PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 14 TAHUN 2002 (14/2002) TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2002 - 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA Menimbang :a.
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan arah dan pedoman kebijakan pembangunan didaerah perlu penjabaran lebih lanjut.
b.
bahwa untuk menjabarkan kebijakan pembangunan yang lebih jelas perlu dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2002 2006.
Mengingat :1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4.
Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
22
Tahun
1999
tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 1994 - 2004; 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 - 2006. Memperhatikan: 1.
2.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 829/II/Bangda tanggal 28 April 2000 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000 - 2005; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda tanggal 21 Juni 2001 perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2002 - 2006. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta; c. Dewan Perwakilan Rajyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta; d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta; e. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
f. g. h. i. j.
POLDAS adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; Rencana Strategik Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRADA adalah Rencana Strategik Daerah Kota Yogyakarta; Rencana Strategik Instansi yang selanjutnya disingkat RENSTRAIN adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta; Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat REPETADA adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Yogyakarta; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DERAH Pasal 2
PROPEDA Kota Yogyakarta Tahun 2002 - 2006 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari POLDAS yang memuat uraian kebijakan indikasi proram dan berisi visi, misi, strategi dan program 5 (lima) tahun kedepan di daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 3 PROPEDA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD Propinsi) Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran APBD Kota dan dari dana Masyarakat serta Dunia Usaha (Swasta) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB III RENCANA STRATEJIK DAERAH Pasal 4 PROPEDA pelaksanaannya dituangkan dalam RENSTRADA Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan secara rinci dan terukur yang bersumber dana dari APBD Kota untuk 5 (lima) tahun kedepan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 28 Mei 2002 WALIKOTA
YOGYAKARTA ttd
H. HERRY ZUDIANTO Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Nomor : 33/K/DPRD/2002 Tanggal : 28 Mei 2002
Yogyakarta
Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Yogyakarta Nomor : 28 Seri : D Tanggal : 1 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd Drs. HARU LAKSONO Pembina Utama Muda NIP: 490013927 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 14 TAHUN 2002 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2002 - 2006 I.
PENJELASAN UMUM Bahwa PROPEDA merupakan penjabaran pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus yang merupakan penjabaran POLDAS yang memuat kebijakan indikasi program yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Yogyakarta dan berisi visi, misi dan strategi kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang dibiayai dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta). Dengan diterapkannya POLDAS Tahun 2002 - 2006 yang merupakan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka Kota
Yogyakarta harus segera menyusun kebijakannya berupa PROPEDA.
penjabaran
operasional
Atas dasar hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembangunan Daearah Kota Yogyakarta. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 cukup jelas. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN A. Umum .......................................... B. Maksud Dan Tujuan ............................. C. Landasan Penyusunan ........................... D. Sistimatika Penulisan ......................... BAB II KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA A. Kondisi 1. Geografis ................................ 2. Ekonomi .................................. 3. Pendidikan ............................... 4. Pariwisata ............................... 5. Agama .................................... 6. Pemberdayaan Masyarakat .................. 7. Sosial Budaya ............................ 8. Penataan Ruang dan Prasarana Kota ........ 9. Lingkungan Hidup ......................... 10.Indeks Pembangunan Manusia ............... 11.Pemerintahan ............................. 12.Hukum .................................... 13.Politik .................................. 14.Keamanan dan Ketertiban .................. 15.Perkembangan Kota dan Pusat Pertumbuhan... 16.Keuangan dan Aset Daerah .................
1 2 3 4
5 7 13 16 19 20 23 30 40 42 43 47 49 50 51 53
B.
Proyeksi Pertumbuhan......................... 1. Pertumbuhan Penduduk ..................... 2. Pertumbuhan Ekonomi ...................... 3. Pertumbuhan Sosial ....................... 4. Pertumbuhan Pembangunan Manusia .......... 5. Pertumbuhan Derajat Kesehatan Masyarakat.. 6. Keuangan Daerah ..........................
57 57 59 60 64 69 75
C.
Kendala yang Dihadapi ....................... 1. Pendidikan, Pariwisata, pusat pertumbuhan. dan pelayanan jasa serta lingkungan hidup. 2. Konflik Sosial ........................... 3. Lemahnya Penegakan Hukum ................. 4. Lambatnya Pemulihan Ekonomi .............. 5. Kemiskinan dan Pengangguran .............. 6. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan .......
79 79 79 80 80 80
Aparatur Daerah .......................... 7. Lambatnya Pengembangan Potensi Daerah .... 8. Pelayanan Masyarakat .....................
81 81 82
BAB III
VISI, MISI DAN STRATEGI A. Visi ..................................... B. Misi ..................................... C. Strategi .................................
83 83 84
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH A. Umum ..................................... B. Arah Kebijakan ........................... 1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah 2. Kebijakan Belanja ..................... C. Prioritas Pembangunan Daerah ............. 1. Meningkatkan Pendidikan, Pengembangan Pariwisata, Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan Hidup.................................. 2. Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial .......................... 3. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik dan Bersih ............ 4. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah .. 5. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ..... 6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah ....................... 7. Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah.. 8. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
87 87 87 89 90
90 91 92 92 93 93 93 94
BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. Meningkatkan Pendidikan, Pengembangan Pariwisata, Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan .............. 95 1. Program Pembangunan Bidang Pendidikan .. 96 2. Program Pembangunan Bidang Pariwisata .. 101 3. Program Pembangunan Bidang Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa ............... 105 4. Program Pembangunan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup ....................... 109 B. Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial ................................... 1. Program Pembangunan Bidang Politik .... 2. Program Pembangunan Bidang Komunikasi Informasi dan Media Massa ............. 3. Program Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban ............................ C. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerinthan yang Baik dan Bersih ..................... 1. Program Pembangunan Bidang Hukum ......
113 113 115 118 120 120
2. Program Pembangunan Bidang Pemerintahan
123
D. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa Program Pembangunan Bidang Ekonomi ..
127
E. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ........ 1. Program Pembangunan Bidang Agama ...... 2. Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat ............................ 3. Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya
136 136 139 142
F. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan.... Aparatur Daerah .......................... 148 Program Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah ....................... 149 G. Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah ..... 154 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan.. Keuangan Daerah dan Aset Daerah ........... 154
BAB VI
H. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat... Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat .....................................
158
PENUTUP ......................................
161
LAMPIRAN
158
:
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 14 TAHUN 2002 TENTANG : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2002-2006 ------------------------------------BAB I PENDAHULUAN A.
UMUM
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 2004 yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 memuat antara lain konsepsi penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang. Sebagai tindak lanjut seperti diamanatkan dalam GBHN tersebut telah ditetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional sebagai landasan program- program pembangunan baik yang dibiayai melalui sumber dana APBN, Bantuan Luar Negeri, Swasta maupun Masyarakat. Sesuai
Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan. Berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut Pemerintah daerah dalam melaksanakan langkah dan kebijakan baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus memperhatikan 2 hal yaitu : 1.
2.
Kepentingan dan prakarsa masyarakat serta aspirasinya, berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki. Kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000
Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam hal menyusun perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan daerah maupun peraturan perundangan yang berlaku. Bertumpu pada pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah telah berhasil menetapkan POLDAS sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan yang memuat arahan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam PROPEDA dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN 19992004 serta Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). PROPENAS adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Inonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa dan mempunyai fungsi untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. PROPEDA merupakan konsesnsus dan komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. B.
Maksud dan Tujuan Penyusunan PROPEDA dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan manajerial komprehensif memuat uraian kebijakan indikasi program pembangunan secara lintas pembiayaan bersumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan sektor swasta serta sebagai pedoman untuk penyusunan RENSTRADA dan REPETADA.
Adapun tujuan disusunnya PROPEDA Kota Yogyakarta adalah : 1. Agar pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta dapat lebih terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. 2. Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan yang saling terkait, integratif dan sinergik. 3. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. C.
Landasan Penyusunan Landasan penyusunan PROPEDA Kota Yogyakarta adalah : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan Materiil : Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 4. Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang pemerintahan Daerah d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah h. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonentrasi dan Tugas Pembantuan i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. k. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I Tahun 1992 tentng Yogyakarta BERHATI NYAMAN. l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah. m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002-2006.
D.
Sistematika Penulisan PROPEDA Kota sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
Yogyakarta
disusun
dengan
sistematika
BAB BAB BAB BAB BAB
II KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA III VISI, MISI DAN STRATEGI IV ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNN DAERAH V PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI PENUTUP BAB II KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA
A.
Kondisi 1. Geografis a. Letak wilayah Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara 110o 24'19" sampai 110o 28' 53" Bujur Timur dan 07o 15' 24" sampai 07o 49' 26" Lintang Selatan Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan : Sebelah utara : Kabupaten Sleman Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul Sebelah selatan: Kabupaten Bantul Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman b.
Luas wilayah Luas Kota Yogyakarta adalah 32,5 Km2 atau kurang lebih 1,02 % dari luas Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.532 RT. Luas masing-masing Kecamatan seperti tabel 2.1. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan dan Luas
------------------------------------------------------------No. Kecamatan Jumlah Jumlah Luas Km2 Kelurahan RW RT -------------------------------------------------------------1. Mantrijeron 3 55 230 2,61 2. Kraton 3 43 175 1,40 3. Mergangsan 3 60 219 2,31 4. Umbulharjo 7 80 318 8,12 5. Kotagede 3 40 161 3,07 6. Gondokusuman 5 65 276 3,99 7. Danurejan 3 43 160 1,10 8. Pakualaman 2 19 84 0,63 9. Gondomanan 2 31 110 1,12 10. Ngampilan 2 21 120 0,82 11. Wirobrajan 3 34 165 1,76 12. Gedongtengen 2 44 163 0,96 13. Jetis 3 36 168 1,70 14. Tegalrejo 4 46 183 2,91
-------------------------------------------------------------Jumlah 45 617 2.532 32.50 -------------------------------------------------------------Sumber data : Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2000
2.
c.
Topografi Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0% sampai 3 % ke arah selatan, dan berada pada ketinggian rata-rata lebih kurang 114 m di atas permukaan air laut, serta mengalir tiga buah sungai besar : Sungai Winongo dibagian barat, Sungai Code dibagian tengah dan Sungai Gajahwong dibagian timur.
d.
Klimatologi Suhu udara Kota Yogyakarta maksimum 33,1" C terjadi pada siang hari dan suhu minimum 23,03o C terjadi pada malam hari dengan kelembaban udara rata-rata 74,7%. Curah hujan yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta tidak merata setiap bulannya, untuk tahun 1998 rata-rata 172,57 mm, tahun 1999 rata-rata 109,49 mm, dan tahun 2000 rata-rata 124,75 mm, dan curah hujan tahunan untuk tahun 1998 sebesar 2.070,84 mm, tahun 1999 sebesar 1.313,88 mm, tahun 2000 sebesar 1.497 mm, bulan basah terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Oktober, Nopember dan Desember, dan bulan-bulan kering pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September, keadaan ini termasuk beriklim tropis basah.
e.
Geologi Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawan dari lereng Gunung Merapi, sebagaian besar jenis tanahnya regosol atau vulkanis muda sedangkan daerah Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (sandy clay), dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua (old andesit) / kepasiran.
Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB Dalam pembentukan PDRB tahun 2000 atas dasar harga berlaku di Kota Yogyakarta sektor perdagangan, hotel dan restoran menduduki urutan pertama sebesar 24,96 % urutan kedua sektor jasajasa sebesar 22,06 % dan urutan ketiga sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,06 %. Perkembangan tiga sektor tersebut di atas didalam sumbangannya dalam pembentukan PDRB sebagai berikut: 1). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran :
a). b). c). d).
Tahun Tahun Tahun Tahun
1997 1998 1999 2000
sebesar sebesar sebesar sebesar
20,39 22,93 24,19 24,96
% % % %
2).
Sektor Jasa-jasa : a). Tahun 1997 sebesar b). Tahun 1998 sebesar c). Tahun 1999 sebesar d). Tahun 2000 sebesar
23,53 22,31 22,34 22,06
% % % %
3).
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi : a). Tahun 1997 sebesar 16,16 % b). Tahun 1998 sebesar 16,61 % c). Tahun 1999 sebesar 15,84 % d). Tahun 2000 sebesar 16,06 %
Pertumbuhan PDRB sampai dengan tahun 2000 belum sebaik seperti sebelum krisis ekonomi pertumbuhan nya nampak sebagai berikut : a). Tahun 1997 sebesar 4,75 % b). Tahun 1998 sebesar -11,11 % c). Tahun 1999 sebesar 1,03 % d). Tahun 2000 sebesar 3,6 % Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta b.
Produk Unggulan/Industri Kecil dan Menengah Lima jenis komoditas produ unggulan daerah sampai dengan tahun 2000 dari Kota Yogyakarta meliputi : batik sejumlah 225 unit usaha, Perak sejumlah 80 unit usaha, Mebel Kayu sejumlah 76 unit usaha, Kerajinan kayu sejumlah 70 unit usaha dan Bakpia sejumlah 82 unit usaha. Disamping produk unggulan yang sudah ditetapkan seperti tersebut diatas ada beberapa potensi produk industri kecil dan menengah yang masih dapat dikembangkan, seperti Industri Kulit, Industri Aluminium, Kerajinan dari Serat Tumbuhan. Industri Makanan Khas, Industri Garment / Konveksi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta
c.
Perkembangan Usaha dan Investasi Daerah Perkembangan penanaman modal di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2000 yang mendapatkan surat persetujuan dengan realisasi investasinya sebagai berikut : 1). Sejumlah 64 Perusahaan lewat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp.776.442.427.500,terdiri dari bidang usaha Industri Tekstil, Industri Barang Logam, Industri Kertas, Industri Susu Bubuk, Industri Es Balok, Industri Cerutu, Jasa Transportasi / Biro Perjalanan, Jasa
Akomodasi / Hotel dan Jasa Pertokoan. 2).
Sejumlah 25 Perusahaan lewat Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar ... Rp. 207.095.460.000,- terdiri dari bidang usaha : Jasa Akomodasi/Hotel, Industri Komputer dan Elektronik, Jasa Perdagangan/Eksport, Jasa Pengusahaan Gedung dan Restoran, Jasa Sambungan Telpon Bergerak Seluler, Jasa Perdagangan Mebel, Industri Barang dari Kulit, Industri Sarung Tangan Golf dan Jasa Transportai / Biro Perjalanan.
3).
Sejumlah 922 Perusahaan Non Fasilitas berdasarkan HO dengan nilai investasi sebesar Rp. 273.419.063.000,- terdiri dari bidang usaha Perdagangan/Pengadaan, Jasa Kontraktor / Kontruksi, Rental, Wartel, Hotel/Losmen, Percetakan, Bengkel, Rumah Makan, Pembuatan Makanan Kecil dan Konveksi/Kerajinan.
Pemerintah Daerah mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 2 buah terdiri dari : 1). Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah air Minum Tirta Marta. 2). Badan Usaha Milik Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar. Selain itu ada beberapa unit kerja yang memungkinkan dapat dikembangkan sebagai BUMD atau Perusahaan Daerah seperti Pengelolaan Pasar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan lain sebagainya. d.
Ketenagakerjaan Penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2000 yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai sebesar 45,34 %, dengan komposisi penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor tersebut berjumlah 54,27 % sedangkan penduduk perempuan berjumlah 45, 73% dari prosentase penduduk yang bekerja pada 9 sektor PDRB (SUSENAS Kota Yogyakarta Tahun 2000). Disisi lain berdasarkan status pekerjaan penduduk Kota Yogyakarta 58,47 % sebagai pekerja / buruh, seluruh penduduk laki-laki yang memiliki status pekerjaan tersebut sebear 63,20 % sedangkan penduduk perempuan sebesar 36,80 %. Dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi ketenagakerjaan yang mengakibatkan timbulnya pengangguran/ pencari kerja yang terdiri : 1). Pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja tahun 1998 sebanyak 912 orang, tahun 1999 sebanyak 956 orang, dan tahun 2000 sebanyak 963 orang.
2).
Pengangguran akibat dari perusahaan yang tutup tahun 1998 sebanyak 337 orang, tahun 1999 sebanyak 120 orang, dan tahun 2000 sebanyak 21 orang.
3).
Pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja baru tahun 1998 sebanyak 11.724 orang, tahun 1999 sebanyak 9.623 orang, dan tahun 2000 sebanyak 3.453 orang.
Pencari kerja/ pengangguran terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan : 1). Tahun 1998 terdiri dari : a). SD berjumlah 0,38% b). SLTP berjumlah 3,24% c). SLTA berjumlah 51,33% d). Perguruan Tinggi 45,05% 2).
Tahun 1999 terdiri dari : a). SD berjumlah 0,12% b). SLTP berjumlah 2,16% c). SLTA berjumlah 76,82% d). Perguruan Tinggi 20,90%
3).
Tahun 2000 terdiri dari : a). SD berjumlah 0,14% b). SLTP berjumlah 2,69% c). SLTA berjumlah 48,42% d). Perguruan Tinggi 48,75% Sumber : BPS Kota Yogyakarta
e.
Pertanian Setiap tahun luas lahan pertanian berkurang atau mengalami penyusutan sebesar + 5% karena terjadi perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan pekarangan/ permukiman : 1). Tahun 1998 luas lahan pertanian 192 ha terdiri dari sawah 178,55 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan 9,20 ha. 2). Tahun 1999 luas lahan pertanian 171,13 ha terdiri dari sawah 157,68 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan 9,20 ha. 3). Tahun 2000 luas lahan pertanian 166,32 ha terdiri dari sawah 154,46 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan 7,61 ha. Lahan pertanian yang berupa sawah, tegal dan pekarangan belum dioptimalkan sesuai dengan pola pertanian perkotaan. Pola tanam sawah setiap tahunnya terdiri dari padi-padi, palawija-padi. Sedang tanah tegalan/ pekarangan sepanjang tahun ditanami palawija,
sayuran, dan buah-buahan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan budidaya melalui sistem hidroponik dan vertikultur dengan jenis tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Hasil pertanian tanaman pangan dan tanaman kebun/pekarangan hanya mampu memenuhi sebagian keperluan sendiri. Selain itu ada hasil pertanian lain yang berpotensi sebagai produk unggulan, seperti tanaman hias. Jumlah kelompok tani tanaman hias sebanyak 15 kelompok. Hasil perikanan perairan umum, perikanan sawah dan perikanan kolam hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan sendiri. Disamping itu potensi perikanan yang memiliki prospek untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah ikan hias. Untuk petani ikan hias telah terkoordinir melalui Perhimpunan Ikan Hias Indonesia (PIHI) dan terdapat 5 kelompok. Budi daya peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat adalah budidaya jenis ternak unggas. Kebutuhan protein hewani (daging, susu dan telor) sampai dengan Tahun 2001 tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kota Yogyakarta. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka harus mendatangkan dari luar Kota dengan rincian untuk daging sebanyak 31,98 %, susu segar sebanyak 85,98 % dan telor sebanyak 56,42 % dari seluruh kebutuhan. Dengan banyaknya komoditi pangan yang masuk ke Kota Yogyakarta maka diperlukan pengendalian/ pengawasan kualitas mutu. Pemerintah Daerah telah melakukan pengawasan kualitas komoditi pangan yang beredar dipasaran melalui laboratorium yang dimiliki. Namun dengan keterbatasan fasilitas laboratorium maka komoditi yang baru bisa dikendalikan kualitasnya adalah daging dan susu. 3.
Pendidikan a. Anak Usia Sekolah Banyaknya penduduk di Kota Yogyakarta apabila dirinci menurut umur usia sekolah dari usia 5 tahun sampai 18 tahun sejumlah 129.412 anak atau sebanyak 26,20 % dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta, dari jumlah tersebut belum semuanya menikmati pendidikan. Jumlah anak yang bisa menikmati pendidikan mulai dari TK sampai dengan Sekolah Menengah sebanyak 126.611 anak. Adapun rincian jumlah murid pada tahun ajaran 2000/2001 adalah sebagai berikut : 1). Tingkat Taman Kanak-kanak/sederajat Negeri sebanyak 408 anak, dan swasta sebanyak 16.135 anak, sehingga jumlah keseluruhannya 16.543
2).
3).
4).
b.
anak. Tingkat Sekolah Dasar/sederajat Negeri sebanyak 26.091 anak, dan swasta sebanyak 17.980 anak, sehingga jumlah keseluruhan 44.071 anak. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat Negeri sebanyak 11.798 anak, dan swasta sebanyak 12.132 anak, sehingga jumlah keseluruhan 23.930 anak. Tingkat Sekolah Menengah Umum/SMK/sederajat Negeri sebanyak 17.470 anak, dan swasta sebanyak 24.597 anak, sehingga jumlah keseluruhan 42.067anak.
Guru/Pendidik 1). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru TK/ sederajat Negeri sebanyak 171 orang, Swasta sebanyak 1.095 orang, sehingga jumlah keseluruhannya 1.266 orang. 2). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SD/ sederajat Negeri sebanyak 1.696 orang, Swasta sebanyak 951 orang, sehingga jumlah keseluruhannya 2.647 orang. 3). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SLTP/ sederajat Negeri sebanyak 838 orang, Swasta sebanyak 1.068 orang, sehingga jumlah keseluruhannya 1.906 orang. 4).
Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SMU/ SMK/sederajat Negeri sebanyak 1.265 orang, Swasta sebanyak 1.239 orang, sehingga jumlah keseluruhannya 2.504 orang.
Kondisi guru/Tenaga Pendidik di Kota Yogyakarta tahun 2000/2001 apabila dibandingkan ratio antara jumlah guru dan murid adalah : 1). Tingkat TK/sederajat ratio guru dan murid 1 : 13 2). Tingkat SD/sederajat ratio guru dan murid 1 : 17 3). Tingkat SLTP/sederajat ratio guru dan murid 1:13 4). Tingkat SMU/SMK/sederajat ratio guru dan murid 1 : 17. Berdasarkan data tersebut diatas untuk Guru tingkat TK/ sederajat, SD/sederajat, SLTP/sederajat, SMU/SMK/sederajat sudah terpenuhi secara kuantitas namun secara kualitas belum seluruhnya memenuhi persyaratan. c.
Sarana dan Prasarana 1). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah TK/ sederajat Negeri sebanyak 2 unit(13 ruang
2).
3).
4).
kelas), Swasta 287 unit (530 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 289 unit (543 ruang kelas). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SD/ sederajat Negeri sebanyak 157 unit (1.298 ruang kelas), Swasta 89 unit (636 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 246 unit (1934 ruang kelas). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SLTP/ sederajat Negeri sebanyak 18 unit (305 ruang kelas), Swasta 50 unit (385 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 68 unit (690 ruang kelas). Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SMU/ SMK/ sederajat Negeri sebanyak 20 unit (397 ruang kelas), Swasta 67 unit (669 ruang kelas), sehingga jumlah keseluruhan 87 unit (1.066 ruang kelas).
Dari data jumlah murid dan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Tingkat TK/sederajat ratio kelas dan murid 1:30 2). Tingkat SD/sederajat ratio kelas dan murid 1:23 3). 4).
Tingkat SLTP/sederajat ratio kelas dan murid 1 : 35 Tingkat SMU/SMK/sederajat ratio kelas dan murid 1 : 39.
d.
Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang ada di Kota Yogyakarta dalam bentuk Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (DIKLUSEMAS) yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang jenis pendidikan antara lain bahasa, komputer, perbankan, sekretaris, bimbingan belajar, yang terdaftar sebagian sudah dikelola secara profesional dan sebagian belum. Sedangkan Lembaga Pelatihan yang telah diberikan ijin penyelenggaraan pelatihan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi di Kota Yogyakarta tersebar di 13 Kecamatan sebanyak 26 buah. PLS yang berupa Taman Pendidikan AlQur'an sebanyak 272 Buah tersebar di 14 Kecamatan, Sekolah Minggu sebanyak 209 lingkungan dibawah 7 Paroki, dan Pondok Pesantren sebanyak 16 buah. Di samping itu terdapat 17 Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM), 11 kelompok bermain (Play Group) dan 11 Tempat Penitipan Anak yang tersebar di 9 Kecamatan.
e.
Kualitas Pendidikan
Kualitas pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai dengan SMU/SMK belum seluruh unit sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun sumber daya pendidiknya. Disamping itu unit-unit sekolah belum seluruhnya menampakkan keunggulan- keunggulan yang dimiliki sesuai dengan potensi yang ada. 4.
Pariwisata a. Obyek Wisata 1). Obyek Wisata Budaya meliputi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Pakualaman, Taman Sari, Masjid agung, Masjid Suhada, Masjid Soko Tunggal, Beteng Vredeburg, Rumah Karakter Jawa di Kotagede, Dalem Notoprajan, Dalem Kaneman, Dalem Condro Kiranan, Beteng Kraton (Bastion), Grebeg dan Sekaten. 2). Obyek Wisata Pendidikan meliputi Museum Sono Budoyo, Museum Biologi, Museum Perjuangan, Istana Presiden Gedung Agung, Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro, Museum Sasana Wiratama Panglima Besar Sudirman, Museum TNI Angkatan Darat Darma Wiratama, Museum Dewantara Kirty Griya dan Kebun Plasma Nutfah Pisang. 3). Obyek Wisata Alam dan Binatang meliputi Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembiraloka serta Pasar Khusus Burung. 4). Obyek Wisata Kesenian meliputi Sendratari, Wayang Kulit dan Ketoprak. 5). Obyek Kawasan Khusus meliputi Obyek kawasan Kraton, Malioboro, Kotagede dan Sungai Code. 6). Obyek Wisata Minat Khusus meliputi belajar membatik, menari, karawitan, mocopatan, mendalang, mengenakan busana jawa dan bahasa jawa. b.
Jumlah Wisatawan 1). Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk melihat obyek wisata a). Tahun 1998 sebanyak 54.191 orang b). Tahun 1999 sebanyak 99.822 orang c). Tahun 2000 sebanyak 151.132 orang Wisatawan mancanegara tersebut berasal dari Jepang, Belanda, Perancis, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Spanyol, Portugal dan kawasan Asia Pasifik. (Sumber Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta). 2).
Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke
Kota Yogyakarta untuk melihat obyek wisata : a). Tahun 1998 sebanyak 211.716 orang b). Tahun 1999 sebanyak 1.274.612 orang c). Tahun 2000 sebanyak 1.507.582 orang Wisatawan nusantara tersebut mayoritas dari kalangan pelajar, dan mahasiswa serta wisatawan umum dari berbagai rombongan ataupun perorangan. (Sumber Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta). c.
Pengelola Wisata Pelayanan kepada para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ada yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh para pengelola obyek wisata yang terdiri dari : Pengelola Hotel, Pengelola restoran, Pengelola Biro Perjalanan Wisata, Pengelola Obyek Wisata dan Pengelola Rekreasi dan Hiburan Umum serta pengelola informasi pariwisata (Tourism Information Centre).
d.
Lama tinggal wisatawan Lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta dalam mengunjungi obyek wisata : 1). Wisatawan mancanegara pada hotel berbintang a). Tahun 1998 selama 3,68 hari b). Tahun 1999 selama 3,59 hari c). Tahun 2000 selama 3,27 hari 2). Wisatawan mancanegara pada hotel non bintang a). Tahun 1998 selama 5,81 hari b). Tahun 1999 selama 3,29 hari c). Tahun 2000 selama 2,15 hari 3). Wisatawan nusantara pada hotel berbintang a). Tahun 1998 selama 2,54 hari b). Tahun 1999 selama 2,40 hari c). Tahun 2000 selama 2,07 hari 2). Wisatawan nusantara pada hotel non bintang a). Tahun 1998 selama 2,57 hari b). Tahun 1999 selama 2,61 hari c). Tahun 2000 selama 2,17 hari
(Sumber dari : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta) e. Sarana dan Prasarana Kota Yogyakarta yang mempunyai predikat Kota Pariwisata memiliki sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang memadai untuk pengembangan pariwisata yang berupa hotel, restoran, tempat belanja, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, transportasi dan bank. f.
Kelompok sadar wisata Kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan motto Sapta Pesona Indonesia, seluruh kecamatan
sudah ada Pokdarwis namun kegiatannya belum optimal. Adapun yang sudah berfungsi adalah Pokdarwis Kraton dan Gondomanan. Sumber dari : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta 5.
Agama a. Pemeluk agama Penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah 497.699 orang pada tahun 2000 mayoritas memeluk agama Islam sejumlah 398.669 orang (80,10 %), kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sejumlah 56.341 orang (11,32 %), Kristen sejumlah 36.337 orang (7,30 %), Budha sejumlah 4.321 orang (0,87 %) dan Hindu sejumlah 2.031 orang (0,41 %). Komposisi jumlah pemeluk agama di Kota Yogyakarta pada tahun 1998 - 2000 sebagaimana tersebut tabel 2.2.: Tabel 2.2. Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut Tahun 1998 - 2000
┌───────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐ │ No. │ Agama │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ├───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 1. │ Islam │ 384.493 │ 392.461 │ 398.669 │ │ 2. │ Katholik│ 54.469 │ 54.952 │ 56.341 │ │ 3. │ Kristen │ 37.717 │ 36.771 │ 36.337 │ │ 4. │ Budha │ 3.919 │ 4.248 │ 4.321 │ │ 5. │ Hindu │ 3.162 │ 2.001 │ 2.031 │ ├───────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ │ Jumlah │ 483.760 │ 490.433 │ 497.699 │ └───────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘ Sumber : kandep Agama dan BPS Kota Yogyakarta Kehidupan umat beragama relatif rukun dan tenang dalam suasana harmonis sebagai wujud persatuan dan kesatuan didalam kehidupan bermasyarakat. b.
Sarana Peribadatan Untuk kegiatan bagi pemeluk agama tersedia sarana peribadatan masjid, mushola, gereja dan vihara.
Jumlah sarana peribadatan pada tahun sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.
1998
-
Tabel 2.3 Sarana Peribadatan Tahun 1998 - 2000 ┌─────┬────────────────┬───────┬────────┬──────────┐ │ No.│ Agama │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ├─────┼────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
2000
│ 1.│ Masjid │ 330 │ 351 │ 351 │ │ 2.│ Mushola │ 331 │ 338 │ 338 │ │ 3.│ Gereja Kristen │ 50 │ 50 │ 50 │ │ 4.│ Gereja Katholik│ 8 │ 8 │ 8 │ │ 5.│ Vihara │ 3 │ 3 │ 3 │ └─────┴────────────────┴───────┴────────┴──────────┘ Sumber : kandep Agama dan BPS Kota Yogyakarta Dengan sarana dan prasarana telah mampu meningkatkan derajat kualitas kehidupan beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis. Masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, rukun, beriman dan bertaqwa merupakan modal rohani dan mental spiritual sebagai sumber potensi dan peran serta masyarakat dalam memotivasi pembangunan serta Pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dengan pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dengan heterogenitas agama yang tinggi serta modal sarana dan prasarana yang ada, ketaqwaan dan kerukunan telah dapat menciptaskan keharmonisan kehidupan umat beragama meskipun belum optimal. 6.
Pemberdayaan Masyarakat a. Peran serta masyarakat dalam pembangunan Sebagai salah satu potensi dan faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan langsung secara aktif tokohtokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan beserta seluruh komponen masyarakat. Dari kegiatan ini terjalin koordinasi dan komunikasi timbal balik antara Pemerintah, swasta dengan masyarakat meskipun belum optimal, yang pada gilirannya permasalahanpermasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Adapun potensi sumber daya masyarakat sebagaimana tersebut tabel 2.4 : Tabel 2.4 Potensi Sumber Daya Masyarakat Tahun 1998 - 2000
---------------------------------------------------------No. Potensi Sumber 1998 1999 2000 daya masyarakat ---------------------------------------------------------1. Pekerja Sosial Masyarakat (orang) 197 360 422
2.
Organisasi Sosial (kelompok)
71 90
97
3.
Karang Taruna (kelompok)
45 45
45
4.
Satgassos PBA (kelompok)
42 14
14
5.
Pembina Penyandang Masalah Narkoba(orang)
6
9
11
6.
FK-PSM Kecamatan (kelompok) 2 12 14 --------------------------------------------------------Sumber :
Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dua aspek permasalahan pemberdayaan aspek sosial budaya dan ekonomi. 1).
yaitu
Aspek sosial budaya : a). Kurangnya upaya oleh semua pihak yang dapat mengurangi pengaruh sosial budaya yang mengukung masyarakat kepada kondisi kemiskinan struktural. b). c). d). e).
f).
2).
masyarakat
Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningatan pengetahuan dan ketrampilan termasuk informasi. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial. Belum mantapnya kelembagaan yang dapat memberikan katahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena musibah. Belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas kemanusiaan, keadilan, persamaan hak dan perlindungan bagi masyarakat rentan. Belum berkembangnya kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Aspek ekonomi a). Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan pada masyarakat kecil. b). Terbatasnya modal, lahan usaha, informasi dan teknologi. c). Lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi dan menciptakan daya saing.
b.
7.
Hubungan antar stakeholders dalam pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan bertumpu pada masyarakat (community) based development) yang berarti ada tiga stakeholders yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Sektor Swasta sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang secara bersama-sama melaksanakan. Sebagai pelaku pembangunan (stakeholders) hubungan antar stakeholders kurang optimal hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi, transparansi dan keterlibatan masyarakat, sehingga mengakibatkan menurunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah lebih bersifat memfasilitasi, memotivasi dan menyampaikan inovasi-inovasi untuk menjaga dinamika serta kegiatan yang tumbuh tidak menyimpang dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Besarnya swadaya masyarakat yang telah terserap dalam pembangunan tahun 1998/1999 sebesar Rp. 9.479.747.750,Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp. 6.651.370.000,- dan Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 6.011.760.000,-
Sosial Budaya a. Kebudayaan Keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Agung, Museum dan bangunan lainnya menjadikan Kota Yogyakarta berpredikat sebagai pusat kebudayaan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah aneka ragam kesenian tradisional, adat istiadat serta tata cara sebagai peninggalan leluhur yang adiluhung perlu tetap dilestarikan. Disisi lain tata krama, sifat santun dan ramah tamah menjadikan ciri khas dan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dengan penduduk yang heterogen merupakan tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa yang terdiri dari pelajar mahasiswa yang relatif unggul di daerahnya, juga warga negara keturunan yang diharapkan menjadi potensi dan memberikan kontribusi dalam menambah khasanah budaya daerah dan sekaligus sebagai sarana sosialisasi budaya Jawa keseluruh penjuru dunia. Namun disisi lainnya hal-hal yang rawan menjadi dampak negatif seperti pola pikir kedaerahan yang sempit, dan masuknya budaya asing baik melalui informasi, teknologi dan berbagai media komunikasi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. b.
Kesehatan Indikator derajat kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat diperlihatkan dengan angka
kematian, status gizi dan angka kesakitan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1). Angka Kematian Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta sebesar 7,68 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu 66,79 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Kasar 4,81 per 1000 penduduk. Gambaran mengenai kematian yang disebabkan oleh penyakit menular berdasarkan data profil kesehatan tahun 2000 adalah sebagai berikut : Tetanus 6 orang, Pneumonia 13 orang, TBC 2 orang, Hepatitis 1 orang, Malaria 1 orang, Diare 15 orang, DHF 5 orang, TB SSP 2 orang. 2).
Status Gizi. Salah satu indikator status gizi adalah balita bawah garis merah. Data mengenai status gizi di Kota Yogyakarta berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa prosentase gizi baik pada tahun 2000 sebesar 83,42 %; prosentase gizi kurang pada tahun 2000 sebesar 11,57 %; prosentase gizi buruk pada tahun 2000 sebesar 1,43 %; prosentase gizi lebih pada tahun 2000 sebesar 3,58 %;Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis 13%.
3).
Angka kesakitan (Insiden Rate). Penyakit yang sering mengakibatkan kematian, penyakit potensial wabah atau penyakit yang seharusnya sudah tidak lagi di Kota Yogyakarta serta penyakit-penyakit yang cenderung meningkat secara menyolok merupakan penyakit yang perlu diamati secara serius. Penyakitpenyakit menular yang banyak menimbulkan kematian tersebut berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2000 adalah TB paru sebesar 0,41 %, Campak 1,20 %, Diare 24,68 %, Ispa 1,95 %, DBD 1,13 %.
Sarana kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta berdasarkan sumber data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2000 terdapat Rumah Sakit Umum 5 buah, Rumah Sakit Khusus 9 buah, Rumah Sakit Bersalin 9 buah, Puskesmas Rawat Inap 2 buah, Puskesmas Non Rawat Inap 16 buah, Puskesmas Pembantu 12 buah, Poliklinik Swasta 24 buah, Praktek Dokter 221 buah, Laboratorium Klinik 5 buah, Apotek 61 buah, Toko Obat 40 buah. Optik 7 buah, BKIA 4 buah, Praktek Bidan 21 buah, Tenaga Dokter 379 orang dan Dokter Gigi 58 orang. Jumlah
tenaga kesehatan dipandang sudah mencukupi, namun demikian secara kualitas masih kurang terutama tenaga pelayanan kesehatan dirumah sakit (paramedic), tenaga kesehatan yang profesional di Puskesmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat terutama penyuluhan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, bagi keluarga miskin/pasien tidak mampu diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan persayaratan membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan setempat. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut disesuaikan dengan kemampuan pasien serta kemampuan Puskesmas. c.
d.
Pemuda dan Olah Raga 1). Pemuda Keberadaan organisasi kepemudaan merupakan sumbangan yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan menyebabkan banyak pemuda, pelajar yang mengelompokkan diri dalam berbagai organisasi. Menurut data dari Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah raga Kota Yogyakarta pada tahun 2002 jumlah organisasi generasi muda ada 59 buah, karang taruna pada setiap kelurahan, OSIS pada sekolahan di SLTP ada 61 buah, di SMU ada 50 buah, di SMK ada 30 buah, serta Pramuka dalam bidang kepanduan. 2).
Olah raga Olah raga sebagai media untuk mengaktualisasikan bakat, minat dan potensi sangatlah penting. Adapun organisasi yang mewadahi cabang-cabang olah raga di kota Yogyakarta ada 25 buah, sedangkan lembagalembaga yang membina organisasi dan cabang olah raga ada 5 buah.
3).
Sarana Olah raga Pada bidang olah raga prestasi yang diraih belum maksimal, bila dilihat dari potensi prasarana yang tersedia yaitu dari 13 macam prasarana sudah tersedia sebanyak 10 macam atau 70.9 %. Bila dilihat kuantitasnya sejumlah 1.066 buah prasarana tersebar pada 14 kecamatan.
Kesejahteraan Sosial Hasil pendataan
Penyandang
Masalah
kesejahteraan sosial, dan masalah kemiskinan merupakan masalah yang paling menonjol dari segi kuantitatif bila dibandingkan dengan permasalahan yang lain. Hasil pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY pada tahun 2001 mempunyai komposisi sebagai berikut : 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9). 10).
11). 12). 13). 14). 15). 16). 17). 18). 19). 20). 21). 22).
Anak Balita terlantar : 23 Org Anak terlantar : 584 Org Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah: 16 Org Anak nakal : 386 Org Anak Jalanan : 199 Org Wanita rawan sosial ekonomi : 1.257 Org Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah : 84 Org Lansia terlantar : 1.197 Org Lansia yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah: 1 Org Penyandang Cacat : a. Penyandang cacat fisik : 877 Org b. Penyandang cacat mental retardasi : 414 Org c. Penyandang cacat mental psikologis : 164 Org d. Penyandang cacat ganda : 48 Org Penyandang cacat bekas penyandang penyakit kronis : 16 Org Tuna Susila : 400 Org Pengemis : 62 Org Gelandangan : 31 Org Bekas napi kriminal : 299 Org Korban Penyalahgunaan Narkotik: 225 Org Keluarga miskin :26.451 KK Keluarga berumah tak layak huni:1.382 KK Keluarga bermasalah sosial psikologis : 467 KK Pemulung : 172 Org Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana : 2.696 KK Korban bencana alam dan bencana lainnya : 111 Org
Panti/Yayasan Sosial yang ada di Kota Yogyakarta berdasarkan Data dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2001 terdapat 20 panti dengan jumlah klien sebanyak 949 orang, terdiri dari Panti Sosial Anak Terlantar sebanyak 12 buah dengan jumlah klien sebanyak 661 anak, Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar sebanyak 3 buah
dengan klien sebanyak 92 orang, dan Panti Sosial Penyandang Cacat sebanyak 5 buah dengan klien sebanyak 196 orang. Adapun panti yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ada 3 buah yaitu Panti Anak Terlantar Wiloso - Projo, Panti Wreda Budhi Dharmo dan Panti Karya Karanganyar. e.
Kependudukan Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ketahun mengalami perkembangan, baik dari kelahiran, kematian, datang (urbanisasi) atau pergi. Berdasarkan registrasi penduduk Kota selama 4 tahun ditinjau jenis kelamin dari tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut dalam Tabel 2.5 dibawah ini. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1998 - 2001
---------------------------------------------------------------No. Tahun Jenis Kelamin Jumlah Pertum laki-laki Perempuan buhan (%) --------------------------------------------------------------1. 1998 249.696 234.064 483.760 1,05 2. 1999 253.213 237.220 490.433 1,38 3. 2000 256.875 240.824 497.699 1,48 4. 2001 260.209 243.745 503.954 1,26 ---------------------------------------------------------------Sumber data : BPS Kota Yogyakarta Perincian jumlah kelahiran, datang, kematian dan pergi dari tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut dalam tabel 2.6 dibawah ini : Tabel 2.6 Rincian Jumlah Kelahiran. Datang, Kematian dan Pergi Tahun 1998 - 2001 Tabel Lihat fisik Jumlah penduduk dalam kelompok usia dari Tahun 1998 sampai Tahun 2001 seperti tersebut dalam Tabel 2.7. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 1998 - 2001 Tabel Lihat fisik
Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan timbulnya Keluarga Prasejahtera karena alasan ekonomi. Jumlah Keluarga Prasejahtera pada tahun 1998 berjumlah 4.237 Kepada Keluarga (KK), tahun 1999 berjumlah 3.155 KK pada tahun 2000 berjumlah 2.179 KK. 8.
Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Kota a. Penataan ruang Ruang Kota Yogyakarta pada dasarnya terdapat 2 (dua) kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya, dan ditetapkan dalam status kawasan yang meliputi : 1). Kawasan lindung a). Kawasan lindung setempat, Arkeologi/ Budaya/Sejarah. b). Kawasan lindung setempat sepadan sungai. c). Kawasan inti lindung hijau kota/ alami. 2).
Kawasan budidaya a). Kawasan penyangga alam dan budaya b). Kawasan budidaya penuh ekonomi, sosial dan budaya.
Pemanfaatan ruang kota dalam implementasinya diwujudkan dengan pengelompokan penggunaan lahan untuk kegiatan. Pengelompokan penggunaan lahan tahun 2001 sebagian besar untuk perumahan dan permukiman sebesar 64,74 %. Penggunaan lahan selama 4 (empat) tahun terakhir mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 seperti pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Penggunaan Lahan Tahun 1998 - 2001 Di Wilayah Kota Yogyakarta Tabel Lihat fisik Dalam pemanfaatan ruang terdapat berbagai kontradiksi antara tuntutan kebutuhan ruang dalam rangka perkembangan ekonomi disatu sisi dengan upaya perlindungan/ pelestarian budaya sejarah dan keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan disisi lain, sehingga memerlukan kebijakan penanganan yang selaras dengan konsep perwujudan kota dan ruang publik. Kota Yogyakarta termasuk kota yang padat penduduknya namun masih terdapat beberapa ruang/kawasan yang belum optimal pemanfaatannya yang dapat dikembangkan. Aturan Tata Ruang yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam proses penyusunannya
belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat, serta penyebarluasannya tentang pemanfaatan ruang belum sepenuhnya transparan. b.
Sarana dan prasarana kota 1). Sarana prasarana jalan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2000 meliputi jalan Nasional 18.132 km kondisi baik, jalan Propinsi sepanjang 3,733 km kondisi baik, jalan Kota 224,424 km kondisi baik 93,77 %, kondisi sedang 6,23 %, dan jalan lingkungan sepanjang 201,908 km kondisi baik 24,32 %, kondisi sedang 71,28 % dan kondisi rusak 4,40 %. Jumlah jembatan Nasional 3 buah kondisi baik, jembatan Propinsi 3 buah kondisi baik 2 buah dan sedang 1 buah dan jembatan Kota sebanyak 36 buah, kondisi baik + 50 % dan kondisi sedang + 50 %. Kondisi jalan dalam 4 (empat) tahun terakhir tahun 1998 sampai tahun 2001 berdasarkan Buku Yogyakarta Dalam Angka : a). Tahun 1998 (1). Jalan Negara 18,132 km kondisi baik 100 %. (2). Jalan Propinsi 3,733 km kondisi baik 100 %. (3). Jalan Kota 239,323 km kondisi baik 86,83 %, sedang 13,17 %. (4). Jalan Lingkungan 177,455 km kondisi baik 55,35 %, sedang 34,15 % dan Rusak 10,5 %. b).
Tahun 1999 (1). Jalan Negara 18,132 km kondisi baik 100 %. (2). Jalan Propinsi 3,733 km kondisi baik 100 %. (3). Jalan Kota 239,323 km kondisi baik 92,15 %, sedang 7,85 %. (4). Jalan Lingkungan 186,795 km kondisi baik 67,65 %, sedang 26,45 % dan Rusak 5,9 %.
c).
Tahun 2000 (1). Jalan Negara 18,132 km kondisi baik 100 %. (2). Jalan Propinsi 3,733 km kondisi baik 100 %. (3). Jalan Kota 239,323 km kondisi baik 93,77 %, sedang 6,23 %. (4). Jalan Lingkungan 201,908 km kondisi baik 71,28 %, sedang
24,32 % dan Rusak d).
4,40%.
Tahun 2001 (1). Jalan Negara 18,132 km kondisi baik 100 %. (2). Jalan Propinsi 3,733 km kondisi baik 100 %. (3). Jalan Kota 239,323 km kondisi baik 85,07 %, sedang 14,93 %. (4). Jalan Lingkungan 218,384 km kondisi baik 74,63 %, sedang 21,42 % dan Rusak 3,95%.
(Sumber data Dinas Prasarana Kota Yogyakarta) Kapasitas jalan atau kemampuan jalan dalam menampung jumlah lalu lintas di beberapa ruas jalan sudah melebihi kapasitas, hal ini nampak terjadinya panjang antrian, kondisi ini masih diperberat dengan adanya parkir pada badan jalan, serta sulit memperlebar jalan karena keterbatasan lahan. 2).
Sarana drainase Jaringan drainase di Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaan Yogyakarta, karena dinamika perubahan penggunaan lahan yang terjadi kiranya dimensi dan sistem drainase yang ada saat ini juga perlu penyesuaian lewat penyempurnaan sistem jaringan drainase perkotaan Yogyakarta yang mencakup batas administrasi Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Sleman dan Bantul. Sarana Drainase atau pematusan pada tahun 2000 meliputi drainase utama berupa Sungai Winongo, Code dan Gajah Wong, saluran drainase sekunder (pembawa) tertutup sepanjang 38 km dengan kondisi baik 58,19%, sedang 41,63 % dan rusak 0,17 %, saluran drainase sekunder (pembawa) terbuka 31,939 km dengan kondisi baik 69,48 %, sedang 25,20% dan rusak 5,32 %, saluran Tertier (pengumpul) tertutup sepanjang 10,8 km, dengan kondisi baik 32,34 %, sedang 52,24 % dan Rusak 15,53 %, saluran Tertier (pengumpul) terbuka sepanjang 30,110 km, dengan kondisi baik 50,89 %, sedang 42,06 % dan Rusak 7,05 %. (Sumber data : Dinas Prasarana Kota).
3).
Jaringan air kotor/limbah Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riool menuju ke IPAL. Sewon dan mencakup pelayanan kurang lebih 25 % penduduk kota, sedangkan lainnya menggunakan sistem setempat yaitu menggunakan septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan limbah dari tiap persil rumah tangga dan sedikit sekali yang menggunakan sistem komunal yaitu penggunaan satu septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan dari suatu kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Sistem penanganan limbah setempat mempunyai andil yang besar dalam pencemaran air tanah. Saluran air kotor (riool) sebagian besar lama dan sebagian kecil baru. Saluran air kotor dari tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti pada tabel 2.9.
Tabel 2.9 Data Saluran Air Kotor/Limah Tahun 1998 - 2001 Tabel Lihat Fisik 4).
Jaringan air bersih Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2000, dari sistem perpipaan (pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Marta) sebesar 48 % dari jumlah penduduk atau sebanyak 239,752 jiwa, dan sistem non perpipaan (sumur dangkal dan sumur dalam) sebesar 52 % dari jumlah penduduk atau sebanyak 257,947 jiwa. Sumber air yang digunakan untuk air bersih sistem perpipaan meliputi mata air sebanyak 2 (dua) buah (Umbul Wadon dan Karanggayam I). Air permukaan sebanyak 1 (satu) buah (Padasan), sumur dalam sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dan sumur dangkal sebanyak 8 (delapan) buah. Sebagian besar lokasi sumber air ini berada di Kabupaten Sleman. Kapasitas produksi air sebesar 549,821/detik dan tingkat kehilangan air (kebocoran) sebesar 33,07 %.
Kualitas air non perpipaan (sumur dangkal) tidak memenuhi persyaratan sebagai air minum, kandungan bakteri coli mencapai 240 MPN/100 ml, meskipun secara fisik dan kimia memenuhi persyaratan. Pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan oleh PDAM Tirta Marta untuk masyarakat Yogyakarta 4 tahun terakhir mulai tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti tersebut pada tabel 2.10. Tabel 2.10 Pelayanan Kebutuhan Air Minum Sistem Perpipaan Tahun 1998 - 2001 Tabel Lihat Fisik Besarnya penarikan retribusi air bersih PDAM, laba bersih dan setoran ke pemerintah Kota Yogyakarta mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 seperti tersebut pada tabel 2.11.
Tabel 2.11 Retribusi, Laba Bersih dan Setoran PDAM Tahun 1998 - 2000 ┌───────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┐ │ │ Penarikan │ │ Setoran Ke │ │ Tahun │ Retribusi │ Laba Bersih │ Pemerintah │ │ │ (Rp.) │ (Rp.) │ (Rp.) │ ├───────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤ │ 1998 │ 8.151.412.343,23│ 1.532.326.154,80│ 842.739.000│ │ │ │ │ │ │ 1999 │ 8.156.351.890,00│ 1.300.816.927,73│ 715.449.000│ │ │ │ │ │ │ 2000 │10.420.156.340,09│ 1.914.411.608,50│ 1.052.926.300│ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┘ Sumber data : PDAM Kota Yogyakarta 5).
Pengelolaan persampahan Pengelolaan persampahan di wilayah Kota Yogyakarta dengan mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/Transfer Depo dan selanjutnya dibuang ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA), tanpa pemilahan sampah terlebih dahulu. Tingkat pelayanan pengelola sampah sistem terpusat sebanyak 83 %. Jumlah sampah pada tahun 2000 kurang lebih 1.567 m3/hari. Dengan sarana dan prasarana persampahan yang ada jumlah sampah yang dapat dibuang ke TPA kurang lebih 1.375 m3/hari atau sebesar 87,75 % dari volume sampah. Dengan sempitnya wilayah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri, dan harus di buang ke daerah Bantul (Piyungan), bekerjasama dengan ketiga daerah (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman). Pada jangka waktu mendatang kiranya diperlukan adanya solusi model penanganan/pemusnahan sampah untuk wilayah Kota Yogyakarta lewat pemanfaatan teknologi sehingga sistem penanganan sampah lebih sederhana dan pembiayaan yang lebih murah. Sarana kebersihan Kota Yogyakarta berupa transfer Depo, Container dan Gerobag dari Tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 seperti tersebut tabel 2.12. Tabel 2.12 Sarana Kebersihan Kota Di Kota Yogyakarta Tahun 1998 - 2001 ┌─────┬─────────┬───────────────┬───────────┬──────────┐ │ No. │ Tahun │ Transfer Depo │ Container │ Gerobag │ ├─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1 │ 1998 │ 8 │ 39 │ 479 │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │ 1999 │ 8 │ 39 │ 613 │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │ 2000 │ 11 │ 41 │ 613 │ │ │ │ │ │ │ │ 4 │ 2001 │ 11 │ 51 │ 656 │ └─────┴─────────┴───────────────┴───────────┴──────────┘ Sumber data :
Dinas Kebersihan, Kota Yogyakarta
Keindahan
dan
Pemakaman
Sumber pembiayaan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah (APBD), dan penerimaan retribusi sampah pada tahun 2001 mencapai Rp. 372.107.425,baru mampu memenuhi kurang lebih 20 % dari kebutuhan.
6).
Sistem jaringan listrik Jaringan listrik sudah merata keseluruh wilayah kota sehingga kebutuhan warga akan listrik telah tercukupi, sudah mencapai 100 % terlayani dan semua terjangkau jaringan listrik, namun untuk penerangan jalan umum yang merupakan fasilitas kota masih kurang optimal dalam penataannya, sedangkan penempatan jaringan listrik belum terkoordinasi dengan baik. Jumlah pelanggan listrik tahun 1998 sebanyak 83.099 pelanggan, tahun 1999 sebanyak 84.291 pelanggan dan tahun 2000 sebanyak 94.334 pelanggan. Daya tersambung tahun 2000 sebesar 222.029.624 VA dan energi terjual 403.389.573 KWH.
7).
Sistem jaringan telepon telekomunikasi dan informasi. Jaringan telepon yang ada sudah mencapai 80 % dari seluruh kebutuhan masyarakat. Walaupun belum terlewati jaringan telepon di semua wilayah kota, namun lewat model-model peralatan komunikasi lainnya yang ada sudah dapat melayani kebutuhan komunikasi warga kota. Sedangkan penempatan jaringan telepon belum terkoordinasi secara baik. Jumlah sambungan telepon tahun 1998 sebanyak 56.017 tahun 1999 sebanyak 71.624 dan tahun 2000 sebanyak 91.272. Ketersediaan warung telekomunikasi tahun 2000 sebanyak 3.112, Telepon Umum Kartu sebanyak 504 buah dan Telepon umum dengan koin sebanyak 456 buah.
8).
Penyediaan ruang publik. Ruang-ruang publik adalah ruang yang digunakan secara bebas bagi warga kota memasukinya untuk rekreasi, bermain olah raga, dan mengadakan komunikasi sosial serta kegiatan privat lainnya. Ruang publik secara khusus di kota seperti taman kota relatif sangat sempit luasannya. Namun dari penggunaan, seperti ruang jalan, trotoar, ruang sekitar rel PT.KAI, stadion, alun-alun, koridor sungai dan sebagainya masyarakat Yogyakarta dapat menggunakannya sebagai ruang publik.
9).
Lingkungan Hidup a. Lingkungan Hidup Masalah lingkungan hidup timbul disebabkan kegiatan penduduk yang menimbulkan penurunan/pencemaran kualitas lingkungan kgususnya pencemaran udara dan pencemaran air tanah dan air permukaan. Untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup manusia, serta mahluk hidup lainnya dilakukan upaya pengendalian terhadap pembuangan setiap jenis limbah cair, padat dan emisi gas buangan. Pada tahun 2001 limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit dan hotel yang memberikan andil terjadinya pencemaran air tanah dan air permukaan dari hasil pemantauan sampel yang tertinggi dari berbagai kegiatan seperti pada tabel 2.13 berikut :
Tabel 2.13 Pemantauan Limbah Cair Yang Tertinggi dari berbagai sampel kegiatan Tahun 2001 Di Kota Yogyakarta Tabel Lihat fisik Limbah cair dari rumah tangga (domestik) juga memberikan andil terjadinya pencemaran air tanah khususnya dari kandungan bavteri coli (coliform). Hasil pemantauan pada tahun 2001 di beberapa lokasi di wilayah Kota Yogyakarta seperti tersebut pada tabel 2.14. Tabel 2.14 Pemantauan Kualitas Air Tanah/Air Sumur Di Wilayah Kota Yogyakarta ┌────┬────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │ │ Kandungan Bacteri Coli │ │No. │ Lokasi Pemantauan │ (standardt 50 Most Probable│ │ │ │ Number / 100 ml) │ ├────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 1. │ Tegalrejo │ 93 │
│ 2. │ Pakualaman │ 240 │ │ 3. │ Jetis │ 110 │ │ 4. │ Ngampilan │ 75 │ │ 5. │ Mantrijeron │ 75 │ └────┴────────────────────┴────────────────────────────┘ Sumber data : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yk Pada tahun 2001 limbah emisi gas buangan dari kendaraan bermotor yang berupa Hindrokarbon (HC) yang mencemari udara dan hasil pemantauan seperti pada tersebut tabel 2.15 Tabel 2.15 Pemantauan Emisi Gas Buangan Tahun 2001 ┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ │ Nilai Emisi Gas │ │ No.│ Lokasi Pemantauan │ Buangan ( standardt │ │ │ │ 160,0 Mikro gram/m3) │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ │ 1.│ Terminal Umbulharjo │ 262.0 │ │ 2.│ Simpang Empat Galleria Mall │ 458.5 │ │ 3.│ Simpang Tiga Borobudur Plaza │ 624.0 │ │ 4.│ Simpang Empat Pingit │ 1048.0 │ │ 5.│ Simpang Empat Wirobrajan │ 780.0 │ └────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┘ Sumber data : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yk b. Sumber daya alam Sumber daya alam yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah air tanah dan 3 (tiga) sungai : 1). Air tanah Air tanah yang merupakan sumber daya alam termasuk air bawah tanah dangkal (air tidak tertekan) ketersediannya sangat dipengaruhi oleh daerah resapan (recharge area) yang berada di daerah Kabupaten Sleman, ruang terbuka kota serta sumur resapan air hujan. Kontribusi sumur resapan air hujan yang ada 3,127 m3/ sumur untuk hujan selama 2 jam terus menerus. Jumlah sumur resapan air hujan pada tahun 2001 sebanyak 3.970 buah yang mampu memberikan kontribusi ketersediaan air tanah sebanyak 12.414,19 m3 pada saat hujan terus menerus dan
merata selama 2 jam. Penduduk Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan air tanah dengan sumur dangkal dan sumur dalam. 2)
10).
Air sungai
Di wilayah Kota Yogyakarta melintas 3 sungai yaitu Sungai Winongo sebelah barat, Sungai Code ditengah dan sungai Gajah Wong di sebelah timur. Kualitas air ketiga sungai ditetapkan golongan B. (sebagai air baku untuk air minum dengan pengolahan).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan variabel panjang umur atau umur harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2000 laki-laki mencapai 72,56 tahun, sedangkan wanita mencapai 76,64 tahun. (Sumber Data Dinas Kesehatan). Jumlah penduduk laki-laki yang berumur diatas 72 tahun di Kota Yogyakarta Tahun 1998 sebanyak 5.270 orang; tahun 1999 sebanyak 5.345 orang dan 5.422 pada tahun 2000. Jumlah penduduk perempuan yang berumur diatas 76 tahun pada tahun 1998 sebanyak 3.662 orang, tahun 1999 sebanyak 3.712 orang dan tahun 2000 sebanyak 3.768 orang, (Sumber Data BPS Kota Yogyakarta). Berdasarkan variabel kecerdasan angka partisipasi pendidikan pada tingkat SD mencapai 99.36 %, tingkat partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 53,64 % dan 46,36 % untuk anak perempuan. Pada tataran tingkat sekolah menengah pertama angka partisipasi pendidikan mencapai 94.05 %, tingkat partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 50,72 % dan 49,28 % untuk anak perempuan. Pada tataran sekolah tingkat menengah tingkat atas angka partisipasi pendidikan mencapai 79,85 %, tingkat partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 51,08 % sedangkan anak perempuan sebesar 48,92 %. Berdasarkan variabel kemakmuran PDRB Bruto Perkapita sesuai harga berlaku pada tahun 2000 sebesar Rp. 7.076.003,berlandaskan PDRB Kota Yogyakarta sebesar Rp.3.189.020.000.000 dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2000 sebesar 450.681 jiwa. Apabila mendasarkan pada harga konstan tahun
1993 Perkapita Bruto sebesar Rp. 3.009.980,didasarkan pada PDRB Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.356.541.000.000,11.
Pemerintahan a. Kewenangan Dengan diberlakukannya Undangundang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keseluruhan kewenangan yang ditangani Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi semakin luas. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan Pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah meliputi 24 bidang yaitu : 1). Bidang Pertanian 2). Bidang Pertambangan dan Energi 3). Bidang Perindustrian dan Perdagangan 4). Bidang Perkoperasian 5). Bidang Penanaman Modal 6). Bidang Kepariwisataan 7). Bidang Kebudayaan 8). Bidang Ketenagakerjaan 9). Bidang Kesehatan 10). Bidang Pendidikan 11). Bidang Sosial 12). Bidang Penataan Ruang 13). Bidang Pertanahan 14). Bidang Pemukiman 15). Bidang Pekerjaan Umum 16). Bidang Perhubungan 17). Bidang Lingkungan Hidup 18). Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 19). Bidang Pengembangan Otonomi Daerah 20). Bidang Perimbangan Keuangan 21). Bidang Kependudukan 22). Bidang Pemuda dan Olah Raga 23). Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
24).
Bidang Penerangan.
Kewenangan yang meliputi 24 bidang belum seluruhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya sebagian kewenangan yang masih ditangani oleh Pemerintah serta belum optimalnya pelaksanaan atas kewenangan yang telah ditetapkan. b.
Pembangunan membidangi Pengendalian Pembangunan.
Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah disusun kelembagaan Kota Yogyakarta yang meliputi : 1). Sekretariat Daerah terdiri dari : a).Asisten Pemerintahan dan Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian b).
2). 3).
Asisten Hukum dan Organisasi membidangi Bagian Hukum dan Bagian Organisasi. c). Asisten Administrasi membidangi Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan. Sekretariat Dewan 15 Dinas : a). Dinas Pertanian dan Kehewanan b). Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat c). Dinas Kesehatan d). Dinas Pariwisata Seni dan Budaya e). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi f). Dinas Pengelolaan Pasar g). Dinas Ketertiban h). Dinas Perekonomian i). Dinas Pendidikan dan Pengajaran j). Dinas Kebersihan Keindahan dan Pemakaman k). Dinas Prasarana Kota l). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil m). Dinas Perhubungan n). Dinas Tata Kota dan Bangunan
o ) . D i n a s P e r t a n a h a n , ( k e w e n a n g a n b e l u m d i s e r a h k a n
o l e h
4). 5).
6).
7). 8). 9).
Lembaga Pengawasan Internal 3 Badan a). Badan Kepegawaian Daerah b). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c) Badan Perencanaan Pembangunan daerah 7 Kantor a). Kantor Pelayanan Pajak Daerah b). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat c) Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga d). Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik e). Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan f). Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi g). Kantor Penanggulangan Kebakaran RSUD 2 BUMD a). PDAM Tirta Marta b). BPR Bank Pasar 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan
Untuk melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan efisien, hal ini disebabkan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta jumlah pegawai, disamping itu masih ada sebagian kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah. c.
Aparatur
P e m e r i n t a h ) .
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan dan kelembagaan didukung sebanyak 8.994 orang pegawai dengan berbagai golongan dan jenjang pendidikan. 1). Rincian Aparatur Daerah berdasarkan golongan kepangkatan pada tahun 2001 : - Golongan I 368 orang - Golongan II 2.358 orang - Golongan III 4.736 orang - Golongan IV 1.532 orang 2).
Rincian Aparatur Daerah berdasarkan jenjang pendidikan formal pada tahun 2001 : - S2 38 orang - S1 2.096 orang - D3/Akademi 2.638 orang - SMU / SMK 3.322 orang - SLTP 507 orang - SD 393 orang
Aparatur Daerah secara kuantitas telah memenuhi, namun untuk bidangbidang tertentu seperti teknis, akuntan, masih kurang, dan pendistribusiannya belum sesuai dengan kebutuhan, sedangkan dari segi kualitas kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Aparatur Daerah dalam melaksanakan tugasnya masih adanya sifat ketergantungan, kultur birokrasi yang masih tertutup, belum transparan dan akuntabel sehingga belum dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. 12.
Hukum
Penegakan hukum belum dapat berjalan sesuai dengan harapan, terbukti masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan. a. Pemahaman Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang belum maupun yang sudah ditetapkan, kepada masyarakat dan penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum menyebabkan kurangnya
pemahaman dan timbulnya perbedaan persepsi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum telah dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta Selama Tahun 1998 - 2000 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────┐ │ Tahun Anggaran │ Jumlah Kegiatan │ Peserta │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┤ │ 1998/1999 │ 10 kali │ 1.100 │ │ 1999/2000 │ 8 kali │ 800 │ │ 2000 │ 8 kali │ 800 │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────┘ Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta b.
Kesadaran Setiap anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi secara otomatis akan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Upaya untuk mendorong tercapainya kemantapan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat hingga meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum telah dilakukan melalui peningkatan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara melalui kerjasama antar instansi yang bertugas melakukan penyuluhan hukum yang materinya disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.
c.
Ketaatan Masih ada diantara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang belum taat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat masih adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Benyaknya perkara yang diperiksa/disidik, pencurian urutan pertama, narkoba urutan kedua dan penipuan urutan ketiga. Jumlah perkara yang diperiksa/disidik selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 1998 sampai
tahun 2000 adalah sebagai berikut : a). Tahun 1998 sebanyak 815 perkara b). Tahun 1999 sebanyak 710 perkara c). Tahun 2000 sebanyak 310 perkara Sumber data : BPS Kota Yogyakarta
13.
d.
Aparat penegak hukum Aparat penegak hukum dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara kuantitas maupun kualitas belum memenuhi persyaratan, hal ini nampak masih lemah dan rendahnya kinerja Aparat Penegak Hukum. Tahun 2001 jumlah PPNS yang operasional langsung aparat penegak hukum sebanyak 15 orang.
e.
Materi hukum Upaya penegakan hukum masih kurang berjalan dengan baik juga disebabkan belum lengkapnya Peraturan yang dipakai sebagai dasar penindakan.
Politik a. Kehidupan politik Sebelum reformasi terdapat 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan Karya (GOLKAR). Setelah terjadi reformasi terdapat 48 partai politik, dan seluruhnya mengikuti Pemilu tahun 1999. Perkembangan kehidupan politik di masyarakat sejak reformasi bergulir telah membawa perubahan yang sangat luas terhadap perkembangan kehidupan Politik dan transformasi sosial, dan proses demokrasi telah berkembang dibandingkan dengan periode sebelum reformasi. Meningkatnya penyaluran aspirasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya, baik melalui DPRD Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Daerah, dapat lebih meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif, mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang transparan dan tidak adanya ketergantungan dari Pemerintah. b.
Komunikasi dan media massa Perkembangan sarana komunikasi dan media massa di Kota Yogyakarta dirasakan cukup menggembirakan. Hampir di setiap
ruas jalan terdapat Wartel yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, selain itu juga warung-warung internet yang semakin banyak. Media massa baik cetak maupun elektronik juga banyak hadir ditengah-tengah masyarakat seperti koran, tabloid, majalah, radio dan televisi yang kesemuanya dapat menjangkau seluruh masyarakat. Kehidupan pers, komunikasi dan media massa tidak lagi dibawah kontrol pemerintah, serta berkembangnya aspirasi masyarakat lewat berbagai macam saluran/media untuk berekspresi, mendorong berperannya pers. komunikasi dan media massa sebagai mitra pemerintah. 14.
Keamanan dan Ketertiban a. Keamanan Peran serta aparat keamanan, tokohtokoh masyarakat dan juga masyarakat berhasil menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban sehingga tetap kondusif. Peran serta masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan Siskamling di tingkat RT/RW. Upaya untuk menjaga keamanan seperti patroli, penjagaan oleh aparat keamanan ditempat-tempat tertentu dan juga siskamling telah dilaksanakan, ternyata masih ada kriminalitas walaupun ada penurunan. Pada tahun 1999 terdapat kasus kriminal sebanyak 695 kasus dan pada tahun 2000 ada penurunan menjadi sebanyak 654 kasus. (Sumber : Poltabes Yogyakarta). Secara umum kondisi keamanan relatif stabil dan kondusif, hal ini tidak terlepas dari peran serta tokohtokoh masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman, meskipun masih terjadi adanya kerawanan akibat friksi antar kelompok. b.
Ketertiban Secara umum kondisi ketertiban dalam masyarakat mampu mewujudkan stabilitas daerah sehingga kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik, meskipun masih terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tampak
antara lain masih adanya pelanggaran terhadap tertib lalu lintas, penggunaan daerah milik jalan dan pelanggaranpelanggaran lainnya. Upaya untuk menciptakan ketertiban telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat lainnya, namun hasilnya masih perlu dioptimalkan. 15.
Perkembangan Kota dan Pusat Pertumbuhan a. Perkembangan kota Perbandingan/prosentase tata guna lahan dengan komposisi yang ada, tampak kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota sehingga di beberapa kawasan pusat kota terdapat pemanfaatan ruang kota dengan kegiatan-kegiatan yang melebihi daya dukung lahan, disisi lain terdapat kawasan pinggiran kota terutama daerah Tegalrejo, Mantrijeron. Mergangsan dan Umbulharjo belum optimal pemanfaatannya. Secara historis pusat Kota Yogyakarta berorientasi di sekitar poros Kraton - Tugu dan jaringan jalan arah barat-timur yang melalui Tugu dan Kraton, dimana di sekitar lokasi tersebut terdapat konsentrasi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan, perkantoran, rekreasi, budaya dan lain-lain. Secara geografis Kota Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah Propinsi DIY mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya (hinterland). Untuk membangun sarana dan prasarana perkotaan Kota Yogyakarta yang tumbuh pesat muncul permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah antara lain jaringan jalan, transportasi, air bersih, air kotor/limbah, drainase dan persampahan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah melakukan kerjasama antar kabupaten dan dengan membentuk Sekretariat Bersama yang melaksanakan fungsi koordinasi pembangunan perkotaan. b.
Pusat pertumbuhan Pola urban Yogyakarta secara kenampakan fisik kekotaan (morfologi) membentuk fisik kota sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan Kabupaten sekitarnya berfungsi sebagai daerah
penyangga (hinterland). Pusat pertumbuhan di Kota Yogyakarta terbagi dalam 6 wilayah yang merupakan satu kesatuan konsep motor penggerak pertumbuhan, sebagai berikut : 1). Kawasan Malioboro Sebagai pusat budaya, pariwisata dan perdagangan jasa skala sekunder. 2). Kawasan Jalan Solo Sebagai pusat perdagangan skala primer. 3). Kawasan Jalan Magelang Sebagai pusat perdagangan skala primer. 4).
5). 6).
Kawasan Jalan Bantul Sebagai pusat perdagangan skala sekunder dan agro industri. Kawasan Kotagede Sebagai pusat budaya dan industri pariwisata. Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbulharjo. Sebagai pusat perdagangan skala primer dan penempatan fasilitas kota (terminal penumpang, barang, pasar induk/grosir). Sebagai pusat pertumbuhan sarana dan prasarana belum memadai, pemanfaatan ruang masih perlu disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lahan. Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan tidak terlepas dari kegiatan Kabupaten sekitarnya sehingga diperlukan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan.
16.
Keuangan dan Aset Daerah a. Keuangan daerah Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah adalah dengan prinsip berimbang dan dinamis. 1). Penerimaan Penerimaan dari tahun ketahun terus diupayakan untuk dapat meningkat memenuhi target
pendapatan yang telah ditetapkan, secara umum cukup berhasil, namun pada tahun 1998/1999 mengalami penurunan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, karena adanya krisis ekonomi. Penerimaan daerah terdiri dari berbagai pos, dari tahun 1997/ 1998 sampai dengan tahun 2001. Seperti tersebut pada tabel 2.17. Tabel 2.17 Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1997/1998 - 2001 Tabel Lihat Fisik 2).
Pengeluaran Pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektifitas dan disesuaikan kemampuan penerimaan yang diterima dan skala prioritas, namun belum optimal. Realisasi belanja rutin untuk membiayai kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah dibentuk. Belanja pembangunan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang terbagi dalam 20 sektor pembangunan. Belanja rutin dan pembangunan dari tahun 1997/ 1998 sampai dengan tahun 2001 seperti tersebut pada tabel 2.18.
Tabel 2.18 Realisasi Belanja Rutin dan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 1997/1998 - 2001 Tabel Lihat Fisik
3).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun belum optimal, hal ini karena : a) Kelembagaan dan aparat yang mengurusi
b).
c).
b.
keuangan daerah belum optimal kinerjanya dan sebagian belum profesional, disamping itu terbatasnya sumber daya manusia yang berbasis pengelolaan keuangan (akuntan). Potensi daerah belum seluruhnya dapat digali, hal ini disebabkan karena belum mempunyai data inventarisasi potensi yang ada maupun aset daerah yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal, hal ini disebabkan kurangnya fungsi BUMD sebagai potensi pendapatan daerah.
Aset daerah Untuk mewujudkan tertib administrasi aset daerah yang dimiliki dan yang dikelola Pemerintah Daerah, atas barang-barang tidak bergerak, barangbarang bergerak dan aset BUMD yang dipisahkan pada tahun 2001 (Sumber data : BPKD Kota Yogyakarta berdasarkan inventarisasi bersama BPKP) : 1). Barang tidak bergerak (aset tidak bergerak). a). Tanah dengan nilai Rp.113.979.776.947 (seratus tiga belas milyard sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). b). Gedung bangunan dengan nilai Rp.63.228.212.743 (enam puluh tiga milyard dua ratus duapuluh delapan juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). c). Jalan dengan nilai Rp.1.334.096.739.191,60 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh empat milyard sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah enam sen). d). Jembatan dengan nilai Rp. 108.284.491.930,00 (Seratus delapan milyard dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). e). Drainase dengan nilai Rp.24.094.140.000,00 (dua puluh empat milyard sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah). 2).
Barang Bergerak (aset bergerak) Barang bergerak meliputi peralatan dan mesin yang berupa kendaraan bermotor, alat
berat/ kerja, perlengkapan kantor senilai Rp. 35.455.497.055,00 (tiga puluh lima milyard empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah). 3).
Aset BUMD (aset yang dipisahkan) tahun 2000 a). Aset BUMD PDAM Tirta Marta dengan nilai.. Rp.27.195.940.394,05 b). Aset BUMD Bank Pasar dengan nilai.... Rp.5.891.203.501,69 Pengelolaan aset daerah sebagai kekayaan milik daerah belum seluruhnya di kelola sesuai dengan manual pengelolaan barang daerah, dan belum dimanfaatkan seoptimal mungkin.
B.
Poyeksi Pertumbuhan Untuk memberi gambaran visi menjadi suatu yang kongkrit dan dapat diukur, perlu adanya Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro yang dilaksanakan dengan berbagai misi. Indikator terdiri atas Indikator Penduduk, Ekonomi, Sosial, Pembangunan Manusia, Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Keuangan Daerah. Pencapaian Indikator Makro tidak hanya merupakan Kinerja Pemerintah Daerah saja, melainkan merupakan kinerja bersama, antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogayakarta, Pemerintahan Daerah dan seluruh komponen masyarakat. Proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial, pembangunan manusia, derajat kesehatan masyarakat dan keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut : 1.
Pertumbuhan Penduduk. Jumlah penduduk di kota Yogyakarta dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dari faktor kelahiran, datang, kematian dan pergi. Berdasarkan data registrasi penduduk kota Yogyakarta selama 4 (empat) tahun terakhir tersebut pada tabel 2.19. Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1998 -2001
-------------------------------------------------------------Jumlah PertumKepaPertumNo. Tahun penduduk buhan datan buhan (jiwa) % (jiwa/Km2) % -------------------------------------------------------------1. 1997 478.752 O,90 14.730 O,90 2. 1998 483.760 1,05 14.885 1,05 3. 1999 490.433 1,38 15.090 1,38 4. 2000 497.699 1,48 15.314 1,48 5. 2001 503.954 1,25 15.506 1,25 -------------------------------------------------------------Sumber data : Kantor BPS Kota Yogyakarta Dengan mendasarkan laju pertumbuhan penduduk, konstan (1,29% pertahun), maka diprediksi jumlah penduduk kota Yogyakarta dari tahun 2002 -2006 meningkat sebagaimana tersebut pada label 2.20. Tabel 2.20 Prediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2002 -2006 -----------------------------------------------------------No. Tahun Jumlah penduduk Kepadatan (jiwa) (jiwa/KM2) -----------------------------------------------------------1. 2002 510.455 15.786 2. 2003 517.039 15.908 3. 2004 523.709 16.114 4. 2005 530.465 16.322 5. 2006 537.708 16.514 -----------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta 2.
Pertumbuhan Ekonomi. Sebagai salah satu indikator untuk menganalisa dan mengevaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik tertentu, yang didasarkan pada 9 lapangan usaha meliputi (Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta) : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian lndustri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meliputi PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dan sebagai gambaran nilai PDRB harga berlaku dan harga konstan dari tahun 1996 -2001 seperti tersebut tabel 2.21. Tabel 2.21 Nilai PDRB Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1996 -2001 (Dalam jutaan rupiah) ------------------------------------------------------PDRB PertumPDRB PertumNo. Tahun Harga buhan Harga buhan Berlaku % Konstan % ------------------------------------------------------1. 1996 1.710.725 15,05 1.391.715 9,12 2. 1997 1.946.183 13,76 1.458.020 4,75 3. 1998 2.502.561 28,59 1.296.097 -11,11 4. 1999 2.868.850 14,64 1.309.434 1,03 5. 2000 3.189.020 11,16 1.356.541 3,6 6. 2001 3.434.587*) 7,68 1.388.888*) 2,38 -------------------------------------------------------Sumher Data: Kantor BPS Kota Yogyakarta *). Angka Sementara Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 2002 sampai 2006 dengan mendasarkan pertumbuhan baik dari nilai PDRB harga berlaku dan harga konstan yang berkisar antara 9 -11 % untuk harga berlaku dan 2 -3 % untuk harga konstan, maka dapat diprediksikan nilai PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan sebagaimana tersebut pada tabel 2.22 : Tabel 2.22 Prediksi Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2002-2006 ---------------------------------------------------------PDRB PertumPDRB PertumNo. Tahun Harga buhan Harga buhan Berlaku % Konstan % ---------------------------------------------------------1 2002 3.839.170 11,78 1.432.435 3,14 2 2003 4.268.162 11,17 1.478.129 3,19 3 2004 4.723.259 10,66 1.526.036 3,24 4 2005 5.206.218 10,23 1.576.225 3,29 5 2006 5.718.728 9,84 1.628.769 3,34 ------------------------------------------------------------
Sumber data: Hasil Pengolahan Kantor BPS dan Bappeda Kota Yogyakarta. 3.
Pertumbuhan Sosial Untuk mengetahui pertumbuhan sosial digunakan tiga parameter yaitu jumlah KK Pra Sejahtera alasan ekonomi dan khusus, penduduk bekerja dan pencari kerja/ pengangguran. a.
Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi Berdasarkan hasil pendataan keluarga Pra Sejahtera yang dilaksanakan oleh BKKBN dengan alasan ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.23.
Tabel 2.23 Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi Tahun 1997 - 2001 ---------------------------------------------------------Jumlah KK PraPenurunan Kenaikan No. Tahun sejahtera alasan % % Ekonomi ---------------------------------------------------------1. 1997 604 71,93 2. 1998 4.237 601,49 3. 1999 3.155 25,54 4. 2000 2.179 30,93 5. 2001 2.023 7,16 ---------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BKKBN Kota Yogyakarta Dengan pembangunan yang dilaksanakan khususnya jaring pengaman sosial selama 5 tahun mendatang dan mendasarkan penurunan jumlah KK Prasejahtera alasan ekonomi, serta pertumbuhan penduduk diprediksikan penurunan jumlah KK Prasejahtera dari tahun 2002 -2006 sebagaimana tersebut pada tabel 2.24. Tabel 2.24 Prediksi Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi Tahun 2002 -2006 -------------------------------------------------------Jumlah KK Penurunan No. Tahun Prasejahtera Alasan Ekonomi Jumlah KK % -------------------------------------------------------1. 2002 1.623 400 19,77 2. 2003 1.323 300 18,48 3. 2004 1.073 250 18,90 4. 2005 873 200 18,64 5. 2006 723 150 17,18 --------------------------------------------------------
Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta b.
Jumlah keluarga pra sejahtera alasan khusus Dalam tahun 2001 disamping pendataan keluarga pra sejahtera alasan ekonomi. juga dilakukan pendataan keluarga prasejahtera alasan khusus (janda, duda, laki-laki/perempuan yang belum kawin) yang sebelumnya belum pernah dilakukan pendataan. Sebagai gambaran hasil pendataan keluarga prasejahtera alasan khusus tahun 2001, sebagaimana tersebut pada tabel 2.25. Tabel 2.25 Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus Tahun 2001
--------------------------------------------------------Jumlah KK Penurunan Kenaikan No. Tahun Pra sejahtera ( % ) ( % ) Alasan Khusus --------------------------------------------------------1. 2001 1.198 --------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BKKBN Kota Yogyakarta Dengan mendasarkan data satu tahun, bertambah nya umur harapan hidup dan program jaring pengaman sosial, jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus tahun 2002 -2006 diprediksikan sebagaimana tersebut pada. label 2.26. Tabel 2.26 Prediksi Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus Tahun 2002 -2006 ---------------------------------------------------------Jumlah KK Penurunan No. Tahun Pra sejahtera ----------------------Alasan Khusus Jumlah KK % ---------------------------------------------------------1. 2002 998 200 16,69 2. 2003 848 150 15,03 3. 2004 723 125 14,74. 4. 2005 623 100 13,83 5. 2006 548 75 12,04. ----------------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta c.
Penduduk bekerja dan pencari kerja/pengangguran Penduduk Kota Yogyakarta yang menggantungkan kehidupannya pada perdagangan, hotel dan restoran, pemerintahan dan sektor lainnya dari tahun 1998
sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabe1 2.27. Tabel 2.27 Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja Tahun 1997-2001 ------------------------------------------------------------Jumlah Jumlah Yang Bekerja Pencari Kerja No. Tahun Pendu- Angkatan ----------------------------duk Kerja Jumlah % Jumlah % ------------------------------------------------------------1. 1997 478.752 171.278 156.188 91,19 15.090 8,81 2. 1998 483.760 205.868 194.092 94,28 11.776 5,72 3. 1999 490.433 213.046 176.274 82,74 36.771 17,26 4. 2000 497.699 188.575 172.564 91,51 16.011 8,49 5. 2001 503.954 208.133*) 190.962 91,75 17.171 8,25 ------------------------------------------------------------Sumber data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. *) Angka Sementara. Dengan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang, meningkatnya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan penduduk serta kembang susutnya lapangan pekerjaan,jum1ah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk rata-rata se1ama 4 (empat) tahun terakhir + 41 ,29 %. maka dengan harga konstan dapat diprediksikan jumlah penduduk yang bekerja (angkatan kerja) dan pencari kerja tahun 2002 sampai dengan 2006 sebagaimana tersebut pada tabe1 2.28 Tabel 2.28 Prediksi Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja Tahun 2002 -2006 ------------------------------------------------------------Jumlah Jumlah Yang Bekerja Pencari Kerja No. Tahun Pendu- Angkatan ------------------------------duk Kerja Jumlah % Jumlah % ------------------------------------------------------------1. 2002 510.455 210.766 193.905 92,00 16.861 8,00 2. 2003 517.039 213.485 197.474 92,50 16.011 7,50 3. 2004 523.709 216.239 201.102 93,00 14.928 7,00 4. 2005 530.469 219.030 205.888 94,00 13.142 6,00 5. 2006 537.708 222.020 210.919 95,00 11.101 5,00 ------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta 4.
Pertumbuhan Pembangunan Manusia Variabel dan perhitungan lndek Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari panjang umur atau umur harapan hidup, tingkat kecerdasan yang dilihat dan angka partisipasi pendidikan dan kemakmuran yang bisa dicermati
dari nilai-nilai PDRB perkapita. a.
Umur harapan hidup Panjang umur dan umur harapan hidup merupakan salah satu variabel dari Pembangunan Manusia, umur harapan hidup dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.29.
Tabel 2.29 Umur Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 1997 - 2001 ---------------------------------------------------No. Tahun Laki-laki Perempuan ---------------------------------------------------1. 1997 70,98 74,99 2. 1998 71,62 75,64 3. 1999 72,25 76,31 4. 2000 72,56 76,64 5. 2001 73,08 77,20 --------------------------------------------------Sumber data : Kantor BPS Kota Yogyakarta Meningkatnya umur harapan hidup selama 5 (lima) tahun di Kota Yogyakarta rata-rata mencapai 0,52 tahun untuk laki-laki dan 0,56 tahun untuk perempuan per tahun. Berdasarkan angka meningkat nya umur harapan hidup dapat diprediksikan, umur harapan hidup tahun 2002-2006 dengan mengambil 50 % kenaikan umur harapan hidup 0,26 tahun untuk laki-laki dan 0,28 tahun untuk perempuan, sebagai mana tersebut tabel 2.30. Tabel 2.30 Prediksi Umur Harapan Hidup Tahun 2002 -2006 -------------------------------------------------No. Tahun Laki-laki Perempuan --------------------------------------------------1. 2002 73,34 77,48 2. 2003 73,60 77,76 3. 2004 73,86 78,04 4. 2005 74,12 78.32 5. 2006 74,38 78,60 -------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Yogyakarta b.
Tingkat kecerdasan Berdasarkan variabel kecerdasan angka partisipasi pendidikan pada tingkat SD. SLTP dan SLTA tahun 1997 sampai dengan 2001 dapat dilihat sebagaimana tersebut pada tabel 2.31.
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 1997 -2000 ----------------------------------------------------------------Tataran Tataran Tataran Tingkat Tingkat Tingkat No. Tahun SD/ Pertum SLTP/ Pertum SMU/ PertumSederajat buhan Sederajat buhan Sederajat buhan (%) (%) (%) ----------------------------------------------------------------1. 1997 99,46 0,45 95,6 4,2 81,43 1,3 2. 1998 100 0,54 90,72 -5,1 83,57 1,26 3. 1999 100 0 96,04 5,86 82,84 -0,87 4. 2000 99,36 -0,64 94,05 -2.07 79,85 -3,6 5. 2001 99,45 0,09 95,04 1,05 81,66 2,67 ----------------------------------------------------------------Sumher data: Kantor BPS Kota Yogyakarta Dari tabel 2.31 nampak bahwa terjadi penurunan dan kenaikan angka partisipasi pendidikan, hal ini disebabkan dari berbagai hal antara lain alasan ekonomi. Atas dasar penurunan dan kenaikan angka dan didukung kondisi ekonomi yang semakin membaik. angka partisipasi Pendidikan dapat diprediksikan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebagaimana tersebut tabel 2.32. Tabel 2.32 Prediksi Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2002 -2006 ----------------------------------------------------------------Tataran Tataran Tataran Tingkat Tingkat Tingkat Pertum SLTP/ Pertum SMU/ Pertum No. Tahun SD/ buhan buhan buhan Sederajat Sederajat Sederajat (%) (%) (%) ----------------------------------------------------------------1. 2002 99,56 0,11 96,03 1,04 83,47 2,21 2. 2003 99,67 0,11 97,02 1,03 85,28 2,17 3. 2004 99,78 0,11 98,01 1,02 87,09 2,12 4. 2005 99,89 0,11 99 1,01 88,9 2,08 5. 2006 100 0,11 100 1,01 90,76 2,09 ----------------------------------------------------------------Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta c.
Kemakmuran PDRB Perkapita Berdasarkan variabel kemakmuran PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku dan konstan yang merupakan salah satu variabel pertumbuhan manusia, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001
sebagaimana tersebut pada tabel 2.33. Tabel 2.33. PDRB Perkapita Tahun 1997-2001 ------------------------------------------------------------PDRB PerkapiPPDRB Perkapita berdasarkan Pertum- ta berdasarkan PertumNo. Tahun Harga Berlaku buhan Harga Konstan buhan (Rp.) (%) (Rp.) (%) --------------------------------------------------------------1 1997 4.530.790 11,05 3.394.328 2,27 2 1998 5.734.111 26,59 2.969.742 -12,51 3 1999 6.467.433 12,79 2.951.941 -0,59 4 2000 7.076.003 9,40 3.009.980 1,96 5 2001 6.587.831 *) -3,08 *) 2.773.189 *) -7,87 *) -------------------------------------------------------------Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta *) Angka sementara Dari Tabel 2.33 baik PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku dan harga konstan terjadi penurunan dan kenaikan hal ini dipengaruhi kondisi perekonomian. Atas dasar tersebut bahwa setiap tahun ada pertumbuhan ratarata yang positip 14.96 % untuk harga berlaku dan 2,12 % harga konstan untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dapat diprediksikan sebagaimana tersebut pada label 2.34. Tabel 2.34 Prediksi PDRB Perkapita Tahun 2002 -2006 ---------------------------------------------------------------PDRB PcrkapiPDRB PcrkapiNo. Tahun ta berdasarkan Pertum- ta berdasarkan PertumHarga Berlaku buhan Harga Konstan buhan (Rp.) (%) (Rp.) (%) ---------------------------------------------------------------1 2002 7.569.266 14,90 2.824.173 1,84 2 2003 8.307.906 9,76 2.877.906 1,90 3 2004 9.076.662 9,25 2.932.575 1,90 4 2005 9.877.340 8,82 2.990.560 1,98 5 2006 10.707.483 8,40 3.059.632 2,31 --------------------------------------------------------------Sumher data : Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta 5.
Pertumbuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Sebagai salah satu indikator untuk menganalisa dan mengevaluasi pertumbuhan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan parameter angka kematian, status gizi dan angka kesakitan.
a.
Angka kematian Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat/berdasarkan besarnya angka kematian, terbagai menjadi angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kematian kasar. Sebagai gambaran besarnya angka kematian dari tahun 1997 -2001 sebagai mana tersebut pada tabel 2.35.
Tabel 2.35. Angka Kematian Bayi, Ibu dan Angka Kematian Kasar Tahun 1997 -2001 --------------------------------------------------------------Angka Kematian Angka Kematian Angka Kematian Ibu karena keha Kasar karena No. Tahun Bayi Per-1000 milan dan melahir penyakit menular Kelahiran Hidup kan per 1OO.000 Per-1OOOPenduduk kelahiran hidup ---------------------------------------------------------------1. 1997 5,90 59,05 7,80 2. 1998 5,00 44,19 9,22 3. 1999 5,85 65,01 6,66 4. 2000 10,69 66,79 4,81 5. 2001 5,52 78,98 3,34 ---------------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dari tabel tersebut nampak bahwa angka kematian bayi dan kematian ibu meningkat hal ini disebabkan antara lain status sosial ekonominya menurun sehingga menyebabkan status gizi menurun. Hal ini menyebabkan wanita hamil mengalami anemia sehingga waktu melahirkan terjadi pendarahan dan bayi yang dilahirkan rnenjadi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Angka kematian kasar menu run hal ini salah satu penyebabnya usia harapan hidup tinggi. Atas dasar besaran angka kematian dan berlangsungnya jaring pengaman sosial bidang kesehatan, serta meningkatnya pelayanan kesehatan tahun 2002 -2006 dapat di prediksikan angka kematian sebagaimana tersebut pada tabel 2.36. Tabel 2.36. Prediksi Angka Kematian Bayi, Ibu dan Angka Kematian Kasar Tahun 2002 -2006
---------------------------------------------------------------Angka Kematian Angka Kematian Angka Kematian Bayi Per-1000 Ibu karena ke- Kasar karena No. Tahun Kelahiran Hidup hamilan dan me penyakit menular (KH) lahirkan per- Per- 1000 Pen100.OOO Keladuduk hiran hidup (KH) ---------------------------------------------------------------1. 2002 5,34 76,07 3,21 2. 2003 5,17 73,25 3,09 3. 2004 5,01 70,52 2,98 4. 2005 4,68 67,88 2,87 5. 2006 4,72 65,32 2,77 ------------------------------------------------------------Sumber data : Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. b.
Status gizi Salah satu indikator untuk mengevaluasi dan menganalisa derajat kesehatan masyarakat adalah dengan parameter status gizi. Sebagai gambaran status gizi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.37. Tabel 2.37. Status Gizi Tahun 1997 - 2001
-------------------------------------------------------------Status Status Status Status Khusus Ibu Gizi Gizi Gizi Gizi Hamil KekuNo. Tahun Lebih Baik Kurang Buruk rangan Energi Kronis (KEK) % % % % % ------------------------------------------------------------1. 1997 12,26 74,23 12,26 1,25 15,46 2. 1998 8,26 69,74 18,52 3,48 16,03 3. 1999 3,61 78,55 17,65 1,26 15,02 4. 2000 3,58 83,42 11,57 1,43 13,00 5. 2001 3,56 85,85 8,53 1,51 10,98 -----------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dari tabel tersebut nampak bahwa kondisi status gizi lebih meningkat rata-rata 0,02 % pertahun. status gizi baik meningkat rata-rata 2,43 % pertahun. status gizi kurang meningkat rata-rata 3.04 % pertahun. dan Kekurangan Energi Kronis turun 1,01 %. Kenaikan status gizi ini antara lain disebabkan dengan adanya program
Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan bagi : anak usia bawah dua tahun (Baduta), anak usia bawah lima tahun (Balita) dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS) serta ibu hamil. Tahun 2002 -2006 diprediksi status gizi terns meningkat sebagaimana tersebut pada tabel 2.38. Tabel 2.38. Prediksi Status Gizi Tahun 2002 -2006 --------------------------------------------------------------Status Status Status Status Khusus Ibu Gizi Gizi Gizi Gizi Hamil KekuNo. Tahun Lebih Baik Kurang Buruk rangan Energi Kronis(KEK) % % % % % --------------------------------------------------------------1. 2002 3,54 85,85 8,53 1,51 10,98 2. 2003 3,52 88,28 7,45 1,43 9,97 3. 2004 3,50 90,71 7,36 1,35 8,96 4. 2005 3,48 93,14 6,64 1,27 7,95 5. 2006 3,46 98 6,58 1,19 6,94 --------------------------------------------------------------Sumber Data : Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. C.
Angka kesakitan Salah satu indikator untuk mengevaluasi dan menganalisa derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan, yaitu penyakit yang mengakibatkan kematian dan penyakit potensial wabah. Sebagai gambaran angka kesakitan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.39. Tabel 2.39. Angka Kesakitan tabun 1997 -2001 (per 1000 penduduk) --------------------------------------------------------------Tahun -------------------------------------No. Jenis Penyakit 1997 1998 1999 2000 2001 --------------------------------------------------------------1. TB Paru 0,59 0,54 0,33 0,41 0,45 --------------------------------------------------------------2. PD 3 I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan (lmunisasi) : a. Difteri 0 0 0 0 0 b. Campak 0,61 0,42 0,34 1,26 1,54 c. Pertusis 0 0 0 0 0 d. Tetanus neo Polio 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------3. Diare 33,60 18,03 17,82 24,68 26,89 --------------------------------------------------------------
4. ISPA 1,14 1,34 1,91 1,95 2,15 -------------------------------------------------------------5. DBD 1,17 3,14 0,61 1,13 0,46 -------------------------------------------------------------Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dari tabel tersebut nampak bahwa angka kesakitan terjadi penurunan dan kenaikan, hal ini disebabkan kondisi lingkungan tempat tinggal, status gizi (ekonomi) dan kondisi sosial. Atas dasar besaran angka penumnan dan kenaikan angka kesakitan didukung dengan program penanganan jaring pengaman sosial bidang kesehatan, perbaikan lingkungan permukiman (PLP) dan peningkatan pelayanan kesehatan tahun 2002- 2006 diprediksi dari tahun ketahun menurun, sebagaimana tersebut pada tabel 2.40. Tabel 2.40 Prediksi Angka Kesakitan Tahun 2002 -2006 (per seribu penduduk) ------------------------------------------------------------Tahun No. Jenis Penyakit 2002 2003 2004 2005 2006 ------------------------------------------------------------1. TB Paru 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 2. PD 3 I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan (Imunisasi) : a. Difteri 0 0 0 0 0 b. Campak 1,31 1,08 0,84 0,61 0,38 c. Pertusis 0 0 0 0 0 d. Tetanus neo Polio 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------3. Diare 25,21 23,54 21,86 20,18 18,51 -------------------------------------------------------------4. ISPA 1,91 1,65 1,39 1,14 0,89 -------------------------------------------------------------5. DBD 0,43 0,39 0,37 0,36 0,34 -------------------------------------------------------------Sumber data: 6.
Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Keuangan Daerah Salah satu aspek dari pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa pos yang terdiri dari (Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta): a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. b. Pendapatan Asli Daerah. c. Sumbangan Pemerintah Atasan/ Dana Perimbangan. d. Pinjaman Daerah. e. Lain -lain penerimaan yang sah
Sebagai gambaran penerimaan/pendapatan daerah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.41 Tabel 2.41. Penerimaan / Pendapatan Daerah Tahun 1997/1998 -2001 Tabel Lihat Fisik Sumber data : BPKD Kota Yogyakarta Catatan : Tanpa memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Dari tabel tersebut bahwa penenmaan pendapatan secara umum meningkat dari tahun ke tahun berkisar antara 8 % sampai 12 %, kecuali pada tahun 1998/1999 menurun dari penerimaan/pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, Untuk memprediksi penerimaan/pendapatan daerah tidak semua pos penerimaan di prediksi : a. Pos Penerimaan Yang tidak di Prediksi 1).
2). b.
Pas 1). 2). 3).
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. karena sebagian besar dari proyek yang diluncurkan, sisi lain berusaha menghindari terjadinya proyek luncuran. Pinjaman daerah. sangat tergantung dari kebutuhan daerah untuk dana pembangunan dari pas penerimaan/ pendapatan daerah atau dari pinjaman. Penerimaan yang diprediksi Pos Pendapatan Asli Daerah Sumbangan Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Lain-lain penerimaan yang sah
Untuk memprediksi penerimaan/pendapatan daerah dengan pertimbangan kenaikan penerimaan/pendapatan pengembangan pemanfaatan aset daerah, penggalian potensi daerah beban Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah (desentralisasi). Prediksi keuangan daerah dari tahun 2002 sampai tahun 2006 sebagaimana tersebut pada label 2.42 Tabel 2.42 Prediksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2002 - 2006 Tabel Lihat Fisik Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda dan BPKD Kota Yogyakata Catatan : Untuk Dana Alokasi Umum (DAU)/Penyeimbang tidak bisa
-
-
7.
diprediksi karena sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Pos/Pasal pendapatan posisinya setiap tahun bisa berubah sesuai dengan petunjuk penyusunan APBD dari Depdagri. PAD untuk TA. 2002 ditarget naik 10 %, TA 2003 dan 2004 naik 12,5 %, sedangkan tahun 2005 dan 2006 naik 13%. Asumsi yang digunakan adalah bahwa TA 2002 diharapkan bisa ditingkatnya good governance, dengan demikian akan tercipta peningkatan kinerja proses pemungutan pendapatan. Tanpa memperhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Kendala yang Dihadapi Dari kondisi yang ada dan prediksi pertumbuhan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusun program pembangunan 5 tahun mendatang sebagai berikut : 1. Pendidikan. pariwisata. pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa serta lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendidikan adalah masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan. rendahnya kualitas pendidikan dan lemahnya manajemen pendidikan serta terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam pengembangan pariwisata kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan obyekobyek wisata, paket wisata. rute pariwisata secara terpadu dan kurang pemasaran. Pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa masih terdapat kendala antara daya dukung ruang dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Disisi lain fasilitas untuk pelayanan jasa belum seimbang dengan kebutuhan. Kendala yang dihadapi dalam pelestarian lingkungan hidup masih lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara dan air (air permukaan dan air bawah tanah) serta terbatasnya ruang terbuka hijau kota Di samping itu belum optimalnya pemanfaatan tehnologi yang dapat mengatasi pencemaran dan kurangnya sinergi kelembagaan antara pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 2.
Konflik Sosial Derasnya arus informasi' akibat kemajuan teknologi informasi secara lambat laun dan pasti akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Kota Yogyakarta. Disisi lain ukuran-ukuran keberhasilan materialisme menjadi tolak ukur.
cara pandang individu maupun kelompok pada pihak lain. Perbedaan-perbedaan yang semestinya memperkaya khasanah cara pandang untuk memahami kehidupan berubah menjadi akar permasalahan bagi sebagian warga Kota Yogyakarta. Disamping itu pemahaman terhadap nilai-nilai philosophi yang luhur bagi warga Kota Yogyakarta sedikit demi sedikit mengalami erosi pada sebagian komponen masyarakat. 3.
Lemahnya Penegakan Hukum. Lemahnya penegakan hukum, di Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara. Disisi lain keterbatasan jumlah, kualitas aparat penegak hukum dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum di Kota Yogyakarta.
4.
Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah Angka inflasi yang masih cukup tinggi, kondisi sosial politik secara nasional yang belum mantap sangat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan sektor riil selama ini realisasinya belum mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat namun pertumbuhan diluar sektor riil ternyata sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Sistim perekonomian kerakyatan telah diupayakan sebagai altematif pengganti sistim perekonomian konglomerasi temyata belum mampu memacu pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta. Kemiskinan dan Pengangguran Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran antara lain Pemberdayaan Daerah Dalam. Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Jaring Pengaman Sosial (JPS) berbagai bidang dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sampai saat ini masih bersifat umum, akibatnya pencapaian sasaran penanganan kedua permasalahan belum optimal karena masing-masing permasalahan memiliki karakteristik yang bersifat spesifik.
5.
Di sisi lain penanganan pengangguran kurang dipersiapkan sistematis dan berkesinambungan 6.
kemiskinan dan secara terpadu,
Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah. Keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal berakhirnya Pemerintahan yang bernuansa sentralistik. Keluarnya kedua
Undang-Undang tersebut pada saat kondisi politik di Indonesia masih labil karena mulai bergulirnya era reformasi, namun Pemerintah Kota Yogyakarta telah mampu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah. Masyarakat Kota Yogyakarta berharap terhadap kebijakan otonomi baru, namun pemerintah dan aparatur daerah belum sepenuhnya siap terhadap terjadinya perubahan. 7.
Lambatnya Pengembangan Potensi Daerah. Belum berkembangnya potensi Kota Yogyakarta secara optimal tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. lnvestasi yang diharapkan selama ini dapat mengembangkan potensi Kota Yogyakarta, terutama disektor jasa dan perdagangan ternyata belum mampu mengembangkan potensi daerah, karena adanya keterbatasan-keterbatasan pengelolaan yang belum optimal dan promosi yang kurang luas.
8.
Pelayanan Masyarakat Perubahan akibat reformasi dan globalisasi. masyarakat dan dunia us aha menuntut terselenggaranya kualitas pelayanan prima dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perbangkan dan peningkatan kualitas pelayanan dari Pemerintah Daerah telah terus-menerus diupayakan, namun hasilnya belum optimal. hal ini sering ditandai dengan munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat dan dunia usaha dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan sistem dan prosedur pelayanan. jangka waktu pelayanan, informasi pelayanan yang tidak transparan serta sikap dan perilaku aparatur yang masih cenderung sebagai penguasa.
BAB III VISI, MISI DAN STRATEGI A.
Visi
B.
Misi
C.
Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan suatu strategi pembangunan sebagai berikut : 1. Mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana
Untuk mewujudkan visi dalam Pola Dasar Pembangunan Tahun 2002 - 2006 serta kondisi, potensi, peluang dan kendala yang dihadapi disusun Visi Pembangunan Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang : "Terwujudnya Pembangunan Kota Yogyakarta dalam rangka meletakkan kerangka dasar menuju Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Kota Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang didukung Pemerintahan yang Baik dan Bersih." Untuk mencapai Visi yang ditetapkan maka dirumuskan Misi sebagai berikut : 1. Menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas didukung oleh masyarakat, dunia usaha (swasta) dan pemerintah, yang berilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai Kota Pariwisata yang berbudaya didasarkan pada pengembangan budaya, seni dan wisata. 3. Menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima didasarkan pada pengembangan jasa-jasa yang dapat memberikan pelayanan pada Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 4. Menjaga, melestarikan dan mengembangkan lingkungan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 5. Memajukan warga masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. 6. Melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki. 7. Meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. 8. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, menanamkan sikap jujur dan tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme pada aparatur serta dijiwai semangat pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. 9. Mengoptimalkan kebersamaan seluruh pelaku pembangunan antara Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh komponen masyarakat yang didukung dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.
2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
10.
11. 12.
serta sistem pendidikan yang memadai. Melestarikan dan mengembangkan obyek wisata, seni, budaya dan daya tarik wisata serta keterpaduan pengelolaan dengan melibatkan seluruh pelaku pariwisata. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme dan keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap peluang kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat Yogyakarta. Mengembangkan budaya hukum untuk menciptakan pemahaman, kesadaran, ketaatan dan penegakkan hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan Aparatur Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang ada dan kinerjanya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pengelola pembangunan dan pelayan masyarakat. Meningkatkan dan mendorong peranserta seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, derajat kesehatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, sistem partisipasi aktif dan suasana demokratis yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan untuk terciptanya masyarakat madani. Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban dan peran media komunikasi dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya dan mempercepat pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan peningkatan sarana dan prasarana Kota dan mampu menyusun jaringan kerja (net work) pengelolaan kawasan perkotaan (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta). Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan aparat dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan pemanfaatan aset daerah serta penggalian potensi daerah dalam rangka memberikan kontribusi pendapatan daerah. BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
A.
Umum
Untuk mewujudkan program pembangunan dan pelaksanaannya ada dua arah kebijkan yang dirumuskan. Pertama, kebijakan
peningkatan pendapatan daerah dan kedua, kebijakan belanja daerah. Pada arah kebijakan pertama dititik beratkan pada pengoptimalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah, sedangkan pada arah kebijakan kedua dititik beratkan pada efisiensi dan efektifitas belanja daerah. Untuk lebih menajamkan program-program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi sumber daya daerah, maka diperlukan prioritas pembangunan daerah yang meliputi meningkatkan pendidikan, pengembangan pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa serta pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan jasa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, meningkatkan kapasitas potensi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. B.
Arah Kebijakan 1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan dinamika penyelenggaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, perlu diwujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Kebijakan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi : 1). Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menambah beban masyarakat dan menimbulkan distorsi ekonomi dihindari dan melalui penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pemungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi. 2).
Meningkatan kinerja dan kualitas Badan Usaha Milik Daerah dengan penataan manajemen, pengelolaan secara profesional agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah.
b.
Dana Perimbangan Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, penganggaran dana perimbangan selain bertujuan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar Daerah, dana perimbangan meliputi : 1). Bagian daerah dari penerimaan pajak, penghasilan perseorangan, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam. 2). Dana Alokasi Umum. 3). Dana Alokasi Khusus. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan daerah guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, dengan sendirinya menimbulkan fiscal gap, sehingga perlu peningkatan pendapatan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan peningkatan penerimaan daerah. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah adalah sebagai berikut : a. Pengelolaan penerimaan daerah dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati dengan memperhatikan seluruh potensi daerah yang ada. b. Penerimaan harus diadministrasikan secara baik dan profesional. c. Sistem dan prosedur disusun secara sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi pembayar pajak dan retribusi. d. Pembinaan karyawan pengelola pajak dan retribusi daerah. e. Pengembangan pemanfaatan aset daerah yang dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah.
2.
Kebijakan Belanja Berdasarkan pada keterbatasan penerimaan Pemerintah Daerah dibanding dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat diperlukan kebijakan belanja dengan menerapkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (output). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh sebagai berikut : a. Mengoptimalkan belanja pegawai. Sebagai aset Pemerintah Kota Yogyakarta pegawai selalu diupayakan peningkatan kesejahteraan, perbaikan penghasilan pegawai dengan memberikan tunjangan sesuai kemampuan
b.
c.
C.
keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dalam usaha peningkatan kinerja pegawai dalam rangka meningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja rutin non pegawai. Belanja rutin (belanja operasional) diupayakan secara cukup dan memadai dalam membiayai tugas-tugas umum dan pelayanan kepada masyarakat sesuai fungsi Pemerintah Daerah yaitu untuk melindungi, memberdayakan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengoptimalkan belanja pembangunan Belanja pembangunan (belanja modal) diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara effisien dan efektif. Untuk lebih mendayagunakan peranan swasta dan masyarakat dalam pembangunan, maka belanja pembangunan yang tidak mampu didanai oleh sawsta dan masyarakat. Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Prioritas Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan visi, misi, strategi, kondisi, potensi, peluang dan kendala yang dihadapi perlu ditetapkan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Pendidikan, Pengembangan Pariwisata, Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan Hidup. Pembangunan pendidikan, pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa serta pelestarian lingkungan hidup diprioritas melalui : a. Peningkatan pendidikan, yaitu meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan manajemen pendidikan serta meningkatkan sarana dan prasarana. b. Pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan potensi wisata, pengelolaan obyek wisata, pengelolaan produk pariwisata, pengembangan seni dan budaya, peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan dan penetapan rute kepariwisataan. c. Mengembangkan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa dengan menetapkan pemanfaatan kawasan-kawasan dan pengembangan pusat-pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan. d. Pelestarian lingkungan hidup diprioritaskan meningkatkan sistem pemantauan atas pencemaran udara dan air (air permukaan dan air tanah),
perwujudan ruang terbuka hijau kota dan kali bersih serta pemanfaatan teknologi pemantauan pencemaran secara optimal. 2.
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diprioritaskan melalui : a. Melestarikan nilai-nilai dan norma untuk menghargai dan menyadari pentingnya kesatuan bangsa dan kerukunan sosial. b. Nilai dan norma manusiawi menolak kekerasan, kejahatan, korupsi, kolusi dan nepotisme. c. Menghormati perbedaan yang ada di masyarakat dan terus dikembangkan lewat bantuan pranata agama, pendidikan, hukum dan media massa.
3.
Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Prioritas untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih dititikberatkan : a. Pada seluruh aparat pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, keterbukaan atas segala informasi baik rutin maupun pembangunan. b. Segala keputusan baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dan aparatur pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis.
4.
Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa Kegiatan ekonomi daerah dan jasa diprioritaskan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat pasar bersaing yang sehat dengan memberikan kemanfaatan bagi rakyat melalui : a. Peniadaan proteksi fasilitas b. Pemberdayaan pelaku pasar c. Penyebarluasan informasi secara merata kepada para pelaku pasar. d. Penanganan dan tersedianya secara cukup mata dagangan bagi para pelaku pasar. e. Pengembangan usaha skala mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi (PKMK) berunggulan kompetitif.
5.
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, program kesejahteraan rakyat diprioritaskan pada individu, keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat untuk saling berinteraksi secara dinamis dalam memenuhi kesejahteraan rakyat diprioritaskan : a. b. c.
6.
Pemberdayaan lingkungan dengan pendekatan tridaya yaitu daya manusia, daya usaha, daya lingkungan. Melanjutkan program pengentasan kemiskinan diberbagai bidang. Perluasan penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi penganguran.
Meningkatkan Kepasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kota Yogyakarta, diprioritaskan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan visi dan misi instansi b. Peningkatan sumber daya aparatur c. Peningkatan kemampuan instansi d. Pengembangan jaringan kerjasama e. Pemanfaatan dan pengembangan lingkungan yang kondusif. f. Peningkatan profesionalisme disegala bidang.
7.
Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas potensi daerah diprioritaskan melalui : a. Penyusunan identifikasi potensi melalui penelitian dan studi kelayakan dan ditindaklanjuti explorasi dan exploitasi potensi, termasuk alternatif pengembangan potensi Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan pihak swasta. b. Pemberdayaan sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam rangka mencari dan mendayagunakan potensi yang ada. c. Mobilitas alternatif sumber pendanaan untuk mengembangkan potensi yang ada di Kota Yogyakarta.
8.
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh aparat Pemerintah Daerah terus menerus secara berkelanjutan diupayakan, untuk itu diprioritaskan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan : a. Penetapan standar dan sendi-sendi pelayanan yang
b. c.
prima sesuai kebutuhan masyarakat yang meliputi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu. Meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan Perubahan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan sebagai pelayan masyarakat. BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program pembangunan daerah disusun berdasarkan butir-butir arah kebijakan yang tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 - 2006 dan prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan dari program pembangunan tersebut diarahkan untuk dapat memecahkan kedelapan masalah pokok termasuk masalah-masalah lintas bidang. A.
Meningkatkan Pendidikan, Pengembangan Pariwisata, Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan Hidup. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pembangunan bidang pendidikan yang didukung oleh pemerintah dan segenap komponen masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, pembangunan bidang pariwisata yang didukung oleh para pelaku wisata dan pengelolaan obyek wisata secara terpadu, yang didasarkan pada pengembangan budaya, seni dan wisata diarahkan untuk menuju pariwisata yang berbudaya. Yogyakarta sebagai ibukota propinsi, mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Penataan ruang dan penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai akan mampu menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Kota Yogyakarta mempunyai sumber daya alam dan buatan sangat terbatas, dalam pemanfaatannya harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta mengembangkan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi kawasan dan daya dukung lahan. 1.
Program Pembangunan Bidang Pendidikan a. Umum Sebagai akibat krisis ekonomi yang berdampak pada krisis politik, sosial dan disintegrasi bangsa, reformasi merupakan kebijaksanaan pembangunan yang lebih demokratis dan lebih desentralisasi menuju masyarakat madani. Tantangan pertama, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai sebagai akibat dari
krisis ekonomi. Kedua, dunia pendidikan diharapkan untuk mempersiapkan sumber daya yang kompeten agar mampu bersaing dalam peluang pasar dalam era globalisasi atau persaingan bebas. Ketiga, dengan diberlakukannya otonomi daerah, dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan/kondisi daerah dan peserta didik serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pada saat ini pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan dan masih lemahnya manajemen pendidikan serta terbatasnya sarana dan prasarana. 1) Pemerataan memperoleh pendidikan Pemerataan memperoleh Pendidikan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek geografis, jenis kelamin dan tingkat ekonomi masyarakat. 2) Kualitas pendidikan dan manajemen pendidikan Rendahnya mutu pendidikan disebabkan 2 faktor internal (sekolah) dan eksternal. Faktor internal yang menentukan mutu pendidikan adalah efektivitas proses belajar mengajar. Rendahnya efektivitas proses belajar mengajar disebabkan kurangnya sarana prasarana belajar, kurangnya jumlah dan rendahnya mutu guru, kelemahan pada metode mengajar dan kurikulum yang berlaku serta lemahnya sistem pengelolaan/manajemen sekolah. Faktor eksternal yang berperan adalah belum optimalnya peran orang tua, masyarakat dan dunia usaha pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu. 3) Sarana dan prasarana Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pendidikan dasar dan menengah ada pada Pemerintah Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik yang kompeten agar mampu bersaing. b.
Arah kebijakan bidang pendidikan Arah kebijakan pembangunan di bidang Pendidikan menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 - 2006 adalah : 1) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluaraga dan
masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana sumber daya manusia yang memadai dan lingkungan yang kondusif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
c.
2)
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Yogyakarta untuk lebih mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berkompetitif dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas.
3)
Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, masyarakat dan keluarga untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya Nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya dalam rangka mewujudkan manusai yang berbudaya.
4).
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah dan terpadu melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat secara optimal melalui pendidikan pariwisata, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung dunia usaha disertai peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.
Program pembangunan Program pembangunan bidang pendidikan disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam bentuk program-program pembangunan. 1). Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah. a). Tujuan Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan Prasekolah. b). Sasaran Tersiapkannya peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan, terbinanya peran lembaga pendidikan serta dapat berperan secara mantap. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat. 2).
Program Pendidikan Menengah. a). Tujuan
Meningkatkan pelayanan dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan, meningkatkan kualitas melalui menurunkan angka putus sekolah dan angka partisipasi murid bertambah, terpeliharanya tripusat pendidikan menengah. b).
c).
Sasaran Tersiapkannya peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan menengah, terbinanya peran lembaga pendidikan menengah serta dapat berperan secara mantap. Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
3).
Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran. a). Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pengajaran. b). Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan latihan guru mata pelajaran, bantuan kepada tenaga honorer, bantuan penyetaraan jenjang. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
4).
Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran. a). Tujuan Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengadaan alat dan media pendidikan serta efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. b). Sasaran Memberikan bantuan dan operasi pemeliharaan, pengadaan alat peraga, buku pelajaran dan buku bacaan perpustakaan. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
5).
Program Pendidikan Luar Sekolah. a). Tujuan Memberikan pengetahuan dasar dan ketrampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya. b). Sasaran
c).
Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, pembinaan dan pemantauan program, pendataan, penyelenggaraan kelompok belajar paket, pelatihan Program Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) dan bantuan beasiswa magang. Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
6).
Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). a). Tujuan Mempercepat meningkatnya kecerdasan dan kemampuan warga masyarakat menuju masyarakat maju dan mandiri. b). Sasaran Berkembangnya ilmu pengetahuan serta meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dengan penekanan pada alih teknologi tepat guna dalam mendukung keberhasilan pembangunan. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha.
7).
Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilainilai Budaya. a). Tujuan Memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan daerah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya yang melandasi kreatifitas, keberadaan, budi pekerti dan akhlak, tatakrama, disiplin serta tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial. b). Sasaran Memasukan pendidikan kebudayaan dan kesenian di sekolah terutama pada peningkatan pendidikan dasar, dilakukan dengan pengkajian dan penyiapan materi bahan pelajaran. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
8).
Program Pembinaan Kebahasan, Kesusastraan dan Perpustakaan. a). Tujuan Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah dalam penggunaannya secara baik, benar dan penuh kebanggaan sehingga menjadi wahana komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan yang mampu
b).
c). 2.
memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta menciptakan masyarakat gemar membaca dan belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sasaran Memantapkan hasil pembelajaran penggunaan bahasa dan sastra Indonesia serta Daerah secara baik, benar dan penuh kebanggaan di sekolah, serta menciptakan perpustakaan sebagai tempat yang menarik terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreatifitas. Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
Program Pembangunan Bidang Pariwisata a. Umum Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan pendapatan asli daerah, oleh karenanya pengembangan kepariwisataan secara terus menerus ditingkatkan dalam usaha mendukung perekonomian daerah serta meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja di bidang kepariwisataan yang berbudaya. Disisi lain bidang seni dan budaya terutama pelestarian nilai seni dan budaya daerah mempunyai andil yang cukup besar dalam kepariwisataan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pariwisata Pemerintah Daerah telah menyusun acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD) yang menitikberatkan pada pengembangan komponen-komponen yang meliputi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), aksesbilitas, pemasaran, promosi, investasi, peningkatan sumber daya manusia dan pengendalian dampak lingkungan. b.
Arah Kebijakan Bidang Pariwisata Arah kebijakan dalam pengembangan pariwisata seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2002 - 2006 adalah sebagai berikut : 1). Melestarikan, membina dan mengembangkan produk pariwisata, seni dan budaya yang
bersumber dari budaya masyarakat Yogyakarta khususnya dan budaya nasional pada umumnya. 2).
3).
c.
Mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu, interdisipliner dan partisipatoris untuk mendukung terbentuknya lembaga-lembaga kepariwisataan yang independen, yang dapat mengakomodasikan permasalahan kepariwisataan dan menyelesaikannya secara sistematis. Mengembangkan sektor pariwisata melalui optimalisasi sarana dan prasarana serta jasa pendukung di bidang pariwisata untuk meningkatkan wisatawan dari segi kuantitas dan kualitas serta lama tinggal di Kota Yogyakarta.
Program Pembangunan Program Pembangunan Bidang Pariwisata disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pariwisata. Pelaksanaan program pembangunan bidang pariwisata diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pariwisata dalam bentuk programprogram pembangunan. 1). Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Pariwisata. a). Tujuan Mengembangkan, meningkatkan kualitas serta pengelolaan produk pariwisata. b). Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan produk pariwisata dan profesionalisme penyelenggaraan atraksi wisata sehingga memiliki nilai jual. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota. 2).
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya. a). Tujuan Melestarikan dan mengapresiasikan nilai kesenian dan kebudayaan daerah serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian yang lebih kreatif dan inovatif sehingga menimbulkan rasa kebanggaan daerah pada khususnya
b).
dan nasional pada umumnya. Sasaran (1) Berkembangnya seni dan budaya yang bersumber dari budaya daerah maupun budaya nasional yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. (2) (3)
c). 3).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataan. a). Tujuan Meningkatkan sumberdaya dan lembaga pengelolaan kepariwisataan. b). Sasaran (1) Tersedianya sumberdaya dibidang pariwisata yang profesional. (2) Tersedianya lembaga dan pengelola kepariwisataan yang mampu meningkatkan kualitas kegiatan pariwisata. (3) Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, seni dan budaya. c).
4).
Berkembangnya kebebasan berkreasi dalam kesenian pada sentra-sentra kesenian. Terlaksananya kegiatan inventarisasi warisan seni dan budaya daerah sebagai bagian seni dan budaya nasional.
Sumber Dana APBD Kota.
:
APBD
Propinsi
dan
Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi. a). Tujuan Mempeluas jangkauan pasar wisata dan mendorong pengembangan pola promosi dan pemasaran yang terpadu dan berkesinambungan. b). Sasaran (1) Terjangkaunya secara bertahap pasar wisata domestik dan internasional. (2) Terciptanya pola promosi dan pemasaran terpadu yang
melibatkan pelaku wisata. c).
5).
Program Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata. a). Tujuan Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pariwisata. b). Sasaran (1) Meningkatnya kualitas pelayanan hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, sarana dan prasarana konvensi. (2) Meningkatnya jumlah dan lama tinggal wisatawan dan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD. c).
3.
Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia usaha.
Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia usaha.
Program Pembangunan Bidang Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa. a. Umum Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa memerlukan perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta penyediaan prasarana kota yang memadai. Peranan tata ruang dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pelayanan jasa adalah menuntut penggunaan ruang yang lebih bebas dan fleksibel namun disisi lain perlu adanya keseimbangan antara beban kegiatan dengan daya dukung lingkungan untuk menjaga kelestarian. Dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa perlu didukung 2(dua) aspek utama yaitu aspek penataan ruang dan aspek kegiatan ekonomi. Berkait aspek penataan ruang adalah optimalisasi fungsi ruang kawasan dalam mendukung ekonomi kota dan dukungan prasarana kota dalam mencukupi kebutuhan pelayanan dasarnya. Sedangkan dari aspek kegiatan ekonomi adalah adanya pengembangan ekonomi pada kawasan yang diperankan sebagai pusapusat distribusi jasa dan perdagangan serta hubungannya dengan pengembangan kawasankawasan lainnya. Yogyakarta terdiri dari 6 pusat/konsentrasi pertumbuhan yang merupakan
satu kesatuan konsep motor penggerak pertumbuhan, sebagai berikut : 1). Kawasan Malioboro Sebagai pusat budaya, pariwisata dan perdagangan jasa skala sekunder. 2). Kawasan Jalan Solo Sebagai pusat perdagangan skala primer. 3). Kawasan Jalan Magelang Sebagai pusat perdagangan skala primer. 4). Kawasan Jalan Bantul Sebagai pusat perdagangan skala sekunder dan agro industri 5). Kawasan Kotagede Sebagai pusat budaya dan industri pariwisata. 6). Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbulharjo. Sebagai pusat perdagangan skala primer dan penempatan fasilitas kota (terminal penumpang, barang, pasar induk/grosir). Sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa, jumlah penduduk kota dari tahun ketahun selalu meningkat dan memerlukan sarana dan prasarana kota yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana kota yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan warganya. b.
Arah Kebijakan Bidang Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa. Arah kebijakan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa disusun berdasarkan arah dan kebijakan bidang penataan ruang dan prasarana kota serta bidang ekonomi yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 - 2006 adalah : 1). Meningkatkan dan mengembangkan prasarana kota dan perkotaan serta kerjasama antar daerah dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, pariwisata dan kegiatan perekonomian. 2). Melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budidaya sebagai pusat-pusat pertumbuhan. 3). Mengembangkan pusat-pusat distribusi jasa dan perdagangan.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan palayanan jasa disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Pelaksanaan program pembangunan bidang pusat pertumbuhan
dan pelayanan jasa diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dalam bentuk program-program pembangunan. 1). Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota. a). Tujuan Meningkatkan kualitas kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. b). Sasaran (1) Terwujudnya penggunaan ruang secara optimal. (2) tersedianya sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman yang memadai. (3) Meningkatnya peranserta para pelaku pembangunan dan segenap komponen masyarakat. (4) Terwujudnya sinkronisasi dengan kabupaten tetangga. c). Sumber Dana : APBD Kota, APBD Propinsi, dan Dunia Usaha. 2).
Program Penyusunan Model Penanganan Kawasan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa. a). Tujuan Menetapkan model pembangunan fisik dan ekonomi untuk kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. b). Sasaran Tersedianya acuan dalam pembangunan dan pengembangan fisik serta ekonomi pada kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. c).
3).
Sumber Dana : APBD Kota, Propinsi, dan Dunia Usaha.
APBD
Program Pengembangan Sistem Jaringan Ekonomi. a). Tujuan Mengembangkan sistem jaringan ekonomi seperti jaringan tata niaga perdagangan antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. b). Sasaran Berkembangnya sistem jaringan tata niaga perdagangan antar kecamatan yang ditetapkan Propinsi DIY
c). 4).
Program Pengembangan Pusat-pusat Saluran Distribusi Jasa dan Perdagangan. a). Tujuan Mengembangkan pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan. b). Sasaran Berkembangnya pelayanan jasa pada pusat saluran distribusi jasa dan perdagangan di 6 (enam) kawasan pertumbuhan. c).
4.
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia usaha.
Program Pembangunan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup. a. Umum Menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Yogyakarta dengan memperbaiki kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan yang ada merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta. Sumber daya alam yang ada pada Kota Yogyakarta hanya berupa air bawah tanah dan air permukaan. Air bawah tanah merupakan satu kesatuan bentukan alam yang tergantung pada daerah resapan (recharge area) yang berada di daerah Kabupaten Sleman. b.
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Arah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 - 2006 adalah : 1). Meningkatkan wawasan dan peran serta segenap komponen masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian dan keseimbangan serta pengendalian dampak lingkungan hidup.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang pelesatrian lingkungan hidup disusun berdasarkan butirbutir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pelestarian
lingkungan hidup dalam bentuk program-program pembangunan. 1) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a). Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas udara dan air (air permukaan dan air bawah tanah) serta ruang terbuka. b). Sasaran Tercapainya kualitas udara, air (permukaan dan air bawah tanah) dan ruang terbuka hijau kota yang optimal sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. c). Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota, Swadaya masyarakat, Dunia Usaha. 2)
Program Kali Bersih a). Tujuan (1) Meningkatkan kebersihan dan kualitas air sungai sesuai dengan fungsinya dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mewujudkan kali bersih. (2) Meningkatkan peran serta segenap komponen masyarakat dalam mengelola sungai. b). Sasaran (1) Meningkatnya kebersihan kota dan kualitas air sungai sesuai fungsi dan golongannya. (2) Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sungai. c). Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota, Swadaya masyarakat, Dunia Usaha
3)
Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. a). Tujuan Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat menjadi referensi dasar pembangunan kota yang dapat diakses oleh segenap komponen masyarakat. b). Sasaran Tersedianya dan teraksesnya
c).
4)
informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam daerah dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas. Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan masyarakat.
Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. a). Tujuan (1) Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. (2) Mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. (3) Mendorong sinergi kelembagaan pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. b). Sasaran (1) Tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di masyarakat yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan. (2) Tercapainya kinerja yang tepat fungsi, efisien dan efektif dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. (3) Terbentuknya sinergi secara kelembagaan antara pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. c). Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat, Dunia Usaha.
5)
Program Hemat Penggunaan Energi a). Tujuan (1) Meningkatkan efisieni penggunaan sumberdaya energi dan biaya. (2) Meningkatkan sumbangan Kota terhadap penurunan gas-gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. b).
c).
B.
Sasaran Meningkatnya penghematan penggunaan sumberdaya/ energi pada setiap wadah dan aktifitas kegiatan. Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial Untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diprioritaskan melestarikan nila-nilai dan norma untuk menghargai dan menyadari pentingnya kesatuan bangsa dan kerukunan sosial. Nilai dan norma dalam kehidupan menolak kekerasan, kejahatan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kehidupan politik, transformasi sosial, dan proses demokrasi telah berkembang dibandingkan dengan periode sebelum reformasi. Kehidupan pers, komunikasi dan media massa tidak lagi dibawah kontrol pemerintah, serta berkembangnya aspirasi masyarakat lewat berbagai macam media untuk berekspresi, mendorong berperannya pers, komunikasi dan media massa sebagai mitra pemerintah. Dalam upaya menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diperlukan peran serta aparat keamanan dan tokoh masyarakat. 1.
Program Pembangunan Bidang Politik. a. Umum Stabilitas politik yang kondusif selama ini perlu dipertahankan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan demokratisasi di daerah dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara untuk menjaga dan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa serta kerukunan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diambil kebijakan dan dilakukan program-program dalam bidang politik sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi politik yang sudah kondusif.
b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan bidang politik menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 - 2006 adalah : 1). Mengembangkan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. 2). Membangun masyarakat dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. 3). Menerapkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang politik disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1)
2)
Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. a). Tujuan Meningkatkan hubungan dalam masyarakat yang heterogen baik, suku, agama, dan golongan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b).
Sasaran Terwujudnya suasana yang aman, damai dalam masyarakat yang heterogen di Kota Yogyakarta.
c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat, Dunia Usaha.
Program Pengembangan Etika, Moral dan Budaya Politik. a). Tujuan Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun masyarakat yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur. b).
Sasaran Terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat sesuai dengan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam sistem politik.
c).
3)
4)
2.
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat, Dunia Usaha.
Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. a). Tujuan Memfasilitasi peran organisasiorganisasi politik dan kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b).
Sasaran Terwujudnya sistuasi politik dan kehidupan kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif.
c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat, Dunia Usaha.
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu. a). Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. b).
Sasaran Terlaksananya pemilu yang demokratis dan transparan.
c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat, Dunia Usaha.
Program Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa. a. Umum Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa telah dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Media Massa juga telah berhasil menjadi wadah atau saluran aspirasi warga masyarakat dan sarana bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan bidang komunikasi, informasi dan media massa menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah meningkatkan pemanfaatan media komunikasi.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang Kumunikasi, Informasi dan Media Massa disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1)
Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. a). Tujuan Meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antara lembaga politik dengan masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing. b). Sasaran Terwujudnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pertukaran informasi yang bebas dan transparan, serta adanya mekanisme kontrol sosial yang lebih terbuka. c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2)
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi. a). Tujuan Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna menyebarkan dan memperoleh informasi pada lingkup global. b). Sasaran Memperluas penyebaran informasi kepada publik dan penyebaran informasi pada lingkup global. c). Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
3)
Program Peningkatan Pelayanan Informasi. a). Tujuan Meningkatkan dan memantapkan penyampaian informasi kepada masyarakat. b). Sasaran Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat dan aparatur pemerintah secara optimal. c).
4)
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
Program Pengembangan Sarana komunikasi dan informasi
dan
Prasarana
a).
b).
c). 3.
Tujuan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan di masyarakat. Sasaran Meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mengakses informasi. Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
Program Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban a. Umum Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat relatif cukup mantap, disisi lain masih ada berbagai permasalahan seperti peredaran narkoba, perjudian dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya yang perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi kondisi tersebut diatas perlu upaya peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan menanggulangi setiap gangguan yang dilaksanakan secara terpadu. b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan bidang keamanan dan ketertiban menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 20022006 adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kepariwisataan yang kondusif.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1)
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban. a). Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga mampu melindungi seluruh masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban. b).
2)
Sasaran Terwujudnya stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban.
Program
Pengembangan
dan
Pembinaan
Perlindungan masyarakat. a). Tujuan Terwujudnya perlindungan masyarakat.
C.
b).
Sasaran Meningkatnya profesionalitas Hansip dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.
c).
Sumber Dana : APBD Propinsi, Kota, masyarakat.
APBD
Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Prioritas untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih dititikberatkan pada seluruh aparat pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta, khususnya dalam penegakan hukum perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Keterbukaan atas segala informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dan aparatur pemerintah daerah harus mampu merespon dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat. 1.
Program Pembangunan Bidang Hukum a. Umum Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilainilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia belum memenuhi harapan masyarakat. Kondisi ini antara lain disebabkan masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan aspirasi masyarakat dan kurang mencerminkan keadilan. Disamping itu kurangnya kesadaran hukum yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap hukum. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan kesalahpahaman. b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan dibidang hukum menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 2006 adalah : 1). Mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas. 2). Mengembangkan peraturan perundang-undangan
3). 4). 5).
6).
c.
yang mendukung kegiatan kepariwisataan untuk mewujudkan masyarakat sadar wisata. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka menghadapi pasar bebas. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kelestarian lingkungan dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan. Mengembangkan budaya hukum di semua komponen masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepastian hukum dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan terwujudnya sadar hukum. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta menghargai hak asasi manusia.
Program Pembangunan Pembangunan bidang hukum disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang hukum yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1)
2)
Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan. a). Tujuan Mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama pembuatan aturan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru sekaligus melaksanakan penyempurnaan/pengembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. b).
Sasaran Terciptanya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
c).
Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota Yogyakarta.
Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum serta Penegakan Hukum Daerah. a). Tujuan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga penegak hukum daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan aparat penegak hukum daerah yang profesional. b).
Sasaran Terciptanya lembaga penegak hukum daerah
yang profesional, mandiri dan berkualitas. c). 3)
4)
2.
Sumber dana : APBN,APBD APBD Kota Yogyakarta.
Propinsi
dan
Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Ketaatan Hukum. a). Tujuan Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat pemerintah daerah yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat. b).
Sasaran Meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat pemerintah yang sadar, paham dan taat terhadap hak dan kewajibannya.
c).
Sumber Dana : APBD Kota Yogyakarta.
Propinsi
dan
APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum. a). Tujuan Meningkatkan sarana dan prasarana hukum yang memadai. b).
Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana hukum dalam memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum.
c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota Yogyakarta.
Program Pembangunan Bidang Pemerintahan a. Umum Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa dampak perubahan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berakibat pada perubahan pola pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semangat reformasi telah mewarnai aparatur pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-
sungguh dalam penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta penyelenggara pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Pada saat ini pembangunan aparatur pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti sistem dan kinerja birokrasi yang belum kondusif, rendahnya kualitas aparatur pemerintah dan pengawas dalam menegakkan disiplin dan perilaku sebagai abdi negara, masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah dalam meneladani, mendorong prakarsa dan peran serta aktif dari masyarakat dalam pemerintahan termasuk penertiban dan penangulangan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak citra dan kawibawaan aparatur pemerintah. b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan dibidang pemerintahan menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 - 2006 adalah : 1). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah. 2). Meningkatkan kualitas aparatur daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). 3). Meningkatkan keterbukaan birokrasi pemerintahan dalam fungsinya sebagai fasilitator, motivator, mediator yang profesional.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang pemerintahan disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pemerintahan. Pelaksanaan program pembangunan bidang pemerintahan diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dalam bentuk program-program pembangunan. 1)
2)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan. a). Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan b).
Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang baik.
c).
Sumber Dana : APBD Kota dan Masyarakat.
Program Peningkatan Perenserta Pengambilan Keputusan.
Masyarakat
dalam
3)
4)
5)
a).
Tujuan Meningkatkan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.
b).
Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
c).
Sumber Dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
masyarakat berbagai
Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. a). Tujuan Terwujudnya Clean Government yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. b).
Sasaran Memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan aparat pemerintah didukung oleh penegakan peraturan dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.
c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.
Program Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah. a). Tujuan Wewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bersikap melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. b).
Sasaran Meningkatkan kegiatan pengawasan yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif ataupun melalui pengawasan masyarakat.
c).
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.
Program Peningkatan Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan. a). Tujuan Meningkatkan kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. b).
Sasaran
Meningkatkan kinerja pelaksanaan, pengendalian pelaporan pembangunan. c).
D.
perencanaan, evaluasi dan
Sumber Dana : APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.
Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa Kegiatan ekonomi daerah dan jasa diprioritaskan dengan uapaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat pasar bersaing yang sehat dengan memberikan kemanfaatan bagi rakyat melalui : peniadaan proteksi fasilitas, pemberdayaan pelaku pasar, penyebarluasan informasi secara merata kepada para pelaku pasar, penanganan dan tersedianya secara cukup mata dagangan bagi para pelaku pasar. Selain itu juga pengembangan usaha skala mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi berkeunggulan kompetitif. Untuk kepentingan tersebut diatas diperlukan sarana dan prasarana fasilitas perdagangan dan pemasaran yang memadai guna mendukung penguatan ekonomi. Namun demikian masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan ekonomi yaitu masih rendahnya SDM yang tercermin dari rendahnya jiwa kewirausahaan dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap informasi tehnologi, promosi dan permodalan, masih adanya ketimpangan antara kesempatan berusaha dengan tenaga kerja yang tersedia. Disisi lain Kota Yogyakarta mempunyai kondisi trasportasi yang kurang mendukung untuk pergerakan / mobilitas barang dan orang. Program Pembangunan Bidang Ekonomi a. Umum Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter yang diawali pada pertengahan tahun 1997, berakibat menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan melonjaknya laju inflasi. Dampak berikutnya jumlah penduduk miskin dan penganguran juga ikut bertambah. Disisi lain pemulihan ekonomi serasa berjalan lambat, dan secara umum kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta sampai saat ini belum sebaik/kembali seperti pada tahun sebelum terjadi krisis ekonomi. Berpijak pada pengalaman melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi memberikan pelajaran yang cukup berharga bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi harus juga memperhatikan
beberapa kegiatan pengembangan sebagai berikut: Pengembangan industri. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK). perdagangan dan jasa. investasi, sarana transportasi, pola pertanian perkotaan yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Usaha kecil menengah dan koperasi memiliki peranan penting pada perekonomian daerah. hal ini dapat ditunjukan bahwa UKMK merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar anggota masyarakat. karena sifatnya padat karya sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja. Sejalan dengan itu diupayakan adanya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. serta pengembangan investasi. Untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan dan protein hewani bagi masyarakat Kota Yogyakarta harus mendatangkan dari luar kota.Dengan banyaknya jenis komoditi bahan pangan yang beredar diperlukan adanya pengendalian / pengawasan. Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut di atas diperlukan adanya sarana transportasi yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pembangunan bidang ekonomi di Kota Yogyakarta harus mampu mencerminkan peran dan pemberdayaan masyarakat. yang memiliki daya saing tinggi dan effisien. b.
Arah Kebijakan. Arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 -2006 adalah : 1) Mengembangkan komoditas unggulan yang kompetitif dibidang jasa, perdagangan dan pariwisata. 2) Membuka dan mengembangkan aksesibililas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor yang mendominasi terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDRB. 3) Mengembangkan pusat-pusat distribusi jasa, perdagangan dan pariwisata. 4) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi,kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan
6)
7)
8) 9)
c.
berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Mengembangkan keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang industri, perdagangan,jasa dan investasi dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap peluang kerja dan berusaha bagi segenap masyarakat Yogyakarta. Mengembangkan IImu Pengetahuan dan teknologi guna mendorong inovasi-inovasi munculnya produk unggulan dibidang jasa dan perdagangan dalam memenuhi perkembangan pasar. Menata Badan Usaha Milik Daerah secara effisien,transparan dan profesional dan mengembangkan sesuai potensi yang ada. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana transportasi kota dan perkotaan serta kerjasama antar daerah.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang ekonomi disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Pelaksanaan program pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk dapat menjabarkan kebijakan pembangunan bidang ekonomi dalam bentuk program-program pembangunan. 1) Program Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
2)
a)
Tujuan Mengembangkan komoditi unggulan daerah yang berorientasi pada pasar global, regional, nasional dan lokal.
b)
Sasaran Berkembangnya produk-produk usaha kecil, menengah dan koperasi yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.
c)
Sumber dana: APBD dan Dunia Usaha.
propinsi,
APBD
Kota
Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan Menengah. a)
Tujuan: (1). Mendukung pertumbuhan ekonomi meningkatkan produktivitas industri kecil,menengah dan pengrajin. (2). Menciptakan lapangan usaha dan menunjang peningkatan devisa negara.
b)
c) 3)
Sasaran Meningkatnya kuantitas, kualitas Industri kecil dan rumah tangga serta penganeka-ragaman hasil produksi untuk menumbuhkan kemandirian berusaha. Sumber dana: APBD Propinsi, APBD Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat.
Program penanggulangan Kemiskinan. a)
b)
Tujuan Program penanggulangan Kemiskinan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin. Sasaran (1) Membantu penyediaan bahan pokok pangan dengan harga yang terjangkau. (2)
c)
Pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas hunian bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata. Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
4)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Usaha Agrobisnis. a) Tujuan (1) Mempertahankan ketersediaan dan keanekaragaman bahan pang an dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. (2) Mengembangkan kegiatan promosi dan informasi agribisnis b) Sasaran (1) Terpenuhinya pasokan keanekaragaman bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai serta terselenggaranya kegiatan promosi dan informasi agribisnis. (2) Meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kotan dan Dunia Usaha.
5)
Program Pengembangan Pengawasan Pertanian Perkotaan. a) Tujuan Melakukan pengawasan bagi jenis-jenis produk komoditas
Komoditi peredaran pertanian
b)
c)
yang beredar di pasaran agar memenuhi kualitas standar kesehatan yang memadai. Sasaran Terawasinya secara terus-menerus dan berkesinambungan peredaran jenis produk komoditas pertanian yang memenuhi kualitas standar kesehatan yang memadai. Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
6)
Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan. a) Tujuan (1) Membantu memberikan alternatif sektor swasta dan masyarakat di dalam menentukan alokasi investasi dan kesempatan berusaha. (2) Memberikan kesempatan usaha kecil dansektor informal untuk berusaha dan bermitra dengan usaha menengah dan besar. b) Sasaran Tersedianya kesempatan bagi usaha kecil, menengah dan investor untuk berusaha di kawasan jasa dan perdagangan. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
7)
Program Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. a) Tujuan Mengembangkan kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan berusaha bagi investor. b) Sasaran (1) Meningkatnya investasi di daerah (2) Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
8)
Program Pengembangan dan Pendayagunaan Ketrampilan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Peluang Lapangan Pekerjaan. a) Tujuan (1) Meningkatkan ketrampilan SDM guna mendukung usaha kecil dan Koperasi (2) Mengembangkan jaringan informasi antara penyediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja. b) Sasaran (1) Tersedianya tenaga kerja yang
c)
terampil dan kesempatan kerja dalam berbagai bidang-usaha. (2) Tersedianya tenaga kerja yang mandiri. (3) Tersedianya jaringan sistem informasi tenaga kerja. Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
9)
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. a) Tujuan (1) Mendorong hubungan kerja dan perlakuan yang adil antara perusahaan dan tenaga kerjanya. (2) Memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dari perlakuan tidak adil pengusaha serta keselamatan dan kesehatan kerja. b) Sasaran (1) Terciptanya hubungan kerja yang harmonis serta perlakuan yang adil antara pengusaha dan tenaga kerjanya (2) Tersedianya sarana perlindungan bagi tenaga kerja dari perlakuan tidak adil pengusaha, keselamatan serta kesehatan kerja. c) Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
10)
Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan a) Tujuan Mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, menengah dan koperasi yang bertumpu pada mekanisme pasar lokal, regional, nasional dan international yang berkeadilan. b) Sasaran (1) Terwujudnya usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, menengah dan koperasi yang lebih efisien dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif (2) Meningkatnya keragaman lapangan usaha. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha Program Pengembangan Kewirausahaan dan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Berkeunggulan Kompetitif. a) Tujuan : (1) Meningkatkan kapasitas SDM usaha kecil dan koperasi dalam pengem-
11)
bangan kewirausahaan. Meningkatkan daya saing usaha kecil, menengah dan koperasi. Sasaran (1) Meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha. (2) Berkembangnya produk usaha kecil, menengah dan koperasi yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha. (2)
b)
c)
E.
12)
Program Pengembangan Teknologi Industri. a) Tujuan Mengembangkan teknologi untuk mendorong inovasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah. b) Sasaran (1) Terwujudnya produk unggulan daerah yang mampu bersaing pada pasar global. (2) Meningkatnya permintaan di pasaran akan. produk-produk unggulan daerah c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
13)
Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa. a) Tujuan Meningkatkan fungsi kawasan sehingga berperan optimal sebagai pusat perdagangan dan jasa. b) Sasaran Optimalnya pemanfaatan ruang kota dan berkembangnya kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa. c) Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
14)
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sentra Industri. a) Tujuan Menata Perumahan dan Permukiman sebagai sentra industri kecil non polutan dalam rangka penguatan ekonomi. b) Sasaran Tertatanya lingkungan perumahan dan pemukiman tidak hanya sebagai tempat tinggal namun berfungsi sebagai sumber produksi dan lapangan kerja. c) Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat.
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Salah satu keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan merata. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya. Pembangunan bidang agama di Kota Yogyakarta adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa melalui pembinaan keagamaan sehingga diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berkualitas yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam kehidupannya sebagai pribadi, maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitamya sehingga terwujud integritas kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses kurangnya pengetahuan dan ketrampilan. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Pembangunan bidang sosial budaya meliputi kebudayaan kesehatan pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinam-bungan untuk mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, sehingga dapat dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup oleh segenap masyarakat. 1.
Program Pembangunan Bidang Agama. a. Umum. Agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dan negara serta menjiwai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Melalui pembangunan agama yang selaras dan serasi dengan bidang-bidang lainnya diharapkan dapat terwujud manusia dan masyarakat yang berkualitas, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan di bidang agama yang akan dilaksa-nakan tercermin dalam program-program keagamaan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa, berupa peningkatan pelayanan, peningkatan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan beragama. b.
Arab Kebijakan. Arah kebijakan pembangunan di bidang agama menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah: 1) Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam rangka mengembangkan pendidikan agama
2) 3)
4) 5)
c.
yang berkualitas. Mengembangkan tata nilai kehidupan yang berbudi pekerti luhur melalui lembaga-lembaga pendidikan. keluarga dan masyarakat. Meningkatkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaan bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat serta kerukunan hidup umat beragama dalam upaya menangkal pengaruh negatif arus globalisasi. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat sadar lingkungan. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, serta menghargai hak dan pendapat orang lain.
Program Pembangunan. Program pembangunan bidang agama disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang agama, yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan sebagai berikut: 1)
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama. a) Tujuan Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya b) Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan serta memberi kemudahan pelaya-nan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah. c) Sumberdana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, masyarakat dan swasta.
2)
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama. a) Tujuan Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat serta memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. b) Sasaran Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman serta pengamalan agama. yang mendukung kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
c) 3)
4)
2.
Sumber dana: APBN. APBD Propinsi. APBD Kota, Masyarakat dan Swasta. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama a) Tujuan : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia. b) Sasaran : Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. c) Sumber Dana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat dan Swasta. Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Keagamaan. a) Tujuan : Memberdayakan dan meningkatkan lembaga keagamaan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan agama bagi masyarakat. b) Sasaran : Meningkatnya peranan lembaga keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan. c) Sumber Dana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat dan Swasta.
Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. a. Umum. Pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, tidak hanya meliputi aspek pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan. pariwisata tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan organisasi non pemerintah untuk ikut aktif mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat. lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan nya. Oleh sebab itu. pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan. adanya kondisi kemis-kinan yang dialami sebagian masyarakat dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. b.
Arah kebijakan Arah kebijakan pembangunan di bidang Pemberda-yaan masyarakat menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah : 1). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.
2).
3).
4). 5).
c.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan peran serta para pelaku kepariwisataan untuk mendukung sektor pariwisata. Membangun ketahanan sosial sehingga mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, cacat dan pengentasan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan modal usaha. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Meningkatkan pemberdayaan organisasi non pemerintah untuk ikut mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program sebagai berikut : 1)
Program Pemberdayaan Organisasi Masyarakat a) Tujuan Mengembangkan organisasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. b) Sasaran Meningkatnya kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, pengembang an interaksi sosial, penguatan ketahanan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempat dan sumber daya dari pemerintah serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. c) Sumberdana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
2)
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin a) Tujuan Menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin. b) Sasaran
(1)
c) 3)
3.
Meningkatnya kemampuan, keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan perumahan yang berwawasan lingkungan. (2) Berkembangnya sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial. Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD kota dan Masyarakat.
Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat a) Tujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan ber-bagai masalah sosial kemasyarakatan. b) Sasaran Berkembangnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya solidaritas serta ketahanan sosial masyarakat. c) sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya a. Umum Salah satu keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Bidang sosial budaya diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas penduduk, mengembangkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta status gizi, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang tidak kondusif serta pelestarian nilai-nilai budaya, menanggulangi penyalahgunaan napza, menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi perempuan. pemuda serta meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga. b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan di bidang sosial budaya menurut pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah: 1). Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian angka pertumbuhan dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkualitas. 2). Meningkatkan pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK. 3). Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
serta status gizi keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif. 4). Mengembangkan sikap kritis terhadap nilainilai budaya dalam rangka memilih nilai budaya yang kondusifuntuk menghadapi tantangan pemba-ngunan kepariwisataan. 5). Melestarikan kandungan nilai seni budaya daerah yang hidup di tengah masyarakat. 6). Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengembangkan kepariwisataan. 7). Mengembangkan suasana demokratis yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan. 8). Meningkatkan sistem partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. 9). Menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza). 10). Menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan generasi muda dalam memupuk bakat. minat dan kemampuan serta peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan. 11). Memfasilitasi, memotivasi dan memberikan inovasi peningkatan berbagai cabang olahraga untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin dan menjadikan media persatuan dan kesatuan, dengan meningkatkan sarana prasarana olah raga. c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang sosial budaya disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk programprogram pembangunan sebagai berikut : 1). Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi Penduduk. a) Tujuan Meningkatkan tertib administrasi kependudukan. b) Sasaran Terlaksananya registrasi dan meningkatnya tertib administrasi kependudukan. c) Sumberdana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat. 2). Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Tujuan Meningkatkan perilaku tanggungjawab terhadap kesehatan reproduksi khususnya dan keluarga kecil berkualitas. b) Sasaran Mewujudkan sumber daya manusia berkuali-
c)
tas melalui keluarga kecil, meliputi siklus keluarga sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia subur, lansia melalui pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga. Sumber Dana: APBN,'APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
3).
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat a) Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan. status gizi, mutu pelayanan. serta mengembangkan sikap mandiri dan memelihara kesehatan dilingkungan keluarga dan masyarakat. b) Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan meningkat nya derajat kesehatan individu, masyarakat. status gizi keluarga serta perilaku hidup bersih dan sehat. c) Sumber Dana: APBN. APBD Propinsi. APBD Kota dan Masyarakat.
4).
Program Pengawasan Obat dan Makanan a) Tujuan Meningkatkan perlindungan kepada masyara kat dari bahaya kesalahan obat, penyalah gunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif (Napza) serta bahan berbahaya lainnya. b) Sasaran Mencegah dan mengamankan peredaran obat dan makanan serta alat kesehatan yang tidak sah, meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap resiko penggunaannya. c) SumberDana: APBN. APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
5).
Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) a) Tujuan Meningkatkan dan mengembangkan penerapan teknologi tepat guna. b) Sasaran Meningkatkan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktifitas. c) sumber Dana: APBN. APBD propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
6).
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya a) Tujuan Meningkatkan, mengembangkan dan melestari kan seni dan budaya daerah
b)
c)
untuk mendu-kung pengembangan pariwisata. Sasaran Tertanamnya nilai-nilai luhur seni dan budaya daerah pada keluarga dan masyarakat. sumber Dana: APBN, APBD propinsi, APBD Kota, dan Masyarakat.
7).
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial a) Tujuan Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga terlantar, miskin lanjut usia, anak terlantar, penyandang cacat serta menumbuhkan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan. b) Sasaran Meningkatnya potensi kesejahteraan sosial dalam menangani dan menurunkan permasalah an sosial. c) Sumber Dana: APBN. APBO propinsi. APBD Kota dan Masyarakat.
8).
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. a) Tujuan Meningkatkan kemampuan warga Masyarakat baik perorangan, keluarga maupun penyandang masalah sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat menikmati kehidupan sesuai harkat dan martabatnya. b) Sasaran Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat tertentu yang mengalami permasalahan sosial. c) Sumber Dana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Masyarakat.
9).
Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). a) Tujuan Memberikan perlindungan terhadap masyara kat dari usaha-usaha penyalahgunaan NAPZA. b) Sasaran Terbinanya korban penyalahgunaan NAPZA. c) Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota, Masyarakat.
10). Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelaksanaan Gender. a) Tujuan Meningkatkan kedudukan dan peran perempu
b) c)
an diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran Meningkatnya kualitas dan peranan perempuan disegala bidang. Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
11). Program Pemberdayaan Pemuda. a) Tujuan : Menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan peran aktif dan peran serta pemuda dalam pembangunan. b) Sasaran : Terbentuknya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. c) Sumber dana : APBD Propinsi. APBD Kota dan Masyarakat. 12). Program Pemasyarakatan Olah Raga a) Tujuan : Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. b) Sasaran : Terwujudnya budaya olahraga dan terbinanya kelompok olahraga. c) Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat.
F.
13). Program Pembibitan Olah Raga. a) Tujuan : Memantau bakat dan pembibitan olahraga. b) Sasaran : Meningkatnya kelompok olahraga dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga. c) Sumber dana : APBD Propinsi, APBD Kota dan Masyarakat. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah disusun kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan kelembagaan sesuai kewenangan yang ada pada Pemerin tah Daerah dan mendasarkan prinsip-prinsip hemat struktur kaya fungsi. Aparatur Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat telah didistribusikan pada lembaga-lembaga yang telah dibentuk. Kapasitas kelembagaan dan apar.\tur daerah yang belum optimal dalam melaksanakan tugas karena be!um sepenuhnya siap terhadap terjadinya perubahan.
Program Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah. a. Umum Untuk melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, telah disusun kelembagaan dan masing- masing lembaga telah ditetapkan tugas pokok dan fungsinya. Semua kewenangan yang ada telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang telah dibentuk meskipun belum sepenuhnya optimal kapasitasnya. Ke1embagaan yang telah dibentuk dalam melaksanakan penye1enggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang ada didukung aparatur daerah dengan berbagai golongan kepangkatan dan jenjang pendidikan. Aparatur daerah dari aspek kuantitas yang telah di-distribusikan kepada lembaga-lembaga, perlu diadakan evaluasi dengan analisa jabatan agar ada keseimbangan antara jumlah aparatur daerah dengan beban tugas. Sedangkan dari aspek kualitas yang terdiri dari berbagai golongan kepangkatan dan jenjang pendidikan belum seluruhnya memenuhi standar kebutuhan dan profesional, masih perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur daerah. b.
Arah Kebijakan Arah kebijakan program pembangunan bidang Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah disusun berdasarkan arah kebijakan bidang pemerintahan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006 adalah : 1). Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomer 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah yang meliputi 24 bidang kewenangan. 2). Meningkatkan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. 3). Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah untuk lebih mampu meningkatkan kinerja dan menguasai IPTEK. 4). Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah guna mendukung terciptanya pariwisata yang berbudaya. 5). Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah
6).
c.
dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang kapasitas kelembagaan dan Aparatur Daerah disusun berdasarkan butir-butir dan arah kebijakan bidang pemerintahan serta prioritas daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Program pembangunan bidang kelembagaan diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan pemerintahan bidang kapasitas kelembagaan dalam bentuk program-program pembangunan. Program Pembangunan bidang Aparatur Oaerah disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pemerintahan serta prioritas pembangunan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan pembangunan pemerintahan bidang aparatur daerah dalam bentuk program-program Pembangunan. 1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan a) Tujuan Mengadakan evaluasi dalam rangka penyempurnaan atas lembaga-lembaga yang telah dibentuk agar sesuai dengan beban tugasnya. b) Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan sesuai beban tugas, mempunyai visi, misi dan rencana strategis instansi. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota. 2)
Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama a) Tujuan Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan. pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat baik antar instansi maupun antar daerah. b) Sasaran Meningkatnya hubungan kerjasama antar instansi maupun antar daerah. sehingga kinerja lembaga dapat optimal kinerjanya. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.
3)
Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan. a) Tujuan Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan lingkungan yang kondusif. untuk mendorong terciptanya kinerja yang optimal.
b) c)
Sasaran Meningkatnya kinerja kelembagaan sesuai beban tugasnya. Sumber dana: APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.
4)
Program Pemberdayaan Kelembagaan a) Tujuan Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien serta pemilahan tugas wewenang dan tanggungjawab yang tegas pada kelembagaan perangkat daerah. b) Sasaran Terciptanya kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi yang seimbang antara beban tugas dan besaran organisasi serta terciptanya kejelasan fungsi lini dan staf. c) Sumber dana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota.
5)
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah. a) Tujuan Meningkatkan kualitas, profesionalisme, ketrampilan dan kinerja aparatur daerah. b) Sasaran Meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. c) Sumber Dana: APBN, APBD Propinsi. APBD Kota.
6)
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a) Tujuan Meningkatkan profesionalisme SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. b) Sasaran Tersedianya SDM yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai manual pengelolaan barang. c) Sumber Dana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota.
7)
Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah a) Tujuan Memberdayakan segenap aparatur daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. b) Sasaran Meningkatnya produktifitas aparatur daerah dan terbebasnya dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya. c) Sumber Dana: APBN, A~BD Propinsi, APBD Kota.
G.
8)
Program Peningkatan Saran a dan Prasarana Lembaga. a) Tujuan Meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. b) Sasaran Terpenuhinya kebutuhan saran a dan prasarana lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. c) Sumber Dana: APBD Propinsi, APBD Kota.
9)
Program Pemberdayaan Ketatalaksanaan. a) Tujuan Meningkatkan sistem dan mekanisme kerja sesuai prosedur. b) Sasaran Meningkatnya tat a hubungan kerja yang jelas dan adanya kejelasan mekanisme kerja. sehingga tercipta hasil kinerja yang optimal. c) Sumber Dana: APBN, APBD Propinsi, APBD Kota. '
Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah Berkembangnya kapasitas potensi daerah belum optimal hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi, politik, sosial dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Peningkatan Kapasitas potensi daerah meliputi keuangan daerah dan aset daerah secara optimal, investasi terutama di sektor jasa dan perdagangan ternyata belum mampu menjawab potensi daerah karena belum optimal pengembangannya. Pengelolaan keuangan daerah belum optimal baik dari pendapatan daerah maupun belanja. Aset daerah yang merupakan potensi daerah memberikan kontribusi terhadap APBD belum dikelola secara optimal. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah a. Umum. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan sumber-sumber pendanaan. Pada saat ini kita dihadapkan pada realitas menurunnya tingkat kemampuan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Disisi lain kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik dan pemeliharaan fasilitas kota semakin meningkat. Selain itu dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat, maka tuntutan pada Pemerintah Daerah untuk lebih transparan, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan. Berdasarkan kondisi di atas, maka program-program pembangunan Bidang Keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengoptimalkan
sumber-sumber pendanaan yang dimiliki dan potensi yang ada serta semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. Dengan demikian maka program-program yang dirumuskan selain dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan pembangunan. Aset daerah meliputi barang-barang tidak bergerak dan bergerak merupakan kekayaan milik daerah yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah/kontribusi pada pendapatan asli daerah. Aset daerah selain barang-barang tidak bergerak dan bergerak juga berupa pengelolaan pertanahan maupun peman-faatan ruang beserta sarana dan prasarana kota yang dimiliki. b.
Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Arah kebijakan bidang peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Bidang Keuangan Daerah yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah : 1) Mengembangkan dan menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. 2) Mengembangkan dan meningkatkan hubungan kemitraan dalam usaha yang saling menunjang dan menguntungkan dengan berbagai pihak. 3) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi pada daerah. 4) Meningkatkan pengelolaan aset daerah sebagai kekayaan milik daerah. 5) Meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan aparat dalam rangka pengelolaan/pengurusan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
c.
Program Pembangunan Program pembangunan bidang peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan sebagai berikut : 1). Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah. a) Tujuan Mengetahui data potensi daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pembangunan daerah. b) Sasaran Tersusunnya inventarisasi potensi daerah dan
c)
mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber dana : APBD Kota.
2).
Program Peningkatan Pendapatan Daerah a) Tujuan Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan mengembangkan potensi yang dimiliki. b) Sasaran Meningkatnya pendapatan daerah. c) Sumber dana : APBD Kota.
3).
Program Penyertaan Modal Pemerintah a) Tujuan (1) Menguatkan struktur permodalan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yogyakarta. (2) b)
c)
Memproporsionalkan kepemilikan Pemerintah pada BUMD.
Badan Kota saham
Sasaran Meningkatnya pendapatan asli daerah. kemandirian BUMD dan peran serta Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kepemilikan saham. Sumber dana : APBD Kota.
4).
Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan a) Tujuan (1) Meningkatkan peranan wajib pajak dan wajib retribusi agar memenuhi kewajiban nya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas perdagangan pada masyarakat. (3) Merintis pengembangan jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengoptimalkan pengelolaannya. b) Sasaran Meningkatkan pendapatan asli daerah. c) Sumber dana : APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Dunia Usaha.
5).
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Tujuan Meningkatkan kapasitas keuangan daerah sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. b) Sasaran Meningkatnya pendapatan/penerimaan daerah . c) Sumber Dana: APBD Kota.
6).
H.
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah a) Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas aset daerah serta pengelolaannya, sehingga lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta dapat memberikan nilai tambah. b) Sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah. c) Sumber dana : APBD Propinsi dan APBD Kota.
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Perubahan akibat reformasi dan globalisasi, masyarakat dan dunia usaha menuntut terselenggaranya pelayanan yang prima dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah telah terus - menerus diupayakan, namun belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan melalui penetapan standar dan sendi-sendi pelayanan yang prima sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan, serta perubahan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan sebagai pelayan masyarakat. Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. a. Umum Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar dan sendi-sendi pelayanan yang prima meliputi ke sederhanaan , kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Dalam rangka peningkatan sistem serta prosedur pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui bentuk pelayanan prima yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang pelayanan kepada masyarakat belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya kinerja pelayanan yang signifikan dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan ada peningkatan kemampuan aparatur daerah melalui pemahaman, pendidikan dan latihan. b.
Arab Kebijakan. Arah kebijakan program pembangunan bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat meliputi : 1) Menyempurnakan standar dan sendi-sendi pelayanan agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima sesuai standar pelayanan minimal (SPM). 2) Meningkatkan sistim dan prosedur pelayanan dalam
3)
c.
rangka mewujudkan pelayanan yang prima. Meningkatkan keterbukaan birokrasi pemerintahan dalam fungsinya sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan inovator yang profesional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Program Pembangunan Program peningkatan pelayanan kepada masyarakat disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah kebi jakan pembangunan bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program pembangunan. 1) Program Penerapan Standar dan Sendi-sendi Pelayanan a) Tujuan Menyediakan standar dan sendi-sendi pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. b) Sasaran Tersedianya standar dan sendi-sendi pelayanan yang prima. c) Sumber dana: APBD Propinsi dan APBD Kota. 2)
Program Peningkatan Sistim dan Prosedur Pelayanan a) Tujuan Menyempurnakan sistim dan prosedur pelayanan kepada masyarakat agar efisien dan efektif. b) Sasaran Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sesuai sistim dan prosedur yang ditetapkan. c) Sumber Dana: APBD Propinsi dan APBD Kota.
3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat a) Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. b) Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. c) Sumber Dana: APBD Propinsi dan APBD Kota.
4)
Progam Pengembangan Pelayanan Masyardkat a) Tujuan Mengembangkan lingkup pelayanan terpadu kepada masyarakat. b) Sasaran Terwujudnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat. c) Sumber Dana: APBD Kota
BAB VI PENUTUP Naskah Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daeraih Kota Yogyakarta tahun 2002 -2006. Program Pembangunan Daerah dalam pelaksanaannya akan dirinci dalam Rencana Strategis Daerah Kota Yogyakarta yang terinci dan terukur kinerjanya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PROPEDA menurut sifatnya mencakup program-program pembangunan yang berskala daerah, untuk 5 (lima) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi dan potensi Daerah. PROPEDA merupakan dasar bagi Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, kantor departemen dan lembaga non departemen Kota Yogyakarta serta seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta harus mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Yogyakarta, dan segenap komponen masyarakat, tetap menjaga konsistensi antara PROPEDA dan RENSTRADA melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta yang lebih terintregrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya diperlukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja seluruh Instansi dan lembaga yang ada di Kota Yogyakarta. Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi bahan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembahasan dan penetapan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Yogyakarta dan lembagalembaga pemerintah lainnya serta segenap komponen masyarakat bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam PROPEDA ini, dengan prioritas akan memusatkan pada meningkatkan pendidikan, pengembangan pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa serta pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan jasa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah, meningkatkan kapasitas potensi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Yogyakarta sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteran lahir batin.
Yogyakarta, 28 Mei 2002
WALIKOTA YOGYAKARTA ttd H. HERRY ZUDIANTO
