19 % per tahun dan dengan harga konstan dipakai untuk memprediksi tahun 2002 sampai tahun 2006. Jumlah status gizi kurang tahun 1997 sebanyak 3,809 anak dan selama 5 tahun, terjadi fluktuasi jumlah anak kurang gizi, hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang, berdampak meningkatnya gizi kurang. Pada tahun 2001 sebanyak 2.788 anak.jumlah kurang gizi menurun karena sesudah krisis ekonomi ada program Jaring Pengaman Sosial. dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 terdapat penurunan sebanyak 1,021 anak atau sebesar 26.80 %) selama 5 tahun. dan apabila diambil rata-rata 5,36 % per tahun. Penurunan rata-rata 5,36 % dan dengan harga konstan dapat dipakai untuk memprediksi tahun 2002 sampai 2006. Jumlah status gizi buruk tahun 1997 sebesar 3.888 anak selama lima tahun dari 1997 sampai 2001 terjadi fluktuasi jumlah anak dengan status gizi buruk naik turun, hal ini adanya krisi ekonomi dan adanya program jaring pengaman sosial. Jumlah status gizi buruk pada tahun 2001 sebanyak 231, tredapat penurunan sebanya 157 anak atau sebesar 40,46 % selama 5 tahun, rata-rata 8.09 % per tahun. Penurunan rata-rata sebesar 8,09 % per

tahun dan dengan harga konstan dapat dipakai untuk memprediksi tahun 2002 sampai 2006. Jumlah khusus ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) tahun 1997 sebanyak 15,46 % dan tahun 2001 sebanyak 10,98 %. terjadi penurunan sebanyak 4.48 % selama 5 tahun, rata-rata 0,90 % per tahun. Penurunan rata-rata dan dengan harga konstan dapat dipakai untuk memprediksi tahun 2002 samapai 2006. Jumlah balita, status gizi lebih. status gizi baik. status gizi kurang, status gizi buruk dan khusus ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) untuk prediksi tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 seperti tersebut pada label 2.69. Tabel 2.69 Prediksi Status Gizi Tahun 2002-2006 ----------------------------------------------------------------Status Status Status Status Khusus Ibu No. Tahun Jumlah Gizi Gizi Gizi Gizi Hamil KeBalita Lebih Baik Kurang Buruk kurangan Energi Kronis (KEK) % ----------------------------------------------------------------1. 2002 32.287 1.143 27.902 2.754 488 10,98 2. 2003 32.496 1.126 28.503 2.405 462 9,97 3. 2004 32.708 1.130 28.766 2.376 436 8,96 4. 2005 32.920 1.124 29.242 2.144 410 7,95 5. 2006 33.134 1.117 29.508 2.124 384 6,94 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dengan prediksi seperti tersebut diatas, pembangunan di bidang ekonomi harus terus ditingkatkan dan Program Jaring Pengaman Sosial terus dilaksanakan bahkan ditingkatkan. c.

Angka Kesakitan Salah satu indikator untuk mengevaluasi dan menganalisa derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan. yaitu penyakit yang mengakibatkan kematian dan penyakit potensial wabah. Sebagai gambaran angka kesakitan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.70. Tabet 2.70 Angka Kesakitan tahun 1997 2001

(per 1000 penduduk) ---------------------------------------------------------------Tahun No Jenis Penyakit --------------------------------------------1997 1998 1999 2000 2001 ---------------------------------------------------------------1 TB Paru 0.59 0.54 0.33 0.41 0.45 2 PD 3 1 (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan imunisasi : a. Difteri 0 0 0 0 0 b. Campak 0.61 0.42 0.34 1.26 1.54 c. Pertusis 0 0 0 0 0 d. Tetanus neo Polio 0 0 0 0 0 3. Diare 33.6 18.03 17.82 24,68 26.89 4. ISPA 1.14 1.34 1.91 1.95 2.15 5. DBD 1,17 3.14 0,61 1,13 0.46 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dari tabel tersebut nampak bahwa angka kesakitan terjadi penurunan dan kenaikan, hal ini disebabkan kondisi lingkungan tempat tinggal, status gizi (ekonomi) dan kondisi sosial. Atas dasar besaran angka penurunan dan kenaikan angka kesakitan didukung dengan program penanganan jaring pengaman sosial bidang kesehatan, perbaikan lingkungan permukiman (PLP) dan peningkatan pelayanan kesehatan tahun 2002-2006 diprediksi dari tahun ketahun menurun, sebagaimana tersebut pada tabel 2.71. Tabel 2.71 Prediksi Angka Kesakitan Tahun 2002 -2006 (Per seribu penduduk) ---------------------------------------------------------------Tahun No Jenis Penyakit --------------------------------------------1997 1998 1999 2000 2001 ----------------------------------------------------------------1 TB Paru 0.42 0.38 0.34 0.31 0.28 2 PD 3 1 (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

imunisasi : a. Difteri 0 0 0 0 0 b. Campak 1.31 1.08 0.84 0.61 0.38 c. Pertusis 0 0 0 0 0 d. Tetanus neo Polio 0 0 0 0 0 3. Diare 25.21 23.54 21.86 20,18 18.51 4. ISPA 1.91 1.65 1.39 1.14 0.89 5. DBD 0,43 0.39 0,37 0,36 0.34 ---------------------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dari label 2.70 Angka Kesakitan tahun 1997-2001 akan membaik seperti tabel 2.71. Prediksi angka kesakitan tahun 2002-2006, maka kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dan perumahan serta permukiman terus dilanjutkan dan ditingkatkan serta harus dilanjutkannya program Jaring Pengaman Sosial bidang Kesehatan. 6.

Keuangan Daerah. Salah satu aspek dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Penerimaan/Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa pos yang terdiri dari (Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta) : a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. b. Pendapatan Asli Daerah. c. Sumbangan Pemerintah Atasan / Dana Perimbangan. d. Pinjaman Daerah. c.

Lain lain pcncrimaan yang sah Sebagai gambaran penerimaan/pendapatan daerah dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tcrsebut pada tabel 2.72. Tabel 2.72 Penerimaan/Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1997/1998 - 2001

LIHAT FISIK Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta Dari label tersebut bahwa penerimaan pendapatan secara umum meningkat dari tahun ke tahun berkisar antara 8 % sampai 12 %, kecuali pada tahun 1998/1999 menurun dari penerimaan/ pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk memprediksi penerimaan/pendapatan daerah tidak semua pos penerimaan di prediksi : a.

b.

Pos Penerimaan Yang Tidak di Prediksi. 1).

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, karena sebagian besar dari proyek yang diluncurkan, sisi lain berusaha menghindari terjadinya proyek luncuran.

2).

Pinjaman daerah. sangat tergantung dari kebutuhan daerah untuk dana pembangunan dari pos penerimaan/pendapatan daerah atau dari pinjaman.

Pos Penerimaan yang diprediksi. I). 2). 3).

Pos Pendapatan Asli Daerah. Sumbangan Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan. Lain-lain penerimaan yang sah.

Untuk memprediksi penerimaan/pendapatan daerah dengan pertimbangan kenaikan penerimaan/pendapatan pengembangan pemanfaatan aset daerah. penggalian potensi daerah beban Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah (desentralisasi). Prediksi keuangan daerah dari tahun 2002 sampai tahun 2006 sebagaimana tersebut pada tabel 2. 73. Tabel 2.73 Prediksi Pencrimaan / Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 2006 LIHAT FISIK Sumber data:

Hasil Pengolahan Bappeda dan BPKD Kota Yogyakarta

Catatan : Untuk DAU/Penyeimbang tidak bisa diprediksi karena sangat lergantung kepada kebijakan pemerintah. Pos/Pasal pendapatan posisinya setiap tahun bisa berubah sesuai dengan petunjuk penyusunan APBD dari Departemen Da1am Negeri dan Otonomi Daerah. PAD untuk TA. 2002, TA 2003 dan TA 2004 ditarget naik 10%, 12,5% dan 12,5 %, sedangkan kenaikan TA 2005 dan 2006 naik 13%. Asumsi yang digunakan adalah bahwa TA 2002 diharapkan bisa ditingkatnya good govemance,dengan demikian akan tercipta peningkatan kinerja proses pemungutan pendapatan.

C.

Kendala yang dihadapi. Dari kondisi yang ada dan prediksi pertumbuhan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusun program pembangunan 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut : 1.

Pendidikan, pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa serta lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendidikan adalah masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dan lemahnya manajemen pendidikan serta terbatasnya sarana dan prasarana serta sistem pehyelenggaraan pendidikan. Dalam pengembangan pariwisata kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan obyek-obyek wisata, paket wisata, rote pariwisata secara terpadu dan kurang pemasaran serta terbatasnya kemampuan dalam menggali potensi pariwisata. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa masih terdapat kendala antara daya dukung ruang dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Disisi lain fasilitas untuk pelayanan jasa belum seimbang dengan kebutuhan serta adanya kecenderungan pusat pertumbuhan terpusat pada satu lokasi, dan belum menyebar. Kendala yang dihadapi dalam pelestarian lingkungan hidup masih lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara dan air (air permukaan dan air bawah tanah) serta terbatasnya ruang terbuka hijau kota Disamping itu belum optimalnya pemanfaatan tehnologi yang dapat mengatasi pencemaran dan kurangnya sinergi kelembagaan antara pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemakaian sumber daya tidak sebanding dengan ketersediaan, sehingga terjadi ketimpangan.

2.

Konflik Sosial Derasnya arus intformasi khususnya akibat kemajuan teknologi informasi secara lambat laun dan pasti akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Kota Yogyakarta. Disisi lain ukuran-ukuran keberhasilan malerialisme menjadi tolok ukur, cara pandang individu maupun kelompok pada pihak lain. Perbedaan-perbedaan yang semestinya memperkaya khasanah cara pandang untuk memahami kehidupan berubah menjadi akar permasalahan bagi scbagian warga Kota Yogyakarta. Disamping itu pemahaman terhadap nilai-nilai philosophi yang luhur bagi warga Kota Yogyakarta

sedikit demi sedikit komponen masyarakat. 3.

mengalami

erosi

pada

sebagian

Lemahnya Penegakan Hukum Lemahnya penegakan hukum, di Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pemahaman. kesadaran dan ketaatan hukum oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara. Disisi lain keterbatasan jumlah. kualitas aparat penegak hukum dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum di Kota Yogyakarta. serta perangkat lunak yang seluruhnya menyentuh kepentingan rakyat.

4.

Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah. Angka inflasi yang masih cukup tinggi, kondisi sosial politik secara nasional mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan sektor riil selama ini realisasinya belum mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat namun pertumbuhan diluar sektor riil ternyata sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Sistim perekonomian kerakyatan telah diupayakan sebagai alternatif pengganti sistim perekonomian konglomerasi ternyata belum mampu memacu pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta serta masih rendahnya investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta.

5.

Kemiskinan dan Pengangguran. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran antara lain Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonoml (PDMDKE). Jaring Pengamanan Sosial (JPS) berbagai bidang dan Program Penangulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) .sampai saat ini masih bersifat umum, akibatnya pencapalan sasaran penanganan kedua permasalahan belum optimal karena masing-masing permasalahan memiliki karakteristik yang bersifat spesifik. Disisi lain penanganan kemiskinan dan pengangguran kurang dipersiapkan secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Tahapan-tahapan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran belum berjalan seperti diharapkan selama 4 tahun terakhir. Tahapan tersebut meliputi penyelamatan (safety), pemulihan (recovery), stabilitas (stability) dan peningkatan (growth).

6.

Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah.

Keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal berakhimya Pemerintahan yang bernuansa sentralistik. Keluarnya kedua Undang-Undang tersebut pada saat kondisi politik di Indonesia masih labil karena mulai bergulirnya era reformasi, namun Pemerintah Kota Yogyakarta telah mampu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta untuk kelembagaan yang dibutuhkan Masyarakat Kota Yogyakarta berharap terhadap kebijakan otonomi baru, namun pemerintah dan aparatur daerah belum sepenuhnya siap terhadap terjadinya perubahan. Sebagian aparatur daerah belum memahami makna Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 7.

Lambatnya Pengembangan Potensi Daerah. Belum berkembangnya potensi Kota Yogyakarta secara optimal tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi ekonomi, soslal, politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Investasi yang diharapkan selama ini dapat mengembangkan potensi Kota Yogyakarta, terutama disektor jasa dan perdagangan ternyata belum mampu mengembangkan potensi daerah, karena adanya keterhatasan-keterbatasan, pengelolaan yang belum optimal dan promosi yang kurang luas. Kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat dalam pengembangan potensi daerah.

8.

Pelayanan Masyarakat. Perubahan akibat reformasi dan globalisasi, masyarakat dan dunia usaha menuntut terselenggaranya kualitas pelayanan prima dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dari Pemerintah Daerah telah terus-menerus diupayakan, namun hasilnya belum optimal, hal ini sering ditandai dengan munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat dan dunia usaha dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan sistem dan prosedur pelayanan, jangka waktu pelayanan, informasi pelayanan yang tidak transparan serta sikap dan perilaku aparatur yang masih cenderung sebagai penguasa. Nampak dalam pelayanan masih mengulur-ulur waktu, masih diwarnai ketidak pastian dan berbelit-belit. Aparat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum seluruhnya memahami arti pentingnya memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA FAKTOR PENENTU A.

Visi Visi yang dirumuskan dalam RENSTRADA untuk kurun waktu lima tahun mendatang adalah "Terwujudnya hasil pembangunan dalam rangka menuju Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, terciptanya masyarakat madani dan ramah lingkungan yang didukung oleh prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsibilitas, konsensus/komitmen, keadilan, kredibilitas, efektif dan efisien, akuntabilitas dan mempunyai wawasan ke depan".

B.

Misi Untuk mewujudkan visi RENSTRADA yang dirumuskan di atas dan mendasarkan pada kondisi, potensi dan kendala yang ada, maka misi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Mengembangkan sistem Pemerintahan Kota Yogyakarta berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik untuk dapat melaksanakan peningkatan pelaksanaan pendidikan, pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dan ramah lingkungan dengan didukung peran serta segenap komponen masyarakat.

2.

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang mampu menjadi fasilitator, inovator, motivator dan mediator yang handal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.

Menjadikan aparat daerah sebagai regulator yang adil dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu.

4.

Menjadikan Pemerintah Daerah mampu mewujudkan pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah.

5.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masayarakat.

6.

Menjadikan kelembagaan dan aparalur daerah yang mampu menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai fihak dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerinrah Daerah.

7.

Mewujudkan keterpaduan dan pemanfaatan potensi daerah Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

8.

C.

Menyempurnakan sistem informasi pelayanan kepada masyarakat yang sederhana, jelas dan pasti, aman terbuka. efisien. ekonomis. adil dan merata serta tepat Waktu sesuai standar pelayanan dan didukung keikutsertaan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan. 1.

Strategi. Strategi merupakan Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara terukur selama Waktu (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan kondisi. Potensi. peluang dan kendala yang dihadapi. Strategi yang dirumuskan oleh pemerintah Daerah dalam RENSTRADA untuk kurun Waktu 5 (lima) tahun mendatang : a.

Mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan Prasarana serta sistem pendidikan yang memadai.

b.

Melestarikan dan mengembangkan obyek wisata, seni, budaya dan daya tarik wisata serta keterpaduan pengelolaan dengan melibatkan seluruh pelaku pariwisata.

c.

Meningkatkan fungsi. peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

d.

Mengembangkan sistern ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme dan keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap peluang, kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat Yogyakarta.

e.

Mengembangkan budaya hukum untuk menciptakan pemahaman. kesadaran, ketaatan dan penegakan hukum dalam seluruh aspek kehidupan.

f.

Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan Aparatur Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang ada dan kinerjanya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pengelola pembangunan dan pelayan masyarakat.

g.

Meningkatkan dan mendorong peranserta seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

h.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat. derajat kesehatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, sistem partisipasi aktif dan suasana demokratis

yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan untuk terciptanya masyarakat madani. i.

Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban dan peran media komunikasi dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

j.

Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya dan mempercepat pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan peningkatan sarana dan prasarana Kota dan mampu menyusun jaringan kerja (net work) pengelolaan kawasan perkotaan (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta).

k.

Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan.

l.

Meningkatkan protesionalisme kelembagaan dan aparat dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan pemanfaatan asset daerah serta penggalian potensi daerah dalam rangka memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Dengan stratcgi di atas, Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun mendatang dengan menetapkan tujuan dan sasaran dengan skala prioritas yang menitik beratkan pada : a.

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota tertib dan bersih pada tahun 2002. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota mampu meletakkan kerangka dasar pariwisata berbudaya pada tahun 2003.

yang yang

c.

Terwujudnya Kota Yogyakarta sehagai kota mampu meletakkan kerangka dasar pendidikan berkualitas pada tahun 2004.

yang yang

d.

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai ramah lingkungan pada tahun 2005.

yang

e.

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan pada tahun 2006.

b.

2.

kota

yang

Kebijakan Untuk mewujudkan program dan kegiatan daerah dalam RENSTRADA serta operasionalnya. dirumuskan kebijakan yang mendasarkan visi. misi dan strategi serta tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan dinamika penyelenggaan pemerintahan. pengelolaan pemhangunan dan pelayanan pada masyarakat, perlu diwujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien. transparan dan akuntabel. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sumber-sumber .pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Pcrimhangan. Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah, Kehijakan peningkatan sumbersumher pendapatan daerah meliputi : 1)

Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Millik Daerah dan basil pengelolaan aset daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi :

2)

Asli

a)

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menambah beban masyarakat dan menimbulkan distorsi ekonomi dihindari melalui penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pemungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi maupun aparatur pengelola pajak dan retribusi.

b)

Meningkatkan kinetja dan kualitas Badan Usaha Milik Daerah dengan penataan manajemen, pengelolaan secara profesional agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan. Seiring dengan pelaksanaan Daerah dan desentralisasi penganggaran dana perimbangan bertujuan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD,

Otonomi fiskal, selain sumber juga

mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar Daerah, dana perimbangan meliputi :

3)

a)

Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan Sumber Daya Alam.

b)

Dana Alokasi Umum.

c)

Dana Alokasi Khusus.

Dana perimbangan yang berasal dari Propinsi berupa : a)

Pajak Bahan (PBBKB).

Bakar

Kendaraan

Bermotor

b)

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bca Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

c)

Pajak-pajak lain sesuai denga Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan daerah guna mcmenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. dengan sendirinya menimbulkan fiscal gap, sehingga perlu peningkatan penerimaan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan sebagai berikut :

b.

1)

Pengelolaan penerimaan daerah dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati dengan memperhatikan seluruh potensi daerah yang ada.

2)

Penerimaan harus diadministrasikan secara baik, benar dan profesional.

3)

Sistem dan prosedur disusun secara sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi pembayar pajak dan retribusi

4)

Pembinaan karyawan pengelola pajak dan retribusi daerah.

5)

Pengembangan pemanpaatan aset daerah yang dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah.

Kebijakan Belanja

Berdasarkan pada keterbatasan penerimaan Pemerintah Daerah dibanding dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat diperlukan kebijakan belanja dengan menerapkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (output). Hal tersebut bertujuan 126 untuk memudahkan analisa dan evaluasi huhunganan antara kehutuhan dan hasil serta mantaat yang diperoleh sebagai berikut : 1)

Mengoptimalkan belanja pegawai. Sehagai aset Pemerintah Daerah, pegawai selalu diupayakan peningkatan kesejahteraan, perbaikan penghasilan pegawai dengan memberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dalam usaha peningkatan kinerja pegawai dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

2)

Meningkatka efektifitas dan belanja rutin non pegawai.

efisiensi

Belanja rutin diupayakan secara cukup dan memadai dalam membiayai tugas-tugas umum dan pelayanan kepada masyarakat sesuai fungsi Pemerintah Daerah yaitu untuk melindungi, memberdayakan. memelihara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3)

Mengoptimalkan Belanja Pembangunan. Belanja pembangunan (belanja modal) diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara effisien dan efektif. Untuk lebih mendayagunakan peranan swasta dan masyarakat dalam pembangunan, maka belanja pembangunan diarahkan untuk menangani kegiatan pembangunan yang tidak mampu didanai oleh swasta dan masyarakat. Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat. sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

c.

Kebijakan Operasional

Untuk melanjudkan Visi dan Misi RENSTRADA diperlukan serangkaian kebijakan yang meliputi: 1)

Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Mewujudkan dengan pendidikan pendidikan pendidikan

2)

sistem pendidikan yang baik menetapkan standar mutu sesuai jenjang dan mekanisme yang dinamis melalui otonomi yang terpadu.

Meningkatkan pemgembangan pariwisata. Meningkatkan apresiasi masyarakat, profesionalisme Pelayanan pariwisata dan Upaya peningkatan Sumberdaya dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran pada pasar wisata yang potensial.

3)

Meningkatkan keimanan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

ketaqwaan

Meningkatkan kualitas kelembagaan, pengajaran dan pendidikan agama sesuai yang dianut pada semua jalur.jenis dan semua pendidikan secara berjenjang, berlanjut dan terus menerus dilingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat, serta meningkatkan kerukunan hidup Umat beragama baik didalam lingkungan Umat beragama. antar Umat beragama dan antara Umat beragama dengan pemerintah. 4)

Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan jasa. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didukung oleh produk unggulan daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan yang sehat.

5)

Mewujudkan supremasi hukum. Menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu Secara memperbaharui peraturan perundang-Undangan sesuai dengan perkembangan masyarakat guna penegakan

hukum secara konsisten. 6)

Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance ). Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) melalui perbaikan kesejahteraan dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan, dengan memperjelas standar kinerja yang sesuai dengan misi dan tugas pokoknya dan secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

7)

Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang prima sesuai dengan standar pelayanan. Menerapkan standar pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas guna meningkatkan manajemen bagi unit pelaksana teknis pelayanan masyarakat.

8)

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan. Melaksanakan proses perencanaan sampai penentuan kebijakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsif dan partisipasi dengan melibatkan segenap komponen masyarakat.

9)

Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat meliputi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja.

10)

Meningkatkan kesatuan kerukunan sosial.

bangsa

dan

Menyelenggarakan forum pertemuan wawasan kebangsaan, melaksanakan fasilitasi pendidikan politik, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dlan bernegara, serta mengembangkan komunikasi timbal

balik yang, seimbang baik komunikasi tradisional maupun lewat teknologi informasi baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan aparatur pemerintah daerah. 11)

Mewujudkan pusat pelayanan jasa.

pertumbuhan

dan

Melaksanakan penataan ruang dan penyusunan aturan tata ruang kota pada beberapa kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan Jasa didukung oleh J.J pembangunan sarana dan prasarana kota yang, memadai serta menjalin kerja sama dengan kabupaten tetangga dalam pengelolaan kawasan perkotaan. 12)

Pelestarian budaya. Mengembangkan manajemen konservasi dan preservasi aset seni dan budaya, serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah yang hidup dimasyarakat.

13)

Penataan ruang dan dan prasarana kota.

peningkatan

sarana

Meningkatkan peran serta segenap komponen masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan tata ruang kota, serta meningkatkan kerjasama dengan kabupaten tetangga dalam Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana kota. 14)

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Melaksanakan langkah-langkah konservasi sumber daya alam yang berpengaruh terhadap kualitas ekologi kota termasuk mengikutsertakan segenap komponen masyarakat serta kerja sama pengelolaan dengan pemerintah kabupaten tetangga.

15)

Meningkatkan kapasitas aparatur daerah.

kelembagaan

dan

Melaksanakan evaluasi dan penataan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas, organisasi yang berorientasi pada peningkatan

pelayanan masyarakat. 16)

Meningkatkan daerah.

kapasitas

dari

potensi

Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki dan potensi yang ada, serta memanfaatkan asset daerah yang dimiliki untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. D.

Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan memperhatikan kondisi, potensi, kendala yang dihadapi. visi, misi, strategi serta kebijakan, ditetapkan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang dalam RENSTRADA 2002-2006 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Pendidikan, Pengembangan Pariwisata, Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan Hidup Pembangunan pendidikan, pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayananjasa serta pelestarian lingkungan hidup diprioritaskan melalui: a.

Peningkatan pendidikan. yaitu meningkatkan pemerataan, memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan manajemen pendidikan serta meningkatkan sarana dan prasarana.

b.

Pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan potensi wisata, pengelolaan obyek wisata, pengelolaan produk pariwisata, pengembangan seni dan budaya, peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan dan penetapan rute kepariwisataan.

c.

Mengembangkan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa dengan menetapkan pemanfaatan kawasan-kawasan dan pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan. Pelestarian lingkungan hidup diprioritaskan meningkatkan sistem pemantauan alas pencemaran udara dan air, perwujudan ruang terbuka hijau kota dan kali bersih serta pemantaatan teknologi pemantauan pencemaran secara optimal.

d.

2.

Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diprioritaskan melalui : a.

Melestarikan menghargai

nilai-nilai dan menyadari

dan norma untuk pentingnya kesatuan

b. c.

3.

4.

bangsa dan kerukunan sosial, Mewujudkan manusia yang menolak kekerasan, kejahatan, korupsi, kolusi dan nepotisme Menghormati perbedaan yang ada di masyarakat dan terus dikembangkan lewat bantuan pranata agama, pendidikan, hukum dan media massa.

Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Prioritas untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih dititikberatkan : a.

Pada seluruh aparat pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, keterbukaan atas segala informasi baik rutin maupun pembangunan.

b.

Segala keputusan baik dibidang penyelenggaraan, pemerintahan dan pengelolaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dan aparatur pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis.

Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa. Kegiatan ekonomi daerah danjasa diprioritaskan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat persaingan yang sehat dengan memberikan kemanfaatan bagi rakyat melalui : a. b. c. d. e.

5.

Peniadaan proteksi fasilitas. Pemberdayaan pelaku pasar. Penyebarluasan Informasi secara merata kepada para pelaku pasar. Penanganan dan tersedianya secara cukup mata dagangan bagi para pelaku pasar. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah serta koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber-daya produktif serta pengembangan kewirausahaan pengusaha kecil. menengah dan koperasi (PKMK) berunggulan kompetitif.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, program kesejahteraan rakyat diprioritaskan pada individu, keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat untuk saling berinteraksi secara dinamis dalam memenuhi kesejahteraan rakyat diprioritaskan: a.

Pemberdayaan lingkungan dengan pendekatan tridaya

yaitu daya manusia. daya usaha, daya lingkungan.

6.

b.

Melanjutkan program diberbagai bidang.

c.

Perluasan penciptaan lapangan mengurangl pengangguran.

f.

pekerjaan

Pengembangan visi dan misi instansi Peningkatan sumber daya aparatur Peningkatan kemampuan instansi Pengembangan jaringan kerjasama Pemanfaatan dan pengembangan lingkungan kondusif Peningkatan profesionalisme disegala bidang.

untuk

yang

Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah. Pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui :

8.

kemiskinan

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kota Yogyakarta. diprioritaskan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e.

7.

pengentasan

dalam rangka diprioritaskan

a.

Penyusunan identitikasi potensi melalui penelitian dan studi kelayakan dan ditindaklanjuti explorasi dan exploitasi potensi, termasuk altematif pengembangan potensi Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan pihak swasta.

b.

Pemberdayaan sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam rangka mencari dan mendayagunakan potensi yang ada.

c.

Mobilisasi alternatif sumber pendanaan untuk mengembangkan potensi yang ada di Kota Yogyakarta.

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh aparat Pemerintah Daerah terus menerus secara berkelanjutan diupayakan, untuk itu diprioritaskan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan : a.

Penetapan standar clan sendi-sendi pelayanan yang prima sesuai kebutuhan masyarakat yang meliputi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

E.

b.

Meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan

c.

Perubahan perilaku aparatur dalam pelayanan sebagai pelayan masyarakat.

memberikan

Faktor Penentu Keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan dalam RENSTRADA Tahun 2002-2006 tidak terlepas adanya faktor penentu. 1.

Meningkatkan Pendidikan. Pengembangan Pariwisata. Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Lingkungan. Untuk dapat meningkatkan menuju pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya dan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan serta masyarakat Yogyakarta yang ramah lingkungan, maka faktor-faktor yang menentukan : a.

Kota Yogyakarta mempunyai predikat sebagai Kota Budaya, Perjuangan, Pendidikan dan Pariwisata yang sudah diketahui oleh masyarakat secara luas.

b.

Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan jasa pelayanan dan merupakan ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c.

Tersedianya fasilitas pendidikan, aneka ragamnya jenis pendidikan, tersedianya sumber daya manusia untuk menyelenggarakan pendidikan (tenaga pendidik), biaya hidup yang relatif rendah.

d.

Banyaknya obyek wisata di Kota Yogyakarta terutama obyek wisata budaya, dengan diterapkannya pengelolaan obyek wisata secara terpadu.

e.

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi berupa sarana angkutan, fasilitas terminal, stasiun yang dekat dengan bandara. Rasa memiliki dan cinta lingkungan masyarakat Yogyakarta yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana.

f.

2.

Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial Untuk dapat mewujudkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial, maka faktor-faktor yang menentukan adalah: a.

Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai ikatan sosial nilai-nilai kejuangan dan nasionalisme yang sudah ada dan dikembangan sesuai dengan perubahan lingkungan.

3.

b.

Peningkatan derajat pendidikan dan pengetahuan penduduk untuk mewujudkan dorongan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

c.

Mewujudkan kebersamaan kehidupan, khususnya di pembangunan.

Mewujudkan SupremasiHukum dan Bersih.

dalam seluruh aspek bidang pemerintahan dan

dan

Pemerintahan

yang

Baik

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, maka faktor-faktor penentu keberhasilannya adalah sebagai berikut :

4.

a.

Adanya infrastruktur dan suprastruktur hukum yang dirumuskan secara bersama-sama, adil dan dapat mengikuti perkembangan.

b.

Perilaku dari tokoh atau panutan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan aspek hukum.

c.

Diterapkannya prinsip-prinsip kompatibilitas, akuntabilitas dan dalam setiap aspek penyelenggaraan oleh seluruh Stakeholder.

demokrasi, transparansi pemerintahan

Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa. Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan jasa, maka faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut :

5.

a.

Keberpihakan pada yang lemah (penguatan rakyat) dengan berbagai bantuan baik prasarana dan permodalan serta informasi.

ekonomi sarana,

b.

Mewujudkan keterkaitan usaha (kemitraan) antara usaha kecil dan besar yang saling menguntungkan.

c.

Penerapan fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan pengaturan (pembuatan aturan) dalam setiap aspek ekonomi.

d.

Sesuai dengan kondisi dan potensi, maka sektor jasa berperanan sebagai motor penggerak pertumbuhan.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat,

maka faktor-faktor sebagai berikut :

penentu

keberhasilannya

adalah

a. b. 6.

Kesejahteraan lahir, batin dan sosial. Tidak membedakan ras, suku, agama dan jenis kelamin. Meningkatkan Kapasitas Ke!embagaan dan Aparatur Daerah. Dalam rangka memngkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah, maka faktor-faktor penentu keberhasilannya adalah sebagai berikut :

7.

a.

Penguatan kelembagaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa publik dan kewenangan yang dimiliki.

b.

Pengembangan kelembagaan didasarkan pada lembaga yang kaya fungsi miskin struktur (lembaga yang flat).

c.

Untuk mendukung penguatan dan pengembangan kelembagaan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

d.

Peningkatan kualitas aparatur dititikberatkan pada profesionalisme, kejujuran dan keterbukaan.

Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan potensi daerah, maka faktor-faktor penentu keberhasilannya adalah sebagai berikut : a.

Peningkatan kapasitas dan potensi daerah dalam setiap aspek dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder.

b.

Peningkatan potensi daerah diusahakan untuk tidak membebani masyarakat.

c.

8.

Peningkatan kapasitas dan potensi daerah memerlukan kerjasama dengan antar daerah, antar perguruan tinggi, antar lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga yang lainnya. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang prima. maka faktor-faktor penentu keberhasilannya adalah sebagai berikut : a.

Peningkatan ketersediaan sarana pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk cepat, tepat waktu. mudah, tidak berbelit-belit

dan pasti. b.

Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni/handal dalam memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan dan santun.

c.

Sistem informasi manajemen pelayanan terpadu. yang mampu memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas daerah 5 (lima) tahun mendatang dalam RENSTRADA Tahun 2002 -2006 disusun berdasarkan kewenangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 -2006 serta prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2002 -2006. A.

Meningkatkan Pendidikan. Pengembangan Pariwisata. Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan Hidup. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pembangunan bidang pendidikan yang didukung oleh pemerintah dan segenap komponen masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. pembangunan bidang pariwisata yang didukung oleh para pelaku wisata dan pengelolaan obyek wisata secara terpadu. yang didasarkan pada pengembangan budaya, seni dan wisata diarahkan untuk menuju pariwisata yang berbudaya. Yogyakarta sebagai ibukota Propinsi, mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Penataan ruang dan penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai akan mampu menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Kota Yogyakarta mempunyai sumber daya alam dan buatan sangat terbatas, dalam pemanfaatannya harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta mengembangkan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi kawasan dan daya dukung lahan. 1.

Program Pembangunan Oaerah Bidang Pendidikan a. Umum.

Sebagai akibat krisis ekonomi yang berdampak pada krisis politik, sosial dan disintegrasi bangsa. reformasi merupakan kebijaksanaan pembangunan yang lebih demokratis dan lebih desentralisasi menuju masyarakat madani. Tantangan pertama. dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai sebagai akibat dari krisis ekonomi. Kedua, dunia pendidikan diharapkan untuk mempersiapkan sumber daya yang kompeten agar mampu bersaing dalam peluang pasar dalam era globalisasi atau persaingan bebas. Ketiga, dengan diberlakukannya otonomi daerah, dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan/kondisi daerah dan peserta didik serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pada saat ini pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan dan masih lemahnya manajemen pendidikan serta terbatasnya sarana dan prasarana. 1).

Pemerataan Memperoleh Pendidikan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek geografis, jenis kelamin dan tingkat ekonomi masyarakat.

2).

Kualitas Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Rendahnya mutu pendidikan disebabkan 2 faktor internal (sekolah) dap eksternal. Faktor internal yang menentukan mutu pendidikan adalah efektivitas proses belajar mengajar. Rendahnya efektivitas proses belajar mengajar disebabkan kurangnya sarana prasarana belajar, kurangnya jumlah dan rendahnya mutu guru, kelemahan pada metode mengajar dan kurikulum yang berlaku serta lemahnya sistem pengelolaan/manajemen sekolah. Faktor eksternal yang berperan adalah belum optimalnya peran orang tua. masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu.

3).

Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pendidikan dasar dan menengah ada pada

Pemerintah daerah, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik yang kompeten agar mampu bersaing. b.

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan Arah kebijakan pembangunan di bidang Pendidikan menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 -2006 adalah :

c.

1).

Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai. sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana sumber daya manusia yang memadai dan lingkungan yang kondusif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

2).

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Yogyakarta untuk lebih mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berkompetitif dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas.

3).

Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, masyarakat dan keluarga untuk mengembangkan dan, melestarikan seni dan budaya Nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya.

4).

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah dan terpadu melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponan masyarakat secara optimal melalui pendidikan pariwisata, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung dunia usaha disertai peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

Program Pembangunan. Program pembangunan bidang pendidikan disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam bentuk program-program pembangunan.

1)

Program Pembinaan Prasekolah.

Pendidikan

Dasar

dan

Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan pra-sekolah dengan sasaran tersiapkannya peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan, terbinanya peran lembaga pendidikan serta dapat berperan secara mantap. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a).

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran peningkatan mutu pendidikan dasar dan pra sekolah yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pemberian ijin, pendayagunaan dan penataran guru, observasi sekolah, pemerataan memperoJeh pendidikan serta pelaksanaan UAS (Ujian Akhir Sekolah) dan UAN (Ujian Akhir Nasional).

(2)

Pemberian bantuan beasiswa, seleksi calon guru dan siswa teladan.

(3)

Peningkatan sekolah

(4)

Pendataan, perencanaan, monitoring, koordinasi da1am rangka regrouping.

(5)

Mewujudkan tertib, bersih dan transparan da1am pelaksanaan UAS dan UAN, serta penerimaan murid baru.

(6)

Penertiban belajar.

(7)

Meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam bidang pendidikan dasar dan pra sekolah.

(8)

Perintisan sekolah unggulan.

(9)

Peningkalan pelaksanaan Belajar 9 Tahun

mutu

siswa

dan

akreditasi

dalam

jam-jam

Wajib

b).

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran peningkatan mutu pendidikan dasar dan pra sekolah yang dijabarkan dalam kegiatan :

c).

(1)

Pemberian ijin. pendayagunaan dan penataran guru, observasi sekolah, serta pelaksanaan UAS dan UAN.

(2)

Pemberian bantuan beasiswa, seleksi calon guru dan siswa teladan.

(3)

Peningkatan sekolah.

(4)

Implementasi regrouping

(5)

Meningkatkan kunjungan siswa ketempat-tempat bersejarah, museum dan obyek wisata di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

(6)

Pelaksanaan sekolah unggulan.

(7)

Peningkatan pelaksanaan Belajar 9 Tahun

mutu

dan

akreditasi

Wajib

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran meletakkan kerangka dasar pendidikan yang berkualitas yang dijabarkan dalam kegiatan : (i)

Pemberian ijin, pendayagunaan danpenataran guru. observasi sekolah. serta pelaksanaan UAS dan UAN

(2)

Pemberian bantuan beasiswa, seleksi guru dan siswa teladan

(3)

Peningkatan mutu akreditasi sekolah.

(4)

Implementasi regrouping.

(5)

Bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik untuk studi lanjut.

kinerja

dan

d).

(6)

Penuntasan Wajib Belajar bagi anak usia sekolah.

9

(7)

Pemantapan sekolah unggulan.

Tahun

Tahun 2005. Pada tahun 2005 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran peningkatan kualitas pendidikan yang dijabarkan dalam kegiatan :

e).

(1)

Pemberian ijin, pendayagunaan dan penataran guru, observasi sekolah, serta pelaksanaan UAS dan UAN.

(2)

Pemberian bantuan beasiswa dan seleksi guru dan siswa teladan.

(3)


mutu

(4)

Evaluasi regrouping.

hasil

(5)

Sosialisasi pada guru, pengelola sekolah lingkungan hidup.

(6)

Evaluasi sekolah unggulan.

dan

akreditasi implementasi siswa dan tentang

Tahun 2006. Pada tahun 2006 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran peningkatan, pendidikan yang berkualitas yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)


(2)

Pemberian bantuan beasiswa, seleksi guru dan siswa teladan.

(3)


(4)

Menghidupkan koperasi siswa.

(5)


mutu

dan

akreditasi

2)

Program Pendidikan Menengah. Program Pendidikan Menengah mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan, meningkatkan kualitas melalui penurunan angka putus sekolah dan angka partisipasi murid bertambah, terpeliharanya tripusat pendidikan menengah dengan sasaran tersiapkannya peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan menengah, terbinanya peran lembaga pendidikan menengah serta dapat berperan secara mantap. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan -kegiatan sebagai berikut : a).

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai sasaran peningkatan mutu pendidikan menengah yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pemberian ijin, pendayagunaan dan penataran guru. observasi sekolah, serta pelaksanaan UAS dan UAN.

(2)

Pemberian bantuan beasiswa

(3)

Seleksi guru dan siswa teladan.

(4)

Pelaksanaan kebangsaan

(5)


(6)

Perintisan Wajib belajar 12 tahun

(7)

Perintisan sekolah unggulan.

(8)

Mewujudkan tertib, bersih dan transparan dalam pelaksanaan UAS dan UAN, serta penerimaan murid baru.

(9)

Penertiban belajar

kegiatan mutu

siswa

dan

berwawasan akreditasi

dalam

jam-jam

(10) Meningkatkan partisipasi segenap komponen masyarakat dalam bidang pendidikan.

b).

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai sasaran peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar yang dijabarkan dalam kegiatan:

c).

(1)

Pemberian ijin. pendayagunaan dan penataran guru. observasi sekolah. serta pelaksanaan UAS dan UAN

(2)

Pemberian bantuan beasiswa seleksi siswa teladan.

(3)

Seleksi guru dan siswa teladan.

(4)

Pelaksanaan kebangsaan.

(5)


(6)

Penerapan wajib belajar 12 tahun

(7)

Pelaksanaan sekolah unggulan.

(8)

Pengadaan laboratorium berbagai bidang ilmu

(9)

Meningkatkan kunjungan siswa ketempat-tempat bersejarah, museum dan obyek wisata di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

kegiatan mutu

dan

dan


untuk

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai sasaran peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Pemberian bantuan beasiswa dan seleksi guru dan siswa teladan.

(3)


(4)


kegiatan mutu

dan


(5)

Bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik untuk studi lanjut.

(6)

Peningkatan kualitas laboratorium untuk berbagai bidang ilmu.

(7)

Penerapan wajib belajar 12 tahun

(8) Pemantapan sckolah unggulan. d)

Tahun 2005. Pada tahun 2005 Program Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai sasaran Meningkatan klualitas mutu pendidikan menengah yang dijabarkan dalam kegiatan:

e).

(1)


(2)

Pemberian bantuan beasiswa pemilihan siswa teladan.

(3)


(4)


(5)

Pemantapan wajib belajar 12 tahun.

(6)


(7)


(8)

Sosialisasi kepada guru, siswa dan pengelola sekolah tentang lingkungan hidup.

kegiatan mutu

dan

kualitas

dan


laboratorium

Tahun 2006. Pada tahun 2006 Program Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai sasaran peningkatan kualitas mutu pendidikan menengah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1) (2)

Pemberian ijin, pendayagunaan dan penataran guru, observasi sekolah, serta pelaksanaan UAS dan UAN Pemberian bantuan beasiswa dan seleksi guru dan siswa teladan.

3)

(3)


(4)


(5)

Menghidupkan koperasi siswa

(6)


(7)

Evaluasi wajib belajar 12 tahun.

Program Pembinaan Pengajaran.

kegiatan mutu

Tenaga

dan


Kependidikan

dan

Program pembinaan tenaga kependidikan dan pengajaran mempunyai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pengajaran, dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, kurikulum dan Guru, bantuan kepada tenaga honorer serta bantuan penyetaraan jenjang. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a). Tahun 2002. Pada tahun 2002 Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran peningkatan kualitas pendidikan dan guru yang dijabarkan dalam kegiatan :

b).

(1)

Pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah dan pembina OSIS.

(2)

Pendidikan dan pelatihan bagi caJon pengawas dan calon kepala sekolah.

(3)

Melaksanakan pendidikan secara tertib, bersih dan

dan latihan transparan.

Tahun 2003. Pada tahun 2003 Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran peningkatan kualitas pendidikan dan guru yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah dan pembina OSIS.

(2)

Peningkatan

pendidikan

dan

pelatihan

bagi calon sekolah. (3) c).

pengawas

dan

calon

kepala

Peningkatan pendidikan dan latihan secara tertib, bersih dan transparan.

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran peningkatan kualitas pendidikan dan guru, bantuan kepada,tenaga honorer serta bantuan penyetaraan jenjang yang dijabarkan dalam kegiatan:

d).

(1)

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah dan pembina OSIS.

(2)

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas dan calon kepala sekolah.

(3)

Peningkatan kualitas pendidikan latihan secara tertib, bersih transparan.

(4)

Pemberian bantuan kepada tenaga honorer serta bantuan penyetaraan jenjang.

dan dan

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran peningkatan kualitas pendidikan dan guru, bantuan kepada tenaga honorer serta bantuan penyetaraan jenjang yang dijabarkan dalam kegiatan: 1.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah dan pembina OSIS.

2.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas dan calon kepala sekolah.

3.

Peningkatan kualitas pendidikan latihan secara tertib, bersih transparan.

4.


dan dan

e).

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran pemantapan kualitas pendidikan dan guru, bantuan kepada tenaga honorer serta bantuan penyetaraan jenjang yang dijabarkan dalam kegiatan :

4)

(1)

Pemantapan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah dan pembina OSIS.

(2)

Pemantapan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas dan calon kepala sekolah.

(3)

Pemantapan kualitas penqidikan latihan secara tertib, bersih transparan.

(4)


dan dan

Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran. Program operasi dan perawatan fasilitas pendidikan dan pengajaran mempunyai tujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengadaan alat dan media pendidikan serta efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar, dengan sasaran memberikan bantuan dan operasi pemeliharaan, pengadaan alai peraga, buku pelajaran dan buku bacaan perpustakaan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a).

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran penataan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemeliharaan, pembangunan revitalisasigedung.

(2)

Pengadaan sarana media pendidikan.

(3) b).

dan

Pemanfaatan gedung-gedung SD hasil regrouping untuk kepentingan pendidikan formal dan non formal. Tahun 2003.

Pada tahun 2003 Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran pada penataan sarana dan prasarana yang, dijabarkan dalam kegiatan:

c).

(1)

Peningkatan pemeliharaan, dan revitalisasi gedung.

(2)

Peningkatan pendidikan.

(3)

Terwujudnya efektifitas pemanfaatan gedung-gedung SD hasil regrouping untuk kepentingan pendidikan formal dan non formal.

perlengkapan

pembangunan sarana

media

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran pada penataan sarana dan prasarana yang dijabarkan dalam kegiatan:

d).

(1)

Peningkatan kualitas pemeliharaan, pembangunan dan revitalisasi gedung.

(2)

Peningkatan kualitas pengadaan sarana media pendidikan yang berkualitas.

(3)

Terwujudnya efektifitas pemanfaatan gedung-gedung SD hasil regrouping untuk kepentingan pendidikan formal dan nonformal.

Tahun 2005. Pada tahun 2005 Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran pada penataan sarana dan prasarana yang dijabarkan dalam kegiatan :

e).

(1)

Peningkatan kualitas pemeliharaan, pembangunan clan revitalisasi gedung.

(2)

Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana media pendidikan.

(3)

Terwujudnya efektifitas pemanfaatan gedung-gedung SD hasil regrouping untuk kepentingan pendidikan formal dan nonformal.

Tahun 2006.

Pada tahun 2006 Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran pada penataan sarana dan prasarana yang dijabarkan dalam kegiatan :

5)

(1)

Pemantapan pemeliharaan, pembangunan dan revitalisasi gedung.

(2)

Pemantapan pemeliharaan pendidikan.

(3)

Terwujudnya efektifitas pemanfaatan gedung-gedung SD hasil regrouping untuk kepentingan pendidikan formal dan non formal.

sarana

media

Program Pendidikan Luar Sekolah. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dasar dan ketrampilan bcrusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya, dengan sasaran meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, pembinaan dan pemantau dari program, pendataan, penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket, pelatihan Program Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) dan bantuan beasiswa magang Program ini dllaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a).

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai sasaran penataan kelembagaan PLS yangdijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemberian ijin, sosialisasi, dan peningkatan pelaksanaan lembaga Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Paket B, C, Kelompok Belajar Usaha (KBU)/ Bea Siswa/magang/ Evaluasi Belajar Tahunan (EBTA), Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Tahunan Daerah (PEHABTADA) serta Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Tahunan Nasional (PEHABT ANAS).

(2)

Lomba PLS dan Hari Aksara Intemasional (HAl) dengan tema mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Tertib dan Bersih.

b).

(3)

Peningkatan kewirausahaan.

[asilitasi

pendidikan

(4)

Monitoring dan pengawasan terhadap lembaga kursus dan seni budaya.

Tahun 2003. Pada tahun 2003 Program Pendidikan Luar Seko1ah mempunyai sasaran peningkatan kualitas PLS yang dijabarkan dalam kegiatan :

c).

(1)

Pemberian ijin. sosialisasi, dan peningkatan pelaksanaan lembaga PADU, PKBM, Paket B, C, KBU/Bea Siswa/ magangl EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

(2)

Peningkatan Lomba PLS dan HAI dengan tema mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang berbudaya.

(3)

Peningkatan pendidikan kewirausahaan.

(4)

Monitoring dan pengawasan terhadap lembaga kursus dan seni budaya.

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program Pendidikan Luar Sekolah mempunyai sasaran peningkatan pendidikan PLS yang berkualitas yang dijabarkan dalam kegiatan :

d).

(1)

Pemberian ijin, sosialisasi, dan peningkatan pelaksanaan lembaga PADU, PKBM, Paket B, C, KBUI Bea Siswa magang EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

(2)

Peningkatan kualitas Lomba PLS dan HAl dengan tema mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas.

(3)

Pendidikan kewirausahaan.

Tahun 2005. Pada tahun 2005 Program Pendidikan Luar Sekolah mempunyai sasaran peningkatan kualitas PLS yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pemberian peningkatan

ijin, sosialisasi, pelaksanaan lembaga

dan PADU,

PKBM, Paket B,C, KBU/Bea Siswa/Magang/ EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

e).

(2)

Peningkatan kualitas lomba PLS dan HAl dengan tema meWujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah lingkungan

(3)

Peningkatan kewirausahaan.

kualitas

pendidikan

Tahun 2006. Pada tahun 2006 Program Pendidikan Luar Sekolah mempunyai sasaran peningkatan kualitas PLS Yang dijabarkan dalam kegiatan :

6)

(1)

Pemberian ijin, sosialisasi, dan peningkatan pelaksanaan lembaga PADU, PKBM, Paket B, C, KBU/Bea Siswa/ magang/ EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

(2)

Peningkatan kualitas lomba PLS dan HAl dengan tema mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa.

(3)

Pemantapan Pendidikan kewirausahaan.

(4)

Pemantapan PLS.

pengendalian

mutu

program

Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan lptek Program peningkatan kemandirian dan keunggulan iptek mempunyai tujuan mempercepat meningkatnya kecerdasan dan, kemampuan warga masyarakat menuju masyarakat maju dan mandiri, dengan sa saran berkembangnya ilmu pengetahuan serta meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dengan penekanan pada alih teknologi tepat guna dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a).

Tahun 2002. Pada tahun 2002 Program peningkatan kemandirian dan keunggulan IPTEK mempunyai sasaran sosialisasi penerapan IPTEK terutama yang mempunyai peran tepat guna yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Penelitian.

(2)

Pameran pendidikan.

b).

c).

Tahun 2003. Pada tahun 2003 Program peningkatan kemandirian IPTEK mempunyai sasaran alih pengetahuan dan teknologi yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Penelitian.

(2)

Lomba Karya teknologi.

(3)

Pameran hasil teknologi.

Ilmiah karya

dan

ilmiah

dan

inovasi produk

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program peningkatan kemandirian IPTEK mempunyai sasaran alih pengetahuan dan teknologi yang dijabarkan dalam kegiatan :

d).

(1)

Penelitian.

(2)

Lomba Karya tekno1ogi.

(3)

Pameran basil teknologi.

Ilmiah karya

dan

ilmiah

dan

inovasi produk

Tahun 2005. Pada tahun 2005 Program peningkatan kemandirian IPTEK mempunyai sasaran penerapan teknologi tepat guna yang dijabarkan dalam kegiatan : (1) (2) (3)

e).

Uji coba hasil penelitian. Uji coba hasil Karya Ilmiah. Pameran pendidikan.

Tahun 2006. Pada tahun 2006.Program peningkatan kemandirian IPTEK mempunyai sasaran penerapan teknologi tepat guna dengan kegiatan sebagai berikut : (1) (2) (3)

7)

Program Budaya.

Uji coba basil penelitian. Uji coba basil Karya Ilmiah. Pameran pendidikan. Inventarisasi

dan

Pembinaan

Nilai-nilai

Program inventarisasi dan pembinaan ni1ai-nilai budaya mempunyai tujuan memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan daerah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya yang melandasi kreatifitas, keberadaan, budi pekerti dan akhtak, tatakrama, disiplin serta tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial. dengan sasaran memasukkan pendidikan kebudayaan dan kesenian di sekolah terutama pada peningkatan pendidikan dasar, dilakukan dengan pehgkajian dan penyiapan materi bahan pelajaran. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a).

Tahun 2002. Pada tahun 2002 Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya mempunyai sasaran sosialisasi dan apresiasi seni budaya bagi siswa dan masyarakat. Dengan kegiatan sebagai berikut: (1). Pelaksanaan porseni yang mampu mendidik siswa untuk menumbuhkan perilaku tertib dan sportifitas yang menunjang kepariwisataan. (2). Peningkatan kualitas mata kesenian dan kebudayaan.

pelajaran

(3). Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru seni dan budaya. (4). Penyusunan siswa SMU

program

kerja

sosial

bagi

b). Tahun 2003. Pada tahun 2003 Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya mempunyai sasaran peningkatan kreatifitas di bidang seni budaya serta perintisan pekerja sosial bagi siswa SMU untuk memperkuat jati diri bangsa dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Pelaksanaan porseni yang menunjang kegiatan pariwisata.

(2)

Peningkatan pelajaran kebudayaan.

kualitas kesenian

mata dan

(3) (4)

c).

Peningkatan kualitas dan protesionalisme tenaga pengajar seni dan budaya. Merintis pelaksanaan program kerja sosial bagi siswa SMU di masyarakat.

Tabun 2004. Pada tabun 2004 Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya mempunyai sasaran penerapan muatan lokal terutama bidang seni dan budaya bagi siswa yang mendukung nilai-nilai budaya Kota Yogyakarta, dengan kegiatan sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

(5) d).

Pelaksanaan porseni. Peningkatan kualitas mata pelajaran kesenian dan kebudayaan. Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pengajar seni dan budaya. Pelaksanaan program kerja sosial bagi siswa SMU di masyarakat. Lomba kreatifitas guru

Tabun 2005 Pada tabun 2005 Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya mempunyai sasaran pemantapan nilai-nilai seni dan budaya bagi siswa, guru dan masyarakat. dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Pelaksanaan porseni menitikberatkan lingkungan.

(2)

Peningkatan pelajaran kebudayaan

(3)

Peningkatan kualitas dan profesional~sme tenaga pengajar seni clan budaya

kualitas kesenian

dengan pada mata dan

e).

(4)

Peningkatan pelaksanaan program kerja .sosial bagi siswa SMU di masyarakat.

(5)

Lomba kreatifitas guru

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya mempunyai sasaran menambah wawasan di bidang seni budaya di masyarakat sehingga menambah nilai ekonomi bagi siswa, guru dan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

8)

Program Pembinaan Perpustakaan.

Pelaksanaan porseni. Peningkatan kualitas mata pelajaran kesenian dan kebudayaan Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pengajar Seni dan budaya Pemantapan pelaksanaan program kerja sosial bagi siswa SMU di masyarakat. Lomba kreatifitas guru Kebahasaan,

Kesusastraan

dan

Program pembinaan kebahasaan, kesusastraan dan perpustakaan mempunyai tujuan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah dalam penggunaannya secara baik benar dan penuh kebanggaan sehingga menjadi wahana komunikasi sosial, dan ilmu pengetahuan yang mampu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta menciptakan masyarakat gemar membaca dan belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan sasaran memantapkan hasil pembelajaran penggunaan bahasa dan sastra Indonesia serta Daerah secara baik, benar dan penuh kebanggaan di sekolah serta menciptakan perpustakaan sebagai tempat yang menarik terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreatifitas. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a).

Tahun 2002. Pada tahun 2002 Program Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran sosialisasi penggunaan bahasa dan

sastra Indonesia dan Daerah secara tertib, baik, benar dan penuh kebanggaan dengan kegiatan :

b).

(1)

Inventarisasi data serta penambahan sekolah.

dan pendistribusian buku perpustakaan

(2)

Memperluas wawasan dan meningkatkan kegemaran membaca kepada masyarakat melalui pendirian dan pengembangan taman bacaan masyarakat.

(3)

Membimbing pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar sehingga perpusatakaan bisa terselenggara secara tertib, bersih dan menyenangkan.

(4)

Lomba mengarang dan mendongeng

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Penibinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran peningkatan kreatifitas pada, proses pembelajaran penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dan Oaerah secara baik, benar dan penuh kebanggaan dengan kegiatan :

c).

(1)

Inventarisasi data dan pendistribusian serta Penambahan buku perpustakaan sekolah.

(2)


(3)

Membimbing pemanfaatan sebagai sumber belajar

(4)


(5)

Pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi guru tingkat SD, SLTP, SMU/SMK

(6)

Meningkatkan kunjungan wisata bagi siswa pada obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

(7)

Menyusun daerah.

konsep

perpustakaan

pendirian

sekolah

sekolah

perpusatakaan

Tahun 2004 Pada

tahun

2004

Program

Pembinaan

Kebahasaan,

Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran mengembangkan penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah secara baik, benar dan penuh kebanggaan dengan kegiatan :

d).

(1)

Inventarisasi data dan pendistribusian serta penambahan buku perpustakaan sekolah.

(2)


(3)


(4)


(5) (6)

Pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah bagi guru tingkat SD, SLTP,SMU/SMK Meningkatkan kunjungan wisata bagi siswa pada obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

(7)

Perintisan pendirian perpusatakaan daerah

perpustakaan

sekolah

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran evaluasi hasil pembelajaran penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah secara baik, benar dan penuh kebanggaan dengan kegiatan : (1)


(2)


(3)


(4)


(5)

Pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi guru tingkat SD, SLTP,SMU/SMK

(6)

Meningkatkan kunjungan wisata bagi siswa pada obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

(7)

Mewujudkan perpusatakaan daerah

perpustkaan

sekolah

sekolah

e).

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran pemantapan hasil pembelajaran penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah secara baik, benar dan penuh kebanggaan dengan kegiatan :

2.

(1)


(2)


(3)

Pengembangan perpustakaan daerah

Program Pembangunan Daerab Bidang Pariwisata. a.

Umum. Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan pendapatan asli daerah. oleh karenanya pengembangan kepariwisataan secara terns menerus ditingkatkan dalam usaha mendukung perekonomian daerah serta meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja di bidang kepariwisataan yang berbudaya. Disisi lain bidang seni dan budaya terutama pelestarian nilai seni dan budaya daerah mempunyai andil yang cukup besar dalam kepariwisataan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pariwisata Pemerintah Daerah telah menyusun acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta berupa Rencana lnduk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD) yang menitik beratkan pada pengembangan komponen-komponen yang meliputi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), aksesibilitas, pemasaran, promosi, investasi, peningkatan sumber daya manusia dan pengendalian dampak lingkungan.

b.

Arab Kebijakan Bidang Pariwisata Arah kebijakan dalam pengembangan pariwisata seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut:

c.

1)

Melestarikan, membina dan mengembangkan produk pariwisata, seni dan budaya yang bersumber dari budaya masyarakat Yogyakarta khususnya dan budaya nasional pada umumnya.

2)

Mengembangkan pariwisata. melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu, interdisipliner dan partisipatoris untuk mendukung terbentuknya, lembaga-lembaga kepariwisataan yang independen, yang dapat mengakomodasikan permasalahan kepariwisataan dan menyelesaikannya secara sistematis.

3)

Mengembangkan sektor pariwisata melalui optimalisasi sarana dan prasarana serta jasa pendukung di bidang pariwisata untuk meningkatkan wisatawan dari segi kuantitas dan kualitas serta lama tinggal di Kota Yogyakarta

Program Pembangunan Program pembangunan Bidang Pariwisata disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan Bidang Pariwisata, Pelaksanaan program pembangunan Bidang Pariwisata diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan Bidang Pariwisata dalam bentuk program-program pembangunan. 1)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Pariwisata Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Pariwisata mempunyai tujuan mengembangkan, meningkatkan kualitas serta pengelolaan prod uk pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan produk pariwisata dan profesionalisme penyelenggaraan atraksi wisata sehingga memiliki nilai jual Program pengembangan dan pengelolaan, produk pariwisata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Program pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata pada tahun 2002 memiiiki sasaran meningkatkan kualitas dan pengelolaan kawasan wisata dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

lnventarisasi dan monitoring obyek dan daya tarik wisata

(2)

Sarasehan

pengembangan

kawasan

wisata (3) b)

Penataan Kawasan Wisata Malioboro.

Tahun 2003. Program pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata pada tahun 2003 memiliki sasaran terciptanya produk pariwisata yang berbudaya dengan kegiatan sebagai berikut :

c)

(1)

lnventarisasi dan monitoring obyek dan daya tarik wisata.

(2)

Penyusunan program kawasan wisata.

(3)

Pemanfaatan kesenian.

(4)

Pengembangan wisata minat khusus.

pengembangan

panggung-panggung

Tahun 2004. Program pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata pada tahun 2004 memiliki sasaran meningkatkan kuaiitas produk pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut :

d)

(1)


(2)

Implementasi program kawasan wisata.

(3)

Peningkatan pengelolaan obyek clan daya tarik wisata.

pengembangan

Tahun 2005 Program pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata pada tahun 2005 memiliki sasaran meningkatkan kualitas produk pariwisata dengan kegiatan : (I)

Inventarisasi dan monitoring obyek dan daya tarik wisata.

(2)

Evaluasi implementasi program pengembangan kawasan wisata.

(3)

Menggalakkan

kegiatan

wisata

rambling wisata). e)

(jelajah

di

kawasan

Tahun 2006 Program pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata pada tahun 2006 memiliki sasaran meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dengan kegiatan :

2)

(1)


(2)

Pemantapan program kegiatan pengembangan kawasan wisata.

(3)

Mengikutsertakan pelaku pariwisata seni dan budaya pada kegiatan pasar wisata.

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tujuan melestarikan dan mengapresiasikan nilai kesenian dan kebudayaan daerah serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian yang lebih kreatif dan inovatif sehingga menimbulkan rasa kebanggaan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya, dengan sasaran berkembangnya seni dan budaya yang bersumber dari budaya daerah maupun budaya Nasional yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, berkembangnya kebebasan berkreasi dalam, kesenian pada sentra-sentra kesenian, terlaksananya kegiatan inventarisasi warisan seni dan budaya daerah sebagai bagian seni dan budaya nasional. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2002 memiliki sasaran pelestarian dan pengembangan seni dan budaya dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Inventansasi upacara adat.

(2)

Pelaksanaan Festival Kesenian.

b)

(3)

Apresiasi kesenian paguyuban/keluarga mahasiswa daerah Yogyakarta.

(4)

Pendataan potensi seni budaya.

(5)

Mengadakan budaya.

Gelar

daerah oleh pelajar di Kota

Potensi

seni

Tahun 2003. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2003 memiliki sasaran mewujudkan paket-paket wisata yang berbudaya dengan kegiatan sebagai berikut : (1) (2)

c)

Mengadakan Gelar Potensi seni budaya. Pelaksanaan Festival Kesenian.

(3)


(4)

Updating budaya.

(5)

Revitalisasi Upacara kesenian tradisional.

(6)

Workshop kegiatan seni dan budaya

data


potensi

seni Adat

dan dan

Tahun 2004 . Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2004 memiliki sasaran meningkatkan penanaman budi pekerti dan norma-norma budaya di kalangan generasi muda dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Mengadakan budaya.

Gelar

Potensi

(2)


(3)


seni


d)

(4)

Up dating data potensi seni budaya.

(5)

Lomba mengarang bahasa Jawa.

(6)

Workshop kegiatan seni dan budaya.

cerita

dengan

Tahun 2005 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2005 memiliki sasaran melestarikan clan mengembangkan lingkungan desa budaya dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Mengadakan budaya.

(2)


(3)

Apresiasi kesenian daerah oleh paguyuban/ keluarga pelajar mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta Pemberdayaan kelompok seni dan budaya.

(4)

e)

(5)

Monitoring budaya.

(6)

Pelestarian Budaya.

Gelar

Potensi

kegiatan dan

seni

pengembangan

seni

dan Desa

Tahun 2006 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2006 memiliki sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas kesenian rakyat dengan kegiatan sebagai berikut : (I)

Mengadakan budaya.

Gelar

Potensi

(2)


(3)


(4)

Pemberdayaan hudaya.

seni

daerah oleh pelajar di Kota,

kelompok

seni

dan

3)

(5)

Monitoring budaya.

(6)

Pelestarian dan Keseniaan Tradisional

(7)

Workshop kegiatan seni dan hudaya.

Program Pengembangan Kepariwisataan.

kegiatan

Kualitas

seni

dan

Pengembangan

Sumber

Daya

Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Kepariwisaiaan mempunyai tujuan Meningkatkan sumberdaya dan 1embaga pengelola kepariwisataan, dengan sa saran tersedianya sumberdaya di bidang pariwisata yang profesiona1, tersedianya lembaga dan penge1o1a kepariwisataan yang mampu meningkatkan kua1itas kegiatan pariwisata meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, seni dan budaya. Program Pengembangan Kua1itas Sumber Daya Kepariwisataan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002 Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataan pada tahun 2002 memi1iki sasaran meningkatkan penguasaan. pemahaman, profesionalisme dan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. seni dan budaya dengan) kegiatan : (1)

Dialog/saresehan pengembangan pariwisata seni dan budaya bagi pelaku pariwisata dan wartawan.

(2)

Work.shop kcpariwisataan pclaku parlwlsata.

(3)

Lomba dan festival kepariwisataan.

(4)

Mengembangkan kemitraan pelaku pariwisata se DIY.

(5)

Pengenalan potensi wisata bagi pelaku pariwisata dan masyarakat.

(6)

Menggalakkan pariwisata sehat.

bagi

antar

b)

Tahun 2003 Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataan pada tahun 2003 memiliki sasaran Peningkatan penguasaan, pemahaman, profesionalisme dan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, seni dan budaya dengan kegiatan :

c)

(1)


(2)

Workshop kepariwisataan bagi pelaku pariwisata.

(3)


(4)

Mengembangkan kemitraan pelaku pariwisata se Karesidenan Kedu.

(5)

Orientasi pengembangan pariwisata budaya bagi pelaku wisata dan masyarakat.

antar eks

Tahun 2004 Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataan pada tahun 2004 memiliki sasaran Peningkatan penguasaan, pemahaman, dan apresiasi pelajar dan mahasiswa terhadap pengembangan pariwisata, seni dan budaya dengan kegiatan sebagai berikut :

d)

(1)


(2)

Workshop bagi pelaku pariwisata.

(3)


(4)

Mengembangkan kemitraan antar pelaku pariwisata se Jogya-Solo-Semarang,

(5)

Orientasi pengembangan, pariwisata pendidikan bagi pelaku pariwisata dan masyarakat.

Tahun 2005 Program

Pengembangan

Kualitas

Sumber

Daya

Kepariwisataan pada tahun 2005 memiliki sasaran meningkatkan kepedulian sumber daya kepariwisataan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dengan kegaiatan :

e)

(1)


(2)


(3)


(4)

Mengembangkan kemitraan antar pariwisata tingkat nasional.

pelaku

(5)

Pemberdayaan kelompok berwawasan lingkungan.

wisata

sadar

Tahun 2006. Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataan pada tahun 2006 memiliki sasaran Peningkatan penguasaan, pemahaman,profesionalisme dan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, seni dan budaya dengan kegiatan :

4)

(1)


(2)


(3)


(4)

Pemantapan wisata.

(5)

Pemberdayaan pengrajin cindera mata dan makanan tradisional penunjang pariwisata.

kemitraan

antar

pelaku

Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi. Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi mempunyai tujuan memperluas jangkauan pasar wisata dan mendorong pengembangan pola promosi dan pemasaran yang terpadu dan berkesinambungan, dengan sasaran terjangkaunya secara bertahap pasar wisata domestik dan internasional serta terciptanya pola promosi dan pemasaran terpadu yang melibatkan pelaku wisata.

Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada tahun 2002 memiliki sasaran terwujudnya pemasaran dan promosi yang terpadu dengan kegiatan sebagai berikut :

b.

(1)

Penyusunan leaflet, buku panduan, media promosi dan audio visual pariwisata, seni dan budaya.

(2)

Penyusunan paket wisata terpadu se DIY.

(3)

Pengembangan jaringan pariwisata se DIY.

(4)

Pementasan Seni luar Daerah.

budaya

pemasaran Yogyakarta

ke

Tahun 2003 Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada tahun 2003 memiliki sasaran terwujudnya pemasaran dan promosi yang terpadu dengan kegiatan sebagai berikut :

c)

(1)

Penyusunan leaflet, buku panduan, media promosi dan Audio visual pariwisata, seni dan budaya.

(2)

Penyusunan paket wisata terpadu se Eks Karesidenan Kedu :

(3)

Pementasan Seni dan Budaya Yogyakarta ke Luar Daerah.

(4)

Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata se Eks Karisidenan Kedu

Tahun 2004. Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada tahun 2004 memiliki sasaran terwujudnya pemasaran dan promosi yang terpadu dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Penyusunan leaflet, buku panduan, media promosi dan Audio visual pariwisata, seni dan budaya

(2)

Penyusunan

paket

wisata

terpadu

se

Jogya, Solo-Semarang

d)

(3)

Pementasan Seni dan Buqaya Yogyakarta ke Luar Daerah

(4)

Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata se Jogya-Solo-Semarang.

Tahun 2005. Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada tahun 2005 memiliki sasaran terwujudnya pemasaran dan promosi yang terpadu dengan kegiatan sebagai berikut :

e)

(1)

Penyusunan leaflet, buku panduan , media promosi dan Audio visual pariwisata, seni dan budaya,

(2)

Penyusunan paket wisata terpadu Tingkat Nasional

(3)

Pementasan seni luar daerah

(4)

Pengembangan jaringan pariwisata Tingkat Nasional

hudaya

Yogyakarta

ke

pemasaran

Tahun 2006. Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada tahun 2006 memiliki target memantapkan kerangka dasar pariwisata yang berbudaya serta melibatkan komponen masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

5)

(1)

Penyusunan leaflet, buku panduan, media promosi dan Audio visual pariwisata seni dan budaya

(2)

Koordinasi Pemasaran terpadu

(3)

Pementasan seni luar daerah

budaya

Yogyakarta

ke

Program Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, sarana dan prasarana konvensi, meningkatnya jumlah dan lama tinggal wisatawan dan kontribusi sektor Pariwisata

terhadap PAD. Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Jasa Pendukung Pariwisata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata tahun 2002 memiliki sasaran tertatanya sarana dan prasarana pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut :

b)

(1)

lnventarisasi pariwisata.

dan

monitoring

sarana

(2)

Sosialisasi perda perijin retribusi kepariwisataan.

(3)

Pembelian sarana Ngestilaras.

(4)

Pembinaan pengelolaan sarana pariwisata, seni dan budaya.

an

perlengkapan

dan wisma

Tahun 2003. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata tahun 2003 memiliki sasaran tertatanya sarana dan prasarana pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut :

c)

(1)

lnventarisasi pariwisata.

dan

monitoring

sarana

(2)

Sosialisasi perda perijinan retribusi kepariwisataan.

(3)

Penyusunan proposal dan penyusunan DED rehabilitasi/pembangunan Pesanggrahan Ngestilaras.

(4)

Pembinaan Pengelolaan sarana pariwisata, seni dan budaya.

dan

Tahun 2004. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata tahun 2004 memiliki sasaran tertatanya sarana dan prasarana pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

lnventarisasi pariwisata

dan

monitoring

sarana

.

d)

(2)

Sosialisasi perda perijinan retribusi kepariwisataan -2006

dan

(3)

Pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan Pesanggrahan Ngestilaras Tahap I

(4)

Pembinaan Pengelolaan seni dan budaya

saranapariwisata,

Tahun 2005. Program Pengembangan Sarana dan prasarana Pariwisata tahun 2005 memiliki sasaran tertatanya sarana dan prasarana pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut :

e)

(1)

Inventarisasi pariwisata

dan

monitoring

sarana

(2)

Sosialisasi perda perijinan retribusi kepari wisataan

(3)

Pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan Pesanggarahan Ngestilaras Tahap II

(4)

Pembinaan pengelolaan sarana pariwisata, seni dan budaya

dan

Tahun 2006. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata tahun 2006 memiliki sasaran memantapkan pariwisata yang berbudaya dan mendukung pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan kegiatan sebagai berikut :

3.

(1)

Inventarisasi pariwisata

(2)

Sosialisasi perda perijinan retribusi kepariwisataan

(3)

Penataan manajemen dan evaluasi pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras.

(4)

Pembinaan pengelolaan sarana pariwisata, seni dan budaya.

Program Pembangunan Pelayanan Jasa. a.

Umum.

Bidang

dan

Pusat

monitoring

sarana

Pertumbuhan

dan

dan

Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayananjasa memerlukan perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta penyediaan prasarana kota yang memadai. Peranan tata ruang dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pelayanan jasa adalah menuntut penggunaan ruang yang lebih bebas dan fleksibel namun disisi lain perlu adanya keseimbangan antara beban kegiatan dengan daya dukung lingkungan untuk menjaga kelestarian. Dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa perlu didukung 2( dua) aspek utama yaitu aspek penataan ruang dan aspek kegiatan ekonomi, Berkait aspek penataan ruang adalah optimalisasi fungsi ruang kawasan dalam mendukung ekonomi kota dan dukungan prasarana kota dalam mencukupi kebutuhan pelayanan dasarnya. Sedangkan dari aspek kegiatan ekonomi adalah adanya pengembangan ekonomi pada kawasan yang diperankan sebagai pusat-pusat distribusijasa dan perdagangan serta hubungannya dengan pengembangan kawasan- kawasan lainnya. Yogyakarta terdiri dari 6 pusat/konsentrasi pertumbuhan yang merupakan satu kesatuan konsep kawasan sebagai motor penggerak pertumbuhan, sebagai berikut : 1)

Kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro dengan porosnya jalan Mangkubumi dan Jalan Malioboro, ditetapkan sebagai pusat budaya, pariwisata dan perdagangan jasa skala sekunder, dengan batas: Utara : JI. Diponegoro - JI. Jenderal Sudirman Timur Sungai Code Selatan: JI. Sugeng Jeroni -JI. MT. Harjono - JI. Mayjen Sutoyo JI. Kol. Sugiono Barat : Sungai Winongo

2)

Kawasan Jalan Solo. Kawasan Jalan Solo dengan porosnya JI. Jenderal Sudirman Bagian Timur, JI. Urip Sumoharjo dan JI. Laks. Ud. Adi Sucipto ditetapkan sebagai pusat perdagangan skala primer, dengan batas :

3)

Utara : Timur : Selatan

Batas Kota sisi Utara Batas Kota sisi Timur : JI. Sultan Agung Kusumanegara Barat Sungai Code

-Jl.

Kawasan Jalan Magelang. Kawasan Jalan Magelang dengan poros jl. Magelang ditetapkan sebagai pusat perdagangan skala primer, dengan batas : -

4)

Utara : Batas Kota sisi Utara Timur Sungai Code Selatan. JI. RE. Martadinata -Sungai Winongo -JI. Kiai Mojo -JI. P. Diponegoro -JI. Jend. Sudinnan Barat : Batas Kota sisi Barat

Kawasan Jalan Bantul. Kawasan Jalan Bantul dengan poros Jl. Bantul ditetapkan sebagai pusat perdagangan skala sekunder dan agro industri, dengan batas : -

5)

Utara Jl. RE. Martadinata -Sungai Winongo -Jl. Sugeng Jeroni -Jl. Letjen. MT Haryono -Jl. Mayjend. Sutoyo -Jl. Kol. Sugiyono. Timur Sungai Code Selatan : Batas Kota sisi Selatan Barat : Batas Kota sisi Barat.

Kawasan Kota Gede. Kawasan Kota Gede dengan porosnya JI. Mondarakan -JI. Kemasan ditetapkan sebagai pusat budaya dan industri pariwisata dengan batas :

6)

-

Utara

:

-

Timur

:

-

Selatan Barat

: :

Jl. Kusumanegara/ Batas Kota Sisi Utara J1. Gedongkuning / Batas Kota Sisi Timur Batas Kota sisi Se1atan Sungai Gajahwong

Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbulharjo. Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbu1harjo dengan poros Jl. Imogiri dan Jl. Perintis Kemerdekaan ditetapkan sebagai pusat perdagangan skala primer dan penempgtan fasi1itas kola (terminal penumpang, barang,

pasar induk/grosir) dengan batas : -

Utara

:

-

Timur Se1atan Barat

: : :

J1. Sultan Agung -JI. Kusumanegara Sungai Gajahwong Batas Kota sisi Selatan Sungai Code

Sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa, jumlah penduduk kota dari tahun ketahun selalu meningkat dan memerlukan sarana dan prasarana Kota yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana kota yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan warganya. b.

Arah Kebijakan Pelayanan Jasa.

Bidang

Pusat

Pertumbuhan

dan

Arah kebijakan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan Jasa disusun berdasarkan arah dan kebijakan bidang penataan ruang dan prasarana kota serta bidang ekonomi yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah :

c.

1)

Meningkatkan dan mengembangkan prasarana kota dan perkotaan serta kerjasama antar daerah dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, pariwisata dan kegiatan perekonomian.

2)

Me1estarikan kawasan mengembangkan kawasan pusat-pusat pertumbuhan.

3)

Mengembangkan pusat-pusat distribusi jasa dan perdagangan.

lindung dan budidaya sebagai

Program Pembangunan. Program pembangunan bidang pus at pertumbuhan dan pelayanan jasa disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Pelaksanaan program pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dalam bentuk program-program pembangunan. 1)

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota dengan tujuan meningkatkan kualitas kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan

pelayanan jasa, dengan sasaran penggunaan ruang secara optimal, tersedianya Sarana dan Prasarana Kota dan lingkungan permukiman yang memadai, peran serta para pelakupembangunan segenap komponen masyarakat serta sinkronisasi dengan kabupaten tetangga, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Pada tahun 2002 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai sasaran penataan dan penertiban sarana dan prasarana kota serta prasarana dasar pada kawasan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan sarana keindahan kota.

kebersihan

(2)

Perbaikan dan peningkatan kota serta pelengkap jalan.

(3)

Perbaikan dan peningkatan sarana pengaturan lalu lintas dan pengujian sarana transportasi.

(4)

Peningkatan dan prasarana kota.

(5)

Penanganan persampahan pengembangan persampahan.

(6)

Peningkatan fungsi sungai drainase utama/primer

(7)

Mengembangkan adminsitrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah serta kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah.

(8)

Pemeliharaan prasarana permukiman.

(9)

Peningkatan kompetensi aparatur di bidang teknis operasional

dan dasar

dan

jaIan

pemeliharaan kota dan penanganan sebagai

perbaikan perumahan

(10) Mengoptimalkan dan mengembangkan bangunan sarana perdagangan dan

pelayanan jasa di kawasan Malioboro dan bangunan fasilitas kota serta penunjangnya di kawasan tumbuh kembang cepat Umbulharjo. (11) Koordinasi dengan kabupaten tetangga dalam rangka sinkronisasi pengembangan pelayanan jasa disusun berdasarkan arah dan kebijakan bidang penataan ruang dan prasarana kota serta bidang ekonomi yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah :

c.

1)

Meningkatkan dan mengembangkan prasarana kota dan perkotaan serta kerjasama antar daerah dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, pariwisata dan kegiatan perekonomian.

2)

Melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budidaya sebagai pusat-pusat pertumbuhan.

3)

Mengembangkan distribusi perdagangan.

pusat-pusat jasa dan

Program Pembangunan. Program pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Pelaksanaan program pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dalam bentuk program-program pembangunan. 1)

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota dengan tujuan meningkatkan kualitas kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa, dengan sasaran penggunaan ruang secara

optimal, tersedianya Sarana dan Prasarana Kota dan lingkungan permukiman yang memadai, peran serta para pelaku pembangunan segenap komponen masyarakat serta sinkronisasi dengan kabupaten tetangga, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Pada tahun Pengembangan -permukiman.

2002 dasar

(10) Peningkatan aparatur di operasional.

Program perumahan

kompetensi bidang teknis

(11) Mengoptimalkan dan mengembangkan bangunan sarana perdagangan dan pelayanan jasa serta bangunan fasilitas kota di kawasan Malioboro, tumbuh kembang cepat Umbulharjo dan Kotagede. (12) Pemasangan asesoris pada komponen jalan untuk penguatan perwujudan citra kota dalam Tangka menunjang pariwisata. (13) Penyusunan Rencana lnduk Sistem Prasarana Kota meliputi jalan, transportasi dan persampahan. c)

Tahun 2004. Pada tahun 2004 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai sasaran peningkatan sarana dan prasarana kota serta prasarana dasar pada kawasan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Peningkatan sarana kebersihan dan keindahan kota.

(2)

Perbaikan dan peningkatan jalan kota serta pelengkap jalan.

(3)

Perbaikan

dan

peningkatan

sarana pengaturan lalu lintas dan pengujian sarana transportasi.

d)

(4)


pemeliharaan

(5)

Penanganan persampahan kota.

(6)

Peningkatan fungsi sungai sebagai drainase utama/primer.

(7)

Mengembangkan administrasi pertanahan, untuk meningkatkan pemantaatan dan penguasaan tanah serta kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah.

(8)

Mengoptimalkan dan mengembangkan bangunan sarana perdagangan dan pelayananjasa serta bangunan fasilitas kota dan penunjangnya di kawasan tumbuh kembang cepat Umbulharjo, Kotagede, Jalan Bantul, Jalan Magelang dan Jalan Solo.

(9)

Perbaikan prasarana dasar perumahan dan permukiman untuk penyediaan tempat tinggal yang layak huni bagi proses belajar mengajar.

Tahun 2005. Pada tahun 2005 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai sasaran peningkatan sarana dan prasarana kota serta prasarana dasar pada kawasan pusat pertumbuhan dan pe1ayanan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)


(2)

Perbaikan dan peningkatanjalan kota serta pelengkap jalan.

(3)

Perbaikan dan peningkatan sarana pengaturan la1u lintas dan pengujian sarana transportasi.

e)

(4)


pemeliharaan

(5)

Penanganan persampahan kota dan pengembangan penanganan persampahan.

(6)


(7)


(8)

Perbaikan prasarana dasar perumahan permukiman dalam rangka menunjang perwujudan ramah lingkungan.

(9)

Mengoptimalkan dan mengembangkan bangunan sarana perdagangan dan pelayanan jasa serta bangunan fasi1itas kota di kawasan tumbuh kembang cepat Umbulharjo, Jalan Bantu1, Ja1an Mage1ang dan Ja1an Solo.

Tahun 2006. Pada tahun 2006 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai sasaran peningkatan sarana dan prasarana kota serta prasarana dasar pada kawasan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)


(2)

Perbaikan dan peningkatan jalan kota serta pelengkap jalan.

(3)

Perbaikan dan peningkatan sarana pengaturan lalu lintas dan pengujian sarana transportasi.

(4)

Peningkatan

dan

pemeliharaan

prasarana kota.

2)

(5)

Penanganan persampahan kota.

(6)


(7)


(8)

Penanganan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang menunjang permukiman sebagai sumber produksi.

(9)

Mengoptimalkan dan mengembangkan bangunan sarana perdagangan dan pelayanan jasa serta bangunan fasilitas kota di kawasan tumbuh kembang cepat Umbulharjo, Jalan Magelang dan Jalan Solo.

Program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa mempunyai tujuan menetapkan model pembangunan fisik dan ekonomi untuk kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dengan sasaran adanya acuan dalam pembangunan dan pengembangan fisik serta ekonomi pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002. Pada tahun 2002 program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa mempunyai sasaran pencarian/ perencanaan model penanganan pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa

yang dijabarkan kegiatan:

b)

dalam

(1)

Melakukan penelitian karakteristik kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(2)

Menyusun program rencana model pembangunan fisik kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2003. Pada tahun 2003 program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa mempunyai sasaran penyusunan rencana model penanganan pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penyusunan rencana model pembangunan fisik dan ekonomi pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(2)

Sosialisasi rencana model pengembangan fisik dan ekonomi pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

c)

Tahun 2004. Pada tahun 2004 program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa mempunyai sasaran pelaksanan penanganan pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa, yang dijabarkan dalam kegiatan : Pelaksanaan model pembangunan fisik pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

d)

Tahun 2005. Pada tahun 2005 program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa mempunyai sasaran peningkatan model penanganan pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayananjasa, yang dijabarkan dalam kegiatan : Analisa dan evaluasi pelaksanaan model pembangunan fisik pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

e)

Tahun 2006. Pada tahun 2006 program penyusunan model penanganan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa mempunyai sasaran pemantapan penanganan pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : Pemantapan model pembangunan fisik pada kawasan sebagai

pusat pertumbuhan dan pelayananjasa hubungannya dengan empat belas kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 3)

Program Pengembangan jaringan ekonomi.

sistem

Program pengembangan sistem jaringan ekonomi mempunyai tujuan mengembangkan sistem jaringan ekonomi seperti jaringan tata niaga perdagangan antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai adalah berkembangnya sistem jaringan tata niaga perdagangan antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002. Pada tahun 2002 program pengembangan sistem jaringan ekonomi mempunyai sasaran peningkatan administrasi dan penataan sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

b)

Penelitian Sistem Jaringan Ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2003. Pada tahun 2003 program pengembangan sistem jaringan ekonomi mempunyai sasaran pengembangan sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

c)

(1)

Penelitian Sistem Jaringan Ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(2)

Koordinasi dengan kabupaten tetangga dalam rangka sinkronisasi pengembangan sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2004. Pada tahun 2004 program pengembangan sistem jaringan ekonomi mempunyai sasaran peningkatan kualitas sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang dijabarkan data kegiatan sebagai berikut :

d)

(1)

Penguatan struktur kelembagaan ekonomi.

(2)

Koordinasi dengan kabupaten tetangga dalam rangka sinkronisasi pengembangan sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(3)

Sosialisasi pengembangan sistem jaringan antar kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2005. Pada tahun 2005 pengembangan sistem ekonomi mempunyai

program jaringan sasaran

penataan jaringan tata niaga perdagangan antar kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sesuai daya dukung lingkungan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

e)

4)

(1)

Koordinasi dengan kabupatentetangga dalam rangka sinkronisasi penataan jaringan lata niaga perdagangan antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(2)

Penguatan struktur kelembagaan ekonomi.

(3)

Mengoptimalkan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa.

Tahun 2006. Pada tahun 2006 program pengembangan sistem jaringan ekonomi mempunyai sasaran pengembangan sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Koordinasi dengan kabupaten tetangga dalam rangka evaluasi pengembangan sistem jaringan ekonomi antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(2)

Sosialisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan distribusi dan jasa. ~

Program Pengembangan Pusat-pusat Saluran Distribusi Jasa dan Perdagangan.

Program pengembangan pusat-pusat sa!uran distribusi jasa dan perdagangan mempunyai tujuan mengembangkan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan dengan sasaran berkembangnya pe!ayanan jasa pada pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan di enam kawasan pertumbuhan. Adapun untuk mencapai tujuan dlan sasaran tersebut diatas dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002. Pada tahun 2002 program pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan mempunyai sasaran penyusunan rencana administrasi dan penataan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan pada enam kawasan pertumbuhan. yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1) (2)

b)

Inventarisasi pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan. Penyusunan rencana sistem pengembangan saluran distribusi jasa dan perdagangan.

Tahun 2003. Pada tahun 2003 program pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan mempunyai sasaran pelaksanaan penataan pengembangan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan pada enam kawasan pertumbuhan untuk mendukung pariwisata, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : Pe1aksanaan pengembangan pusatpusat sa1uran distribusi jasa perdagangan.

c)

Tahun 2004. Pada

tahun

2004

program

pengembangan pusat-pusat sa1uran distribusi jasa dan perdagangan mempunyai sasaran peningkatan pe1aksanaan penataan pengembangan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan pada enam kawasan pertumbuhan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa perdagangan. d)

Tahun 2005. Pada tahun 2005 program pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan mempunyai sasaran evaluasi pengembangan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan pada enam kawasan pertumbuhan untuk mendukung ramah 1ingkungan, yang dijabarkan da1am kegiatan sebagai berikut :

e)

(1)

Pe1aksanaan pengembangan pusat-pusat saluran distribusijasaperdagangan.

(2)

Analisa dan Eva1uasi pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa perdagangan.

Tahun 2006. Pada tahun 2006 program pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan rnempunyai sasaran pemantapan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan pada enam kawasan pertumbuhan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : Pemantapan penataan saluran distribusi perdagangan.

4.

Program Hidup. a.

Umum

Pembangunan

Bidang

Pelestarian

pusat-pusat jasa dan Lingkungan

Menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Yogyakarta dengan memperbaiki kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan yang ada merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta. Sumber daya alam yang ada pada Kota Yogyakarta hanya berupa air bawah tanah dan air permukaan. Air bawah tanah merupakan satu kesatuan bentukan alam yang terganbung pada daerah resapan (recharge area) yang berada di daerah Kabupaten Sleman. b.

c.

Arab Kebijakan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Arah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan bidup menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 -2006 adalah : 1)

Meningkatkan wawasan dan peran serta segenap komponen masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

2)

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian dan keseimbangan serta pengendalian dampak lingkungan hidup.

Program Pembangunan Program pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup: Pelaksanaan program pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup diarahkan untuk, dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup dalam bentuk program-program pembangunan. 1)

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas udara dan air (air permukaan dan air bawah tanah) serta ruang terbuka, dengan sasaran tercapainya kualitas udara, air (air permukaan dan air bawah tanah) dan ruang terbuka hijau kota yang optimal sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002 Pada

tahun

2002

program

peningkatan

kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai sasaran peningkatan kebersihan kota, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

b)

(1)

Peningkatan kualitas udara, bawah tanah dan air permukaan.

(2)

Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau kota.

(3)

Peningkatan kota.

kualitas

air

kebersihan

Tahun 2003 Pada tahun 2003 program peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai sasaran peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pariwisata yang berbudaya, dan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

c)

(1)


air

(2)

Pendayagunaan fungsi ruang terbuka hijau kola.

(3)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sarana dan prasarana serta obyek-obyek wisata.

Tahun 2004 Pada tahun 2004 program peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai sasaran peningkatan wawasan segenap komponen masyarakat di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)


(2)

Pengembangan kota.

(3)

Penyusunan lingkungan

ruang

terbuka

air hijau

konsep pendidikan hidup melalui jalur

pendidikan formal dan non formal. d)

Tahun 2005 Pada tahun 2005 program peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai sasaran peningkatan kesadaran segenap komponen masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1) (2) (3)

e)

2)

Peningkatan kualitas udara, air bawah tanah dan air permukaan Pengembangan ruang terbuka hijau kota. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Tahun 2006 Pada tahun 2006 program peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai sasaran peningkatan kualitas kebersihan lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan keulitas udara, bawah tanah dan air permukaan.

(2)

Pengembangan kota.

ruang

(3)

Peningkatan pembangunan lingkungan.

kegiatan yang

terbuka

air hijau

usaha dan berwawasan

Program Kali Bersih Program Kali Bersih bertujuan meningkatan kebersihan dan kualitas air sungai sesuai dengan fungsinya dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kali bersih serta meningkatkan peran serta segenap komponen masyarakat dalam mengelola sungai, dengan sasaran meningkatnya kebersihan kota dan kualitas air sungai sesuai fungsi dan golongannya serta meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sungai, yang disusun / dijabarkan kedalam kegiatan sebagai

berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Kali Bersih mempunyai sasaran peningkatan kebersihan dan kualitas air sungai yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemahaman dan pelaksanaan gerakan kebersihan sungai dan lingkungan sekitarnya.

(2)

Pengawasan dan pemantauan kebersihan dan kualitas air sungai.

(3)

Membuat model pengolah limbah cair rumah tangga (septic tank / treatment) skala komunal di daerah tepi sungai.

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Kali Bersih mempunyai sasaran peningkatan kebersihan dan kualitas air sungai untuk mendukung pariwisata, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan gerakan kebersihan sungai dan lingkungan sekitarnya.

(2)


(3)

Membuat model pengolah limbah cair rumah tangga (septic tank / treatment) skala komunal di daerah tepi sungai.

(4)

Sosialisasi manfaat kali bersih dan lingkungannya sebagai obyek wisata.

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Kali Bersih mempunyai sasaran peningkatan pengetahuan tentang manfaat kebersihan dan kualitas air sungai yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan gerakan kebersihan sungai dan lingkungan sekitarnya.

(2)


d)

e)

(3)

Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pengolah limbah cair rumah tangga (septic tank / treatment) skala komunal di daerah tepi sungai.

(4)

Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundangan tentang pengairan dan sungai.

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Kali Bersih mempunyai sasaran penataan lingkungan di daerah tepi sungai, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan sungai dan sekitarnya.

gerakan penataan

kebersihan lingkungan

(2)

Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pengolah limbah cair rumah tangga (septic tank / treatment) skala komunal di daerah tepi sungai.

(3)

Pengawasan dan pemantauan kebersihan dan kualitas air sungai serta ketaatan peraturan perundangan tentang pengairan dan sungai.

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Kali Bersih mempunyai sasaran peningkatan kebersihan dan kualitas air sungai untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan sungai dan sekitarnya.

gerakan penataan

kebersihan lingkungan

(2)

Pengawasan dan pemantauan kebersihan dan kualitas air sungai serta ketaatan peraturan perundangan tentang pengairan dan sungai.

(3)

Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pengolah limbah cair rumah tangga (septic tank / treatment) skala komunal di daerah

tepi sungai. (4)

3)

Mendorong tumbuhnya kegiatan usaha masyarakat (industri rumah tangga) di daerah tepian sungai.

Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tujuan mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat menjadi referensi dasar pembangunan kota yang dapat diakses oleh segenap komponen masyarakat, dengan sasaran tersedianya dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam daerah dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran penyiapan sumber daya manusia dan sarana-prasarana untuk mewujudkan sistem informasi sumber saya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Penyiapan sumber daya manusia dan sarana-prasarana untuk pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(2)

Penyusunan program pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran peningkatan sumber daya manusia dan tersedianya data sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana-prasarana pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(2) c)

d)

e)

Pelaksanaan pendataan sumber alam dan lingkungan hidup.

daya

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran penyebaraluasan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)


daya

(2)

Sosialisasi dan aplikasi sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran pengembangan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


daya

(2)

Evaluasi dan pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran pengembangan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)


(2)

Peningkatan pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(3)

Pemanfaatan

informasi

sumber

daya

daya

alam dan lingkungan hidup mendorong kegiatan usaha. 4)

dalam

Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup yang melibatkan segenap komponen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkadilan, mendorong sinergi kelembagaan pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lengkungan hidup. Dengan tujuan tersebut maka sasarannya adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di masyarakat yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan, tercapainya kinerja yang tepat fungsi, efisien dan efektif dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terbebtuknya sinergi secara kelembagaan antara pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai sasaran penyiapan dan pembentukan kader lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Mengadakan pendidikan dan latihan dasar kader lingkungan hidup serta pembentukan kader lingkungan hidup di lingkungan masyarakat.

(2)

Memfasilitasi forum lingkungan hidup.

komunikasi

b)

c)

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai sasaran peningkatan kinerja kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di pusat-pusat kegiatan wisata, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1) Mengadakan pendidikan dan latihan dasar/lanjutan kader lingkungan hidup serta pembentukan kader lingkungan hidup di lingkungan masyarakat dan di obyek-obyek wisata. (2)

Memfasilitasi forum komunikasi lingkungan hidup di lingkungan masyarakat dan pusat-pusat kegiatan wisata.

(3)

Penyusunan peraturan daerah dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai sasaran peningkatan kinerja kelembagaan dan penataan sistem hukum yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Mengadakan pendidikan dan latihan dasar/lanjutan kader lingkungan hidup serta pembentukan kader lingkungan hidup di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

(2)

Memfasilitasi forum lingkungan hidup di masyarakat dan di pendidikan.

komunikasi lingkungan lingkungan

(3)

Sosialisasi peraturan bidang sumber daya lingkungan hidup.

daerah di alam dan

d)

e)

5)

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai sasaran terbentuknya sinergi secara kelembagaan antara pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Peningkatan lingkungan masyarakat.

peran serta kader hidup di lingkungan

(2)

Memfasilitasi forum lingkungan hidup di masyarakat.

(3)

Penegakan peraturan bidang sumber daya lingkungan hidup.

komunikasi lingkungan daerah alam

di dii

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai sasaran peningkatan sinergi secara kelembagaan antara pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan perekonomian rakyat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Peningkatan peran lingkungan hidup.

serta

kader

(2)

Memfasilitasi forum lingkungan hidup di masyarakat.

(3)

Analisa dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

komunikasi lingkungan

Program hemat penggunaan energi Program hemat penggunaan energi dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya energi dan biaya serta sumbangan

kota terhadap penurunan gas-gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, dengan sasaran meningkatnya penghematan penggunaan sumberdaya/energi pada setiap wadah dan aktifitas kegiatan. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a)

b)

c)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 program hemat penggunaan energi mempunyai sasaran penghematan penggunaan sumber daya energi, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan dan pengembangan penggunaan peralatan mekanik dan elektrik serta lampu penerangan yang lebih efektif dan efisien.

(2)

Pendataan peralatan mekanik dan elektrik serta lampu hemat energi.

(3)

Sosialisasi energi.

hemat

penggunaan

Tahun 2003 Pada tahun 2003 program hemat penggunaan energi mempunyai sasaran peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya energi dan biaya untuk mendukung pariwisata, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Evaluasi dan pengembangan pendataan peralatan mekanik dan elektrik serta lampu hemat energi.

(3)

Peningkatan peran serta segenap komponen masyarakat dalam kampanye hemat energi.

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program hemat penggunaan energi mempunyai sasaran peningkatan pengetahuan tentang penghematan sumberdaya energi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

d)

e)

(1)


(2)

Evaluasi dan pengembangan pendataan peralatan mekanik dan elektirk serta lampu hemat energi.

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program hemat penggunaan energi mempunyai sasaran peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya energi, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Peningkatan peran serta segenap komponen masyarakat dalam kempanye hemat energi.

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program hemat penggunaan energi mempunyai sasaran peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya energi dan biaya dalam rangka mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Peningkatan dan pengembangan penggunaan peralatan mekanik dan elektrik serta lampu penerangan yang lebih efektif dan efisien.

B.

Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial. Untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diprioritaskan melestarikan nilai-nilai dan norma untuk menghargai dan menyadari pentingnya kesatuan bangsa dan kerukunan sosial. Nilai dan norma dalam kehidupan menolak kekerasan, kejahatan, korupsi, kolosi dan nepotisme serta menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kehidupan politik, transformasi sosial, dan proses demokrasi telah berkembang dibandingkan dengan periode sebelum reformasi. Kehidupan pers, komunikasi dan media massa tidak lagi dibawah kontrol pemerintah, serta berkembangnya aspirasi masyarakat lewat berbagai macam media untuk berekspresi, mendorong berperannya pers, komunikasi dan media massa

sebagai mitra pemerintah. Dalam upaya menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diperlukan peran serta aparat keamanan dan tokoh masyarakat. 1.

Program Pembangunan Bidang Politik. a.

Umum

b.

Arah Kejibakan Arah kebijakan bidang politik menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 - 2006 adalah : 1) Mengembangkan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dengan semangat persatuan dan kesatuan.

c.

Stabilitas politik yang kondusif ini perlu dipertahankan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan demokratisasi di daerah dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik sebagai warga negara untuk menjaga dan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa serta kerukunan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diambil kebijakan dan dilakukan program-program dalam bidang politik sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi politik yang sudah kondusif.

2)

Membangun masyarakat dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

3)

Menerapkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program Pembangunan Program pembangunan bidang politik disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1) Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dalam masyarakat yang heterogen baik, suku, agama, dan golongan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran terwujudnya suasana yang aman, damai dalam masyarakat yang heterogen di Kota Yogyakarta, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

a)

b)

c)

Tahun 2002 Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun 2002 mempunyai sasaran terwujudnya suasana yang aman, damai dan kondusif serta mendukung terwujudnya kota yang tertib dan bersih yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Penyelenggaraan pertemuan forum dalam pemantapan Kebangsaan

berbagai wawasan

(2)

Sosialisasi dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertib dan bersih

Tahun 2003 Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya suasana yang aman, damai dan kondusif serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang mampu meletakkan kerangka dasar pariwisata yang berbudaya yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)


berbagai wawasan

(2)

Sosialisasi dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang mampu meletakkan dasar pariwisata yang berbudaya.

Tahun 2004 Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun 2004 mempunyai sasaran terwujudnya suasana yang aman, damai dan kondusif serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang mampu meletakkan kerangka dasar pendidikan yang berkualitas yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Sosialisasi

dalam

berbagai wawasan

mewujudkan

Kota

Yogyakarta sebagai kota yang meletakkan kerangka pendidikan yang berkualitas d)

mampu dasar

Tahun 2005 Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun 2005 mempunyai sasaran terwujudnya suasana yang aman, damai dan kondusif serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah lingkungan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

e)

2)

(1)


berbagai wawasan

(2)

Sosialisasi dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah lingkungan.

Tahun 2006 Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun 2006 mempunyai sasaran terwujudnya suasana yang aman, damai dan kondusif serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)


berbagai wawasan

(2)

Sosialisasi dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan

Program Pengembangan Etika, Moral dan Budaya Politik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun masyarakat yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur dengan sasaran terpenuhinya hak

dan kewajiban politik masyarakat sesuai dengan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam sistem politik yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya Politik pada tahun 2002 mmpunyai sasaran meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan aparatur akan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan, fungsi dan peran masing-masing yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Melaksanakan politik

pendataan

organisasi

(2)

Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi segenap komponen masyarakat

Tahun 2003 Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya Politik pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan aparatur akan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan, fungsi dan peran masing-masing yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Melaksanakan pemutahiran organisasi politik

data

(2)



Melaksanakan pemutakhiran organisasi politik

data

(2)

Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi segenap

komponen masyarakat d)

e)

3)



data

(2)




(2)


(3)

Penyelenggaraan Daerah

pemilihan

data

Kepala

Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peran organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan sasaran terwujudnya situasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

pada tahun 2002 mempunyai sasaran terwujudnya situasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif serta mendukung terwujudnya kota yang tertib dan bersih yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

b)

c)

d)

(1)

Memfasilitasi politik

peran

organisasi

(2)

Memfasilitasi kemasyarakatan

peran

organisasi

Tahun 2003 Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya situasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif serta mendukung meletakkan kerangka dasar pariwisata yang berbudaya yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Memfasilitasi politik

(2)

Memfasilitasi kemasyarakatan

peran

organisasi organisasi

Tahun 2004 Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2004 mempunyai sasaran terwujudnya situasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif serta mendukung meletakkan kerangka dasar pendidikan yang berkualitas yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Fasilitasi peran organisasi politik

(2)

Fasilitasi peran kemasyarakatan

organisasi

Tahun 2005 Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2005 mempunyai sasaran terwujudnya situasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif serta mendukung mewujudkan

kota yang dijabarkan berikut:

e)

4)

ramah dengan

lingkungan yang kegiatan sebagai

(1)


(2)


organisasi

Tahun 2006 Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2006 mempunyai sasaran terwujudnya situasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif serta mendukung mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


organisasi

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran terlaksananya pemilu yang demokratis dan transparan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2003 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2003 mempunyai sasaran terlaksananya pemilu yang demokratis dan transparan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Memfasilitasi persiapan pendataan peserta pemilih dan peserta pemilu

(2)

Sosialisasi tahun 2004

penyelenggaraan

Pemilu

Tahun 2004 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2004

mempunyai sasaran terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

c)

2.

(1)

Memfasilitasi pendataan pemilih dan peserta pemilu

(2)

Memfasilitasi Pemilu tahun 2004

peserta

penyelenggaraan

Tahun 2005 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2005 mempunyai sasaran tersosialiasinya hasil pelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Sosialisasi hasil pemilu

(2)

Sosialisasi hasil-hasil SU MPR

Program Pembangunan Media Massa

Bidang

Komunikasi,

Informasi

dan

a.

Umum

b.

Arah Kebijakan Arah kebijakan bidang komunikasi, informasi dan media massa menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 - 2006 adalah meningkatkan pemanfaatan media komunikasi

c.

Program Pembangunan Program pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan.

Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa telah dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Media Massa juga telah berhasil menjadi wadah atau saluran aspirasi warga masyarakat dan sarana bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

1)

Program Pemberdayaan dan Media Massa.

Komunikasi,

Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan

dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antara lembaga politik dengan masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing dengan sasaran terwujudnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pertukaran informasi yang bebas dan transparan, serta adanya mekanisme kontrol sosial yang lebih terbuka yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2002 mempunyai sasaran terselenggaranya komunikasi antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah akan pentingnya suasana ketertiban dan kebersihan Kota Yogyakarta yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan komunikasi komunikasi

kelompok-kelompok sosial dan media

(2)

Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan media massa

(3)

Peningkatan sosialisasi dan komunikasi dialogis melalui berbagai media tentang ketertiban dan kebersihan

(4)

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tentang kota yang tertib dan bersih.

Tahun 2003 Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2003 mempunyai sasaran terselenggaranya komunikasi antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah tentang pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan kelompok-kelompok komunikasi

(2)

Pemberdayaan komunikasi

media

kelompok-kelompok

c)

d)

(3)

Peningkatan sosialisasi dan komunikasi dialogis melalui berbagai media tentang kepariwisataan

(4)

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bakohumas tentang pariwisata yang berbudaya.

Tahun 2004 Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2004 mempunyai sasaran terselenggaranya komunikasi antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah tentang pengembangan pendidikan di Kota Yogyakarta yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan kelompok-kelompok komunikasi

media

(2)

Peningkatan pemberdayaan kelompokkelompok komunikasi sosial dan media komunikasi

(3)

Peningkatan sosialisasi dan komunikasi dialogis melalui berbagai media tentang pendidikan

(4)

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bakohumas tentang pendidikan yang berkualitas

Tahun 2005 Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2005 mempunyai sasaran terselenggaranya komunikasi antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah tentang kota yang ramah lingkungan yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemutakhiran data kelompok-kelompok sosial dan media komunikasi

(2)

Peningkatan partisipasi kelompokkelompok komunikasi sosial dan media komunikasi

(3)

Peningkatan sosialisasi dan komunikasi dialogis melalui berbagai media tentang kelestarian

lingkungan (4)

c)

2)

Peningkatan pengetahuan kemampuan Bakohumas tentang yang ramah lingkungan

dan kota

Tahun 2006 Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2006 mempunyai sasaran terselenggaranya komunikasi antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah tentang pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa di Kota Yogyakarta yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemutakhiran data kelompok-kelompok komunikasi sosial dan media komunikasi

(2)

Pemantapan partisipasi kelompokkelompok komunikasi sosial dan media massa

(3)

Peningkatan sosialisasi dan komunikasi dialogis melalui berbagai media tentang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa

(4)

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bakohumas tentang kota sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Program Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna menyebarkan dan memperoleh informasi pada lingkup global dengan sasaran memperluas penyebaran informasi kepada publik dan penyebaran informasi pada lingkup global yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi pada tahun 2002 mempunyai sasaran memperluas penyebaran informasi kepada publik dan penyerapan informasi pada lingkup global yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Pembangunan dan pengelolaan Website

Pemerintah Kota Yogyakarta (2) b)

c)

d)

Penyediaan internet.

fasilitas

koneksi


Pengembangan dan pengelolaan Website Pemerintah Kota Yogyakarta

(2)

Penambahan internet.

(3)

Pembangunan Wave Line/V-sat line

fasilitas

koneksi Line/Leased



(2)

Pengembangan Wave Line/V-sat line

(3)

Pembangunan Masyarakat

Line/Leased

e_Government

Pelayanan



(2)

Pengembangan Wave Line/V-sat line

(3)

Pengembangan e_Government Pelayanan

Line/Leased

Masyarakat e)

3)



(3)

Penyempurnaan Pelayanan masyarakat

e_Government

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat dan aparatur secara optimal yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada tahun 2002 mempunyai sasaran terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat dan aparatur secara optimal yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : (1)

Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Daerah

Induk Informasi

(2)

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen tahap pertama.

(3)

Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan kearsipan

(4)

Penyusunan kearsipan manajemen

pedoman pelaksanaan dan sistem informasi

Tahun 2003 Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada tahun 2003 mempunyai sasaran terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat dan aparatur secara optimal yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai

berikut :

c)

d)

(1)

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen tahap kedua.

(2)


(3)




Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen tahap ketiga.

(2)


(3)




Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen tahap keempat

(2)


(3)



e)

4)


Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen tahap kelima

(2)


(3)



Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mengakses informasi yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mengakses informasi yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan komunikasi pertama.

sarana dan prasarana dan informasi tahap

(2)

Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komunikasi dan informasi

(3)

Pembangunan Local Area Network/Wide Area Network

Tahun 2003 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi pada tahun 2003 mempunyai sasaran

meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mengakses informasi yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

c)

(1)

Peningkatan komunikasi kedua.


(2)


(3)

Penambahan Local Area Network/Wide Area Network

(4)

Pembangunan peralatan komputer pendukung dan jaringan Pusat Sistem Informasi

(5)

Pembangunan Bengkel Kerja Teknisi, Ruangan Programmer dan Operator Komputer.

(6)

Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).


Peningkatan komunikasi ketiga.


(2)


(3)


(4)

Peningkatan peralatan komputer pendukung dan jaringan Pusat Sistem Informasi

(5)

Peningkatan Bengkel Kerja Teknisi, Ruangan Programmer dan Operator

Komputer. (6) d)

e)

Peningkatan UPTSA

sarana

dan

prasarana


Peningkatan komunikasi keempat.


(2)


(3)


(4)


(5)

Peningkatan Bengkel Kerja Teknisi, Ruangan Programmer dan Operator Komputer.

(6)

Peningkatan UPTSA

sarana

dan

prasarana


Peningkatan komunikasi kelima


(2)


(3)

Penambahan Local Area Network/Wide

Area Network

3.

(4)


(5)

Peningkatan Bengkel Kerja Teknisi, Ruangan Programmer dan Operator Komputer.

(6)

Peningkatan UPTSA

Program Pembangunan Ketertiban

Daerah

sarana Bidang

dan

prasarana

Keamanan

dan

a.

Umum

b.

Arah Kebijakan Arah kebijakan bidang keamanan dan ketertiban menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 2006 adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kepariwisataan yang kondusif.

c.

Program Pembangunan Program pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat relatif cukup mantap, disisi lain masih ada berbagai permasalahan seperti peredaran narkoba, perjudian dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya yang perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi kondisi tersebut diatas perlu upaya peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan menanggulangi setiap gangguan yang dilaksanakan secara terpadu.

1)

Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban. Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban dengan sasaran terwujudnya stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Pembinaan

Keamanan

dan

Ketertiban pada tahun 2002 mempunyai sasaran terwujudnya stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

b)

c)

(1)

Pembinaan ketentraman ketertiban umum.

dan

(2)

Koordinasi dan kerjasama instansi terkait serta aparat hukum lainnya.

(3)

Peningkatan operasi penertiban pelanggar ketentraman dan ketertiban serta pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

(4)

Analisa dan evaluasi dan ketertiban.

antar dengan

Ketentraman

Tahun 2003 Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)


dan

(2)


(3)

Peningkatan operasi penertiban pelanggar ketentraman dan ketertiban serta pelanggaran Perda.

(4)

Analisa dan evaluasi dan ketertiban

antar dengan

Ketentraman

Tahun 2004 Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2004 mempunyai sasaran terwujudnya stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

d)

e)

(1)


dan

(2)


(3)


(4)


antar dengan

Ketentraman



dan

(2)


(3)


(4)


antar dengan

Ketentraman



(2)


(3)

Peningkatan

operasi

dan antar dengan

penertiban

pelanggar ketentraman dan ketertiban serta pelanggaran Perda. (4) 2)


Ketentraman

Program Pengembangan dan Pembinaan Perlindungan Masyarakat Program ini bertujuan untuk mewujudkan perlingungan masyarakat dengan sasaran meningkatnya profesionalitas Hansip dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Program Pengembangan dan Pembinaan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya profesionalitas Hansip dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan profesionalisme Hansip / Perlindungan dan pengamanan masyarakat

(2)

Peningkatan pemberdayaan Linmas



(2)


Tahun 2004 Program Pengembangan dan Pembinaan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatnya profesionalitas Hansip dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

d)

(1)


(2)


Tahun 2005 Program Pengembangan dan Pembinaan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatnya profesionalitas Hansip dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

e)

C.

(1)


(2)



Peningkatan profesionalisme Hansip / Perlindungan dan oengamanan masyarakat

(2)


Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik. Prioritas untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih dititik beratkan pada seluruh aparat pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta, khususnya dalam penegakan hukum perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Keterbukaan atas segala informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dan aparatur pemerintah daerah harus mampu merespon dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat. 1.

Program Pembangunan Bidang Hukum. a.

Umum.

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia belum memenuhi harapan masyarakat. Kondisi ini antara lain disebabkan masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan aspirasi masyarakat dan kurang mencerminkan keadilan. Disamping itu kurangnya kesadaran hukum yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap hukum. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan kesalahpahaman. b.

Arah Kebijakan. Arah kebijakan pembangunan di bidang Hukum menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah : (1)

Mengembangkan peraturan perundangundangan di bidang pendidikan dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas.

(2)

Mengembangkan peraturan perundangundangan yang mendukung kegiatan kepariwisataan untuk mewujudkan masyarakat sadar wisata.

(3)

Mengembangkan peraturan perundangundangan yang mendukung sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka menghadapi pasar bebas.

(4)

Mengembangkan peraturan perundangundangan yang mendukung kelestarian lingkungan dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan

(5)

Mengembangkan budaya hukum di semua komponen masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepastian hukum dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan terwujudnya sadar hukum

(6)

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta menghargai hak asasi manusia.

c.

Program Pembangunan. Pembangunan bidang hukum disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang hukum yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1)

Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tujuan mendukung upayaupaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama pembuatan aturan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru, melaksanakan penyempurnaan/pengembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan tujuan tersebut diatas maka sasarannya adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

a)

b)

Tahun 2002 Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2002 mempunyai sasaran terwujudnya peraturan perundang-undangan yang aspiratif, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Inventarisasi terhadap permasalahan hukum serta melakukan pengumpulan, penelitian dan pengolahan data dibidang hukum.

(2)

Penyempurnaan/pengembangan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dalam proses penyusunannya serta membuat dokumen-domumen hukum.

Tahun 2003: Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya peraturan perundang-undangan yang

dijabarkan dalam kegiatan:

c)

d)

e)

(1)


(2)

Penyempurnaan/pengembangan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dalam proses penyusunannya serta membuat dokumen-dokumen hukum.

Tahun 2004: Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2004 mempunyai sasaran terwujudnya peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)


Tahun 2005: Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2005 mempunyai sasaran terwujudnya peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Penyempurnaan/pengembangan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dalam proses penyusunannya serta membuat dokumen-domumen hukum.

Tahun 2006: Program Pengkajian

dan

Penerbitan

Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2006 mempunyai sasaran terwujudnya peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam kegiatan:

2)

(1)


(2)


Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat hukum serta Penegakan Hukum Daerah. Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum serta Penegakan Hukum Daerah mempunyai tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga penegak hukum daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan aparat penegak hukum daerah yang profesional, dengan sasaran terciptanya lembaga penegak hukum daerah yang proposional, mandiri dan brkualitas. Program in dilaksanakan dengan kegiatan: a)

b)

Tahun 2002: Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan aparat hukum, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan melakukan kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa bagi aparat daerah.

(2)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum

(3)

Melaksanakan Pengawasan, penertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

Tahun 2003:

Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan aparat hukum, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

c)

d)

(1)


(2)


(3)




(2)


(3)



Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan melakukan kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa bagi aparat

daerah.

e)

3)

(2)


(3)



Meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan melakukan kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa bagi aparat daerah.

(2)


(3)


Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat pemerintah daerah yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat pemerintah yang sadar, paham dan taat terhadap hak dan kewajibannya. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah, dengan kegiatan: (1)

Meningkatkan penyebaran daerah.

penyuluhan hukum dan produk-produk hukum

(2)

Pembentukan dan kelompok-kelompok

pemberdayaan hukum dalam

masyarakat. b)

c)

d)

e)

Tahun 2003: Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)



(2)

Pembentukan dan kelompok-kelompok masyarakat.


Tahun 2004: Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)



(2)



Tahun 2005: Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


Tahun 2006:

penyuluhan hukum dan produk-produk hukum pemberdayaan hukum dalam

Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada tahun 2006 mempunyai sasaran meningkatnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

4)

(1)



(2)



Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum. Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum mempunyai tujuan meningkatkan sarana dan prasarana hukum yang memadai, dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana hukum dalam memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum pada tahun 2002 mempunyai sasaran tersedianya sarana dan prasarana hukum, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Meningkatkan hukum.

b)

di

bidang


c)

kelengkapan

kelengkapan

di

bidang

Tahun 2004: Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum pada tahun 2004 mempunyai sasaran tersedianya sarana dan prasarana hukum, yang

dijabarkan berikut: Meningkatkan hukum. d)

kelengkapan

di

sebagai bidang

kelengkapan

di

bidang


2.

kegiatan


e)

dalam

kelengkapan

di

bidang

Program Pembangunan Bidang Pemerintahan a.

Umum

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa dampak perubahan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berakibat pada perubahan pengelolaan keuangan daerah. Semangat reformasi telah mewarnai aparatur pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good gevernance). Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguhsungguh dalam penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta penyelenggara pemerinthan yang baik sehingga mampu memberika pelayanan publik yang prima. Pada saat ini pembangunan aparatur pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti sistem dan kinerja birokrasi yang belum

kondusif, rendahnya kualitas aparatur pemerintah dalam menegakkan disiplin dan perilaku sebagai abdi negara, masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah dalam meneladani, mendorong prakarsa dan peran serta aktif dari masyarakat dalam pemerintahan termasuk penertiban dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah. b.

c.

Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan di bidang pemerintahan menurut Pola Dasar Pembangunan daerah tahun 2002-2006 adalah: 1.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

2.

Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.

Meningkatkan keterbukaan birokrasi pemerintahan dalam fungsinya sebagai fasilitator, motivator, mediator dan inovator yang profesional.

Program Pembangunan Program Pembangunan Bidang Pemerintahan disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan Bidang Pemerintahan. Pelaksanaan program pembangunan Bidang Pemerintahan diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan Bidang Pemerintahan dalam bentuk program-program pembangunan. 1).

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang baik, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemahaman

dan

pelaksanaan

tentang

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh semua aparatur daerah. (2) b)

c)

d)

Meningkatkan keterbukaan birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.


Pelaksanaan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh semua aparatur daerah.

(2)



Peningkatan pelaksanaan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh semua aparatur daerah.

(2)



Peningkatan pelaksanaan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh semua aparatur daerah.

(2)


(3)

Evaluasi pemerintahan.

penyelenggaraan

e)

2).

Tahun 2006: Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2006 mempunyai sasaran memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemantapan pelaksanaan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh semua aparatur daerah.

(2)


(3)

Penunjangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan. Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan mempunyai tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan berbagai kebijakan pembangunan, dengan sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengembilan Keputusan pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan.

(2)

Pelaksanaan pendapat/penyerapan masyarakat.

(3)

Fasilitasi Pembentukan/Pemilihan dan pemberdayaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

dengar aspirasi

b)

c)

d)


Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Kelurahan dan UDKP di tingkat Kecamatan.

(2)


(3)

Fasilitas pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan

dengar aspirasi



(2)


(3)

Fasilitas pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan.

dengar aspirasi

Tahun 2005: Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


e)

3).

(2)


(3)

Pemilihan LPMK.

dan

dengar aspirasi

pemberdayaan

RT/RW


Pelaksanaan Musyawaran Pembangunan di Tingkat Kelurahan dan UDKP di tingkat Kecamatan.

(2)


(3)

Fasilitas pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan.

dengar aspirasi

Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mempunyai tujuan terwujudnya Clean Government yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan sasaran memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dikalangan aparat pemerintah didukung oleh penegakan peraturan dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan untuk memperkecil penyimpangan pelaksanaan kegiatan/program, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan pengawas.

kemampuan

aparat

b)

c)

d)

(2)

Peningkatan pelaksanaan pengawasan

(3)

Penindakan tegas terhadap pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



kemampuan

aparat

(2)


(3)




kemampuan

aparat

(2)


(3)




kemampuan

(2)


(3)

Penindakan

tegas

terhadap

aparat

pelaku

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme e)

4).



kemampuan

aparat

(2)


(3)


Program Peningkatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Program Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tujuan mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bersikap melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dengan sasaran meningkatnya kegiatan pengawasan yang fungsional, pengawasan legislatif ataupun melalui pengawasan masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan pengawasan fungsional dan memberdayakan peranserta masyarakat dalam pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

b)

Tahun 2003: Program Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatkan pengawasan fungsional dan memberdayakan peranserta masyarakat dalam pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. c)


d)


e)


5).

Program Peningkatan Sistem Administrasi Menajemen Pembangunan. Program Peningkatan Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam perencanakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan sasaran meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program Peningkatan Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan pada tahun 2002

mempunyai sasaran meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

b)

c)

(1)

Penyusunan perencanaan, laporan dan evaluasi pembangunan

(2)

Peningkatan administrasi pengendalian pembangunan.

(3)

Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

(4)

Pembangunan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Tahun 2003: Program Peningkatan Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)


(4)

Peningkatan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.



d)

e)

D.

(2)


(3)


(4)




(2)


(3)


(4)




(2)


(3)


(4)


Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa.

Kegiatan ekonomi daerah dan jasa diprioritaskan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat pasar bersaing yang sehat dengan memberikan kemanfaatan bagi rakyat melalui: peniadaan proteksi fasilitas, pemberdayaan pelaku pasar, penyebarluasan informasi secara merata kepada para pelaku pasar, penanganan dan tersedianya secara cukup mata dagangan bagi para pelaku pasar. Selain itu juga pengembangan usaha skala mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi berkeunggulan kompetitif. Untuk kepentingan tersebut diatas diperlukan sarana dan prasarana fasilitas perdagangan dan pemasaran yang memadai guna mendukung penguatan ekonomi. Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan ekonomi yaitu masih rendahnya SDM yang tercermin dari rendahnya jiwa kewirausahaan dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap informasi tehnologi, promosi dan permodalam, masih adanya ketimpangan antara kesempatan berusaha dengan tenaga kerja yang tersedia. Dinisi lain Kota Yogyakarta mempunyai kondisi transportasi yang kurang mendukung untuk pergerakan / mobilitas barang dan orang. Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi. a.

Umum.

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter yang diawali pada pertengahan tahun 1997, berakibat menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan melonjaknya laju inflasi. Dampak berikutnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga ikut bertambah. Di sisi lain pemulihan ekonomi serasa berjalan lambat, dan secara umum kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta sampai saat ini belum sebaik / kembali seperti pada tahun sebelum terjadi krisis ekonomi. Berpijak pada pengalaman melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi memberikan pelajaran yang cukup berharga bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi harus juga memperhatikan beberapa kegiatan pengembangan antara lain: pengembangan industri, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), perdagangan dan jasa, investasi, sarana transportasi, pola pertanian perkotaan yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Usaha kecil menengah dan koperasi memiliki peranan penting pada perekonomian daerah, hal ini

dapat ditunjukan bahwa UKMK merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar anggota masyarakat, karena sifatnya padat karya sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja. Sejalan dengan itu diupayakan adanya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, serta pengembangan investasi. Untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan dan protein hewani bagi masyarakat Kota Yogyakarta harus mendatangkan dari luar kota. Dengan banyaknya jenis komoditi bahan pangan yang beredar diperlukan adanya pengendalian / pengawasan. Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut di atas dipelukan adanya sarana transportasi yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pembangunan bidang ekonomi di Kota Yogyakarta harus mampu mencerminkan peran dan pemberdayaan masyarakat, yang memiliki daya saing tinggi dan effisien. b.

Arah Kebijakan. Arah kebijakan pembangunan di bidang Ekonomi menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 20022006 adalah : 1)

Mengembangkan kompetitif di pariwisata.

komoditas unggulan yang bidang jasa, perdagangan dan

2)

Membuka dan mengembangkan aksesibilitas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor yang mendominasi terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDRB.

3)

Mengembangkan pusat-pusat distribusi perdagangan dan pariwisata.

4)

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip-persaingan sehat dan memperhatikann pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5)

Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

jasa,

c.

6)

Mengembangkan keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang industri, perdagangan, jasa dan investasi dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap peluang kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat Yogyakarta.

7)

Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi guna mendorong inovasi-inovasi munculnya produk unggulan di bidang jasa dan perdagangan dalam memenuhi perkembangan pasar.

8)

Menata Badan Usaha Milik Daerah secara effisien, transparan dan profesional dan mengembangkan sesuai potensi yang ada.

9)

Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana transportasi kota dan perkotaan serta kerjasama antar daerah.

Program Pembangunan Program pembangunan bidang ekonomi disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Pelaksanaan program pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk dapat menjabarkan kebijakan pembangunan bidang ekonomi dalam bentuk program-program pembangunan. 1)

Program Pengembangan Komoditi Unggulan Darah Program ini bertujuan untuk mengembangkan komoditi unggulan daerah yang berorientasi pada pasar global, regional, nasional dan lokal. Sasaran yang hendak dicapai berkembangnya produk-produk usaha menengah dan koperasi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor.

adalah kecil, tambah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedelapan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002: Program pengembangan komoditi unggulan pada tahun 2002 mempunyai sasaran mengembangkan komoditi unggulan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Promosi dan informasi pemasaran

b)

c)

d)

e)

(2)

Sosialisasi kriteria penentuan komoditi unggulan daerah kepada produsen

(3)

Pendataan potensi komoditi unggulan daerah

Tahun 2003: Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran mewujudkan komoditi-komoditi unggulan daerah yang berorientasi ekspor yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Pendataan potensi dan komoditi unggulan daerah

(3)

Peningkatan produktivitas dan kualitas produk unggulan daerah

penetapan

Tahun 2004: Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran mewujudkan komoditi unggulan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Pengembangan komoditi unggulan daerah berorientasi ekspor

(3)

Peningkatan kemampuan ketrampilan pengusaha

dan

Tahun 2005: Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan produktivitas dan kualitas produk unggulan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Evaluasi terhadap pengembangan komoditi unggulan daerah

(3)

Peningkatan produktivitas kualitas produk unggulan

dan

Tahun 2006: Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran meningkatkan produktivitas usaha kecil,

menengah dan koperasi dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

2)

(1)


(2)

Pemantapan komoditi unggulan daerah berorientasi ekspor

(3)

Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah yang dilaksanakan usaha kecil, menengah dan koperasi

Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan Menengah. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi meningkatkan produktivitas usaha kecil, menengah dan pengrajin serta menciptakan lapangan usaha dan menunjang peningkatan devisa negara. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kuantitas, kualitas industri kecil dan rumah tangga serta penganekaragaman hasil produksi untuk menumbuhkan kemandirian berusaha. Untuk mewujudkan tujuan dan sasarn program ini selama 5 (lima) tahun kedelapan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002: Program pengembangan Industri Rumahtangga, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2002 mempunyai sasaran pendapatan usaha dan pemetaan industri yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan usaha pemetaan industri.

industri

(2)

Inisiasi / kecil baru.

(3)

Pengembangan industri kecil.

penumbuhan

dan

industri

Tahun 2003: Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan industri kecil kerajian cinderamata dan pendampingan usaha kecil yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai

berikut:

c)

d)

e)

(1)

Up dating UKM.

data/pemutakhiran

(2)

Pengembangan industri kerajinan cinderamata.

(3)

Pendampingan menengah

usaha

kecil

data kecil dan

Tahun 2004: Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran pendampingan usaha kecil untuk meningkatkan profesionalisme pengusaha industri kecil yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Up dating UKM.

data/pemutakhiran

(2)

Pendampingan peningkatan kecil dan menengah

(3)

Peningkatan kegiatan promosi.

(4)

Pengembangan industri kecil.

data usaha

Tahun 2005: Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran limbah industri kecil yang dijabarkan pada kegiatan sebagai berikut: (1)

Up dating UKM.

data/pemutakhiran

(2)

Peningkatan kegiatan promosi

(3)

Evaluasi hasil pendampingan kecil dan menengah.

(4)

Pengembangan industri berwawasan lingkungan.

kecil

data

usaha yang

Tahun 2006: Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan industri kecil dan peningkatan promosi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Up dating UKM.

data/pemutakhiran

data

3)

(2)

Pengembangan industri kecil

(3)

Peningkatan kegiatan promosi

(4)

Penyempurnaan pendampingan kecil / rumah tangga

usaha

Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin. Sasaran yang hendak dicapai adalah membantu penyediaan bahan pokok pangan dengan harga yang terjangkau serta pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas hunian bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Penanggulangan Kemiskinan tahun 2002 mempunyai sasaran tertib dan transparan dalam pemberian bantuan bagi penerima manfaat pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Monitoring harga bahan pokok.

(2)

Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

(3)

Identifikasi lumbung kelurahan.

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan usaha bagi penerima manfaat yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)

Bantuan teknis pengelolaan lumbung kelurahan.

(4)

c)

d)

e)

Bantuan teknis pengembangan usaha kecil/rumahtangga bagi penerima manfaat.

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan ketrampilan bagi penerima manfaat yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)

Peningkatan bantuan tehnis pengelolaan lumbung kelurahan.

(4)

Pelatihan dan penyuluhan penerima manfaat.

bagi

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan kualitas lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)

Evaluasi pelaksanaan bantuan tehnis lumbung Kelurahan.

(4)

Pelatihan dan penyuluhan penerima manfaat.

bagi

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan usaha kecil / rumahtangga, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)

Penyempurnaan kelurahan.

(4)

Bantuan teknis pengenbangan usaha kecil / rumahtangga bagi penerima

pengelolaan

lumbung

manfaat. 4)

Program Peningkatan Usaha Agribisnis.

Ketahanan

Pangan

dan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan dan keanekaragaman bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai serta mengembangkan kegiatan promosi dan informasi agribisnis. Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya pasokan keanekaragaman bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai serta meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian,perikanan,perkebunan dan peternakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Usaha Agribisnis pola perkotaan tahun 2002 mempunyai sasaran pengembangan budidaya pertanian dan usaha agribisnis yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan ketersediaan dan keanekaragaman bahan pangan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengembangan budidaya pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) pola perkotaan.

(2)

Peningkatan agribisnis.

dan

informasi

(3)

Peningkatan sarana dan pertanian dan kehewanan.

prasarana

promosi

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan sentra-sentra budidaya agribisnis yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengembangan pertanian holtikultura,

sentra (tanaman

budidaya pangan, perkebunan,

c)

d)

e)

peternakan perkotaan.

dan

perikanan)

pola

(2)


promosi

dan

informasi

(3)


prasarana

(4)

Pengembangan sentra agribisnis pola perkotaan

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran pada peningkatan profesionalisme petani di bidang agribisnis yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengembangan keanekaragaman budidaya pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) pola perkotaan

(2)


dan

informasi

(3)


prasarana

(4)

Pengembangan keanekaragaman agribisnis pola perkotaan

promosi

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran pada pengembangan budidaya pertanian organik yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengembangan organik

budidaya

(2)

Peningkatan agribisnis

dan

informasi

(3)

Peningkatan sarana dan pertanian dan kehewanan

prasarana

(4)

Pengembangan agribisnis yang ramah lingkungan

promosi

pertanian

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pada pengembangan budidaya pertanian

pola perkotaan yang ekonomis produktif yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

5)

(1)

Pengembangan budidaya pola perkotaan yang produktif

pertanian ekonomis

(2)

Peningkatan agribisnis

dan

informasi

(3)

Peningkatan sarana dan pertanian dan kehewanan

prasarana

promosi

Program Pengembangan Pertanian Perkotaan.

Pengawasan

Komoditi

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan bagi peredaran jenis-jenis produk komoditas pertanian yang beredar di pasaran agar memenuhi kualitas standar kesehatan yang memadai. Sasaran yang hendak dicapai adalah terawasinya secara terus-menerus dan berkesinambungan peredaran jenis produk komoditas pertanian agar memenuhi kualitas standar kesehatan yang memadai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pengembangan Pengawasan Komoditi Pertanian Perkotaan tahun 2002 mempunyai sasaran sosialisasi dan penertiban administrasi peredaran komoditi pertanian yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengembangan pengawasan

(2)

Sosialisasi dan penertiban administrasi peredaran komoditi pertanian 9tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) bagi pelaku usaha

Tahun 2003 Kegiatan tahun

sarana

2003

dan

prasarana

mempunyai

sasaran

pengawasan kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat terutama untuk konsumsi wisatawan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

c)

d)

e)

(1)


sarana

dan

prasarana

(2)

Pengawasan kualitas bahan pangan asal pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang beredar di pasaran.

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran pembinaan mutu komoditas pertanian bagi pengguna bahan pangan asal pertanian yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


sarana

dan

prasarana

(2)

Pengawasan mutu komoditas bagi pengguna bahan pangan asal pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan)

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan pengawasan kualitas bahan pangan asal pertanian yang beredar di pasaran, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Pengenbangan pengawasan

sarana

dan

prasarana

(2)

Peningkatan pengawasan kualitas bahan pangan asal pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang beredar di pasaran

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pemberdayaan produsen hasil pertanian untuk melaksanakan pengawasan kualitas produk hasil pertanian mandiri yang di jabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengembangan

sarana

dan

prasarana

pengawasan (2) 6)

Pendayagunaan pengawasan mandiri

Program pengembanganUsaha perdagangan

dan

lembaga

Program ini bertujuan untuk membantu memberikan alternatif sektor swasta dan masyarakat di dalam menentukan alokasi investasi dan kesempatan berusaha serta memberikan kesempatan usaha kecil dan sektor informal untuk berusaha dan bermitra dengan usaha menengah dan besar. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya kesempatan bagi usaha kecil, menengah dan investor untuk berusaha di kawasan jasa dan perdagangan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a)

b)

Tahun 2002 Program pengembangan Usaha dan Lembaga perdagangan tahun 2002 mempunyai sasaran peningkatan kebersihan, Keamanan dan ketertiban pasarserta usaha yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Identifikasi pedagang

dan

pemberdayaan

(2)

Promosi dan informasi pasar

(3)

Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen

(4)

Peningkatan kebersihan, dan ketertiban pasar

(5)

Penataan pasar tradisional

keamanan

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pada upaya promosi dan perluasan jaringan informasi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Identifikasidan pedagang

pemberdayaan

c)

d)

e)

(2)


(3)

Pelayanan perlindungan konsumen

(4)

Peningkatan kebersihan, dan ketertiban pasar

(5)

Pengembangan pasar tradisional

keamanan

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan kemampuan pedagang yang di jabarkan dalam keiatan sebagai berikut : (1)

Pelatihan pedagang

kewirausahaan

(2)

Peningkatan pasar

promosi

(3)

Penigkatan konsumen

pelayanan

(4)

Pengembangan pengelolaan pasar

dan

bagi

informasi

perlindungan

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan kebersihan dan pengelolaan limbah yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Pemberdayaan pedagang

(2)


(3)

Evaluasi dan peningkatan pelayanan perlindungan konsumen

(4)

Peningkatan kebersihan pengelolaan limbah pasar

(5)

Revitalisasi pasar

sarana

dan

dan

prasarana

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pemberdayaan pedagang dan kelompok usaha dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Pemberdayaan pedagang

7)

(2)

Promosi dan informasi pedagang

(3)

Pemantapan konsumen

(4)

Pemberian bantuan kelompok usaha

(5)

Peningkatan retribusi pasar dan pendapatan lain melalui intensifikasi dan ektensifikasi

pelayanan

perlindungan

teknis

kepada

Program peningkatan penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan berusaha bagi investor. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya investasi di daerah serta meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program peningkatan Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri tahun 2002 mempunyai sasaran tertib administrasi penyusunan data potensi investasi di berbagai bidang yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Koordinasi investasi

penentuan

peluang

(2)

Penyusunan data potensi investasi dan perkembangan penanaman modal di berbagai bidang

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran promosi peluang investasi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


penentuan

peluang

c)

d)

e)

(2)

Layanan informasi investasi

dan

permohonan

(3)

Promosi peluang investasi pendukung pariwisata

(4)

Penyusunan Simpeda Informasi Penanaman Modal)

(Sistem

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran promosi peluang investasi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


penentuan

(2)


(3)

Promosi peluang investasi

(4)

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan penanaman modal

dan

peluang permohonan

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran promosi peluang investasi yang berwawasan lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


penentuan

(2)


(3)

Promosi peluang berwawasan lingkungan

(4)

Penyusunan data tambahan investasi berbagai bidang

dan

peluang permohonan investasi peluang

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pada penemuan peluang investasi bagi usaha kecil dan menengah yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


penentuan

peluang

8)

(2)


dan

permohonan

(3)

Promosi potensi investasi menggunakan sumberdaya lokal

(4)

Evaluasi penyusunan potensi, layangan informasi dan layanan permohonan penanaman modal.

yang

Program Pengembangan dan Pendayagunaan Ketrampilan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Peluang Lapangan Pekerjaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan SDM guna mendukung usaha kecil dan koperasi serta mengembangkan jaringan informasi antara penyediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya tenaga kerja yang trampil dan kesempatan kerja yang mandiri dan tersedianya jaringan sistem informasi tenaga kerja. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program peningkatan Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri tahun 2002 mempunyai sasaran tertib dan disiplin bagi tenaga kerja dalam bekerja dan berusaha yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Penyuluhan sistem antar kerja dan penyebarluasan informasi pasar kerja

(2)

Pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran

(3)

Sisialisasi dan kebutuhan pelatihan

(4)

Pembinaan dan kerja produktif

inventarisasi

evaluasi

kelompok

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran peningkatan ketrampilan untuk menghasilkan produk-produk pendukung

pariwisara yang dijabarkan kegiatan sebagai berikut:

c)

d)

e)

dalam

(1)


(2)

Peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja

(3)

Pelaksanaan pelatihan ketrampilan tenaga kerja tingkat dasar

(4)


evaluasi

kelompok

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan ketrampilan tenaga kerja yang berkualitas yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)

Pelatihan ketrampilan tenaga kerja tingkat mahir

(4)


evaluasi

kelompok

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan ketrampilan tenaga kerja dalam menghasilkan produk ramah lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)


(3)


Tahun 2006 Kegiatan tahun

2006

evaluasi

mempunyai

kelompok

sasaran

peningkatan ketrampilan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mendukung sistem ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

9)

(1)


(2)


Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk mendorong hubungan kerja yang harmonis dan perlakuan yang adil antara pengusaha dan tenaga kerjanya, memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dari perlakuan tidak adil pengusaha, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya hubungan kerja yang harmonis serta perlakuan yang adil antara pengusaha dan tenaga kerjanya dan tersedianya sarana perlindungan bagi tenaga kerja dari perlakuan tidak adil pengusaha, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja tahun 2002 mempunyai sasaran penyebarluasan peraturan perundangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan tenaga kerja menuju tertib administrasi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pembinaan hubungan industrial kesejahteraan tenaga kerja

(2)

Penyelesaian kasus perselisihan industrial / pemutusan hubungan kerja dan penyuluhan mekanisme penyelesaiannya

(3)

Sisialisasi

peraturan

dan

perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan dan penyuluhan syarat-syarat kerja. b)

c)

d)

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja untuk mendukung kenyamanan wisatawan (1)


dan

(2)


(3)

Penyuluhan dan pembentukan syaratsyarat kerja.

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran bimbingan teknis hubungan industrial dan penyuluhan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial (1)


dan

(2)


(3)

Pengembangan syarat-syarat kerja.

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran mengembangkan kondisi dan lingkungan kerja yang aman bagi pengusaha dan tenaga kerja yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


dan

(2)


(3)

Pengawasan peraturan

terhadap pelaksanaan perundang-undangan di

bidang ketenagakerjaan e)

10)

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan hubungan industrial yang harmonis, mantap dan dinamis serta meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


dan

(2)


(3)

Evaluasi pelaksanaan perundang-undangan di ketenagakerjaan

peraturan bidang

Program Pengembangan Ekonomi Kerkyatan Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, menengah dan koperasi yang bertumpu pada mekanisme pasar lokal, regional, nasional dan internasional yang berkeadilan. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, menengah dan koperasi yang lebih efisien dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif serta meningkatnya keragaman lapangan usaha. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Kegiatan tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan ketertiban bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam menjalankan usahanya yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Penyelenggaraan promosi secara berkala dan berkesinambungan.

(2)

Identifikasi pemasaran komoditi

sentra-sentra industri dan

komoditi unggulan. (3)

b)

c)

d)

Sosialisasi peraturan perundangundangan dan perijinan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan sentra-sentra pemasaran komoditi industri dan komoditi unggulan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Penngembangan sentra-sentra pemasaran komoditi unggulan.

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan kualitas dan profesionalisme pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Penngembangan sentra-sentra pemasaran komoditi unggulan.

(3)

Pelatihan kewirausahaan bagi pengelola sentra-sentra komoditi industri dan komoditi unggulan.

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi berwawasan lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Evaluasi pengembangan sentra-sentra industri pemasaran komoditi industri dan komoditi unggulan.

(3)

Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi berwawasan lingkungan

e)

11)

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk menunjang sistem ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Penyempurnaan sistem pengembangan sentra-sentra industri pemasaran komoditi industri dan komoditi unggulan.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Berkeunggulan Kompetitif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM usaha kecil dan koperasi dalam pengembangan kewirausahaan serta meningkatkan daya saing usaha kecil, menengah dan koperasi Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan berkembangnya produk usaha kecil, menengah dan koperasi yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Kegiatan tahun 2002 mempunyai sasaran mewujudkan tertib kelembagaan dan usaha yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Identifikasi penyediaan informasi jenis bantuan dan akses modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil, menengah dan koperasi

(3)

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam tertib kelembagaan dan usaha

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang

dijabarkan berikut:

c)

d)

e)

dalam

kegiatan

sebagai

(1)


(2)

Penyediaan informasi berbagai jenis bantuan dan akses modal

(3)

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam mendukung pariwisata.

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan kemampuan teknis manajerial dan jiwa wirausaha bagi pengusaha industri kecil dan kerajinan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Penyusunan sistem berbagai jenis bantuan modal

(3)

Pemberdayaan Koperasi dan UKM

(4)

Pemberian bantuan teknis menajerial dan jiwa wirausaha bagi pengusaha industri kecil dan kerajinan

informasi dan akses

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


(2)

Penerapan sistem informasi berbagai jenis bantuan dan akses modal

(3)

Pemberdayaan Koperasi berwawasan lingkungan

dan

UKM

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran peningkatan kemampuan teknis manajerial dan jiwa wirausaha bagai pengusaha industri kecil dan kerajinan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagi berikut:

12)

(1)


(2)

Evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi berbagai jenis bantuan dan akses modal.

(3)

Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Program Pengembangan Teknologi Industri Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi untuk mendorong inovasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah. Sasaran yang hendak dicapai adalah penerapan teknologi dibidang industri guna mendorong terwujudnyaproduk unggulan daerah yang mampu bersaing pada pasar global serta meningkatnya permintaan di pasaran akan produk-produk unggulan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pengembangan Teknologi Industri tahun 2002 mempunyai sasaran pemilihan dan penyebarluasan teknologi tepat guna di bidang industri dengan kegiatan sebagai berikut: (1)

Identifikasi penggunaan teknologi tepat guna di bidang industri

(2)

Pemilihan teknologi tepat guna di bidang industri

(3)

Sosialisasi teknologi tepat guna

Tahun 2003 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran penerapan teknologi di bidang industri guna menghasilakan produk unggulan yang mendukung pariwisata yang dijabarkan dalam kegiatan sebagi berikut: (1)

Pemberian bantuan peralatan percontohan teknologi tepat guna

(2)

Pendampingan dan penyuluhan penggunaan mesin dan peralatan tepat guna bagi industri kecil dan

kerajinan. c)

d)

e)

13)

Tahun 2004 Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi terapan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagi berikut: (1)

Pelatihan penerapan bidang industri

teknologi

di

(2)

Pendampingan dan penyuluhan penggunaan mesin dan peralatan tepat guna bagi industri kecil dan kerajinan.

Tahun 2005 Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran mengembangan teknologi di bidang industri berwawasan lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagi berikut: (1)

Pengembangan teknologi di bidang industri berwawasan lingkungan

(2)

Evaluasi penerapan bidang industri

teknologi

di

Tahun 2006 Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan teknologi di bidang industri yang mendukung sistem ekonomi kerkyatan yang dijabarkan dalam kegiatan sebagi berikut: (1)

Pemantapan pengembangan teknologi tepat guna di bidang industri

(2)

Pendampingan dan penyuluhan penggunaan mesin dan peralatan tepat guna bagi industri kecil dan kerajinan.

Program Peataan Ruang dan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pengembangan

Program ini bertujuan untuk penataan ruang kota dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan sehingga berperan optimal dengan sasaran optimalnya pemanfaatan ruang kota dan berkembangnya kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa tahun 2002 mempunyai sasaran informasi pemanfaatan ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang tertib, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pelaksanaan review Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

(2)

Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang tata ruang kota.

(3)

Identifikasi permasalahan dan jasa.

potensi dan kawasan perdagangan

Tahun 2003 Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa tahun 2003 mempunyai sasaran penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mengoptimalkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2004-2014.

(2)

Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang tata ruang kota

(3)

Penyuluhan dan pemerian bantuan teknis usaha kecil, menengah dan sektor informal dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

Tahun 2004 Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa tahun 2004 mempunyai sasaran pelaksanaan Tata Ruang Wilayah dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yang dijabarkan dalam kegiatan:

d)

e)

(1)

Pelaksaan Wilayah.

Rencana

(2)

Pelatihan dan pemberian bantuan teknis / peralatan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil, menengah dan sektor informal di kawasan perdagangan dan jasa.

(3)

Pengembangan dan jasa

Kawasan

Tata

Ruang

perdagangan

Tahun 2005 Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa tahun 2005 mempunyai sasaran pemantapan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemantapan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2)

Pembentukan kelompok usaha dan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa.

(3)

Pemantapan penyuluhan dan pelatihan serta pemberian bantuan teknis / peralatan bagi usaha kecil, menengah dan sektor informal di kawasan perdagangan

(4)

Optimalisasi pemanfaatan perdagangan dan jasa.

kawasan

Tahun 2006 Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa tahun 2006 mempunyai sasaran pemantapan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemantapan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2)

Evaluasi pengembangan dan jasa.

(3)

Pemantapan penyuluhan dan pelatihan serta pemberian bantuan teknis / peralatan bagi usaha kecil,

dan kawasan

pemantapan perdagangan

menengah dan sektor kawasan perdagangan (4) 14)

informal

Optimalisasi pemanfaatan perdagangan dan jasa.

di

kawasan

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri ini bertujuan untuk menata Perumahan dan Permukiman sebagai sentra industri kecil non polutan dalam rangka penguatan ekonomi. Dengan tujuan tersebut sasaran yang hendak dicapai adalah tertatanya lingkungan perumahan dan permukiman kota tidak hanya sebagai tempat tinggal namun berfungsi sebagai sumber produksi dan lapangan kerja. Untuk mewujudkan tujuan dan program ini selama 5 (lima) tahun dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: a)

b)

sasaran kedepan sebagai

Tahun 2002 Program Pengembangan Perumahan Permukiman Sentra Industri tahun mempunyai sasaran menata Perumahan Permukiman sentra industri dijabarkan dalam kegiatan:

dan 2002 dan yang

(1)

Pendataan dan penataan Perumahan dan Permukiman sentra industri

(2)

Penataan sentra-sentra industri

Tahun 2003 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri tahun 2003 mempunyai sasaran mengembangan Perumahan dan Permukiman sentra industri yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penataan lingkungan Perumahan Permukiman sentra industri

dan

(2)

Penyuluhan sadar wisata pengrajin di sentra industri

(3)

Memasukkan Perumahan dan Permukiman sentra industri sebagai obyek tujuan dalam paket wisata.

bagi

c)

d)

e)

E.

Tahun 2004 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri tahun 2004 mempunyai sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha kecil dan menengah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pengembangan jaringan usaha antar pengrajin kecil dan menengah.

(2)

Pemberian pelatihan Perumahan industri

kerjasama industri

bantuan teknis dan bagi pelaku usaha di dan Permukiman sentra

Tahun 2005 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri tahun 2005 mempunyai sasaran mengembangkan sentra industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penataan Perumahan sentra industri lingkungan.

dan Permukiman yang ramah

(2)

Penyuluhan penanggulanan pencemaran limbah industri kecil dan menengah.

Tahun 2006 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri tahun 2006 mempunyai sasaran mengembangkan profesionalisne dan jiwa wirausaha untuk mendukung sistem ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemberdayaan kelompok pengrajin di sentra industri

(2)

Pemberian pelatihan Perumahan industri.

bantuan teknis dan wirausaha bagi warga dan Permukiman sentra

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Salah satu keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan merata. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, pemberdayaan masyarakat dan sosial

budaya. Pembangunan bidang agama di Kota Yogyakarta adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa melalui pembinaan keagamaan sehingga diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berkualitas yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam kehidupannya sebagai pribadi, maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitarnya sehingga terwujud integritas kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses kurangnya pengetahuan dan ketrampilan. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Pembangunan bidang sosial budaya meliputi kebudayaan kesehatan pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, sehingga dapat dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup oleh segenap masyarakat. 1.

Program Pembangunan Bidang Agama. a.

Umum. Agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dan negara serta menjiwai kehisupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Melalui pembangunan agama yang selaras dan serasi dengan bidang-bidang lainnya diharapkan dapat terwujud manusia dan masyarakat yang berkualitas, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan di bidang agama yang akan dilaksanakan tercermin dalam program-program keagamaan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa, berupa peningkatan pelayanan, peningkatan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan beragaman.

b.

Arah Kebijakan. Arah kebijaksan pembangunan di bidang agama menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 20022006 adalah :

c.

1)

Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam rangka mengembangkan pendidikan agama yang berkualitas.

2)

Mengembangkan tata nilai kehidupan yang berbudi pekerti luhur melalui lembaga-lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat.

3)

Meningkatkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaan bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat serta kerukunan hidup umat beragama dalam upaya menangkal pengaruh negatif arus globalisasi

4)

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam upaya menwujudkan masyarakat sadar lingkungan.

5)

Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, serta menghargai hak dan pendapat orang lain.

Program Pembangunan. Program pembangunan bidang agama disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang agama, yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk programrogram pembangunan sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya, dengan sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan serta memberi kemudahan pelayanan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah. Progam ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama pada tahun 2002 mempunyai sasaran memberi kemudahan pelayanan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah, yang dijabarkan dalam kegiatan kegiatan sebagai berikut:

b)

c)

(1)

Fasilitasi sarana tempat ibadah

dan

prasarana

(2)

Fasilitasi pelayanan masyarakat untuk beribadah.

kepada

(3)

Fasilitasi haji.

urusan

(4)

Pelaksanaan Desa Sakinah (DBKS)

(5)

Fasilitasi kegiatan kaum Rois, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4).

penyelenggaraan Binaan

Keluarga

Tahun 2003 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama pada tahun 2003 mempunyai sasaran memberi kemudahan pelayanan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


dan

prasarana

(2)


kepada

(3)

Fasilitasi haji.

urusan

(4)

Peningkatan Pelaksanaan DBKS

(5)

Fasilitasi kegiatan kaum Rois, P3N dan BP4.

penyelenggaraan



dan

prasarana

(2)


kepada

d)

e)

2)

(3)

Fasilitasi haji.

penyelenggaraan

urusan

(4)

Peningkatan Pelaksanaan DBKS

(5)




dan

prasarana

(2)


kepada

(3)

Fasilitasi haji.

urusan

(4)

Pemantapan Pelaksanaan DBKS

(5)


penyelenggaraan



dan

prasarana

(2)


kepada

(3)

Fasilitasi haji.

urusan

(4)

Evaluasi Pelaksanaan DBKS

(5)


penyelenggaraan

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama.

Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat serta memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, dengan sasaran terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman serta pengamalan agama, yang mendukung kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2002 mempunyai sasaran terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman serta pengamalan agama, yang mendukung kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Fasilitasi dialog antar pemuka agama dan antar umat beragama.

(2)

Pembinaan keagamaan dilingkungan masyarakat, aparatur dan penyuluh agama dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan keagamaan.

(3)

Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) umum.

(4)

Mengintensifkan dan mengaktifkan Gerakan Pemahaman dan Pengamalan isi Kandungan Al Qur'an (GPPA)

(5)

Mendorong dan mengaktifkan Pemahaman Alkitab (PA).

Tahun 2003 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2003 mempunyai sasaran terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman serta pengamalan agama, yang mendukung kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, yang dijabarkan

dalam kegiatan sebagai berikut:

c)

d)

(1)


(2)


(3)

Fasilitasi umum.

(4)

Mengintensifkan GPPA

(5)

Mendorong dan mengaktifkan PA.

penyelenggaraan dan

MTQ

mengaktifkan


Fasilitasi dialog antar pemuka agama dan antar umat beragama untuk meletakkan kerangka pendidikan yang berkualitas

(2)


(3)

Fasilitasi umum.

(4)


(5)


penyelenggaraan dan

MTQ

mengaktifkan

Tahun 2005 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2005 mempunyai sasaran terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman serta pengamalan agama, yang

mendukung kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

e)

3)

(1)


(2)


(3)

Fasilitasi umum.

(4)


(5)


penyelenggaraan dan

MTQ

mengaktifkan



(2)


(3)

Fasilitasi umum.

(4)


(5)


penyelenggaraan dan

MTQ

mengaktifkan

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Program peningkatan kualitas pendidikan agama mempunyai tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia, dengan sasaran meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Program ini dilaksanakan sebagai berikut: a)

b)

c)

dengan

kegiatan

Tahun 2002 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan di lingkungan sekolah

(2)

Melaksanakan pesantren lingkungan sekolah.

(3)

Fasilitasi penyelenggaraan ketrampilan keagamaan.

(4)

Fasilitasi dan pemberdayaan pondok pesantren serta sekolah-sekolah keagamaan.

kilat

di

lomba



(2)

Peningkatan pelakanaan pesantren kilat di lingkungan sekolah

(3)


(4)


lomba


Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan di lingkungan

sekolah

d)

(2)

Peningkatan kualitas pesantren kilat di sekolah

pelaksanaan lingkungan

(3)


(4)


lomba

Tahun 2005 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

e)

(1)


(2)

Pemantapan pelaksanaan pesantren kilat di lingkungan sekolah

(3)


(4)


lomba



(2)

Evaluasi pelaksanaan pesantren kilat di lingkungan sekolah

(3)


(4)

Fasilitasi dan pemberdayaan pondok pesantren serta sekolah-sekolah

lomba

keagamaan. 4)

Program Keagamaan.

Pemberdayaan

Lemaga-Lembaga

Program pemberdayaan lembaga lembaga keagamaan mempunyai tujuan memberdayakan dan meningkatkan lembaga keagamaan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan agama bagi masyarakat, dengan sasaran meningkatnya peranan lembaga keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Program pemberdayaan Lembaga-Lembaga Keagamaan pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan peranan lembaga keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Fasilitasi keagamaan

lembaga-lembaga

(2)

Peningkatan peranan lembaga-lembaga keagamaan.



lembaga-lembaga

(2)




lembaga-lembaga

(2)

Peningkatan peranan lembaga-lembaga

keagamaan. d)

e)

2.



lembaga-lembaga

(2)




lembaga-lembaga

(2)


Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. a.

Umum.

b.

Arah kebijakan

Pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, tidak hanya meliputi aspek pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, pariwisata tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan organisasi non pemerintah untuk ikut aktif mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan di Pemberdayaan masyarakat menurut Pola Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah:

c.

masyarakat pendidikan pendidikan

bidang Dasar

1).

Meningkatkan peran serta rangka penyelenggaraan menciptakan lingkungan kondusif.

2).

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan peran serta para pelaku kepariwisataan untuk mendukung sektor pariwisata.

3).

Membangun ketahanan sosial sehingga mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, cacat dan pengentasan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan modal usaha.

4).

Meningkatkan pemberdayaan pembangunan berwawasan berkelanjutan.

5).

Meningkatkan pemberdayaan organisasi non pemerintah untuk ikut mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan.

masyarakat lingkungan

dalam dan yang

dalam dan

Program Pembangunan Program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program sebagai berikut: 1).

Program pemberdayaan organisasi masyarakat Program pemberdayaan organisasi masyarakat bertujuan mengembangkan organisasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya, dengan sasaran meningkatnya kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, pengembangan interaksi sosial, penguatan ketahan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempat dansumber daya dari pemerintah serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Program ini

dilaksanakan berikut: a)

b)

c)

d)

melalui

kegiatan

sebagai

Tahun 2002 Program pemberdayaan organisasi masyarakat pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Penyuluhan kemasyarakan.

lembaga

sosial

(2)

Pemberdayaan organisasi sosial dan ekonomi masyarakat

Tahun 2003 Program pemberdayaan organisasi masyarakat pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah bagi pengembangan interaksi sosial dan penguatan ketahanan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


lembaga

sosial

(2)


Tahun 2004 Program pemberdayaan organisasi masyarakat pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah pengembangan interaksi sosial, penguatan ketahanan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)


(2)


Tahun 2005 Program masyarakat

lembaga

sosial

pemberdayaan organisasi pada tahun 2005 mempunyai

sasaran meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah pengembangan interaksi sosial, penguatan ketahanan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempatdan sumberdaya dari pemerintah serta wadah partisipasi, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

e)

2).

(1)


lembaga

(2)


Tahun 2006 Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2006 sasaran meningkatkan organisasi sosial dan ekonomi sebagai wadah pengembangan sosial, pengelolaan potensi setempat dan sumber daya dari serta wadah partisipasi, yang dalam kegiatan sebagai berikut lembaga

sosial

organisasi mempunyai kapasitas masyarakat interaksi masyarakat pemerintah dijabarkan :

(1)


sosial

(2)


Program pemberdayaan masyarakat miskin Program pemberdayaan masyarakat miskin bertujuan menurunkan jumlah penduduk miskin dan menigkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin, dengan sasaran meningkatkan kemampuan, keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan perumahan yang berwawasan lingkungan, serta berkembangnya sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : a)

Tahun 2002 Program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan kemampuan, keberdayaan

keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

b)

c)

(1)

Pendataan keluarga miskin

(2)

Pembangunan kebutuhan pelayanan umum.

(3)

Pendampingan dan penyandang masalah sosial (PMKS).

(4)

Pemberdayaan kemandirian.

dasar

dan

identifikasi kesejahteraan

dalam

rangka

Tahun 2003 Program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatkan kemampuan, keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin malalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan perumahan yang berwawasan lingkungan, serta perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1) Pemutakhiran data (Up dating) keluarga miskin. (2)

Peningkatan pembangunan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.

(3)

Pendampingan PMKS

(4)

Peningkatan pemberdayaan rangka kemandirian.

dalam

Tahun 2004 Program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan kemampuan, keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan perumahan yang berwawasan lingkungan, serta perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

d)

e)

(1)

Pemutakhiran data keluarga miskin.

(Up

dating)

(2)

Optimalisasi Pembangunan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.

(3)

Peningkatan Pendampingan PMKS

(4)

Pengembangan Pemberdayaan rangka kemandirian

dalam

Tahun 2005 Program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatkan kemampuan, keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin malalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan perumahan yang berwawasan lingkungan, serta perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)


(Up

dating)

(2)

Optimalisasi pembangunan kebutuhandasar dan pelayanan umum.

(3)

Peningkatan pendampingan PMKS.

(4)

Pengembangan pemberdayaan rangka kemandirian.

dalam

Tahun 2006 Program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2006 mempunyai sasaran meningkatkan kemampuan, keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin malalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan perumahan yang berwawasan lingkungan, serta perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)


(Up

dating)

3).

(2)

Pengembangan pembangunan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.

(3)

Evaluasi PMKS.

(4)

Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka kemandirian

pelaksanaan

pendampingan

Program peningkatan keswadayaan masyarakat Program peningkatan keswadayaan masyarakat bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan, dengan sasaran berkembangnya solidaritas serta ketahanan sosial masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : a)

b)

Tahun 2002 Program peningkatan keswadayaan masyarakat pada tahun 2002 mempunyai sasaran berkembangnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya solidaritas serta ketahanan sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan swadaya masyarakat

(2)

Pembinaan tenaga sosial

(3)

Bimbingan dan motivasi sosial

(4)

Penertiban pengumpulan sosial masyarakat

sumbangan

Tahun 2003 Program peingkatan keswadayaan masyarakat pada tahun 2003 mempunyai sasaran berkembangnya partisipasi masyarakat dan meningkatkan solidaritas serta ketahanan sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : (1)

Pemutakhiran data swadaya masyarakat

(Up

dating)

(2)

Pemberdayaan tenaga sosial

(3)

Peningkatan kualitas bimbingan dan motivasi sosial

(4) c)

d)

e)

Penertiban pengumpulan sosial masyarakat

sumbangan



(Up

dating)

(2)

Pemberdayaan tenaga sosial

(3)

Peningkatan kualitas bimbingan dan motivasi sosial

(4)

Penertiban pengumpulan sosial masyarakat.

sumbangan



(Up

(2)

Peningkatan sosial

(3)

Pemantapan sosial

(4)


pemberdayaan bimbingan

dan

dating) tenaga motivasi sumbangan

Tahun 2006 Program peningkatan keswadayaan masyarakat pada tahun 2006 mempunyai sasaran berkembangnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya solidaritas serta ketahanan sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

3.

(1)


(Up

dating)

(2)

Pemantapan sosial

pemberdayaan

tenaga

(3)

Evaluasi sosial

(4)


bimbingan

dan

motivasi sumbangan

Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya a.

Umum.

b.

Arah Kebijakan

Salah satu keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Bidang Sosial budaya diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas penduduk, mengembangkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta status gizi, mengembangkan sikap kritis terhadapnilai-nilai budaya yang tidak kondusif serta pelestarian nilai-nilai budaya, menanggulangi penyalahgunaan napza, menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi perempuan, pemuda serta meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga.

Arah kebijakan pembangunan di bidang Sosial Budaya menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah: 1).

Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian angka pertumbuhan dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkualitas.

2).

Meningkatkan pengembangan, pemanfaatan IPTEK

3).

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta status gizi keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif

4).

Mengembangkan sikap kritis terhadap nilainilai budaya dalam rangka memilih nilai budaya yang kondusif untuk menghadapi tantangan pembangunan kepariwisataan.

5).

Melestarikan kandungan nilai seni daerah yang hidup di tengah masyarkat

penguasaan

dan

budaya

6).

Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengembangkan kepariwisataan.

7).

Mengembangkan suasana demokratis yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan

8).

Meningkatkan sistem partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

9).

Menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza).

aktif

10). Menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan generasi muda dalam memupuk bakat, minat dan kemampuan serta peransertanya dalam pelaksanaan pembangunan. 11). Memfasilitasi, memotivasi dan memberikan inovasi peningkatan berbagai cabang olahraga untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin dan menjadikan media persatuan dan kesatuan, dengan meningkatkan sarana prasarana olahraga. c.

Program Pembangunan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya yang dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan sebagai berikut: 1).

Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi penduduk Program Pengembangan Registraasi dan Administrasi Penduduk mempunyai tujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan dengan sasaran terlaksananya registrasi dan meningkatnya tertib administrasi kependudukan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi Penduduk pada tahun 2002 mempunyai sasaran terlaksananya registrasi dan meningkatnya tertib administrasi kependudukan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Sisoalisasi

kepada

masyarakat

tentang tertib kependudukan.

b)

c)

d)

administrasi

(2)

Pelaksanaan pelayanan data dan akta penduduk.

(3)

Pelaksanaan SIMDUK.

pengelolaan

Program

Tahun 2003 Program Pengembangan Registraasi dan Administrasi Penduduk pada tahun 2003 mempunyai sasaran terlaksananya registrasi dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Implementasi pengelolaan administrasi kependudukan.

(2)

Peningkatan pengelolaan akta penduduk.

(3)

Peningkatan SIMDUK.

tertib data

pengelolaan

dan

Program


Implementasi pengelolaan administrasi kependudukan.

tertib

(2)

Peningkatan kualitas pelayanan data dan akta penduduk.

(3)

Aplikasi Program SIMDUK.


Peningkatan

pengelolaan

tertib

administrasi kependudukan.

e)

2).

(2)

Optimalisasi pelayanan akta penduduk.

(3)

Aplikasi SIMDUK.

Pengelolaan

data

dan

Program

Tahun 2006 Program Pengembangan Registraasi dan Administrasi Penduduk pada tahun 2006 mempunyai sasaran terlaksananya registrasi dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Evaluasi pengelolaan administrasi kependudukan.

(2)

Evaluasi pengelolaan pelayanan data dan akta penduduk.

(3)

Optimalisasi SIMDUK.

Pengelolaan

tertib

Program

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Program Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tujuan meningkatkan perilaku bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi khususnya dan keluarga kecil berkualitas. Dengan sasaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui keluarga kecil, meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2002 mempunyai sasaran mewujudkan keluarga kecil berkualitas meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga dimana keluarga (pasangan usia subur) memiliki rumah yang tertib, bersih dan sehat dengan bagian lantai yang terluas bukan dari tanah, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

b)

(1)

Pendataan keluarga

(2)

Melaksanakan penyuluhan reproduksi sehat, peningkatan usia perkawinan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta kesehatan jender.

(3)

Pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga, melalui pembinaan ketahanan ekonomi keluarga.

(4)

Melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(5)

Melaksanakan penguatan Kelembagaan dan jaringan keluarga berencana.

Tahun 2003 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2003 mempunyai sasaran mewujudkan keluarga kecil berkualitas meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga dimana keluarga (pasangan usia subur), keluarga yang memiliki usaha produktif dapat memproduksi barang/souvenir khas Yogyakarta yang berbudaya dan dapat memasarkan hasil UPPKS di seluruh tempat wisata, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemutakhiran keluarga.

data

(Up

dating)

(2)

Peningkatan penyuluhan reproduksi sehat, peningkatan usia perkawinan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kesehatan jender.

(3)

Peningkatan pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

(4)

Peningkatan pelayanan, fasilitasi, pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(5)

Peningkatan penguatan Kelembagaan dan jaringan keluarga berencana.

c)

d)

Tahun 2004 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2004 mempunyai sasaran mewujudkan keluarga kecil berkualitas meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga dimana keluarga (pasangan usia subur) memiliki wawasan pentingnya pendidikan baik formal maupun informal bagi anggota keluarganya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


data

(Up

dating)

(2)

Peningkatan kualitas penyuluhan reproduksi sehat, peningkatan usia perkawinan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kesetaraan.

(3)

Pemantapan pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga.

(4)

Peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi, pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(5)

Peningkatan Kelembagaan berencana.

kualitas penguatan dan jaringan keluarga

Tahun 2005 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2005 mempunyai sasaran mewujudkan keluarga kecil berkualitas meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga dimana keluarga (pasangan usia subur) memiliki wawasan lingkungan yang bertanggung jawab dan bersifat ramah lingkungan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


data

(Up

dating)

(2)

Pemantapan pelaksanaan penyuluhan reproduksi sehat, peningkatan usia perkawinan, keluarga berencana,

keluarga jender.

e)

3).

sejahtera,

kesetaraan

(3)

Optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga.

(4)

Optimalisasi pelaksanaan peningkatan pelayanan, fasilitasi, pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(5)

Optimalisasi pelaksanaan penguatan Kelembagaan dan jaringan keluarga berencana.

Tahun 2006 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2006 mempunyai sasaran mewujudkan keluarga kecil berkualitas meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga dimana keluarga (pasangan usia subur) memiliki upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemutakhiran data Pendataan keluarga.

(Up

dating)

(2)

Evaluasi pelaksanaan penyuluhan reproduksi sehat, peningkatan usia perkawinan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesetaraan jender

(3)

Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga.

(4)

Evaluasi pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(5)

Evaluasi pelaksanaan penguatan Kelembagaan dan jaringan keluarga berencana.

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan, status gizi, mutu pelayanan, serta mengembangan sikap mandiri dan memelihara kesehatan dilingkungan keluarga dan masyarakat dengan sasaran menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan individu, masyarakat, status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2002 mempunyai sasaran menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan individu, masyarakat, status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

(2)

Penanggulangan penyakit dan tidak menular

(3)

Penanggulangan penyakit yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

(4)

Promosi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

(5)

Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

(6)

Peningkatan pengelolaan manajemen RSUD dan kompetensi sumber daya manusia.

menuluar

Tahun 2003 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2003 mempunyai sasaran menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan individu, masyarakat, status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat. Disamping juga diperlukan pengadaan sarana prasarana kesehatan dalam mendukung Yogyakarta sebagai Kota Parawisata yang berbudaya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

c)

(1)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan rujukan RSUD

(2)

Peningkatan penanggulangan penyakit menuluar dan tidak menular

(3)

Peningkatan penanggulangan penyakit yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

(4)

Peningkatan pelaksanaan Promosi kesehatan masyarakat dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

(5)

Peningkatan lingkungan

(6)

Peningkatan kualitas manajemen RSUD dan sumber daya manusia.

(7)

Pengembangan kawasan wisata sehat.

pengawasan

kesehatan pengelolaan kompetensi

Tahun 2004 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2004 mempunyai sasaran menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan individu, masyarakat, status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan rujukan RSUD

(2)

Peningkatan kualitas Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

(3)

Peningkatan kualitas Penanggulangan penyakit yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

(4)

Peningkatan kualitas pelaksanaan Promosi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

(5)

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan

pengawasan

(6)

Peningkatan kualitas manajemen RSUD dan

pengelolaan kompetensi

sumber daya manusia. (7) d)

e)

Pengembangan kawasan wisata sehat.

Tahun 2005 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2005 mempunyai sasaran menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan individu, masyarakat, status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat untuk mendukung Yogyakarta Sehat 2005, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan rujukan RSUD

(2)

Optimalisasi Penanggulangan penyakit menuluar dan tidak menular

(3)

Optimalisasi Penanggulangan penyakit yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

(4)

Mengembangkan Promosi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

(5)

Pemantapan pelaksanaan pengawasan kesehatan lingkungan dan industri.

(6)

Peningkatan kualitas manajemen RSUD dan sumber daya manusia.

pengelolaan kompetensi

Tahun 2006 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2006 mempunyai sasaran menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan individu, masyarakat, status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan rujukan RSUD

(2)

Evaluasi pelaksanaan penanggulangan penyakit menuluar dan tidak menular

4).

(3)

Evaluasi pelaksanaan penanggulangan penyakit yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

(4)

Evaluasi pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

(5)

Evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan.

(6)

Evaluasi pengelolaan manajemen (perencanaan, kelembagaan RSUD dan pengelolaan keuangan swadaya), sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia.

pengawasan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tujuan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kesalahan obat, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif (Napza) serta bahan berbahaya lainnya dengan sasaran mencegah dan mengamankan peredaran obat dan makanan serta alat kesehatan yang tidak sah, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap resiko penggunaannya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2002 mempunyai sasaran penertiban peredaran obat dan makanan serta alat kesehatan yang tidak sah, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pengawasan obat dan makanan.

(2)

Pembinaan industri makanan dan obat tradisional.

Tahun 2003 Program Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2003 mempunyai sasaran mencegah dan mengamankan peredaran obat dan makanan untuk menunjang pelaksanaan pariwisata yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan makanan.

pengawasan

obat

dan

(2) c)

d)

e)

Peningkatan Pembinaan industri makanan dan obat tradisional.

Tahun 2004 Program Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2004 mempunyai sasaran mencegah dan mengamankan peredaran obat dan makanan serta alat kesehatan yang tidak syah, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap resiko penggunaannya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan kualitas obat dan makanan.

pengawasan

(2)

Peningkatan Kualitas Pembinaan industri makanan dan obat tradisional.


Pemantapan makanan.

Pengawasan

obat

dan

(2)

Pengembangan pembinaan industri makanan dan obat tradisional.


Evaluasi pelaksanaan obat dan makanan.

pengawasan

(2)

Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri makanan dan obat tradisional

5).

Program Pengengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tujuan meningkatkan dan mengembangkan penerapan teknologi tepat guna, dengan sasaran meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan pengetahuan tentang teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Pemasyarakatan teknologi tepat guna.

b)

c)

Tahun 2003 Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada tahun 2003 mempunyai sasaran meningkatkan pengetahuan dan penciptaan tentang teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas industri kecil dalam menunjang pariwisata yang berbudaya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemasyarakatan dan teknologi tepat guna.

pemanfaatan

(2)

Penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas kegiatan industri kecil dan menengah.

Tahun 2004 Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada tahun 2004 mempunyai sasaran memberikan materi pendidikan yang berkualitas tentang teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

d)

e)

6).

(1)


pemanfaatan

(2)


Tahun 2005 Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatkan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


pemanfaatan

(2)

Penciptaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produktifitas kegiatan industri kecil dan menengah.

Tahun 2006 Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada tahun 2006 mempunyai sasaran meningkatkan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas dalam menunjang pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)


pemanfaatan

(2)


Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya mempunyai tujuan meningkatkan, mengembngkan dan melestarikan seni dan budaya daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata, dengan sasaran tertanamnya nilainila luhur seni dan budaya daerah pada

keluarga dan masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan ketertiban dan kebersihan pada kawasan cagar budaya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Pendapatan dalam rangka pelestarian aset seni dan budaya.

b)

Tahun 2003 Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2003 mempunyai sasaran tertanamnya nilai-nilai untuk melestarikan seni dan budaya daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang berbudaya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Sosialisasi dan Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap aset seni dan budaya

c)

Tahun 2004 Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2004 mempunyai sasaran tertanamnya nilai-nilai untuk melestarikan seni dan budaya daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi obyek sarana pendidikan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aset seni dan budaya

d)

Tahun 2005 Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2005 mempunyai sasaran tertanamnya nilai-nilai luhur pada keluarga dan masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya daerah serta benda/bangunan peninggalan sejarah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Memantapkan rasa memiliki terhadap aset seni dan budaya

e)

Tahun 2006

Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2006 mempunyai sasaran tertanamnya nilai-nilai luhur dan seni budaya daerah pada keluarga dan masyarakat, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: Memantapkan dan mengembangkan aset seni dan budaya 7).

Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga terlantar, miskin, lanjut usia, anak terlantar, penyandang cacat serta menumbuhkan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan, dengan sasaran meningkatkan potensi kesejahteraan sosial dalam menangani dan menurunkan permasalahan sosial. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan penataan potensi kesejahteraan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan sumber daya manusia potensi kesejahteraan sosial.

(2)

Peningkatan peran Organisasi Sosial (Orsos)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam usaha kesejahteraan sosial

(3)

Pembinaan kelompok Ekonomi Produktif.

Usaha

Sosial


Peningkatan sumber daya manusia potensi kesejahteraan sosial.

(2)

Peningkatan peran orsos/LSM usaha kesejahteraan sosial

dalam

(3) c)

d)

e)

Pembinaan lanjut kelompok Sosial Ekonomi Produktif.

Usaha

Tahun 2004 Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan penataan potensi kesejahteraan sosial baik unsur SDM, kelembagaan maupun penelitian dan pengembangannya, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia potensi kesejahteraan sosial.

(2)

Peningkatan kualitas dan cakupan kegiatan Orsos/LSM dalam usaha kesejahteraan sosial

(3)

Peningkatan kualitas dan jumlah kelompok binaan sosial Usaha Sosial Ekonomi Produktif.



(2)

Peningkatan kualitas dan cakupan kegiatan orsos/LSM dalam usaha kesejahteraan sosial

(3)




8).

(2)

Peningkatan kualitas dan cakupan kegiatan orsos/LSM dalam usaha kesejahteraan sosial

(3)


(4)

Evaluasi program peminaan kesejahteraan sosial.

potensi

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, keluarga maupun penyandang masalah sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat menikmati kehidupan sesuai harkat dan martabatnya dengan sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat tertentu yang mengalami permasalahan sosial. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat tertentu yang mengalami permasalahan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pembinaan gelandangan, pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK), anak jalanan dan anak terlantar.

(2)

Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial, kecacatan, dan kesesatan.

(3)

Pemberian bantuan penyantunan korban bencana dan musibah lainnya.

(4)

Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepada lembaga kemasyarakatan/Organisasi Sosial (Orsos) atau perkumpulan sosial yang mengajukan ijin sumbangan sosial dan undian sosial.

Tahun 2003 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2003 mempunyai sasaran

meningkatnya pelayanan kepada masyarakat tertentu yang mengalami permasalahan sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

c)

(1)

Peningkatan kegiatan pengemis, PSK, anak anak terlantar.

gelandangan, jalanan dan

(2)

Peningkatan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial, kecacatan, dan kesesatan.

(3)

Peningkatan pemberian bantuan penyantunan korban bencana dan musibah lainnya.

(4)

Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan kepada lembaga/ orsos atau perkumpulan sosial yang mengajukan ijin sumbangan sosial dan undian sosial

(5)

Evaluasi program pelayanan rehabilitasi sosial.

dan


Peningkatan kualitas pembinaan gelandangan, pengemis, PSK, anak jalanan dan anak terlantar.

(2)

Peningkatan kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial, kecacatan, dan kesesatan.

(3)

Peningkatan kualitas pemberian bantuan penyantunan korban bencana dan musibah lainnya.

(4)

Peningkatan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada lembaga/ orsos atau perkumpulan sosial yang mengajukan ijin sumbangan sosial dan undian sosial

(5)

Evaluasi

program

pelayanan

dan

rehabilitasi sosial. d)

e)


Peningkatan kualitas kegiatan pembinaan pengemis, PSK, anak anak terlantar.

dan cakupan gelandangan, jalanan dan

(2)

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial, kecacatan, dan kesesatan.

(3)

Peningkatan kualitas dan cakupan pemberian bantuan penyantunan korban bencana dan musibah lainnya.

(4)

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan serta pengawasan kepada lembaga/ orsos atau perkumpulan sosial yang mengajukan ijin sumbangan sosial dan undian sosial

(5)


dan


Peningkatan kualitas pelayanan bagi pengemis, PSK, anak anak terlantar.

dan cakupan gelandangan, jalanan dan

(2)

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dan cakupan bagi penyandang masalah sosial, kecacatan dan kesesatan.

(3)

Peningkatan kualitas dan cakupan pemberian bantuan penyantunan korban bencana dan musibah lainnya.

9)

(4)

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pengawasan kepada lembaga/orsos atau perkumpulan sosial yang mengajukan ijin sumbangan sosial dan undian sosial

(5)


Program Narkotika, (NAPZA)

dan

Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika, dan Zat Adiktif

Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA mempunyai tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari usahausaha penyalahgunaan NAPZA, dengan sasaran terbinanya korban penyalahgunaan NAPZA. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2002 mempunyai sasaran terbitnya korban penyalahgunaan NAPZA, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pembinaan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA.

korban

(2)

Penyuluhan untuk tentang bahaya NAPZA.

(3)

Pemberdayaan Forum Penanggulangan Penanggulanan NAPZA dan pemberdayaan korban NAPZA.

(4)

Evaluasi Pemberdayaan forum dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan korban NAPZA.

generasi muda penyalahgunaan

Tahun 2003 Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2003 mempunyai sasaran terbinanya korban penyalahgunaan NAPZA, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan penanganan NAPZA.

pembinaan dan korban penyalahgunaan

c)

(2)

Peningkatan penyuluhan generasi muda tentang penyalahgunaan NAPZA.

untuk bahaya

(3)

Pemberdayaan Forum Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan pemberdayaan korban NAPZA.

(4)

Evaluasi Pemberdayaan forum dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan korban NAPZA.

Tahun 2004 Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2004 mempunyai sasaran terbitnya korban penyalahgunaan NAPZA, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

d)

e)

(1)

Peningkatan kualitas pembinaan dan penanganan korban penyalahgunaan NAPZA.

(2)

Peningkatan penyuluhan generasi muda tentang penyalahgunaan NAPZA.

(3)

Peningkatan pemberdayaan kepada Forum Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan pemberdayaan korban NAPZA.

untuk bahaya

Tahun 2005 Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2005 mempunyai sasaran terbinanya korban penyalahgunaan NAPZA, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Evaluasi penanganan penanggulangan NAPZA.

(2)

Evaluasi Penyuluhan untuk generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA.

(3)

Evaluasi pemberdayaan kepada Forum Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan pemberdayaan korban NAPZA.

Tahun 2006 Program Penanggulangan

korban

Penyalahgunaan

NAPZA pada tahun 2006 mempunyai sasaran terbitnya korban penyalahgunaan NAPZA, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemberdayaan korban NAPZA.

penanggulangan

(2)

Pemberdayaan kepada Forum Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan pemberdayaan korban NAPZA.

10). Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pelaksanaan Gender.

Perempuan

Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan pelaksanaan Gender mempunyai tujuan meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan peranan perempuan di segala bidang. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya kualitas dan peranan perempuan di segala bidang, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kesehatan bagi kader wanita penggerak pembangunan serta Pemantauan pelaksanaan Gender.

(2)

Pengenalan, Pembinaan dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan

(3)

Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan keluarga.

untuk gerakan kesejahteraan


Peningkatan pemberdayaan

pelaksanaan perempuan dalam

pembangunan kesehatan bagi kader wanita penggerak pembangunan serta Pemantauan pelaksanaan Gender.

c)

d)

(2)

Pemberdayaan perempuan pembangunan kepariwisataan

dalam

(3)

Penelitian Profil Gender.

(4)

Fasilitas Pembetukan Forum Komunikasi untuk mensosialisasikan advokasi dan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta kegiatan organisasi perempuan/ Lembaga Swadaya Masyarakat.


Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kesehatan bagi kader wanita penggerak pembangunan serta Pemantauan pelaksanaan Gender.

(2)

Sosialisasi Profil Gender di Kota Yogyakarta.

(3)

Fasilitasi Kegiatan Forum Komunikasi untuk mensosialisasikan advokasi dan Kesataraan dan Keadilan Gender serta kegiatan organisasi perempuan/ Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tahun 2005 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatnya kualitas dan peranan perempuan di segala bidang yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pemantapan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kesehatan bagi kader wanita penggerak pembangunan serta Pemantauan pelaksanaan Gender.

e)

(2)

Pengenalan, Pembinaan dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan.

(3)

Penerapan Profil Yogyakarta.

(4)

Pemenuhan sarana dan sumber daya manusia.

(5)

Fasilitasi Pembetukan Forum Komunikasi untuk mensosialisasikan advokasi dan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta kegiatan organisasi perempuan/ Lembaga Swadaya Masyarakat.

(6)

Fasilitasi pemberdayaan keluarga.

Gender

di

Kota

peningkatan

Kegiatan untuk kesejahteraan


Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kesehatan bagi kader wanita penggerak pembangunan serta Pengenalan, Pembinaan dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan

(2)

Advokasi kesetaraan dan keadilan Gender serta pemantauan pelaksanaan Gender.

(3)

Evaluasi Profil Gender.

(4)

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi untuk mensosialisasikan advokasi dan Kesataraan dan Keadilan Gender serta kegiatan organisasi perempuan/ Lembaga Swadaya Masyarakat.

(5)

Fasilitasi pemberdayaan keluarga.

(6)

Pemberian Penghargaan kepada indivu maupun kelompok/organisasi yang

Kegiatan untuk kesejahteraan

berjasa perempuan.

dalam

pemberdayaan

11). Program Pemberdayaan Pemuda Program Pemberdayaan Pemuda mempunyai tujuan menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan peran aktif dan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan sasaran terbentuknya kepeloporan dan kepepimpinan pemuda. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

d)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada tahun 2002 mempunyai sasaran terbentuknya kepeloporan dan kepepimpinan pemuda, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan.

(2)

Koordinasi program kegiatan pemuda.

Tahun 2003 Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada tahun 2003 mempunyai sasaran terbentuknya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Peningkatan organisasi kepemudaan

fasilitasi pemuda dan

kegiatan kegiatan

(2)



Peningkatan kualitas fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan

(2)


Tahun 2005 Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada tahun 2005 mempunyai sasaran

terbentuknya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

e)

12)

(1)

Pemantapan organisasi kepemudaan

fasilitasi pemuda dan

kegiatan kegiatan

(2)



Evaluasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan

(2)


Program Pemasyarakatan Olah Raga Tujuan program ini adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan sasaran terwujudnya budaya olahraga dan terbinanya kelompok olahraga, dengan kegiatan serti berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun 2002 mempunyai sasaran terwujudnya budaya olahraga dan terbinanya kelompok olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa partisipasi, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan kelompok-kelompok raga di lingkungan masyarakat

olah

(2)

Fasilitasi pemberdayaan olah raga.

(3)

Sosialisasi mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga.

Tahun 2003 Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya budaya olahraga dan terbinanya kelompok olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa partisipasi, yang dijabarkan dalam

kegiatan sebagai berikut:

c)

d)

e)

(1)


olah

(2)


(3)




olah

(2)


(3)




olah

(2)


(3)



Pendataan

kelompok-kelompok

olah

raga di lingkungan masyarakat

13)

(2)


(3)

Pengembangan kegiatan olah raga

Program Pembibitan Olah Raga Tujuan program ini adalah memantau bakat dan pembibitan olahraga dengan sasaran meningkatnya kelompok olahraga dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga, dengan kegiatan seperti berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pembibitan Olah Raga pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya prestasi kelompok olahraga dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1)

Pendataan bibit cabang olahraga

unggul

cabang-

(2)

Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga.

(3)

Fasilitasi kompetisi/ pengembangan prestasi keolahragaan.

(4)

Memberikan penghargaan kepada olahragawan, pelatih dan masyarakat yang berjasa dalam bidang olahraga.

sarana

dan



unggul

cabang-

(2)


(3)


(4)

Memberikan penghargaan kepada olahragawan, pelatih dan masyarakat

sarana

dan

yang berjasa dalam bidang olahraga. c)

d)

e)



unggul

cabang-

(2)


(3)


(4)


sarana

dan



unggul

cabang-

(2)


(3)


(4)


sarana

dan



unggul

cabang-

F.

(2)


sarana

dan

(3)


(4)


Meningkatkan Kepasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah disusun kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan kelembagaan sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah dan mendasarkan prinsip-prinsip hemat struktur kaya fungsi. Aparatur Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat telah didistribusikan pada lembaga-lembaga yang telah dibentuk. Kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah yang belum optimal dalam melaksanakan tugas karena belum sepenuhnya siap terhadap terjadinya perubahan. Program Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah. a.

Umum

Untuk melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, telah disusun kelembagaan dan masing-masing lembaga telah ditetapkan tugas pokok dan fungsinya. Semua kewenangan yang ada telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang telah dibentuk meskipun belum sepenuhnya optimal kapasitasnya. Kelembagaan yang telah dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang ada didukung aparatur daerah dengan berbagai golongan kepangkatan dan jenjang pendidikan. Aparatur daerah dari aspek kuantitas yang telah didistribusikan kepada lembaga-lemaga, perlu

diadakan evaluasi dengan analisa jabatan agar ada keseimbangan antara jumlah aparatur daerah dengan beban tugas. Sedangkan dari aspek kualitas yang terdiri dari berbagai golongan kepangkatan dan jenjang pendidikan belum seluruhnya memenuhi standar kebutuhan dan profesional, masih perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur daerah. b.

Arah Kebijakan Arah kebijakan program pembangunan bidang Kelembagaan dan Aparatur Daerah disusun berdasarkan arah kebijakan bidang pemerintahan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah :

c.

1).

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 13 tahun2000 tentang Kewenangan Daerah yang meliputi 24 bidang kewenangan.

2).

Meningkatkan kelembagaan dalam rangka mewujudkan bersih dan baik.

3).

Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperolah pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah untuk lebih mampu meningkatkan kinerja dan menguasai IPTEK

4).

Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah guna mendukung terciptanya pariwisata yang berbudaya.

5).

Meningkatkan daerah dalam kerakyatan.

6).

Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan.

pemerintah daerah pemerintahan yang

peranan aparatur pemerintah rangka mengembangkan ekonomi

Program Pembangunan Program pembangunan bidang kelembagaan dan aparatur daerah disusun berdasarkan butir-butir dan arah kebijakan bidang pemerintahan serta prioritas daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Program pembanguan bidang kelembagaan diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan pemerintahan bidang kapasitas kelembagaan dalam bentuk program-program pembangunan.

Program Pembangunan Bidang Aparatur Daerah disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan Bidang Pemerintahan serta prioritas pembangunan peningkatan Kapasitas Kelembangaan dan Aparatur Daerah diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan pemerintahan bidang aparatur daerah dalam bentuk program-program Pembangunan. 1)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tujuan mengadakan evaluasi dalam rangka penyempurnaan atas lembaga-lembaga yang telah dibentuk agar sesuai dengan beban tugasnya dengan sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan sesuai beban tugas, mempunyai visi, misi dan rencana strategis instansi. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai sasaran untuk menciptakan lembaga yang tertib dan bersih dari penyimpangan, yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pengkajian Daerah

Kelembagaan

(2)

Penataan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kelembagaan

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai sasaran untuk mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai beban tugasnya yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pengkajian Daerah

Kelembagaan

(2)

Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah.


Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai sasaran untuk mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai beban tugasnya yang dijabarkan dalam kegiatan :

d)

e)

2)

(1)

Pengkajian Daerah

Kelembagaan

(2)

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.


Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai sasaran untuk mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai beban tugasnya yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pengkajian Daerah

Kelembagaan

(2)

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.


Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai sasaran untuk mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai beban tugasnya, yang dijabarkan dalam kegiatan : (1)

Pengkajian Daerah

(2)

Evaluasi penataan Pemerintah daerah.

(3)

Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan JaringanKerjasama

Kelembagaan

dan

Pemerintah kelembagaan

Pengembangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tujuan meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat baik antar instansi maupun antar daerah dengan sasaran meningkatnya hubungan kerjasama antar instansi maupun antar daerah, sehingga kinerja lembaga dapat optimal. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Peningkatan dan

Pengembangna Jaringan Kerjasama mempunyai sasaran untuk meningkatkan hubungan antar instansi dan antar daerah serta segenap komponen masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan:

b)

c)

d)

(1)

Pendapatan dan penjajagan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak.

(2)

Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman.

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai sasaran untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Membentuk jaringan dan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai sasaran untuk meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)


Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai sasaran untuk meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)


e)

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai sasaran untuk memantapkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi pelaksanaan kerjasama

(2)

Pemantapan pembentukan jaringan dan pelaksanaan kerjasama

3)

Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan. Peningkatan Kinerja Kelembagaan mempunyai tujuan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan lingkungan yang kondusif, untuk mendorong terciptanya kinerja yang optimal dengan sasaran meningkatnya kinerja kelembagaan sesuai beban tugasnya. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program peningkatan Kinerja Kelembagaan mempunyai sasaran kegiatan kemampuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dijabarkan dengan kegiatan:

b)

(1)

Penyusunan Rencana Instansi (RENSTRAIN)

(2)

Sosialisasi dan Penyusunan LAKIP

(3)

Penyusunan LAKIP Instansi

Strategis Diseminasi

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program peningkatan Kinerja kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan LAKIP, evaluasi kinerja instansi serta peningkatan kinerja kelembagaan yang ada yang dijabarkan dalam kegiatan: Penyusunan LAKIP Instansi Envaluasi LAKIP Peningkatan kinerja kelembagaan dengan tugas pokok dan fungsinya

sesuai

c)

d)

e)

4)

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program peningkatan Kinerja kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan LAKIP, evaluasi pelaksanaan kinerja instansi serta peningkatan kinerja kelembagaan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Envaluasi LAKIP

(3)

Peningkatan kinerja sesuai dengan tugas fungsinya

kelembagaan pokok dan

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program peningkatan Kinerja kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan LAKIP, evaluasi pelaksanaan kinerja instansi serta peningkatan kinerja kelembagaan yang ada yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Envaluasi LAKIP

(3)

Peningkatan kinerja sesuai dengan tugas fungsinya

kelembagaan pokok dan

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program peningkatan Kinerja kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan LAKIP, evaluasi pelaksanaan kinerja instansi serta evaluasi kinerja kelembagaan yang ada yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Envaluasi LAKIP

(3)

Evaluasi kinerja kelembagaan sesuai dengan kewenangan daerah

Program Pemberdayaan Kelembagaan Program Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tujuan mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien serta pemilahan tugas wewenang dan tanggungjawab yang tegas pada kelembagaan

perangkat daerah dengan sasaran terciptanya kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi yang seimbang antara beban tugas dan besaran organisasi serta terciptanya kejelasan fungsi lini dan staf. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

d)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pemberdayaan kelembagaan mempunyai sasaran untuk menciptakan lembaga yang tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan, administrasi, aparatur, karier dan peningkatan kesejahteraan aparatur.

(2)

Pemberdayaan kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai sasaran untuk menciptakan lembaga yang berkualitas yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Monitoring Kelembagaan dan pokok dan fungsi instansi.

(2)

Peningkatan kelembagaan sesuai pokok dan fungsinya.

tugas

pemberdayaan dengan tugas

Tahun 2004 Pada tahun 2003 Program Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai sasaran untuk menciptakan lembaga yang berkualitas yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Peningkatan kelembagaan sesuai pokok dan fungsinya.

(3)

Penyempurnaan / pengembangan lembaga sesuai dengan beban tugasnya dan kewenangan daerah

Tahun 2005 Pada tahun

2005

Program

tugas

pemberdayaan dengan tugas

Pemberdayaan

Kelembagaan mempunyai sasaran untuk menciptakan lembaga berkualitas yang dijabarkan delam kegiatan :

e)

5)

(1)


tugas

(2)

Peningkatan pemberdayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)


Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai sasaran untuk menciptakan lembaga berkualitas yang dijabarkan delam kegiatan : (1)


(2)

Peningkatan pemberdayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)


(4)

Evaluasi kelembagaan kewenangan daerah.

Program Daerah

Pendidikan

dan

Latihan

tugas

sesuai Aparatur

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah mempunyai tujuan meningkatkan kualitas, profesionalisme, ketrampilan dan kinerja aparatur daerah dengan sasaran meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah mempunyai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan dalam kegiatan:

(1). Penertiban kepegawaian.

administrasi

(2). Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia atas lembaga yang dibentuk. (3). Penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme, ketrampilan dan kinerja aparatur daerah. (4). Mendorong dan mengikutsertakan aparatur dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. (5). Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual aparatur daerah. b)

fisik, segenap

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah mempunyai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1). Peningkatan penertiban administrasi kepegawaian. (2). Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia atas lembaga yang dibentuk. (3). Penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme, ketrampilan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta kinerja aparatur daerah. (4). Mendorong dan mengikutsertakan aparatur dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. (5). Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual aparatur daerah.

c)

fisik, segenap

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah mempunyai

sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1). Peningkatan penertiban administrasi kepegawaian. (2). Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia atas lembaga yang dibentuk. (3). Penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme, ketrampilan dan kinerja aparatur daerah (4). Mendorong dan mengikutsertakan aparatur dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan (5). Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual aparatur daerah d)

fisik, segenap

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah mempunyai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1). Peningkatan penertiban administrasi kepegawaian (2). Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia atas lembaga yang dibentuk (3). Penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme, ketrampilan dan kinerja aparatur daerah (4). Mendorong dan mengikutsertakan aparatur dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan (5). Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual aparatur daerah

fisik, segenap

e)

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah mempunyai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1). Evaluasi penertiban kepegawaian

administrasi

(2). Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia atas lembaga yang dibentuk (3). Penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme, ketrampilan dan kinerja aparatur daerah (4). Mendorong dan mengikutsertakan aparatur dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan (5). Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual aparatur daerah 6)

Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

fisik, segenap Manusia

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM dalam mengelolaan keuangan dan aset daerah dengan sasaran tersedianya SDM yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai manual pengelolaan barang. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a).

Tahun 2002 Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran tersedianya SDM yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai manual pengelolaannya yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset/kekayaan milik daerah

(2)

Peningkatan profedionalisme apartaur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui diklat dan sejenisnya.

(3) b).

Pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola aset daerah. Tahun 2003 Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran tersedianya SDM yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai manual pengelolaannya yang dijabarkan dalam kegiatan:

c).

(1)

Pelatihan penyusunan aplikasi penyusunan standar belanja rutin dan pembangunan yang berbasis anggaran kinerja.

(2)

Peningkatan kualitas dan profedionalisme apartaur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui diklat dan sejenisnya.

(3)

Peningkatan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola aset daerah.

Tahun 2004 Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi aparat daerah dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai manual pengelolaannya yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pelatihan penyusunan analisa belanja.

standar

(2)

Penyusunan standar belanja rutin dan pembangunan yang berbasis anggaran kinerja.

(3)

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui diklat dan sejenisnya.

(4). Peningkatan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola aset daerah. d).

e).

Tahun 2005 Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatkan kualitas dan profesional bagi aparat daerah dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai manual pengelolaannya yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan pelatihan penyusunan standar analisa belanja.

(2)

Peningkatan penyusunan standar belanja rutin dan pembangunan yang berbasis anggaran kinerja.

(3)

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui diklat dan sejenisnya.

(4)

Peningkatan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola aset daerah.

Tahun 2006 Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2006 mempunyai sasaran memantapan SDM yang profesional menuju tertib pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah sesuai manual pengelolaannya yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi kegiatan peningkatan pengelola keuangan aset/kekayaan milik daerah.

SDM dan

(2)

Pemantapan pelatihan penyusunan standar belanja rutin dan pembangunan yang berbasis anggaran kinerja.

(3)

Pemantapan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui diklat dan

sejenisnya. (4)

7)

Program Daerah

Pemantapan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola aset daerah. Peningkatan

Pemberdayaan

Aparatur

Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai tujuan memberdayakan segenap aparatur daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya produktifitas aparatur daerah dan terbebasnya dari praktek KKN dalam menjalankan tugas. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai sasaran meningkatnya produktifitas aparatur daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan daerah

kedisiplinan

aparatur

(2)

Pembinaan aparatur bidang tugasnya

(3)

Pemberdayaan aparatur daerah dalam bidang tugasnya

(4)

Evaluasi pelaksanaan aparatur daerah.

daerah

dalam

pemberdayaan


Peningkatan daerah

kedisiplinan

aparatur

(2)

Peningkatan pembinaan aparatur daerah dalam bidang tugasnya

(3)

Peningkatan pemberdayaan aparatur daerah dalam bidang tugasnya

(4) c)

d)

e)


pemberdayaan


Peningkatan daerah

kedisiplinan

aparatur

(2)


(3)


(4)


pemberdayaan


Peningkatan daerah

kedisiplinan

aparatur

(2)


(3)


(4)


pemberdayaan


Peningkatan daerah

kedisiplinan

aparatur

(2)


8)

(3)


(4)


Program Peningkatan Lembaga.

Sarana

pemberdayaan

dan

Prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga mempunyai tujuan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lembaga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga mempunyai sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lembaga yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Indentifikasi sarana dan prasarana lembaga-lembaga

(2)

Indentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana lembaga-lembaga

(3)

Penataan sarana lembaga-lembaga

(4)

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga-lembaga

(5)

Penyusunan prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga-lembaga

dan

prasarana dan



c)

d)

(2)


(3)


(4)


(5)


dan

prasarana dan



(2)


(3)


(4)


(5)


dan

prasarana dan



(2)


(3)


(4)


dan

prasarana dan

(5)

e)

9)

Penyusunan prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana lembaga-lembaga



(2)


(3)


(4)


(5)


dan

prasarana dan

Program Pemberdayaan Ketatalaksanaan. Program Pemberdayaan Ketatalaksanaan mempunyai tujuan meningkatkan sistem dan mekanisme kerja sesuai prosedur dengan sasaran meningkatnya tata hubungan kerja yang jelas dan adanya kejelasan mekanisme kerja, sehingga tercipta hasil kinerja yang optimal. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pemberdayaan Ketatalaksanaan mempunyai sasaran meningkatnya tata hubungan kerja yang jelas dan adanya kejelasan mekanisme kerja, sehingga tercipta hasil kinerja yang optimal, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Inventifikasi sistem dan mekanisme kerja

(2)

Analisa terhadap sistem mekanisme serta hubungan kerja

dan

b)

c)

d)

(3)

Menyempurnakan/mengembangkan sistem dan mekanisme serta hubungan kerja.

(4)

Penyusunan dan ketatalaksanaan

sosialisasi

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pemberdayaan Ketatalaksanaan mempunyai sasaran meningkatnya tata hubungan kerja yang jelas dan adanya kejelasan mekanisme kerja, sehingga tercipta hasil kinerja yang optimal yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Menyempurnakan pengembangan sistem dan mekanisme serta hubungan kerja.

(2)

Perumusan Norma dan Metode Analisa Jabatan dan Beban Kerja

(3)

Pemberdayaan ketatalaksanaan.


Pelaksanaan Norma dan Metode Analisa Jabatan dan Beban Kerja

(2)

Penyusunan Peta Tata Hubungan Kerja

(3)

Peningkatan ketatalaksanaan

Pemberdayaan


Pelaksanaan Norma dan Metode Analisa Jabatan dan Beban Kerja

(2)

Implementasi hasil penyusunan peta dan tata hubungan kerja

(3) e)

G.

Peningkatan ketatalaksanaan

Pemberdayaan


Evaluasi pelaksanaan katatalaksanaan

pemberdayaan

(2)

Pemantapan sistem dan serta hubungan kerja.

mekanisme

Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah Berkembangnya kapasitas potensi daerah belum optimal hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi, politik, sosial dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Peningkatan Kapasitas potensi daerah meliputi keuangan daerah dan aset daerah secara optimal, investasi terutama di sektor jasa dan perdagangan ternyata belum mampu menjawab potensi daerah karena belum optimal pengembangannya. Pengelolaan Keuangan daerah belum optimal baik dari pendapatan daerah maupun belanja. Aset daerah yang merupakan potensial daerah memberikan kontribusi terhadap APBD belum dikelola secara optimal. Program Peningkatan Daerah dan Aset Daerah. a.

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan

Umum. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik diperlukan sumber-sumber pendanaan. Pada saat ini kita dihadapkan pada realitas menurunnya tingkat kamampuan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Disisi lain kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik dan pemeliharaan fasilitas kota semakin meningkat. Selain itu dengan semakin meningkatnya pertisipasi masyarakat, maka Pemerintah Daerah di tuntut untuk lebih transparan, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan program dalam

kondisi rangka

di atas, maka programpeningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang baru secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. Degan demikian maka programprogram yang dirumuskan selain dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan pembangunan. Aset daerah meliputi barang-barang yang tidak bergerak dan bergerak merupakan kekayaan milik daerah yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah/kontribusi pada pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pertahanan maupun pemanfaatan ruang beserta sarana dan prasarana kota yang dimiliki. b.

Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah. Arah kebijakan peningkatan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Bidang Keuangan Daerah yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah:

c.

1)

Menegmbangkan dan menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

2)

Mengembangkan dan meningkatkan hubungan kemitraan dalam usaha yang saling menunjang dan menguntungkan dengan berbagai pihak.

3)

Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi pada daerah

4)

Meningkatkan pengelolaan aset sebagai kekayaan milik daerah.

5)

Meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan aparat dalam rangka pengelolaan/pengurusan keuangan daerah yang efektif dan efiisen

daerah

Program Pembangunan Program Peningkatan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan Bidang Keuangan Daerah serta prioritas pembangunan daerah. Program Pembangunan

Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan Keuangan Daerah dalam bentuk program-program pembangunan. 1).

Program Daerah.

Identifikasi

Potensi

Pendapatan

Program Identifikasi Potensial Pendapatan Daerah mempunyai tujuan mengetahui data potensi daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pembangunan daerah dengan sasaran tersusunnya inventarisasi potensi daerah dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran menyempurnakan data potensi pendapatan daerah sehingga dapat menertibkan kutipan/pungutan pajak dan retribusi daerah, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pendapatan dan identifikasi potensi pandapatan daerah.

(2)

Pendapatan wajib pajak, wajib retribusi dan aset daerah yang memberikan kontribusi pendapatan daerah.

(3)

Penyempurnaan/penyesuaian peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tahun 2003 Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran menyempurnakan data potensi pendapatan daerah dan penyesuaian peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemutakhiran identifikasi daerah.

(updating) data dan potensi pendapatan

(2)

Pemutakhiran (updating) data wajib pajak, retribusi.

c)

d)

e)

(3)

Peningkatan penyempurnaan / penyesuaian peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(4)

Penyusunan rancangan peraturan daerah sumbangan pihak ketiga.

(5)

Evaluasi potensi pendapatan daerah

Tahun 2004. Program Identifikasi Potensial Pendapatan Daerah pada tahun 2004 mempunyai sasaran memantapkan potensi pendapatan daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)



(2)


(3)

Pemantapan daerah.

potensi

pendapatan

Tahun 2005 Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah pada tahun 2005 mempunyai sasaran memantapkan potensi pendapatan daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)



(2)


(3)

Pemantapan potensi daerah.

Tahun 2006 Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah pada tahun 2006 mempunyai sasaran peningkatan pemantapan potensi daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)



(2)

Pemutakhiran (updating) data wajib

pajak, retribusi.

2).

(3)

Peningkatan daerah.

pemantapan

potensi

(4)

Evaluasi potensi pendapatan daerah.

Program Peningkatan Pendapatan Daerah. Program Peningkatan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan mengemangkan potensi yang dimiliki dengan sasaran meningkatnya pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran penertiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah serta pajak pusat dan pajak propinsi yang dipungut di daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pembinaan wajib pajak dan retribusi daerah.

(2)

Pemberdayaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

(3)

Optimalisasi penarikan pajak pusat dan pajak propinsi yang dipungut di daerah

(4)

Sosialisasi penyempurnaan/ penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tahun 2003 Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran penertiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah serta pajak pusat yang dipungut di daerah, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan pembinaan dan retribusi daerah

wajib

pajak

(2)

Peningkatan pemberdayaan wajib pajak daerah, retribusi daerah.

(3)

Optimalisasi penarikan pajak pusat

(4)

c)

d)

e)

Sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah



wajib

pajak

(2)


(3)


(4)

Peningkatan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah



wajib

pajak

(2)


(3)


(4)

Peningkatan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah


Peningkatan

pembinaan

wajib

pajak

dan retribusi daerah

3).

(2)


(3)


(4)

Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah

(5)

Pengembangan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Program Penyertaan Modal Pemerintah Program Penyertaan Modal Pemerintah mempunyai tujuan menguatkan struktur permodalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Yogyakarta dan memproporsionalkan kepemilikan saham Pemerintah pada BUMD dengan sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah, kemandirian BUMD dan peran serta Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kepemilikan saham. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Penyertaan Modal Pemerintah pada tahun 2002 mempunyai sasaran kemandirian BUMD dan peran serta Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kepemilikan saham, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan BUMD

Penyertaan

modal

(2)

Proporsionalitas Penyertaan pada lembaga keuangan dan usaha

(3)

Pemberdayaan BUMD

pada modal badan

Tahun 2003 Program Penyertaan Modal Pemerintah pada tahun 2003 mempunyai sasaran kemandirian BUMD dan peran serta Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kepemilikan saham, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan BUMD

penyertaan

modal

pada

c)

d)

e)

(2)

Proporsionalitas penyertaan pada lembaga keuangan dan usaha

(3)

Peningkatan pemberdayaan BUMD

(4)

Evaluasi penyertaan modal

modal badan


Peningkatan BUMD

penyertaan

modal

(2)


(3)


(4)


pada modal badan


Peningkatan BUMD

penyertaan

modal

(2)


(3)


(4)


pada modal badan


Peningkatan BUMD

penyertaan

modal

pada

4).

(2)


(3)


(4)

Pemantapan penyertaan pemberdayaan BUMD

Program Pengembangan Perdagangan

Usaha

modal badan

modal dan

dan

Lembaga

Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan mempunyai tujuan meningkatkan peranan wajib pajak dan wajib retribusi agar memenuhi kewajibannya, peningkatkan kualitas pelayanan fasilitas perdagangan pada masyarakat serta merintis pengembangan jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengoptimalkan pengelolaannya dengan sasaran meningkatkan pendapatan asli daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan pada tahun 2002 mempunyai sasaran peranan wajib pajak dan wajib retribusi, terwujudnya fasilitas perdagangan yang tertib serta perintisan pengembangan terbentuknya BUMD, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Sosialisasi dan pembinaan peranan wajib pajak dan retribusi daerah.

(2)

Pendataan fasilitas perdagangan.

(3)

Penelitian terhadap instansi/lembaga yang dapat dikembangkan menjadi BUMD.

Tahun 2003 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya fasilitas perdagangan yang lebih lengkap dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Fasilitas peranan lembaga atau lembaga perdagangan

(2)

Pemenuhan

sarana

dan

usaha

prasarana

(fasilitas) untuk lembaga usaha dan lembaga perdagangan (3) c)

d)

e)

Analisa dan evaluasi instansi yang dapat dikembangkan menjadi BUMD.

Tahun 2004 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan pada tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan fasilitas perdagangan dan terbentuknya BUMD yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Fasilitasi peranan lembaga dan lembaga perdagangan

usaha

(2)

Meningkatkan fasilitas lembaga usaha dan lembaga perdagangan.

(3)

Terbentuknya BUMD

Tahun 2005 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatkan fasilitas perdagangan dan terbentuknya BUMD dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


usaha

(2)


(3)

Terbentuknya BUMD

(4)

Evaluasi pembentukan BUMD

Tahun 2006 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan pada tahun 2006 mempunyai sasaran tersedianya fasilitas perdagangan yang lengkap dan pemantapan pembentukan BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


usaha

(2)


(3) 5).

Program Daerah

Pemantapan pembentukan BUMD Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas keuangan daerah sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran peningkatan pendapatan/penerimaan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penyiapan dan penyusunan Reperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(2)

Penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta laporan Triwulanan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir Tahun Anggaran.

Tahun 2003 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan/penerimaan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Tersusunnya pemungutan daerah.

sistem dan prosedur pajak dan retribusi

(2)

Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah.

(3)

Penyempurnaan/pengembangan peraturan keuangan daerah.

(4)

Penyiapan penyusunan berdasarkan anggaran kinerja.

(5)

Penyusunan dan pelaporan APBD serta laporan Triwulanan dan

APBD

Pertanggungjawaban keuangan pada akhir Tahun Anggaran. c)

d)

daerah

Tahun 2004 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan/ penerimaan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penggunaan pemungutan daerah.

sistem pajak

dan dan

prosedur retribusi

(2)


(3)

Implementasi APBD anggaran kinerja

(4)

Penyusunan standar analisa belanja sesuai dengan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

(5)

Penyusunan dan pelaporan APBD serta laporan Triwulanan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir Tahun Anggaran.

berdasarkan

Tahun 2005 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan/ penerimaan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Penggunaan pemungutan daerah.

sistem pajak

dan dan

prosedur retribusi

(2)


(3)

Peningkatan implementasi berdasarkan anggaran kinerja

(4)

Peningkatan penyusunan standar analisa belanja sesuai dengan SAKD

(5)

Peningkatan penyusunan dan pelaporan APBD, serta laporan Triwulanan dan Pertanggungjawaban

APBD

keuangan Anggaran e)

6).

daerah

pada

akhir

Tahun

Tahun 2006 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2006 mempunyai sasaran pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan/ penerimaan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

(2)

Memantapkan pemungutan daerah.

(3)

Memantapkan implementasi berdasarkan anggaran kinerja

(4)

Memantapkan penyusunan standar analisa belanja sesuai dengan sistim akuntansi keuangan daerah (SAKD)

(5)

Memantapkan penyusunan dan pelaporan APBD, serta laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah triwulanan,tahunan dan lima tahunan.

sistem dan prosedur pajak dan retribusi APBD

Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas aset daerah serta pengelolaannya, sehingga lebih efisien, efektif transparan dan akuntabel serta dapat memberikan nilai tambah dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

Tahun 2002 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatnya tertib administrasi aset daerah yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Inventarisasi daerah

aset/kekayaan

milik

b)

(2)

Penyusunan sistem dan pengelolaan aset daerah

(3)

Penyusunan neraca daerah

Tahun 2003 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran terwujudnya inventaris aset/kekayaan milik daerah dari segi kuantitas dan kualitas. Yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemutakhiran inventarisasi daerah

(2)

Pengkajian dan Penyusunan rencana pemanfaatan aset/kekayaan milik daerah.

(3)

Pelaksanaan pengelolaan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

(4) Pengamanan daerah (5) c)

prosedur

data/updating aset/kekayaan milik

aset/kekayaan

milik


Tahun 2004 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2004 mempunyai sasaran terwujudnya pengelolaan aset/kekayaan milik daerah sesuai sistem dan prosedur/manual yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)



(2)

Pemanfaatan daerah.

aset/kekayaan

(3)

Peningkatan pelaksanaan pengelolaan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

(4) Pengamanan daerah (5)

aset/kekayaan


milik

milik

d)

Tahun 2005 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2005 mempunyai sasaran meningkatkannya pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dari segi kuantitas dan kualitas maupun pemanfaatannya yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)



(2)

Peningkatan pemanfaatan daerah.

(3)

Pelaksanaan pengelolaan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

penyusunan rencana aset/kekayaan milik

(4) Peningkatan pengamanan aset/kekayaan milik daerah (5) e)

Peningkatan daerah.

penyusunan

neraca

Tahun 2006 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2006 mempunyai sasaran memantapkan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dari segi kuantitas dan kualitas yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi pengelolaan daerah

seluruh kegiatan aset/kekayaan milik

(2)

Pemantapan data inventarisasi aset/kekayaan milik daerah

(3)

Pemantapan pelaksanaan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah

(4) Pemantapan pengamanan aset/kekayaan milik daerah (5) H.

Pemantapan penyusunan neraca daerah

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan

Perubahan akibat reformasi dan globalisasi, masyarakat dunia usaha menuntut terselenggaranya pelayanan yang

prima dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah telah terus menerus diupayakan, namun belum dapat memenuhi standar pelayanan (SPM). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan melalui penetapan standar dan sendi-sendi pelayanan yang prima sesuai kebutuhan masyarakat, serta perubahan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan sebagai pelayan masyarakat. Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat a.

Umum Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar dan sendi-sendi pelayanan yang prima meliputi kesederhanaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketetapan waktu. Dalam rangka peningkatan sistem serta prosedur pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui bentuk pelayanan prima yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang palayanan keapada masyarakat belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya kinerja pelayanan yang signifikan dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan ada peningkatan kemampuan aparatur daerah malalui pemahaman, pendidikan dan latihan.

b.

Arah Kebijakan Arah kebijakan Program Pembangunan Bidang Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat meliputi:

c.

1)

Menerapkan standar dan sendi-sendi pelayanan agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima sesuai standar pelayanan (SPM).

2)

Meningkatkan sistim dan prosedur palayanan dalam rangka mewujudkan palayanan yang prima.

3)

Meningkatkan keterbukaan birokrasi pemerintahan dalam fungsinya sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan inovator yang profesional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Program Pembangunan

Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang peningkatan palayanan kepada masyarakat yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk programprogram pembangunan. 1)

Program Penerapan Pelayanan

Standar

dan

Sendi-sendi

Program Penerapan Standar dan Sendi-sendi Pelayanan mempunyai tujuan menyediakan standar dan sendi-sendi pelayanan (SPM) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan sasaran tersedianya standar dan sendi-sendi pelayanan yang prima. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Penerapan Standar dan Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran Penerapan standar dan sendi-sendi pelayanan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pendataan kebutuhan standar sendi-sendi pelayanan.

dan

(2)

Sosialisasi standar dan sendi-sendi pelayanan

(3)

Penerapan dan pengembangan standar dan sendi-sendi pelayanan

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Penerapan Standar dan Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran penggunaan standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemutakhiran data kebutuhan standar dan pelayanan.

(2)

Penerapan dan pengembangan standar dan sendi-sendi pelayanan.

(3)

Pelaksanaan penggunaann standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar.

Tahun 2004 Pada tahun

2004

Program

(updating) sendi-sendi

Penerapan

Standar dan Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran peningkatan penggunaan standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar yang dijabarkan dalam kegiatan:

d)

e)

2)

(1)



(2)


(3)

Peningkatan penggunaan standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar.

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Penerapan Standar dan Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran peningkatan penggunaan standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)



(2)


(3)

Peningkatan penggunaann standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar.

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Penerapan Standar dan Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran pemantapan penggunaan standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)


(3)

Evaluasi penggunaann standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar.

(4)

Pemantapan penggunaann standar dan sendi-sendi pelayanan secara benar.

Program Peningkatan Pelayanan

Sistem


dan

Prosedur

Program Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan mempunyai tujuan menyempurnakan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat agar efisien dan efektif dengan sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai sistim dan prosedur yang ditetapkan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

c)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Peningkatan Sistim dan Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran tersedianya data tentang sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pendataan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Analisa dan prosedur masyarakat.

(3)

Sosialisasi dan penggunaan dan prosedur pelayanan masyarakat.

(4)

Penerapan / pengembangan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

evaluasi sistim dan pelayanan kepada sistim kepada

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Peningkatan Sistim dan Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran penggunaan sistim dan prosedur pelayanan sesuai dengan sendi-sendi pelayanan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemutakhiran data (updating) sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

(2)


(3)

Sosialisasi dan pelaksanaan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Peningkatan Sistim dan Prosedur Pelayanan mempunyai

sasaran peningkatan penggunaan sistim dan prosedur pelayanan yang dijabarkan dalam kegiatan:

d)

e)

3)

(1)


(2)

Peningkatan prosedur masyarakat.

penggunaan sistim dan pelayanan kepada

Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Peningkatan Sistim dan Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran peningkatan penggunaan sistim dan prosedur pelayanan yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)


(2)

Peningkatan prosedur masyarakat.

penggunaan sistim dan pelayanan kepada

Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Peningkatan Sistim dan Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran pemantapan penggunaan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi penggunaan sistim, dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemantapan penggunaan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kepada Masyarakat

dan

Prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Mayarakat mempunyai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat mempunyai sasaran tersusunnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat mempunyai sasaran tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pemutakhiran data (updating) kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2004 Pada tahun 2004 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat mempunyai sasaran peningkatan tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kepada masyarakat.

kebutuhan pelayanan

(2)


Tahun 2005 Pada tahun 2005 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat mempunyai sasaran peningkatan tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan:

e)

4)

(1)

Peningkatan prasarana masyarakat.

kebutuhan sarana dan pelayanan kepada

(2)


Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat mempunyai sasaran pemantapan tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat mempunyai tujuan mengembangkan lingkup pelayanan terpadu kepada masyarakat dengan sasaran terwujudnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a)

b)

Tahun 2002 Pada tahun 2002 Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat mempunyai sasaran tersusunnya jenis pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Inventarisasi jenis kepada masyarakat.

(2)

Pengkajian masyarakat efektif.

pelayanan

jenis pelayanan kepada yang efisien dan

Tahun 2003 Pada tahun 2003 Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat mempunyai sasaran Penerapan / pengembangan pelayanan terpadu yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara

terpadu. (2)

c)

d)

e)

Penerapan dan pengembangan sistim pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektik.


Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

(2)



Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

(2)


Tahun 2006 Pada tahun 2006 Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat mempunyai sasaran pemantapan penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam rangka mewujudkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dalam kegiatan: (1)

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

(2)

Pemantapan pelayanan terpadu.

penyelenggaraan

BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Pengukuran kinerja didalam Rencana Strategis digunakan untuk penilaian keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta. Evaluasi kinerja didalam Rencana Strategis diawali dengan penyusunan kerangka pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, kesimpulan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. A.

Kerangka Pengukuran Kinerja 1. Penetapan Indikator Kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan / program / kebijaksanaan yang didasarkan atas : DAMPAK (Impact)

Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

MANFAAT (Beneifi)

Sasaran antara yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan

HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan (Qutcomes) berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

2.

KELUARAN (Output)

Sesuatu yang diharapkan dicapai secara langsung dari pelaksanaan kegiatan baik fisik/non fisik.

MASUKAN (Input)

Kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran (Man, Money, Methods, Materials, Machine)

Penetapan Capaian Kinerja Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRADA untuk mewujudkan indikator kinerja rencana.

3.

Pengukuran Kinerja a.

Untuk kegiatan yang diasumsikan semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik digunakan rumus: Capaian Indikator Kinerja =

b.

Realisasi ------- x 100 % Rencana

Untuk kegiatan yang diasumsikan semakin tinggi realisasinya menggambarkan semakin rendahnya

pemcapaian indikator kinerja digunakan rumus: Realisasi - (Realisasi - Rencana) Capaian Indikator Kinerja =-------------- x 100 % Rencana c.

Nilai capaian indikator kinerja diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing indikator kinerja hasil perkalian capaian indikator kinerja dikalikan bobot indikator kinerja. Bobot indikator kinerja masing-masing komponen / tolak ukur dalam indikator kinerja diberi nilai bobot sebanding dengan sumbangannya dalam pencapaian hasil dari indikator kinerja. Pembobotan indikator kinerja dilakukan: 1)

Indikator yang menunjukkan hasil (outcomes) dan manfaat (benefits) diberi bobot yang lebih tinggi dibanding indikator yang menunjukkan inputs atau outputs.

2)

Indikator yang lebih erat laitannya dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan, program dan kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.

3)

Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi, diberi bobot tinggi.

4)

Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggungjawab instansi dan dapat dikendalikan (controllable) oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot yang lebih tinggi dibanding indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali.

Dari cara pembobotan indikator kinerja tersebut untuk mengukur nilai capaian indikator kinerja digunakan rumus: Nilai Capaian Indikator Kinerja = Capaian Indikator Kinerja x Bobot Indikator Kinerja --------------------------------------------100 % B.

Evaluasi Kinerja 1.

Evaluasi Kinerja Kegiatan Nilai capaian kelompok indikator kinerja diperoleh dengan menjumlah masing-masing nilai capaian indikator kinerja hasil perkalian antara capaian indikator

kinerja dikalikan dengan kinerja digunakan rumus:

bobot

kelompok

indikator

Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%) x Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%) Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = -----------100% Nilai capaian kinerja kegiatan diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian kelompok indikator kinerja. Bobot kelompok indikator kinerja masing-masing kelompok dikerikan nilai bobot sebanding dengan sumbangannya dalam pencapaian kegiatan. 2.

Evaluasi Kinerja Program Evaluasi Kinerja Program dilaksanakan dalam bentuk nilai capaian akhir program yang diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing nilai capaian kelompok indikator kinerja hasil perkalian antara nilai capaian akhir kegiatan dikalikan dengan bobot program, dengan rumus:

Nilai Capaian Kegiatan Indikator Kinerja (%) x Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%) Nilai Capaian Akhir Kegiatan = --------------------------100% Nilai capaian program diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian kegiatan indikator kinerja. Bobot kegiatan indikator kinerja masing-masing kegiatan dikerikan nilai bobot sebanding dengan sumbangannya dalam pencapaian program. 3.

Evaluasi Kinerja Sub Sektor Evaluasi Kinerja Sub Sektor dilaksanakan dalam bentuk nilai capaian Sub Sektor yang diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing nilai capaian akhir program dikalikan dengan bobot sub sektor, dengan rumus:

Nilai Capaian Program Indikator Kinerja (%) x Bobot Sub Sektor Indikator Kinerja (%) Nilai Capaian Akhir Kegiatan = ------------------------100% Nilai capaian sub sektor diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian program indikator kinerja. Bobot sub sektor masing-masing kegiatan program dikerikan nilai bobot sebanding dengan sumbangannya dalam pencapaian sumbangan terhadap sektor.

4.

Evaluasi Kinerja Sektor Evaluasi Kinerja Sektor dilaksanakan dalam bentuk nilai capaian akhir sektor yang diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing nilai capaian akhir sub sektor dikalikan dengan bobot sektor, dengan rumus:

Nilai Capaian Sub Sektor Indikator Kinerja (%) x Bobot Sektor Indikator Kinerja (%) Nilai Capaian Akhir Sub Sektor = -------------------------100% Nilai capaian sektor diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian sub sektor indikator kinerja. Bobot masing-masing sub sektor dikerikan nilai bobot sebanding dengan sumbangannya dalam pencapaian sumbangan terhadap sektor. 5.

Evaluasi Kinerja Kebijakan Evaluasi Kinerja kegiatan dilaksanakan dalam bentuk nilai capaian akhir kebijakan yang diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing nilai capaian akhir sektor dikalikan bobot kebijakan, dengan rumus:

Nilai Capaian Sektor Indikator Kinerja (%) x Bobot Kebijakan Indikator Kinerja (%) Nilai Capaian Akhir Sektor = --------------------------100% 6.

Sistim dan Pemberian Nilai Bobot Sistim dan pemberian nilai bobot pada masingimasing indikator kinerja dan kinerja kegiatan, program, sub sektor, sektor dan kebijakan akan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

C.

Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja Untuk mendapatkan kesimpulan hasil evaluasi kinerja di dalam RENSTRADA dipergunakan skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal (nilai dalam persen): 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Dengan

sangat baik dengan nilai 91 s/d 100 baik dengan nilai 76 s/d 90 cukup dengan nilai 61 s/d 75 sedang dengan nilai 51 s/d 60 kurang dengan nilai 41 s/d 50 sangat kurang dengan nilai dibawah 40 kesimpulan

hasil

evaluasi

akan

mendapatkan

gambaran mengenai kinerja rencana pelaksanaan rencana stratigis. D.

dibandingkan

realisasi

Analisis Pencapaian Akuntanbilitas Kinerja Dari hasil kesimpulan evaluasi kinerja disusun analisis mengenai pencapaian akuntanbilitas kinerja secara keseluruhan berkaitan dengan pencapaian kinerja kegiatan, program, sub sektor dan sektor dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi yang ditetapkan dalam RENSTRADA. Analisis mengenai pencapaian akuntanbilitas kinerja tersebut di atas pada dasarnya untuk menggambarkan isi substansi akuntanbilitas kinerja, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang memikili hak untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. BAB VI MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Agar terdapat alur pikir dalam prioritas pembangunan, bidang pembangunan, arah kebijakan, sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam BAB IV, sehingga mudah diketahui dan dipahami oleh semua pelaku pembangunan, perlu disusun dalam matrik daftar indikasi program dan kegiatan prioritas daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja Rencana 5 Tahun mendatang (tahun 2002-2006) baik secara kualitatif maupun kuantitatif setiap program dan kegiatannya. Program-program yang telah ditetapkan dalam BAB IV RENSTRADA dikelompokkan dalam Sub Sektor dan selanjutnya dalam Sektor. Pengelompokan dalam Sub Sektor maupun Sektor agar memudahkan dalam menyusun REPETADA maupun APBD yang menggunakan sistem Sektor, Sub Sektor, program dan proyek.

Lampiran lihat fisik

2002) TENTANG RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN

Recommend Documents