PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MINAS JAYA, KELURAHAN SIMPANG BELUTU, KELURAHAN TELAGA SAM-SAM, KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN MINAS DAN KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B U P A T I S I A K, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan Daerah Kabupaten Siak pada umumnya serta Desa Minas Timur, Desa Belutu, Desa Sam-sam, Desa Kandis Kota Kecamatan Minas dan Desa Tualang Kecamatan Tualang pada khususnya, dan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas s erta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dimasing-masing desa tersebut, dipandang perlu membentuk kelurahan Minas Jaya sebagai pemecahan dari Desa Minas Timur, Kelurahan Simpang Belutu sebagai pemecahan dari Desa Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam sebagai pemecahan Desa Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota sebagai pemecahan dari Desa Kandis dan Kelurahan Perawang sebagai pemecahan dari Desa Tualang; c.
Mengingat:
1.
bahwa sesuai dengan maksud butir a dan b serta dalam rangka pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pembentukan Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Minas dan Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 193 ); Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MINAS JAYA, KELURAHAN SIMPANG BELUTU, KELURAHAN TELAGA SAM-SAM, KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN MINAS DAN KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; Bupati adalah Bupati Siak; Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak; Camat adalah Kepala Kecamatan;
Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
dibawah
Kecamatan; Lurah adalah Kepala Kelurahan; g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Minas dan Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang. Pasal 3 (1)
Kelurahan Minas Jaya berasal dari sebagian Wilayah Desa Minas Timur Kecamatan
Minas; ( 2 ) Dengan dibentuknya Kelurahan Minas Jaya luas Wilayah Desa Minas Timur dikurangi dengan luas Wilayah Kelurahan Minas Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 4
(1) (2)
Kelurahan Simpang Belutu berasal dari sebagian Wilayah Desa Belutu Kecamatan Minas; Dengan dibentuknya Kelurahan Simpang Belutu luas Wilayah Desa Belutu dikurangi dengan luas Wilayah Kelurahan Simpang Belutu sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 5
(1) (2)
Kelurahan Telaga Sam-sam berasal dari sebagian Wilayah Desa Sam-sam Kecamatan Minas; Dengan dibentuknya Kelurahan Telaga Sam-sam, luas Wilayah Desa Sam-sam dikurangi dengan luas Wilayah Kelurahan Telaga Sam-sam sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 6 (1) (2)
Kelurahan Kandis Kota berasal dari sebagian Wilayah Desa Kandis Kecamatan Minas; Dengan dibentuknya Kelurahan Kandis Kota, luas Wilayah Desa Kandis Kota dikurangi dengan luas Wilayah Kelurahan Kandis Kota sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 7 (1)
Kelurahan Perawang berasal dari sebagian Wilayah Desa Tualang Kecamatan
(2)
Tualang; Dengan dibentuknya Kelurahan Perawang, luas Wilayah Desa Tualang dikurangi dengan luas Wilayah Perawang sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 8 ( 1 ) Kelurahan Minas Jaya mempunyai Batas Wilayah : Sebelah Utara berbatas dengan Desa Minas Barat; Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Fajar; Sebelah Timur berbatas dengan Desa Minas Timur, dan; Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tapung dan Desa Minas Barat. ( 2 ) Kelurahan Simpang Belutu mempunyai Batas Wilayah : Sebelah Utara berbatas dengan Desa Belutu; Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Minas Barat;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Belutu, dan; Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Telaga Sam-sam. ( 3 ) Kelurahan Telaga Sam-sam mempunyai Batas Wilayah : Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kandis; Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Minas Barat; Sebelah Timur berbatas dengan Desa Simpang Belutu, dan; Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sam-sam. ( 4 ) Kelurahan Kandis Kota mempunyai Batas Wilayah : a Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kandis; Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sam-sam/Desa Belutu; Sebelah Timur berbatas dengan Desa Belutu, dan; Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sam-sam. ( 5 ) Kelurahan Perawang mempunyai Batas Wilayah : Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pinang Sebatang; b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Meredan; c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tualang, dan; d Sebelah Barat berbatas dengan Desa Perawang Barat.
Pasal 9 Penentuan batas Wilayah Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang Belutu, KelurahanTelaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Minas dan Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang secara pasti dilapangan dan penetapan peta dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Sumber-sumber pembiayaan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Bantuan dari Lembaga-lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak. Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 September 2002
BUPATI SIAK,
ARWIN. AS
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 September 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. SAID HASYIM Pembina Tk. I NIP. 010165255 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI D
