PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2001. TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001-2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang
:
a.
bahwa
dalam
pemerintahan
rangka dan
meningkatkan
pembangunan
pelaksanaan
serta
pelayanan
masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun program pembangunan daerah; b.
bahwa program pembangunan daerah merupakan pedoman dan
arah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Pembentukan
Nomor Daerah
15
Tahun
Kabupaten
1950
Dalam
tentang
Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1959); 2.
Undang-undang Pemerintahan
Nomor Daerah
22
Tahun
(Lembaran
1999
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
1
3.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
1999
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72); 4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 206);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 200, Nomor 12 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001, Nomor 5 Seri D). Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SLEMAN
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001-2004. Pasal 1 Program Pembangunan Daerah tahun 2001-2004 adalah rencana pembangunan daerah yang berskala lima tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi program pembangunan, kegiatan daerah, dan indikator kinerja pada aspek desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Program Pembangunan Nasional.
2
Pasal 2 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004 merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pasal 3 Sistematika Program Pembangunan Daerah tahun 2001-2004 disusun sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN.
BAB II
KONDISI DAERAH, PROYEKSI PERTUMBUHAN, DAN KENDALA.
BAB III
VISI, MISI, DAN STRATEGI.
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB VI
PENUTUP. Pasal 4
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2004 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat APBD. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. Pada tanggal 24 November 2001. BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU SUBIYANTO 3
Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman: Nomor
:
14/K.DPRD/2001
Tanggal :
24 November 2001
Tentang :
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004.
Diundangkan di Sleman. Pada tanggal 3 Desember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
Cap/ttd
SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D
4
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001-2004
DAFTAR ISI
Halaman BAB. I.
BAB. II.
BAB. III.
BAB. IV.
BAB. V.
PENDAHULUAN ………………………………………………………….
8
A. UMUM …………………………………………………………………
8
B. MAKSUD DAN TUJUAN ………….………………………………….
9
C. LANDASAN …………………………………..………………………
9
D. SISTEMATIKA ……………..…………………………………………
10
KONDISI DAERAH, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA ..
10
A. KONDISI DAERAH
………….…………………………………….
10
B. PROYEKSI PERTUMBUHAN ……………………………………….
29
C. KENDALA
……………………………………………………….
32
VISI, MISI DAN STRATEGI ………………………………………………
34
A. VISI ……………………………………………………………………….
34
B. MISI ………………………………………………………………………
35
C. STRATEGI ………………………………………………………………
36
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .………………………………
37
A. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK ………..
37
B. MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI DAERAH ………………
38
C. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT..………………….
39
D. MENINGKATKAN KAPASITAS PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH .………………………………………………………………
40
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ………………………………. A. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK ……….
5
41 42
1. HUKUM ……………………………………………………………..
42
2. POLITIK …………………………………………………………….
45
3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH………….
47
4. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA……………..
53
5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN……………….. …………
56
B. MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI DAERAH ……………..
58
1. INDUSTRI …………………………………………………………..
58
2. PERTANIAN DAN KEHUTANAN ………………………………..
62
3. SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI ……………………………..
69
4. PERTAMBANGAN DAN ENERGI……………………………….
71
5. TRANSPORTASI……………………………….. ………………..
75
6. PERDAGANGAN…………………………………………….…….
76
7. PENGEMBANGAN USAHA DAN KEUANGAN DAERAH ……
79
8. KOPERASI………………………. ………………………………..
80
9. PENGEMBANGAN INVESTASI ………………………………….
82
10. PARIWISATA…………………………………………. ……………
84
11. POS DAN TELEKOMUNIKASI…………………………………….
86
12. KEDIRGANTARAAN……………………….………………………
88
C. MENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ……………………
89
1. AGAMA ……………………………………………………………...
90
2. PENDIDIKAN……………………………………………………….
92
3. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL….……………
96
4. KEBUDAYAAN……………. ……………………………………..
102
5. KEPENDUDUKAN DAN KB…….………………………………
106
6. PEMUDA DAN OLAH RAGA……………………………………
109
7. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI………………………
111
8. PERANAN PEREMPUAN………………………..………………
115
9. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI……………………..
117
6
10. LEMBAGA KEMASYARAKATAN.……………………………… D. MENINGKATKAN KAPASITAS PENGEMBANGAN POTENSI
119 120
WILAYAH 1. PERDESAAN DAN PERKOTAAN………………………………
121
2. PENATAAN RUANG……………….………………………………
123
3. PERTANAHAN ………………………..……………………………
125
4. PERUBAHAN DAN PERMUKIMAN..……………………………
127
5. WILAYAH PERBATASAN …………………………….…………
130
6. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP .…………
131
BAB. VI. PENUTUP …………………………………………………………………..
147
7
BAB I PENDAHULUAN A.
UMUM Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 memuat konsep tentang
arah
penyelenggaraan
negara
yang
menjadi
pedoman
bagi
penyelenggaraan negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan selama lima tahun kedepan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang. Untuk mewujudkan kemajuan sesuai arah penyelenggaraan negara sebagaimana amanat GBHN tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan nasional yang bersifat strategis yaitu Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Selanjutnya PROPENAS dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Kabupaten Sleman yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan tercapainya
tujuan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah dan sekaligus untuk memperkuat tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004 yang merupakan dokumen induk perencanaan dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan
Tahunan
Daerah
(REPETADA)
yang
memuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sleman didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, karakteristik dan aspirasi masyarakat, serta mendasarkan pada kaidah perencanaan pembangunan yang desentralistis dan demokratis, partisipatif, terbuka dan bertanggungjawab. Substansi PROPEDA mencakup seluruh dimensi bidang pembangunan, yang memfokuskan pada isu-isu pokok daerah yang mendasar dan ditangani oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi daerah otonom. Isu-isu pokok daerah yang penting, mendasar dan mendesak untuk jangka pendek dan menengah tersebut akan dirumuskan dalam kebijakan dan sasaran program strategis dan prioritas, oleh karena itu PROPEDA Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2004 adalah rencana pembangunan yang berskala regional yang bersifat
8
makro yang memuat kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang pokok, strategis, prioritas, mendasar dan mendesak untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun kedepan yang telah menjadi konsensus dan komitmen bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
B.
MAKSUD DAN TUJUAN PROPEDA merupakan dokumen perencanaan daerah yang menguraikan pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan daerah yang strategis, penyusunan PROPEDA dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan tahunan di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah sekaligus dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah. Tujuan disusunnya PROPEDA adalah agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman dapat lebih terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui sistem dan mekanisme perencanaan yang saling terkait, integratif dan sinergik.
C.
LANDASAN Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum penyusunan PROPEDA Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2004, adalah : 1. Landasan Idiil
: Pancasila
2. Landasan Konstitusional
: UUD 1945
3. Landasan Konsepsi Arah Penyelenggara- : TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 an Negara
tentang
GBHN
tahun
1999-
2004 4. Landasan Kebijakan Operasional
: Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
5. Landasan Operasional Fungsional
:
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, c. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
1999
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
9
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah, f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda Penyusunan
tanggal
Dokumen
21
Juni
Perencanaan
2001
tentang
Pedoman
Pembangunan
Propinsi,
Kabupaten dan Kota, g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 20002004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001, h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, D.
SISTEMATIKA PROPEDA Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
KONDISI DAERAH, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA
BAB III
VISI, MISI DAN STRATEGI
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP BAB II
KONDISI DAERAH, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA A
KONDISI DAERAH 1. Geografi a. Letak Wilayah Letak geografis Kabupaten Sleman diantara 107° 15’ 03” dan 100° 29’ 30” Bujur Timur, 7° 34’ 51” dan 7° 47’ 03” Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, 10
dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Luas Wilayah Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km2, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km2, Timur – Barat 35 Km2. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Tabel 2.1 : Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman No
Banyaknya Desa Dusun 4 65
Kecamatan
Luas (Ha)
1.
Kecamatan Moyudan
2.
Kecamatan Godean
7
77
2.684
3.
Kecamatan Minggir
5
68
2.727
4.
Kecamatan Gamping
5
59
2.925
5.
Kecamatan Seyegan
5
67
2.663
6.
Kecamatan Turi
4
54
4.309
7.
Kecamatan Tempel
8
98
3.249
8.
Kecamatan Sleman
6
83
3.132
9.
Kecamatan Ngaglik
5
87
3.852
10. Kecamatan Mlati
5
74
2.852
11. Kecamatan Depok
3
58
3.555
12. Kecamatan Cangkringan
5
73
4.799
13. Kecamatan Pakem
5
61
4.384
14. Kecamatan Ngemplak
5
82
3.571
15. Kecamatan Kalasan
4
80
3.584
16. Kecamatan Berbah
4
58
2.299
17. Kecamatan Prambanan
6
68
4.135
1.212
57.482
Jumlah
86
2.762
Sumber : BPS Kab. Sleman c. Topografi, Klimatologi dan Tata Guna Tanah 1) Topografi Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan
11
dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air, yang airnya mengalir ke sungai – sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol dan Krasak. Disamping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian
< 100 m dari
permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.
Tabel 2.2 : Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman NO
KECAMATAN
< 100 M
>100 – 499 M
500 –
> 1000 M
999 M 1.
Moyudan
2.
JUMLAH (Ha)
2.407
355
-
-
2.762
Minggir
357
2.370
-
-
2.727
3.
Godean
209
2.475
-
-
2.684
4.
Seyegan
-
2.663
-
-
2.633
5.
Tempel
-
3.172
77
-
3.249
6.
Gamping
1.348
1.577
-
-
2.925
7.
Mlati
-
2.852
-
-
2.852
8.
Sleman
-
3.132
-
-
3.132
9.
Turi
-
2.076
2.155
78
4.039
10.
Pakem
-
1.664
1.498
1.222
4.384
11.
Ngaglik
-
3.852
-
-
3.852
12.
Depok
-
3.555
-
-
3.555
13.
Kalasan
-
3.584
-
-
3.584
14.
Berbah
1.447
852
-
-
2.299
15.
Prambanan
435
3.700
-
-
4.135
12
NO
KECAMATAN
< 100 M
>100 – 499 M
500 –
> 1000 M
JUMLAH
999 M
(Ha)
16.
Ngemplak
-
3.571
-
-
3.571
17.
Cangkringan
-
1.796
2.808
195
4.799
6.203
43.246
6.538
1.495
57.482
10,79
75,32
11,38
2,60
Jumlah Prosentase
100
Sumber :Badan Pertanahan Daerah 2) Klimatologi Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2.581 mm/tahun, sedangkan jumlah hari hujan berkisar antara 90 sampai dengan 189 milimeter. Hal ini menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian karena di dukung oleh kondisi agrokilmat yang ada. Kondisi iklim selang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3 : CURAH HUJAN WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1996 – 2000 No
Kecamatan
Tinggi
1996
Tempat
HH
Mm
1 Sleman
204
150
2 Mlati
162
3 Gamping
1997
1998
HH
Mm
2.493
85
1.376
98
2.799
58
100
90
2.060
4 Godean
112
116
5 Moyudan
96
6 Seyegan
Mm
HH
Mm
194 3.573
165
2.717
146
2.748
1.338
147 3.359
123
2.729
116
2.106
60
1.234
105 2.301
90
2.273
90
2.201
2.460
59
1.431
127 2.912
95
2.320
97
2.705
91
1.877
61
927
136 2.801
100
1.998
124
1.991
163
83
1.350
36
785
R
R
R
R
R
7 Minggir
138
121
1.927
69
1.199
142 2.983
117
2.246
126
2.388
8 Tempel
325
110
2.411
65
1.599
164 4.045
115
2.816
109
2.825
9 Turi
425
108
2.691
67
1.763
153 4.640
94
2.872
105
3.071
10 Pakem
687
159
3.805
100
2.431
199 4.938
89
1.845
117
2.962
11 Cangkringan
408
101
2.128
76
1.316
161 3.510
130
2.612
144
3.158
12 Ngemplak
275
86
2.031
62
1.104
111 3.008
103
2.801
135
2.986
13 Ngaglik
230
117
3.136
57
1.356
136 3.234
111
2.544
114
2.632
14 Depok
130
105
2.164
52
1.194
111 2.993
126
2.483
133
2.570
15 Kalasan
125
89
1.683
63
1.159
103 1.925
13
2.279
94
1.657
R
Mm
2000
HH
13
HH
1999
No
Kecamatan
Tinggi
1996
Tempat
HH
Mm
16 Berbah
100
124
17 Prambanan
149
96
108
Rata-rata
1998
2.105
81
1.196
145 2.913
118 3.101
133 3.091
1.693
74
1.296
140 2.663
115 2.349
189 2.205
1.125 22.704
2.274 51.798
66
1.336
142
Mm
HH
2000
Mm
2.283
HH
1999
HH
1.844 38.813
Jumlah
1997
Mm
HH
Mm
1.804
39.985
1.972
41.296
113
2.499
123
2.581
3.237
Keterangan : R = Rusak, mm = milimeter, HH = Hari Hujan
Kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan Agustus sebesar 74% dan tertinggi pada bulan Maret dan November masingmasing 87%. Kondisi kelembaban nisbi udara ini juga mendorong budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias utamanya di wilayah Kecamatan Turi, Pakem dan Cangkringan. Tabel 2.4 : Kelembaban Nisbi Udara Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2000 No
Bulan
Maksimum
Minimum (%)
(%)
Rata-rata (%)
1
Januari
97
47
85
2
Februari
97
57
85
3
Maret
97
57
87
4
April
98
63
85
5
Mei
97
64
81
6
Juni
97
52
80
7
Juli
98
38
75
8
Agustus
95
31
74
9
September
95
29
76
10
Oktober
97
31
80
11
Nopember
99
54
87
12
Desember
97
56
82
Sumber data : Lanud Adi Sucipto
14
3) Tata Guna Tanah Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Proporsi penggunaan lahan pada tahun 2000 meliputi sawah 23.483 ha, tegalan 6.407 ha, pekarangan 18.759 ha, dan lain-lain yang terdiri antara lain hutan alam dan hutan rakyat 8.833 ha. Perkembangan penggunaan lahan selama lima tahun terakhir menunjukkan jenis tanah sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96 %, tegalan naik 0,82 %, pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %.
Tabel 2.5 : Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman No
Jenis Tanah
Luas (Ha) 1995
1996
1997
1998
1999
2000
1.
Sawah
24.662
24.586
24.381
24.321
24.291
23.483
2.
Tegalan
6.184
6.214
6.255
6.256
5.864
6.407
3.
Pekarang
18.461
18.488
18.609
18.659
18.688
18.759
8.175
8.194
8.237
8.246
8.639
8.833
57.482
57.482
57.482
57.482
57.482
57.482
an 4.
Lain-lain * Jumlah
Sumber : Sub.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. * terdiri dari hutan rakyat, hutan negara, kolam/empang/tebat, tanah kuburan, jalan, dan lapangan.
2. Sumber Daya Alam a. Air Potensi sumber daya air meliputi mata air yang tersebar di lereng kaki gunung Merapi, air sungai yang berhulu di Gunung
Mera3pi
dan air tanah
dalam maupun air tanah dangkal yang tersebar di lereng kaki Gunung Merapi. Kandungan air bawah tanah yang cukup melimpah, yang sifatnya dinamis sebanding dengan jumlah suplai air pada musim penghujan. Hingga akhir tahun 2000 cadangan air bawah tanah mencapai 4.919.501.400 m3, sementara pemakaian air bawah tanah sebanyak 44.851.113 m3 dengan alokasi rata-rata per tahun
untuk pemakaian
domestik sebanyak 28.326.579 m3, non domestik sebanyak 10.382.900 m3 dan irigasi sebanyak 6.141.634 m3.
15
b. Bahan Galian Gol C Potensi galian golongan C meliputi pasir sebanyak 1.139.500 m3, batu/kerikil sebanyak 341.850 m3, andesit sebanyak 942.000 m3, tanah liat sebanyak 23.137.000 m3, dan kapur 1.467.000 m3. Produksi bahan galian golongan C pada tahun anggaran 2.000 meliputi pasir sebanyak 140.400 m3, sirtu/kerikil sebanyak 43.000 m3, andesit sebanyak 1.505 m3, tanah liat sebanyak 2.400 m3. c.
Flora dan Fauna Potensi aneka ragam flora dan fauna merupakan potensi alam yang cukup untuk memberikan daya tarik dan minat bagi wisatawan. Jenis flora meliputi pohon-pohonan sebanyak 31 jenis pohon dan 21 jenis tanaman obat serta hutan negara seluas 1.728,38 ha yang meliputi hutan lindung 1.446,13 ha, taman wisata 137,5 ha, cagar alam 164,75 ha dan hutan rakyat
seluas
3.255 ha. Fauna yang ada berupa satwa liar (binatang
yang hidup dialam bebas tanpa adanya campur tangan manusia),. satwa liar yang masih banyak ditemukan di hutan wisata adalah berbagai jenis burung Aves (24 spesies), jenis hewan mamalia 1 spesies yaitu monyet ekor panjang dan hijau, jenis ikan (pisces) 5 spesies, jenis reptil 25 spesies, dan binatang buas berupa harimau. Flora dan fauna yang menjadi identitas Kabupaten Sleman adalah salak pondoh, merupakan flora atau tanaman identitas yang spesifik, dan burung punglor, merupakan burung liar yang memiliki habitat di kebun salak pondoh. 3. Karakteristik wilayah a. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu : 1) Kawasan
lereng
Gunung
Merapi,
dimulai
dari
jalan
yang
menghubungkan kota Tempel, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya, 2) Kawasan
Timur
meliputi
Kecamatan
Prambanan,
sebagian
Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih,
16
3) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, 4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah. b. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Tempel dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer, kecamatan tersebut merupakan wilayah
yang cepat
berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa. c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut : 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan
perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang
berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta. 2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota
Yogyakarta
dan
berkembang
menjadi
tujuan
kegiatan
masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan. 3) Wilayah fungsi khusus/ wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.
17
4. Perekonomian a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (milyar) NO
PDRB
1996
1997
1998
1999
2000
1.
Hrg. Berlaku
1.842,510
2.088,095
2.688,105
3.170,857
3.560,985
2.
Hrg. Konstan
1.445,704
1.496,861
1.377,233
1.403,780
1.451,772
Sumber : BPS Kab. Sleman PDRB atas harga berlaku selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata per tahun 18,07 % yaitu dari 1.842,510 milyar menjadi 3.560,985 milyar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan rata-rata per tahun 0,22 % yaitu dari 1.445,704 milyar menjadi 1.451,772 milyar.
b. Struktur Perekonomian Daerah Tabel 2.7 Struktur Perekonomian Daerah
KELOMPOK
NO
KONTRIBUSI TERHADAP PDRB
SEKTOR 1.
1996
1998
1999
2000
18,05
18,08
19,19
14,62
16,64
17,57
17,67
18,77
14,18
0,55
0,48
0,41
0,42
0,44
SEKUNDER
29,79
28,33
25,42
24,39
27,23
a. Industri Pengolahan
17,61
16,62
15,15
14,84
16,15
0,62
0,62
0,90
0,78
0,71
11,56
11,09
9,37
8,80
10,37
PRIMER
17,19
a. Pertanian b. Pertambangan& Penggalian 2.
b.Listrik,Gas & air Bersih c. Bangunan 3.
1997
TERSIER
53,02
53,62
56,50
56,42
58,18
a. Perdag, Hotel & Restoran
16,39
17,00
19,31
19,61
18,37
b. Pengangkutan dan Komu-
9,55
9,74
9,61
8,99
10,75
10,70
10,50
10,71
10,46
11,58
d. Jasa-jasa
16,38
16,38
16,87
17,36
17,45
JUMLAH
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
nikasi c. Keu,Persewaan dan Jasa Perusahaan.
Sumber : BPS Kab. Sleman
18
Prosentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Kab. Sleman tahun 1995 dan 2000 atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir cukup seimbang artinya semakin bergeser ke sektor tersier.
c. Pertumbuhan Ekonomi Tabel 2.8 : Pertumbuhan Ekonomi
NO
SEKTOR
PERTUMBUHAN
LAPANGAN USAHA
1996
1997
1998
1999
2000
1.
PERTANIAN
6,78
3,78
-20,37
3,57
9,58
2..
PERTAMBANGAN
2,66
-2,99
-18,51
3,29
4,59
3.
INDUSTRI
9,80
-1,27
-4,92
1,22,
5,08
4.
LISTRIK/GAS/AIR
20,24
4,13
23,11
1,58
4,63
5.
KONSTRUKSI
9,66
3,97
-20,27
2,32
2,13
6.
PERDAGANGAN
8,69
6,75
-0,07
2,06
4,37
7.
ANGKUTAN
7,60
5,75
-4,95
0,87
2,81
8.
KEUANGAN
7,25
2,69
-2,39
1,37
5,72
9.
JASA
7,69
3,99
-5,34
2,01
2,42
PDRB
8,25
3,54
-7,99
1,93
3,35
Sumber : BPS Kab. Sleman Selama lima
tahun pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut,
pada tahun 1996 tumbuh 8,25 %, kemudian turun menjadi 3,54 % pada tahun 1997, karena munculnya krisis moneter dan krisis ekonomi, bahkan pada tahun 1998 terjadi pertumbuhan minus sebesar 7,29 % dan pada tahun 1999 mulai tumbuh lagi meskipun hanya 1,93 % dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 3,35 %.
d. PDRB Perkapita Tabel 2.9 : PDRB Perkapita
NO
PDRB
1996
1997
1.
Hrg. Berlaku
2.251.852
2.506.058
2.
Hrg. Konstan
1.766.889
1.796.480
1998
1999
2000
3.168.351
3.671,843
3.954.422
1.623.284
1.625.573
1.612.172
Sumber : BPS Kab. Sleman
PDRB perkapita menurut harga berlaku selama lima tahun meningkat rata-rata per tahun 15,12 % yaitu dari Rp2.251.852 pada tahun 1996 menjadi Rp3.954.442 pada tahun 2000. PDRB perkapita menurut harga 19
konstan turun rata-rata per tahun 1,75 % yatu dari Rp 1.766.889 pada tahun 1996 menjadi Rp 1.612.172 pada tahun 2000.
e. Investasi Dunia Usaha Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Sleman adalah komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata meliputi wisata alam, wisata candi, museum, wisata olahraga, wisata pendidikan dan wisata budaya, dan wisata agro. Disamping itu juga industri yang meliputi industri pengemasan, industri pengolahan, dan industri pengolahan bahan galian golongan C. Pada tahun 2000 penanaman modal di Kabupaten Sleman meliputi investasi PMDN sebanyak 40 unit usaha, yaitu 4 unit usaha pada bidang usaha sektor primer dengan nilai investasi Rp16.731.410.000 dengan jumlah tenaga kerja 801 orang, 8 unit usaha pada bidang usaha sektor sekunder dengan nilai investasi Rp214.946.990.765 dengan jumlah tenaga kerja 3.991 orang, 28 unit usaha pada bidang usaha sektor tersier dengan nilai investasi Rp851.770.112.456 dengan jumlah tenaga kerja 5.624 orang, investasi PMA sebanyak 4 unit usaha, yaitu 1 unit usaha pada bidang usaha sektor sekunder dengan nilai investasi US $ 50.000 dengan jumlah tenaga kerja 126 orang, 3 unit usaha pada bidang usaha sektor tersier dengan nilai investasi US $ 529.000 dengan jumlah tenaga kerja 92 orang, investasi non fasilitas/non PMDN PMA sebanyak 752 unit usaha, yaitu 10 unit usaha pada bidang usaha sektor primer dengan nilai investasi Rp415.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 54 orang, 74 unit usaha pada bidang usaha sektor sekunder dengan nilai investasi Rp3.918.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 2.392 orang, 668 unit usaha pada bidang usaha sektor tersier dengan nilai investasi Rp161.298.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 5.455 orang. f. Prasarana dan Sarana Ekonomi 1) Sarana jalan di wilayah Kabupaten Sleman meliputi : jalan negara sepanjang 60,98 km dengan kondisi baik, jalan propinsi sepanjang 139,69 km dengan kondisi baik, jalan kabupaten sepanjang 1.085,65 km, yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 698,24 km, dan jalan tanah/krikil sepanjang 333,32 km, serta jalan desa sepanjang 2.764,13 km.
20
Jembatan sebanyak 453 buah, dengan kondisi baik 188 buah, sedang 154 buah dan rusak berat 111 buah. Sarana irigasi terdiri atas bendung sebanyak 1.043 buah, embung sebanyak 2 buah, saluran pembawa sepanjang 299,80 km, saluran pembuang sepanjang 4.662 km, bangunan pelengkap sebanyak 3.430 buah, dan tanggul banjir sepanjang 6,5 km. 2) Sarana Jaringan Listrik Sebagian besar ruas jalan Kabupaten dan ruas jalan desa sudah dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum, yang sampai saat ini jumlah LPJU yang berijin dan biaya beban daya listriknya menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah sebanyak 4.172 buah yang terdiri 2.635 buah LPJU yang dipasang oleh Pemerintah daerah dan 1.437 buah dipasang oleh swadaya masyarakat. Jaringan listrik terdiri dari kapasitas GI (MVA) 196, 954.897
JTM
(Kms), dan 1.653.869 JTR (Kms), daya tersambung (KVA) 143.790. Jaringan listrik telah menjangkau keseluruh 86 Desa yang ada dan 1.212 Dusun. 3) Sarana Pos dan Telekomunikasi Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro sebanyak 25 buah, jaringan telepon sebanyak 25.909 SST, warung telekomunikasi sebanyak 354 buah, dan sarana telpon koin/kartu sebanyak 140 buah. 4) Sarana Perdagangan Sarana perdagangan, berupa pasar desa sebanyak 22, dengan daya tampung 1.679, ditempati oleh 2.098 pedagang, dan dilengkapi dengan sarana kios sebanyak 222 kios. Pasar kabupaten terdiri atas pasar tipe A sebanyak - buah, pasar tipe B sebanyak 22, pasar tipe C sebanyak 17, dan pasar tipe D sebanyak 8. Daya tampung pasar kabupaten sebanyak 6.621 pedagang dihuni oleh 9.803 pedagang dengan jumlah kios sebanyak 857 kios dan 415 los, pasar hewan 4 buah. Sarana perdagangan lain yang berupa toko swalayan/grosir sebanyak 2 buah, terdapat di 2 kecamatan, dan SPBU sebanyak 13 buah tersebar di 8 kecamatan.
21
5) Koperasi Jumlah koperasi ada 481 buah terdiri 5 jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Keanggotaan koperasi berjumlah 197.062 orang dengan simpanan senilai Rp26.979.492.000, sedang modal koperasi terdiri modal sendiri Rp23.175.249.000. Sehingga asset kekayaan koperasi ada Rp62.228.762.000. Koperasi tersebut tersebar pada 17 Kecamatan, keanggotaan koperasi terdiri dari petani/masyarakat desa, pegawai negeri, karyawan perusahaan, TNI/POLRI, mahasiswa, purnawirawan TNI/Polri dan lain-lain. 6) Lembaga Keuangan Lembaga perbankan yang ada terdiri kantor cabang PT. BNI 1 buah dengan
5
kantor
cabang
pembantu,
kantor
cabang
Bank
Pembangunan Daerah 1 buah dengan 4 kantor cabang pembantu dan 4 kantor kas unit, kantor cabang BRI 1 buah dengan kantor kas 27 unit, kantor cabang Bank Danamon 1 buah, Bank Mandiri 1 buah, Badan Kredit Desa 22 buah, Badan Usaha Kredit Pedesaan 17 buah, BPR 32 buah dan BMT 12 buah. 7) Sarana Pendukung Pariwisata Sarana pendukung pariwisata meliputi hotel berbintang 5 sebanyak 3 buah, hotel berbintang 4 sebanyak 4 buah, hotel berbintang 3 sebanyak 2 buah, hotel berbintang 1 sebanyak 4 buah, hotel melati 1 sebanyak 67 buah, hotel melati 2 sebanyak 13 buah, hotel melati 3 sebanyak 3 buah dan pondok wisata sebanyak 114 buah. Kapasitas dari hotel berbintang sebanyak 1.778 kamar, hotel non bintang 1.308 kamar dan pondok wisata 566 kamar. Restoran tipe Talam Gangsa sebanyak 7 buah dan Talam Seloka ada 5 buah. Rumah Makan kelas A sebanyak 7 buah, kelas B sebanyak 42 buah dan kelas C sebanyak 54 buah. Sarana penunjang pariwisata lainnya tersedia 21 biro perjalanan, 18 cabang biro perjalanan dan 3 agen perjalanan wisata. Untuk Sarana transportasi tersedia sebanyak 535 bus, angkudes 176 buah, dan taksi 75 buah. 8) Potensi Industri Industri Kecil dan kerajinan yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan antara lain emping mlinjo, kecap, tempe/tahu, anyaman
22
bambu, mebel bambu/kayu dan kerajinan kayu dan lain-lain sebanyak 9.981 unit dengan tenaga kerja 19.184 orang. Industri kecil dan kerajinan yang menghasilkan produk aneka sebanyak 2.007 unit dengan penyerapan tenaga kerja 9.225 orang, dan industri kecil logam, mesin dan kimia sebanyak 4.404 unit dengan tenaga kerja 14.011 orang. Industri kecil dan kerajinan tersebut tersebar di 17 kecamatan. Industri menengah dan besar dengan produk yang dihasilkan antara lain tekstil, genteng beton, furniture, garment, percetakan/penerbitan, sarung tangan kulit, lampu pijar dan lain-lain, mencapai 45 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.760 orang, yang tersebar di 11 Kecamatan. 9) Sarana Jaringan Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk dengan menyediakan jasa pelayanan air minum dari lima kantor cabang PDAM yaitu di Sleman, Godean, Minomartani, Kalasan, dan Depok, dengan cakupan untuk 17 kecamatan, dan dengan sambungan rumah sebanyak 15.966 buah untuk 98.395 jiwa. 5. Sosial budaya a. Kependudukan Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 jiwa dan tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43 %, dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa/km2 . Angka ratio jenis kelamin penduduk tahun 2000 sebesar 97,71 yang berarti setiap 100 perempuan terdapat sekitar 97 laki-laki. Angka beban tanggungan tahun 2000 sebesar 43,60 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 43,60 penduduk non usia produktif. Migrasi penduduk antara tahun 1990 – 2000 menunjukkan nilai migrasi nettonya adalah positif yaitu masing-masing 300 jiwa dan 4.690 jiwa, yang berarti migrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar. Pencapaian peserta KB aktif pada tahun 2000 sebesar 97.342 peserta atau 78,23 % dari jumlah pasangan usia subur 124.434 peserta, dan pencapaian peserta KB baru sebesar 5.990 peserta. Kepala keluarga tahun 2000 sebanyak 207.940 KK, dengan kondisi keluarga pra sejahtera sebanyak 16.998 KK, keluarga sejahtera I 51.585 23
KK, Keluarga Sejahtera II 44.283 KK, Keluarga Sejahtera III 59.979 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 20.926 KK. b. Kesehatan Pada tahun 2000 keadaan derajat kesehatan penduduk cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi 11,25 permil, angka kematian balita 0,32 permil, angka kematian ibu melahirkan 84,6 per 100.000 kelahiran hidup dan rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Sleman untuk laki-laki 71 tahun dan perempuan 72 tahun, status gizi balita menunjukkan status gizi baik sebesar 85,92 %, status gizi sedang 16,34 %, status gizi kurang 11,97 % dan status gizi buruk 0,91 % dan masyarakat yang bergizi lebih 1,70 %, angka kecukupan gizi meliputi protein 49,72 gr % dan energi 1857,37 KKL dari target 2.150 KKL Sarana kesehatan terdiri RSU Pemerintah sebanyak 3 buah, RSU swasta 4 buah, RS khusus 2 buah, RS kebidanan 2 buah, RS jiwa 1 buah, Apotek 51 buah, Puskesmas 33 buah, Puskesmas dengan tempat perawatan 4 buah, Puskesmas Pembantu 66 buah, Puskesmas keliling 31 buah. Ketersediaan berbagai sarana dan tenaga kesehatan cukup memadai yaitu jumlah Puskesmas untuk per 100.000 penduduk sebanyak 3,5, jumlah dokter per Puskesmas sebanyak 2,2 dan jumlah dokter per 100.000 penduduk sebesar 27,3. Sadangkan angka rasio tenaga medis/sarana kesehatan terhadap penduduk menunjukkan satu dokter : 24.250 jiwa, satu para medis/bidan : 1.780 jiwa, dan satu Puskesmas 40.086 jiwa. c. Kesejahteraan Sosial Tempat Penitipan Anak sebanyak 10 tempat penitipan anak, dengan jumlah anak yang ditampung 178 anak. Panti Asuhan sebanyak 23 panti terdiri dari : yatim piatu 12 panti asuhan, dengan jumlah anak asuh 480 orang, cacat mental 3 panti asuhan dengan jumlah siswa 145 anak, bisu tuli 1 panti asuhan dengan jumlah siswa 70 anak, cacat 3 panti asuhan dengan jumlah siswa 161 anak, cacat ganda 1 panti asuhan dengan jumlah siswa 15 anak, bayi terlantar 1 panti asuhan dengan jumlah 28 anak, dan panti wreda/jompo 1 panti asuhan dengan jumlah 99 orang, anak dan orang terlantar 1 panti asuhan dengan jumlah 84 orang.
d. Pendidikan Pada tahun 2000 jumlah sekolah TK 441 buah; SD/MI 555 buah dengan jumlah ruang kelas 3.792 ruang, jumlah guru 4.760 orang, jumlah siswa 24
77.295 anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) 114,46 %, angka partisipasi murni (APM) 94,53 %. Rasio siswa dengan sekolah 139 anak, rasio siswa dengan kelas 20 anak, rasio siswa dengan guru 16 anak, rasio SD dengan SLTP 4,24, dan rata-rata NEM lulusan SD 6,66. Kondisi ruang kelas yang baik sebanyak 44,9 %, dan sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 53,01 %, memiliki lapangan olah raga sebanyak 60,11 % dan memiliki UKS sebanyak 84,47 %. Pada tahun 2000 jumlah sekolah tingkat SLTP + MTs sebanyak 130 buah, jumlah ruang kelas 1.270 kelas, jumlah guru 3.401 orang dan jumlah siswa 37.946 anak. Angka partisipasi Kasar (APK) 92,2 %, angka partisipasi murni (APM) 65,16 %., Rasio siswa dengan sekolah 292 anak, rasio siswa dengan kelas 36 anak, rasio siswa dengan guru 11 anak, rasio SLTP dengan SMA 1,2; dan rata-rata NEM lulusan SLTP 5,84. Kondisi ruang kelas dengan kondisi baik sebanyak 94,03 %, ruang kelas kondisi sedang sebanyak 4,5 %, ruang kelas kondisi kurang baik sebanyak 1,47 %, sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 91,73 %, memiliki laboratorium sebanyak 63,91 % dan memiliki UKS sebanyak 87,97 %. Pada tahun 2000 jumlah sekolah SMU/MA sebanyak 62 buah, jumlah kelas 557 kelas, jumlah guru 1.884 orang dan jumlah siswa 18.919 siswa. Angka partisipasi kasar (APK) 34,19 %, angka partisipasi murni (APM) 22,63 %. Rasio siswa dengan sekolah 305 siswa, rasio siswa dengan kelas 34 siswa, rasio siswa dengan guru 10 siswa. Sedangkan jumlah SMK Negeri 7 buah, SMK Swasta 41 buah, jumlah kelas 550 kelas, jumlah guru 1.776 orang dan jumlah siswa 18.750 anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) 64,94 %, angka partisipasi murni (APM) 47,50 %. Rasio siswa denga sekolah 391 anak, rasio siswa dengan kelas 34; rasio siswa dengan guru 11; dan rata – rata NEM lulusan SLTA 4,72. Kondisi ruang kelas dengan kondisi baik 95,98 %, kondisi sedang 3,34 %, kondisi buruk 0,68 %. Sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 83,33 %, memiliki laboratorium sebanyak 71,43 %, dan memiliki UKS sebanyak 80,95 %. Perguruan Tinggi Negeri 7 buah, jumlah dosen 3.596 orang, jumlah mahasiswa 61.016 mahasiswa, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta 22 buah, jumlah dosen 7.543 orang, jumlah mahasiswa 65.622 mahasiswa. Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta ini tersebar di lima kecamatan.
25
Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi Kejar Paket A sebanyak 310 orang, Kejar Paket A setara SD sebanyak 160 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas I sebanyak 80 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas II sebanyak 500 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas III ujian sebanyak 779 orang, kelompok belajar usaha 20 kelompok, magang sebanyak 100 orang, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebanyak 33 kelompok dan LPK 50 buah. e. Ketenagakerjaan 1) Penduduk Usia Kerja Tabel 2. 10 Penduduk Usia Kerja Bukan Angkatan
Jumlah
Angkatan Kerja
Kerja
Penduduk Usia
(Orang)
(Orang)
Kerja/Tenaga
Tahun
Kerja (Orang) Bekerja
Mencari Kerja
1996
375.008
8.892
163.702
547.602
1997
381.991
22.430
166.057
570.478
1998
382.865
19.155
181.162
583.182
1999
432.507
20.681
144.407
597.595
2000
439.644
24.238
191.957
655.839
Sumber data : Kantor BPS Kab.Sleman Penduduk usia kerja umur 15 – 64 tahun selama lima tahun meningkat rata –rata 3,95 % yaitu dari 547.602 orang menjadi 655.839 orang.
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tabel 2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun
Penduduk Usia
Angkatan Kerja
TPAK
Kerja/Tenaga Kerja
(Orang)
(%)
(Orang) 1996
547.602
383.900
70,10
1997
570.478
404.421
70,89
1998
583.182
402.020
68,94
1999
597.595
453.188
75,84
2000
655.839
463.882
70,73
Sumber data : Kantor BPS Kab.Sleman
26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama lima tahun terjadi perubahan yang bervariasi, nilai TPAK dari tahun 1996 mengalami kenaikan walaupun sangat kecil menjadi 70,89 % pada tahun 1997 atau 1,12 %, pada tahun 1998 turun sebesar 68,94 %, kemudian naik menjadi 75,84 % pada tahun 1999, dan selanjutnya pada tahun 2000 turun lagi menjadi 70,73 %, yang berarti dari 100 orang tenaga kerja yang berpartisipasi sebagai angkatan kerja sekitar 71 orang. 3) Angka Beban Tanggungan Tabel 2.12 Angka Beban Tanggungan Angka Beban Tahun
Jumlah Penduduk (Jiwa) 0 – 14 tahun
15 – 64 tahun
Tanggungan 65 tahun ke atas
1996
191.054
547.602
73.627
48,33
1997
184.798
570.478
60.883
43,07
1998
184.061
583.182
75.232
44,46
1999
187.004
597.595
73.426
43,58
2000
158.513
655.839
79.452
36,28
Sumber data : Kantor Statistik Kab.Sleman Angka beban tanggungan dari tahun 1996 sebesar 48,33 menurun menjadi 36,28 pada tahun 2000, hal ini berarti bahwa tiap 100 orang Sleman yang usia produktif ( usia 15 – 64 tahun ) harus menanggung 36 orang. 4) Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha utama. Jumlah penduduk yang bekerja di berbagai sektor pada tahun 2000 sebanyak 439.644 orang dengan rincian : NO
SEKTOR
%
1.
Pertanian
27,32
2.
Pertambangan
3.
Industri
4.
Listrik/Gas/Air
0,12
5.
Konstruksi
9,93
6.
Perdagangan
7.
Angkutan
0,32
8.
Keuangan
2,34
9.
Jasa
0,24 14,85
25,05
19,83
Jumlah
100
Sumber data : BPS Kab.Sleman
27
f. Kesenian dan Kebudayaan Organisasi kesenian meliputi seni teater terdiri 11 jenis, drama tari terdiri 11 jenis, seni musik diatonis terdiri 12 jenis, seni musik pentatonis 4 jenis, seni tari tradisionil 11 jenis, jumlah seniman dalang ada 147 orang dan seniman senirupa 120 orang, dan sanggar seni ada 175 dan jumlah organisasi kesenian ada 1978. Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan berupa candi ada 22 buah, museum 9 buah dan kegiatan upacara adat 6 jenis kegiatan. Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk 8 desa budaya yaitu Minomartani, Sinduarjo, Bangunkerto, Sendangmulyo,
Banyurejo,
Argomulyo,
Wedomartani,
Sambirejo,
Sidomoyo dan Tirtoadi, selain itu juga terdapat 2 desa cagar budaya yaitu di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan. 6. Agama Komposisi penduduk menurut agama: agama Islam 91,29 %, Katolik 6,24 %, Kristen
2,28 % , Hindu
0,12 %, dan Budha 0,07 %. Kerukunan
kehidupan intern umat dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi aman dan terkendali. Sarana ibadah berupa Masjid 1.639 buah, Mushola 231 buah, Langgar 1.078 buah, Gereja Katolik
40 buah, Kapel 25 buah, Gereja Kristen 16 buah,
Rumah Kebaktian 6 buah, Pura 2 buah dan Wihara 2 buah, pondok pesantren 60 buah, TKA 17 unit, Taman Pendidikan Al qur’an (TPA) 505 buah, Penyuluh Agama Islam kategori Madya 63 orang, kategori muda 231 orang, Ulama 345 orang, Kotib 1.754 orang, Hafid 57 orang dan hafidzah 69 orang, ustadz dan ustadzah 4.698 orang dan 23.497 santri. 7. Politik Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 organisasi peserta pemilihan umum, dengan jumlah pemilih 531.961. Hasil perolehan suara pemilu tahun 1999 untuk peserta pemilu sebagai berikut : PPP 29.350 suara, PDIP 184.794 suara, PAN 96.492 suara, PBB 7.766 suara, PK 11.711 suara, Golkar 60.338 suara dan PKB 73.950 suara, dan PKP 5.543 suara. 46.670 suara terdistribusi dalam 40 peserta pemilu lainnya dan suara tidak sah sebanyak 15.347 suara. Dari hasil Pemilu tahun 1999 tersebut telah dapat mendudukkan wakil – wakilnya di DPRD dengan rincian PDI.P 15 orang, PAN 8 orang, PKB 6
28
orang, Golkar 5 orang, PPP 3 orang, PK 1 orang, PKP 1 orang, PBB 1 orang serta TNI/Polri 5 orang. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebanyak 27 buah, lembaga sosial dan lembaga profesi kemasyarakatan sebanyak 91 buah yang telah ikut aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Sleman. 8. Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perekonomian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesejahteraan Masyarakat,
Dinas Ketentraman dan Ketertiban,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Badan Pertanahan Daerah, Kantor Kepegawaian Daerah, Perpustakaan,
Kantor
Kantor Data Elektronik, Arsip, dan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan,
Kantor
Kecamatan. Jabatan struktural terdiri atas: 1 orang eselon IIa, 15 eselon IIb, 69 orang eselon IIIa, 17 orang eselon IIIb, 341 orang eselon IVa. Pembentukan jabatan koordinator di tingkat Kecamatan disetarakan dengan eselon V, sedangkan jabatan fungsional yang ada dan telah dijalankan meliputi guru sebanyak
9.024 orang, arsiparis 15 orang, pustakawan 2
orang, medis/paramedis 783 orang, pamong swadaya masyarakat 20 orang, dan penyuluh 160 orang. Pegawai yang masih aktif saat ini sebanyak 14.627 orang dengan rincian sbb: a. Pegawai menurut golongan: Golongan I
=
2.194 orang
Golongan II
=
9.069 orang
Golongan III
=
3.072 orang
Golongan IV
=
292 orang
b. Pegawai menurut pendidikan: SD
=
918 orang
SLTP
=
798 orang
SLTA
= 8.394 orang
D-3
= 3.124 orang
29
B.
S1
= 1.360 orang
S2
=
33 orang
PROYEKSI PERTUMBUHAN Menggambarkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, memerlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro yang dilaksanakan
dengan berbagai misi. Indikator tersebut
terdiri atas indikator penduduk, indikator ekonomi dan indikator sosial. Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman saja, melainkan merupakan kinerja bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, masyarakat dan swasta. Proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial di Kabupaten Sleman berdasarkan ke 3 (tiga) indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data registrasi penduduk Kabupaten Sleman selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,43 % per tahun, yaitu dari tahun 1990 sebesar 754.750 jiwa menjadi 850.176 jiwa pada tahun 2000, dengan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa per km2. Berdasarkan data sensus penduduk
tahun
2000
jumlah
penduduk
Kabupaten Sleman sebanyak 901.337 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,51 %, dan dengan laju pertumbuhan penduduk konstan (1,43 %/tahun) maka diprediksi jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2004 sebanyak 956.738 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.665 jiwa/km2. 2. Pertumbuhan Ekonomi Salah
satu
data
statistik
yang
digunakan
sebagai
indikator
untuk
menganalisa dan mengevaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB harga konstan menunjukkan bahwa selama lima tahun (dari tahun1996 sampai dengan tahun 2000) pertumbuhannya mengalami pasang surut yaitu pada tahun 1996 pertumbuhannya mencapai 8,25 %, kemudian turun menjadi 3,58 % pada tahun 1997 karena munculnya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, bahkan pada tahun 1998 mengalami kontraksi pertumbuhan minus sebesar 7,27 % dan baru menunjukkan gejala kenaikan pada tahun 1999 sebesar 1,93 %, serta 3,35 % pada tahun 2000. Pertumbuhan terakhir pendapatan per kapita menurut harga berlaku selama lima tahun meningkat rata-rata 15,12 % per tahun yaitu dari Rp2.251.852 30
pada tahun 1996 menjadi Rp3.954.442 pada tahun 2000. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dan berbagai potensi yang ada, yang mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama empat tahun mendatang, maka diprediksikan laju pertumbuhan ekonomi konstan rata-rata sebesar 5,06 % per tahun yaitu dari 5,82 % pada tahun 2001 menjadi 5,24 pada tahun 2004, sementara laju investasi konstan diharapkan mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,21 % dari 5,70 % pada tahun 2001 menjadi 4,87 % pada tahun 2004. PDRB perkapita rata-rata sebesar 8,10 % per tahun dari Rp4.492.452 pada tahun 2001 menjadi Rp5.948.731 pada tahun 2004. 3. Pertumbuhan Sosial Untuk menganalisa dan mengevaluasi pertumbuhan sosial, indikator utamanya adalah jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk bekerja serta jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data statistik yang ada jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 mencapai 38.309 jiwa atau 4,51 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman. Dengan adanya upaya peningkatan PDRB perkapita rata-rata sebesar 8,10 % per tahun (dari tahun 2001 sampai tahun 2004), maka jumlah penduduk miskin yang ada diharapkan mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,56 % per tahun dari 36.394 jiwa pada tahun 2001 menjadi 31.203 jiwa pada tahun 2004, jumlah penduduk bekerja di prediksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,7 % per tahun dari 422.567 orang pada tahun 2001 menjadi 451.058 orang pada tahun 2004. Pengangguran terbuka berdasarkan data dari BPS diprediksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,00 % per tahun dari 31.289 orang pada tahun 2001 menjadi 37.257 orang pada tahun 2004. 4. Indeks Pembangunan Manusia Gambaran tingkat keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada manusia, yang juga merupakan gambaran kualitas hidup penduduk ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari angka harapan hidup, pendidikan (indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah) serta indeks daya beli (konsumsi riil per kapita). Dengan skala nilai mulai dari 0 (terburuk) sampai dengan 100 (terbaik) hasil perhitungan IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2000 menunjukkan angka 65,73 %. Untuk mencapai kategori baik, maka diprediksikan pada angka 67,05 % pada tahun 2004, sehingga diperlukan
31
berbagai upaya untuk menaikkan angka dari keseluruhan indeks yang sangat berpengaruh pada penilaian Indeks Pembangunan Manusia.
TABEL 2.13 TABEL PROYEKSI PERTUMBUHAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2000 - 2004
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
INDIKATOR MAKRO 2000 Jumlah Penduduk 901.377 Laju Pertumbuhan 1,50 Penduduk Jumlah Penduduk 38.309 Miskin PDRB (Berlaku)(Juta 3.560.985 Rupiah) PDRB (Konstan) (Juta 1.451.772 Rupiah) Inflasi (Propenas) Kab. 6,98 % Sleman Laju Pertumbuhan 3,35 % Ekonomi (Konstan 1993) PDRB Per Kapita 3.954.422 (Berlaku) Laju Investasi (Konstan 6,30 % 1993) Jumlah Penduduk Be413.476 kerja Proporsi Jumlah Pen45,87 duduk Bekerja/Jumlah Penduduk Jumlah Pengangguran 29.520 Terbuka Indek Pembangunan 65,73 Manusia (IPM)
2001 914.909 1,50
2002 928.645 1,50
2003 942.587 1,50
2004 956.738 1,50
36.394
34.574
32.845
31.203
4.103.720
4.616.475
5.129.600
5.670.456
1.536.241
1.610.703
1.690.809
1.779.374
7%
7%
6%
6%
5,82 %
4,85 %
4,97 %
5,24 %
4.492.452
4.982.526
5.458.281
5.948.731
5,70 %
5,39 %
5,12 %
4,87 %
422.567
431.858
441.354
451.058
46,19
46,50
46,82
47,15
31.289
33.163
35.151
37.257
66,06
66,39
66,72
67,05
Keterangan: 1. Perhitungan Proyeksi berdasarkan metode ekstrapolasi 2. Jumlah penduduk miskin bersumber dari data Pra KS dan KS I alasan ekonomi 3. Jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran bersumber dari pengolahan data Sakernas. 4. IPM dihitung dengan indeks harapan hidup,indeks pendidikan dan indeks daya beli.
C. KENDALA 1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik. Kendala belum optimalnya Pelayanan publik disebabkan antara lain tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, karena kuatnya sentralisasi kekuasaan selama masa pemerintahan orde baru terutama dibidang politik dan ekonomi, sehingga daerah tidak dapat mengembangkan kreativitas dan mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya.
32
2. Rendahnya kegiatan Ekonomi Daerah Kendala rendahnya kegiatan ekonomi daerah disebabkan antara lain rendahnya
produktivitas sektor bidang usaha, rendahnya kemampuan
managemen dan jiwa kewirausahaan, kurangnya kua;litas bahan baku lokal, belum adanya spesifikasi hasil produksi, akses ke sumber keuangan formal belum optimal, orientasi pasar domestik, produksi dan informasi lambat, kurangnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penerapan teknologi yang belum optimal, kurangnya peraturan pendukung serta lemahnya hubungan antar lembaga yang bersifat kemitraan. Meskipun pada tahun 2000 ini telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara
luas, nyata, dan bertanggung jawab serta peningkatan upaya
pemberdayaan masyarakat, namun pada kenyataannya masih ada sebagian peraturan pelaksanaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan semangat dan jiwa dari Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Disamping itu penyebab lainnya adalah terbatasnya keuangan daerah dan terbatasnya sumber daya manusia aparat pemerintah yang berkualitas.
3. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat Kendala rendahnya kesejahteraan rakyat disebabkan antara lain dibidang pendidikan berupa minimnya fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, kurangnya motivasi siswa dan tenaga edukasi dalam peningkatan mutu dan kurangnya pemahaman dan aplikasi terhadap regulasi pendidikan; dibidang kesehatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih sehat, rendahnya kemampuan dan kemauan memelihara kesehatan, terbatasnya tenaga spesialis dan akses pelayanan kesehatan di bidang sosial berupa banyaknya keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera karena terbatasnya pelayanan dan akses terhadap penyandang masalah rawan sosial. Disamping itu kurang kondusifnya kondisi masyarakat, adanya gejala penurunan
pemahaman
dan
pengamalan
ajaran
agama,
rendanya
pemahaman terhadap konsep gender dan peranan perempuan, ketertinggalan dalam pemahaman, pemanfaatan dan pengembangan Iptek, keterbatasan sarana dan prasarana olah raga masyarakat, olah raga prestasi dan profesional, kurangnya apresiasi dan penerapan budaya luhur bangsa.
33
4. Rendahnya kapasitas pengembangan potensi wilayah. Kendala kapasitas pengembangan potensi wilayah disebabkan antara lain tidak terkendalinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, harga tanah yang semakin tinggi di wilayah perbatasan, sedangkan kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman semakin meningkat dan belum semua rencana tata ruang wilayah dan kawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan mengenai kerjasama dan koordinasi dalam penataan dan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten atau Kota baik dalam Propinsi DIY maupun dengan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
BAB III VISI, MISI DAN STRATEGI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001 telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional serta senantiasa mempertimbangkan bahwa Kabupaten Sleman sebagai bagian integral wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. VISI Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman 2000 – 2004 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, sejahtera, lestari mandiri,
berdaya saing,
damai, demokratis, agamis dan berkeadilan. Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut : Maju
:
adalah
perwujudan
dinamis,inovatif
dan
keadaan kreatif
masyarakat
bergerak
kedepan
yang untuk
mencapai nilai yang lebih berkualitas,unggul dan menjadi contoh bagi daerah lain. Sejahtera
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan dasar lahir dan bathin secara manusiawi yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan
34
pangan,
sandang,
papan,
kesehatan,
pendidikan
dan
lapangan kerja. Lestari
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera secara terus menerus dan mampu mengikuti perkembangan perubahan situasi secara dinamis.
Mandiri
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera berdiri kokoh atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri serta tidak memisahkan diri dari lingkungannya.
Berdaya saing :
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, memiliki
keunggulan
komparatif
dan
kompetitif
dalam
berbagai bidang dan mampu bersaing secara sehat dengan mendasari keyakinan akan potensi yang dimilikinya untuk membangun kehidupannya. Damai
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, hidup rukun, saling menghormati dan menghargai dan senantiasa menghindari pertentangan dan permusuhan antar sesama.
Demokratis
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,kedaulatan hukum, persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk
berpartisipasi
dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Agamis
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua putusan akal dan pertimbangan rasa dalam setiap sikap dan tindakan dalam kehidupannya.
Berkeadilan
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dengan senantiasa memberikan sesuatu kepada siapapun juga yang menjadi haknya dan melaksanakan yang menjadi kewajibannya.
Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Sleman yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan, para elit politik, para cendekiawan, masyarakat serta para pelaku usaha untuk mencapai cita-cita masa depan tersebut.
35
B. MISI Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sleman masa depan, Pola Dasar Pembangu-nan Daerah Kabupaten Sleman 2000 – 2004 menetapkan misi sebagai berikut : 1. Penerapan dan pengembangan teknologi, 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 4. Pelestarian lingkungan hidup, 5. Pelestarian nilai-nilai budaya, 6. Penataan dan optimalisasi birokrasi, 7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, 8. Peningkatan pendidikan masyarakat, 9. Peningkatan penegakan supremasi hukum, 10. Peningkatan kesadaran berdemokrasi, 11. Peningkatan kualitas beragama, dan. 12. Pemerataan pemanfaatan sumberdaya.
Misi ini dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta terbangunnya kehidupan politik yang dinamis, terwujudnya pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan, meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan
kualitas kehidupan masyarakat, dan
meningkatnya kapasitas pengembangan potensi wilayah.
C. STRATEGI Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sleman, diperlukan suatu strategi pembangunan sebagai berikut : 1.
Mengembangkan kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing.
2.
Memanfaatkan keunggulan komparatif berupa potensi dan keanekaragaman sumber daya alam untuk menarik investor dalam rangka mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru.
3.
Mengupayakan
peningkatan
kesehatan,
pencegahan,
penyembuhan,
pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. 4.
Memantapkan penataan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk acuan pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
36
5.
Melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan yang bersumber dari warisan budaya leluhur
6.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia aparatur Pemerintah untuk meningkatkan kinerja birokrasi
7.
Mempercepat pembangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
8.
Mengupayakan
perluasan
dan
pemerataan
kesempatan
memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi. 9.
Mengembangkan
budaya
hukum
dimasyarakat,
untuk
menciptakan
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. 10. Meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi disegala bidang. 11. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan 12. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta memelihara daya dukungnya untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata.
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah disusun untuk melaksanakan berbagai misi yang di gariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah guna mewujudkan visi yang ditetapkan.Prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan hasil – hasil
yang telah dicapai dan berbagai kemungkinan
perkembangan
keadaan pada masa mendatang. Prioritas
pembangunan
akan
dicapai
melalui
tahapan
pembangunan
yang
berkelanjutan sesuai dengan tingkat kewenangan pemerintah Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom. Prioritas pembangunan akan terwujud apabila didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas, termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan memerlukan penanganan segera adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan
kegiatan ekonomi daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan
meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah. Keempat permasalahan pokok tersebut menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan dan kemampuan dalam pembangunan. Kondisi ini menuntut terutama kepada penyelenggara pemerintahan, para elite politik, tokoh masyarakat, pemuka agama,
37
dan dunia usaha, swasta untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan warga masyarakat. Mempertimbangkan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan yang dihadapi tersebut, maka dirumuskan empat prioritas pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:
A. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik. Prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan
pemerintahan Kabupaten
yang baik dilakukan melalui pembangunan di, bidang hukum, bidang politik, bidang penyelengaraan pemerintahan, bidang komunikasi, informasi dan media masa, bidang ketentraman dan ketertiban. Arah kebijakan pembangunan bidang politik yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kehidupan demokrasi dan memelihara integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah kebijakan pembangunan bidang hukum yaitu membuat produk hukum yang berkualitas dan demokrasi, selanjutnya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak azasi manusia. Arah kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan adalah ditempuh dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur pemerintah, peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Arah kebijakan pembangunan bidang komunikasi, informasi dan media massa adalah optimalisasi pemanfaatan peran komunikasi melalui berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai jaringan informasi untuk mengoptimalkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban adalah mewujudkan, memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
B. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah Prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi :
Industri,
Pertanian dan Kehutanan, Sumber Daya Air dan Irigasi, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan Usaha dan Keuangan Daerah, Transportasi, Pertambangan, Energi, dan Pariwisata. Arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi adalah meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi melalui pengembangan hubungan kemitraan
38
dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD serta antara usaha besar, menengah dan kecil dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta ber basis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan kota distribusi dan perdagangan serta pergudangan maka diperlukan sistem perdagangan yang berkeadilan efektif dan efisien dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa sekaligus mendorong kelancaran arus barang dan distribusi dan perlindungan kepentingan konsumen dan produsen terutama usaha ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut dilaksanakan berbagai program pembangunan daerah di bidang ekonomi
secara terpadu
yaitu : 1. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, 2. Pengembangan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi, 3. Penciptaan stabilitas ekonomi dan keuangan guna mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi, ekspor dan pertumbuhan ekonomi, 4. Peningkatan daya saing produk daerah, terutama untuk mendukung peningkatan ekspor non migas, pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan 5. Peningkatan investasi dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan perijinan investasi, 6. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang pembangunan ekonomi daerah 7. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.
C. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat , dilaksanakan
melalui
pembangunan
bidang
:
Agama,
Pendidikan,
Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Kependudukan, Keluarga Berencana,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Kebudayaan. Arah kebijakan pembangunan di bidang agama adalah memanfaatkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara, meningkatkan kualitas pendidikan agama,
39
meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mengupayakan program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek. Arah kebijakan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan jaminan sosial tenaga kerja, pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial,peningkatan kualitas penduduk, pemberantasan perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, dan peningkatan aksesbilitas fisik dan non fisik bagi penyandang cacat. Arah kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan dan kesenian adalah pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, pelestarian nilai-nilai budaya yang ada, dan pengembangan kebebasan berkreasi dalam kesenian. Arah kebijakan pembangunan di bidang kedudukan dan peranan perempuan adalah peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan peningkatan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan. Arah kebijakan
pembangunan pemuda dan olah raga meliputi penumbuhan
budaya olah raga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga prestasi, pengembangan iklim kondusif bagi pengembangan generasi muda, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba. Peningkatan kualitas penduduk yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas keluarga serta penyeimbangan kuantitatif persebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Pembangunan sumber daya manusia yang bermoral dan berketrampilan melalui pembangunan bidang agama dan pendidikan, mengembangkan interaksi antar lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat melalui jasa pelayanan teknologi, peningkatan peranan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.
40
D. Meningkatkan Kapasitas Pengembangan Potensi Wilayah
Prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah
dilaksanakan melalui pembangunan bidang perdesaan dan
perkotaan, pemanfaatan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, wilayah perbatasan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Arah kebijakan peningkatan kapasitas pengembangan potensi wilayah, adalah meningkatkan pengembangan potensi wilayah untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pembangunan pedesaan dan perkotaan, penataan ruang, penataan
pertanahan,
pengembangan
perumahan
dan
permukiman,
pengembangan wilayah perbatasan, serta pengembangan sumber daya alam dan lingkungan
hidup,
guna
mendukung
pemulihan
ekonomi
dan
sekaligus
mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perdesaan dan perkotaan diarahkan untuk mewujudkan struktur ekonomi perdesaan yang lebih kokoh, berlandaskan sektor pertanian yang mantap. Sementara itu kemampuan pengelolaan perkotaan sangat diperlukan khususnya dibidang pembangunan pelayanan umum, pelayanan sosial serta pengelolaan tata ruang dan pertanahan. Penataan ruang diarahkan agar mampu mengakomodasi semua kepentingan secara terpadu yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat serta berazaskan keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan umum yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stake holder. Arah kebijakan bidang pertanahan
adalah mengembangkan administrasi
pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat dan meningkatkan kelembagaan pengelolaan pertanahan dengan kepastian hukum terhadap hak milik tanah dan pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif. Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak serta dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim investasi pembangunan perumahan yang menarik agar dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan adalah memanfaatkan potensi wilayah perbatasan secara optimal melalui kerjasama antar pemerintah kabupaten atau kota agar tercipta keserasian kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
41
Arah kebijakan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mengelola dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dalam pengembangan permukiman, perkotaan, pedesaan, wilayah tumbuh cepat, wilayah perbatasan
dan pemberdayaan masyarakat,
pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing -masing wilayah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta keterkaitan dan kerja sama ekonomi antar pelaku, antar desa dan kota, antar daerah, dan antar wilayah yang saling
menguntungkan,
pertanahan
dengan
mendayagunakan
penataan
ruang
dan
serta dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian
lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, penumbuhan tanggungjawab sosial, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan, dan penataan kelembagaan.
BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program pembangunan daerah disusun berdasarkan butir-butir arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2000 – 2004, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001. Pembahasan secara terperinci program-program pembangunan daerah berikut ini disajikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yakni: mewujudkan pemerintah daerah
yang
baik,
meningkatkan
kegiatan
ekonomi
daerah,
meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah. A.
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih dilaksanakan melalui pembangunan bidang : hukum, politik, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, komunikasi, dan media massa, ketentraman dan ketertiban. 1. Hukum. a. Umum
42
Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
masih perlu untuk
ditingkatkan, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Sleman cukup tinggi. Kondisi tersebut disebabkan antara lain belum maksimalnya upaya sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di kalangan masyarakat, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan terbatasnya prasarana maupun sarana penegakan hukum. b. Arah Kebijakan. 1)
Pengembangan budaya hukum di masyarakat untuk terciptanya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum,
2)
Penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum,
keadilan
dan
kebenaran,
supremasi
hukum
serta
menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3)
Peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan cara meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana, pendidikan dan pengawasan yang efektif.
4)
Penyusunan produk hukum daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5)
Peningkatan
pemahaman,
penyadaran,
perlindungan,
serta
penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
c. Program dan kegiatan 1)
Program penyusunan produk hukum daerah. Tujuan: Mewujudkan kepastian hukum. Sasaran: Tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a)
Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum.
b)
Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan
43
2)
c)
Menyusun produk hukum daerah.
d)
Menyempurnakan produk hukum daerah.
Program pemberdayaan aparat penegak hukum daerah Tujuan: Meningkatkan profesionalisme aparat penegak produk hukum daerah Sasaran: Terwujudnya aparat penegak produk hukum yang berkualitas, berwibawa dan bertanggung jawab. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a)
Meningkatkan
pembinaan terhadap aparat penegak produk
hukum daerah, b)
Meningkatkan sarana dan prasarana
di bidang penegakan
produk hukum daerah, c)
Meningkatkan pembinaan sikap dan perilaku aparat penegak hukum daerah.
3)
Program penyuluhan hukum Tujuan : Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat maupun aparat pemerintah daerah. Sasaran : Tertingkatnya jumlah masyarakat dan
aparat pemerintah daerah
yang sadar terhadap hak dan kewajibannnya. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a)
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi produk-produk hukum
b)
Meningkatkan penyuluhan hukum
c)
Meningkatkan
peran
Sistim
Jaringan
Dokumentasi
dan
Informasi (SJDI) hukum 4)
Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum Tujuan: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
44
Sasaran: Tertingkatkannya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a)
Melakukan pemetaan permasalahan hukum
b)
Melakukan penyadaran hukum masyarakat dengan pendekatan dialogis.
c)
Meningkatkan
kesadaran
mengaktualisasikan
hak
serta
masyarakat
dalam
melaksanakan
kewajiban
sebagai warga negara, yang bersumber pada nilai-nilai budaya luhur daerah. d)
Meningkatkan penggunaan media komunikasi dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat
5)
Program penegakan hukum Tujuan: Mewujudkan supremasi hukum. Sasaran: Terciptanya penegakan hukum yang mandiri. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: Meningkatkan operasi penegakan hukum daerah. .
2. POLITIK a. Umum Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat harus
senantiasa
diupayakan,
hal
tersebut
perlu
diupayakan
penanganannya melalui berbagai kebijakan dan program maupun kegiatan pembangunan dibidang politik. Kondisi politik di Kabupaten Sleman relatif stabil dan kondusif, oleh karena itu kondisi semacam ini perlu dipertahankan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memelihara persatuan dan kesatuan. b. Arah Kebijakan 1)
Penguatan
keberadaan
Republik Indonesia,
45
dan
kelangsungan Negara Kesatuan
2)
Peningkatan etika dan moral politik sesuai Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang mantap,
3)
Pemasyarakatan dan penerapan prinsip persamaan, akomodatif terhadap kemajemukan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
4)
Peningkatan sikap keberpihakan pada rakyat melalui prosedur dan mekanisme yang sah, konstitusional dan berbudaya dalam proses pengambilan keputusan,
5)
Peningkatan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengembangkan sikap toleran dan arif, serta menjunjung tinggi etika demokrasi dan keberagaman aspirasi politik,
6)
Peningkatan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
7)
Pemasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Program dan Kegiatan 1) Program pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan: Meningkatkan hubungan yang baik antar suku, umat beragama, ras dan antar golongan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran: Terciptanya suasana yang kondusif antar suku, umat beragama, ras dan antar golongan di Kabupaten Sleman. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a)
Meningkatkan pembauran antar suku, umat beragama, ras dan antar golongan.
b)
Meningkatkan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, antar golongan.
c)
Meningkatkan komunikasi sosial antar masyarakat dan antar kelompok masyarakat.
46
d)
Menanggulangi kerawanan sosial.
e)
Menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.
2) Program pengembangan etika, moral dan budaya politik. Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya. Sasaran : Terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a)
Meningkatkan pendidikan politik
b)
Mensosialisasikan
peraturan
perundang-undangan
dibidang
politik c)
Meningkatkan kualitas komunikasi politik
d)
Meningkatkan kesadaran dan etika politik
e)
Meningkatkan kewaspadaan terhadap budaya politik yang bertentangan dengan Pancasila.
3) Program peningkatan peranan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan Tujuan: Meningkatkan kualitas organisasi politik dan organisasi kemasyarakat an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan organisasi kemasyarakatan. Sasaran: Terwujudnya peran organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a)
Meningkatkan pemberdayaan organisasi politik dan organisasi masyarakat.
b)
Menyelenggarakan forum komunikasi politik antar partai politik, organisasi masyarakat dan pemerintah
c)
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian organisasi politik dan organisasi masyarakat.
47
4)
Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Sasaran : Tersedianya fasilitas pemilihan umum yang memadai. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan fungsi fasilitatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemihan umum, b) Menyediakan sarana dan prasarana pemilihan umum.
3. PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. a. Umum. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah
Kabupaten
Sleman
masih
dalam
proses
penataan
kelembagaan, personil dan sistem pemerintah daerah. Prinsip dasar penataan kelembagaan melalui pembentukan organisasi perangkat daerah yang mendasarkan pada pada asas hemat struktur dan kaya fungsi. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk dalam pelaksanaannya harus didukung oleh personil yang mempunyai kompetensi dan profesionalitas. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik
diperlukan
transparansi,
akuntabel
dan
profesional
aparat
pemerintah daerah. Proses menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala antara lain: koordinasi internal belum efektif, penempatan personil belum sesuai dengan kompetensinya, terbatasnya dukungan dana, sarana dan prasarana yang tercermin dalam dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang belum sesuai dengan jumlah beban yang harus dibiayai. Pada
akhirnya
mempengaruhi
permasalahan-permasalahan
kinerja
pemerintah
Kabupaten
tersebut Sleman,
akan sehingga
penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat, maka 48
permasalahan-permasalahan tersebut diatas harus segera mendapatkan pemecahan
antara
lain:
dalam
penataan
kelembagaan
maupun
penentuan formasi kepegawaian harus didahului dengan analisis jabatan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam pengisian formasi kepegawaian sehingga penempatan personel sesuai dengan kualifikasinya, diterapkannya sisten punish and rewards terhadap setiap pegawai sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai, mengoptimalkan fungsi-fungsi institusi pengawasan dalam melakukan kegiatan disamping berdasarkan
anggaran
yang
berasal
DAU/DAK
juga
melakukan
intensifikasi/ekstensifikasi terhadap potensi PAD yang ada. b. Arah Kebijakan. 1)
Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparat pemerintah sesuai dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).
2)
Pengisian jabatan dan penjejangan karier dilaksanakan secara transparan berdasarkan merit sistem dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3)
Penataan kelembagaan dan ketata laksanaan diupayakan dengan peningkatan fungsi birokrasi
4)
Peningkatan kapasitas birokrasi yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel.
5)
Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik sesuai dengan mekanisme yang konstitusional dan demokratis.
6)
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, dinamis, dan bertanggung jawab.
7)
Peningkatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
c. Program dan kegiatan 1)
Program
peningkatan
kualitas
dan
profesionalisme
pemerintah Tujuan: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.
49
aparat
Sasaran: Tersedianya aparat pemerintah daerah yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a) Melaksanakan penataan sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, pemantauan dan pelaporan pegawai, b) Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian, c) Meningkatkan pengelolaan kepegawaian daerah, d) Menyusun formasi pegawai, e) Melaksanakan pengembangan karier pegawai, f) Meningkatkan diklat struktural dan fungsional, g) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah melalui kursus dan tugas belajar, h) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2)
Program Pengisian jabatan dan penjenjangan karier Tujuan: Meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah secara optimal Sasaran: Tertingkatkannya mutu pelayanan aparat pemerintah daerah Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a) Melakukan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam jabatan bagi PNS sesuai kapasitas yang dimiliki. b) Melaksanakan Analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai c) Meningkatkan motivasi kerja dengan penerapan
sistem
penghargaan d) Meningkatkan sistem pembinaan, penyuluhan dan penerapan sanksi e) Melaksanakan
peraturan
perundang-undangan
dibidang
kepegawaian f) Meningkatkan kesejahteraan pegawai g) Menyelenggarakan pembinaan jasmani dan rohani pegawai 50
h) Menyusun alur karier pegawai i) Membuat standarisasi kompetensi jabatan j) Melaksanakan pengisian jabatan secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3)
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Tujuan: Meningkatkan kapasitas, efisiensi dan efektivitas kelembagaan/ organisasi perangkat daerah. Sasaran: a) Tersusunnya struktur organisasi perangkat daerah yang tepat. b) Tercapainya kinerja kelembagaan yang tinggi c) Terbangunnya mekanisme hubungan kerja yang efektif antar organisasi perangkat daerah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a) Menyelenggarakan
penataan
kelembagaan
dan
struktur
organisasi perangkat daerah b) Melaksanakan analisis jabatan, analisis organisasi, analisis beban kerja serta analisis manajemen lainnya yang diperlukan dalam upaya optimalisasi organisasi. c) Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring organisasi perangkat daerah d) Menyusun sistem dan mekanisme hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah e) Menyusun pola dan standar pelayanan masyarakat. 4)
Program peningkatan kapasitas birokrasi dalam rangka pelayanan masyarakat Tujuan : Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
diberbagai
pemerintahan. Sasaran : Terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat
51
bidang
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyediakan (akses) pendidikan dan pelatihan yang memadai b) Meningkatkan disiplin kerja, anggaran dan akuntabilitas publik. c) Meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. d) Mengupayakan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 5)
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan Tujuan : Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
segala
bidang
pembangunan Sasaran : Tertingkatkannya peran serta masyarakat dalam segala bidang pembangunan Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan
pemberdayaan
lembaga-lembaga
kemasyarakatan b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan proses pengambilan keputusan c) Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam segala bidang pembangunan. 6)
Program penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, dinamis, dan bertanggung jawab. Tujuan : Mewujudkan
kepemerintahan
desa
yang
kuat,
dinamis
dan
bertanggung jawab Sasaran : Tertingkatkannya
fungsi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakat yang prima. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa, b) Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa,
52
c) Meningkatkan kemandirian dalam rangka menggali sumbersumber pendapatan asli desa, d) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat, e) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas KKN, f) Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
kegiatan
pemerintahan maupun pembangunan desa 7)
Program peningkatan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tujuan : Mencegah dan menekan tindakan-tindakan aparat pemerintah daerah yang mengarah pada praktek-praktek KKN. Sasaran : Menuju kepemerintahan yang baik (good governance) Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, aparat pengawasan fungsional maupun legislatif, b) Mengembangkan
sistem
informasi
hasil-hasil
pengawasan
secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, c) Pelaksanaan pengawasan dalam
semua proses kegiatan
pemerintahan dan pembangunan mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya suatu kegiatan melalui pembinaan, monitoring dan pemeriksaan, d) Meningkatkan profesionalisme pengawasan, e) Meningkatkan
pelaksanaan
waskat
pada
masing-masing
instansi, f) Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53
4. Komunikasi, Informasi Dan Media Massa a. Umum Penyelenggaran komunikasi, informasi dan media massa secara makro telah membentuk dan mengembangkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk mengambil bagian dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun tidak dapat dipungkiri penyelenggaran komunikasi, informasi dan media massa belum dapat didistribusikan secara merata dan menjadi saluran aspirasi seluruh masyarakat. Fenomena maraknya perkembangan media massa dan teknologi informasi hanya dapat diperoleh kelompok masyarakat yang memiliki daya beli. b. Arah Kebijakan. 1) Peningkatan peranan komunikasi melalui media massa dalam hubungan sesama masyarakat, dengan pemerintah secara timbal balik dalam berbagai aspek, 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan peran komunikasi melalui penguasaan tehnologi informasi dan komunikasi, 3) Peningkatan peranan pers dan media massa yang bebas dan bertanggung jawab dalam penyebaran informasi yang obyektif, andal dan edukatif sebagai alat sosial kontrol yang konstruktif, 4) Perluasan jaringan informasi yang dapat diperoleh secara mudah, 5) Peningkatan profesionalisme aparat penerangan, 6) Peningkatan prasarana dan sarana penerangan, untuk peningkatan mutu, isi dan jangkauan siaran dan informasi. c. Program dan Kegiatan 1) Program pengembangan operasional komunikasi organisasi. Tujuan : Memperluas jaringan informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang disebarkan oleh pemerintah daerah. Sasaran : Terwujudnya pemerataan informasi keseluruh lapisan masyarakat dan saluran aspirasi masyarakat.
54
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan dan mengembangkan media komunikasi, b) Meningkatkan arus informasi kepada masyarakat, c) Mengembangkan pengkajian informasi dan komunikasi organisasi. 2) Program pengembangan hubungan media massa. Tujuan : Menumbuhkan interaksi yang dinamis antara pemerintah dan media massa. Sasaran : Terwujudnya hubungan yang sinergis dan rasa tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan pemanfaatan media massa sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif serta kontrol sosial yang konstruktif, b) Meningkatkan kerja sama dengan media massa melalui forum hubungan media massa, c) Melakukan analisis terhadap informasi yang disalurkan melalui media massa. 3) Program pemanfaatan jaringan komunikasi sosial. Tujuan : Mengembangkan saluran informasi di masyarakat. Sasaran : Meningkatkan arus informasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Inventarisasi jaringan komunikasi sosial yang tumbuh dalam masyarakat, b) Memberi dukungan untuk mengembangkan media sosial, c) Memanfaatkan jaringan komunikasi sosial untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat,
55
d) Melakukan analisis opini publik. 4) Program pemanfaatan tehnologi informasi. Tujuan : Penyebaran informasi pada lingkup global. Sasaran : Memperluas publikasi dan penyerapan aspirasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menggunakan tehnologi informasi untuk penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, b) Melakukan analisis terhadap informasi yang disalurkan melalui teknologi informasi. 5) Program peningkatan pelayanan informasi. Tujuan : Meningkatkan kemudahan masyarakat dan aparat dalam mengakses informasi. Sasaran : Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyediakan data dan informasi yang akurat, b) Menyelenggarakan pelayanan data dan informasi, c) Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas persebaran informasi d) Menyediakan sarana dan prasarana informasi 6) Program peningkatan pelayanan informasi Tujuan : Meningkatkan wawasan dan kemampuan pengelola komunikasi, informasi dan media massa. Sasaran : Terselenggaranya komunikasi, informasi dan media massa yang dinamis lancar dan inovatif.
56
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan dan mengembangkan diklat tehnis di bidang komunikasi dan jurnalistik, b) Meningkatkan kemampuan aparat dalam mengakses tehnologi informasi dan komunikasi, c) Meningkatkan kapasitas manejerial komunikasi dan media massa bagi aparat, d) Meningkatkan
kapasitas
aparat
dalam
melakukan
analisis
informasi media massa. 5. Ketentraman Dan Ketertiban a. Umum Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman kurang kondusif, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai kasus kriminal seperti peredaran narkoba, pencurian biasa, pencurian mobil dan sepeda motor, peredaran uang palsu dan berbagai kasus kriminal lainnya. Kondisi ini terjadi dikarenakan berbagai sebab antara lain :
jumlah pengangguran yang terus meningkat, kesulitan ekonomi
yang belum ditangani secara maksimal, perkembangan kesejahteraan dari sementara kelompok masyarakat miskin belum menggembirakan , kesadaran masyarakat dalam pengamanan swakarsa belum optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut di atas perlu upaya peningkatan pemeliharaan
ketenraman
dan
ketertiban
masyarakat
dengan
menanggulangi setiap gangguan/ancaman yang dilaksanakan secara terpadu antara unsur aparat dan masyarakat yang bersifat kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan dengan kebijaksanaan program dan kegiatan. b. Arah Kebijakan 1) Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat terutama diarahkan untuk terciptanya stabilitas daerah, mewujudkan terpeliharanya keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat yang terbebas dari segala
hambatan, tantangan,
ancaman dan gangguan melalui kesadaran tentang hak bela negara bagi setiap warga masyarakat dengan penyuluhan penerangan,
57
latihan serta pendidikan pendahuluan bela negara kepada masyarakat dan siswa di semua jenjang pendidikan terus dilakukan. 2) Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di arahkan untuk penciptaan stabilitas daerah, pemulihan keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat yang bebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. 3) Penumbuhan kesadaran swakarsa masyarakat di tujukan untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4) Peningkatan pertahanan sipil oleh aparat pemerintah dan masyarakat. 5) Perlindungan masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan dan swadaya aktif. 6) Pengembangan system keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari sistem keamanan dan ketertiban nasional. 7) Membentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat di setiap desa dan unit operasional penanggulangan bencana di setiap kecamatan. 8) Menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). 9) Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat disegala lapisan. c. Program dan Kegiatan 1) Program pengembangan dan pembinaan potensi Linmas/Hansip. Tujuan : Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota Linmas/Hansip dibidang kesadaran bela negara dan pelaksanaan perlindungan masyarakat. Sasaran : Terwujudnya profesionalisme anggota Linmas/Hansip. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyelenggarakan pendidikan ke hansipan, b) Menyelenggarakan penataran tenaga inti PPBN, c) Menyelenggarakan latihan dan gladi lapang penanggulangan bencana,
58
d) Menyelenggarakan
pemantapan
potensi
penanggulangan
bencana, e) Menyelenggarakan pembinaan hansip/linmas desa, f) Menyelenggarakan pemantapan peleton inti kecamatan, g) Menyelenggarakan
peningkatan
kesejahteraan
anggota
hansip/linmas, h) Menyelenggarakan pembinaan tim SAR, i) Menyelenggarakan pengerahan anggota hansip/linmas dalam pengamanan. 2) Program pembinaan ketentraman dan ketertiban. Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah. Sasaran : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan kemampuan mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban serta pelanggaran peraturan daerah, b) Meningkatkan
pembinaan
terhadap
masyarakat
dibidang
keamanan dan ketertiban, c) Meningkatkan
pembinaan
PPNS
dalam
rangka
penegakan
peraturan daerah. B. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut dapat dicapai dengan lebih memberdayakan pengembangan
masyarakat sistem
dan
ekonomi
seluruh
kerakyatan
kekuatan dengan
ekonomi
melalui
mempertimbangkan
permintaan pasar. Pembangunan ekonomi dilakukan secara terkoordinir sehingga dapat tercapai sasaran maupun kegiatan yang sinergis, terpadu dan saling mendukung, dengan bidang kegiatan ekonomi daerah meliputi industri, pertanian dan kehutanan, sumber daya air dan irigasi, pertambangan dan energi, transportasi,
59
perdagangan, pengembangan usaha dan keuangan daerah, pengembangan investasi, pariwisata, pos dan telekomunikasi dan kedirgantaraan. 1. Industri a. Umum Berkembangnya industri merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Sumbangan sektor industri dalam pembentukan produk domestik regional bruto telah menunjukkan suatu peningkatan. Sebagian besar potensi industri yang ada didaerah adalah berupa industri kecil, menengah dan rumah tangga, yang secara umum relatif lebih stabil terhadap adanya krisis. Permasalahan yang dihadapi sektor industri antara lain : 1) lemahnya manajemen usaha atau tidak dimilikinya kemampuan di dalam mengelola, menyeimbangkan dan mengkombinasikan sumber daya secara efektif, 2) masih rendahnya pengembangan inovasi teknologi di perusahaan dan kurangnya
wawasan
para
pengusaha
karena
masih
berpola
tradisional, 3) rendahnya kemampuan berwirausaha, 4) sebagian besar industri kecil dan menengah tidak memiliki modal yang cukup, sehingga tidak mempunyai dana cadangan penyangga yang memadai untuk membiayai berbagai keperluan yang terjadinya tidak
dapat
diduga
sebelumnya.
Persoalan
tersebut
menjadi
bertambah rumit karena didalam menjalankan kegiatan kegiatan usaha belum menggunakan fasilitas perbankan 5) lemahnya pemasaran karena kesepakatan kemitraan usaha antara industri kecil dengan industri besar/menengah baik melalui sistem bapak
angkat
maupun
sub
contracting
banyak
yang
belum
direalisasikan sebagaimana mestinya. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan penguatan struktur industri melalui penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan industri kecil dan menegah, meningkatkan kemitraan usaha dan perlindungan usaha.
60
b. Arah Kebijakan 1) Pembangunan industri diarahkan untuk penguatan struktur ekonomi yang lebih baik dengan menciptakan keterkaitan yang mendukung dan menguntungkan antar sektor, antar strata usaha dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mendukung ekspor non migas, pariwisata dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan
dan
mendukung
laju
pertumbuhan
ekonomi. 2) Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri kecil/menengah, industri rumah tangga dan pedesaan dengan peningkatan
ketrampilan melalui berbagai pelatihan, penguatan
modal, peralatan, magang dan manajemennya. 3) Pembangunan industri diarahkan dapat memanfaatkan dan mengolah bahan baku lokal dari hasil pertanian dan industri rancang bangun serta rekayasa dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor dengan penguasaan tehnologi tepat guna, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan secara kuantitas dan kualitasnya. 4) Pembangunan industri diarahkan dapat dikembangkan pada industri teknologi tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah maupun luar daerah yang ada dan mempunyai nilai strategis yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 5) Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan dapat menjalin kemitraan
yang
membutuhkan
lebih
dan
mantap,
saling
saling
mendukung,
menguntungkan
antara
saling industri
kecil/menengah, industri rumah tangga dan pedesaan serta industri besar maupun dengan usaha swasta dan usaha pemerintah. 6) Pembangunan dan pengembangan industri menengah dan besar diarahkan sesuai penataan ruang dan dapat menyerap tenaga lokal yang sebanyak-banyaknya tidak menimbulkan dampak /pencemaran lingkungan, serta meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung devisa. 7) Pembangunan berwawasan
dan
pengembangan
lingkungan
serta
industri
dengan
diarahkan
memenuhi
tetap
persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan peran serta dan pendapatan bagi masyarakat.
61
8) Pembangunan dan pengembangan industri harus memenuhi syarat UKL dan UPL maupun AMDAL harus tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Program dan Kegiatan 1) Program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Tujuan : Menjadikan posisi industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang lebih maju, mandiri, tangguh dan berperan sebagai tulang punggung ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Sasaran : Tercapainya pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menegah yang mampu menghasilkan produk berkualitas, harga bersaing dan waktu pengiriman yang tepat didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang maju serta berproduksi berorientasi pasar. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Meningkatkan pola kemitraan usaha industri kecil, industri rumah tangga dan pedesaan, industri menengah, industri besar, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan yang menyangkut penyertaan modal, kerja sama pemasaran,
pembimbingan
peningkatan
keahlian
dan
dan
olah
ketrampilan
teknologi serta
produksi, kelancaran
pengadaan bahan baku dan bahan penolong. b) Membina kelompok usaha bersama (KUB) Sentra Industri kearah manajemen koperasi industri. c) Memberikan layanan pendaftaran perijinan industri. d) Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha/manajemen bagi industri kecil, menengah dan industri rumah tangga. 2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sesuai permintaan pasar dan keaneka ragaman produk yang mampu bersaing.
62
Sasaran : a) Tercapainya kemampuan teknologi industri yang tepat guna dan ramah lingkungan, b) Tercapainya standart mutu produk. Kegiatan : a) Mengembangkan teknologi produk dan teknologi manufaktur, b) Mengembangkan rancang bangun dan perekayasaan industri, c) Pengembangan teknologi industri yang berwawasan lingkungan, standarisasi dan sertifikasi. 3) Program pengendalian pencemaran lingkungan . Tujuan : Meningkatkan
kesadaran
perundang-undangan
yang
pengusaha
IKM
mentaati
berlaku
sehingga
mau
peraturan melengkapi
perijinan dan dokumen UKL/UPL yang diwajibkan. Sasaran : Terwujudnya usaha industri yang berwawasan lingkungan. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Menyampaikan informasi, pendidikan dan pelatihan. b) Melaksanakan
bimbingan
mengenai
pencegahan
dan
pengendalian lingkungan. c) Memantau dan mengawasi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangan serta ketentuan lain yang berlaku. 2. Pertanian Dan Kehutanan a. Umum Pertanian dalam arti luas mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Pertanian dan kehutanan merupakan salah satu lapangan usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai sumbangan yang relatif cukup tinggi bagi pembentukan produk domistik regional bruto daerah. Oleh karena itu pembangunan pertanian dan kehutanan mempunyai peranan yang penting dalam pemulihan dan peningkatan ketahanan ekonomi daerah. Namun sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan sampai saat ini sistem pertanian dan kehutanan yang banyak melibatkan usaha ekonomi rakyat bersekala mikro dan kecil masih 63
merupakan rantai terlemah dari sistem ekonomi nasional. Karena lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan masyarakat pertanian dan kehutanan, hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan kehutanan, tingginya jumlah masyarakat pertanian dan kehutanan yang miskin dan rendahnya nilai tambah pertanian dan kehutanan yang dinikmati masyarakat pertanian dan kehutanan. Kedepan, pengembangan pertanian dan kehutanan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan kehutanan dengan pemberdayaan segenap pelaku pembangunan pertanian dan kehutanan. Untuk itu program-program pengembangan pertanian dan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kehutanan khususnya petani kecil, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan kehutanan bagi masyarakat pertanian dan kehutanan melalui peningkatan hubungan industrial pertanian dan kehutanan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya.
b. Arah Kebijakan 1) Pengembangan ketahanan pangan diarahkan pada keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan tehnologi tepat guna yang ramah lingkungan, 2) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia baik petani, petugas penyuluh maupun aparat dalam pelaksanaan pengembangan
pertanian
berorientasi
pada
agribisnis
dan
memanfaatkan peluang yang ada dengan mensinergikan berbagai potensi dan kegiatan lintas sektoral. 3) Pemantapan kelembagaan petani yang kuat, dinamis dan mandiri, mampu mendayagunakan sarana dan prasarana, permodalan, informasi pemasaran produk dan memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan petani melalui usaha tani terpadu dan mengupayakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. 4) Optimalisasi fungsi pemanfaatan hutan dan kebun ditujukan untuk memanfaatkan hutan dan kebun secara optimal, meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan kebun, mengurangi kerusakan hutan akibat gangguan hama, penyakit dan kerusakan tegakan melalui rehabilitasi tanaman dan lahan hutan dan perkebunan, perlindungan dan
pengamanan
hutan
64
dan
kebun
serta
konservasi
alam,
pemantapan pengelolaan hutan dan kebun serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui hutan rakyat, 5) Pembangunan perkebunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri,
menunjang peningkatan ekspor serta mengembangkan
agribisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui rehabilitasi, peremajaan, perbaikan mutu tanaman, pengenalan keragaman jenis dan pemanfaatan lahan kering, 6) Pembangunan
peternakan
diprioritaskan
pada
pengembangan
peternakan rakyat, guna mendorong diversifikasi pangan dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani yaitu daging, telur, dan susu melalui kegiatan intensifikasi pemuliaan ternak dan dengan inseminasi buatan, 7) Pembangunan perikanan diarahkan pada usaha agribisnis perikanan baik
benih ikan, ikan konsumsi,
maupun ikan hias, serta dalam
rangka penyediaan protein hewani dari ikan, disamping itu juga penyediaan sarana dan prasarana perikanan, 8) Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dengan tetap menjaga
kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi
serta mutu lingkungan hidup, 9) Keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan memprioritaskan daerah aliran sungai, hutan lindung, hutan rakyat, dan hutan kota, 10) Peningkatan
peran
serta
masyarakat
dan
swasta
dalam
mengembangkan hutan wisata untuk daya tarik wisata, melindungi plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistem kelestarian unsur-unsurnya dan pengembangan hutan pendidikan yang berfungsi sebagai hutan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 11) Pengelolaan lahan kritis terus ditingkatkan untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air serta kelestarian fungsinya dalam kemampuan daya dukung lingkungan c. Program dan Kegiatan 1) Program Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu (PPRT)
65
Tujuan : a) Menciptakan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, b) Meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman, c) Mengembangkan sistem distribusi dengan tingkat harga yang terjangkau, d) Meningkatkan penganeka ragaman hasil pangan olahan, e) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, f) Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat. Sasaran : a) Tercapainya tingkat ketersediaan pangan daerah dan masyarakat, b) Berkembangnya kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan, c) Meningkatnya
keragaman
konsumsi
dan
menurunnya
ketergantungan pada pangan pokok beras, d) Menurunnya tingkat kerawanan pangan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Memberdayakan kelembagaan pangan di pedesaan, b) Memantapkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, c) Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan, d) Menyediakan benih dan penguatan modal usaha tani, e) Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan pertanian, f) Mengembangkan kapasitas dan melindungi organisasi masyarakat dan jaringan kerja dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran dan informasi, g) Meningkatkan mutu intensifikasi dan optimalisasi lahan, h) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bibit, i) Menguji dan mengawasi hasil produksi pertanian, j) Meningkatkan pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna.
66
2) Program Pembangunan Peternakan Tujuan : Meningkatkan ketersediaan komoditas bahan pangan asal ternak dalam jumlah cukup, kualitas memadai, dan tersedia sepanjang waktu,
melalui
peningkatan
produksi,
produktivitas
dan
pengembangan produk olahan. Sasaran : a) Meningkatknya bahan pangan asal ternak secara berkelanjutan untuk mendukung mantapnya ketahanan pangan, b) Meningkatnya konsumsi protein hewani. Kegiatan yang akan dilakukan a) Pengembangan produksi peternakan, b) Pembinaan sarana produksi peternakan, c) Pembinaan usaha peternakan, d) Penyelenggaraan kesehatan hewan, e) Pembinaan sumber daya manusia di bidang peternakan. 3) Program Pembangunan Perikanan. Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ikan, peningkatan hasil dan mutu produksi ikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha di bidang perikanan, meningkatkan gizi masyarakat, dan meningkatkan mutu lingkungan budidaya dan penangkapan ikan. Sasaran : a) Meningkatknya bahan pangan asal ikan secara berkelanjutan untuk mendukung mantapnya ketahanan pangan, b) Meningkatnya konsumsi protein hewani. Kegiatan yang akan dilakukan a) Pengembangan produksi perikanan, b) Pembinaan sarana produksi perikanan, c) Pembinaan usaha perikanan, d) Pembinaan sumber daya manusia di bidang perikanan.
67
4) Program Pengembangan Usaha Pertanian (PUP) Tujuan : Mengoperasionalisasikan
perubahan
sistem
dan
usaha-usaha
agribisnis yang mengarahkan agar seluruh sub sistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Sasaran : Berkembangnya semua subsistem dan usaha-usaha agribisnis secara serasi dan seimbang, Kegiatan yang akan dilakukan : a) Mengembangkan
industri
benih
tanpa
meninggalkan
pemberdayaan masyarakat, b) Mengembangkan komoditas peternakan, ikan hias, perkebunan, obat-obatan, dan komoditas hortikultura khususnya tanaman hias/bunga, c) Mengembangkan kawasan sentra agribisnis komoditas unggulan beserta infrastrukturnya, d) Memberdayakan forum komunikasi dan kelompok agribisnis, e) Mengembangkan wisata agro, f) Menciptakan iklim usaha pangan dan kemitraan, g) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan jiwa kewirausahaan. 5) Program Diversifikasi Pangan dan Gizi Tujuan : Memelihara kemantapan ketersediaan pangan dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis pangan yang berasal dari pertanian. Sasaran : a) Meningkatnya produksi pangan sumber karbohidrat alternatif non beras yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal, b) Meningkatnya produksi pangan sumber protein untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, c) Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan.
68
Kegiatan yang dilakukan : a) Menginventarisasi
dan
mengevaluasi
sumber
daya
pangan
potensial, b) Meningkatkan produksi substitusi bahan pangan import, c) Meningkatkan diversifikasi pemanfaatan lahan pekarangan. 6) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (PSSP). Tujuan : Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pertanian dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian. Sasaran : a) Meningkatnya kualitas SDM petani dan petugas, b) Tersedianya sarana dan prasarana pertanian. Kegiatan yang dilakukan : a) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, b) Pemberdayaan petani dan petugas. 7) Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan serta Rehabilitasi Lahan Kritis. Tujuan : Mengembalikan fungsi lahan dan meningkatkan produktivitas tanah serta
mempertahankan
sumber
daya
alam
hutan
untuk
mempertahankan konservasi lingkungan dalam upaya peningkatan konservasi tanah dan air. Sasaran : Terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Meningkatkan penanaman sempadan sungai dan pengelolaan daerah aliran sungai, b) Melaksanakan
pembinaan
dan
pendampingan
KUKDAS/kredit usaha konservasi daerah sungai,
69
kelompok
c) Melaksanakan rehabilitasi bangunan pengendali tebing, d) Melaksanakan dan menyusun
perencanaan partisipatif dan
pemantapan kelembagaan masyarakat, e) Melaksanakan pembinaan dan informasi teknologi serta penguatan modal, f) Melaksanakan pemasyarakatan dan pengkayaan hutan rakyat dengan MPTS (Multi Purposes Tree Species). 8) Program Perlindungan Hutan, Kebun dan Konservasi Lahan. Tujuan : Mempertahankan keberadaan kawasan konservasi, potensi hutan dan perkebunan sehingga dapat berfungsi secara optimal dan lestari. Sasaran : Diketahuinya potensi hutan dan kebun baik kayu ataupun non kayu, pengamanan peredaran flora dan fauna langka, memberdayakan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan: a) Mengelola kawasan konservasi, b) Mengeksplorasi dan menginventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa lingkungan, c) Mengamankan peredaran flora dan fauna yang dilindungi. 3. Sumber Daya Air dan Irigasi a. Umum Pembangunan sumberdaya air adalah segala usaha pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan air beserta sumbernya dengan perencanaan yang terpadu dan serasi guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup rakyat dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan pengaturan air beserta sumbersumbernya meliputi usaha penyediaan dan pengaturan air guna menunjang pengembangan pariwisata, industri, pertanian, permukiman, pengembangan
kelistrikan,
pengaturan
penyediaan
air
minum,
pengendalian banjir dan pencegahan terhadap pencemaran. Semakin
bertambahnya
jumlah
penduduk
dan
meningkatnya
kesejahteraan masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan air. Sedangkan sumber air yang tersedia tidak bertambah akan tetapi
70
semakin menurun bahkan tidak jarang mengalami kekeringan, terutama pada musim kemarau. Semakin besar pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, maka akan semakin menurun pula jumlah sumber air. Pembangunan irigasi diarahkan untuk memantapkan jaringan irigasi, meningkatkan peran aktif masyarakat dengan keikutsertaannya dalam pemeliharaan jaringan irigasi, tercapainya pemanfaatan air, konservasi air, pengembangan jaringan irigasi serta terpenuhinya kebutuhan air dan meningkatnya pemeliharaan, perbaikan serta pengaturan air irigasi. Untuk mendukung pembangunan pertanian prioritas pembangunan irigasi adalah membangun, merehabilitasi, memperluas jaringan irigasi dan pemberdayaan masyarakat petani (P3A). b. Arah Kebijakan 1) Arah pembangunan pengairan ditujukan pada upaya pendayagunaan dan
pelestarian
sumberdaya
air
yang
berkelanjutan
dengan
memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air. 2) Memantapkan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disertai dengan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat agar pemanfaatan air dilakukan secara efektif dan efisien. 3) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM pengelolaan irigasi baik pada aparatur pemerintah maupun masyarakat c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan. Tujuan : Peningkatan penyediaan air untuk pertanian, pengendalian banjir, alur sungai, penyediaan air baku, pelestarian dan konservasi sumber daya air dan redifinisi (pengaturan tugas kembali) tugas antara pemerintah dan organisasi pengelola air. Sasaran : Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian dan air baku, terkendalinya bencana banjir dan perubahan penggunaan lahan, terlaksananya pengaturan tugas antara pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.
71
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Mengatur kembali tugas dan fungsi pemerintah pusat, propinsi, Kabupaten/Kota
dalam
rangka
menciptakan
kemandirian
pengelolaan jaringan irigasi oleh organisasi masyarakat pengelola air, b) Memberdayakan organisasi masyarakat pengelola air, c) Menyerahkan
kewenangan
pengelolaan
jaringan
pengairan
kepada organisasi masyarakat pengelola irigasi, d) Melakukan
perlindungan
lahan
beririgasi
dari
perubahan
penggunaan lahan melalui penegakan hukum, e) Meningkatkan pembangunan prasarana penyediaan air baku, f) Membangun prasarana pengendalian banjir dan perbaikan alur sungai, g) Meningkatkan dan pembangunan waduk, embung, telaga serta bangunan penampung air, h) Menjaga kelestarian Sumber Daya Air.
2) Program
Peningkatan
peran
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Sumberdaya Air. Tujuan : Memberdayakan
organisasi
masyarakat
pengelola
air
melalui
peningkatan kemampuan dalam berorganisasi, sehingga mampu menerima wewenang yang lebih luas dalam pengelolaan air. Sasaran : Meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat pengelola air, perlindungan kawasan sumber daya air dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, b) Memantapkan pembentukan kelompok-kelompok yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya air, c) Memulihkan kemampuan sumberdaya air yang rusak agar berfungsi kembali, d) Melindungi kawasan-kawasan sumberdaya air dari kerusakan, e) Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya air, 72
f) Memantapkan kelembagaan P3A. 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi. Tujuan : Untuk menjamin ketersediaan air bagi pertanian. Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Merehabilitasi bendung dan saluran irigasi, b) Memelihara bendung dan saluran irigasi.
4. Pertambangan Dan Energi a. Umum Potensi pertambangan di kabupaten Sleman relatif terbatas dan yang sudah diketahui berupa bahan galian golongan C, akan tetapi belum banyak dikelola secara optimal dan dimungkinkan ada bahan galian golongan A dan B. Sebagian besar usaha pertambangan merupakan usaha pertambangan rakyat yang diusahakan secara sekelompok kecil dan belum terorganisir secara baik. Bahan tambang umumnya masih dipasarkan dalam bentuk alami, belum mengalami prosesing. Pengambilan dan pemanfaatannya air bawah tanah sebagai bagian dari usaha pertambangan masih banyak yang belum berizin sehingga kurang dapat dipantau pengambilan airnya. Sumber daya energi khususnya yang tidak dapat diperbaharui sangat terbatas, sedangkan sumber daya energi lainnya mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. Sumber energi listrik secara umum telah menjangkau keseluruh pelosok desa dan telah mampu mengembangkan kegiatan pembangunan dan perekonomian dipedesaan. Permasalahan yang dihadapi dibidang pertambangan dan energi adalah rendahnya kesadaran, kepedulian dan sumber daya manusia penambang rakyat sehingga dalam mengeksploitasi dan mengolah bahan galian golongan C belum memenuhi tata cara yang benar dan berwawasan lingkungan. Nilai jual dari bahan galian juga rendah karena belum mengalami prosesing. Kurang terkendalinya pengambilan air merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena akan berdampak
73
pada keberadaan air bawah tanah itu sendiri dan lingkungannya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan energi semakin besar dan saat ini ketergantungan pada satu sumber energi masih sangat besar. Walaupun listrik sudah menjangkau semua desa tetapi ada sebagian dusun yang belum terjangkau aliran listrik. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian baik kepada penambang rakyat maupun para pengambil dan pemakai air bawah tanah, mengembangkan listrik pedesaan keseluruh dusun, mengupayakan penganekaragaman sumber energi lain.
b. Arah Kebijakan 1)
Pembangunan pertambangan diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi
,
dengan
penganekaragaman
pengolahan
hasil
pertambangan dimungkinkan selain golongan C yang efisien dan efektif untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja serta kesempatan kerja. 2)
Pengelolaan pertambangan diselenggarakan secara terpadu dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3)
Penanaman modal disektor pertambangan terus didorong dan ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)
Perlindungan terhadap pengusaha pertambangan dengan pemilikan surat ijin pertambangan serta pengembangan koperasi.
5)
Pembangunan energi diarahkan dan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan semua potensi serta energi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan produktifitas secara tepat guna dan berhasil guna.
6)
Pembangunan jaringan listrik pedesaan terus diperluas sampai keseluruh perdusunan sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c.
Program dan Kegiatan 1)
Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral
74
Tujuan : Menyediakan
informasi
potensi
dan
prospek
pengembangan
geologi, sumber daya mineral dan air bawah tanah. Sasaran : Meningkatnya
kemampuan
penyediaan
informasi
dan
pendayagunaan potensi sumber daya mineral dan air bawah tanah yang
berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan
serta
mengupayakan peningkatan umur produktif pada pengelolaan cadangan sumber daya mineral. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a) Melakukan studi potensi geologi dan sumberdaya mineral, b) Menyusun perencanaan tata guna air tanah, c) Menyediakan sistim informasi potensi dan prospek geologi dan sumberdaya mineral, d) Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengambilan dan pemakaian air bawah tanah. 2) Program Pengembangan Usaha Pertambangan Tujuan : Meningkatkan penerapan metode penambangan yang baik dan benar serta meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil olahan bahan tambang dan penyediaan bahan baku bagi kegiatan industri pengolahan bahan tambang. Sasaran : Meningkatnya kepastian berusaha bagi pertambangan rakyat dan menciptakan iklim usaha pertambangan yang selalu memperhatikan kesinambungan kegiatan ekonomi
dan pendayagunaan bahan
tambang secara optimal serta menurunnya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan, b) Mengembangkan sistem pertambangan yang terpadu, c) Memfasilitasi usaha pertambangan swasta, d) Menurunkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, e) Melakukan konservasi dan reklamasi lahan,
75
f) Meningkatkan pengetahuan den ketrampilan tentang teknik penambangan yang berwawasan lingkungan serta diversifikasi pengelolaan hasil tambang. 3) Program Pengembangan Listrik Pedesaan Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif. Sasaran : Tercukupinya kebutuhan listrik untuk keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Membangun jaringan distribusi tegangan menengah, b) Membangun jaringan distribusi tegangan rendah dan gardu listrik, c) Memfasilitasi pemasangan lampu penerangan jalan umum ditempat strategis. 4) Program pengembangan energi lainnya Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan sumber energi lain seperti biogas, bio massa, mikro hidro, tenaga surya dan tungku hemat energi dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Sasaran : Diversifikasi pemanfaatan sumber energi melalui pemakaian sumber energi lain seperti biogas, biomassa, tenaga surya dan tenaga mikro hidro oleh masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Memasyarakatkan
hasil-hasil
penelitian
dan
percobaan-
percobaan dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber energi lain seperti biogas, biomassa, tenaga surya dan mikrohidro dengan menerapkan teknologi tepat guna, b) Penyuluhan penggunaan tungku hemat energi.
5. Transportasi a. Umum Penyelenggaran transportasi wilayah memerlukan investasi yang sangat tinggi, dan sampai dengan saat ini kondisinya cukup memprihatinkan, 76
khususnya pada pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan, serta sarana dan prasarana jalan dan jembatan, terlebih lagi pada masa krisis ekonomi banyak fasilitas lalu lintas dan angkutan yang rusak tidak terawat dan hilang/dirusak masyarakat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi terdapat beberapa permasalahan, antara lain pembangunan/pemeliharaan
sarana
membutuhkan
besar,
dana
yang
dan
prasarana
penggunaan
lahan
tranportasi luas
dan
pemanfaatan teknologi tinggi. Sedangkan pembangunan/pemeliharaan sarana
dan
prasarana
transportasi
merupakan
prakondisi
bagi
berkembangnya kesempatan dan peluang baru pada berbagai bidang. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mempertahankan dan meningkatkan kondisi prasarana dan sarana transportasi agar tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. b. Arah Kebijakan 1) Pengembangan sistem jaringan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dilak
sanakan secara terpadu. 2) Pemeliharaan dan peningkatan serta pengembangan kuantitas dan kualitas jalan negara, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa agar tetap dalam kondisi mantap demi kelancaran arus transportasi dan pelayanan kepada masyarakat. 3) Peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana transportasi.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan. Tujuan : Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi jalan yang aman, teratur, lancar, dan menjangkau seluruh wilayah. Sasaran : Terwujudnya prasarana jalan yang dapat melayani arus penumpang dan barang dari dan keseluruh wilayah.
77
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pembangunan prasarana jalan dan jembatan, b) Peningkatan jalan dan jembatan, c) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 2) Program Pembangunan Transportasi Darat Tujuan : Mewujudkan sistem transportasi yang handal. Sasaran : Meningkatnya kelancaran, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyusun sistem jaringan transportasi yang handal, b) Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan, c) Peningkatan kualitras SDM aparatur dibidang transportasi, d) Peningkatan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, melalui penegakan hukum oleh PPNS, penyuluhan tertib lalu lintas dan sosialisasi peraturan dibidang transportasi.
6. Perdagangan a. Umum Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis karena mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Potensi yang dimiliki secara geografis menempati jalur strategis lintas Jawa bagian selatan dengan pusat pertumbuhan perdagangan dan pelayanan umum terutama dikawasan Depok, Ngaglik, dan Mlati serta banyaknya UKM. Permasalahan perdagangan selama ini adalah : 1) kurangnya informasi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, 2) belum adanya sarana prasarana pendukung perdagangan seperti peti kemas dan pabean, 3) kurangnya perlindungan hak - hak konsumen. Upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas akan dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,
pembangunan
berwawasan
78
lingkungan
dan
berkelanjutan
sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja serta perlindungan hak-hak konsumen.
b. Arah kebijakan 1) Perwujudan sistem perdagangan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, perlindungan kepentingan konsumen dan produsen, 2) Pemantapan peningkatan ekspor barang dan jasa diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah dan mutu komoditas ekspor, 3) Pemantapan peluang pasar yang didukung dengan peningkatan daya saing,
penyempurnaan
sarana-prasarana
perdagangan,
sistem
informasi pasar, serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan terarah, 4) Pembangunan
perdagangan
diarahkan
untuk
meningkatkan
terwujudnya iklim dan kepastian berusaha yang kondusif terhadap perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah, 5) Peningkatan peran serta koperasi, pemilik modal, lembaga perbankan dan kemitraan untuk mendorong produsen dalam memproduksi dan melindungi
pengusaha
kecil,
golongan
ekonomi
lemah
serta
pemasarannya, 6) Peningkatan wawasan manajemen perdagangan, bagi pengusaha menuju profesionalisme untuk dapat bersaing dipasar dalam negeri maupun luar negeri.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Perdagangan dan sistem distribusi Tujuan : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sasaran : Terlaksananya pengembangan perdagangan dan sistem distribusi yang mantap. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyederhanakan ijin usaha perdagangan b) Menyempurnakan sistem informasi pasar dan pengembangan pola promosi/pameran
79
c) Memantau perkembangan inflasi harga barang. d) Meningkatkan penegakan perlindungan konsumen e) Mengupayakan Kabupaten Sleman sebagai pusat distribusi barang dan jasa. 2) Program pengembangan usaha dan lembaga perdagangan Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perdagangan Sasaran : a) Berkembangnya usaha perdagangan dan kelembagaan b) Meningkatnya
kemudahan
pengusaha
memperkenalkan
dan
mendekatkan produknya dengan konsumen. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, b) Mengembangkan
pasar
desa
dan
pasar
kabupaten
secara
proporsional, c) Meningkatkan peran serta lembaga perbankan. 3) Program pengembangan Ekspor Tujuan : Memperluas jaringan pemasaran luar negeri dan menaikkan devisa negara Sasaran : Meningkatnya ekspor. Kegiatan yang akan dilakukan : a. Meningkatkan
daya
saing
komoditi
ekspor
dan
kemampuan
penyesuaian terhadap perubahan pasar, b. Meningkatkan struktur komoditi ekspor dan perluasan negara tujuan ekspor, c. Mengembangkan eksportir menengah dan kecil serta fasilitas kredit ekspor. 7. Pengembangan Usaha Dan Keuangan Daerah a. Umum Kegiatan usaha daerah yang telah dilakukan Pemerintah daerah Sleman sampai saat ini masih belum optimal, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman memungkinkan untuk lebih dikembangkan dan diupayakan. Sampai saat ini usaha daerah yang dimiliki Sleman 2 Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM dan Bank Pasar. Kondisi kedua Badan
80
Usaha Milik Daerah tersebut sampai saat ini belum optimal memberikan kontribusi
bagi
PAD,
sehingga
memerlukan
pembinaan
serta
pengembangan usaha sehingga tugas dan fungsi dibentuknya BUMD tersebut
dapat
terlaksana.
Disamping
hal
tersebut
didalam
pengembangan usaha daerah diluar ke dua BUMD tersebut perlu segera direalisir
dengan
membuat
perangkat
hukum
yang
mengatur
pengembangan potensi daerah kedalam usaha yang diharapkan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam sistem dan struktur perekonomian di daerah maupun sebagai sumber PAD. Untuk menindak lanjuti misi tersebut diperlukan inventarisasi potensi yang ada dan kajian serta kebijakan penunjang dalam menyusun strategi yang tepat untuk pengembangannya. Adapun pengelolaan Keuangan daerah perlu terus ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber lain yang ada baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta mengefektifitaskan belanja
daerah
yang
lebih
mengutamakan
untuk
kepentingan
masyarakat. b. Arah Kebijakan 1) Optimalisasi pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien, 2) Peningkatan peran aktif Pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha daerah, 3) Penggalian serta pembentukan usaha baru yang resource based, kompetitif dan dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah, 4) Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan usaha daerah, 5) Peningkatan pengelolaan sumber PAD serta meningkatkan efektifitas anggaran dengan menerapkan skala prioritas dan mengutamakan untuk kepentingan masyarakat. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah Tujuan : Mengembangkan
kegiatan
usaha
Pemerintah
daerah
guna
mendayagunakan potensi daerah. Sasaran : Terbentuknya usaha yang dilakukan Pemerintah daerah dan atau dengan
swasta
untuk
pengembangan
meningkatkan pendapatan daerah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyehatkan/Mengoptimalkan BUMD, 81
ekonomi
daerah
guna
b) Menginventarisasi dan mengkaji pengembangan aset daerah, c) Membentuk BUMD baru, d) Melakukan kerjasama pengelolaan aset daerah, e) Menyertakan modal ke BUMD maupun swasta. 2) Program Pengembangan Keuangan Daerah Tujuan : Meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah serta mengefektifkan anggaran Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah. b) Meningkatkan skala prioritas penggunaan anggaran. 8. Koperasi a. Umum Koperasi disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Keberadaan Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis, maju, adil dan makmur. Permasalahan koperasi pengelolaannya belum efisien, kurang produktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berkaitan dengan itu perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh peranan koperasi, penataan koperasi, agar dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dalam perekonomian daerah. b. Arah Kebijakan 1) Penataan dan peningkatan kelembagaan koperasi agar memiliki kemampuan usaha yang efisien dan mandiri serta menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berakar dalam masyarakat, 2) Pembangunan koperasi diarahkan pada upaya peningkatan
mutu,
kemampuan Sumber Daya Manusia, kemampuan bersaing dan pelayanan
serta
meningkatkan
peranannya
dalam
kehidupan
ekonomi, 3) Peningkatan semangat kebersamaan, kemampuan berorganisasi, memajukan usaha dan manajemen yang lebih profesional serta peningkatan kualitas kerjasama dengan pelaku-pelaku lainnya,
82
ekonomi
4) Pengembangan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN/BUMD, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperluas struktur ekonomi daerah. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Koperasi Tujuan : Meningkatkan peran serta koperasi melalui upaya penguatan manajemen dan peningkatan kualitas SDM serta perluasan akses permodalan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai. Sasaran : a) Terwujudnya pengurus koperasi yang profesional, b) Terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis antar koperasi, swasta dan pengusaha, c) Terciptanya koperasi yang memiliki kemampuan usaha yang efisien dan mandiri. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengurus koperasi, b) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan anggota koperasi, c) Mengadakan penilaian kegiatan koperasi, d) Melaksanakan
pembinaan
dan
pemantapan
kelembagaan
koperasi. 2) Program Peningkatan peran koperasi Tujuan : Untuk meningkatkan peran serta koperasi, dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sasaran : Meningkatnya
peran
koperasi,
dalam
bermitra
usaha,
serta
terlaksananya pengembangan Iptek dan penguatan modal usaha. Kegiatan yang akan dilakukan a) Menumbuhkan jaringan usaha dan pola kemitraan b) Mengembangkan Iptek dan penguatan modal usaha. 9. Pengembangan Investasi a. Umum Pembangunan Investasi diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan peran serta dunia usaha dalam perekonomian.
83
Dalam pembangunan investasi kabupaten Sleman diarahkan untuk tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pemerataan kegiatan pembangunan dengan hasilhasilnya, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri. Permasalahan umum bidang investasi di Kabupaten Sleman antara lain meliputi kurangnya informasi potensi yang ada, minimnya sarana prasarana, kurang proaktifnya Pemerintah daerah, minimnya partisipasi lembaga keuangan, kurangnya jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha serta minimnya jiwa dan partisipasi masyarakat dalam dunia investasi. Penanaman modal oleh masyarakat perlu lebih didorong untuk mendukung
pembangunan
di
berbagai
kegiatan
dalam
rangka
menciptakan nilai tambah, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Berkaitan dengan itu perlu ditingkatkan informasi potensi daerah, peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas lainnya yang memungkinkan dapat mendorong minat investasi di Kabupaten Sleman. b. Arah Kebijakan 1) Pembentukan dan atau peningkatan kelembagaan baik pemerintah yang profesional dalam pengelolaan penanaman modal di daerah. 2) Pengembangan penanaman modal diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja sesuai potensi daerah berwawasan lingkungan. 3) Pengembangan penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan peran
aktif
masyarakat
dalam
memperkuat
pembiayaan
pembangunan daerah. 4) Pengembangan penanaman modal harus dapat dicegah adanya berbagai
bentuk
monopoli
dan
monopsoni
yang
merugikan
masyarakat. 5) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, optimalisasi dan konsistensi peraturan di bidang dunia usaha, paradigma baru bidang pelayanan, peningkatan prasarana, sarana dan peningkatan promosi. c. Program dan Kegiatan 1) Program Penataan Kelembagaan bidang investasi Tujuan :
84
Penciptaan lembaga pemerintah yang memfasilitasi masyarakat dalam bidang investasi. Sasaran : Terciptanya pelayanan perijinan investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal daerah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Mengoptimalkan lembaga pelayanan investasi, b) Menyederhanakan prosedur bidang perijinan. 2) Program Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif Tujuan : Menciptakan Kabupaten Sleman yang aman, damai dan prospektif sebagai daerah tujuan investasi. Sasaran : Meningkatnya minat investor yang potensial untuk menanamkan modalnya guna mengembangkan roda perekonomian daerah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyempurnakan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan, birokrasi, dan retribusi serta meningkatkan upaya penegakan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan tidak sehat ataupun gangguan lainnya, b) Memberikan insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung investasi, c) Meningkatkan kemampuan dan pelibatan
lintas pelaku (stake
holder) dalam pengembangan investasi, d) Meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dengan inventarisasi potensi investasi, peningkatan informasi dan promosi potensi, e) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan masyarakat
10. PARIWISATA a. Umum Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, obyek dan daya tarik wisata, pengusaha, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwiataan adalah merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh daerah, antara lain berupa kekayaan alam yang indah,
85
keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan sejarah purbakala serta kemajemukan tradisi dan seni budaya. Sektor pariwisata mempunyai peranan penting guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi keunggulan wisata alam merapi dan mempunyai letak yang strategis dilalui jalur wisata gelang manten
(Magelang,
Sleman,
Klaten)
sehingga
mempermudah
pencapaian ke obyek-obyek wisata. Namun sampai saat ini Kabupaten Sleman belum memanfaatkan potensi-potensi kepariwisataan yang dimiliki secara optimal. Upaya yang akan ditempuh adalah berusaha mendayagunakan potensi obyek-obyek wisata dan didukung dengan program pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan. b. Arah Kebijakan 1) Pengembangan dan peningkatan obyek wisata yang berupa wisata alam, wisata budaya, wisata konvensi, wisata remaja, wisata minat khusus wisata pedesaan dan wisata agro termasuk akomodasi dan fasilitas pendukungnya. 2) Pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris. 3) Pengembangan obyek wisata dan peningkatan promosi serta pemasarannya,
baik
didalam
maupun
diluar
negeri
dengan
memanfaatkan
kerjasama kepariwisataan regional secara optimal
dalam bentuk paket-paket wisata. 4) Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisata. 5) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Produk Wisata Tujuan : Untuk mengembangkan potensi kepariwisataan Kabupaten Sleman. Sasaran : Terciptanya daya tarik obyek-obyek wisata dan diversifikasi produk wisata di Kabupaten Sleman. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Mengembangkan dan memelihara ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata) di wilayah Kabupaten Sleman, b) Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung pariwisata, 86
c) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata), d) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata), e) Meningkatkan kemampuan pelayanan pada ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata) baik berupa fasilitas maupun aktivitas pendukung pariwisata, f) Mengembangkan wisata budaya dengan melakukan penelitian dan pengembangan pariwsata. 2) Program Pemasaran Pariwisata Tujuan : Meningkatkan kunjungan para wisatawan ke Kabupaten Sleman. Sasaran : Terciptanya jaringan informasi kepariwisataan bagi para wisatawan maupun calon wisatawan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan penyebaran dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan pelayanan pariwisata, b) Meningkatkan promosi wisata, c) Mengembangkan pemasaran produk-produk pariwisata secara terpadu, d) Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui penyuluhan pariwisata, e) Melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan. 3) Program Peningkatan Sumber Daya Insan Pariwisata. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan para pengusaha, pemandu wisata, dan masyarakat di bidang pariwisata. Sasaran : Terwujudnya profesionalisme sumber daya manusia guna mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pada para insan pariwisata dan masyarakat sekitar ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata), b) Membina kelompok-kelompok insan pariwisata dan masyarakat, c) Membina dan mengembangkan usaha jasa pariwisata.
87
11. Pos Dan Telekomunikasi a. Umum Pos dan Telekomunikasi merupakan kegiatan pelayanan lalu lintas berita, uang dan barang untuk kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan di daerah serta sangat penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia, kegiatan masyarakat dan pemerintah. Dalam perkembangan mempengaruhi Peningkatan
kehidupan manusia menjadi faktor yang
proses
perubahan
penyelenggaraan
serta
yang
terjadi
di
masyarakat.
pembangunan
pos
dan
telekomunikasi telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Selain pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi sosial juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi mempunyai misi melancarkan komunikasi
kegiatan
masyarakat,
komunikasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan hubungan antar daerah dan antar bangsa. Globalisasi informasi yang tidak dapat dihindari dengan berbagai dampak benar-benar harus dikenali, dikuasai, dikendalikan, dan digunakan sepenuhnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Sehubungan dengan itu arah pembangunan pos dan telekomunikasi terus ditingkatkan agar lebih mampu mendukung kegiatan pembangunan yang
makin
meluas
dengan
meningkatkan
mutu
dan
efisiensi
pengelolaan serta memperluas jangkauan pelayanan. b. Arah Kebijakan 1) Pembangunan pos dan giro untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan giro sampai pedesaan. 2) Pembangunan telekomunikasi diusahakan secara terpadu dengan sektor pembangunan
lainnya agar terselenggara pelaksanaan
pembangunan yang mantap, berdaya guna dan berhasil guna. 3) Pengembangan telekomunikasi terus dikembangkan secara merata kesegenap wilayah untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan dengan peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan.
88
4) Pembangunan
pos
dan
telekomunikasi
harus
didukung
oleh
peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Jasa Pos dan Giro Tujuan : Meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro kepada masyarakat Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan jasa pos dan giro Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pengembangan fasilitas fisik pelayanan di Kota Kecamatan, pemukiman baru dan daerah perkotaan yang mempunyai potensi ekonomis, b) Pengadaan
peralatan
berupa
mekanisasi,
otomatisasi,
komputerisasi dan mobillitas, c) Pengembangan jasa pos dan giro agar menjadi lembaga keuangan bukan bank yang mampu menghimpun dana dari masyarakat . 2) Program Pembangunan Jasa Telekomunikasi Tujuan : Meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat. Sasaran : Tersedianya prasarana dan sarana telekomunikasi untuk memperluas jangkauan pelayanan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pengembangan pembangunan kapasitas sentral telepon termasuk sarana penunjangnya b) Perluasan
jaringan
telepon
umum
dan
pengembangan
pembangunan Wartel/Warnet c) Mempersiapkan dan menyediakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi d) Pengembangan
kerjasama
pengelolaan
telekomunikasi antara pemerintah dan swasta.
89
penyelenggaraan
12. Kedirgantaraan a. Umum Kedirgantaraan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, fungsi kedirgantaraan sebagai matra transportasi udara dan memberikan
andil
yang
cukup
besar
bagi
telekomunikasi
kemajuan
teknologi,
penerbangan, komunikasi dan internet. Disamping dampak positif dari pembangunan kedirgantaraan juga menerima dampak negatif yang berupa semakin tingginya tingkat pencemaran udara. Upaya pemerintah dalam
hal
kedirgantaraan
diantaranya
membuka
peluang
bagi
pemanfaatan wahana kedirgantaraan, dalam telekomunikasi, meteorologi mengadakan pemantauan dan pengendalian pencemaran udara. b. Arah Kebijakan 1) Peningkatan pemanfaatan wilayah dan sumberdaya dirgantara sebagai media transportasi udara, telekomunikasi, gelombang radio, prakiraan
cuaca,
penginderaan
jarak
jauh
dan
pengendalian
pencemaran udara. 2) Peningkatan manfaat data klimatologi dalam memprakiraan cuaca untuk kepentingan pertanian dan penerbangan. c. Program dan Kegiatan 1) Program penyediaan Jasa Kedirgantaraan Tujuan : Menjamin kelancaran aktifitas ekonomi, pariwisata serta memperluas hubungan antar wilayah dan antar negara. Sasaran : Meningkatnya pengguna jasa transportasi udara dan tersedianya informasi cuaca dan iklim guna keperluan pertanian dan penerbangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a) Menyediakan hasil prakiraan cuaca dan iklim, b) Menyediakan hasil prakiraan bencana alam. 2) Program Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan Tujuan : Memanfaatkan
teknologi
kedirgantaraan
untuk
kesejahteraan
masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi udara dari kerusakan.
90
Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan informasi telematika bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a) Pemanfaatan energi angin dan surya untuk pembangkit tenaga listrik, b) Pengendalian pencemaran udara agar tidak merusak lingkungan, c) Penyebarluasan informasi kedirgantaraan. 3) Program Pembinaan Kedirgantaraan Tujuan : Pengenalan pendidikan dan pelatihan kedirgantaraan melalui bangku pendidikan formal dan informal sejak dini. Sasaran : Meningkatnya pengetahuan generasi muda dalam hal kedirgantaraan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a) Pengenalan, pendidikan teknologi aeromodeling secara dini, b) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kedirgantaraan. C.
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan melalui pembangunan bidang : Agama, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Kependudukan, Keluarga Berencana,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Kebudayaan. 1. AGAMA a. Umum Agama mempunyai kedudukan dan peranan penting dan sangat strategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu. Terganggunya kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama dan menimbulkan berbagai konflik sosial yang potensial mengancam integrasi bangsa. Hal diatas menjadi sangat rawan manakala muncul perilaku yang bertentangan dengan agama. Untuk itu pembangunan bidang keagamaan perlu mendapat perhatian lebih besar, dengan peningkatan pendidikan agama secara optimal, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, sarana dan prasarana
91
ibadah serta kegiatan belajar mengajar agama yang diarahkan pada pribadi, akhlak dalam segala aspek kehidupan. b. Arah Kebijakan 1) Pemantapan kehidupan, fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. 2) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat beragama sesuai dengan agama yang dianutnya dan mengembangkan sikap taat beribadah kepada pemeluk-pemeluknya. 3) Peningkatan kerukunan hidup antara pemeluk sesama agama, antar pemeluk antar agama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama, dan tidak menyebarkan agama kepada pemeluk agama lain dan bersama pemerintah menjaga kehidupan agama serta kerukunan umat beragama. 4) Pengembangan pendidikan agama sejak dini melalui individu, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat dan lembaga keagamaan. 5) Peningkatan peran dan fungsi lembaga, lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan umat. 6) Peningkatan peran serta aktif lembaga dan organisasi keagamaan dalam pembangunan masyarakat. 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ibadah.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan pelayanan Kehidupan Beragama Tujuan
:
Peningkatan pelayanan dan rasa aman bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Sasaran : Tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana peribadatan, dan kegiatan peribadatan, b) Memberikan sarana dan prasarana penerangan agama, c) Menyediakan kitab suci dan literatur keagamaan, d) Meningkatkan mutu pelayanan dan bimbingan haji, 92
e) Membina keluarga harmonis (sakinah)
melalui peningkatan
pendidikan agama dalam keluarga, f) Memberi bantuan sertifikasi tanah wakaf, g) Mendorong berkembangnya kehidupan beragama. 2) Program Penyempurnaan Pendidikan Agama Tujuan : Peningkatan mutu pengajaran agama pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya lahir dan batin Sasaran : Tercapainya
kualitas
pendidikan
agama
yang
diikuti
dengan
peningkatan kualitas pendidik Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melakukan penataran guru agama, b) Mengembangkan pendidikan agama di luar sekolah, c) Melakukan pendalaman subtansi dan materi pendidikan agama , d) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agam di tingkat TK,SD,SLTP dan SLTA. 3) Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama Tujuan : Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara. Serta memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama dengan membangun harmoni sosial dan persatuan. Sasaran : Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan ajaran agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan anatar umat beragama. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Peningkatan dialog antar umat, b) Fasilitasi kerukunan antar umat beragama, c) Penciptaan
kondisi
kondusif
bagi
partisipasi
umat
dalam
pembangunan, d) Penyuluhan keagamaan masyarakat,
93
dan bimbingan hidup beragama bagi
e) Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, Dai dan pemuka agama, f) Mengembangkan materi, metodologi dan manjemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan. 4) Peningkatan Kemudahan Umat Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Tujuan : Memberikan dorongan kepada umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan dan terwujudnya rasa aman di dalam menjalankan ibadahnya masing-masing pemeluk agama Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pengkajian potensi umat, b) Bantuan Stimulan pelaksanaan haji, c) Pemberian ijin fasilitas umum untuk kegiatan ibadah agama. 2. Pendidikan a. Umum Sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah dicanangkan pemerintah Kabupaten Sleman, maka mau tidak mau seluruh komponen yang ada akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan hal tersebut. Pada dasarnya kondisi ini sudah lama melekat di Kabupaten Sleman, namun persaingan yang ada baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten sangat ketat. Hal tersebut disebabkan berbagai tantangan untuk mewujudkan
masyarakat
yang
berpendidikan
sehingga
mampu
berkompetisi dalam tatanan kehidupan bangsa yang maju.Disamping itu masih terdapat kondisi belum meratanya pendidikan di berbagai jenis, jenjang dan mutu pendidikan. Faktor penyebabnya adalah terbatasnya kesadaran masyarakat, fasilitas pendidikan, serta belum sempurnanya manajemen pendidikan yang ada serta terbatasnya tenaga
pengajar
yang berkualitas, disamping itu juga masih kurangnya koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah pendidikan dan terbatasnya dana pendidikan yang ada. Dari berbagai permasalahan tersebut, diupayakan peningkatan sistem manajemen pendidikan yang mengarah pada desentralisasi pendidikan disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
94
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman diarahkan pada : 1) Persediaan sarana dan parasarana pendidikan yang memadai. 2) Menciptakan sistem manajemen pendidikan yang mengarah pada proses pendidikan yang lebih demokratis. 3) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. 4) Meningkatkan
kemampuan
akademik
dan
profesional
serta
meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga mampu berfungsi secara optimal. 5) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. b. Arah Kebijakan 1) Peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
pendidkan
dasar
dan
menengah,penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun. 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan non formal yang sejajar dengan pendidikan formal . 3) Peningkatan kualitas ketrampilan, kemampuan edukasi, akademik dan tingkat
kesejahteraan
tenaga
kependidikan
sesuai
dengan
kemampuan daerah. 4) Pengembangan pendidikan pra sekolah sebagai wahana sosialisasi awal pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang dikembangkan di sekolah lanjut. 5) Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan antar lembaga pendidikan. 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana/sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja.. 7) Memperluas
kesempatan
untuk
memperoleh
pendidikan
yang
bermutu tinggi bagi semua anggota masyarakat. 8) Meningkatkan kemampuan akademik dan professional dengan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. 9) Memperbaharui system pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, memberdayakan lembaga pendidikan. 10) Memantapkan Sekolah dan Lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan
prinsip
desentralisasi,
manajemen.
95
otonomi
keilmuan
dan
11) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh agar tercipta generasi muda yang cerdas sekaligus santun. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pemerataan Pendidikan Tujuan : Memperluas jangkauan dan daya tampung Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah. Sasaran : Meningkatkan angka partisipasi kasar (semua jenjang). Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Memberikan alternatif pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu/kurang beruntung, b) Memberikan bea siswa kepada siswa yang berprestasi dan berbakat serta bagi siswa tidak mampu, c) Memberikan subsidi pada sekolah-sekolah swasta, d) Membangun dan merehabilitasi sarana dan perasarana pendidikan termasuk fasilitas olah raga, e) Optimalisasi pembangunan tenaga dan prasarana pendidikan. 2) Program Peningkatan Kualitas Dan Relevansi Pendidikan Tujuan : Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Sasaran : Terwujudnya organisasi sekolah yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel serta mendorong partisipasi masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan, b) Mengembangkan peran organisasi profesi sebagai Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), MGPM, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)sebagai wahana komunikasi dan wadah berbagai pengalaman, c) Meningkatkan
ketersediaan
dan
pemanfaatan
sarana
prasarana pendidikan, d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar,
96
dan
e) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pendidikan, f) Mengembangkan program-program ketrampilan atau kejuruan pada SLTP, MTs, SMU, MA dan pendidikan pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan lingkungan setempat dan tuntutan dunia usaha, g) Menggerakakan peran serta masyarakat dunia usaha dan industri dalam meningkatkan kualitas semua SMK sesuai pasar kerja, h) Melaksanakan kurikulum pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswa di seluruh jenjang pendidikan, i) Menciptakan situasi kondusif keimanan dan ketaqwaan di seluruh jenjang pendidikan, j) Melaksanakan budi pekerti yang diimplementasikan dalam mata pelajaran dan budi pekerti in action, k) Mengembangkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan IPTEK. 3) Program Peningkatan Menejemen Pendidikan. Tujuan : Terselenggaranya menejemen pendidikan di semua jenjang yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Sasaran: Terwujudnya menejemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat dengan mengenalkan konsep dengan perintisan Dewan Sekolah untuk Kabupaten dan Komite Sekolah di setiap sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melaksanakan desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, b) Mengembangkan
Menejemen
Peningkatan
Mutu
Berbasis
Masyarakat (MPMBS) bagi sekolah dan MPMBM bagi pendidikan luar sekolah, c) Mengembangkan sistem intensif yang mendorong kompetisi yang sehat antar opersonil dan lembaga sekolah, d) Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata bagi sekolah negeri maupun swasta serta pendidikan luar sekolah, e) Merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar untuk
meningkatkan
kualitas
tenaga
kependidikan
secara
independen, f) Memberdayakan personil dan lembaga antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan .
97
3. Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial a. Umum Salah
satu
keberhasilan
pembangunan
adalah
terwujudnya
kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan merata.Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dalam mendukung terciptanya kinerja pembangunan yang diukur melalui indeks pembangunan manusia, yaitu makin menurunnya angka kematian di satu pihak dan meningkatnya angka harapan hidup di lain pihak serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan kesehatan sebagai upaya untuk mendukung terciptanya Kabupaten Sleman Sehat 2005 adalah memberdayakan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan agar berperilaku sehat dan bersih dalam lingkungan sehat, , pelayanan upaya kesehatan yang makin terjangkau, serta terwujudnya perlindungan masyarakat terhadap penyakit, makanan, penyalahgunaan obat, bahan berbahaya. Pembangunan Kesehatan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini dapat diamati dari terjadinya perbaikan beberapa indikator derajat kesehatan antara lain : menurunnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian Balita, angka kematian ibu, meningkatnya status gizi, dan menurunnya angka kesakitan beberapa penyakit menular. Sejalan dengan
membaiknya
beberapa
indikator
tersebut
telah
terjadi
peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan
tujuan
pembangunan
kesejahteraan
sosial
adalah
mewujudkan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial yang adil dan merata, penanganan masalah sosial yang makin mantap, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Masalah yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial antara lain adalah masih kurangnya perilaku sehat, kondisi lingkungan yang kurang sehat, ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan yang belum merata, peredaran obat dan makanan
yang
mengandung
bahan
berbahaya,
kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, dan penyimpangan perilaku sosial. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial ini perlu di dukung oleh semua pihak yaitu masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan peranan dari perguruan tinggi.
98
b. Arah Kebijakan 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat. 2) Peningkatan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. 3) Peningkatan kualitas lembaga dan pelayanan kesehatan masyarakat. 4) Peningkatan kualitas tenaga medis,para medis dan non medis. 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan serta pendukung program kesehatan. 6) Pembangunan
ketahanan
sosial
dan
pemberdayaan
terhadap
penyandang masalah sosial. 7) Peningkatan
pemahaman
masyarakat
rawan
bencana
dan
penyantunan terhadap korban akibat bencana. 8) Peningkatan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, yatim piatu, warga terlantar, kelompok rentan sosial serta lanjut usia. 9) Peningkatan kualitas penduduk dengan program keluarga berencana. 10) Pengembangan sistim jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja
c. Program dan Kegiatan 1) Program Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan : Mewujudkan
mutu
lingkungan
hidup
yang
sehat
mendukung
pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup sehat Sasaran : Tercapainya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan yang sehat Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat, b) Meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan dini anak, c) Meningkatkan upaya anti tembakau dan NAPZA, d) Meningkatkan pencegahan kecelakaan dan rudapaksa, e) Meningkatkan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
99
2) Program Lingkungan Sehat Tujuan : Melindungi
masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari
lingkungan sehingga derajad kesehatan individu, keluarga dan masyarakat optimal. Sasaran : Terciptanya
peningkatan
lingkungan
fisik,
sosial
dan
budaya
masyarakat dengan memaksimalkan potensi sumberdaya secara mandiri. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Peningkatan wilayah/kawasan sehat, b) Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, c) Peningkatan hygiene dan sanitasi tempat tempat umum, d) Peningkatan pemukiman ,perumahan dan bangunan sehat, e) Peningkatan penyehatan air. 3) Program Upaya Kesehatan Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya derajad kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pencegahan penyakit menular dan imunisasi, b) Pencegahan penyakit tidak menular, c) Penyembuhan penyakit dan pemulihan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, d) Pelayanan kesehatan penunjang, e) Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional, f) Upaya Kesehatan reproduksi, g) Perbaikan gizi masyarakat, h) Upaya kesehatan matra, i) Pengembangan survailans epidemilogi, j) Penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, k) Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa). 4) Program Sumberdaya Kesehatan Tujuan : 100
Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan dan ketersediaan sarana, prasarana. Sasaran : Teresedianya jaringan pemberi pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu baik pemerintah maupun swasta dan meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Perencanaan, pendayagunaan serta pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, b) Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, c) Pengembangan sarana dan peralatan kesehatan. 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tujuan : Meningkatkan intelektualitas dan sumber daya manusia dengan penganekaragaman
konsumsi
pangan
yang
bermutu
untuk
menatapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Sasaran : Menurunnya pre valensi gizi kurang dan gizi buruk balita. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan penyuluhan gizi masyarakat, b) Menanggulangi gizi kurang dan
menekan kejadian gizi buruk
pada balita, c) Menurunkan anemia gizi besi pada ibu hamil, d) Memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi, f) Melaksanakan penanggulangan gangguan gizi masyarakat. 6) Program obat, makanan dan bahan berbahaya Tujuan : Melindungi
masyarakat
dari
bahaya
penyalahgunaan
dan
kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif (NAPZA) dan bahan berbahaya lainnya. Sasaran : Terkendalinya penyaluran obat dan NAPZA. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainya, b) Penggunaan obat rasional, 101
c) Penggunaan Obat esensial, d) Pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan, e) Pengawasan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan, f) Pembinaan dan pengembangan industri farmasi, g) Pembinaan dan pengembangan obat asli indonesia. 7) Program Kebijaksanaan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Tujuan : Kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan membutuhkan kebijakan dan manajemen sumberdaya yang efektif dan efisien serta didukung dengan
Iptek
Kesehatan
sehingga
dapat
tercapai
pelayanan
kesehatan yang merata dan berkualitas. Sasaran : Terciptanya kebijakan kesehatan yang menjamin tercapainya sistem kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas dan berkesinambungan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pengembangan kebijaksanaan program kesehatan, b) Pengembangan manjemen pembangunan kesehatan, c) Pengembangan hukum kesehatan, d) Pengembangan sistem informasi kesehatan, e) Pengembangan Iptek. 8) Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Tujuan : Pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif
masyarakat
dalam
menangani
permasalahan
sosial
dilingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran : Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang, terlindunginya anak, lanjut usia dan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi serta tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pemberdayaan anak terlantar, b) Penyebaran informasi tentang hak-hak anak dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang diperlakukan salah, c) Penyantunan bagi lanjut usia terlantar, d) Rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkotika, e) Rehabilitasi sosial tuna susila, 102
f) Pemberdayaan gelandangan, pengemis, dan perempuan rawan masalah sosial ekonomi, g) Pemberian bantuan bagi korban bencana, h) Pemberdayaan bagi karang taruna dan karang wreda, i) Pemberdayaan dan perintisan pemberian kemerdekaan sarana dan prasarana pelayanan bagi penyandang cacat. 9) Program Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Sosial Tujuan : Meningkatkan mutu dan profesionalisme layanan sosial melalui pengembangan alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompentesi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Sasaran : Terumuskannya
alternatif
intervensi
pelayanan
sosial
dan
meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, b) Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial c) Penyusunan standarisasi pelayanan sosial, d) Akreditasi lembaga pelayanan sosial, e) Pengembangan sistem legislasi kesejahteraan sosial, f) Perencanaan
dengan
pendayagunaan
serta
diklat
tenaga
kesejahteraan sosial, g) Peningkatan sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sosial, h) Penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial, i) Penyusunan standarisasi pelayanan sosial, j) Peningkatan peran organisasi sosial dan panti sosial swasta, k) Penyuluhan dan bimbingan sosial. 10) Program Pengentasan Kemiskinan Tujuan : Mencegah
dan
meminimalisir
timbulnya
kemiskinan
baru,
pengentasan warga miskin secara bertahap dan meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan kepedulian sesama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
103
Sasaran : Terentaskannya warga miskin dan warga rawan/rentan
terhadap
kemiskinan dan meningkatnya kepedulian sesama pihak terhadap masalah kemiskinan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Identifikasi masalah kemiskinan dan faktor penyebabnya, b) Penyantunan terhadap warga miskin terlantar, c) Pendampingan terhadap warga rentan terhadap kemiskinan, d) Pemberian stimulan dan pemberdayaan warga miskin, e) Peningkatan ketrampilan warga miskin, f) Sosialisasi
kepedulian
kepada
masyarakat
dalam
masalah
kemiskinan dan program pengentasan kemiskinan. 4. Kebudayaan a. Umum Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan di daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur mengandung nilai-nilai universal dapat menjadi salah satu aspek yang dapat memperkuat identitas daerah, serta mampu menanamkan nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional,inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, serta penempatan bahasa dan sastra jawa sebagai akses daerah yang bernilai tinggi.. Permasalahan yang timbul dalam upaya pelestarian budaya daerah anatara lain : 1) Masuknya budaya asing, 2) Berkurangnya penghayatan budi pekerti di lingkungan keluarga, 3) Menurunnya semangat memelihara budaya nenek moyang, 4) Rendahnya sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya. Dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan diatas, maka perlu diambil langkah-langkah : 1) Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah terutama pada generasi muda, 2) Membudayakan budi pekerti dilingkungan keluarga, 3) Membangkitkan upaya-upaya pelestarian budaya nenek moyang pada masyarakat, 104
4) Membina dan meningkatkan setiap kritik terhadap nilai-nilai budaya asing pengaruhnya terhadap budaya daerah. b. Arah Kebijakan 1) Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. 2) Peningkatan kemampuan masyarakat menggali nilai-nilai luhur budaya daerah,menerima nilai-nilai positip yang berasal dari luar dan memperkaya khasanah budaya bangsa di daerah. 3) Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala termasuk kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. 4) Pemantapan dan pengembangan kesenian tradisional dan kreasi baru yang bernafaskan kepribadian nasional diarahkan untuk memper kaya khasanah budaya bangsa dan menunjang pariwisata. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah Tujuan : Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sasaran : Tertanamnya nilai-nilai luhur budaya bangsa pada keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Inventarisasi benda-benda cagar budaya, b) Mengembangkan cagar budaya dan desa wisata, c) Rehabilitasi dan konservasi aset budaya, d) Membudayakan sumberdaya manusia dan peralatannya dalam pengembangan budaya daerah, e) Diklat pengelola dan pelaku budaya, f) Pembinaan kesenian melalui kegiatan pagelaran, pameran, lomba dan festival, g) Pembinaan dan pengawasan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
105
2) Program Perumusan Nilai-nilai Kebudayaan Lokal Tujuan : Peningkatan kualitas massyarakat terhadap pemahaman dalam melakukan aktivitas kebudayaan. Sasaran : Terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli serta handarbeni terhadap pentingnya nilai kebudayaan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra indonesia dan daerah (jawa), b) Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat tentang aspek budaya yang luhur dan beradab. 3) Program Pengembangan Sikap Kritis Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Budaya Tujuan : Peningkatan perilaku masyarakat dalam penerapan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Sasaran : Terwujudnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menanamkan pemahaman nilai budaya nasional dan lokal yang dapat mendorong pembangunan daerah, b) Peningkatan penggalangan wawasan kebangsaan, wawasan budaya dan kesadaran sejarah, c) Penyuluhan, pembinaan ,sarasehan budaya dan sejarah, d) Semiloka,seminar, workshop kebudayaan.
4) Program Pengembangan Kebebasan Berkreasi Seni Tujuan : Peningkatan kreativitas seni dalam rangka pengembangan potensi kesenian dan meningkatkan profesionalisme seniman. Sasaran : Terciptanya
pengembangan
kesenian
daerah
dalam
rangka
dan
prestasi
memperkaya kesenian nasional Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Memberikan
penghargaan
atas
kreativitas
masyarakat dalam upaya pengembangan seni
106
b) Menyelenggarakan pameran seni,konser, pagelaran seni dan kompetisi seni, c) Meningkatkan profesionalisme kemampuan manajemen
bagi
seniman. 5) Program Peningkatan Budaya. Tujuan : Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari Sasaran : Terwujudnya pelestarian nilai- nilai kesenian dan kebudayaan Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan fungsi museum sebagai pusat penelitian dan pendidikan, b) Meningkatkan kesadaran atas budaya, kesenian dan kesadaran sejarah bangsa melalui usaha pengkajian, penggalian, penulisan dan penyebarluasan, c) Melestarikan warisan budaya, baik yang berupa benda maupun bukan benda, d) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. 6) Program Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Tujuan : Pelestarian, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berupa peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan kesenian daerah. Sasaran : Terbinanya tradisi daerah untuk mendukung upaya pembinaan kebudayaan nasional Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman, b) Menciptakan iklim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni dan budaya, c) Membina dan mengembangkan kebahasaan, d) Revitalisasi kesenian daerah.
107
5. Kependudukan Dan Keluarga Berencana a. Umum Meskipun angka kelahiran dapat diturunkan, namun angka pertumbuhan penduduk masih relatif
tinggi dan cenderung terus bertambah. Oleh
karena itu, perlu pengendalian laju pertumbuhan penduduk ke tingkat yang lebih rendah lagi termasuk semua variabel yang mempengaruhi. Perlunya pemberdayaan bagi penduduk usia lanjut yang masih produktif dan jaminan sosial bagi mereka yang tidak produktif yang diakibatkan oleh angka harapan hidup di Kabupaten Sleman. Penanggulangan kemiskinan segera mungkin mengingat
tingginya
tingkat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Usaha untuk meningkatkan produktivitas penduduk melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan ketrampilan dan mutu kerja yang produktif dan mandiri lebih diarahkan untuk penciptaan dan perluasan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan. Untuk perencanaan kegiatan program kependudukan perlu didukung oleh data dan tersedianya informasi kependudukan yang cepat dan akurat, sehingga akan mampu melahirkan suatu kebijaksanaan kependudukan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan serta pelaksanaan registrasi kependudukan dan catatan sipil.
b. Arah Kebijakan 1) Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta dunia usaha untuk meningkatkan mutu dan cakupan penyelenggaraan pembangunan kependudukan yang antara lain meliputi : pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan sosial, pelayanan kependudukan dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Pemerintah daerah berperan untuk memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan upaya tersebut. 2) Pemberdayaan perempuan merupakan satu instrumen yang penting dalam
penyelenggaraan
pembangunan
kependudukan
yaitu
pengutamaan jender dalam setiap proses dan tahap pembangunan sehingga kesetaraan dan keadilan jender dapat terwujud, perempuan dapat berpartisipasi setara dengan laki-laki sehingga dapat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan.
108
3) Keluarga sebagai unit ssosial terkecil dalam masyarakat, bagaimana untuk memberdayakan guna meningkatkan kualitas dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. 4) Peningkatan kualitas penduduk dengan program keluarga berencana. 5) Menyelengarakan jaminan pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin yaitu pra sejahtera dan sejahtera I. 6) Memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi secara cumacuma bagi keluarga miskin, sedangkan untuk keluarga yang mampu tidak
lagi
menggantungkan
sepenuhnya
kepada
pelayanan
pemerintah, tetapi pemerintah menjamin tersedianya pelayanan yang bermutu agar kebutuhan mereka juga dapat diperoleh dengan mudah dan biaya terjangkau. 7) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 8) Kebijaksanaan umum ditetapkan bahwa calon akseptor berhak untuk memilih metode yang dianggap cocok asalkan tidak bertentangan dengan kondisi kesehatan, budaya, agama dan dapat disediakan oleh pemerintah.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Registrasi, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil. Tujuan : Mewujudkan keserasian kebijakan kependudukan diberbagai bidang pembangunan Sasaran : Terumuskannya dan terlaksananya kebjakan kependudukan bagi peningkatan
kualitas,
perlindungan
hukum,
pengendalian
pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan penyebaran penduduk . Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pengembangan sistem informasi manajemen kependudukan (SIMDUK), b) Sosialiasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil, c) Pengembangan registrasi kependudukan. 2) Program Pemberdayaan Keluarga Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.
109
Sasaran : Menurunnya jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta konseling, b) Pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan kewirausahaan bagi keluarga terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, c) Pengembangan
pelayanan
pembinaan
ketahanan
keluarga
khususnya balita dan remaja. 3) Program Keluarga Berencana Tujuan : Memenuhi permitaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran . Sasaran : Menurunnya
pasangan usia subur yang ingin ber KB
namun tidak
terlayani KB dan menurunnya angka kelahiran total (TFR). Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melakukan advokasi serta KIE KB b) Meningkatkan kualitas Pelayanan kontrasepsi c) Memberikan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi d) Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak e) Promosi dan pemenuhan hak reproduksi f) Promosi dan pelayanan kesehatan reproduksi 4) Program Promosi Ketahanan Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan : Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya. Sasaran : Menurunnya jumlah yang melangsungkan perkawinannya pada usia remaja dan menurunnya jumlah kehamilan pada usia remaja. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pelatihan kader kesehatan reproduksi, b) Orientasi kesehatan reproduksi, c) Pengembangan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi,
110
d) Pengembangan KIE spesifik, e) Promosi pendewasaan usia kawin, f). Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi secara formal di sekolah.
6. Pemuda Dan Olah Raga a. Umum Pemuda adalah harapan bangsa. Ini adalah ungkapan klise yang enak di dengar
namun
untuk
mewujudkannya
tidak
semudah
dengan
mengucapkannya. Dekadensi moral yang melanda para pemuda menunjukkan gejala peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya sudah sangat memprihatinkan. Begitu pula dengan kondisi prestasi Olahraga yang jauh dari memuaskan. Untuk itu pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran aktif pemuda sebagai subyek pembangunan daerah, mewujudkan pemuda yang berwawasan kebangsaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan
peranserta
pemuda
dalam
bidang
politik
untuk
menegakkan nilai – nilai demokrasi dengan cara yang berbudaya santun, memfasilitasi kegiatan olahraga sdalam rangka pembibitan, pembinaan prestasi maupun pemasyarakatan olah raga di daerah, mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga. Serta mengembangkan
olahraga
melalui
kemitraan
di
antara
lembaga
keolahragaan yang ada.
b. Arah Kebijakan 1) Pengembangan olah raga diarahkan pada peningkatan kualitas manusia pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat. 2) Peningkatan pembibitan olah raga agar dapat diperoleh atlit yang berbobot dan memiliki prestasi. 3) Pengembangan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat serta memberi kesempatan pemuda berperan aktif dalam keikutsertaannya melalui organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. 4) Pengembangan generasi muda diarahkan untuk meningkatkan kualitas generasi muda dalam kewirausahaan sesuai bakat dan ketrampilan serta kemauan untuk maju agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing.
111
5) Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, zat adiktif dan kenakalan remaja. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Iklim Yang Kondusif Bagi Generasi Muda Dalam Mengaktualisasikan Segenap Potensi, Bakat Dan Minat. Tujuan : Meningkatkan upaya dan aksesibilitas bagi generasi muda dalam melakukan aktivitas kegiatan yang positip. Sasaran : Meningkatnya jumlah generasi muda dalam aktivitas dan kreativitas yang positif. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Peningkatan
pengembangan
perpustakaan,
penelitian
dan
memantapkan forum diskusi di lingkungan generasi muda, b) Peningkatan komunikasi antar pemuda, c) Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan generasi muda yang menunjang pengembangan bakat dan prestasi, d) Pembinaan
generasi
muda
dalam
meningkatkan
wawasan
kebangsaan. 2) Program Pengembangan Minat Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda. Tujuan : Memberikan peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensinya khususnya dalam berwira usaha. Sasaran : Meningkatnya jumlah generasi muda yang berwirausaha. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Peningkatan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda, b) Pengembangan lembaga pendidikan kewirausahaan. 3) Program Perlindungan Generasi Muda Dari Bahaya Destruktif Tujuan : Memberikan dorongan kepada generasi muda guna memperkuat jati diri dan potensinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sasaran : Menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda.
112
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pemasyarakatan
tentang
bahaya
destruktif
terutama
penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, b) Peningkatan
kerjasama
antar
lembaga
yang
menangani
pemberantasan penyalahgunaan narkoba. 4) Program Pembudayaan Olahraga Tujuan : Meningkatkan upaya pemanduan, bakat, prestasi dan pembibitan olah raga sejak usia dini, termasuk bagi penyandang cacat dilingkungan sekolah dan masyarakat. Sasaran : Meningkatnya prestasi olah ragawan dan jumlah bibit olah ragawan berbakat Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Memasyarakatkan olahraga, b) Menyelenggarakan ekstra kurikuler untuk menumbuhkan budaya olah raga bagi sekolah dasar, SLTP, SLTA dan PT, c) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat d) Peningkatan pembinaan olahraga prestasi, e) Pengembangan pola pembinaan dan latihan prestasi olah raga bagi penyandang cacat.
7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Umum Pembangunan
ketenagakerjaan
secara
umum
bertujuan
untuk
mewujudkan agar angkatan kerja yang potensial dapat bekerja secara produktif dalam suasana yang tenang, aman, sehat, dan selamat dengan memperoleh imbalan yang makin memadai untuk kebutuhan hidup yang layak guna mewujudkan kesejahteraan. Krisis moneter yang melanda perekonomian nasional telah menimbulkan dampak negatif yaitu antara lain mengakibatkan naiknya angka pengangguran di daerah yang disebabkan banyaknya usaha masyarakat yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerjanya. Masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah kurangnya profesionalitas tenaga kerja sehingga selain sulit untuk bersaing dalam pasar kerja juga akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pendapatan
113
yang diterima. Perlindungan tenaga kerja dan upah yang masih rendah merupakan masalah penting juga dalam upaya pemantapan hubungan kerja yang harmonis dan serasi antara pekerja dan pengusaha. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu didukung oleh peranan dari semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah, dunia usaha atau swasta serta lembaga legislatif yang mampu memperjuangkan nasib pekerja. b. Arah Kebijakan 1) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha di berbagai sektor dan wilayah, 2) Pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja perlu didukung informasi ketenagakerjaan, pasar kerja dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang sifatnya menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan kemampuan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja, 3) Peningkatan kualitas tenaga kerja diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan tangguh serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha, 4) Pemantapan hubungan industrial Pancasila dan perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja,khususnya bagi tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian dan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, 5) Pembangunan ketenagakerjaan untuk mencipta-kan tenaga yang berkualitas, berdisiplin serta menumbuhkan harkat dan martabat yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, 6) Pembangunan transmigrasi diarahkan pada pemerataan persebaran penduduk dalam rangka perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan taraf hidup dalam menunjang pembangunan wilayah serta nasional, 7) Peningkatan pelaksanaan transmigrasi swakarsa selain transmigrasi umum
makin lebih mendorong tumbuhnya peranan dan tanggung
jawab swasta dan masyarakat, 8) Penyelenggaraan
trasmigrasi
perlu
terus
disempurnakan
dan
ditingkatkan pelayanannya, melalui peningkatan koordinasi antar sektor, antar daerah asal dan daerah tujuan, serta antar pemerintah daerah dengan
peme rintah pusat yang lebih terpadu, 114
9) Peningkatan informasi,penerangan dan penyuluhan transmigrasi kepada masyarakat agar lebih membuka pengertian wawasan nusantara bagi masyarakat, 10) Peningkatan keberhasilan dan kesejahteraan
transmigran perlu
diberikan bekal pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta bantuan peralatan yang sesuai kebutuhan sehingga mampu mengembangkan usaha dan menjamin kehidupan keluarga yang lebih produktif, 11) Peningkatan pendidikan dan pelatihan ketram pilan serta pemberian bantuan peralatan sesuai kebutuhan, sehingga mampu mengembangkan usaha dan menjamin kehidupannya.
c. Program dan Kegiatan 1) Program perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja Tujuan: Memberikan ketrampilan tenaga kerja padat karya dan perluasan sistem kerja padat karya serta pemagangan untuk tenaga kerja mandiri profesional (TKMP) Sasaran: Terciptanya lapangan kerja baru Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a) Peningkatan latihan ketrampilan tenaga kerja b) Menginventarisir dan mengkaji potensi pencari kerja, c) Menyebarluaskan informasi pasar, d) Membina,menyeleksi dan mengirimkan transmigran , e) Membimbing, membina dan menyeleksi calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri.
2) Program penyebaran dan pendayagunaan tenaga penganggur Tujuan: Penciptaan lapangan kerja baru
dan menciptakan
iklim yang
kondusif bagi investor untuk berusaha yang membawa dampak bagi penyerapan tenaga kerja. Sasaran : Menurunnya angka pengangguran.
115
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Perluasan
lapangan
kerja
dan
pendayagunaan
tenaga
penganggur, b) Pengembangan dan perencanaan tenaga kerja, c) Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja, d) Penyaluran tenaga kerja antar kerja lokal, antar kerja antar daerah termasuk transmigrasi, dan antar kerja antar negara.
3) Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga kerja Tujuan : Mendorong kepada pengusaha dan lembaga tenaga kerja untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja b) Meningkatkan pengawasan norma kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta jaminan sosial c) Meningkatkan pengawasan, perlindungan , dan penegakan hukum terhadap peraturan yang diberlakukan bagi tenaga kerja d) Meningkatkan pembinaan syarat-syarat kerja dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan e) Pembentukan kelembagaan tenaga kerja f) Pengawasan keselamatan kerja g) Pemberian jaminan sosial tenaga kerja h) Pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pengerah tenaga kerja. 4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan calon tenaga kerja. Tujuan : Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dan calon tenaga kerja. Sasaran : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
116
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Mengembangkan standariasi dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan melalui lembaga standarisasi dan kompetensi. b) Meningkatkan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja c) Memasyarakatkan nilai dan budaya produktif 5) Program Transmigrasi Tujuan : Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
program
transmigrasi Sasaran : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat transmigran Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan masalah ketransmigrasian, b) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, c) Melaksanakan
penampungan,
pemeriksaan
kesehatan
dan
pengangkutan calon transmigran, d) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan daerah tujuan (daerah penempatan transmigran).
8. Peranan Perempuan a. Umum Upaya meningkatkan peranan perempuan diarahkan melalui upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam lingkungan keluarga serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kearah itu dicapai melalui peningkatan pemberdayaan perempuan,
peningkatan
kualitas
organisasi
perempuan,serta
kebijaksanaan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender. Kesetaraan jender diwujudkan melalui upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural yang berarti tidak adanya pembakuan peran, beban ganda perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat dicapai optimalisasi kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.
117
b. Arah Kebijakan 1) Peningkatan peranan perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumberdaya insani mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang dengan memperhatikan harkat dan kodrat dan martabatnya. 2) Peningkatan ketrampilan dan kemampuan perempuan agar dapat berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa. 3) Peningkatan peranan wanita dan organisasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan kualitas hidup perempuan Tujuan : Peningkatan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang. Sasaran : Terwujudnya
partisipasi
perempuan
dalam
segala
bidang
pembangunan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyiapkan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki, b) Pengembangan kebijaksanaan pendidikan
yang berperspektif
jender, c) Pengutamaan jender dalam tingkatan partisipasi ,kurikulum materi pelajaran dan proses pembelajaran serta pelaku pendidikan, d) Pembangunan kesehatan, gizi dan KB berspektif jender, e) Pembangunan ekonomi dan ketenaga kerjaan berspektif jender, f) Pemberdayaan
perempuan
dalam
pengembangan
ekonomi
kerakyatan, g) Peningkatan pengentasan kemiskinan bagi keluarga perempuan, h) Peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan dan pelestarian SDA dan Lingkungan hidup serta peningkatan pemahaman terhadap akibat pencemaran lingkungan oleh bahan berbahaya,
118
i) Peningkatan peran aktif perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijaksanaan dan program pembangunan politik, j) Peningkatan kepedulian semua pihak terhadap kualitas tumbuh dan kelangsungan hidup anak dan remaja putri, k) Peningkatan
apresiasi
masyarakat
masyarakat
terhadap
perempuan lanjut usia, l) Peningkatan kawasan dan pengetahuan perempuan dalam upaya pencegahan
terhadap
tindak
kekerasan
dan
eksploitasi
komersialisasi perempuan. 2) Program Peningkatan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan Tujuan : Peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan peningkatan hak Sasaran : Terwujudnya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Peningkatan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM bagi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, b) Peningkatan kesadran hukum, kesetaraan dan keadilan jender bagi masyarakat, c) Perlindungan perempuan dari eksploitasi seksual komersial dan tindak kekerasan.
9. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi a. Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam
rangka
pembangunan
bidang-bidang
lain,
pembangunan IPTEK yang maju dapat memberikan
sebab
dengan
nuasa-nuansa
inovasi dan kreativitas dalam kehidupan manusia, untuk itu rumusanrumusan pembangunan IPTEK yang akan diraih pada masa yang akan datang sangat penting dilakukan. Pembangunan IPTEK perlu ditingkatkan pemanfaatan teknologi dan pengetahuan di berbagai bidang pembangunan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan serta diperluas untuk mencapai hasil guna dan daya guna.
119
Tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang ada, demikian juga sebaliknya keberhasilan pembangunan SDM pun sangat dipengaruhi oleh keberhasilan di bidang pengembangan IPTEK. Tujuan pembangunan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemanfataannya dalam dunia usaha, khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi; menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai – nilai budaya
daerah,
baik
dalam
cara
berfikir
maupun
sikap
hidup
bermasyarakat, sekaligus menyikapi issu globalisasi; dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. b. Arah Kebijakan Upaya–upaya untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, menciptakan kondisi kompetitif
bagi
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
menjembatani hubungan antara lembaga litbang dengan dunia usaha, serta
melindungikarya
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
dengan
memasyarakatkan Hak Atas Kekayaan Inteletual (HAKI)
c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan pengkajian IPTEK Tujuan : Pemecahan masalah-masalah pembangunan dengan pengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna Sasaran : Tercapainya
penerapan teknologi tepat guna dalam rangka
meningkatkan produktivitas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Pemberdayaan lembaga-lembaga litbang b) Sosialisasi
kepada
massyarakat
agar
peduli
terhadap
pengembangan IPTEK c) Pengkajian dan penelitian IPTEK sebagai potensi daerah d) Peningkatan alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna
120
e) Peningkatan koordinasi untuk pengembangan dan penerapan IPTEK
10. Lembaga Kemasyarakatan a. Umum Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, peranan lembaga-lembaga
non
pemerintah perlu ditingkatkan kemampuannya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
dan keterlibatan lembaga-lembaga
non
pemerintah, baik formal maupun informal dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Lembagalembaga non pemerintah yang dimaksud termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perwakilan Desa, Lembaga Swadaya masyarakat,
lembaga
adat,
lembaga
keagamaan
dan
lembaga
masyarakat lainnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah
berfungsinya secara baik
serta
terbangunnya mekanisme partisipasi lembaga non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan
dan
terciptanya mekanisme pengawasan sosial secara demokrasi. b. Arah Kebijakan 1) Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan lembaga ekonomi,lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah Tujuan : Meningkatkan
partisipasi
organisasi
pembangunan.
121
non
pemerintah
dalam
Sasaran : Berkembangnya
organisasi
non
pemerintah
yang
dapat
meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Kegiatan yang akan dilaksanakan : a) Peningkatan kemampuan dalam analisis kebijakan, manajemen publik, manajemen keuangan, dan komunikasi politik. b) Peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan pemerintah daerah c) Peningkatan kegiatan analisis kebijakan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya serta pengembangan kelembagaan. 2) Program Penguatan Organisasi Masyarakat Tujuan : Peningkatan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif. Sasaran : Berkembangnya organisasi dan ekonomi masyarakat
untuk dapat
meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Penghapusan
berbagai
peraturan
yang
menghambat
perkembangan organisasi sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat, b) Penyediaan bantuan dan informasi kepada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat, c) Pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat maupun antar lembaga masyarakat.
D.
MENINGKATKAN KAPASITAS PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH Peningkatan kapasitas pengembangan potensi wilayah akan dilaksanakan melalui pembangunan bidang-bidang perdesaan dan perkotaan, pertanahan, perumahan dan permukiman, penataan ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan wilayah perbatasan. Krisis ekonomi telah memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah
122
sebagai
upaya
pertumbuhan sumberdaya
peningkatan
mengalami alam,
pembangunan
hambatan
ketersediaan
daerah
keterbatasan
modal,
serta
dan
pemerataan
dalam
pemanfaatan
kemitraan
pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha. Masalah lain yang terjadi adalah ketidaktertiban pemanfaatan ruang karena belum dilaksanakannya penataan ruang yang baik, sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada yang ditentukan oleh luasnya wilayah yang harus dijangkau. 1. Perdesaan Dan Perkotaan a. Umum Sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada kehidupan
dan
budaya
perdesaan
yang
mengandalkan
sumber
kehidupan dari pertanian subsistem atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Disamping itu kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal di banding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan kurang memadai, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dengan mewujudkan kegiatan sosial ekonomi perdesaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya produksi, pengembangan jaringan usaha yang melibatkan petani dan menyelesaikan problem pemasaran hasil-hasil pertanian. Kawasan perkotaan merupakan tempat yang sanagat menarik bagi masyarakat
untuk
Pertumbuhan menyebabkan
mengembangkan
penduduk tidak
dan
arus
terkendalinya
kehidupan urbanisasi
sosial yang
perkembangan
ekonomi.
tinggi
telah
permukiman,
lingkungan perumahan, kesehatan, lingkungan hidup, resapan air, sosial serta tumbuhnya kawasan kumuh. Berbagai
upaya
pemerintah
telah
dilakukan
untuk
membantu
menyelesaikan masalah penyediaan perumahan dan permukiman dan fasilitas pendukung bagi kelompok–kelompok berpenghasilan rendah dan miskin malalui pemugaran rumah dan lingkungan, perbaikan kampung
123
dan pemukiman kumuh, serta memberikan subsidi kredit pemilikan rumah. b. Arah Kebijakan 1) Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi pembangunan sektoral,
pengembangan
kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan desa
serta
pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, dalam usaha mempercepat
peningkatan
perkembangan
desa
dengan
lebih
melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. 2) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan SDM perdesaan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, mampu memanfaatkan peluang usaha, mampu mengembangkan hasil produksi, serta pengolahan hasil produksi dan usaha
pemasarannya
yang
selanjutnya
dapat
meningkatkan
kesejahteraan. 3) Mewujudkan
struktur
ekonomi
perdesaan
yang
lebih
kokoh,
berlandaskan sektor pertanian yang mantap dalam mempertahankan swasembada pangan, meningkatkan keanekaragaman dan ketersediaan pangan dan mendukung perkembangan industri perdesaan. 4) Pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan sosial, agar terwujud lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta terjaganya
keserasian
dan
keselarasan
nilai
sosial
budaya
mencerminkan kepribadian daerah. c. Program dan Kegiatan 1) Program pembangunan Perdesaan Tujuan : Meningkatkan kemajuan
kemandirian
ekonomi
masyarakat
perdesaan
yang
dengan
adil
dan
mempercepat merata
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sasaran : Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
perdesaan,
terciptanya
lapangan kerja, tersedianya bahan pangan, bahan lainnya untuk
124
memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, dan meningkatnya kemandirian kapasitas lembaga perdesaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a) Menyempurnakan struktur kelembagaan perdesaan b) Membangun sistem agribisnis c) Menyediakan fasilitas akses permodalan d) Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin. e) Mengembangkan jaringan produksi dan pemasaran f) Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga g) Menguatkan lembaga ekonomi masyarakat h) Membangun dan memelihara sarana prasarana i) Meningkatkan penguatan tehnologi tepat guna j) Mengelola dan memanfaatkan fungsi sumber daya alam yang berkelanjutan. 2) Program peningkatan kapasitas Pengelolaan perkotaan Tujuan : Mewujudkan kota yang berbudaya, berkeadilan dan layak dalam arti memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mempertimbangkan kepentingan daerah lain. Sasaran : Meningkatnya
kemampuan
berkeseimbangan pelayanan
umum
pengelolaan
perkotaan
dalam
penyediaan
prasarana
sarana
oleh
pemerintah,
meningkatnya
yang dan
partisipasi
masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dengan berkurangnya kemiskinan, pengangguran dan kerawanan sosial. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menyempurnakan struktur kelembagaan dan kapasitas pengelola kota
serta
mempersiapkan
dan
menyediakan
peraturan
perundang-undangan dalam upaya menegakkan hukum secara konsekwen dan konsisten. b) Memantapkan sistem dan standar pelayanan umum c) Meningkatkan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta pengelolaan kota. d) Meningkatkan
upaya
penanggulangan
pengangguran dan kerawanan sosial
125
masalah
kemiskinan,
e) Melakukan penataan fungsi kawasan di perkotaan f) Mengembangkan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang mendukung jalur produksi–kolektor–distribusi antar kota, antar wilayah, dan antar perkotaan dengan perdesaan
2. Penataan Ruang a. Umum Pemanfaatan ruang baik secara dua dimensi maupun tiga dimensi di Kabupaten Sleman belum memadai dalam arti efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian dan keterpaduan (sinergi) antar kegiatan/ pemanfaatan ruang serta belum optimalnya peningkatan nilai ruang. Disamping itu permasalahan lain yang timbul adalah kurang sesuainya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan terhadap rencana tata ruang. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan nilai ruang dimaksud diperlukan perbaikan-perbaikan pada aspek: 1) Perencanaan Tata Ruang yang meliputi substansi, proses dan sosialisasi Rencana Tata Ruang. 2) Implementasi pembangunan dan kegiatan yang sesuai dengan Tata Ruang. 3) Evaluasi, pengawasan dan pengendalian Tata Ruang. Pelaksanaan yang menyangkut aspek-aspek diatas harus melibatkan stake
holder
yang
terkait
sehingga
tercapai
keterpaduan
dan
kesinambungan pembangunan.
b. Arah Kebijakan 1) Pemanfaatan
ruang
diarahkan
agar
mengakomodasi
semua
kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 2) Penataan Ruang berazaskan manfaat keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. 3) Penataan ruang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat yang dibedakan dengan sifat/kondisi perkotaan dan perdesaan 4) Penyusunan Tata Ruang diselenggarakan secara transparan dan melibatkan stake holder.
126
c. Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan tata ruang Tujuan : Menyediakan dokumen rencana tata ruang yang mutakhir dan mudah dioperasionalkan
sebagai
pedoman
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan/investasi baik pemerintah maupun stake holder. Sasaran : Tersedianya tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kawasan tumbuh cepat/perkotaan dan rencana tata ruang ibu kota kecamatan yang dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan jaman. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a) Peningkatan
kemampuan
SDM
dalam
perencanaan
dan
pengendalian tata ruang, b) Menyusun tata ruang wilayah dan kawasan. c) Memantapkan koordinasi stake holder berkaitan dengan tata ruang. d) Meningkatkan pengendalian tata ruang e) Melaksanakan review terhadap rencana tata ruang yang berumur lebih dari lima tahun. f) Penataan ruang diprioritaskan pada kawasan yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan (lokasi andalan) dan kawasan yang rawan permasalahan. 2) Program implementasi dan pengendalian tata ruang Tujuan : Menciptakan pemanfaatan ruang yang efisien dan serasi disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup, kelancaran dan ketertiban kegiatan pembangunan/investasi, produktivitas masyarakat serta berkelanjutan pembangunan. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Peningkatan disiplin dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang. b) Pengembangan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang.
127
c) Pembuatan
peraturan
dan
pengembangan
kelembagaan
pengendalian tata ruang.
3. Pertanahan a. Umum Masalah
pertanahan
di
Sleman
terutama
terjadi
karena
tidak
seimbangnya antara ketersediaan tanah dan kebutuhannya. Hal ini terjadi karena minat masyarakat dan pengusaha yang sangat tinggi untuk melakukan kegiatan atau usaha di Kab. Sleman. Kondisi tersebut mengakibatkan harga tanah yang tinggi dan cenderung tidak wajar. Masalah lain yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi perubahan pengunaan tanah, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Dari aspek hukum pertanahan, masalah yang cukup menonjol adalah masih besarnya proporsi tanah yang belum memiliki sertifikat. Selain karena biaya yang belum memadai proses penyelesaian administrasi sertifikat tanah masih belum memuaskan akibat kinerja aparat nya belum memadai. b. Arah Kebijakan 1) Pembangunan pertanahan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak rakyat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang, 2) Pembangunan pertanahan diarahkan pada semakin terwujudnya dukungan administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
dalam tugas dan fungsi untuk mewujudkan sistem
administrasi yang semakin handal, profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. c. Program dan Kegiatan 1) Program peningkatan pelayanan pertanahan Tujuan : Terwujudnya sistem pelayanan pertanahan yang prima.
128
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan dan penyelesaian pensertifikatan tanah. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Percepatan pemberian kepastian hukum atas tanah melalui pemberian hak dan pensertifikatan tanah secara khusus dalam upaya menunjang penguatan hak-hak golongan ekonomi lemah termasuk hak adat. b) Penyusunan standar dan norma pelayanan pertanahan. c) Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi yang efektif melalui pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyusunan hak-hak atas tanah dan pensertifikatan. d) Penyiapan peta dasar pendaftaran tanah. e) Pengembangan sistem informasi pertanahan. f) Pembinaan dan penyuluhan pertanahan. g) Penyelesaian pengadaan tanah pengganti tanah kas desa. h) Pembinaan dan pengembangan aparatur pelaksana pelayanan pertanahan i) Peningkatan kualitas SDM aparat j) Pengadaan sarana, prasarana dan perlengkapan. 2) Program pengendalian pertanahan dan penegakan hukum pertanahan secara konsisten. Tujuan : Terwujudnya
kepastian
hukum
atas
tanah
dan
terkendalinya
penggunaan tanah. Sasaran : Adanya kepastian hukum terhadap hak milik tanah dan upaya pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Penyusunan perda pertanahan b) Peningkatan tertib hukum pertanahan c) Penyelesaian pelanggaran/perkara pertanahan di pengadilan d) Pengendalian penggunaan tanah e) Pengendalian pemanfaatan dan penguasaan tanah
129
f) Penataan
pemilikan
bidang-bidang
tanah
diperkotaan
dan
perdesaan/konsolidasi tanah. g) Pendataan penatagunaan tanah h) Pengendalian peralihan hak atas tanah i) Pengendalian perubahan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah j) Pensertifikatan tanah instansi pemerintah k) Pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah badan hukum dan perorangan. l) Pembukuan/pendaftaran hak atas tanah m) Pendaftaran peralihan dan pembaharuan hak atas tanah.
4. Perumahan Dan Permukiman a. Umum Pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi menyebabkan meningkatnya kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman, nyaman, dan sehat. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar, penyediaan perumahan dan permukiman. Masalah ketersediaan perumahan dan permukiman bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil tidak mungkin hanya dipecahkan oleh masyarakat sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masalah penyediaan perumahan dan permukiman serta fasilitas pendukungnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan miskin melalui pemugaran rumah dan lingkungan, perbaikan kampung dan kawasan kumuh dan pemberian kredit perumahan murah. Penataan lingkungan perumahan dan permukiman ditingkatkan dan dikembangkan untuk mencipkan lingkungan yang sehat dan nyaman b. Arah Kebijakan 1) Pembangunan perumahan dan permukiman didaerah pedesaan maupun perkotaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar sebagai rumah yang sehat. 2) Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak dan murah terus ditingkatkan dan diperluas sehingga dapat
menjangkau
masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan
130
rencana tata ruang, lingkungan sosial, lingkungan industri, kawasan kampus dan RP4D (Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah) 3) Penciptaan iklim yang menarik bagi upaya pembangunan perumahan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok dan badan usaha perumahan terutama dengan melibatkan peran perbankan dan koperasi. 4) Pembangunan perumahan dan permukiman diupayakan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, antara lain usaha
jasa
konstruksi
industri
bahan-bahan
bangunan
yang
menyediakan bahan-bahan murah namun berkualitas dan memenuhi standart teknis. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Perumahan Tujuan : Meningkatkan kualitas perumahan khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar menjadi rumah yang layak dan sehat. Sasaran : Meningkatnya jumlah keluarga yang menghuni rumah layak huni dan sehat. Kegiatan yang akan dilaksanakan : a) Peningkatan kualitas pasar primer perumahan, b) Penyempurnaan
makanisme
subsidi
dalam
penyediaan
perumahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, c) Pembangunan rumah susun sewa sederhana di perkotaan, d) Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat, e) Penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin. 2) Program Peningkatan Penyediaan dan Perbaikan Perumahan Tujuan : Meningkatkan penyediaan dan perbaikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran : Meningkatnya persediaan perumahan yang bertumpu pada kelompok masyarakat dan meningkatnya subsidi kepemilikan rumah
131
Kegiatan yang akan dilaksanakan : a) Pengembangan pola subsidi perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin b) Penyediaan bantuan teknis dan manajemen pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah c) Pengembangan penyediaan perumahan dan permukiman yang bertumpu kepada swadaya masyarakat d) Pengembangan rumah susun sewa pada kawasan-kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan. e) Penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh. 3) Program
Perbaikan
Prasarana
dan
Sarana
Perumahan
dan
Permukiman Tujuan : Meningkatkan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman meliputi jalan lingkungan, drainase, persampahan, saluran air limbah dan kantong usaha. Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan lingkugan, drainase, persampahan, saluran air limbah dan menciptakan kantong-kantong usaha bagi PKL. Kegiatan yang akan dilaksanakan : a) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman b) Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman c) Peningkatan kerjasama publik–swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana d) Pelestarian bangunan bersejarah dan lingkungan permukiman kawasan tradisional e) Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun f) Penataan kawasan komersial 5. Wilayah Perbatasan a. Umum Kondisi prasarana dan sarana perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam satu propinsi atau dua propinsi masih kurang memadai. Hal ini disebabkan karena 132
keterpaduan pengaturan antar wilayah perbatasan kurang mendapat prioritas dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga akan tertinggal dibandingkan wilayah lain dalam kabupaten.
Upaya dalam mengatasi
masalah tersebut dengan meningkatkan kerjasama antara kabupaten atau kota yang berbatasan dalam pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sosial untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.
b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan
pembangunan
di
wilayah
perbatasan
dengan
berlandaskan pada prinsip desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi daerah. 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi wilayah perbatasan dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat. 3) Meningkatkan Kerjasama antar Pemerintah
Kabupaten atau Kota
dalam pengembangan wilayah perbatasan. c. Program dan Kegiatan 1) Program pengembangan wilayah perbatasan. Tujuan : Peningkatan keserasian kesejahteraan rakyat diwilayah tersebut. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial yang aman, tenteram, harmonis dan tertib administrasi kepemerintahan. Kegiatan yang akan dilakukan a) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar khususnya pendidikan, kesehatan,
prasarana
perdagangan
dan
tertib
administrasi
kepemerintahan b) Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 2) Program Peningkatan potensi wilayah perbatasan. Tujuan : Meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan
133
Sasaran Meningkatnya prasarana dan sarana dasar, perekonomian serta ketrampilan penduduk. Kegiatan yang akan dilakukan: a) Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana dasar b) Pengembangan sarana perekonomian pedesaan c) Pelaksanaan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan. 3) Program peningkatan kerjasama wilayah perbatasan. Tujuan : Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota dalam pemerintahan, pembangunan dan penanganan masalah kemasyarakatan. Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam mengatasi masalah perbatasan. Kegiatan yang akan dilakukan : a) Peningkatan koordinasi kebijakan prioritas pembangunan di wilayah perbatasan secara berkala. b) Peningkatan kerjasama penganggaran dan realisasi pembangunan c) Peningkatan penanganan masalah pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup a. Umum Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya bahan galian, sumber daya hutan, dan sumber daya wisata. Sumber daya air meliputi mata air, air sungai dan air bawah tanah. Potensi air bawah tanah masih cukup banyak, diperkirakan cadangannya 4.919.501.400 m3. Bahan galian yang ada hanya galian golongan C berupa pasir, batu, kerikil, tanah liat, andesit, batu gamping dan breksi batu apung. Hutan yang ada berupa kawasan hutan seluas 1728,38 ha yang terdiri dari hutan lindung di daerah Kaliurang, cagar alam dan wisata alam serta hutan rakyat seluas 4610 ha. Secara umum kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman masih relatif baik, memiliki daya dukung kesuburan lahan dan kemudahan
134
dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di kota maupun di desa. Permasalahan yang dihadapi adalah kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup masih kurang, terutama dalam mengeksploitasi sumber daya alam kurang memperhatikan tata cara dan kaidah yang benar, begitu juga dengan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL. Banyaknya
pemukiman,
hotel,
industri
dan
jenis
usaha
lainnya
menimbulkan masalah lingkungan dan perubahan ekosistem yang sangat mendasar. Minimnya teknologi tepat guna terutama untuk menangani limbah baik limbah domestik maupun industri.
Berbagai upaya untuk
mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan
dan
pengendalian,
menempatkan
semua
kegiatan
pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan tata ruangnya, meningkatkan sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna.
b. Arah Kebijakan 1) Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat untuk generasi sekarang dan selanjutnya. 2) Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. c. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Peningkatan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Tujuan : Untuk memperoleh dan menyebarkan informasi mengenai
potensi
dan porduktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran : Tersedianya dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan yang akan dilakukan adalah: a) Mengiventarisasi dan mengevaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup baik darat, air maupun udara b) Mengkaji neraca sumber daya alam c) Mendata kawasan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan.
135
d) Mendata batas kawasan hutan, pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. e) Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat. 2) Program
peningkatan
efektivitas
pengelolaan,
konservasi,
dan
rehabilitas sumber daya alam. Tujuan : Menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sasaran : Termanfaatkannya sumberdaya alam untuk mendukung kebutuhan bahan
baku
industri
secara
efisien
dan
berkelanjutan
serta
terlindunginya kawasan konservasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Mengkaji
kembali
kebijakan
pengelolaan,
konservasi,
dan
rehabilitasi sumberdaya alam. b) Mengelola sumberdaya hutan dan sumberdaya air dengan pendekatan daerah aliran sungai dalam kerangka penataan ruang. c) Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis d) Mengelola dan melindungi keanekaragaman hayati dan perairan e) Mengembangkan Jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan f) Pengembangan teknologi penggunaan sumberdaya alam 3) Program Pencegahan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan
dan
pencemaran
lingkungan,
pemulihan
kualitas
lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran : Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditentukan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup b) Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan
136
c) Memasukkan biaya pengelolaan lingkungan kedalam biaya produksi d) Mengembangkan teknologi produksi bersih e) Mengembangkan
kelembagaan
dan
pendanaan
dalam
pengelolaan lingkungan hidup f) Memantau,
mengawasi
dan
mengevaluasi
standar
mutu
lingkungan g) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Amdal, UKL/UPL, dan pengelolaan lingkungan oleh usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Amdal, UKL/UPL . 4) Program
Penataan
Kelembagaan
dan
Penegakan
Hukum
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Tujuan : Untuk
mengembangkan
kelembagaan,
menata
sistem
hukum,
perangkat hukum dan kebijakan serta mengembangkan kelembagaan dan penegakkan hukum. Sasaran : Tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat, dengan didukung oleh perangkat hukum dan peraturan
perundang-undangan
serta
terlaksananya
upaya
penegakkan hukum secara adil dan konsisten. Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Menetapkan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam
dan
lingkungan hidup b) Mengevaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup c) Penguatan
institusi
dan
aparatur
penegak
hukum
dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup d) Mengembangkan
sistem
pengawasan
dan
pengendalian
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. e) Melindungi dan melakukan konservasi daerah peresapan air dan kawasan lindung sesuai rencana tata ruang.
5) Program Peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
137
Tujuan : Untuk meningkatkan peranan dan kepedulian masyarakat dan pihakpihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran : Tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah : a) Meningkatkan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup b) Memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan
sumber
daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup c) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. d) Memasyarakatkan pembangunan berwawasan lingkungan e) Melindungi terhadap teknologi tradisional yang ramah lingkungan f) Meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan
dan
tata
nilai
masyarakat
setempat yang berwawasan lingkungan hidup.
BAB VI PENUTUP
1. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sleman Tahun 2001 – 2004 ditetapkan dalam peraturan Daerah, memuat kebijaksanaan dan pokok – pokok program pembangunan yang bersifat strategis, menjadi acuan penyusunan perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian
program
pembangunan
di
Kabupaten Sleman bagi segenap pengelola program pembangunan baik aparat pemerintah maupun masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi pembangunan daerah, maka Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA ) secara operasional penjabarannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ( REPETADA )yang selanjutnya
dijabarkan
kedalam
bentuk
program-program
dan
kegiatan
pembangunan yang kongkrit, terarah dan transparan dalam usulan Rancangan
138
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pembangunan lainnya yang sah.
3. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan, tergantung dari peran aktif sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik pemerintah (lembaga eksekutif), lembaga legislatif, masyarakat luas, dan dunia usaha, termasuk di dalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Usaha. Untuk mendapatkan partisipasi dari semua pihak, maka perlu adanya sosialisasi program pembangunan.
BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU SUBIYANTO
139
