PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH ( REPETADA ) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH ( REPETADA ) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPE-TADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang

Nomor

10

Tahun

1950

tentang

1999

tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang

Nomor

22

Tahun

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

1999

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

http://www.bphn.go.id/

Daerah

(Lembaran

Negara

Tahun

1999

Nomor

72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan

Pemerintah

Dan

Kewenangan

Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekon-sentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095). 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan

Undang-Undang,

Rancangan

Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005. (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH MEMUTUSKAN


Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TENGAH

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002.

Pasal 1 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas, Badan, Kantor

dan

Satuan

Kerja

Pemerintah

Propinsi

Jawa

Tengah

dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2002.

Pasal 2 Sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 disusun sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Prioritas Pembangunan Daerah

BAB III

: Pembangunan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

BAB IV

: Pembangunan Politik

BAB V

: Pembangunan Ekonomi

BAB VI

: Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

BAB VII : Pemberdayaan Daerah BAB VIII : Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAB IX

: Pembiayaan Pembangunan

BAB X

: Penutup


Pasal 3 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 Pelaksanaan

lebih

lanjut

Rencana

Pembangunan

Tahunan

Daerah

(REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 September 2001 GUBERNUR JAWA TENGAH ttd MARDIYANTO


Diundangkan di Semarang pada tanggal 10 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Pelaksana Harian

ttd

MULYADI WIDODO Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 39


BAB I PENDAHULUAN

A. Umum. Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah

(REPETADA)

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 merupakan rencana kegiatan operasional tahun kedua dari PROPEDA Propinsi Jawa Tengah Tahun

2001-2005.

REPETADA

ini

disusun

dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan mencermati hasil -hasil yang telah dicapai, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan aspirasi masyarakat (stakeholder) yang dijaring melalui berbagai forum seminar, diskusi dan diskusi kelompok terfokus. Penyusunan REPETADA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Kerja Pemerintah

Propinsi

Jawa

Tengah

dalam

menyusun

rencana

program, proyek/kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing di dalam tahapan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dituangkan dalam

RAPBD

dengan

memperhatikan

kemampuan

keuangan

daerah, dinamika dan aspirasi yang berkembang di mas yarakat. Dengan

demikian

REPETADA

ini

diharapkan

dapat

mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam prioritas kegiatan

pembangunan

dalam

rangka

mencapai

hasil -hasil

pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Program

dan

proyek/kegiatan

disusun

dengan

mendasarkan pada PROPEDA, Rencana Strategis (RENSTRA)


Dinas,

Badan,

aspirasi

Kantor,

dan

masyarakat

Satuan

melalui

Kerja,

serta

mekanisme

menampung perencanaan

pembangunan yang berlaku. Landasan penyusunan REPETADA adalah T AP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, Undang-Undang (UU) RI Nomor 25 Tahun

2000

Tentang

Program

Pembangunan

Nasional

(PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 -2005. Sistematika REPETADA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 terdiri

dari

sepuluh

Pembangunan Ketertiban;

Daerah;

bab

:

Pembangunan

Pembangunan

Pembangunan

yaitu

Kesejahteraan

Politik; Rakyat

Pendahuluan; Hukum,

Keamanan

Pembangunan dan

Prioritas

Ketahanan

dan

Ekonomi; Budaya;

Pemberdayaan Daerah; Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pembiayaan Pembangunan; dan Penutup. B. Kondisi Saat Ini. 1. Perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 3,36 %, lebih rendah bila dibandingkan tahun 1999, yaitu 3,41%. Dengan pergantian kepemimpinan nasional yang dibantu oleh Kabinet Gotong Royong yang kondusif ini, diharapkan kondisi keamanan dan perekonomian mulai tahun 2001 aka n lebih baik yang ditandai oleh menguatnya nilai tukar rupiah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 29,44%; sektor pertanian sebesar 25,55%; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,44%; sektor jasa jasa 8,77%; sektor pengangkutan dan komunikasi 4,42%; sektor


bangunan

3,75%;

sektor

pertambangan

dan

penggalian

memberikan sumbangan relatif kecil yaitu 1,05 %. Demikian pula sektor listrik, gas dan air bersih sumbangannya hanya 0,68%. Krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 menyebabkan pendapatan perkapita tahun 1998 mengalami penurunan dari Rp 1.226.211,- menjadi Rp 1.073.830,- (menurun 12,43%). Namun pada tahun 1999 naik menjadi Rp 1.095.480, - atau 2,02%. Tahun

2000

pendapatan

perkapita

meningkat

lebih

besar

menjadi Rp. 1.123.096 (2,52 %). Fluktuasi pendapatan per kapita ini berpengaruh pula terhadap aspek pemerataan, yang ditandai dengan naiknya Indeks Gini dari 0,252 tahun 1998 menjadi 0,260 tahun 1999, yang berarti tingkat kesenjangan meningkat. Angka

inflasi

sebagai

salah

satu

indikator

stabilitas/perubahan harga di suatu wilayah mengalami kontraksi cukup besar. Tahun 1998 inflasi 67,19%, namun tahun 1999 menurun menjadi 1,51%. Tahun 2000 laju inflasi dibawah 2 digit yaitu 8,73%. Nilai ekspor dan impor periode 1995 -1999 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Diharapkan kenaikan nilai ekspor tidak diikuti kenaikan nilai impor, karena akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Pada tahun 1997 neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar 390 juta US $, namun sejak tahun 1998 hingga saat ini terus mengalami defisit. Tahun 1998 dan 1999 mengalami defisit 102 juta US $ dan 203 juta US $. Tahun 2000 (Januari–September) defisit sebesar 594 juta US $. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan pada bahan baku impor untuk produk-produk ekspor. Perkembangan perekonomian daerah tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan baik melalui fasilitas PMA


dan PMDN maupun non fasilitas dari peran Usaha Menengah (UKM). Nilai investasi pembangunan

Kecil

non fasilitas

pada periode 1997/1998 sampai dengan 1999/2000 berturut turut

mengalami

penurunan

dari

4.342,60

milyar

rupiah,

3.641,58 milyar rupiah hingga 1.384,53 milyar rupiah. Namun pada tahun 2000 nilai investasi meningkat menjadi 3.134,02 milyar rupiah antara lain disebabkan oleh ni lai tukar rupiah terhadap dollar semakin menurun. 2. Kesejahteraan Rakyat. Masalah

ketenagakerjaan

ditandai

oleh

belum

seimbangnya kesempatan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja,

yakni

:

(a)

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

(TPT)

mencapai 4,22 % pada tahun 2000; (b) Kualitas tenaga kerja masih relatif rendah, karena sebanyak 71,63 % tenaga kerja berpendidikan setinggi – tingginya SD, akibatnya

berpengaruh

pada tingkat produktivitas pekerja; dan (c) Rata – rata jam kerja per minggu hanya mencapai 37,72 jam, dan pekerja wanita 34,62 jam. Sempitnya kesempatan kerja dan beratnya beban keluarga mengakibatkan

pekerja

dengan

status pekerja

keluarga yang tidak dibayar relatif tinggi (19,57 %), sebagian besar adalah pekerja perempuan (13,16 %). Di bidang kesehatan kasus penyakit tertentu masih tinggi, antara lain : malaria, 1,78 per 1.000 penduduk, demam berdarah dengue, 1,4 per 10.000 penduduk, tuberkulosis paru dengan Baksil Tahan Asam (BTA) positif 6,9 %, diarhe 14,4 %, dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) 24,21 %. Pelayanan persalinan yang ditolong oleh dukun masih relatif tinggi (36 %), kasus HIV sebanyak 25 penderita dan AIDS 4 kasus. Angka kematian bayi 36,6 per 1.000 kelahiran dan angka kematian ibu 152 per 10.000 kelahiran. Sementara itu cakupa n air bersih


71,03 % dan penggunaan

jamban yang memenuhi syarat

kesehatan baru 51,58 % serta Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 27,40 %. Penduduk berumur 10 tahun keatas sebanyak 71,63 % berpendidikan SD. Angka partisipasi kasar SD mencapai 106, 29 %, tingkat SLTP baru mencapai 79,15 % dan tingkat SLTA hanya sebesar 38,72 %. Angka transisi ke SLTP sebesar 81,68 %, dan SLTA 50,42 %. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat

kemampuan

orang

tua

yang

relatif

rendah,

serta

keterbatasan daya tampung SLTP dan SLTA. Permasalahan kebudayaan yang masih dihadapi antara lain derasnya arus informasi dan nilai-nilai budaya asing yang tidak

sesuai

dengan

nilai

budaya

bangsa,

kurangnya

pemahaman akan arti pentingnya pendidikan moral dan budi pekerti yang menyebabkan timbulnya budaya hedonisme dan sangat permisif terhadap pergeseran nilai – nilai etika dan moral. Disamping itu belum optimalnya dukungan masyarakat dibidang kesenian dan kebudayaan serta lembaga/organisasi seni

budaya

dalam

memberikan

kontribusi

positif

untuk

meningkatkan apresiasi seni budaya. Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

relatif besar, yang ditunjukkan oleh jumlah anak terlantar 260.233 orang, anak nakal 25.211 orang dan anak jalanan 8.507 orang, Tuna Susila 7.118 orang serta Pengemis Gelandangan dan

Orang

Terlantar

(PGOT)

4.430

orang.

Sementara

kemampuan pelayanan pemerintah baik di panti maupun di luar panti terbatas. Penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari–hari belum optimal yang mengakibatkan meningkat nya tindak kriminal serta penghargaan terhadap orang tua semakin


menurun. Globalisasi informasi menjadikan semakin mudah akses informasi yang sulit dibendung dan lemahnya pengawasan dari orang

tua,

serta

kurangnya

penanaman

ajaran -ajaran

agama, menyebabkan semakin maraknya pemakaian obat -obat terlarang di kalangan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan (0,82 %), namun pertumbuhan absolut masih tinggi. Jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS 1) mengalami peningkatan yaitu dari 58,52 % pada tahun 1999 menjadi 61,04 % pada tahun 2000. Angka Droup Out Keluarga Berencana pada Wanita Usia Subur (W US) usia 15 – 49 tahun mengalami peningkatan dari 12,7 % pada tahun 1997 menjadi 15,5 % pada tahun 1999. Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terlayan i (unmetneed) dalam bidang kesehatan reproduksi sebesar 13,64 %, partisipasi pria dalam berkeluarga berencana relatif kecil. Dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat adanya bias gender, antara lain tampak dari relatif lebih rendahnya hak yang diterima perempuan di bidang ketenagakerjaan dan masih relatif tingginya angka perempuan kawin pertama di bawah 17 tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi pandangan masyarakat bahwa kedudukan

perempuan

di

dalam

keluarga

bukan

sebagai

penentu kebijakan. Disisi lain kesiapan anak dan remaja, terutama

anak

dan

remaja

perempuan

masih

memerlukan

pembinaan untuk dapat berperan sebagai calon orang dewasa secara fisik dan mental. 3. Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser , yaitu dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disertai perangkat peraturan pelaksanaannya. Namun pelaksanaannya


belum

optimal,

karena

ketergantungan

pemerintah

Kabupaten/Kota terhadap pemerintah Propinsi dan Pusat masih relatif besar, disisi lain kemauan berotonomi sangat tinggi. Pengelolaan

pembangunan

melibatkan

masyarakat.

pemerintah

dirasakan

Hal

ini

kurang

belum

berakibat,

sepenuhnya program/proyek

bermanfaat

dan

kurang

didayagunakan oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat. Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan permasalahan aspirasi, potensi serta kebutuhan masyarakat dan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan

melalui

pelibatan

tokoh -tokoh

masyarakat

untuk

mendorong dan menggali potensi termasuk mengoptimalkan dana

masyarakat,

sebagai

wujud

kemandirian,

sehingga

ketergantungan pada dana dari pemerintah semakin berkurang. Paradigma

pemberdayaan

masyarakat

merupakan

alternatif, dimana dalam paradigma ini masyarakat dituntut untuk berperan

aktif

dalam

proses

pembangunan,

termasuk

meningkatkan fungsi kontrol dalam pelaksanaan p emerintahan dan pembangunan didaerahnya. 4. Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Hak Asasi Manusia (HAM). Kemampuan dan kemauan memahami perbedaan di dalam masyarakat

berada

pada

situasi

problematik.

Budaya

penyampaian pendapat serta aspirasi secara arif dan bijaksana, adalah penting sekali dalam rangka memahami cara menafsirkan demokrasi.

Demikian

pula

dengan

partisipasi

dalam

pengambilan keputusan yang aktual masih belum menggunakan mekanisme demokrasi.


Masalah

penegakan

hukum

dihadapi Propinsi Jawa Tengah

secara

kualitatif

yang

tidak jauh berbeda dengan

Propinsi lain di Indonesia, karena konteks pembangunan hukum berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku secara nasional. Persoalan-persoalan

di

bidang

hukum

disamping

relatif

rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap hukum juga karena adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparatur. 5. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Dalam bidang pemerintahan daerah perma salahan yang terjadi

adalah

menjalankan kepada

belum

optimalnya

pemerintahan,

masyarakat.

kinerja

pembangunan

Disamping

itu

aparatur dan

juga

dalam

pelayanan

jumlah

aparat

pemerintah lebih besar dari kebutuhan riil, sebagai akibat dari perubahan

kewenangan

Pemerintah

Propinsi

dan

adanya

pengintegrasian instansi pusat kedalam Pemerintahan Daerah. Disisi lain tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan aparat semakin tinggi, sementara itu ketersediaan sarana terbatas dalam rangka mengimbangi tuntutan masyarak at tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahannya adalah rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang hakekat

otonomi

daerah,

belum

lengkapnya

peraturan

pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta

rendahnya

kemampuan

keuangan

daerah

dalam

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam

rangka

memecahkan

permasalahan

tersebut

terdapat potensi pendukung yang perlu dikembangkan, yaitu motivasi aparatur pemerintah dalam menyikapi reformasi dan otonomi

serta

adanya

iklim

kondusif

masyarakat

dalam

mendukung pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah.


6. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Lingkungan hidup sebagai wahana kegiatan dan faktor produksi

telah

menjadi

suatu

komoditas

penting

dalam

mendukung proses pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemahaman ini mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat semakin meningkatkan eksploitasi lingkungan hidup, karena memiliki nilai ekonomi, seperti sumber-sumber air bersih, hutan alam, dan plasma nutfah. Sebagian aparat pemerintah , pengusaha maupun masyarakat belum memahami konsep daya dukung lingkungan hidup,

guna

penyelamatan

dan

pelestarian.

Keterbatasan

pemahaman dan kesadaran masyarakat ini menunjukkan adanya kelemahan secara struktural maupun sosial budaya masyarakat. Kondisi ini telah mengganggu kelestarian fungsi lingkungan dalam

mendukung kehidupan

manusia

dan

makhluk

hidup

lainnya dalam berbagai skala (lokal, regional, nasional maupun internasional). Dalam jangka pendek dan panjang, gangguan atau

kerusakan

fungsi

lingkungan

yang

melampaui

batas

kemampuannya akan menimbulkan bencana yang merugikan dan atau korban jiwa masyarakat sekitar, seperti : kekeringan, bencana alam, tanah longsor dan lainnya. Dewasa

ini

gejala

kerusakan

lingkungan

telah

berkembang dari wilayah perkotaan ke perdesaan. Pertambahan luas lahan kritis pada berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS), tingginya tingkat erosi tanah beberapa wilayah serta tingginya pencemaran air di sungai-sungai akibat perkembangan industri merupakan fenomena yang berkembang saat ini. Apabila kondisi ini

terjadi

terus

menerus

dalam

jangka

menengah

akan

menimbulkan pencemaran di pantai, pesisir dan perairan laut. Dalam

upaya

memecahkan

permasalahan

tersebut

terdapat potensi yang perlu dikembangkan seperti tingginya


komitmen Pemerintah Daerah untuk menopang pembangunan berkelanjutan dengan melakukan perubahan struktural maupun sosial masyarakat dan meningkatnya kesadaran dan kontrol masyarakat.


BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok yang terjadi di Jawa Tengah pada saat ini adalah lemahnya penegakan hukum, masih tingginya gangguan keamanan, ketertiban dan masih rendahnya penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), belum pulihnya kondisi ekonomi, kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, lemahnya pelaksanaan tatalaksana pemerintahan, kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, dan masih rendahnya pemahaman tentang otonomi daerah, serta lemahnya kualitas pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi diprediksikan sebesar 3,16 %, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga Bahan-Bakar Minyak (BBM), tarif telpon dan listrik. Namun pada tahun 2002 apabila kondisi perekonomian semakin membaik yang didukung pula oleh kondisi sosial, politik dan keamanan yang stabil maka pertumbuhan ekonomi akan mencapai 3,5 %. Dengan asumsi angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 4 serta inflasi antara 6-8 %, maka perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2002 akan mencapai Rp. 6.488,66 milyar yang diharapkan 65 % dapat disediakan melalui sektor swasta dan masyarakat, sedangkan 35 % dari pemerintah. Pembiayaan

pembangunan

dari pemerintah

pusat melalui dana

perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 900,90 milyar atau naik 26 % dari tahun 2001. Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Propinsi diharapkan mencapai Rp. 622,90 milyar atau naik 25 % dari pendapatan tahun 2001. Prediksi penerimaan daerah dari pusat diperkirakan mencapai Rp. 1.120,00 milyar atau naik 20 % dibanding tahun 2001, sedangkan kebutuhan biaya pembangunan tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp. 403,8 milyar atau


naik 30 % dari tahun 2001. Kebutuhan biaya pembangunan lainnya diharapkan dari Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.014,78 milyar. Di sisi lain pendapatan perkapita diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup berarti bagi masyarakat. Prediksi PDRB perkapita pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.330.046,40 meningkat menjadi Rp. 1.362.516,68 pada tahun 2002. Untuk itu sektor-sektor potensial yang perlu mendapatkan dorongan yaitu industri pengolahan; perdagangan; hotel dan restoran; serta pertanian. Pada tahun 2002 diharapkan ada peningkatan dalam hal penegakan supremasi hukum, peningkatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan landasan bagi upaya percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan langkah untuk membangun basis perekonomian kerakyatan di masa depan. Dengan mengacu PROPEDA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 dan mempertimbangkan latar belakang kondisi faktual dan keterkaitan antar masalah, kemampuan pembiayaan, serta tantangan yang dihadapi, maka strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah disusun melalui pendekatan pemecahan masalah terutama yang menjadi kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dengan tetap mempertimbangkan asas dekonsentrasi

serta

memperhatikan

aspirasi

dan

permasalahan

yang

berkembang di Kabupaten/Kota maupun di tingkat Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan untuk : melanjutkan program kegiatan penuntasan pemecahan masalah yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya; program kegiatan yang berorientasi pada upaya pemecahan masalah mendesak; program kegiatan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat terutama yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian rakyat dan peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat; program kegiatan yang dapat menunjang stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; serta program kegiatan yang berorientasi pada kepedulian terhadap permasalahan Kabupaten/Kota yang memiliki aspek peningkatan hubungan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota maupun antar


Kabupaten/Kota; serta program kegiatan yang berorientasi pada pengembangan atau pertumbuhan kawasan/daerah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional. Dengan mempertimbangkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan target yang ingin dicapai serta keterbatasan pendanaan untuk upaya pemecahannya maka prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2002 dirumuskan sebagai berikut : A. Pemulihan Kondisi Ekonomi Prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi meliputi : 1. Pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah dengan memperkuat infrastruktur dan lembaga-lembaga pendukungnya serta pengembangan pola-pola kemitraan yang telah ada. 2. Pengembangan produk berorientasi ekspor dan penguatan jaringan pemasaran. 3. Pengembangan kegiatan investasi melalui berbagai kegiatan promosi dan peningkatan pelayanan serta kemudahan dalam penanaman modal. 4. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agrobisnis, melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian baik hulu maupun hilir. 5. Pengembangan kehutanan untuk mendukung fungsi ekonomi dan keseimbangan tata lingkungan secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 6. Pengembangan sistem distribusi untuk lebih menjamin pemerataan ketersediaan barang maupun jasa dan pengendalian harga. 7. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi. 8. Pengembangan ―Kawasan Pengembangan Ekonomi‖.


9. Pengembangan pariwisata melalui kegiatan promosi dan peningkatan sarana dan prasarana. B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi : 1. Pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. 2. Peningkatan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta peningkatan partisipasi

masyarakat

dalam

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial. 3. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan pelayanan pendidikan masyarakat dan peningkatan kualitas manajemen dan kemandirian sekolah. 4. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada berbagai sektor, dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh masyarakat. 5. Peningkatan ketrampilan, profesionalisme tenaga kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat. 6. Pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prioritas pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi: 1. Peningkatan akses informasi masyarakat dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.


D. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Prioritas pembangunan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah fasilitasi pengembangan masyarakat. E. Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta HAM. Prioritas pembangunan penegakan hukum keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi : 1. Penyusunan dan pembaharuan produk-produk hukum hukum di daerah. 2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum. 3. Penerapan dan penegakan hukum serta HAM. 4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum F. Pembangunan Politik. Prioritas pembangunan politik, meliputi : 1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik. 2. Peningkatan peran lembaga legislatif. 3. Fasilitasi/dukungan penyelenggaraan Pemilu 2004 dan sosialisasi sistem Pemilu. G. Percepatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Prioritas pembangunan percepatan pelaksanaan otonomi daerah meliputi : 1. Peningkatan

pemahaman

terhadap

peraturan

perundang-undangan

tentang otonomi daerah. 2. Penataan dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah.


3. Peningkatan pemahaman dan partisipasi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah. H. Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Prioritas pembangunan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan meliputi: 1. Pengelolaan potensi sumber daya alam, lingkungan alam, dan lingkungan buatan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. 2. Peningkatan kemitraan pengelolaan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat dan mediasi penyelesaian masalah. 3. Pengendalian pencemaran lingkungan. 4. Pengendalian eksplorasi sumber daya kelautan.


BAB III PEMBANGUNAN HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Hukum. Reformasi hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, hingga kini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagian masyarakat mempunyai persepsi bahwa reformasi diartikan sebagai suatu kebebasan untuk melaksanakan kehidupan tanpa

memperdulikan

peraturan-peraturan/norma-norma

hukum

yang ada. Disisi lain, aparat hukum dirasakan belum sepenuhnya melaksanakan penegakan hukum dan HAM yang memenuhi rasa keadilan. Keadaan ini merupakan cermin masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat maupun aparat hukum. Selain itu peraturan-peraturan hukum yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan tuntutan aspirasi masyarakat. Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap HAM menyebabkan

adanya

diskriminasi

hukum,

tidak

adanya

transparansi hukum dan tidak konsistennya penerapan hukum. Disamping itu rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum

menyebabkan masyarakat kurang percaya pada

penegakan hukum, sehingga masyarakat memilih jalur yang justru melanggar hukum, yaitu main hakim sendiri atau

pengadilan

jalanan. Pelayanan

informasi

hukum

kepada

ma syarakat

juga

dirasakan kurang optimal, antara lain disebabkan oleh belum operasionalnya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum sebagai sarana penyebaran informasi hukum secara cepat, tepat dan transparan.


Memperhatikan permasalahan diatas, kebijakan yang akan ditempuh adalah : (a) penyusunan dan penyempurnaan produk produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (b) pengembangan

budaya

hukum melalui

peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat hukum; (c) penegakan hukum dan HAM secara tegas, manusiawi berdasarkan keadilan dan kebenaran; (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur hukum; (e) peningkatan sarana dan prasarana hukum serta peningkatan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum. Sasaran yang akan dicapai yaitu : (a) tersusunnya produk produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat; (b) berkembangnya budaya hukum untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarak at dan aparat hukum; (c) tegaknya supremasi hukum dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); (d) meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur hukum; (e) tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran pembangunan hukum ditempuh program sebagai berikut : 1. Penyusunan dan Pembaharuan Produk-Produk Hukum di Daerah. Kegiatannya

meliputi

:

(a)

Inventarisasi

dan

penyusunan

RAPERDA tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mel iputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Bea

Balik

Nama

Kendaraan

Bermotor,

Pajak

Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah, Pajak Kendaraan Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air,

inventarisasi

dan

penyusunan

aturan

hukum

dengan

menindaklanjuti peraturan yang sudah ada maupun menggali dan


menghormati aturan-aturan adat yang diformalkan, sedangkan kegiatan inventarisasi dan penyusunan Perda Retribusi meliputi : retribusi perairan dan bandar, sarana ban tu navigasi, frekuensi radio lokal; (b) Penyempurnaan produk-produk hukum tentang Retribusi yaitu Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah; (c) Penetapan Keputusan dan Surat Keputusan Gubernur tentang

Pelaksanaan

Pemerintahan,

Pembangunan

dan

Kemasyarakatan. 2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Kegiatannya meliputi : (a) Penyuluhan hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; (b) Fasilitasi dan sosialisasi Undang -undang Tentang Hak

Azasi

Manusia

(HAM)

dan

Undang -undang

Bidang

Pertanahan. 3. Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM. Kegiatannya meliputi : (a) Penegakan Perda tentang Pajak dan Retribusi;

(b)

pengamanan

Fasilitasi hasil

hutan

penegakan dan

hukum

peredaran

dalam

hasil

rangka

hutan;

(c)

Dukungan/pemberian bantuan hukum kepada LBH/LKBH; (d) Perlindungan hukum pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (e) Bimbingan Teknis kuasa hukum Pemerintah Daerah; (f) Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum.


Kegiatannya meliputi : (a) Penyempurnaan perangkat lunak naskah

cetak

peraturan

atau

Properat

(Program

Pencarian

Peraturan); (b) Pembuatan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensi mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan pelanggaran keamanan

hukum dan

dan

kriminal

ketertiban

perubahan dan dinamika

yang

masyarakat.

dapat

mengganggu

Disamping

itu

ada nya

masyarakat yang begitu cepat, seiring

dengan perubahan keadaan sosial politik, membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Permasalahan lainnya adalah meningkatnya potensi konflik kepentingan

dan

pengaruh

negatif

arus

globalisasi

terhadap

berbagai sendi kehidupan masyarakat. Keadaan ini diperberat dengan adanya beberapa daerah yang terkena musibah/bencana yang perlu penanggulangan dan penanganan. Sebagai upaya untuk menangani permasa lahan tersebut perlu mendayagunakan budaya gotong-royong, Sistim Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) Swakarsa dan Satuan Perlindungan kemandirian

Masyarakat masyarakat

(Linmas) sebagai

untuk

daya

menumbuhkan

tangkal

terhadap

kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi termasuk didalamnya gangguan akibat bencana. Kebijakan

untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

ditempuh melalui : (a) peningkatan kamtibmas, pertahanan sipil dan unsur

rakyat

terlatih

menanggulangi peningkatan

lainnya

ancaman

rasa

persatuan

agar

dan dan

mampu

gangguan kesatuan

berperan yang bangsa

dalam

terjadi; melalui

(b) :


penciptaan iklim kondusif, menghidupkan kembali nilai -nilai luhur kegotong-royongan dan pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan

seluruh

partisipasi

rakyat

komponen terlatih;

(d)

masyarakat; peningkatan

(c)

peningkatan

pemasyarakatan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negera (PPBN) kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini. Sasaran yang akan dicapai adalah :

(a) terjaminnya

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindarnya ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman setiap warga negara dalam melakukan kegiatan; (c) meningkatnya kemamp uan anggota satuan perlindungan masyarakat utamanya dalam penanggulangan bencana; (d) tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara, kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman serta gangguan keamanan. Untuk mencapai sasaran pembangunan keamanan dan ketertiban umum ditempuh program sebagai berikut : 1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kegiatannya meliputi : (a) Rapat koordinasi pengamanan (Rakor PAM); (b) Penanganan eks G 30 S / PKI; (c) Monitoring dampa k sosial harga sembako; (d) Dukungan pengamanan tamu/pejabat negara; (e) Fasilitasi pengerahan anggota Linmas; (f) Posko Siaga.

2. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi dan mediasi peningkatan kesatuan bangsa, meliputi : (a) Rapat koordinasi kesatuan bangsa; (b) Forum Wawasan Kebangsaan; (c) Seminar dan


second opinion tentang kesatuan bangsa; (d) Pemasyarakatan himpunan peraturan bidang kesatuan bangsa; (e) Temu Karya Tim Penggerak Pembauran (TPP); (f) Sosial isasi kewaspadaan nasional;

(g)

Mediasi

penanganan

masalah

strategis

yang

berdampak politis; (h) Evaluasi bidang kesatuan bangsa.

3. Peningkatan

Rakyat

Terlatih

(Ratih)

dan

Perlindungan

Masyarakat (Linmas). Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan kemampu an anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); (b) Peningkatan kemampuan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB).

4. Peningkatan Kesadaran Bela Negara. Kegiatannya melalui penataran kader Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) anggota Linmas.


BAB IV PEMBANGUNAN POLITIK

Seiring bergulirnya

proses reformasi, kran demokrasi dan

komunikasi telah dibuka lebar. Namun budaya politik demokratis, sikap dan perilaku berpolitik yang menghargai perbedaan pandangan dalam membangun

masyarakat

belum

terarah

secara

baik.

Aspirasi

masyarakat belum sepenuhnya terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Interes atas kepentingan dalam pengambilan keputusan masih terasa dalam kehidupan politi k, baik yang datangnya dari elit politik, penyelenggara pemerintahan, maupun kelompok kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah tidak jarang berada pada posisi yang dilematis dalam menghadapi sikap dan perilaku masyarakat yang saat ini berk embang. Kemajemukan masyarakat mengandung benih konflik, seperti ekses kegiatan pilkada dan pilkades, konflik horizontal antar warga di berbagai daerah menjadi ancaman keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, tumbuh dan berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang berorientasi agama, etnis dan kedaerahan merupakan tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang stabil, transparan dan demokratis. Kebijakan pembangunan politik yang ditempuh, adalah : (a) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pengembangan sistem politik; (b) peningkatan

peran

lembaga

legislatif;

(c)

fasilitasi/dukungan

persiapan

penyelenggaraan Pemilu 2004 dan sosialisasi sistem Pemilu. Sasaran yang akan dicapai, adalah : (a) semakin diipahaminya peran komunikasi, etika dan moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif.; (b) meningkatnya komunikasi hubungan


antar lembaga dalam penyerapan aspirasi masyarakat; (c) Mantapnya penyiapan penyelenggaraan Pemilu 2004. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

politik

ditempuh

program sebagai berikut :

1. Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pendidikan

Politik

Rakyat

dan

Pengembangan Sistem Politik. Kegiatannya adalah : (a) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat, yang meliputi : forum Muspida den gan pimpinan Partai Politik, forum komunikasi antar Partai Politik, forum komunikasi dan konsultasi tokoh masyarakat dan tokoh agama, forum komunikasi organisasi masyarakat; (b) Pengembangan sistem politik, yang meliputi : temu muka Senat Mahasiswa Perguru an Tinggi Negeri (PTN) / Perguruan Tinggi Swasta (PTS), fasilitasi kegiatan seminar bagi PTN/PTS, Ormas dan LSM. 2. Peningkatan Peran Lembaga Legislatif. Kegiatannya adalah peningkatan hubungan antar lembaga melalui : Dialog interaktif antar eksekutif dan legislatif. 3. Fasilitasi / Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2004 dan Sosialisasi Sistem Pemilu. Kegiatannya

adalah

fasilitasi

persiapan

penyelenggaraan

Pemilu 2004 melalui : (a) Rapat koordinasi dalam rangka persiapan Pemilu; (b) Penyiapan sarana dan prasarana Pemilu.


BAB V PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pertanian dan Kehutanan.

1. Pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2000 sebesar 20,36%. Laju pertumbuhan PDRB pertanian berdasarkan harga konstan tahun 1996-1998 mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 3,28 % per tahun. Namun pada tahun 1998 - 2000 meningkat kembali menjadi rata-rata 2,14 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata tahun 1996-1998 berturut-turut adalah 109, 104,2 dan 94. Pada tahun 2000 NTP kembali turun menjadi 90. Ketersediaan pangan yang dihitung dari jumlah energi yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per hari selama tahun 1998 menunjukkan bahwa untuk komoditas padi-padian, makanan berpati dan gula sudah melebihi standar Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk Jawa Tengah. Untuk komoditas buah/sayur dan pangan hewani masih dibawah standar PPH, masing -masing sebesar 92 Kilo kalori per Kapita (Kcal/Kap) sementara standar PPH buah dan sayur 125 Kcal/Kap, serta PPH pangan hewani 105 Kcal/Kap (standar PPH pangan hewani 382 Kcal/Kap). Luas panen tanaman padi, jagung dan kedelai tahun 2000 berturut-turut

1.669.486

Ha,

581.893

Ha

dan

147.305

Ha.

Sementara luas panen bawang merah, bawang putih dan kentang relatif sedikit masing-masing 25.830 Ha, 5.384 Ha dan 6.685 Ha. Luas panen komoditas padi dan jagung dari tahun 1996 -2000


meningkat rata-rata sebesar 1,01 % dan 1,6 % per tahun. Sementara komoditas kedelai dan kentang mengalami penurunan sebesar 5,61 % dan 18,10 % per tahun. Produksi padi dan jagung tahun 2000 adalah 8.469.430 Kwintal (Kwt) dan 1.633.818 Kwt. Sementara produksi bawang merah dan kentang masing-masing sebesar 2.123.124 Kwt dan 1.122.341 Kwt. Produksi padi dan jagung dari tahun 1996 -2000 meningkat rata-rata 0,35 % dan 1,62 % per tahun. Namun produksi

kedelai,

kentang

dan

bawang

putih

mengalami

penurunan rata-rata 4,86 %, 18,46 % dan 8,83 % per tahun. Perkebunan ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan pertanian.

Luas areal perkebunan

di Jawa

Tengah

adalah

712.054 ha, terdiri dari perkebunan rakyat 657.306 ha (92,3 %), perkebunan besar negara 36.633 ha (5,2 %) dan perkebunan besar swasta 18.114 ha

(2,5 %). Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar perkebunan di Jawa Tengah adalah perkebuna n milik rakyat dengan pengelolaan yang belum optimal. Akibatnya produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil perkebunan masih rendah. Disamping itu lemahnya permodalan dan iptek masih menjadi hambatan pembangunan perkebunan. Pembangunan menunjukkan

hasil

peternakan sebagai

dari

tahun

:

peningkatan

berikut

1999-2000 populasi

terbesar terjadi pada ternak burung puyuh (73,40 %), sedangkan terendah pada ternak ayam ras pedaging (0,43 %). Populasi sapi potong mengalami peningkatan 6,53 % dan sapi perah 9,18 % . Namun

populasi

kerbau

dan

angsa

mengalami

penurunan

masing-masing 0,12 % dan 1,89 %. Produksi total daging tahun 2000 mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999 sebesar 0,42 % (728.589 kg). Namun produksi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 38,69 %,


akibat berkurangnya permintaan daging ternak unggas (ayam buras dan ayam ras). Sementara produksi susu dan telur dari tahun 1999-2000 mengalami kenaikan masing-masing 16,39 % (1.121.321 liter) dan 26,72 % (24.064.778 kg). Konsumsi daging, telur, susu dan protein hewani penduduk Jawa Tengah tahun 2000 masing-masing sebesar 5,32 kilo gram per kapita per tahun (kg/kap/th), 3,16 kg/kap/th, 3,38 ltr/kap/th dan 3,93 gr/kap/th. Pemotongan ternak sapi dan babi tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun 1999 masing-masing sebesar 12,12 % dan 6,79 %, sedangkan pemotongan ternak lain mengalami penurunan. Pemotongan ternak yang tidak tercatat di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) masih relatif besar. Jumlah dan nilai ekspor hasil ternak tahun 2000 mengalami penurunan cukup tinggi dibanding tahun 1999. Jumlah ekspor kulit sapi mengalami penurunan sebesar 52,51 %, sementara ekspor sarang burung walet menurun sebesar 34,93 %. Kondisi perikanan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sekitar kontribusi

80 % total produksi perikan an berasal dari laut, dengan terbesar

dari

kawasan

Pantai

Utara.

Sementara

produksi perikanan darat (air tawar dan payau) mencapai lebih kurang 20 %, dengan kontribusi terbesar dari hasil pertambakan. Kontribusi lainnya berasal dari kolam rakyat , karamba, mina padi dan perairan umum (waduk, rawa/telaga dan sungai). Eksploitasi produksi ikan kawasan laut Pantura sudah berlebihan, khususnya pada kawasan laut dibawah 4 mil. Oleh karena itu kebijakan pengembangan penangkapan ikan diarahkan ke perikanan samudera. Pengembangan

tambak menghadapi

kendala semakin menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh pencemaran laut, pencemaran daerah hulu melalui sungai, dan hilangnya

areal

bakau.

Hal

ini

mempengaruhi

produktivitas


tambak

udang.

Pengembangan

peri kanan

air

tawar

masih

mengalami kendala yaitu ketersediaan benih, harga pakan, jaringan pemasaran serta sarana dan prasarana penangkapan yang belum memadai. Jumlah kelompok tani dan nelayan (KT) di Jawa Tengah sebanyak 34.061 KT dengan jumlah anggota 2.3 93.743 orang. Sebagian besar KT masih berada pada kelas pemula dan lanjut masing-masing sebesar 27,6 % dan 43,4 %. Sementara yang berada pada kelas madya dan utama sebesar 21,5 % dan 7,3 %. Hal ini menunjukkan kualitas SDM petani nelayan masih cukup rendah. Memperhatikan kondisi pertanian dalam arti luas tersebut diatas, maka kebijakan pembangunan pertanian mencakup : (a) pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan; (b) peningkatan produksi usahatani,

agroindustri,

pengembangan

sistem

wilayah,

distribusi

pengentasan

dan

perdagangan,

kemiskinan,

dan

optimalisasi investasi pertanian; (c) pengembangan manajemen pembangunan

pertanian

kabupaten/kota.

Kebijakan

lintas

sektoral

pembangunan

dan

pertanian

li ntas tersebut,

dilaksanakan melalui : diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Diversifikasi pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan tetap

optimalisasi

memperhatikan

pemanfaatan

kelestariannya,

sumberdaya

memperluas

dengan spektrum

pembangunan pertanian dalam rangka pengembangan sistem agribisnis, dan pengembangan kawasan terpadu. Intensifikasi pertanian

merupakan

usaha

peningkatan

produktivitas

input

pertanian, meliputi tenaga kerja, modal, sumberdaya alam dan buatan, serta upaya peningkatan keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien. Ekstensifikasi


dilakukan melalui peningkatan luas areal tanam maupun luas bidang usaha.

Rehabilitasi sumberdaya

pert anian

diarahkan

untuk memulihkan kemampuan produktif sumberdaya alam dan prasarana pertanian. Adapun sasaran pembangunan pertanian, meliputi: (a) tercapainya

optimalisasi

pemanfaatan

sumberdaya

domestik

berupa lahan, air, perairan, plasma nutfah, dan tena ga kerja; (b) meningkatnya

spektrum

sistem

pembangunan

pertanian;

(c)

meningkatnya penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokal dan tepat guna, baik dari lembaga penelitian pemerintah maupun swasta; (d) berkembangnya sistem agrobisnis dengan mengintegrasikan kegiatan hulu dan hilir untuk meningkatkan pengembangan pertanian yang berdaya saing tinggi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian ditempuh program sebagai berikut :

a. Peningkatan Ketahanan Pangan. Kegiatannya meliputi: 1)Pertanian

tanaman

pengembangan

pangan:

komoditas

(a)

strategis

Penelitian yang

dan

berorientasi

pasar; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk produksi

pertanian,

antisipasi kekeringan,

guna

kekeringan El

Nino,

atau dan

peningkatan banjir

(c)

ketahanan

produksi

dan

Penanganan pangan;

(d)

Pengendalian hama dan organisme pengganggu tanaman, melalui: monitoring, peramalan, pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT), pengendalian hama terpadu (PHT), pengembangan agensia hayati; (e) Pengawasan


pemakaian

pupuk

perbenihan,

dan

melalui:

peningkatan

pestisida;

(f)

perbanyakan

sarana-prasarana

Pengembangan benih

perbenihan,

sumber, pembinaan

penangkar benih, perbaikan seleksi dan pemurnian benih, pengawasan

dan

sertifikasi

benih;

(g)

Peningkatan

produksi, melalui: aplikasi teknologi produksi pertanian, pengembangan hortikultura

komoditas pada

pertanian

kawasan

pangan

pertanian

dan

terpadu,

pengembangan tanaman pangan alternatif, pengembangan hutan-keluarga

dengan

basis

tanaman

pangan

dan

hortikultura; (h) Peningkatan sumberdaya manusia petani dan petugas, serta kelembagaan petani; (i) Pengembangan penanganan pasca panen; (j) Peningkatan kewaspadaan pangan

dan

penganekaragaman

pangan;

(k)

perwilayahan

dan

Pengembangan sistem informasi pangan. 2)Perkebunan

:

(a)

Penyusunan

pengendalian lahan perkebunan lintas Kabupaten/Kota; (b) Pengembangan

perkebunan

rakyat;

(c)

Pengawasan

perbenihan, pupuk, pestisida serta alat dan mesin (alsin); (d) Pengembangan sistem budidaya dan pengolahan hasil; (e) Penyediaan dukungan penyelenggaraan diklat teknis bagi

petani

dan

penyelenggaraan

petugas; litbang;

(f) (g)

Penyediaan Pelaksanaan

dukungan kegiatan

pemberantasan hama dan organisme penganggu. 3) Peternakan : (a)

Peningkatan pelaksanaan inseminasi

buatan (IB) dan optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) IB

Sidomulyo,

Peningkatan

sebagai

pengamanan

sarana-prasarana

penghasil ternak,

laboratorium

laboratorium kesehatan masyarakat

semen melalui:

beku;

(b)

peningkatan

kesehatan

hewan,

veteriner, pos lalu

lintas ternak, peningkatan kualitas petugas laboratorium,


dan rehab laboratorium kesehatan; (c) Revitalisasi taman ternak;

(d)

Pengembangan

kawasan,

melalui

pengembangan peternakan terpadu; 4) Perikanan : (a) Penguatan kelembagaan Balai Benih Ikan Sentra

(BBIS);

(b)

optimalisasi

Pengembangan

pengelolaan

Pengembangan Peningkatan

perairan

budidaya

di

pemanfaatan

pengembangan Peningkatan

rakyat umum;

kawasan

pantai;

teknologi

teknologi kualitas

kolam

terapan

pertambakan

sumber

daya

dan (c) (d) dan

rakyat;

(e)

manusia;

(f)

Pengembangan kawasan andalan. b. Pengembangan Agrobisnis. Kegiatannya meliputi: 1) Pertanian tanaman pangan : (a) Pengembangan model irigasi,

berupa:

model

Pengembangan

laboratorium

operasionalisasi

dan

kultur

Laboratorium

pengembangan Pengendalian

siraman

Blok OPT

pengembangan

jaringan,

kultur

Fondasi

induk;

agensia

organik;

(d)

(b)

melalui:

jaringan

tanaman

dengan

pertanian

pompanisasi;

hayati,

dan (c) dan

Pengembangan

wilayah pertanian terpadu pada kawasan desa -kota (DAS Kaligarang); (e) Pengembangan jaringan pemas aran hasil pertanian;

(f)

Pengembangan

Pengembangan

komoditas

iptek

ekspor

pasca bernilai

panen;

(g)

ekonomis,

pengembangan kawasan agribisnis komoditas spesifik; (h) Peningkatan

sumber

Pengembangan

promosi

daya

manusia

dan

(petani);

(i)

informasi

pasar;

( j)

agribisnis

perkebunan

industri

masyarakat

Pengembangan agribisnis pangan. 2) Perkebunan: melalui

(a)

Pengembangan

pengembangan

kawasan


perkebunan

(Kimbun);

agroindustri;

(c)

Pengembangan

(b)

Pengembangan

Pengawasan

informasi

sentra

perbenihan;

pasar;

(e)

(d)

Peningkatan

pengolahan hasil samping dan limbah; (f) Pengembangan kemitraan usaha; (g) Pengembangan

wisata agro; (h)

Pengembangan komoditas dan usahatani terpadu dalam rangka pengelolaan kawasan Sindoro Sumbing, DAS Progo dan Serayu. 3) Peternakan: (a) Peningkatan promosi produk hasil ternak; (b) Pengembangan kemitraan usaha; (c) Pemberdayaan peternak; (d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (peternak

dan

petugas);

(e)

Pengembangan

teknologi

bidang peternakan; (f) Pengembangan sarana prasar ana pendukung

kegiatan

manajemen

usaha

Pengembangan

peternakan; tani

on-farm

Sentra

(g)

Pengembangan

dan

off

Pengembangan

farm;

(h)

Agribisnis

Komoditas Unggulan Sapi Limbah Hijauan (SPAKU -SALIH); (i)

Pengembangan

KSP

Rembang-Blora

dan

Kebumen

Purworejo. 4) Perikanan : (a) Peningkatan kemampuan pelayanan sarana dan

prasarana

perikanan;

(b)

Pengembangan

usaha

perikanan ; (c) Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian

produksi;

(d)

Pengembangan

kawasan

terpadu Rawapening, Kawasan Bahari Terpadu Remba ng. 2. Kehutanan. Jawa Tengah dengan luas daratan 3.254.412 ha memiliki 640.526

Ha

hutan

negara,

104.592

Ha

Taman

Nasional

Karimunjawa (Kep. Menteri Kehutanan RI No. 435/Kpts -II/1999 tanggal 15 Juni 1999) dan 204.056 Ha hutan rakyat yang tersebar di 28 Kabupaten. Berdasarkan fungsinya hutan negara terdiri


atas hutan produksi 561.637 Ha, hutan konservasi 3.375 Ha dan hutan lindung 75.514 Ha. Seluruh hutan negara dikelola oleh PT Perhutani Unit I Jawa Tengah. Produksi kayu bulat dari hutan negara pada tahun 1998 untuk jati sebesar 321.477 m 3 dan untuk jenis rimba sebesar 322.670 m 3 . Sementara produksi non kayu dari hutan negara pada tahun 1998 berupa getah pinus 39.095 ton, kopal 168 ton dan daun kayu putih 8.257 ton. Potensi produksi hutan rakyat yang luasnya 6,27 % dari total luas hutan di Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 23.180.727 m 3 . Permasalahan pembangunan kehutanan, antara lain kurangnya ketersediaan bahan baku bagi industri perkayuan sekitar 1,7 juta m 3 per tahun. Hal ini menyebabkan meningkatnya penebangan ilegal dan masuknya kayu ilegal dari luar Jawa. Selain itu masih terjadi proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan, karena kegiatan

pengelolaan

hutan

belum

mampu

meningkatkan

kesejahteraan mereka. Memperhatikan kondisi kehutanan diatas, maka kebijakan pembangunan kehutanan meliputi: (a) peningkatan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup; (b) perluasan areal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, masyarakat dan ekspor; (c) peningkatan kegiatan penghijauan,

rehabilitasi

lahan

kritis

dan

rehabilitasi

hutan

lindung; (d) penyerasian pemanfaatan kawasan hutan dengan pemanfaatan lainnya; (e) pemanfaatan hutan secara multifungsi baik untuk wisata alam maupun pemanfaatan flora/fauna; (f) peningkatan

profesionalisme

SDM,

sarana

dan

prasarana

pengelolaan hutan. Sasaran

pembangunan

kehutanan

yang

ingin

dicapai

adalah : (a) tercapainya tertib administrasi batas -batas hutan dan tersusunnya rencana strategi kehutanan; (b) tercapainya kondisi


hutan

yang

aman

untuk

pengendalian

banjir,

erosi

dan

kekeringan; (c) terbangunnya sumberdaya hutan baru (hutan rakyat)

di

luar

perlindungan

kawasan

dan

hutan

pengamanan

negara;

(d)

meningkatnya

hutan

dari

perambahan,

penebangan liar, penjarahan dan kebakaran; (e) meningkatnya produktivitas hutan; (f) meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (g) meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari kehutanan; (h) membuka peluang usaha bagi masyarakat diluar kawasan hutan negara. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

ke hutanan

ditempuh program sebagai berikut : a. Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan. Kegiatannya kehutanan

meliputi Jawa

:

(a)

Tengah;

Penyusunan (b)

rencana

Penyusunan

umum

pedoman

inventarisasi dan pembuatan peta tematik hutan rakyat serta pedoman

pengukuhan

hutan

negara;

(c)

Identifikasi

dan

inventarisasi kawasan hutan b. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan. Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan; (b) Pengendalian tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan; (c) Peningkatan fasilitasi dalam peningkatan kerjasama PT. Perhutani; (d) Pengembangan manfaat jasa-jasa hutan; c. Rehabilitasi Hutan. Kegiatannya

meliputi

:

(a)

Peningkatan

pelaksanaan

rehabilitasi hutan dan lahan; (b) Peningkatan usaha kemitraan; (c) Pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan.


d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kegiatannya meliputi : (a) Pengendalian peredaran kayu ilegal dan

flora

fauna

peranserta

yang

tidak

masyarakat

dilindungi;

dalam

(b)

Peningkatan

perlindungan

hutan

dan

konservasi alam; (c) Pengembangan usaha serta pelestarian flora dan fauna. e. Pengembangan Kelembagaan. Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan kinerja perencanaan, pengendalian dan pelayanan kehutanan; (b) Inventarisasi dan fasilitasi

kelompok

pengolahan

kayu

tani hutan

hutan

rakyat;

rakyat;

(d)

(c)

Industrialisasi

Peningkatan

sistem

informasi manajemen kehutanan.

B. Perindustrian dan Perdagangan Perkembangan

Unit

Usaha

Industri

di

Jawa

Tengah

mengalami kenaikan dari 641.094 Unit Usaha pada tahun 1999 menjadi 642.271 Unit Usaha mengalami kenaikan dari

pada

tahun

2000. Jumlah Investasi

Rp. 11.595.328 juta pada tahun 1999

menjadi Rp. 12.703.390 juta pada tahun 2000. Tenaga Kerja yang terserap sebanyak 2.526.678 orang pada tahun 1999 meningkat menjadi 2.541.422 orang pada tahun 2000. Untuk Nilai Produksi Industri

sebesar Rp.19.635.594 juta pada tahun 1999 meningkat

menjadi Rp.21.401.837 juta pada tahun 2000. Sedangkan Nilai Ekspor Non Migas juga mengalami kenaikan US $. 1.665.303,90 pada tahun 1999 menjadi US $. 1.854.686,90 pada tahun 2000. Masalah

yang

dihadapi

bidang

Perindustrian

dan

Perdagangan saat ini adalah masih tidak berdayanya ekonomi nasional akibat krisis yang berkepanjangan, pembangunan in dustri saat ini masih belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan daerah


dan masih banyak industri yang menggunakan bahan baku impor, keterkaitan antara industri besar – menengah – kecil masih kurang. Disamping itu belum sesuainya mutu produk daerah dengan standar ekspor serta belum terkoordinasinya jaringan informasi pasar. Hal lain yang menjadi kendala adalah belum siapnya Industri Kecil dan Menengah dalam menghadapi persaingan global, karena penguasaan teknologi masih rendah dan masih tingginya biaya produksi serta ketergantungannya bahan baku impor. Disamping itu untuk komoditas andalan ekspor umumnya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi sehingga nilai ekonominya relatif kecil. Pembangunan industri dan perdagangan dimaksudkan u ntuk menjamin terselenggaranya kegiatan industri dalam berproduksi dan kegiatan perdagangan pada umumnya. ditempuh

antara

lain:

(a)

Untuk itu kebijakan yang

Peningkatan

kandungan

lokal

dan

penggunaan produksi dalam negeri, dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian; (b) Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina industri, dunia usaha dan masyarakat. (c) Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif

dalam

Pengembangan

rangka

menghadapi

sumberdaya

manusia

persaingan secara

global;

intensif

(d)

melalui

transformasi teknologi; (e) Peningkatan promosi dagang dalam rangka memperluas pasar industri. Sasaran perdagangan

yang

ingin

adalah

:

dicapai (a)

dalam

bidang

Tercukupinya

industri

kebutuhan

dan

pokok

masyarakat dengan harga yang terjangkau melalui pengamanan distribusi; (b) Terwujudnya peran pengusaha kecil dan menengah serta perbaikan infrastruktur pasar; (c) Terciptanya kembali roda perekonomian

melalui

peningkatan

dan

pengembangan

roda

produksi dan distribusi serta terkendalinya inflasi; (d) Terwujudnya


pemberdayaan untuk penguatan agroindustri dan agrobisnis; (e) Terwujudnya pengembangan industri berorientasi ekspor.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan ditempuh program sebagai berik ut :

1. Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan ketrampilan teknologi, bantuan modal serta pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah; (b) Peningkatan manajemen usaha dan mutu produk Agroindustri; pembina;

(c)

(d)

Penataan

sistem

Perningkatan

informasi

sarana

dan

distribusi,

lembaga pelayanan

informasi pasar dan pemasyarakatan produk dalam negeri.

2. Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Kegiatannya Industri

meliputi

Kecil

dan

:

(a)

Pengembangan

Menengah;

(b)

Pola

Kemitraan

Peningkatan

jiwa

kewirausahaan; (c) Pembangunan Sarana Pemasaran Industri Kecil dan Menengah.

3. Pengembangan Ekspor. Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan Mutu da n Pengembangan Produk Berorientasi Ekspor; (b) Peningkatan promosi produk untuk pasar Ekspor.


4. Penguatan Institusi Pendukung Pasar. Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan sistem dan jaringan informasi

pasar;

(b)

Peningkatan

pelayanan

bidang

Kemetrologian.

C. Penanaman Modal Dalam rangka memulihkan kembali perekono -mian yang masih terpuruk, peran pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat

dalam

menunjang

kebutuhan

pembiayaan

pembangunan masih perlu ditingkatkan, ka rena pembiayaan pembangunan mempunyai multi manfaat, baik dalam rangka peningkatan

pendapatan

daerah

untuk

kemandirian

daerah,

maupun peningkatan sumber daya manusia. Perkembangan

perekonomian

tahun 2000

belum

pulih

sepenuhnya, hal ini berakibat pada pe rkembangan investasi dan penyerapan

tenaga

kerja

di

Jawa

Tengah.

Perkembangan

penanaman modal melalui Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) pada tahun 1999 terdapat 98 proyek dan tahun 2000 turun menjadi 90 proyek atau minus 8 %. Dalam kurun waktu yang sama nilai investasi meningkat dari Rp 2,11 trilyun menjadi Rp 3,05 trilyun atau naik 45 %, penyerapan tenaga kerja 30.708 orang menjadi 35.771 orang atau naik 16 %. Di samping itu nilai ekspor meningkat dari US $. 275,1 juta menjadi US $ 596,9 juta atau naik 117 %, sedangkan investasi masyarakat dilihat dari perkembangan kredit investasi melalui perbankan juga mengalami peningkatan dari Rp. 1,44 trilyun menjadi Rp. 3,13 trilyun atau naik 117,36 %. Sasaran yang ingin dicapai antara lain: (a) meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan;

(b) meningkatnya


promosi investasi di dalam dan luar negeri; (c) meningkatnya realisasi perijinan yang ada; (d) tercapainya kebutuhan investasi tahun 2002 dari swasta yang diprediksikan sebesar Rp . 4,2 trilyun. Untuk mencapai sasaran pembangunan penanaman modal ditempuh program sebagai berikut : a. Pengkajian dan Pengembangan Dunia Usaha. Kegiatannya penambahan

meliputi:

(1)

penyertaan

Pengembangan modal

BUMD

Pemerintah

melalui

Daerah;

(2)

Inventarisasi dan pengkajian potensi-potensi investasi daerah; (3) Kajian rencana kebutuhan investasi. b. Promosi Investasi. Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan SIMPEDAL dan home page Jawa Tengah; (2) Mengikuti promosi investasi di dalam dan luar negeri; (3) Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi; (4) Pengembangan kerjasama dengan propinsi dan negara lain. c. Pelayanan Perijinan Investasi. Kegiatannya

meliputi

:

(1)

Penyederhanaan

prosedur

persetujuan penanaman modal; (2) Penyelenggaraan fo rum komunikasi; (3) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah perijinan. d. Pengendalian dan Pengawasan investasi. Kegiatannya meliputi : (1) Memantau realisasi Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA dan PMDN; (2) Inventarisasi perkembangan investasi non fasilitas; (3) Sosialisasi standar ecolabeling bagi usaha PMA/PMDN.


D. Pertambangan dan Energi 1. Pertambangan Potensi berdasarkan

bahan

galian

identifikasi

golongan

dan

C

di

inventarisasi

35

Jawa

Tengah

jenis

hanya

didapatkan 28 jenis. Dari 28 jenis bahan galian golongan C yang menjadi komoditas prospektif di Jawa Tengah berjumlah hanya 10 jenis yaitu pasir kuarsa, feldspar, bentonit, diorit, phospat, marmer, batugamping, kaolin, ball clay dan trass. Sedangkan potensi bahan galian golongan A dan B di Jawa Tengah teridentifikasi sebagai berikut : batubara, mangaan, belerang, barit, timah putih, timah hitam (galena), pasir besi, emas, pirit, chalcopyrite, gambut dan minyak bumi. Dari data air bawah tanah yang ada secara regional baru teridentifikasi sebanyak 21 cekungan dengan potensi 241.900.000 m3/tahun. Jumlah

perijinan

untuk

usaha

pertambangan

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 8 buah kuasa pertambangan eksplorasi emas dan 8 buah kuasa pertambangan eksploitasi emas dan pasir besi. Pada tahun 2001 jumlah pengusaha

pertambangan

bahan

galian

golongan

C

untuk

eksplorasi sebanyak 2 buah, sedangkan usaha pertambangan eksploitasi sebanyak 79 buah, serta pengolahan 7 Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD). Untuk perijinan Air Bawah Tanah (SIP/SIPA) yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebanyak

2.070 SIP serta 849 SIPA.

Pada tahun 1998 retribusi bahan galian golongan C dan air bawah tanah mencapai Rp 15,48 milyar atau 119 % dari target sebesar Rp 13 milyar. Pada tahun 1999 setelah ditangani oleh Kabupaten/Kota mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 9,2 milyar. Sedangkan kontribusi bahan galian golongan C terhadap pembangunan Propinsi Jawa Tengah mencapai Rp 1.098,4 milyar


dengan prosentase 26,92 % pada sektor industri dan 73,08 % untuk sektor konstruksi. Masalah

yang

dihadapi

penambangan

tanpa

pertambangan

dengan

ijin,

dan

upaya

kegiatan

sulit

diatasi

adalah

mengkaitkan

usaha

antara

sektor

belum

efektif

lain

dilaksanakan, masih banyak lahan bekas perta mbangan yang belum

direklamasi

dan

dimanfaatkan,

belum

optimalnya

pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan dan Air Bawah Tanah dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pertambangan yang memadai. Pembangunan pertambangan dilakukan dengan mend orong dan menggerakkan partisipasi dunia usaha agar memanfaatkan potensi bahan tambang secara optimal, memberikan perluasan kesempatan kerja di bidang pertambangan dan meningkatkan bahan tambang menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan pengelolaan

yang

potensi

akan dan

dilaksanakan penataan

antara

wilayah

lain:

(a)

pertambangan

sebagai dukungan minat investasi dan pengelolaan yang optimal serta upaya menciptakan kondisi wilayah yang kompetitif;

(b)

pengawasan dan pengendalian untuk mencapai efisiensi dan produktifitas usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah

dalam

peningkatan pembinaan

rangka

keseimbangan

mekanisme sistem

fungsi

pelayanan

usaha

yang

lingkungan; kondusif

pertambangan

(c)

melalui

dan

mendorong

(a)

terwujudnya

keterlibatan peran serta masyarakat. Sasaran pemberdayaan

yang aparat

ingin

dicapai

adalah:

Kabupaten/Kota

khususnya

di

Bidang

Pertambangan dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan pengendalian

usaha

pertambangan

dan

air

bawah

tanah


didaerah; (b) berkembangnya usaha pertambangan sebesar 25 % pertahun dan terealisasinya pengusaha pertambangan berskala menengah dan besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi untuk

ditingkatkan

menjadi

tahap

eksploitasi

serta

penganekaragaman bahan tambang m enjadi barang setengah jadi, (c) teridentifikasinya seluruh potensi bahan galian vital dan strategi

dengan

pengembangan

skala bahan

cadangan galian

yang

tereka,

(d)

berbasis

tercapainya

pada

ekonomi

pedesaan dan terciptanya peran aktif masyarakat dalam keg iatan pengolahan bahan galian, (e) terciptanya pusat informasi dan laboratorium pertambangan secara berkesinambungan. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

pertambangan

ditempuh program sebagai berikut: a. Penelitian dan Pengembangan Potensi dan Teknolog i Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan dan pengembangan potensi bahan tambang dan Air Bawah Tanah (ABT); (2) Bimbingan usaha pertambangan; (3) Pemberdayaan usaha pertambangan ; (4) Intensifikasi perhitungan pro duksi dan penetapan pajak bahan tambang dan ABT. b. Penataan

Wilayah

dan

Konservasi

Lingkungan

Geologi,

Pertambangan dan Air Bawah Tanah Kegiatannya meliputi : (1) Penataan dan pengembangan kawasan pertambangan; (2) Penyusunan pola cekungan dan pengaturan pengambilan Air Bawah Tanah. c. Pengembangan Investasi Usaha Pertambangan Kegiatannya

meliputi

:

(1)

Peningkatan

promosi;

(2)

Pengembangan sistem pelayanan perijinan pertambangan


d. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah Kegiatannya meliputi : (1) Pelaksanakan pemantauan dan pengendalian pertambangan; (2) Penertiban dan pengendalian kegiatan pengambilan ABT; (3) Pemantauan dan pengendalian gerakan tanah. e. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah Kegiatannya meliputi : Pengembangan pusat informasi dan sarana di bidang geologi, pertambangan dan ABT. 2. Energi Di Jawa Tengah pada tahun 2000 potensi pembangkitan tenaga listrik terpasang 39 unit tersebar di 17 lokasi dengan total

daya

sampai

sebesar

bulan

1.694,32 MW.

September

2000

Jumlah desa berlistrik

mencapai

98,65

%,

jumlah

pelanggan listrik sebanyak 3.644.485 pelanggan dengan

Rasio

elektrifikasi sebesar 58,19 %. Gardu Distribusi yang terdapat di Jawa Tengah sebanyak 3.185 buah dengan jumlah trafo terpasang sebanyak 65.367 buah.

Panjang

jaringan

tegangan

menengah

31.105

KMs,

panjang jaringan tegangan rendah 33.931 KMs. Sedangkan pemanfaatan

energi

alternatif

di

Jawa

Tengah

terdiri

dari

Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di 20 Kabupaten, Pembangkit Listrik Tenaga Disel terdapat di Kabupaten Cilacap dan Jepara, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Wonosobo dan Pekalongan (keadaannya rusak) serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kabupaten Jepara. Masalah yang dihadapi adalah kondisi geografis desa -desa yang belum berlistrik semakin sulit untuk dijangkau jaringan listrik


dan

terkadang

harus

melewati

kawasan

hutan/perkebunan.

Investasi di sektor energi semakin memerlukan biaya tinggi, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Disamping itu masalah kewenangan disektor energi sebagian besar masih ditangani Pemerintah

Pusat,

sehingga

menentukan

kebijakan

pemerintah

sepenuhnya

masih

daerah

dalam

mengacu

p ada

Pemerintah Pusat. Kebijakan

yang

akan

dilaksanakan

antara

lain

:

(a)

penyediaan, pemanfaatan, pemasaran dan penjualan energi, (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, (c) peningkatan, penyediaan energi dari berbagai sumber. Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) terinventarisasinya kebutuhan

energi

untuk

masyarakat

dan

industri,

(b)

terinventarisasinya kebutuhan energi alternatif untuk masyarakat pedesaan, (c) terinventarisasinya energi untuk penunjang usaha minyak dan gas. Untuk mencapai sasaran pembangunan energi ditempuh program sebagai berikut : a. Pengembangan Listrik Pedesaan Kegiatannya meliputi : Inventarisasi listrik perdesaan. b. Pengembangan Energi Alternatif Kegiatannya meliputi : Inventarisasi energi alternatif. c. Pengembangan Jasa Penunjang Migas Kegiatannya meliputi : Inventarisasi jasa usaha penunjang migas.


E. Pariwisata.

Perkembangan kepariwisataan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kondisi nasional maupun regional yang ada, diantaranya adalah menurunnya daya beli masyarakat, dan yang paling utama adalah kondisi sosial politik dan keamanan yang belum stabil. Hal tersebut merupakan kondisi eksternal yang merupakan masalah umum yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Jawa Tengah. Perkembangan pariwisata Jawa Tengah juga tidak terlepas dari

perkembangan

pelayanan

jasa

dan

kepariwisataan atraksi

yang

internasional. semakin

baik

Kualitas di

tingkat

internasional telah menyebabkan semakin beratnya kompetis i yang harus dihadapi oleh Jawa Tengah dalam memasarkan produk kepariwisataannya. Hal lain yang menyebabkan Jawa Tengah sulit bersaing

secara

internasional

disebabkan

kurangnya

promosi,

sehingga produk pariwisata belum banyak dikenal masyarakat internasional. Hal yang sama dialami di tingkat nasional. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 1998 hanya memiliki porsi sebesar 2 %, jauh dibawah Bali (39 %), Jakarta (26 %), dan Yogyakarta (4 %).

Saat ini masih terjadi pula penurunan jumlah

wisman, yaitu sebesar 3,39 % pada tahun 2000. Selain itu, lama tinggal wisatawan di Jawa Tengah (1,55 hari) relatif masih tertinggal oleh Propinsi lain seperti Bali (4,61 hari), Yogya (2,45) hari, bahkan Lampung (1,70 hari). Hal ini selain disebabkan oleh belum kuat nya jejaring antar pelaku (stakeholders), juga disebabkan oleh masih rendahnya kualitas jasa dan atraksi yang ditawarkan. Hal -hal tersebut telah menyebabkan kinerja kepariwisataan Jawa Tengah belum sepenuhnya sebagaimana diharapkan, yang antara lain dapat ditandai dengan beberapa kenyataan berikut :

(a) belum pulihnya


kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah. Pada tahun 1997 -1998 jumlah kunjungan menurun sebesar 18,17%, sedangkan pada tahun 1998-1999

meningkat

sebesar

13,04%.

Walaupun

terjadi

peningkatan pada tahun 1998-1999, jumlah kunjungan wisatawan asing (yang juga sekaligus mencerminkan tingkat kemampuan kompetisi global) masih menurun sebesar 19,97 %. Bahkan untuk tahun 2000 masih turun sekitar 3,39 % dengan rata -rata lama tinggal dibawah 2 hari. Hal ini an tara lain dipengaruhi oleh optimalnya promosi

belum

yang dilakukan sehingga Jawa Tengah belum

banyak dikenal di negara lain; (b) walaupun memiliki potensi wisata unggulan dan fasilitas pendukung yang memadai (jenis obyek wisata alam,

budaya

dan

buatan

sekitar

213

obyek,

serta

fasilitas

akomodasi 89 hotel berbintang dengan jumlah kamar 5129 dan 832 hotel melati dengan jumlah kamar 15.665 ditambah infrastruktur dan aksesibilitas lainnya), Jawa Tengah belum mampu menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisa ta utama di tingkat nasional. Bahkan

belum

banyak

masyarakat

asing

mengetahui

potensi

pariwisata di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa produk wisata di Jawa Tengah masih banyak yang belum dapat dipasarkan sebagai produk unggulan (market driven); (c) belum optimalnya jejaring (network) yang terbentuk antar pelaku (stakeholders), antar sektor dan antar wilayah. Ini semua menyebabkan kurang efektifnya pengembangan kepariwisataan daerah; (d) sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB maupun PAD Jawa Tengah masih relatif kecil, yakni 6,71 % terhadap PDRB dan 7,65 % terhadap PAD pada tahun 1999; (e) kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata masih relatif rendah,

semangat

kompetisi

dan

kewirausaahaan

dari

para

stakeholders masih belum kuat. Kebijakan

pembangunan

pariwisata

diarahkan

untuk

mengatasi berbagai permasalahan pariwisata yang ada di daerah, sekaligus untuk mengantisipasi datangnya persaingan bebas di era


globalisasi, diantaranya : (a) membangun jaringan pemasaran dan promosi maupun jaringan informasi dan komunikasi secara terpadu; (b) menumbuhkembangkan potensi kepariwisataan melalui potensi budaya dan alam yang dimiliki sebagai daya tarik unggulan; (c) membentuk daya sinergi antar tumbuhnya

iklim

investasi

stakeholders

yang

kondusif;

untuk mendorong

( d)

mempersiapkan

tersedianya tenaga kerja bidang pariwisata yang lebih profesional guna peningkatan daya saing. Sasaran

pengembangan

pariwisata

adalah

:

(a)

berkembangnya promosi dan sistem informasi dan pariwisata dalam negeri dan luar negeri secara ter integrasi; (b) meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata andalan dan unggulan sesuai dengan pasar yang dituju; (c) meningkatnya kualitas produk wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional; (d) meningkatnya kerjasama terpadu antar wilayah, antar sektor dan antar

pelaku

pariwisata

dalam

pembangunan

pariwisata;

(e)

meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dan kualitas sumber daya manusia untuk tujuan profesionalisme. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

pariwisata

ditempuh

program sebagai berikut : 1. Promosi Pariwisata Kegiatannya kerjasama

adalah

(a)

pengembangan

Pengkajian pariwisata

pasar melalui

wisata

dan

penyusunan

profil wisatawan mancanegara, analisa pasar wisata budaya, wisata

bahari,

wisata

minat

khusus;

(b)

Pengembangan

promosi pariwisata melalui pengadaan bahan promosi dan informasi,

promosi

lewat

media

cetak

dan

elektronik,

pengadaan bahan peragaan promosi lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta persiapan Festival B orobudur


2003; (c) Penyelenggaraan event dan informasi produk wisata melalui penyelenggaraan pameran, fam tour, dan peningkatan pelayanan informasi, dan pers release.

2. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Kegiatannya

meliputi : (a) Perencanaan Par iwisata Jawa

Tengah melalui penyusunan software data base pariwisata dan data statistik pariwisata Jateng 2002, pengembangan forum perencanaan pariwisata, serta peningkatan hubungan antar lembaga; (b) Penyuluhan pariwisata melalui pelatihan tenaga kerja, usaha jasa pariwisata, penyuluhan sadar wisata dan kuis sadar wisata, pembinaan pramuwisata dan fasilitasi duta wisata.

3. Pengembangan Produk Pariwisata Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan produk wisata melalui Rawa

pengembangan Pening,

Pulau

kawasan

pariwisata

Nusakambangan

dan

Karimun jawa, taman

wisata

purbakala Sangiran; (b) Peningkatan sarana wisata melalui pembinaan penyusunan

dan

pengawasan

standar

pariwisata,

kompetensi

hotel,

klasifikasi

dan

inventarisasi

dan

identifikasi potensi usaha pariwisata serta pengadaan ramburambu wisata di Jawa Tengah; (c) Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata melalui pemberdayaan khasanah seni kriya, pengemasan paket wisata bersama stakeholders, dan fasilitasi obyek dan atraksi wisata.


F. Perhubungan dan Pekerjaan Umum. 1. Perhubungan. Perhubungan

sesuai

dengan

media

yang

dilaluinya,

dikelompokkan menjadi Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi. Untuk Perhubungan Darat sendiri terdiri dari Transportasi

Jalan

Raya,

Rel

serta

Sungai,

Danau

dan

Penyeberangan. Dari berbagai fasilitas perhubungan yang terdiri dari sarana dan prasarana tersebut di atas, angkutan jalan rayalah yang menuntut perhatian paling besar. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya tingkat volume kendaraan dengan tingkat pertumbuhan

volume/kapasitas

jalan.

Kebutuhan

sarana

perhubungan selain merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat juga merupakan kebutuhan dasar ekonomi. Panjang jalan di Propinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 23.700 km, dengan perincian: 1.215 km jalan Nasional, 2.589 km jalan Propinsi dan 19.817 km jalan Kabupaten / Kota. Guna mencapai kelaikan jalan yang optimal telah disediakan 35 unit pengujian

kendaraan

bermotor

yang

tersebar

di

seluruh

Kabupaten / Kota, dan sesuai Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 550.2/0179 tanggal 25 Mei 1997 tentang penataan kembali Jembatan Timbang – maka telah dibuka kembali 17 Jembatan Timbang yang ada di Jawa Tengah dan telah

ditetapkan

Perda

No.

4

Tahun

2001

tentang

Te rtib

Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan. Sementara kualitas

itu

pelayanan

memuaskan

dan

kondisi yang

masih

angkutan

diberikan dalam

umum

masih

taraf

yang

menunjukkan

rendah,

belum

memprihatinkan.

Selanjutnya dalam penyediaan public good s seperti pelayanan angkutan

umum,

peranan

manajemen

dan

pendayagunaan

sumberdaya sangat diperlukan.


Angkutan

umum

yang

saat

ini

diupayakan

penyelenggaraannya merupakan angkutan yang dapat dijangkau oleh

masyarakat

mengakibatkan Penyediaan jurusan

luas

dan

permintaan

tambahan

Semarang

–

banyak

akan

kereta

jasa

(massal), kereta

api

hal

ini

melonjak.

api penumpang jarak pendek

Cirebon

yang

semula

melintasi

rute

Semarang – Tegal sangat banyak membantu para pengguna jasa transportasi, khususnya para pengla jo (commuter). Hal ini perlu ditunjang dengan penambahan beberapa spoor emplasemen pada beberapa stasiun dan peningkatan prasarana jalan rel yang secara bertahap dapat menjadi jalur ganda ( double track) lintas Surabaya – Jakarta. Sedangkan untuk mengurangi beban lalu lintas di wilayah tengah perlu ditingkatkan jalan dan jembatan kereta api lintas Semarang – Solo dengan penggantian bantalan beton dan rel dengan R 54. Kondisi angkutan penyeberangan saat ini masih perlu diberdayakan, utamanya penyeberangan Jepara – Karimunjawa. Prasarana dermaga penyeberangan sudah memadai, namun sarana (kapal) penyeberangan yang ada masih perlu ditingkatkan dan ditambah armadanya. Hal ini selain digunakan sebagai angkutan

perintis,

kunjungan

juga

wisatawan.

diharapkan

Sementara

dapat

untuk

meningkatkan

lintas

Cilacap

–

Majingklak – Kalipucang perlu segera dilaksanakan pengerukan alur pelayarannya, dan untuk angkutan penyeberangan yang berada di waduk-waduk yang saat ini masih dikelola oleh UPT Dep. Perhubungan perlu ditingkatkan sarana dan prasarana fasillitas keselamatannya. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah salah satu Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, telah tumbuh

dan

berkembang

serta

berperan

dalam

menunjang

kegiatan ekonomi nasional khususnya Jawa Tengah. Namun


untuk pelayanan angkutan penumpang saat ini terminal yang ada masih menjadi satu dengan terminal barang ( cargo), sementara jumlah

penumpang

kapal

semakin

meningkat

setiap

tahun,

sehingga perlu peningkatan prasarana terminal terpadu angku tan penumpang kapal dengan moda angkutan transportasi darat yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelayanan yang memadai. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Intan – Cilacap, merupakan outlet Jawa

Tengah

bagian

selatan

yang

dikembangkan

menjadi

pelabuhan utama sekunder. Selain sarana prasarana pelabuhan yang dimiliki cukup

memadai (5

buah

dermaga

serbaguna

termasuk dermaga untuk semen dan pupuk, jetty untuk kapal kecil,angkutan

laut

dan

terminal

ferry

untuk

penumpang,

karantina hewan hidup), beberapa hal yang mendukung untuk menarik

investasi

dalam

bidang

industri,

manufaktur

dan

pertanian yaitu : adanya pelabuhan alam, sarana transportasi yang baik (jalan raya, jalan kereta api), keamanan yang mantap, infrastruktur penunjang yang memadai, aktifitas dan pertumb uhan yang tinggi. Pertamina mempergunakan pelabuhan untuk impor minyak tanah dan ekspor hasil pengolahan sedangkan PT. Semen Nusantara membongkar batubara dan bahan baku untuk pabrik semen yang terdapat di hulu S. Donan. Untuk pelabuhan pelabuhan niaga lainnya yang berada di daerah pantura, seperti Pelabuhan Tegal, Juwana, Brebes, Rembang serta pelabuhan pelabuhan kecil lainnya selain dipergunakan untuk angkutan barang antar pulau

juga

sebagai persinggahan

kapal -kapal

nelayan. Hal ini memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran

berupa

sarana

Bantu

navigasi

pelayaran

dan

pengerukan alur pelayaran. Sedangkan untuk Pelabuhan Legon Bajak

di

Karimunjawa

masih

perlu

ditingkatkan

fasilitas

prasarananya.


Bandar Udara Achmad Yani Semarang saat ini melay ani jalur penerbangan domestik, dengan panjang runway 1.850 x 45 m

diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 2.250 x 45 sehingga

dapat didarati pesawat jenis B -737 penuh dan dapat melayani penerbangan dengan skala internasional. Hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta penambahan rute penerbangan. Bandar Udara Adisumarmo Surakarta saat ini melayani jalur penerbangan internasional, selain melayani penerbangan haji dengan fasilitas asrama haji Donohudan – dapat pula melakukan pemberangkatan TKI dan sejak awal

tahun 2000

dapat pula melakukan pelayanan

keimigrasian di bandara. Sedangkan

Bandar

Udara

Tunggul

Wulung Cilacap saat ini selain melayani air traffic – sedang dalam proses untuk pemulihan penerbangan ke mbali oleh PT. Merpati

Nusantara. Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa – karena

subsidi dihentikan sejak Maret 1998, maka selain melayani air traffic juga melayani penerbangan charter. Tugas Pemerintahan di bidang Pos dan Telekomunikasi merupakan bagian terpisah dari tugas pengusahaan yang dikelola oleh PT. Pos Indonesia dan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tugas pemerintah adalah pembinaan, dimana aspek pembinaan filateli diarahkan pada peran aktif masyarakat dalam penggunaan pelayanan jasa pos disamping penertiban frekuensi radio di daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, kebijakan yang akan ditempuh adalah: (a) pengembangan Sistem Jaringan Transportasi melalui penataan simpul-simpul transportasi; (b) pengembangan terminal angkutan penumpang te rpadu di Tanjung Emas Semarang; (c) pembangunan jalan Tol dan Jalan Rel Semarang-Solo;

(d)

peningkatan

koordinasi

antar

asosiasi

pengguna jalan dengan Dinas/Instansi terkait; (e) penyeserasian


jaringan jalan dari sentra produksi ke pasar; (f) penyeserasian moda

angkutan;

(g)

pengembangan

pariwisata;

(h)

pengembangan perekonomian antar wilayah, meningkatkan PAD; (i)

peningkatan

pembangunan transportasi; hukum

di

peran

dan (j)

swasta

pemeliharaan

peningkatan

sektor

dan

masyarakat

sarana

pengawasan

transportasi;

(k)

dan /

dalam

prasarana

pembe r-dayaan

peningkatan

keamanan,

keselamatan, dan ketertiban penyelenggara -an transportasi. Sasaran Transportasi,

yang yaitu

:

sebagai serangkaian

akan (a)

dicapai

terwujudnya

dalam

pembangunan

jaringan

simpul transportasi dan

transportasi

/

atau

ruang

kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga terbentuk

satu

kesatuan

sistem

jaringan

untuk

keperluan

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Jaringan Transportasi ini diwujudkan dengan menetapkan Rencana Um um Jaringan Transportasi; (b) terwujudnya pembangunan terminal penumpang terpadu di Tanjung Emas Semarang; (c) terpeliharanya jalan dan jembatan; (d) berkembangnya sistem angkutan umum massal; (e) meningkatnya sarana dan prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terutama dalam perbaikan mutu pelayanan dan

keseimbangan

supply

–

demand;

(f)

meningkatnya

pemeliharaan dan rehabilitasi Bandar udara, terutama dalam perbaikan

mutu

pelayanan

dan

fasilitas

keselamatan

penerbangan serta penambahan rute dan operator penerbangan; (g)

meningkatnya

laut/samudera,

pemeliharaan

terutama

dalam

dan

rehabilitasi

perbaikan

mutu

pelabuhan pelayanan,

fasilitas keselamatan pelayaran dan keseimbangan supply – demand; (h) berkembangnya pos dan telekomunikasi, terutama dengan adanya perbaikan mutu pelayanan dan keseimbangan supply - demand.


Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

perhubungan

ditempuh program sebagai berikut : a. Pengembangan Perhubungan Darat. Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat melalui; (a) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Jawa Tengah; (b) Penyusunan Data Angkutan Bus (AKAP dan AKDP), serta Angkutan Truk; (c)

Pengendalian

Simpul

Transportasi

(Terminal Bus dan Area Parkir Truk); Fasilitas

keselamatan

Lalu

Lintas

Angkutan

Jalan

(2) Pengembangan Jalan,

melalui;

(a)

Pengadaan Peralatan Komputer On Line untuk peningkatan Kinerja Jembatan Timbang dan Sistem Informasi Manajemen Angkutan;

(b)

Peningkatan

Alat

Pengujian

Kendaraan

Bermotor; (c) Pengadaan Kendaraan Operasional dan Mobil Derek; (d) Peningkatan Fasilitas Jembatan Timbang; (e) Relokasi Jembatan Timbang ;(f) Pengadaan Rambu, Marka dan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan; (g) Peningkatan koordinasi

antara

pengguna

jalan

dengan

dinas/instansi

terkait; (3) Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. b. Pengembangan Perhubungan Laut. Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut; (2) Pengembangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran dan keamanan perairan. c. Pengembangan Perhubungan Udara. Kegiatannya keselamatan

meliputi

:

penerbangan;

(1)

Pengembangan (2)

fasilitas

Penambahan

rute

penerbangan. d. Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi.


Kegiatannya

meliputi:

(1)

Peningkatan

Pengendalian

Frekuensi. e. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Kegiatannya meliputi : (1) Pengkajian sistem jaringan transportasi

di

perhubungan; transportasi

Jawa (b)

Tengah

:

Penyusunan

angkutan

air,

(a)

Penyusunan

rencana

Kereta

Api

umum dan

profil

jaringan

Udara;

(2)

Pengkajian manajemen dan rekayasa transportasi melalui : Perencanaan

kawasan

terpadu

prasarana

penumpang

angkutan penyeberangan, rel dan jalan di Semarang; (3) Pengembangan sistem angkutan umum masal jalan rel antar kota yang efisien, nyaman, aman dan terjangkau me lalui : Penyusunan perencanaan peningkatan fungsi jalur kereta api Semarang-Solo-batas DIY; (4) Pengkajian keselamatan transportasi melalui : Penyusunan kondisi dan unjuk kerja sarana Bantu navigasi pelayaran di Pantai Jawa Tengah Selatan; (5)

Penyusunan

perencanaan optimalisasi pengembangan dan pembangunan radio base station di Jawa Tengah.

2. Pengairan. Potensi

sumber

daya

air

di

Jawa

Tengah

sebanyak

65.733,75 juta m 3 yang termanfaatkan sebesar 25.282,16 juta m 3 (± 41,97 %) dan yang tidak termanfaa tkan sebanyak ± 38.143,21 juta m 3 (± 58,03 %) berupa banjir dan terbuang ke laut. Melihat potensi air tesebut, apalagi kalau diingat bahwa keberadaan air tidak

dijumpai

pada

sepanjang

tahun

dan

pada

setiap

tempat/lokasi, maka diperlukan suatu pengelolaan a ir dan sumber air yang terpadu dan berkelanjutan. Prasarana dan sarana


pengairan yang dikelola sesuai kewenangan bidang pengairan adalah : (a) sungai 1.321 buah sepanjang ± 15.052,70 km dengan tanggul banjir sepanjang ± 1.129 km;

(b) waduk besar, waduk

alam, waduk kecil sebanyak 39 buah; (c) embung atau waduk lapangan sebanyak 172 buah; (d) bendung sebanyak 5.437 buah terdiri dari berbagai tipe; (e) jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan irigasi sebanyak 1.273 buah dan saluran irigasi induk/primer sepanjang 580,36 km, saluran sekunder sepanjang 475,76 km, saluran pembuang sepanjang 22,53 km; (f) prasarana penunjang pengelolaan pengairan

yang mendukung penyediaan

data sumber daya air meliputi jaringan stasiun hidroklimatologi dan fasilitas peralatan telekomunikasi. Bencana alam banjir dan tanah longsor dibeberapa daerah di Jawa Tengah akhir-akhir ini dirasakan cenderung meningkat, penyebab bencana tersebut bermula dari kondisi alam sendiri maupun karena aktivitas manusia, seperti berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air dan menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat perilaku perusakan hutan di daerah hulu yang kurang terkendali, kurang terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan alur sungai, pengendapan sedimen pada sungai, sistem jaringan drainase yang tidak berjalan baik, serta curah hujan yang melebihi batas normal, sehingga

mengakibatkan kerugian jiwa,

ekonomi, sosial dan lingkungan. Kondisi pengairan di Jawa Tengah cukup memprihatinkan akibat bencana alam tersebut dengan gambaran sebagai berikut : (a) kondisi tanggul sungai yang dadal dan limpas status sampai dengan 2 Pebruari 2001 terdapat di 185 lokasi; (b) jaringan irigasi pada 13 Kabupaten mengalami gangguan layanan irigasi di lahan sawah seluas ± 53.615 Ha.


Untuk mengatasi permasalahan banjir, perlu beberapa alternatif pengendalian banjir yang dapat digunakan sebagai kebijakan pemerintah, yaitu pengendalian dengan bangunan (pembuatan bendungan), kolam penampungan, tanggul penahan banjir, saluran pengelak aliran banjir, pengerukan drainase, pengendalian banjir dengan pengaturan dan pengendalian banjir dengan

eksploitasi

dan

pemeliharaan

sungai

secara

rutin.

Mengingat hal tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah pertama,

dengan

meningkatkan

peran

serta

masyarakat/

penerima manfaat dalam pengelolaan air dan sumber -sumber air melalui swadaya sehingga secara bertahap dapat mengurangi beban

Pemerintah.

Kedua,

dengan

membentuk

Institusi

Pengelola yang diberi kewenangan mengelola air d an sumber air serta prasarana pengairan. Dalam pengelolaan sumber daya air permasalahan utama yang dihadapi adalah mengenai penebangan hutan yang tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga mengakibatkan menurunnya vegetasi hutan dan fungsi hidro logis serta erosi yang tinggi di daerah aliran sungai. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga timbul bencana banjir maupun kekeringan. Dengan

berlakunya

otonomi

daerah

akan

berimplikasi

diserahkannya sebagian urusan jaringan irigasi pengairan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi hanya menangani

jaringan

Kabupaten/Kota, membutuhkan tanggung

irigasi

termasuk

kesepakatan

jawab

pengairan juga

pengelolaan

bersama

pengelolaannya

yang

sifatnya air

mengenai

yang

lintas

baku

yang

kriteria

dan

mencakup

kegiatan

pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan waduk,


embung dan jaringan air baku untuk keperluan penyediaan air baku bagi industri, permukiman dan perkota an. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan di segala bidang kehidupan dan penghidupan, maka penanganannya didasarkan atas Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan keterpaduan semua pihak terkait. Dalam melaksanakan penanganan jaringan irigasi secara menyeluruh perlu adanya pendefinisian kembali peran dan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia, dana dan kelembagaann ya. Keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan memerlukan dukungan semua pihak. Dalam pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui pendekatan peran serta

semua

pihak

yang

terkait

termasuk

pengguna

air

merupakan salah satu prasyarat dalam upaya menciptakan iklim keterpaduan,

kebersamaan,

sumber daya

air.

mengkoordinasi

Dalam

keterbukaan hal

ini

dalam

diperlukan

kegiatan-kegiatan

yang

pengelolaan

lembaga

berkaitan

yang

dengan

pengelolaan sumber daya air, seperti Panitia Tata Penga turan Air Propinsi dan Panitia Pelaksana

Tata Pengaturan Air pada

Wilayah Sungai. Dalam rangka terwujudnya pendayagunaan sumber daya air secara optimal, maka kebijakan pembangunan pengairan mencakup:

(a)

peningkatan

upaya

pengembangan

dan

konservasi sumber daya air guna mendukung pertumbuhan ekonomi

wilayah;

(b)

perlindungan

kawasan

strategis

dan

sumber-sumber produksi pertanian dari bahaya bencana banjir; (c) peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan tata air dalam rangka

mendukung

sektor

pertanian

dalam

arti

luas

dan


mendorong

industri

yang

menggunakan

bahan

baku

lokal

(resourced based) dan ekspor. Adapun sasaran pembangunan pengairan, meliputi: (a) tersedianya data hidrologis dan data kualitas air; (b) tersedianya air baku ; (c) berfungsinya banguna n pengairan dan terjaganya areal sawah/ permukiman/sarana ekonomi dari bencana banjir; (d)

teratasinya

konflik

antar

kepentingan

dan

optimalnya

pembangunan

pengairan

pengelolaan sumber daya air. Untuk

mencapai

sasaran

ditempuh program sebagai berikut : a. Pengembangan Dan Konservasi Sumber Air Kegiatan pengembangan data dasar perencanaan meliputi pengumpulan dan analisa data hidrologi, pemasangan penakar hujan type OBS, rehabilitasi pos hidrologi, pembangunan Pos Duga Air Biasa (PDAB), analisa kualitas a ir dan analisa potensi sumber air Daerah Pengaliran Sungai (DPS). b. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kegiatan pengembangan air tanah meliputi pembuatan sumur dangkal. c. Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Kegiatan perbaikan sungai, muara, danau dan pantai meliputi pengamanan pantai, perkuatan tebing, pembuatan tanggul, normalisasi alur, pembuatan chek dam, perbaikan tanggul, pengerukan muara, rehabilitasi waduk dan pengadaan alat berat. d. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kegiatannya mencakup : (1) Penelitian dan pengendalian operasi

dan

pemeliharaan

pengairan

meliputi

studi


peningkatan efisiensi pengoperasian Waduk Kedung Ombo dalam pengendalian banjir dan kekeringan, pengembangan sistem

informasi

pengelolaan

sumber

daya

air

y ang

berkelanjutan, studi pengembangan sumber daya air Daerah Pengaliran

Sungai

Pemali, pengkajian kinerja

saluran

drainase Daerah Irigasi. Colo Timur, kaji ulang pedoman O & P Waduk Cengklik, kajian pengelolaan sumber daya air Kali Gelis, dan pengkajian operasi Bendung Klambu dan saluran induk Klambu kanan; (2) Penanggulangan dan perbaikan jaringan

irigasi

kerusakan

akibat

jaringan

bencana

irigasi

alam

akibat

meliputi

bencana

perbaikan

alam,

dengan

melakukan perbaikan bendung, bangunan air, saluran ir igasi dan penyediaan bahan banjiran (karung plastik dan kawat bronjong); (3) Operasi dan pemeliharaan pengairan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi pemeliharaan waduk, pemeliharaan

bendung,

pemeliharaan

bangunan

air,

pemeliharaan saluran dan pemeliharaan sungai; (4) Perbaikan dan peningkatan pengairan meliputi desain jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi bendung, pembuatan ground sill dan pembuatan talang; (5) Normalisasi saluran irigasi tambak meliputi perbaikan dan normalisa si saluran irigasi

tambak

untuk

areal

tambak;

(6)

Pemberdayaan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Irigasi meliputi operasionalisasi kelompok kerja Pembaharuan Kebijakan

Pengelolaan

Irigasi

(PKPI)

Tingkat

Propinsi,

operasionalisasi Tim Pemberdayaan Tingkat Kabupaten dan implementasi PKPI.


G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Para perumus kebijakan dan strategi pembangunan menyadari bahwa peranan

Iptek

dalam

pembangunan

sangat

besar.

Dalam

proses

pembangunan, perhatian penting adalah pada tingkat daya serap dan daya terap perkembangan Iptek sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat (teknologi tepat guna). Oleh karena itu dalam pembangunan Iptek dituntut adanya kemampuan memilih Iptek secara tepat dan merupakan usaha yang sistematis untuk percepatan laju pembangunan. Permasalahan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain kegiatan penelitian dan pengembangan serta rekayasa teknologis belum sepenuhnya dirancang secara sistematis untuk mendukung pembangunan. Hasil-hasil

penelitian

dan

kebutuhan

pengguna

belum

sinergis.

Pengembangan dan rekayasa teknologi belum terkoordinasikan dalam satu kesatuan sistem. Disamping itu data dan informasi, iklim yang mendorong kegiatan penelitian, sarana dan prasarana, dan SDM peneliti belum memadai. Untuk mengatasi hal-hal tersebut ditempuh kebijakan : (a) perumusan kebijakan

strategis

iptek

terpadu

(b)

peningkatan

peran

penelitian,

pengembangan dan rekayasa yang antisipatif dan responsif terhadap kepentingan pengguna; (c) meningkatkan kemampuan jaringan penelitian sebagai

wadah keterpaduan diantara lembaga penelitian di daerah dan

pusat; (d) fasilitasi kepada masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) tersusunnya kebijakan strategis iptek terpadu; (b) terwujudnya hasil-hasil penelitian yang responsif terhadap pengguna baik bagi penyelenggaraan pemerintahan, maupun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat; (c) optimalnya pemberdayaan jaringan

penelitian

antar

lembaga

penelitian

dan

masyarakat;

(d)

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan atas hukum produk penelitian dan inovasi dalam menghadapi persaingan global.


Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut : 1. Pengembangan Sumberdaya Iptek . Kegiatannya meliputi : (a) Penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu; (b) Penelitian untuk masukan penyusunan kebijakan pembangunan, yakni: (1) studi dalam rangka peningkatan PADS; (2) Penelitian masalah sosial ; (3) Penelitian pengembangan sistem penjamin sosial/kesehatan bagi masyarakat miskin; (4) Penelitian efektivitas kinerja organisasi Pemerintah Daerah; (c) Peningkatan kualitas sumberdaya

manusia

peneliti

melalui

kursus

dan

pelatihan;

(d)

Pemberdayaan lembaga penelitian melalui forum jaringan penelitian. 2. Penelitian dan Pengembangan. Kegiatannya adalah fasilitasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian pada masyarakat dengan teknologi tepat guna. 3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Iptek. Kegiatannnya meliputi : (a) Koordinasi pemutahiran data Iptek; (b) Fasilitasi antar lembaga penghasil data dan informasi. 4. Fasilitasi Perlindungan Hukum HAKI. Kegiatannya

adalah

memfasilitasi

penemu

teknologi

dan

masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.


BAB VI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA

A. Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 1. Kependudukan. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP-2000), jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 30.856.825 jiwa (7.842.634 Rumah Tangga), yang terdiri dari penduduk laki-laki 49,67 % dan perempuan 50,33 % dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) 98,68. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,82 % dalam periode 1990-2000, dengan kepadatan 948 orang per Km2. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Brebes yaitu sebanyak 1.695.163 jiwa (5,49 %) dengan kepadatan 1.023 orang per Km2 dan terkecil di Kota Magelang sebanyak 116.000 jiwa (0,38 %) dengan kepadatan 6.402 orang per Km2. Laju pertumbuhan tertinggi di Kota Salatiga

yaitu sebesar 4,54 %. Disamping itu terdapat 2 (dua)

Daerah dengan laju pertumbuhan negatip yaitu Kota Magelang (- 0,62 %) dan Kota Surakarta (- 0,32 %). Berdasarkan pendataan keluarga sejahtera oleh BKKBN Propinsi Jawa Tengah tahun 2000, dari jumlah keluarga yang di data sebanyak 7.753.433 KK, terdapat Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) sebanyak 3.123.253 KK (40,28 %), jumlah terbanyak di Kabupaten Grobogan (70,79 %) dan terkecil di Kota Magelang (5,47 %). Jumlah Keluarga Sejahtera-I (KS-I) sebanyak 1.609.468 KK (20,76 %),jumlah terbanyak di Kota Pekalongan (33,60 %) dan terkecil di Kabupaten Rembang (8,56 %). Adapun Keluarga Sejahtera-II (KS-II), KS-III dan KS-III Plus berturut-turut


tercatat sebanyak 1.605.631 KK (20,71 %), 1.137.194 KK (14,67 %) dan 277.887 KK (3,58 %). Berkaitan dengan KB, tercatat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 5.655.349 yang terdiri dari PUS berusia 20 tahun ke bawah, sebanyak 165.297 2,92 %), PUS

berusia

20—30 tahun sebanyak

1.955.314 (34,58 %) dan selebihnya berusia 30 tahun ke atas sebanyak 3.534.738 (62,50 %). Dari jumlah total PUS tersebut sebanyak 4.283.727 (75,75 %) merupakan

Peserta

KB

Aktif dan selebihnya sebanyak

1.371.622 (24,25 %) adalah PUS bukan peserta KB. Partisipasi masyarakat dalam ber KB dipengaruhi oleh efektivitas pemakaian alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan waktu yang lama, seperti Intra Uterine Device (IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim), Methode kontrasepsi

Operasi (MO)

bawah

kulit) yang

Jangka Panjang (MKJP). Dari

dan

Implant

biasa

(Susuk KB atau alat

disebut Methode Kontrasepsi

jumlah total Peserta KB Aktif yang

menggunakan MKJP sebanyak 1.595.338 (37,24 %), sedangkan yang Non MKJP sebanyak 2.688.389 (62,76%). Peserta KB Aktif yang memperoleh pelayanan dengan cara membayar sendiri (Peserta KB Mandiri) tercatat sebanyak 2.289.567 (53,45 %), selebihnya sebanyak 1.994.160 (46,55 %) adalah peserta KB yang didukung dari dana pemerintah atau lembaga lain. Peserta KB wanita tercatat sebesar 96,31% sedangkan untuk pria relatif rendah yaitu sebesar 3,69 %. Rendahnya peserta KB pria antara lain dikarenakan pengetahuan dan pemahaman pria tentang jenis alat kontrasepsi pria, efek samping, efektivitas dan cara penggunaan, tempat mendapatkan pelayanan dan manfaat relatif masih rendah dan sebagian besar sikap suami berpendapat bahwa program KB hanya untuk perempuan saja. PUS yang sedang hamil yang merupakan sasaran prioritas penggarapan untuk menjadi peserta KB Baru sebanyak 214.739 (15,66 %) dari total PUS bukan peserta KB. Sedangkan PUS Unmetneed (tidak


terlayani KB) sebanyak 771.435 (56,24 %) dari PUS tidak ber-KB atau sebanyak 13,64 % dari total PUS. Sehubungan

dengan

hal

di

atas,

maka

permasalahan

kependudukan mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan menyerasikan distribusi dan komposisi penduduk. Oleh karena itu kebijakan pembangunan

kependudukan diarahkan : (1) meningkatkan

kualitas dan perluasan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, pria dan usia pasca reproduksi; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin

(Keluarga

Pra

Sejahtera

dan

Keluarga

Sejahtera-I);

(3)

meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta secara mandiri; (4) meningkatkan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pembinaan institusi masyarakat; (5) meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), remaja, lansia dan keluarga rentan; serta

(6)

meningkatkan keikutsertaan kaum pria dalam ber-KB. Sasaran yang akan dicapai adalah : (1) menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR); (2) meningkatnya jaminan dan pelayanan program KB dan kesehatan reproduksi; (3) menurunnya persentase peserta KB yang tidak terlayani KB (Unmet Need); (4) meningkatnya partisipasi peserta KB mandiri dan peserta KB Pria; (5) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi efektif; (6) meningkatnya usia kawin pertama; (7) menurunnya jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera-I (KSI); (8) terselenggaranya tertib administrasi kependudukan. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut : a. Pemberdayaan Keluarga.


Kegiatannya meliputi : (1) Pemberdayaan ekonomi keluarga Pra KS dan KS-I ; (2) Pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera ; dan (3) Pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga. b. Pengembangan dan Keserasian Kebijaksanaan Kependudukan. Kegiatannya

adalah

dalam

rangka

pengelolaan

pelaksanaan

administrasi kependudukan meliputi : (1) Pendataan, pengolahan dan analisis hasil pendataan keluarga ; dan (2) Pengelolaan administrasi kependudukan berupa: (a) Fasilitasi pengolahan data manual tingkat desa/kelurahan; dan (b) Pelaporan dan penyampaian informasi data kependudukan kepada publik yang cepat dan akurat. c. Keluarga Berencana. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan jaminan dan perlindungan pelayanan KB ; dan (2) Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB. d. Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatannya meliputi : (1) Promosi untuk pendewasaan usia kawin pertama bagi remaja ; (2) Menyelenggarakan forum komunikasi, edukasi dan advokasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat, keluarga dan remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja. e. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan cakupan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi ; dan (2) Peningkatan kemandirian lembaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berbasis masyarakat. 2. Ketenagakerjaan. Berdasarkan Susenas 2000, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 14.491.222 orang, terdiri dari laki-laki 59,62 % dan perempuan 40,38 %. Dilihat dari lapangan pekerjaan, sektor pertanian masih menanggung

beban

yang

tinggi

yaitu

tercatat

42,34

%,

sektor

perdagangan 20,91 %, industri pengolahan 15,71 %, dan jasa 10,98 %,


selebihnya bekerja di sektor konstruksi, listrik, gas dan air, pertambangan dan penggalian, angkutan, komunikasi dan keuangan. Pada umumnya tingkat pendidikan tenaga kerja (penduduk usia kerja) relatif rendah, yaitu tamat SD ke bawah 71,63 %, SLTP 14,32 %, SLTA 11,52 % dan Perguruan Tinggi 2,53 %. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan tenaga kerja berakibat lemahnya daya saing untuk memasuki pasar kerja, terutama di luar negeri. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,22 %, (laki-laki 2,53 % dan perempuan 1,69 %) atau sebanyak 637.900 orang. Dilihat dari kelompok umur, untuk umur 10-14 tahun sebanyak 16.084 orang (2,52 %), 15-19 tahun 187.260 orang (29,36 %), 20-24 tahun 243.393 orang (38,15 %), 25–29 tahun 108.516 orang (17,01 %), 30–59 tahun 78.508 orang (12,31 %), dan di atas 60 tahun 4.139 orang (0,65 %). Struktur tingkat pendidikannya, adalah SD ke bawah sebesar 32,96 %, SLTP 21,64 %, SLTA 35,46 % dan Perguruan Tinggi 9,94 %. Adapun jumlah setengah penganggur (bekerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 5.294.803 orang (36,54 %) dari jumlah penduduk yang bekerja, dengan proporsi laki-laki 48,17 % dan perempuan 51,83 %. Dengan demikian, permasalahan mendasar pada pembangunan ketenagakerjaan, antara lain masih banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur, relatif rendahnya kualitas dan produktivitas, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, pelatihan kerja yang belum memenuhi

kebutuhan pasar dengan standar kualitas yang memadai,

kesejahteraan tenaga kerja relatif rendah, belum seimbangnya antara Upah Minimum Regional (UMR) dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang pada tahun 2000 baru mencapai 78,47% dan hubungan industrial yang belum sepenuhnya berjalan harmonis. Selain itu, masih banyaknya TKI illegal mengindikasikan masih lemahnya pemahaman dan kesadaran pekerja serta perusahaan pengirim dan pengguna jasa pekerja terhadap ketentuan dan peraturan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.


Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ditempuh melalui penyelenggaraan transmigrasi. Selama ini melalui penyelenggaraan transmigrasi telah banyak memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Jawa Tengah yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi antara lain : (1) Banyaknya pengungsi sebagai akibat krisis sosial dari berbagai propinsi di luar Jawa yang mencapai 3.143 KK (Keadaan Bulan Juli 2001); (2) Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) merupakan sasaran potensial penyelenggaraan transmigrasi; (3) Penduduk yang telah mendaftarkan diri dan berminat sebagai calon transmigran sebanyak 4.256 KK, pada umumnya tidak mampu sebagai Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) dan memilih penempatan di Kawasan Barat Indonesia; (4) Terjadinya bencana alam di beberapa kabupaten/kota yang salah satu penanganannya dilakukan melalui resettlement (pemukiman kembali). Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transmigrasi antara lain banyaknya pengungsi (sebagian besar para transmigran yang kembali akibat kerusuhan) yang berada di Jawa Tengah dan masih menginginkan untuk bertransmigrasi, kemampuan ekonomi para calon Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) relatif lemah, terbatasnya lokasi penempatan transmigran di luar Jawa dan sebagian besar calon transmigran berminat di lokasi Kawasan Barat Indonesia. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk (a) memperluas dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur yang berbasis pada potensi lokal; (b) memberdayakan dan meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja baik di perkotaan maupun di perdesaan; (c) menyempurnakan prosedur dan tata cara pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri serta peningkatan Informasi Pasar Kerja (IPK); (d) mengembangkan sistim jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka


perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja dengan melibatkan unsur perusahaan, pekerja dan pemerintah; (e) perlindungan tenaga kerja, termasuk di dalamnya pekerja anak, penyandang cacat dan pekerja wanita sesuai dengan kondisi dan kemampuannya; (f) meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelayanan program transmigrasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara Pemda daerah asal dengan daerah penempatan. Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) menurunnya jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha; (b) meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (c) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; (d) tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah;

(e)

tersedianya

sistem

informasi

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian (f); meningkatnya kualitas pelayanan transmigrasi; dan (g) meningkatnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut : a. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui: (a) Pembinaan dan pengembangan usaha mandiri, sektor informal dan ekonomi produktif, (b) Pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang cacat, dan (c) Fasilitasi, penyiapan, pembekalan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, (d) Perintisan kerjasama ketenagakerjaan antar propinsi dan luar negeri; (2) Survey Angkatan Kerja Daerah (SAKERDA) dan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD); (3) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; (4) Pengembangan bursa kerja terpadu; (5) Penyiapan, pengerahan, penempatan dan pemberdayaan


transmigrasi dan pemukiman kembali (Resettlement); (6) Perintisan dan pengembangan kerjasama program transmigrasi meliputi: (a) Perintisan kerjasama program transmigrasi dengan propinsi lain, (b) Pengembangan kerjasama program transmigrasi dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, dan (c) Pemukiman kembali (Resettlement) di Kabupaten Cilacap, Temanggung, Jepara, Wonogiri, Pati, Purworejo, Batang, Tegal, Pemalang, Brebes dan Kebumen; serta (8) Identifikasi potensi dan minat para pengungsi (Eksodan) untuk bertransmigrasi dan potensi calon lokasi transmigran. b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kegiatannya meliputi : (1) Pelatihan calon tenaga kerja dan pekerja; (2) Pemagangan; (3) Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan, pemasyarakatan kegiatan pelatihan dan pengembangan kegiatan pelatihan termasuk kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, swasta,

BUMN,

Jamsostek

dan

LSM;

(4)

Peningkatan

dan

pemasyarakatan produktivitas tenaga kerja; (5) Akreditasi, sertifikasi, kompetensi dan uji ketrampilan; dan (6) Pelatihan calon transmigran dan transmigran di lokasi pemukiman kembali (Resettlement). c. Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial. Kegiatannya meliputi : (1) Perlindungan, pengem-bangan hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui : (a) Pemasyarakatan dan pembudayaan perlindungan dan hubungan industrial tenaga kerja, (b) Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), (c) Peningkatan kesejahteraan pekerja, (d) Penetapan dan pengawasan pelaksanaan upah minimum, (e) Penanggulangan pekerja anak, perlindungan tenaga kerja wanita dan penyandang cacat, (f) Regulasi tentang perlindungan dan penempatan TKI, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), penyempurnaan Perda tentang Wajib Latih Tenaga Kerja


Perusahaan (WLTKP) dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Perusahaan (IWLTKP), Pengawasan norma K3; (2) Pemberdayaan organisasi pekerja dan lembaga ketenagakerjaan; dan (3) Study kelayakan dampak sosial terhadap lingkungan industri.

B. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga. 1. Pendidikan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain : (a) belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan; (b) kualitas dan relevansi pendidikan belum sesuai; (c) manajemen dan kemandirian masih lemah; da n (d) kurangnya peran masyarakat dan sekolah. Kenyataan demikian menimbulkan pemikiran dan bahkan keyakinan, bahwa sektor pendidikan harus mendapat perhatian tersendiri dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dapat disadari bahwa hanya melalui pendidik anlah tingkat kecerdasan rakyat

dapat

meningkatkan

ditingkatkan kemampuan

yang dan

pada

gilirannya

produktivitas

pada

dapat tingkat

individu, keluarga, masyarakat dan daerah. Sesuai data tahun 2000, kurangnya pemerataan ditandai oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat Sekolah Dasar yang mencapai 106,76 % sedangkan Angka Transisi (AT) sebesar 74,31 % dan angka Drop Out (DO) sebanyak 10.978 murid. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama APK mencapai 79,94 % sementara AT sebesar 62,09% dan DO sebanyak 11.129 murid.

Pada tingkat Sekolah Menengah APK sebesar 38,72 %

dan tingkat DO sebanyak 10.187 murid, dan tingkat melanjutkan ke Perguruan Tinggi relatif masih rendah, karena berbagai faktor


diantaranya rendahnya kondisi ekonomi keluarga, kesa daran keluarga, dan terbatasnya daya tampung Perguruan Tinggi. Disamping

itu,

jumlah

pekerja

anak

semakin

marak,

mencapai 21.711 anak, karena diantaranya kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu sehingga anak dipandang lebih menguntungkan difungsikan sebagai tenaga kerja. Phenomena pekerja anak berarti perihal hilangnya kesempatan anak untuk berinteraksi

dan

bersosialisasi

dengan

sesamanya

(seusia)

dalam lingkungan edukatif, yang berimplikasi pada buruknya pembentukan dan perkembangan intelektual, emo si maupun kepribadiannya. Pada sisi lain, penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas, serta belum

adanya

ukuran/

standar

pelayanan

minim al

penyelenggaraan PLS. Masalah

kualitas

dan

relevansi

pendidikan

sangat

berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas tenaga kependidikan , metode mengajar

dan

kurikulum yang belum sesuai dengan

kebutuhan pembangunan. dan

fasilitas

lainnya

Penyediaan prasarana fisik gedung,

seperti

penyediaan

buku

pokok

dan

penunjang, alat peraga dan alat penunjang pendidikan lainnya dirasakan kurang memadai. Sedangkan kualitas tenaga kependidikan saat ini dirasakan masih

relatif

rendah,

kualifikasi/standar

tampak

kelayakan

pada

mengajar

belum di

terpenuhinya

semua

jenis

dan

jenjang sekolah. Hal ini ditandai oleh presentase kelayakan guru


mengajar pada SD/MI baru mencapai 41,43 %; SLTP/ MTs 47,23 % dan SMU/ SMK/ MA 84,31 %. Kebijakan pembangunan pendidikan adalah : (a) perluasan dan

pemerataan

bermutu;

(b)

kesempatan peningkatan

memperoleh

pendidikan

yang

kemampuan

akademik

dan

profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan; (c) pemberdayaan lembaga pendidikan baik formal maupun informal di dalam pembentukan dan pengembangan nilai, sikap dan kemampuan

serta

meningkatkan

masyarakat

dalam

pendidikan;

pelayanan untuk

partisipasi (d)

keluarga

peningkatan

dan

k ualitas

lembaga pendidikan masyarakat maupun pemerintah

mencapai

pendidikan;

(e)

efektivitas

dan

efisiensi

penetapan

standarisasi

penyelenggaraan pelayanan

bidang

pendidikan untuk mencegah terjadinya kesenjangan kualitas layanan antar Daerah; (f) pengembangan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan keberlanjutan. Sasaran

pembangunan

meningkatnya

pemerataan

meningkatnya

kualitas

meningkatnya

manajemen

meningkatnya

peran

pendidikan pelayanan

dan

meliputi

(b)

pendidikan;

(c)

kemandirian;

masyarakat

(a)

pendidikan;

relevansi dan

:

dalam

dan

(d)

pembangunan

pendidikan. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

ditempuh

program

sebagai berikut : a. Pendidikan Dasar dan Prasekolah. Kegiatannya Pendidikan

meliputi :

(a)

:

(1)

Peningkatan

Peningkatan

Pemerataan

sarana

pra

pendidikan dasar dan pra sekolah, serta

dan

sarana

pendidikan

luar

biasa; (b) Peningkatan mutu sekolah swasta dan pendidikan luar biasa; (c) Penerapan alternatif layanan pendidikan bagi


masyarakat kurang mampu; (d) Revitalisasi dan regrouping; (e) Pemberian bea siswa pada siswa berprestasi khususnya berasal

dari

kemudahan,

keluarga bantuan

kurang

lembaga

mampu; penitipan

(f)

Pemberian

anak,

kelompok

bermain, dan Taman Kanak-kanak, serta pendidikan luar biasa; (g) Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar biasa; (2) Peningkatan

Kualitas

Pendidikan:

(a)

Peningkatan

profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan, serta Wiyata Bhakti; (b) Penyusunan kurikulum muatan lokal yang berbasis kompetensi dasar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

(c)

Penyediaan

dan

perawatan

sarana

prasarana pendidikan; (d) Penyusunan standar

dan

pelayanan

minimum pendidikan dasar dan pra sekolah; (e) Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses kegiatan belajar mengajar; (f) Peningkatan kualitas siswa; (g) Pengembangan pendidikan budi pekerti; (h) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan; (3) Penataan Sistem dan Kelembagaan melalui : (a)

Melaksanakan

berbasis

sekolah

desentralisasi sesuai

pendidikan,

dengan

kond isi

manajemen aspirasi

dan

kemampuan daerah; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat; (c) Mengembangkan sistem sehat

antar

insentif

dan

kompetitif

yang

lembaga; (d) Pengembangan sistem akreditasi

untuk negeri dan swasta; (e) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) kependidikan dasar dan pra sekolah. b. Pendidikan Menengah. Kegiatannya Pendidikan pendidikan

meliputi :

(a)

:

(1)

Peningkatan

menengah

Peningkatan sarana

dan

Pemerataan pra

sarana

serta pendidikan luar biasa; (b)

Peningkatan mutu sekolah swasta dan pendidikan luar biasa; (c) Penerapan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat


kurang

mampu;

(d)

Pemberian

bea

siswa

pada

siswa

berprestasi khususnya berasal dari keluarga kurang mampu; (2)

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

:

(a)

Peningkat an

profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan, serta Wiyata Bhakti; (b) Peningkatan kemampuan penguasaan ilmu dasar; (c) Peningkatan

standar mutu pelayanan pendidikan;

(d) Pengembangan kurikulum daerah; (e) Kerja sama dengan dunia

usaha

dan

industri;

(f)

Peningkatan

kemampuan

penyusunan karya ilmiah; (g) Pengembangan pendidikan budi pekerti;

(h)

Peningakatan

kerja

sama

antar

lembaga

pendidikan; (i) Perintisan sekolah unggulan; (3) Peningkatan Kualitas Manajemen melalui : (a) Pelaksanaan desentr alisasi (Komite

Sekolah

yang

mmengimplementasikan,

ikut

berperan

meng-evaluasi

merencanakan, penyelenggaraan

pendidikan, Dewan Sekolah); (b) Meningkatkan kemandirian dengan manajemen berbasis sekolah; (c) Mengembangkan sistem

akreditasi

untuk

negeri

dan

swasta;

(d)

Mengembangkan sistem insentif dan kompetisi yang sehat; (e) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) kependidikan menengah. c. Pendidikan Tinggi. Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan koordinasi penelitian pendidikan

dan

pengabdian

masyarakat;

(b)

Fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan tinggi; (c) Peningkatan kerjasama antar

lembaga

pendidikan

tinggi;

(d)

Pendampingan

pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi. d. Pendidikan Luar Sekolah . Kegiatannya meliputi : (a) Mempercepat penuntasa n wajar dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF)

melalui

program

keaksaraan

fungsional

(PAF),


pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan kelompok belajar (Kejar) Paket A , B dan C; (b) standar

pelayanan

minimal

pendidikan

luar

Menyusun

sekolah;

(c)

Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan; (d) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah secara bertahap; (e) Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan melalui pola kemitraan dengan dunia usaha

dan

industri;

(f)

Meningkatkan

kualitas

tenaga

kependidikan luar sekolah;

2. Kebudayaan. Membangun kebudayaan mempunyai fungsi, yakni untuk tetap mempertahankan

dan

melestarikan

secara

dinamis.

Namun

permasalahan yang dihadapi adalah pera n institusi akademis belum optimal memberikan kontribusi dalam mengangkat derajat berkesenian dan apresiasi karya seni sebagai salah satu unsur budaya. Permasalahan di bidang kebahasaan adalah belum dipahaminya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan ben ar, rendahnya

rasa

kebanggaan

terhadap

penggunaan

Bahasa

Indonesia. Selain

itu

perhatian

dan

dukungan

pemerintah

dan

masyarakat terhadap perkembangan sastra daerah masih kurang, termasuk penghargaan terhadap karya sastra dan sastrawan. Terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan menjadi masalah pula dalam membudayakan gemar membaca dan menjadikan perpustakaan

sebagai

pusat

informasi

dan

sumber

ilmu

pengetahuan bagi masyarakat. Pesatnya

perkembangan

teknologi

dan

arus

informasi

dapat menyebabkan masyarakat yang belum siap akan memilih dan

memilah

tatanan

nilai-nilai

budaya

asing,

sehingga


menimbulkan perilaku menyimpang dari nilai -nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya penyelamatan, pemeliharaan, p erlindungan, pengembangan

dan

pemanfaatan

benda

cagar

budaya,

menyebabkan pelestarian kebudayaan daerah tidak optimal. Dengan

memperhatikan

kondisi

tersebut,

kebijakan

pembangunan bidang Kebudayaan adalah : (a) mengembangkan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai -nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan sikap kritis terhadap nilai -nilai budaya asing untuk disesuaikan dengan kondisi daerah; (c) menge mbangkan kebebasan berkreasi dengan tetap memperhatikan etika, moral, estetika dan agama serta memberikan penghargaan terhadap seniman atau pelaku seni budaya; (d) meningkatkan perfilman daerah; (e) melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional

dan

menjadikannya

sebagai

tempat

bagi

pengembangan pariwisata daerah, nasional dan internasional; (f) mengembangkan budaya gemar membaca. Sedangkan sasaran yang akan dicapai meliputi : (a) meningkatnya

peran

perpustakaan

daerah

sebagai

pusat

informasi dan sumber ilmu pengetahuan; (b) berkembangnya kreasi berkesenian dan meningkatkan apresiasi budaya daerah; (c) pelestarian tradisi dan peninggalan sejarah; (d) terbinanya organisasi dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

ditempuh

program

sebagai berikut : a. Kebahasaan, Kesusasteraan dan Kepustakaan.


Kegiatannya

meliputi:

pengembangan pelatihan,

(1)

bahasa

penyuluhan

Meningkatkan

Meningkatkan nasional

dan

lomba

kepustakaan

dan

pembinaan

dan

daerah

penulisan budaya

dan

melalui

sastra;

ilmiah

(2)

berupa

peningkatan jumlah dan jenis bahan pustaka, jangkauan layanan

perpustakaan,

perawatan

dan

pelestarian

bahan

pustaka, penelitian dan pengkajian perpustakaan dan minat baca,

pengembangan

profesionalisme

pustakawan,

serta

pengembangan kebiasaan menulis dan pola berpikir kritis. b. Pembinaan Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya. Kegiatannya bangsa

meliputi

dan

lembaga

dan

:

(1)

Pembinaan

pengembangan organisasi

sikap

nilai -nilai

kritis;

kesenian;

(3)

(2)

budaya

Pembinaan

Meningkatkan

prefesionalisme dan kesejahteraan seniman. c. Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman. Kegiatannya meliputi : (1) Pembinaan dan pengembangan tradisi, peninggalan sejarah, purbakala dan permuseuman; (2) Penelusuran dan penggalian terhadap warisan sejarah dan budaya bangsa; (3) Pembinaan lembaga adat yang diakui dan dianut oleh masyarakat. d. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan dan fasilitasi

terhadap

penganut

dari

organisasi

penghayat

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Generasi Muda. Permasalahan internal yang terjadi pada generasi muda, antara lain rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja dan gejala penurunan nilai – nilai moral dan budi pekerti,


munculnya tindakan anarkhis, mulai ditinggalkannya kebudayaan daerah

dan

memudarnya

rasa

solidaritas

kebangsaan.

Sedangkan permasalahan eksternal dipengaruhi oleh perubahan dinamika global, antara lain transformasi buda ya asing yang tidak sesuai

dengan

masyarakat

setempat

yang

mengakibatkan

ditinggalkannya norma sosial yang berlaku di masyarakat, sikap individualistis, meningkatnya penggunaan minuman keras dan narkoba. Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu : (a) meni ngkatkan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan; (b)

menumbuhkan

kemandirian

pemuda

melalui

pemanduan

motivasi, aspirasi, dan kreativitas ke dalam gerak pembangunan; (c)

menanamkan

jiwa

kewirausahaan

yang

mandiri

dan

profesional; (d) meningkatkan peran serta lembaga/organisasi kepemudaan

sebagai

wadah

pengembangan

bakat,

minat,

kreativitas dan ketrampilan pemuda. Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) terwujudnya kader penerus perjuangan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berwawasan kebangsaan, berbudi

pekerti

disiplin,

bertanggung

jawab,

luhur; (b) meningkatnya kualitas generasi

muda dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap permasalahan, lingkungan dan mempunyai vis i pembangunan ke depan; (c) meningkatnya

peran

serta

generasi

muda

secara

nyata

di

berbagai bidang dan sektor pembangunan. Untuk pembangunan

mencapai

sasaran

kepemudaan

Mengembangkan

sentra

tersebut

dengan

ditempuh

kegiatan

pemberdayaan

program

meliputi pemuda

:

(a)

melalui

kelompok usaha produktif; (b) Bimbingan teknis manajemen kewirausahaan pemuda; (c) Memotivasi pemuda terdidik ke


perdesaan; (d) Mengembangkan jaringan kerjasama kepemudaan antar daerah/regional/nasional/internasional; (e) Penyuluhan dan kampanye

tentang

dampak

negatif

budaya

asing,

bahaya

penyalahgunaan NAPZA dan miras serta penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda dan pelajar;

(f)

Meningkatkan

penanggulangan pemahaman,

kenakalan

penanaman

peran remaja

nilai-nilai,

aktif dan

pemuda

dalam

kriminalitas

serta

penghormatan

terhadap

supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dikalangan pemuda dan pelajar; (g) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan kepramukaan. 4. Olah Raga. Pembinaan prestasi atlet dewasa ini dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dana, sarana dan prasarana, serta kurang terarahnya pola pembinaan, pembibitan dan pemanduan bakat prestasi atlet sejak usia dini. Sementara itu kurangnya jaminan

masa

depan

bagi

atlet

berpengaruh

terhadap

menurunnya minat orang tua dan masyarakat untuk mendorong putra-putrinya menekuni dan berkarier di bidang olahraga. Kebijakannya diarahkan untuk mengembangkan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan menumbuhkan rasa kecintaan berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai tuntutan kebutuhan untuk mewujudkan pola hidup sehat. Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) berdayagunanya lembaga/organisasi

olahraga daerah untuk dikelola secara

profesional dalam rangka menunjang peningkata n prestasi; (b) meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas olahraga; (c) meningkatnya prestasi olahraga melalui forum Nasional maupun Internasional; (d) tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga.


Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

ditempuh

p rogram

pembangunan olah raga yang kegiatannya meliputi : a. Pemasyarakatan olahraga, yaitu : (1) Menye -lenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta konseling tentang pendidikan jasmani,

olahraga rekreasi, dan olahraga

bagi kesegaran jasmani; (2) Melaksanakan pembentukan, pembinaan, dan pemberdayaan olahraga pelajar -mahasiswa dan

masyarakat;

(3)

Melaksanakan

bimbingan

kegiatan

olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah dan masyarakat. b. Peningkatan prestasi olahraga, yaitu : (1) Pembinaan dan pembibitan olahraga; (2) Pembinaan prestasi olah raga; (3) Peningkatan

sumberdaya

tenaga

Meningkatkan

sarana

dan

Pemanfaatan

IPTEK

olahraga;

kelembagaan

dan

organisasi

keolahragaan;

prasarana (6)

olahraga;

olahraga;

(4) (5)

Pengembangan (7)

Pemberian

penghargaan/besiswa bagi atlit berprestasi.

C. Kesehatan. Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 51,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 36,67 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1999, Angka Kematian Ibu (AKI), menurun dari 343 per 10.000 kelahiran hidup menjadi 152 per 10.000 kelahiran hidup dalam periode yang sama serta meningkatnya usia harapan hidup dari 67,32 tahun pada tahun 1995 menjadi 67,97 tahun pada tahun 1999 (sumber data : Dinas Kesehatan Prop. Jateng). Angka kesakitan (morbidity rate) menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan mencapai 31,47 %. Beberapa jenis


keluhan adalah pilek 54,32 %, batuk 47,48 %, panas 31,59 % dan sakit kepala 15,56 % (sumber data : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2000, BPS Jakarta). Permasalahan yang dihadapi saat ini, antara lain adanya kecenderungan meningkatnya morbiditas beberapa penyakit menular diantaranya malaria dari 1,09 menjadi 1,78 per 1.000 penduduk, demam berdarah dengan incidence rate 1,4 % dan HIV ditemukan pada 25 penderita, sedangkan AIDS ada 4 kasus. Disamping itu masih belum teratasinya permasalahan penyakit menular lainnya, diantaranya TB Paru dengan BTA positif 6,9 %, Diarhe 14,4 % dan ISPA 24,21 %. Pada sisi lain morbiditas penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, ruda paksa (perkosaan), kecelakaan lalu lintas, perlu diperhatikan dan diwaspadai dimasa mendatang. Disamping itu belum memadainya pelayanan kesehatan sesuai standard

pelayanan

dan

lingkungan

yang

belum

optimal

dapat

menghambat terhadap pemutusan mata rantai penularan penyakit maupun dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong menurunnya derajad kesehatan pada kelompok rentan, bayi, ibu hamil dan menyusui serta anak Balita, pra sekolah dan wanita subur, terutama pada keluarga yang kurang mampu. Kebijaksanaan yang ditempuh adalah : (a) pemantapan manajemen pembangunan kesehatan dengan konsep paradigma sehat secara sinergis lintas sektor; (b) Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta; (c) Pengembangan tenaga kesehatan yang berpegang pada pengabdian dan etika profesi; (d) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan penyehatan lingkungan. Sasaran yang akan dicapai adalah: (a) meningkatnya kualitas manajemen pembangunan kesehatan; (b) meningkatnya perilaku hidup sehat; (c) meningkatnya pelayanan kesehatan; dan (d) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.


Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut : 1. Perilaku Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatannya meliputi : (a) Penyuluhan tentang kepedulian dan gerakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Rumah tangga, Sekolah, Tempat kerja dan Tempat Umum; (b) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat. 2. Lingkungan Sehat. Kegiatannya meliputi : (a) Promosi hygiene dan sanitasi di tingkat individu keluarga dan masyarakat, melalui penyehatan makanan; (b) Penyehatan kualitas air dan lingkungan; (c) Penyehatan lingkungan pemukiman; (d) Penyehatan tempat-tempat umum; (e) Penyusunan strategi pengembangan Kab/Kota Sehat termasuk kawasan bebas rokok 3. Upaya Pelayanan Kesehatan. Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan paradigma baru Puskesmas; (b) Penyediaan Obat Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana Alam dan Pelatihan kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal, KLB, Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) bagi petugas Puskesmas; (c) Pengembangan Program Perawatan kesehatan masyarakat; (d) Pelayanan Kesehatan daerah perbatasan dan terpencil; (e) Revitalisasi Badan Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM); (f) Pelayanan kesehatan khusus; (g) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan di RS; (h) Upaya Kesehatan Reproduksi; (i) Peningkatan ketrampilan Deteksi Dini tumbuh kembang balita dan penyusunan modul konseling kesehatan balita; (j) Pengembangan model Pelayanan Lansia; (k) Pemberantasan

kesehatan

dan pencegahan penyakit (penularan


melalui hewan, penularan langsung dan penyakit degeneratif) serta imunisasi; (l) Mengembangkan Surveilans epidemiologi. 4. Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya. Kegiatannya meliputi : (a) Pengamanan dan pengawasan terhadap pemakaian dan distribusi obat, napza, dan bahan berbahaya (NAPZA) ; (b) Peningkatan Penggunaan dan pembinaan pengobatan tradisional serta mengembangkan Industri Kecil Farmasi ; (c) Penerapan obat rasional 5. Sumber Daya Kesehatan. Kegiatannya meliputi : (a) Sinkronisasi kebijakan perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan; (b) Pendayagunaan tenaga kesehatan bagi tenaga kesehatan strategis; (c) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pra tugas bagi tenaga medis dan paramedis; (d) Penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan logistik pelayanan kesehatan; (e) Menginventarisasi dan updating data sarana dan sumber daya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; (f) Penelitian dan pengembangan model dan teknologi berbagai upaya kesehatan. 6. Perbaikan Gizi Masyarakat. Kegiatannya meliputi : (a) Penanggulangan Anemi Gizi zat besi dan kekurangan vitamin (b) Penanggulangan GAKI di daerah Endemis; (c) Penanganan Kasus gizi makro/buruk dengan penyakit komplikasi; (d) Melaksanakan fortifikasi dan keragaman pangan; (e) Memantapkan sistem kewaspadaan pangan dan Gizi.

D. Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Remaja. 1. Kesejahteraan Sosial.


Permasalahan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian utama antara lain masih tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masih lemahnya pelayanan sosial lewat panti maupun diluar panti dan belum optimalnya penanganan bagi korban bencana. Kebijakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk : (a) peningkatan dan perluasan pelayanan kesejahteraan sosial; (b) pelestarian nilai–nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai–nilai kesetiakawanan sosial. Sasaran

yang

akan

dicapai

adalah

:

(a)

meningkatnya

kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah sosial; (b) berkembangnya potensi dan sumber daya sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial dan; (c) meningkatnya partisipasi masyarakat,

lembaga

dan

organisasi

sosial

dalam

meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut : a. Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kegiatannya meliputi : (1) Pemberian santunan kepada lanjut usia potensial, dan veteran/pahlawan beserta keluarganya; (2) Penanganan anak dan remaja terlantar; (3) Pembinaan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi keluarga miskin. b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Kegiatannya meliputi : (1) Penyempurnaan sarana dan prasarana panti sosial; (2) Peningkatan SDM Pengelola Panti Sosial ; (3) Rehabilitasi Penyandang cacat, penanganan terhadap bekas penyandang penyakit kusta/kronis;

(4)

Rehabilitasi

dan

penanganan

terhadap

Eks

Narapidana, PGOT, Pekerja Seks, Anak jalanan dan Anak nakal. c. Peningkatan Partisipasi Sosial Kemasyarakatan.


Kegiatannya

adalah

bimbingan

dan

pemantapan

manajemen

pembangunan yang partisipatif bagi organisasi sosial, Karangtaruna, peguyuban PSM, masyarakat daerah perbatasan, tepi hutan serta masyarakat kumuh/nelayan. d. Penanggulangan Bencana Alam. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah (1) penanggulangan akibat bencana; (2) Penyelamatan, rehabilitasi dan pemberian bantuan kepada korban bencana. 2. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja. Permasalahan pemberdayaan perempuan, yang masih menjadi perhatian utama antara lain rendahnya derajad kualitas hidup perempuan, kurangnya

pemahaman

pengarusutamaan

jender

pada

pengambil

keputusan dan pengelola pembangunan, masih rendahnya Indeks Pembangunan Jender dan Indek Pemberdayaan Jender. Adapun permasalahan anak dan remaja antara lain masih tingginya populasi anak dan remaja penyandang masalah, meningkatnya kasus pelecehan dan pemerkosaan anak dibawah umur, serta banyaknya jumlah pekerja anak di sektor formal dan informal. Kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk

:

(a)

meningkatkan

kualitas

sumberdaya

perempuan;

(b)

memantapkan pengarusutamaan jender bagi pengambil kebijakan dan pengelola pembangunan; (c) memantapkan peran masyarakat dan jaringan organisasi / kelembagaan. Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) meningkatnya kualitas hidup perempuan; (b) meningkatnya kualitas pranata dan kelembagaan pemberdayaan perempuan; (c) mantapnya pengarusutamaan jender bagi pengambil kebijakan dan pengelola pembangunan; (d) meningkatnya kesetaraan keadilan jender dan penegakan HAM perempuan.


Kebijakan

pembangunan

anak remaja

diarahkan

untuk (a)

meningkatkan kualitas sumber daya anak dan remaja; (b) menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa; (c) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dan perlindungan anak dan remaja; (d) pemenuhan hak–hak anak dan remaja. Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) meningkatnya kualitas sumber daya anak dan remaja; (b) tumbuhnya rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa; (c) meningkatnya iklim yang kondusif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah

dan masyarakat bagi

perkembangan dan perlindungan anak dan remaja dalam tumbuh kembang mereka; (d) terpenuhinya hak – hak anak dan remaja dalam rangka mencapai kesejahteraan terhadap anak dan remaja. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

pemberdayaan

perempuan, anak dan remaja ditempuh program sebagai berikut : a. Pemberdayaan Perempuan. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perempuan dalam berbagai aspek kehidupan; (2) Peningkatan kesetaraan, keadilan jender dan penegakan HAM perempuan; (3) Peningkatan peran serta perempuan dalam penentuan kebijakan; (4) Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. b. Anak dan Remaja. Kegiatannya

melalui

koordinasi

pelaksanaan

dalam

upaya

mewujudkan: (1) Peningkatan kualitas sumber daya anak dan remaja; (2) Penanganan anak dan remaja yang bermasalah; (3) Perlindungan hak – hak anak dan remaja. c. Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kualitas dan pemantapan jaringan

organisasi

dan

kelembagaan

yang

peduli

terhadap


pemberdayaan perempuan; (2) Pemantapan pengarus utamaan jender bagi

pengambil

kebijakan

dan

pengelola

pembangunan;

(3)

Peningkatan peranserta lembaga kemasyarakatan, organisasi wanita dan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

dalam

pemantapan

pengarusutamaan jender; (4) Validasi dan analisis jender dalam data statistik.

E. Agama. Pembangunan bidang agama sebagai salah satu faktor pembentukan masyarakat madani masih dihadapkan pada berbagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan, antara lain masih kurang dihayatinya ajaran agama sehingga dalam pengamalannya belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan agama, selama ini ada kecenderungan mengajarkan pada masalah

keakhiratan/ukhrawi

serta

kurang

menyentuh

amaliah

dan

duniawiah, kegiatan belajar mengajar belum optimal, keterbatasan sarana prasarana dan belum memadainya mutu tenaga kependidikan. Masalah lain adalah belum optimalnya pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia yang dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan tradisional keagamaan dan tempat-tempat ibadah. Disisi lain, perilaku sosial yang menyimpang dari nilai – nilai ajaran agama, budi pekerti dan perkembangan norma yang berlaku di masyarakat merupakan tantangan yang berkembang pada saat ini. Kebijakan yang ditempuh adalah : (a) memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual, dan etika dalam menyelenggarakan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kehidupan

bermasyarakat; (b) meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam semangat kemajemukan; (c) meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan.


Sasaran pembangunannya meliputi : (a) mantapnya kerukunan hidup antar umat beragama dalam semangat kemajemukan; (b) mantapnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia; (c) meningkatnya kualitas umat beragama; (d) meningkatnya kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sisteml; (e) meningkatnya pembangunan pendidikan agama baik material maupun spiritual. Untuk mencapai sasaran pembangunan agama ditempuh program sebagai berikut : 1. Pelayanan Kehidupan Beragama Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan pelayanan haji, yaitu : (1) Fasitasi dan koordinasi proses pra dan pasca pelaksanaan ibadah haji; (2) Penataran, pelatihan, dan pembinaan

bagi petugas, calon haji, dan

aparat pendukung; (3) Peningkatan sarana–prasarana penyelenggaraan haji; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan meliputi : (1) Pemberian

bantuan

pembangunan/rehabilitasi

tempat

ibadah;

(2)

Pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf; (3) Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan masjid paripurna; (4) Peningkatan peran pranata keagamaan melalui pelatihan, penyuluhan perbaikan manajemen dan perluasan jangkauan pelayanan; (c) Penerangan dan bimbingan dalam kerukunan hidup umat beragama, yaitu melalui : (1) Pemberdayaan lembaga dakwah keagamaan; (2) Pembinaan kepada penyuluh/juru penerang agama; (3) Musyawarah/sarasehan keagaaman bagi generasi muda dan masyarakat baik antar, inter maupun dengan Pemerintah; (5) Penyelenggaraan

dan

pengiriman

kegiatan

MTQ/STQ,

kegiatan

seni/liturgis agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kegiatan lain yang bersifat keagamaan.


2. Pembinaan Pendidikan Agama. Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan mutu pendidikan agama tingkat dasar, menengah dan tinggi melalui penyempurnaan materi pendidikan, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; (b) Penyediaan bantuan sarana-prasarana pendidikan agama; (c) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan agama baik pada pendidikan formal maupun non formal yang berkembang pada masyarakat; (d) Pemberdayaan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang dan berbasis pada masyarakat.


BAB VII PEMBERDAYAAN DAERAH

A. Aparatur Pemerintah Daerah. Aparatur pemerintah berperan strategis sebagai fasilitator dalam proses pembangunan selaras dengan aktifnya partisipasi masyarakat. Peran ini terutama dalam tanggungjawabnya dalam mengkoordinasikan

penyusunan

kebijakan

dan

strategi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah antara lain : (a) kurangnya kualitas dan transparannya pelayanan kepada masyarakat; (b) masih lemahnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN. Kebijakan yang ditempuh, adalah : (a) penataan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan penataan struktur organisasi dan perangkat kelembagaan daerah; (b) peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat

melalui

pelayanan

prima;

(c)

peningkatan

profesionalisme dan kualitas SDM Aparatur untuk mendukung pelaksanaan

tugas;

pemerintahan

dan

perencanaan

(d)

peningkatan

pembangunan;

(e)

sistem

administrasi

pemantapan

sistim

pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi

pembangunan; penyelenggaraan

(f)

peningkatan

pemerintahan

dan

pengawasan

terhadap

pembangunan

untuk

mendukung pemerintahan yang bersih; (g) peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah.


Sasaran

yang

akan

dicapai

adalah

:

(a)

terbentuknya

organisasi dan perangkat kelembagaa n yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kapasitas kebutuhan daerah; (b) terlaksanya pelayanan prima kepada masyarakat; (c) meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas;

(d)

meningkatnya

pemerintahan

dan

sistem

administrasi

pembangunan

daerah;

p enyelenggaraan (e)

terwujudnya

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang semakin mantap; (f) meningkatnya kualitas pengawasan

terhadap

pembangunan;

dan

pemerintahan

yang

(g)

penyelenggaraan meningkatnya

semakin

pemerintahan

sarana

memadai

dan

untuk

dan

prasarana

meningkatkan

produktifitas kerja. Untuk mencapai sasaran pembangunan aparatur pemerintah daerah ditempuh program sebagai berikut :

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatannya meliputi : (a) Evaluasi kelembagaan perangkat daerah

Propinsi

Jawa

Tengah;

(b)

Fasilitasi

kelembagaan

perangkat daerah pemerintahan Kabupaten/Kota; (c) Penyusunan data base kelembagaan perangkat daerah; (d) Penyusunan pengukuran efektifitas kelembagaan; (e) Penataan prosedur dan mekanisme pelayanan.

2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian, melalui : (1) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), (2) Analisis Kebutuhan Aparatur (AKA), (3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bidang

Kepegawaian,

(4)

Fasilitasi


penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota; (b) Pendidikan dan latihan aparatur, melalui : (1) Pra Jabatan, (2) Dalam Jabatan : Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, (3) Diklat Kader, (4) Tugas Belajar PNS

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Kegiatannya

meliputi

:

(a)

Peningkatan

sistim

administrasi

pemerintahan dan pembangunan melalui pembakuan administrasi pemerintahan,

pembangunan

dan

Pengembangan

standar

aparatur

melalui

:

(1)Bimbingan

kinerja teknis

kemasyarakatan; pemerintah

akuntabilitas

kinerja

(b)

daerah instansi

pemerintah, (2) Penyusunan standar kinerja aparatur pemerintah; (c) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan melalui sinkronisasi

perencanaan

pembangunan

daerah;

(d)

Pengembangan pola pengendalian pembangunan daerah; (e) Peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; (f) Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan, melalui : (1) Perencanaan program kerja pengawasan tahunan, (2) Koordinasi pengawasan,

(3)

Peningkatan

kualitas

penelitian

LHP,

(4)

Penegakan disiplin aparatur, (5) Peningkatan tindaklanjut hasil pemeriksaan APF, (6) Pengelolaan penanganan kerugian negara dan kewajiban setor negara/daerah, (7) Pemeriksaan serentak hasil mutu dan manfaat proyek, (8) Evaluasi kinerja Bawasda Kabupaten/Kota. 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Kegiatannya meliputi : (a) Penertiban dan pengamanan asset daerah;

(b)

Komputerisasi

pengelolaan

barang

daerah;

(c)

Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan analisis kebutuhan.


B. Pemberdayaan Masyarakat Paradigma

sentralistik

selama

kreativitas kepada masyarakat Semula

paradigma

ini

ini,

kurang

memberikan

dalam pengelolaa n pembangunan.

diharapkan

dapat

mempercepat

laju

pembangunan, tanpa menimbulkan ketergantungan. Kegiatan yang dirancang dari atas kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan aspirasi

serta

kebutuhan

masyarakat,

karena

proses

perencanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat penerima manfaat. Pada era otonomi daerah diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan untuk berkembang dan keberlangsungannya pembangunan. Partisipasi masyarakat

memerlukan

keterlibatan

tokoh-tokoh

masyarakat

setempatsebagai tokoh kunci, sehingga sumber daya lokal termasuk dana masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh adalah mendorong

usaha

usaha

masyarakat

terwujudnya kemandirian masyarakat; masyarakat

dalam

pemeliharaan

perencanaan,

hasil

yang

mengarah

pada

(b) meningkatkan peran

pelaksanaan,

pembangunan;

: (a)

(c)

pengawasan,

mempermudah

akses

informasi dan meningkatkan penguasaan teknologi Sasaran

yang

akan

dicapai,

meliputi

:

(a)

meningkatnya

kemampuan masyarakat dalam berorganisasi dan berfungsinya lembaga masyarakat secara optimal; (b) meningkatnya sinergi program-program pembangunan dengan kebutuhan dan kegiatan masyarakat setempat; dan (c) menin gkatnya ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

pemberdayaan

masyarakat ditempuh program sebagai berikut :


Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Kegiatannya meliputi : (a) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi rakyat melalui kegiatan : (1) Stimulan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

(UED-SP),

(2)

Peningkatan

melalui

pengembangan

pasar

keswadayaan

tradisional,

(3)

masyarakat

Pengembangan

lumbung pangan; (b) Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna ( TTG ) di pedesaan. C. Otonomi Daerah. Masalah utama yang dihadapi dalam otonomi daerah, adalah: (a) belum dipahaminya hakekat otonomi daerah yang berakibat antara lain munculnya ego daerah yang berlebihan; (b) belum optimalnya sinergi pembangunan antar sektor, antar sektor dan daerah;

(c)

terbatasnya

kemampuan

aparatur

daerah

dalam

pelayanan masyarakat; (e) adanya konflik antar daerah mengenai penguasaan sumber daya alam dan asset ekonomi daerah. Kebijakan

yang

ditempuh

adalah

:

(a)

meningkatkan

pemahaman hakekat otonomi daerah; (b) mengem bangkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; dan (c) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah. Sasaran

pembangunan

otonomi

daerah,

adalah

:

(a)

meningkatnya pemahaman hakekat ototomi daerah; (b) terwujudnya kemandirian yang berbasis potensi lokal; dan (c) meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar daerah. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

otonomi

daerah

ditempuh melalui program : Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatannya meliputi : (a) Fasilitasi Sosialisasi Otonomi Dae rah, melalui : (1) fasilitasi sinkronisasi kewenangan Daerah; (2) fasilitasi


kebijakan otonomi daerah; (3) fasilitasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pergantian Antar Waktu (PAW ); (b) Perencanaan pembangunan yang bertumpu pada kapasitas Daerah, melal ui : (1) penyusunan Rencana penataan

Daerah

Induk Pelaksanaan Otonomi Daerah; (2)

Otonom;

(c)

Peningkatan

koordinasi

dan

kerjasama antar daerah, melalui pengembangan kerjasama antar daerah, dalam negeri maupun luar negeri.


BAB VIII SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan. 1. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Pada saat ini pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menghadapi

tantangan

berat

sebagai

akibat

tindakan

sebagian

masyarakat dan pengusaha yang kurang memahami dan menyadari terhadap fungsi dan peran serta manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat luas. Dalam masa krisis ini sebagian masyarakat telah memanfaatkan (eksploitasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup yang cenderung melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, tidak menghiraukan fungsi ruang, mengabaikan peraturanperaturan yang berlaku, dilain pihak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam sering kurang memperhitungkan pentingnya upaya rehabilitasi, konservasi dan pengolahan limbah sebagai bagian dari upaya kita memelihara kelestarian sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah penting untuk disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang semakin parah dan merugikan penduduk. Lingkungan hidup daerah yang berkualitas memiliki peran sangat

penting

bagi

masyarakat

dan

pemerintah

daerah

untuk

kelangsungan kehidupan manusia dan pembangunan daerah, baik sebagai faktor produksi dalam bentuk sumber alam, maupun sebagai wahana dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan, seperti pemanfaatan bahan tambang, kayu hutan, daerah resapan air hujan, tubuh perairan dan hutan lindung.


Peran Sub Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bagi daerah adalah menopang pembangunan yang berkelanjutan, melalui : pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan kualitas lingkungan sosial; peningkatan daya dukung lingkungan buatan; pengendalian pencemaran tanah, perairan dan udara; pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; pemeliharaan mutu dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan; penegakan hukum lingkungan; serta pengembangan sistem informasi lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut : (a) pengembangan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup agar dapat menopang

pembangunan

yang

berkelanjutan;

(b) mencegah

dan

menanggulangi pencemaran lingkungan melalui pengurangan produksi limbah, penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan strategi pencapaian baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah; (c) meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak, serta mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh; (d) memanfaatkan teknologi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada; (e) meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; (f) memadukan dan mensinergikan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi lingkungan; (g) pengembangan upaya mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator. Sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah : (a) terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan melalui upaya pentaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan; (b) meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.


Untuk mencapai sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditempuh program sebagai berikut : a. Pengelolaan Lingkungan Alam. Kegiatannya adalah : (1) Penanganan penurunan kualitas lahan bekas pertambangan rakyat, meliputi : (a) koordinasi penanganan kerusakan lahan bekas pertambangan, (b) penyuluhan teknis rehabilitasi lahan bekas pertambangan rakyat, (c) demplot penanganan lahan bekas pertambangan rakyat; (2) Penyelamatan hutan, tanah dan air, meliputi: (a) Koordinasi penanganan DAS Kali Babon, (b) Demplot pengendalian tanah longsor pada tebing sungai (gulley), (c) Penataan fungsi hutan, (d) Pengawasan peredaran satwa, liar, flora dan fauna langka, (e) inventarisasi kondisi fisik lahan pada daerah rawan gerakan tanah; (f) pengelolaan keanekaragaman hayati (biodiversity); (3) Pemantapan data dasar, sosialisasi Perda dan pengelolaan kawasan lindung, meliputi : (a) koordinasi pengelolaan kawasan lindung, (b) inventarisasi kerusakan daerah penyangga kawasan lindung, (c) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat daerah penyangga kawasan lindung, (d) penyiapan revisi Perda Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;

(4) Konservasi, rehabilitasi dan preservasi

tanah, air dan lahan, meliputi : (a) koordinasi pengendalian erosi dan sedimentasi tanah, (b) koordinasi pelaksanaan kegiatan penghijauan, (c) penyusunan pedoman rehabilitasi lahan kritis, (d) penyusunan data kerusakan lingkungan sumber daya air, (e) pembinaan pengembangan hutan rakyat; (5) Peningkatan pemantauan penggunaan air tanah dan air permukaan, yakni : pemantauan dan pengendalian fungsi daerah resapan air dan air bawah tanah; (6) penyusunan rencana induk pengelolaan lingkungan hidup Jawa Tengah. b. Pengelolaan Lingkungan Buatan. Kegiatannya adalah : (1) Penanganan penurunan kualitas lahan pada kawasan perkotaan, meliputi : (a) pengendalian pembuangan limbah


cair dan padat di kawasan kota, (b) inventarisasi limbah padat dan limbah B3; (2) Penanganan penurunan kualitas lahan budidaya lainnya, meliputi : (a) koordinasi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan pada lahan budidaya lainnya, (b) koordinasi penilaian dan penerapan

dokumen

lingkungan,

(c)

pengendalian

kerusakan

lingkungan pada lahan perkebunan. c. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Kegiatannya

adalah

:

(1)

Peningkatan

kemitraan

pengelolaan

lingkungan, meliputi : (a) Pengembangan kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam pemanfaatan wilayah Kedung Ombo, (b) Koordinasi penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

di sekitar Waduk

Kedung

kerjasama

Ombo,

(c)

Fasilitasi

pengembangan

lintas

kabupaten/kota dan propinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup, (d) Fasilitasi kemitraan antara Masyarakat, LSM dan media massa, (e) Desiminasi Informasi

bagi mitra lingkungan hidup, (f) Peningkatan

kemitraan kalangan dunia usaha dalam pengendalian dampak lingkungan, (g) Penyusunan konsep Agenda 21 Daerah Prop. Jateng, (h) Penyusunan Data Base Terpadu BAPPEDAL Prop. Jateng, (i) Fasilitasi

Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan

PLH;

(2)

Peningkatan kesadaran masyarakat, meliputi : (a) peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan SDA dan LH, (b) penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah; (3) Mediasi penyelesaian kasus lingkungan, meliputi : (a) penyelenggaraan musyawarah penanganan kasus-kasus lingkungan, (b) koordinasi penanganan kasus

lingkungan,

(c)

advokasi

terhadap

masyarakat

korban

pencemaran dan kerusakan lingkungan. d. Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Kegiatannya adalah : (1) monitoring kualitas udara dan perairan, meliputi : (a) Penyusunan sumber

bergerak,

(b)

baku mutu limbah cair dan emisi udara Optimalisasi

pemanfaatan

laboratorium


lingkungan, (c) Penyusunan data kualitas udara, (emisi dan ambien), buangan air limbah, kualitas air sungai serta tingkat pencemarannya, (d) Penyusunan data kualitas dan beban cemaran pestisida/insektisida, limbah padat dan B-3 yang masuk ke perairan umum, (e) Penyusunan peruntukan sungai Serayu dan Progo; (2) pengendalian pembuangan limbah cair, padat dan bahan beracun dan berbahaya (B3), meliputi : (a) Koordinasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran antar sektor dan wilayah terkait, (b) Penyusunan konsep Perda pengendalian pencemaran, (c) Pengendalian pembuangan limbah cair, limbah padat, gas dan bahan beracun berbahaya (B-3), (d) Pengawasan baku mutu limbah, (e) Fasilitasi perintisan pembangunan TPA limbah B-3, (f) Sosialisasi pemahaman dan penerapan program produksi bersih, (g) Peningkatan Kapasitas Anggota Komisi Penilai AMDAL Daerah, (h) Pengendalian dan pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor, (i) Pengadaan alat ukur emisi gas buang kendaran bermotor, (j) Pengendalian (secara preventif) limbah industri, (k) Penyuluhan masyarakat

industri

dalam

pencegahan

timbulnya

pencemaran

lingkungan. e. Penegakan Hukum Lingkungan. Kegiatannya adalah fasilitasi penindakan secara hukum terhadap pencemaran dan perusak lingkungan. 2. Sumber Daya Kelautan Pantai, Pesisir dan Laut sebagai sumberdaya kelautan ternyata memiliki posisi dan arti strategis baik sebagai sumberdaya hayati dan nirhayati. Kawasan tersebut mempunyai kerawanan-kerawanan namun sekaligus memiliki potensi yang cukup strategis. Kerawanan-kerawanan yang

terdapat

didalamnya

terutama

berkaitan

dengan

fungsi

lindung/ekologis, karena kawasan ini merupakan peralihan fungsi ekosistem antara daratan dan perairan/lautan. Di dalam kawasan tersebut terdapat beraneka ragam sumberdaya alam yang spesifik, seperti terumbu


karang, hutan bakau, tempat persembunyian berbagai satwa maupun tempat pemijahan/perkembang biakan beberapa jenis ikan/biota laut. Potensi laut di Jawa Tengah telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan pembangunan. Dari tahun 1996-2000 potensi laut memberikan kontribusi produksi perikanan Jawa Tengah yang cukup besar nilai komoditasnya, yaitu 78,23%. Namun volume produksi penangkapan ikan di laut cenderung menurun rata-rata 0,92 % per tahun. Hal ini disebabkan oleh rusaknya habitat vital sehingga menyebabkan turunnya populasi ikan, penggunaan peralatan yang tidak ramah lingkungan, keterbatasan sarana prasarana penangkapan ikan. Selain itu lemahnya pengawasan laut telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi ikan baik akibat pencurian ikan oleh nelayan asing, terjadinya penangkapan berlebih terutama di perairan pantai utara Jawa Tengah maupun beban kasus permasalahan lingkungan seperti pembuangan limbah secara ilegal ke laut oleh pihak-pihak yang kurang memiliki rasa tanggung jawab. Perairan laut Jawa Tengah memiliki karakteristik ekosistem yang perlu mendapat perhatian karena telah mengalami degradasi habitat, seperti : (a) rusaknya habitat terumbu karang, di kepulauan Karimunjawa, (b) pendangkalan Laguna di Segara Anakan Cilacap; (c) rusaknya Hutan Bakau di Segara Anakan dan perairan Nusa Kambangan, Perairan Pulau Karimunjawa, dan wilayah pesisir utara Jawa Tengah; (d) pendangkalan dan terjadinya pencemaran pada muara-muara sungai sepanjang Pantai Utara dan Pantai Selatan; (e) terjadinya eksploitasi berlebihan pada pantai berpasir sepanjang Pantai Selatan. Untuk mewujudkan pembangunan kelautan, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut : (a) penataan wilayah pesisir dan laut dalam bentuk tata ruang wilayah laut; (b) inventarisasi potensi dan pemanfaatan kawasan pantai, pesisir dan laut serta ekosistem yang ada; (c) analisis mengenai dampak lingkungan terhadap program pembangunan yang


beresiko tinggi merusak sumberdaya kelautan; (d) analisis mengenai pengaruh sistem drainase di kota-kota besar dan atau sungai-sungai yang ada serta dampaknya atas pencemaran dari berbagai sumber terhadap mutu air di muara sungai; (e) menentukan prinsip-prinsip melindungi ekosistem pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai maupun mengendalikan pemanfaatan tanah-tanah timbul; (f) memberdayakan dan menguatkan

peran

mengembangkan

aktif

efektivitas

masyarakat dan

secara

efisiensi

seimbang;

(g)

pendayagunaan

dan

pengusahaan sumberdaya kelautan dan jasa-jasanya; (h) melakukan upaya pelestarian dan rehabilitasi kerusakan pantai, pesisir dan laut serta mengendalikan/pencegahan penggunaan bahan peledak, bahan racun dan bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan laut; (i) meningkatkan pengawasan dan pencegahan hilangnya potensi sumber daya kelautan akibat pencurian maupun penangkapan ikan tidak legal; (j) rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan, guna meningkatkan daya dukung dan kelestariannya; (k) pengembangan sistem pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya laut melalui perijinan usaha, pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum; (m) pemberdayaan masyarakat pesisir. Sasaran pembangunan kelautan meliputi : (a) meningkatnya pemanfaatan sumberdaya laut yang didorong oleh perkembangan teknologi dan kemitraan usaha berbagai pelaku usaha; (b) meningkatnya mutu lingkungan kawasan pantai, pesisir dan lautan secara menyeluruh; (c) meningkatnya populasi berbagai jenis flora, fauna dan biota laut; (d) termanfaatkannya secara benar sumber daya kawasan pesisir, pantai dan laut untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi; (e) terhindarnya kerugian atau kehilangan atas sumber daya kawasan pantai, pesisir dan lautan yang tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan; (f) meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tanpa merusakkan ekosistem lingkungannya; (g) terkendalinya kegiatan pembangunan di kawasan pantai dan pesisir yang beresiko tinggi; (h) meningkatnya partisipasi


masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut; (i) terjaganya kelestarian dan daya dukung lingkungan wilayah laut. Untuk mencapai sasaran pembangunan sumber daya kelautan ditempuh program sebagai berikut : a. Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan. Kegiatannya adalah : (1) Inventarisasi, identifikasi dan evaluasi hasil riset, meliputi : (a) inventarisasi data potensi sumber daya pesisir dan laut di Pantai Utara dan Selatan Jateng, (b) identifikasi daya dukung lahan budidaya tambak di Pantai Utara, (c) pengkajian stock sumber daya ikan demersal di Pantai Utara, (d) penyusunan data dasar tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; (2) penyediaan data dan informasi, yakni : (a) pemetaan lokasi spawning ground, nursery ground, feeding ground, fishing ground, (b) pemetaan zona/mintakat pemanfaatan habitat vital, (c) pengkajian stock kepiting bakau di ekosistem mangrove/hutan bakau. b. Pengendalian Eksplorasi Sumberdaya Kelautan. Kegiatannya adalah : (1) Rehabilitasi dan perbaikan hutan mangrove dan terumbu karang, yakni : (a) penanaman bakau di sekitar muaramuara sungai, (b) pengembangan terumbu karang buatan di wilayah pantai; (2) Pencegahan perusakan ekosistem lingkungan, yakni : (a) penyusunan pedoman eksploitasi sumberdaya tambang di pesisir dan laut, (b) Penyusunan regulasi perijinan dan pedoman pengawasan eksploitasi sumberdaya tambang di pesisir dan laut, (c) Pengendalian dan pengawasan pengambilan sumberdaya tambang di pantai dan laut, (d) Penyusunan pedoman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut spesifik lokasi, (e) Deregulasi perijinan, (f) Penyusunan kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan antar sektor dan antar wilayah, (g) Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan laut, (h) Bimbingan teknis bagi masyarakat pesisir dalam


pengelolaan habitat ikan, (i) Mensinergikan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan ekosistem pantai dan pesisir secara terpadu terutama di Pantura, (j) Fasilitasi upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan melibatkan peran serta masyarakat, (k) Penyusunan konsep panduan penetapan jalur hijauan hutan mangrove; (3) Pencegahan pencurian ikan dan sumber daya alam laut, yakni : (a) Peningkatan pengawasan penangkapan ikan dilaut, (b) Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan pantai dan laut. c. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi. Kegiatannya meliputi : (1) Fasilitasi pedoman penyusunan tata ruang kawasan pengembangan ekonomi pesisir, yakni penyusunan pedoman rencana pemanfaatan ruang pantai; (2) Pengembangan peluang bisnis, yakni : (a) bimbingan teknis kewirausahaan bagi petani tambak, nelayan dan wanita nelayan, (b) pembangunan sentra pengolahan ikan. d. Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatannya adalah : (1) Pengembangan konservasi sumber daya ikan di Kep. Karimunjawa, meliputi : (a) Penyusunan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, (b) Koordinasi pencegahan dan pengendalian kerusakan terumbu karang, (c) Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove; (2) Pemberdayaan masyarakat kepulauan Karimunjawa, yakni : bimbingan teknis bagi masyarakat nelayan; (3) Pemberdayaan potensi lokal kepulauan Karimunjawa, meliputi : (a) pengembangan budidaya laut komoditas unggulan, (b) penangkaran komoditas unggulan ikan laut, (c) rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pemasaran ikan, (d) peningkatan wisata bahari, (e) penyusunan rencana pengembangan kepulauan Karimunjawa. e. Peningkatan Sistem Pengawasan.


Kegiatannya adalah : (1) Pemberian ijin usaha pemanfaatan potensi sumberdaya

laut

dan pesisir, yakni : pemantauan perijinan usaha

penangkapan ikan; (2) Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, meliputi : (a) Penyusunan pedoman pemantauan,

pengendalian

dan

pengawasan

guna

kerusakan pantai dan laut, (b) Penyelenggaraan

mencegah FKPPS dan

pengembangan MCSI, (c) Pembinaan nelayan dalam pengawasan sumber daya ikan; (3) Penetapan zonasi penangkapan ikan, meliputi : (a) penyusunan pedoman pemanfaatan zona penangkapan ikan dan sosialisasi, (b) kerjasama penyelesaian pelanggaran penangkapan ikan di laut. f. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Kegiatannya adalah : (1) Pengembangan kemitraan usaha, meliputi : (a) peningkatan kemitraan usaha komoditas unggulan, (b) bimbingan teknis usaha perikanan bagi masyarakat pesisir, (c) koordinasi SACDP; (2) Fasilitasi bimbingan teknis ketrampilan masyarakat pesisir.

B. Penataan Ruang, Pertanahan dan Pembangunan Perwilayahan. 1. Penataan Ruang dan Pertanahan. Dengan

semakin

meningkatnya

jumlah

penduduk,

meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijaksanaan pembangunan disegala bidang pembangunan, maka meningkat pula aktifitas pemanfaatan ruang yang akan berdampak ketidakseimbangan fungsi lindung dan budidaya serta menurunnya kualitas dan kwantitas sumber daya alam yang sudah terbatas jumlahnya. Dengan kondisi tersebut maka ruang perlu untuk direncanakan dengan baik, pemanfaatannya seefisien dan

seefektif

mungkin

untuk

menjamin

pembangunan

yang


berkelanjutan dan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara merata. Dalam upaya menuju kepada hal tersebut, masih dijumpai beberapa permasalahan : (a) Belum terperdakannya Revisi Rencana Tata Ruang W ilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 pada tahun anggaran 2001; (b) Belum adanya Rencana Tata Ruang pada kawasan kawasan Andalan dan Strategis; (c) B elum efektif dan efisiennya pemanfaatan dan pengendalian ruang, terlihat dari terjadinya pengalihan fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya, konversi pertanian ke non pertanian dan kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang belum efektif serta adanya keterbatasan dan ketidak jelasan perangkat hukum, aturan, mekanisme dan prosedur dalam penataan ruang; (d) Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat umum dan aparatur pemerintah terhadap pentingnya penataan ruang serta keterbatasan

dan ketertinggalan data dan informasi penataan

ruang dan pertanahan sebagai pelayanan masyarakat maupun dalam rangka pengelolaan pembangunan; (e) Permasalahan pertanahan Kabupaten / Kota yang masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Propinsi terutama untuk memetakan kondisi saat ini tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan penelitian penguasaan persyaratan yuridisnya, masih banyak obyek landreform dan belum lengkapnya patok batas wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DIY. Kebijakan yang diambil yaitu : (a) Memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan Renc ana Tata Ruang Wilayah Propinsi

(RTRWP) serta meningkatkan ketersediaan

Rencana Tata Ruang kawasan-kawasan andalan dan strategis; (b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan menyebarluaskan

serta

melaksanakan

peraturan -peraturan


penataan ruang; (c) Meningkatkan pemahaman masyarakat luas terutama dunia usaha dan aparatur pemerintah secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap penataan ruang; (d) Mendorong dan optimalisasi pengendalian dan pengaturan penguasaan tanah di Kab/Kota dan di lintas Kabupaten/Kota. Sasaran yang ingin dicapai pada rencana pembangunan tahunan

daerah

tahun

Terselesaikannya

anggaran

2002

adalah

:

(a)

perencanaan RTRWP Jawa Tengah dengan

Perda dan disepakati oleh Kabupaten/Kota; (b) Meningkatnya ketersediaan Rencana Tata Ruang pada kawasan andalan dan strategis

terutama

pada

kawasan

Joglosemar

dan

Wilayah

Pantura; (c) Meningkatnya sinkronisasi dan fasilitasi kerjasama perencanaan

dan

rencana

tata

ruang

antar

Propinsi/Kab/Kota/kawasaan terutama di kawasan perbatasan dan atau lintas kepentingan/kemanfaatan pada kawasan andalan dan kawasan strategis; (d) Meningkatnya kualitas dan kapasitas TKPRD dengan mendasarkan pada profesionalisme, partisipatif dan kepentingan masyarakat luas; (e) Meningkatnya ketersediaan dan kejelasan petunjuk dan aturan teknis dalam penataan ruang dan pertanahan; (f) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi stakeholders secara bertahap terutama dimulai dari aparatur pemerintah; (g) Meningkatnya teknologi dan sistem informasi penataan ruang dan pertanahan; (h) Meningkatnaya optimalisasi penataan dan pengendalian pertanahan lintas Kab/Kota. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

ditempuh

program

sebagai berikut : a. Peningkatan Perencanaan dan Rencana Tata Ruang. Kegiatannya meliputi : (1) Penyusunan Revisi Per da Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Perda. No.8 Tahun 1992; (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan;


(3) Penyusunan Struktur dan Program Prasarana dan Sarana Dasar (PSD-PU) Kawasan Strategis; (4) Peningkatan Rencana Pengembangan Wilayah/Kawasan Industri. b. Peningkatan Kwalitas dan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan

Tim

Koordinasi

Penataan

Ruang

Daerah

(TKPRD); (2) Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Propinsi sesuai RTRWP; (3) Pengkajian Peraturan dan Petunjuk Teknis dalam Penataan Ruang c.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan Dalam Penataan Ruang. Kegiatannya

meliputi

:

(1)

Pendampingan

Penyusunan

Rencana Tata Ruang Kab/Kota; (2) Pengembangan Sistem dan Informasi Perkotaan dan Penataan Ruang. d. Optimalisasi Penataan dan Pengendalian Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Inventarisasi tanah Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan Laha n; (2) Pelaksanaan

dan

Pengendalian

Obyek

Landreform;

(3)

Pembangunan Patok Batas Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DIY. 2. Pembangunan Perwilayahan. Dalam

pembangunan

perwilayahan

dijumpai

beberapa

permasalahan, yaitu meliputi : (a) masih adan ya kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antara kota dan desa; (b) masih berlangsungnya penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam (SDA) di beberapa wilayah, khususnya pada kawasan -


kawasan

strategis;

(c)

Belum

efektif

dan

efisiennya

pengelolaansarana dan prasarana wilayah terutama Air Bersih dan

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

(AB -PLP)

dilintas

Kab/Kota; (d) Banyaknya permukiman kumuh dan padat serta rendahnya kualitas hunian di perkotaan dan perdesaan. Dalam

upaya

tersebut kebijakan

menangani

perma salahan

yang ditempuh adalah : (a) Mendorong dan

meningkatkan

terwujudnya

fungsional;

Meningkatkan

(b)

permasalahan

pembangunan pengelolaan

dan

perwilayahan ketersediaan

sarana dan prasarana wilayah; (c) Mendukung dan mendorong perbaikan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama kurang mampu; (d) Mendukung dan mendorong penanganan permasalahan

pembangunan

perkotaan

dan

perdesaan

khususnya penangaanan permukiman padat dan kumuh. Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) Meningkatnya pengelolaan pembangunan perwilayahan terutama pada kawasan andalan

dan

Meningkatnya prasarana

kawasan

strategis

pengelolaan

wilayah

dan

terutama

di

Jawa

ketersediaan AB-PLP;

(c)

Tengah;

(b)

sarana

dan

Meningkatnya

pengelolan dan penanganan permukiman padat dan ku muh serta relokasi

korban

bencana

alam;

(d)

Meningkatnya

kualitas

perumahan dan permukiman pada permukiman kumuh dan padat di perkotaan dan perdesaan; (e) Meningkatnya kemampuan apresiasi aparatur dalam pengembangan wilayah. Untuk

mencapai

sasaran

pembangunan

perwilayahan

ditempuh program sebagai berikut : a. Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan Kegiatannya meliputi : (1 Penyusunan Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan Propinsi Jawa Tengah; (2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanan perencanaan


pembangunan

perwilayahan;

(3)

Pengembangan

penataan

kawasan permukiman di daerah perbatasan antar Kab/kota di Kawasan Strategis. b. Peningkatan

Keterpaduan

dan

Kerjasama

Pengelolaan

Pembangunan Perwilayahan. Kegiatannya meliputi : (1) Koordinasi Pengendalian Banjir di Propinsi

Jawa

pemanfaatan,

Tengah;

(2)

Peningkatan

pembinaan

pengelolaan

dan

pemantauan

pengelolaan

sarana dan prasarana AB-PLP; (3) Peningkatan pembinaan program pengembangan Kecamatan. c. Pemantapan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana W ilayah. Kegiatannya

meliputi

:

(1)

Peningkatan

kapasitas

dan

pelayanan AB-PLP lintas Kab/Kota sesuai dengan kemampuan dan batas kewenangan; (2) Perintisan pembangunan sarana dan prasarana AB-PLP. d. Penguatan

dan

Dukungan

Penanganan

Permasalahan

Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan. Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan dan pemantapan penanganan permukiman kumuh; (2) Dukungan pembangunan prasarana lingkungan relokasi korban bencana alam; (3) Perbaikan perumahan dan permukiman di permukiman padat dan kumuh perkotaan dan perdesaan.


BAB IX PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dengan

diberlakukannya

UU

No.

22

tahun

1999

tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terjadi perubahan paradigma

dalam

pengalokasian

pembiayaan

pembangunan

yang

berasal dari pusat. Selama lima tahun terakhir (1996/1997 sampai dengan tahun 2000), kontribusi pembiayaan pembangunan dari pusat rata-rata mencapai 63,71 %, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi rata-rata hanya 1,78 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pusat masih sangat tinggi dan peran pendapatan asli daerah dalam pembangunan masih sangat kecil. Kemampuan

anggaran

tahun

2001 untuk pendapatan

dari

target/murni sebesar Rp. 1.237, 65 milyar, setelah perubahan terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp. 483,53 milyar sehingga diperkirakan pendapatan tahun 2001 menjadi Rp. 1.721,18 milyar. Sedangkan untuk belanja pada tahun 2001 meliputi belanja rutin pada penetapan/murni sebesar Rp. 928,65 milyar setelah perubahan mengalami kenaikan Rp. 399,89 milyar sehingga untuk belanja rutin diperkirakan menjadi sebesar Rp. 1.328,54 milyar, sedangkan untuk belanja pemb angunan pada penetapan/murni sebesar Rp. 309,01 milyar setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 83,64 milyar sehingga belanja pembangunan belanja

rutin

menjadi Rp. 392,65 milyar. Dengan demikian jumlah dan

pembangunan

pada

tahun

2001

diperkiraka n

mencapai sebesar Rp. 1.721,19 milyar.


Dengan adanya sistim pembiayaan dari pusat melalui dana perimbangan,

membawa

konsekuensi

agar

daerah

lebih

mampu

meningkatkan kemandiriannya dalam membiayai pembangunan melalui penggalian sumber-sumber PAD dan pengembangan potensi-potensi daerah serta peningkatan peran serta masyarakat. Strategi kebijakan pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2002 diarahkan melalui : 1. Optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada dan penggalian sumbersumber PAD baru. 2. Revisi perda-perda yang berkaitan dengan PAD yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. 3. Upaya

menggali

sumber-sumber

pendapatan

dari

asset-asset

pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah. 4. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 5. Pemanfaatan pendapatan daerah diupayakan untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, berdasarkan BPS Jawa Tengah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2002 yang diprediksikan sebesar 3,5%, dengan perkiraan inflasi 6%

- 8%,

pembiayaan

dan

ICOR sebesar 4,

pembangunan

tahun

maka 2002

diperkirakan

baik

di

kebutuhan

swasta

maupun

pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) sebesar Rp 6.488,66 milyar. Dari kebutuhan ini diharapkan 65% dapat didukung oleh sektor swasta, sedangkan dari pemerintah 35%. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah yang berasal dari pusat melalui dana perimbangan diperkirakan dapat mencapai Rp 900,90 milyar atau naik 30 % dari target tahun 2001 sebesar Rp. 693,07 milyar. Sedangkan dari PADS Propinsi diperkirakan mencapai Rp 662,90 milyar atau naik 25% dari target pendapatan tahun 2001 sebesar Rp. 498,35 milyar. Untuk itu


lapangan usaha potensial

yang perlu mendapatkan prioritas yaitu

industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian. Pada tahun 2002 diharapkan ada peningkatan dalam penegakan supremasi hukum yang mendekati realitas, peningkatan pelayanan sosial

dasar

peningkatan landasan

termasuk daya

yang

beli

baik

di

bidang

pendidikan,

masyarakat.

untuk

upaya

Oleh

kesehatan

karena

percepatan

itu

dan

merupakan

pemulihan

kondisi

ekonomi dan langkah untuk membangun landasan perekonomian kerakyatan di masa depan. Prediksi penerimaan daerah dari pusat dimaksudkan untuk mengantisipasi

kenaikan

biaya

rutin

sebagai

akibat

penyerahan

aparatur pusat ke daerah yang diperkirakan mencapai Rp. 1.602,22 milyar atau naik 20,6 % dibanding target tahun 2001 sebesar Rp. 1.328,54

milyar.

Kebutuhan

biaya

pembangunan

tahun

2002

diperkirakan mencapai Rp. 555,78 milyar atau naik 41,55 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 392,64 milyar.


BAB X PENUTUP

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) tahun 2002 merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan bagi badan/dinas/kantor dan satuan kerja pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum maupun tugas-tugas pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah, berorientasi pada pemecahan masalah dan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. Dengan berpedoman pada REPETADA ini diharapkan terjadi konsistensi dan sinkronisasi serta sinergis, sehingga hasilhasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak secara merata dan adil. Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan daerah ditentukan juga oleh partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tergantung pula pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para penyelenggara dan pelaku pembangunan itu sendiri. Hasil-hasil pembangunan tersebut diharapkan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan lahir batin dalam suasana yang demokratis, tentram, aman dan damai.


PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH ( REPETADA ) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002

Recommend Documents