PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nomor 23

Tahun 2001

Seri E

PERATU RAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTAN G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG Menimbang

: a. bahwa Pembangunan Kabupaten Tangerang ditekankan pada upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan, sesuai dengan potensi dan prioritas Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan tersebut pada huruf a di atas, perlu adanya penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Tangerang secara pasti, optimal, serasi, seimbang dan berkelanjutan; c. bahwa untuk menjaga peran dan fungsi rencana tata ruang tersebut pada huruf b, suatu rencana tata ruang harus selaras dengan dinamika pembangunan; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu merubah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2823); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 7. Undang .......

- 2 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3274); 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829); 14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3226); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaga Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

21. Peraturan .....

- 3 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang berdiri Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1, ditambah huruf m dan n sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal ......

- 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tangerang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tangerang; d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya; e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak; f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tangerang adalah Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan non produksi, pusat-pusat permukiman, dan pola jaringan prasarana wilayah dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan; i. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; j. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; k. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; l. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi yang perlu perhatian lebih besar atau penanganan yang lebih segera. m. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 2. Ketentuan Pasal 2 ditambah huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 RTRW Kabupaten didasarkan atas dasar : a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan; b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah; c. Kelestarian .....

- 5 c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; d. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. e. Berkelanjutan, yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi. 3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 RTRW Kabupaten bertujuan untuk : a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang Daerah berwawasan lingkungan; b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Pasal 4 Sasaran RTRW Kabupaten adalah untuk : a. Memantapkan kawasan berfungsi lindung, kawasan budidaya dan kawasan prioritas; b. Memberikan arahan pengembangan struktur tata ruang wilayah, sistem prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya; c. Menetapkan kebijakan-kebijakan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan. 4. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Fungsi RTRW Kabupaten adalah : a. Sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA); b. Memberikan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang di Daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan; c. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Daerah; d. Memberikan kejelasan arahan investasi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta; e. Sebagai pedoman bagi Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang lebih rinci serta rencana tata ruang kawasan.

5. Ketentuan .....

- 6 5. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Kedudukan RTRW Kabupaten adalah : a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi dan merupakan matra ruang dari Program Pembangunan Daerah; b. Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Kabupaten (RENSTRA); c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang yang lebih rinci serta rencana tata ruang kawasan. Pasal 7 Wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten Tangerang adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 111.083 Ha. 6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Sistem pusat pertumbuhan dan wilayah pelayanannya di Daerah adalah sebagai berikut : a. Pusat Pertumbuhan Strata I

: Kota-kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala regional yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan wilayah yang lebih luas yaitu : Serpong, Balaraja, dan Teluknaga.

b. Pusat Pertumbuhan Strata II

: Kota-kota yang mempunyai skala pelayanan subregional yang memiliki perkembangan cepat dan akan dipercepat pertumbuhannya yaitu : Pondok Aren, Pamulang, Sepatan, Pasar Kemis, Curug, Ciputat, Tigaraksa, dan Kronjo.

c. Pusat Pertumbuhan Strata III : Kota-kota pusat kecamatan yang melayani wilayah kecamatannya sendiri dan diproyeksikan dapat melayani wilayah kecamatan yang lain yaitu : Kosambi, Cikupa, Mauk, dan Jambe. d. Pusat Pertumbuhan Strata IV

: Kota-kota pusat kecamatan yang melayani wilayah kecamatannya sendiri yaitu : Pakuhaji, Panongan, Cisoka, Kresek, Legok, Pagedangan, Rajeg, Jayanti, Cisauk, Kemiri, dan Sukadiri.

8. Ketentuan .....

- 7 8. Ketentuan Pasal 10 huruf a.1, a.2, a.3, a.5, a.6, a.8, b.2, c.1, c.2 diubah dan disempurnakan serta ditambah huruf b..3, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 Perencanaan sistem transportasi Daerah ditetapkan dengan mengakomodasikan sistem yang sudah ada di DKI Jakarta dan Wilayah DEBOTABEK, sehingga terdapat kontinuitas dan interkoneksi antar sistem, dengan strategi pengembangan sebagai berikut : a. Sistem Perhubungan Darat : 1. Sistem jaringan jalan lingkar utara, meliputi ruas jalan mulai dari Batas DKI Jakarta-Kosambi-Teluknaga-Mauk-Sukadiri-Kemiri-Kronjo-Kresek, yang interkoneksinya dengan jalur luar Pantai Utara Jawa dihubungkan pada ruas Kronjo-Kabupaten Serang dan pengembangan jaringan jalan pesisir pantai (coastal road) yang mendukung pengembangan kawasan wisata pantai terpadu dan pengembangan pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan dan pelabuhan kayu. Fungsi jaringan jalan lingkar utara dan pesisir pantai adalah kolektor primer dengan ROW 40 meter. 2. Sistem jaringan lingkar selatan terutama untuk mendukung aksesibilitas pada kawasan permukiman, ruas jalan ini mulai dari batas akhir jalan Toll Pondok Aren – Serpong – Cisauk – Legok – Jambe – Tigaraksa – Cisoka dan berfungsi sebagai jalan kolektor primer dengan ROW 40 meter. Sedangkan untuk ruas Serpong-Kota Tangerang dengan ROW 40 meter. 3. Sistem jaringan jalan poros tengah merupakan jaringan pendukung kawasan industri, dan merupakan bagian dari jalan Negara Jakarta – Merak dan dihubungkan dengan sistem jaringan jalan poros Utara – Selatan yang merupakan peningkatan jalan eksisting yaitu poros Teluknaga – Kota Tangerang – Serpong; poros Mauk – Sepatan – Kota Tangerang – Serpong; poros Mauk – Rajeg – Pasarkemis – Cikupa – Tigaraksa – Jambe; poros Kronjo – Balaraja – Tigaraksa – Jambe; poros jalan Pasarkemis – Kota Tangerang – Serpong. Fungsi dan peranan jaringan jalan poros tengah adalah arteri primer dengan ROW 40 meter, dan fungsi dan peranan jaringan jalan poros Utara – Selatan adalah kolektor primer dengan ROW 40 meter. 4. Sistem jaringan jalan bebas hambatan adalah ruas jalan Toll Jakarta-Merak dan Jalan Toll Jakarta-Serpong; pembangunan luas jalan Toll Lingkar Serpong – Cisoka – Balaraja – Toll Bandara Soekarno-Hatta, jalan Toll Serpong – Kota Tangerang, jalan Toll Pasar Jum’at – Ciputat – Pamulang – Sawangan. 5. Sistem jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan ini direncanakan terintegrasi dengan jaringan jalan yang sudah ada pada rencana Kota Tangerang dan DKI Jakarta dengan ROW 40 meter. 6. Sistem jaringan jalan kolektor yang merupakan pengembangan dari jaringan jalan arteri sekunder. Sistem jaringan jalan ini mengutamakan pendistribusian lalu lintas ke jalan utama dengan ROW 30 meter. 7. Sistem jaringan jalan angkutan umum Bus dan angkutan perkotaan/perdesaan berkaitan dengan keadaan terminal dan sub terminal yang ada, yaitu terletak di Kecamatan Pamulang, Balaraja dan Cisoka. Khusus di Jalur Serpong-DKI Jakarta sistem angkutan umum bersifat medium/mass rapid transportation system. 8. Sistem jaringan Kereta Api, dikembangkan untuk mengurangi beban yang terjadi di jalan raya, yang andal, cepat, dan berdaya muat tinggi serta perlu adanya rel kereta api ganda (double track). b. Perhubungan .....

- 8 b. Perhubungan laut : 1. Pengembangan perhubungan laut yang berorientasi pada pendayagunaan sumber daya laut (perikanan, pariwisata, transportasi laut, pertahanan dan keamanan laut) serta pelestariannya dengan upaya pencegahan pencemaran laut dan menata serta meningkatkan kualitas lingkungan pantai. 2. Pelabuhan Perikanan yang saat ini berada di Kecamatan Mauk, Teluknaga dan Pakuhaji dikembangkan untuk mengantisipasi meningkatnya intensitas hubungan dengan Kepulauan Seribu. 3. Pembangunan Pelabuhan Kayu di Kecamatan Pakuhaji, dan Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Kronjo, serta Pelabuhan Niaga di Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kosambi. c. Perhubungan Udara : 1. Pengembangan perhubungan udara yang berorientasi pada pendayagunaan ruang dirgantara untuk menunjang kepentingan transportasi udara, pariwisata, pertahanan dan keamanan udara, serta upaya pelestariannya dengan mengutamakan pada keselamatan penerbangan dan penataan ruang sekitar bandar udara. Untuk mengantisipasi peningkatan intensitas angkutan udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta, pengembangan dan perluasan lahan diarahkan ke Utara yaitu di Kecamatan Teluknaga dan Kosambi. 2. Lapangan Terbang yang berpengaruh terhadap penataan ruang Daerah adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang dan Lapangan Terbang Budiarto di Kecamatan Curug (PLP) serta Lapangan Terbang Pelita Air Service di Kecamatan Pamulang. 9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan disempurnakan sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1). Pengembangan sarana dan prasarana meliputi pengembangan sistem drainase, sistem penyediaan air bersih, sistem penyediaan energi listrik, sistem penyediaan telekomunikasi, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan dan sistem jalan lingkungan. (2) Pengembangan sarana wilayah meliputi Perumahan, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Penanganan Limbah, Persampahan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pasar Induk. 10. Ketentuan Pasal 12 ditambah huruf h, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 Pengembangan sistem drainase diarahkan dengan : a. Pola aliran dan jenis pengalirannya di desain sedemikian rupa sehingga mendukung prinsip desain saluran yang memerlukan pemeliharaan seminimal mungkin meliputi : pembenahan pola aliran pada Daerah Pantai, pembenahan pola aliran pada pantai yang belum berkembang dan sodetan; b. Normalisasi sungai-sungai dan saluran drainase; c. Mengembalikan .......

- 9 c. Mengembalikan fungsi bantaran sungai; d. Menetapkan garis sempadan pantai, sungai, saluran dan situ sebagai berikut : 1. 100 meter untuk pantai dari titik pasang tertinggi kedarat; 2. 100 meter untuk sungai besar pasang surut diukur dari tepi sungai atau pasang tertinggi; 3. 50 meter untuk sungai kecil pasang surut diukur dari tepi sungai atau pasang tertinggi; 4. 3 meter – 100 meter untuk sungai non pasang surut bervariasi. 5. 50 meter untuk situ/danau diukur dari batas muka air tertinggi; e. Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan situ; f. Pemeliharaan sarana drainase; g. Penanggulangan erosi lahan; h. Pengendalian banjir. Pasal 13 (1). Sistem penyediaan air bersih oleh PDAM Daerah ini diarahkan untuk menjangkau 60 % dari jumlah Kepala Keluarga. (2) Pengembangan penyediaan air bersih oleh PDAM di Daerah dimaksudkan untuk mengurangi pengambilan air tanah yang dapat menyebabkan menurunnya muka air tanah. Pasal 14 (1) Sistem penyediaan energi listrik domestik di Daerah didasarkan pada asumsi konsumsi energi listrik menurut type rumah. (2) Pengembangan energi listrik di Daerah ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai. Pasal 15 (1). Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan : a. Pemerintahan b. Perdagangan dan jasa c. Industri d. Permukiman e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain lain. (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan DKI Jakarta seperti : Ciputat, Pamulang dan Pondok Aren diarahkan sesuai dengan pengembangan jaringan telekomunikasi DKI Jakarta. 11. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) huruf b diubah dan disempurnakan serta ditambah ayat (7), dan ayat (8), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal ......

- 10 Pasal 16 (1) Perumahan yang dikembangkan di Daerah terdiri dari tipe rumah besar, sedang dan kecil dengan perbandingan 1 : 3 : 6. (2) Tempat Pemakaman Umum (TPU) secara parsial akan tersebar di masing-masing desa atau kecamatan dengan memanfaatkan TPU yang sudah ada. Sedangkan dalam skala besar akan dialokasikan di : a. Kecamatan Serpong di Desa Suradita; b. Kecamatan Pondok Aren di Desa Perigi Baru; c. Kecamatan Balaraja di Desa Buniayu; d. Kecamatan Legok di Desa Medang dan Desa Ciangir; e. Kecamatan Pagedangan di Desa Karang Tengah. (3) Perumahan-perumahan yang dikembangkan swasta (developers) harus menyediakan fasilitas sosial termasuk diantaranya TPU sebesar 2 % dari luas lahan perumahan yang dibebaskan. (4) Luas Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2011 seluas 104 Ha. (5) Penanganan limbah dilaksanakan melalui : a. Terpusat dan Individual untuk limbah rumah tangga. b. Sistem Waste Water Treatment untuk limbah industri. (6) Penanganan persampahan melalui : a. Sistem Terpusat dan Individual yaitu yang pengelolaannya sampai ke Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPSS). b. Sistem Sanitary Land Fill yaitu pengelolaan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang lokasinya di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk dan Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti. (7) Penyediaan Balaraja ;

Sarana Rumah Sakit untuk Umum (RSUD) type B di

Kecamatan

(8) Penyediaan Sarana Pasar Induk di Kecamatan Balaraja sebagai Pasar Sentra Barat Kabupaten Tangerang untuk menampung berbagai komoditas sembilan bahan pokok dari luar Kabupaten Tangerang Wilayah Barat. Pasal 17 Kawasan lindung di Daerah adalah kawasan yang dimaksud dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 yaitu : a. Kawasan perlindungan setempat. b. Kawasan suaka alam. c. Kawasan cagar budaya.

12. Ketentuan ......

- 11 12. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 17 huruf a adalah : 1. Kawasan sempadan sungai yang meliputi : Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab, Sungai Cisadane, Sungai-sungai kecil dan jaringan irigasi, ditetapkan selebar 100 m di kiri kanan sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai diukur dari air pasang tertinggi. 2. Kawasan sempadan pantai meliputi kawasan sepanjang garis pantai di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga dan Kosambi yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m diukur dari air pasang tertinggi ke darat. 3. Kawasan sekitar situ / danau atau waduk di Kecamatan Kronjo, Kresek, Pasar Kemis dan Legok ditetapkan antara 50 m – 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat. Pasal 19 Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b adalah kawasan hutan bakau yang terdapat di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Kronjo dan Kemiri. Pasal 20 Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf c adalah kawasan pelestarian situs dan budaya yang terdapat di Pulau Cangkir Kecamatan Kronjo dan Desa Solear Kecamatan Cisoka, Kecamatan Mauk dan Pakuhaji. Pasal 21 Kawasan budidaya di Daerah terdiri atas : a. Kawasan Budidaya Pertanian; b. Kawasan Budidaya non Pertanian. 13. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 (1) Kawasan Budidaya Pertanian dimaksud pasal 21 huruf a meliputi : a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah; b. Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Kering; c. Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan; d. Kawasan Perikanan; e. Kawasan Peternakan. (2) Penyebaran kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan di bagian Utara terutama di Kecamatan Pasar Kemis, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Cisoka, Kresek, Mauk, Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri. (3) Penyebaran kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering hampir di semua kecamatan terutama di bagian Selatan. (4) Penyebaran .......

- 12 (4) Penyebaran kawasan pertanian tanaman tahunan umumnya di kawasan bagian Selatan. (5) Kegiatan perikanan ini umumnya merupakan perikanan tambak yang tersebar terutama di bagian Utara. Kegiatan ini dialokasikan di Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mauk, Kemiri, dan Sukadiri. (6) Kegiatan peternakan yang ada umumnya merupakan peternakan rakyat yang hampir merata di semua kecamatan. Untuk kegiatan peternakan besar akan dialokasikan di Kecamatan Cisoka, Teluknaga, Cisauk, Rajeg, Kemiri, Kresek, Kronjo, dan Jambe. 14. Ketentuan Pasal 23 huruf a, b dan c diubah dan diganti menjadi ayat dan disisipkan 1 (satu) yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 Kawasan budidaya non pertanian sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini adalah : (1). Kawasan Permukiman yang meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan. a. Kawasan Permukiman Perkotaan ini meliputi kawasan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan serta perumahan-perumahan yang dikembangkan swasta. Luas kawasan ini diproyeksikan sekitar 22.327 Ha atau 20,10% dari luas total Daerah dimana kota Ciputat, Pondok Aren, dan Pamulang telah menunjukkan intensitas tinggi dan perlu dikendalikan. b. Kawasan Permukiman Perdesaan ini meliputi pusat-pusat permukiman di tiap desa di luar kawasan permukiman perkotaan. Luas kawasan permukiman perdesaan ini sebesar 11.613 Ha atau 10,45% dari luas total Daerah. (2). Kawasan industri dibedakan pengembangannya dalam : a. Pengembangan kawasan industri dialokasikan di Kecamatan Pasar Kemis, Cikupa, Legok, Balaraja, dan Serpong. b. Pengembangan kawasan dengan peruntukkan kegiatan industri (non-kawasan) terutama di Kecamatan Ciputat, Pasar Kemis, Sepatan, Cikupa, Curug, Legok, Tigaraksa, Balaraja, dan Rajeg. c. Pengembangan kawasan Pergudangan dan industri terbatas (penunjang pergudangan) di Kecamatan Kosambi, Sepatan, Teluknaga dan Balaraja. d. Kawasan Pelabuhan Kering (dry port) di Kecamatan Balaraja dan Jambe serta Cikupa, Pasarkemis dan Kosambi. (3) Kawasan Pariwisata diarahkan pada pengembangan kawasan wisata pantai terpadu : a. Kawasan Pariwisata pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga dan di Pakuhaji. b. Kawasan Pariwisata pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk. c. Kawasan Pariwisata pantai Dadap di Kecamatan Kosambi. d. Kawasan Pariwisata Pulai Cangkir di Kecamatan Kronjo. e. Kegiatan pariwisata objek juga dikembangkan terutama di Kecamatan Cisoka (Makam Solear), Curug (kerajinan bambu dan Bumi Perkemahan Kitri Bhakti), serta Situ-situ Daerah dan Curug Palayangan.

(4) Kawasan ......

- 13 (4). Kawasan Pertambangan Galian C yang ada tetap dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan di Daerah tetapi wilayah eksploitasi tidak diperluas. Pasal 24 Pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan Sektor/Sub Sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya. 15. Ketentuan Pasal 25 huruf c diubah dan huruf d dihapuskan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 Kawasan prioritas di Daerah yang harus ditangani terdiri dari : a. Kawasan yang tumbuh cepat yaitu Kecamatan Ciputat, Pamulang dan Pondok Aren perlu dikendalikan dengan pertimbangan memelihara fungsi resapan air. b. Kawasan yang menjadi ruang atau mewadahi kegiatan atau sektor-sektor strategis bagi pengembangan Daerah yaitu : 1. Kawasan Tigaraksa yang merupakan Pusat Pemerintahan Daerah; 2. Kawasan Teluknaga untuk pemerataan dan penjalaran pusat-pusat pertumbuhan di bagian Utara Daerah dengan penekanan pengembangan jaringan infra struktur dan mempertahankan keberadaan Hutan Bakau; 3. Kawasan Industri Balaraja, Cikupa dan Pasarkemis yang merupakan kawasan andalan untuk dapat memacu pertumbuhan Daerah dengan penekanan penyiapan kawasan permukiman bagi pekerja, penyediaan dan peningkatan sumberdaya manusia serta penyediaan prasarana dasar penunjang industri. c. Kawasan Kronjo yang belum berkembang di bagian Utara Daerah perlu dipacu untuk menghilangkan fenomena kesenjangan wilayah. Pasal 26 Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini. 16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 Peta rencana pengelolaan kawasan non-budidaya, rencana pengelolaan kawasan budidaya, struktur tata ruang dan rencana sistem jaringan jalan pada skala 1 : 85.000 dan 1 : 70.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 28 RTRW Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat umum lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pasal ......

- 14 Pasal 29 Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW Kabupaten secara cepat, tepat dan mudah. 17. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1). Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan RTRW Kabupaten menurut Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati Kepala Daerah melalui Instansi/Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan fungsinya. (2). Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah. 18. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) diubah, dan ditambah ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1). Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan oleh Bupati melalui Instansi/Lembaga yang mempunyai fungsi pengendalian pembangunan. (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi/Lembaga yang mempunyai fungsi penertiban atas pelaksanaan RTRW Kabupaten. (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Bupati Kepala Daerah. (4) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan oleh Instansi/Lembaga yang mengeluarkan perizinan kepada Instansi/Lembaga yang mempunyai fungsi pengendalian dan pengawasan, pemantauan, penelitian dan evaluasi terhadap kinerja pemanfaatan ruang. (5) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik kepada Instansi/Lembaga yang mempunyai fungsi pengendalian dan pengawasan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian pelaporan serta lembaga/unit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 32 (1) RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan. (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal ......

- 15 Pasal 33 (1). Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam BAB V Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). (2). Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3). Selain tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 19. Ketentuan pasal 34 ayat (2) a, ayat (2)c, ayat (2) h dan ayat (3)b diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : Pasal 34 (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau lembaga/badan tentang adanya tindak pidana pelanggaran; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menghentikan kegiatan seseorang atau badan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang pemeriksaan perkara;

ahli

yang

diperlukan

dalam

hubungannya

dengan

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari hasil penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan. (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. memasuki rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI. 20. Ketentuan ......

- 16 20. Ketentuan Pasal 35 huruf b diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung; b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangannya. Pasal 36 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 24 Juni 2002 BUPATI TANGERANG ttd H. AGUS DJUNARA Diundangkan di Tangerang pada

tanggal 1 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH ttd H. ISMET ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 23 TAHUN 2002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH UMUM Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang hasil perubahan ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten dan merupakan pedoman untuk : a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tangerang; b. Mewujudkan keterpaduan, ketertiban, dan kesinambungan perkembangan antar bagian wilayah di Kabupaten Tangerang serta keseimbangan antar sektor; c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat Kabupaten Tangerang; d. Pelaksanaan pembangunan pembangunan.

dalam

memanfaatkan

ruang

bagi

kegiatan

Disamping hal tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka Pasal 1 huruf m, n Cukup jelas Angka 2 Pasal 2 huruf e Cukup jelas Angkas 3 Pasal 3 huruf c 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, cerdas, berbudi luhur dan sejahtera; 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Angka ......

- 2 Angka 4 Pasal 5 huruf a Cukup jelas Angka 5 Pasal 6 huruf b Cukup jelas Angka 6 Pasal 8 Cukup jelas Angka 7 Pasal 9 Stratifikasi kota-kota berdasarkan Strata menunjukkan tingkat hirarkhi kota-kota tersebut yang urutannya sangat tergantung kepada skala wilayah pelayanannya. Angka 8 Pasal 10 huruf a.1. ROW (Right of Way) atau disebut juga Daerah Milik Jalan untuk jalan kolektor primer ini disesuaikan dengan ROW jalan Toll dalam sistem Metropolitan Jabotabek yaitu sebesar 60 meter agar tercipta kontinuitas dan interkoneksi dalam sistem wilayah tersebut. Sedangkan untuk ruas Serpong-Kota Tangerang karena bukan merupakan jalan Toll ROW-nya ditetapkan 40 meter. Angka 9 Pasal 12 huruf h Cukup jelas Angka 10 Pasal 16 Ayat (2) Berkembangnya sektor perumahan yang dibangun swasta telah membebani penyediaan TPU, oleh karena itu para pengembang (developers) harus juga menyediakan fasilitas ini minimal 2 (dua) % dari luas lahan perumahan yang dapat dibebaskan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan penghuni perumahannya atau melalui suatu bentuk kerjasama dengan tingkat pemerintahan desa dan atau kecamatan setempat. Angka 11 Pasal 18 Cukup jelas Angka 12 Pasal 22 Cukup jelas

Angka .....

- 3 Angka 13 Pasal 23 Ayat (2) huruf b Kawasan ini merupakan lokasi kegiatan industri yang kini telah ada atau yang diproyeksikan yang berlokasi di luar Kawasan Industri. Ayat (2) huruf c Kawasan pergudangan ini disiapkan untuk menampung kegiatan industri di sekitar kawasan terutama dari DKI Jakarta (Jakarta Barat) dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, serta dapat dikembangkan menjadi pelabuhan kering (dry port). Kawasan tersebut dalam perkembangannya dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan industri tetapi secara terbatas dalam pengertian kegiatan industri non-polutan yang menunjang fungsi pergudangan. Pengembangan kegiatan ini harus didukung oleh upaya peningkatan prasarana perhubungan yang memadai sehingga meningkatkan “nilai jual” kawasan. Angka 14 Pasal 25 huruf c Cukup jelas Angka 15 Pasal 27 Cukup jelas Angka 16 Pasal 35 huruf b Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2302