PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2002. TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002-2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang
:
a.
bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja Instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah perlu disusun rencana strategis daerah; b.
bahwa rencana strategis daerah merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,
dan
pelaksanaan
pelayanan
kepada
masyarakat; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002-2004;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1959);
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, dan 15 Dari hal
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
di
Jawa
Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2000-2004
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Perubahan
Pola
Dasar
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2000-2004; 7.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004. Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SLEMAN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002-2004. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.
Pemerintan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
b.
Daerah adalah Kabupaten Sleman.
c.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
d.
Bupati ialah Bupati Sleman. Pasal 2
Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan
pembangunan,
dan
pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Sistematika rencana strategis daerah tahun 2002-2004 disusun sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
KONDISI UMUM
BAB III
VISI DAN MISI
BAB IV
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
BAB V
PENETAPAN TUJUAN
BAB VI
PENUTUP Pasal 4
Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 menjadi tolok ukur bagi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bupati mulai tahun 2002. Pasal 6 Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun rencana strategis di masing-masing organisasinya. Pasal
7
Pelaksanaan lebih lanjut rencana strategis daerah tahun 2002-2004 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat APBD.
3
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. Pada tanggal 16 Februari 2002. a.n. BUPATI SLEMAN, WAKIL BUPATI Cap/ttd ZAELANI
Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman: Nomor
: 1/K.DPRD/2002
Tanggal
: 16 Februari 2001
Tentang
: Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002-2004.
Diundangkan di Sleman. Pada tanggal 25 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Cap/ttd
SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D
4
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN. NOMOR
: 1 TAHUN 2002
TANGGAL
: 16 FEBRUARI 2002
BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2001. Pola
Dasar
Pembangunan
daerah
adalah
dokumen
induk
perencanaan
pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Berdasarkan amanat Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah, yang memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan
yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun, dengan kerangka waktu tahun
2002-2004. Rencana Strategis Daerah dijabarkan
dalam Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). B. PENGERTIAN Rencana Strategis Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI Kedudukan Rencana Strategis Daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan 5
pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Rencana Strategis Daerah adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan pembangunan daerah.
D. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Strategis Daerah adalah sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Daerah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. E. LANDASAN Rencana Strategis Daerah disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan landasan operasional GBHN 1999–2004, Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000-2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001. F. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Rencana Strategis Daerah meliputi uraian garis besar tentang hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai.
BAB II KONDISI UMUM A KONDISI SAAT INI 1. Perekonomian a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB atas harga berlaku selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan 6
rata-rata per tahun 18,63 % yaitu dari 1.843,480 milyar menjadi 3.560,985 milyar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan ratarata per tahun 0,38 % yaitu dari 1.446,210 milyar menjadi 1.451,772 milyar.
Tabel 2.1. : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (milyar) NO
PDRB
1996
1997
1998
1999
2000
1.
Hrg. Berlaku
1.843,480
2.089,999
2.091729
3.175,312
3.560,985
2.
Hrg. Konstan
1.446,210
1.497,330
1.378,089
1.494,658
1.451,772
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
b. Struktur Perekonomian Daerah Struktur Perekonomian Daerah menunjukkan peningkatan dan penurunan yang tercermin pada Prosentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Kab. Sleman tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 atas dasar harga berlaku. Pada sektor primer menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 3,46 %, yaitu dari 17,23 % pada tahun 1996 menjadi 20,21 %; sementara sektor sekunder menunjukkan rata – rata penurunan sebesar 2,95 %, yaitu dari 29,77 % pada tahun 1996 menjadi 25,38 % pada tahun 2000; sedangkan sektor tersier menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 0,54 %. Yaitu dari 52,99 % pada tahun 1996 menjadi 54,41 % pada tahun 2000. Tabel 2.2. : Struktur Perekonomian Daerah KELOMPOK SEKTOR 2
NO 1 1.
PRIMER a. Pertanian
1996 3 17,23
17,63
17,78
18,89
19,79
0,55
0,48
0,41
0,42
0,42
SEKUNDER
29,77
28,28
25,39
24,35
25,38
a. Industri Pengolahan
17,60
16,60
14,13
14,79
15,35
0,61
0,61
0,90
0,78
0,81
c. Bangunan
11,56
11,07
9,36
8,79
9,22
TERSIER
52,99
53,60
56,42
56,34
54,41
a. Perdag, Hotel & Restoran
16,38
16,99
19,28
19,58
19,90
b.Listrik,Gas & air Bersih
3.
2000 7 20,21
16,68
b. Pertambangan& Penggalian 2.
KONTRIBUSI TERHADAP PDRB 1997 1998 1999 4 5 6 18,11 18,19 19,31
b. Pengangkutan & Komunikasi
9,54
9,74
9,59
8,98
8,64
c. Keu, persewaan & jasa persh.
10,69
10,49
10,70
10,45
9,11
d. Jasa-jasa
16,38
16,38
16,85
17,33
16,78
JUMLAH
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
7
c. Pertumbuhan Ekonomi Selama lima tahun pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut, pada tahun 1996 tumbuh 8,25 %, kemudian turun menjadi 3,54 % pada tahun 1997, karena munculnya krisis moneter dan krisis ekonomi, bahkan pada tahun 1998 terjadi pertumbuhan sebesar minus 7,29 % pada tahun 1999 mulai tumbuh lagi menjadi 1,93 % dan pada tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 3,35 %.
Tabel 2.3. : Pertumbuhan Ekonomi NO
SEKTOR
PERTUMBUHAN
LAPANGAN USAHA
1996
1997
1998
1999
2000
1.
PERTANIAN
6,78
3,78
-20,37
3,57
9,58
2..
PERTAMBANGAN
2,66
-2,99
-18,51
3,29
4,59
3.
INDUSTRI
9,80
-1,27
-4,92
1,22,
5,08
4.
LISTRIK/GAS/AIR
20,24
4,13
23,11
1,58
4,63
5.
KONSTRUKSI
9,66
3,97
-20,27
2,32
2,13
6.
PERDAGANGAN
8,69
6,75
-0,07
2,06
4,37
7.
ANGKUTAN
7,60
5,75
-4,95
0,87
2,81
8.
KEUANGAN
7,25
2,69
-2,39
1,37
-4,28
9.
JASA
7,69
3,99
-5,34
2,01
2,42
PDRB
8,25
3,54
-7,99
1,93
3,35
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
d. PDRB Perkapita PDRB perkapita menurut harga berlaku selama lima tahun menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 15,10 % yaitu dari Rp2.253.037 pada tahun 1996 menjadi Rp3.954.422 pada tahun 2000. PDRB perkapita menurut harga konstan menunjukkan penurunan rata-rata per tahun 1,76 % yatu dari Rp 1.767.508 pada tahun 1996 menjadi Rp 1.612.172 pada tahun 2000.
Tabel 2.4. : PDRB Perkapita NO
PDRB
1996
1997
1.
Hrg. Berlaku
2.253.037
2.507.863
2.
Hrg. Konstan
1.767.508
1.797.043
1998
1999
2000
3.172.622
3.677,002
3.954.422
1.624.293
1.626.590
1.612.172
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
e. Investasi Dunia Usaha Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Sleman 8
adalah sektor pertanian, pariwisata, pendidikan dan industri. Sampai dengan tahun 2000 penanaman modal di Kabupaten Sleman meliputi PMDN sebanyak 40 unit usaha, yaitu 4 unit usaha sektor primer dengan nilai investasi Rp16.731.410.000 dengan jumlah tenaga kerja 801 orang, 8 unit usaha sektor sekunder dengan nilai investasi Rp214.946.990.765 dengan jumlah tenaga kerja 3.991 orang, 28 unit usaha sektor tersier dengan nilai investasi Rp851.770.112.456 dengan jumlah tenaga kerja 5.624 orang. PMA sebanyak 4 unit usaha, yaitu 1 unit usaha sektor sekunder dengan nilai investasi US $50.000 dengan jumlah tenaga kerja 126 orang, 3 unit usaha sektor tersier dengan nilai investasi US $529.000 dengan jumlah tenaga kerja 92 orang. Investasi non fasilitas/non PMDN PMA sebanyak 752 unit usaha, yaitu 10 unit usaha sektor primer dengan nilai
investasi
Rp415.000.000
dengan jumlah tenaga kerja 54 orang, 74 unit usaha sektor sekunder dengan nilai investasi Rp3.918.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 2.392 orang, 668 unit usaha sektor tersier dengan nilai investasi Rp161.298.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 5.455 orang.
f. Prasarana dan Sarana Ekonomi 1) Prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sleman meliputi : jalan negara sepanjang 60,98 km dengan kondisi baik, jalan propinsi sepanjang 139,69 km dengan kondisi baik, jalan kabupaten sepanjang 1.085,65 km, yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 698,24 km, dan jalan tanah/krikil sepanjang 333,32 km, serta jalan desa sepanjang 2.764,13 km. Jembatan sebanyak 453 buah, dengan kondisi baik 188 buah, sedang 154 buah dan rusak berat 111 buah. Sarana irigasi terdiri atas bendung sebanyak 1.043 buah, embung sebanyak 2 buah, saluran pembawa sepanjang 299,80 km, saluran pembuang sepanjang 4.662 km, bangunan pelengkap sebanyak 3.430 buah, dan tanggul banjir sepanjang 6,5 km. 2) Sarana Jaringan Listrik Sebagian besar ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa sudah dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum, yang sampai saat ini jumlah LPJU yang berizin dan biaya beban daya listriknya menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah sebanyak 4.172 buah yang terdiri 2.635 buah LPJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dan 1.437 buah dipasang oleh swadaya masyarakat. Jaringan listrik terdiri dari kapasitas GI (MVA) 196, 954.897 JTM (Kms), 9
dan 1.653.869 JTR (Kms), daya tersambung (KVA) 143.790. Jaringan listrik telah menjangkau keseluruh 86 desa yang ada dan 1.212 dusun. 3) Sarana Pos dan Telekomunikasi Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro sebanyak 25 buah, jaringan telepon sebanyak 25.909 SST, warung telekomunikasi sebanyak 354 buah, dan sarana telpon koin/kartu sebanyak 140 buah. 4) Prasarana Perdagangan Prasarana perdagangan, berupa pasar desa sebanyak 22, dengan daya tampung 1.679, ditempati oleh 2.098 pedagang, dan dilengkapi dengan sarana kios sebanyak 222 kios. Pasar kabupaten terdiri atas pasar tipe A sebanyak - buah, pasar tipe B sebanyak 22, pasar tipe C sebanyak 17, dan pasar tipe D sebanyak 8. Daya tampung pasar kabupaten sebanyak 6.621 pedagang dihuni oleh 9.803 pedagang dengan jumlah kios sebanyak 857
kios dan 415 los, pasar hewan 4 buah. Prasarana
perdagangan lain yang berupa toko grosir sebanyak 2 buah, dan SPBU sebanyak 13 buah. 5) Koperasi Jumlah koperasi ada 481 buah terdiri 5 jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Keanggotaan koperasi berjumlah 197.062 orang dengan simpanan senilai Rp26.979.492.000, sedang modal koperasi
terdiri
modal
sendiri
Rp23.175.249.000.
Sehingga
kekayaan koperasi ada Rp62.228.762.000. Koperasi tersebut
asset
tersebar
pada 17 Kecamatan, keanggotaan koperasi terdiri dari petani/masyarakat desa, pegawai negeri, karyawan perusahaan, TNI/POLRI, mahasiswa, purnawirawan TNI/Polri dan lain-lain. 6) Lembaga Keuangan Lembaga keuangan yang ada terdiri
kantor cabang PT. BNI 1 buah
dengan 5 kantor cabang pembantu, kantor cabang Bank Pembangunan Daerah 1 buah dengan 4 kantor cabang pembantu dan 4 kantor kas unit, kantor cabang BRI 1 buah dengan kantor kas 27 unit, kantor cabang Bank Danamon 1 buah, Bank Mandiri 1 buah, Badan Kredit Desa 22 buah, Badan Usaha Kredit Pedesaan 17 buah, BPR 32 buah dan BMT 12 buah. 7) Sarana Pendukung Pariwisata 10
Sarana pendukung pariwisata meliputi hotel berbintang 5 sebanyak 3 buah, hotel berbintang 4 sebanyak 4 buah, hotel berbintang 3 sebanyak 2 buah, hotel berbintang 1 sebanyak 4 buah, hotel melati 1 sebanyak 67 buah, hotel melati 2 sebanyak 13 buah, hotel melati 3 sebanyak 3 buah dan pondok wisata sebanyak 114 buah. Kapasitas dari hotel berbintang sebanyak 1.778 kamar, hotel non bintang 1.308 kamar dan pondok wisata 566 kamar. Restoran tipe Talam Gangsa sebanyak 7 buah dan Talam Seloka ada 5 buah. Rumah Makan kelas A sebanyak 7 buah, kelas B sebanyak 42 buah dan kelas C sebanyak 54 buah. Sarana penunjang pariwisata lainnya tersedia 21 biro perjalanan, 18 cabang biro perjalanan dan 3 agen perjalanan wisata. Untuk Sarana transportasi tersedia sebanyak 535 bus, angkudes 176 buah, dan taksi 75 buah. 8) Potensi Industri Industri Kecil dan kerajinan yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan antara lain emping mlinjo, kecap, tempe/tahu, anyaman bambu, mebel bambu/kayu dan kerajinan kayu dan lain-lain sebanyak 9.981 unit dengan tenaga kerja 19.184 orang. Industri kecil dan kerajinan yang menghasilkan produk aneka sebanyak 2.007 unit dengan penyerapan tenaga kerja 9.225 orang, dan industri kecil logam, mesin dan kimia sebanyak 4.404 unit dengan tenaga kerja 14.011 orang. Industri kecil dan kerajinan tersebut tersebar di 17 kecamatan. Industri menengah dan besar dengan produk yang dihasilkan antara lain tekstil, genteng beton, furniture, garment, percetakan/ penerbitan, sarung tangan kulit, lampu pijar dan lain-lain, mencapai 45 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.760 orang, yang tersebar di 11 Kecamatan. 9) Sarana Jaringan Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk dengan menyediakan jasa pelayanan air minum dari lima kantor cabang PDAM yaitu di Sleman, Godean, Minomartani, Kalasan, dan Depok, dengan sambungan rumah sebanyak 15.966 buah untuk 98.395 jiwa.
11
2. Sosial budaya a. Kependudukan Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 jiwa dan tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43 %, dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa/km2. Angka ratio jenis kelamin penduduk tahun 2000 sebesar 97,71 yang berarti setiap 100 perempuan terdapat sekitar 97 laki-laki. Angka beban tanggungan tahun 2000 sebesar 43,60 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 43,60 penduduk non usia produktif. Migrasi penduduk antara tahun 1990 – 2000 menunjukkan nilai migrasi nettonya adalah positif yaitu masing-masing 300 jiwa dan 4.690 jiwa, yang berarti migrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar. Pencapaian peserta KB aktif pada tahun 2000 sebesar 97.342 peserta atau 78,23 % dari jumlah pasangan usia subur 124.434 peserta, dan pencapaian peserta KB baru sebesar 5.990 peserta. Kepala keluarga tahun 2000 sebanyak 207.940 KK, dengan kondisi keluarga pra sejahtera sebanyak 16.998 KK, keluarga sejahtera I 51.585 KK, Keluarga Sejahtera II 44.283 KK, Keluarga Sejahtera III 59.979 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 20.926 KK. b. Kesehatan Pada tahun 2000 keadaan derajat kesehatan penduduk cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi 11,25 permil, angka kematian balita 0,32 permil, angka kematian ibu melahirkan 84,6 per 100.000 kelahiran hidup dan rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Sleman untuk laki-laki 71 tahun dan perempuan 72 tahun, status gizi balita menunjukkan status gizi baik sebesar 85,92 %, status gizi sedang 16,34 %, status gizi kurang 11,97 % dan status gizi buruk 0,91 % dan masyarakat yang bergizi lebih 1,70 %, angka kecukupan gizi meliputi protein 49,72 gr % dan energi 1857,37 KKL dari target 2.150 KKL Sarana kesehatan terdiri RSU Pemerintah sebanyak 3 buah, RSU swasta 4 buah, RS khusus 2 buah, RS kebidanan 2 buah, RS jiwa 1 buah, Apotek 51 buah, Puskesmas 33 buah, Puskesmas dengan tempat perawatan 4 buah, Puskesmas Pembantu 66 buah, Puskesmas keliling 31 buah. Ketersediaan berbagai sarana dan tenaga kesehatan cukup memadai yaitu jumlah Puskesmas untuk per 100.000 penduduk sebanyak 3,5, jumlah dokter per Puskesmas sebanyak 2,2 dan jumlah dokter per 100.000 penduduk sebesar 12
27,3. Sedangkan angka rasio tenaga medis/sarana kesehatan terhadap penduduk menunjukkan satu dokter : 24.250 jiwa, satu para medis/bidan : 1.780 jiwa, dan satu Puskesmas 40.086 jiwa. c. Kesejahteraan Sosial Tempat Penitipan Anak sebanyak 10 buah, dengan jumlah anak yang ditampung sebanyak 178 anak. Panti Asuhan sebanyak 23 buah terdiri dari : yatim piatu 12 buah, dengan jumlah anak asuh 480 orang, cacat mental 3 buah dengan jumlah siswa 145 anak, bisu tuli 1 buah dengan jumlah siswa 70 anak, panti asuhan cacat 3 buah dengan jumlah siswa 161 anak, panti asuhan cacat ganda 1 buah dengan jumlah siswa 15 anak, panti asuhan bayi terlantar 1 buah dengan jumlah 28 anak, dan panti wreda/jompo 1 buah dengan jumlah 99 orang, panti anak dan orang terlantar 1 buah dengan jumlah 84 orang. d. Pendidikan Pada tahun 2000 jumlah sekolah TK 441 buah; SD/MI 555 buah dengan jumlah ruang kelas 3.792 ruang, jumlah guru 4.760 orang, jumlah siswa 77.295 anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) 114,46 %, angka partisipasi murni (APM) 94,53 %. Rasio siswa dengan sekolah 139 anak, rasio siswa dengan kelas 20 anak, rasio siswa dengan guru 16 anak, rasio SD dengan SLTP 4,24, dan rata-rata NEM lulusan SD 6,66. Kondisi ruang kelas yang baik sebanyak 44,9 %, dan sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 53,01 %, memiliki lapangan olah raga sebanyak 60,11 % dan memiliki UKS sebanyak 84,47 %. Pada tahun 2000 jumlah sekolah tingkat SLTP + MTs sebanyak 130 buah, jumlah ruang kelas 1.270 kelas, jumlah guru 3.401 orang dan jumlah siswa 37.946 anak. Angka partisipasi Kasar (APK) 92,2 %, angka partisipasi murni (APM) 65,16 %., Rasio siswa dengan sekolah 292 anak, rasio siswa dengan kelas 36 anak, rasio siswa dengan guru 11 anak, rasio SLTP dengan SMA 1,2; dan rata-rata NEM lulusan SLTP 5,84. Kondisi ruang kelas dengan kondisi baik sebanyak 94,03 %, ruang kelas kondisi sedang sebanyak 4,5 %, ruang kelas kondisi kurang baik sebanyak 1,47 %, sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 91,73 %, memiliki laboratorium sebanyak 63,91 % dan memiliki UKS sebanyak 87,97 %. Pada tahun 2000 jumlah sekolah SMU/MA sebanyak 62 buah, jumlah kelas 557 kelas, jumlah guru 1.884 orang dan jumlah siswa 18.919 siswa. Angka partisipasi kasar (APK) 34,19 %, angka partisipasi murni (APM) 22,63 %. 13
Rasio siswa dengan sekolah 305 siswa, rasio siswa dengan kelas 34 siswa, rasio siswa dengan guru 10 siswa. Sedangkan jumlah SMK Negeri 7 buah, SMK Swasta 41 buah, jumlah kelas 550 kelas, jumlah guru 1.776 orang dan jumlah siswa 18.750 anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) 64,94 %, angka partisipasi murni (APM) 47,50 %. Rasio siswa denga sekolah 391 anak, rasio siswa dengan kelas 34; rasio siswa dengan guru 11; dan rata – rata NEM lulusan SLTA 4,72. Kondisi ruang kelas dengan kondisi baik 95,98 %, kondisi sedang 3,34 %, kondisi buruk 0,68 %. Sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 83,33 %, memiliki laboratorium sebanyak 71,43 %, dan memiliki UKS sebanyak 80,95 %. Perguruan Tinggi Negeri 7 buah, jumlah dosen 3.596 orang, jumlah mahasiswa 61.016 mahasiswa, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta 22 buah, jumlah dosen 7.543 orang, jumlah mahasiswa 65.622 mahasiswa. Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta ini tersebar di lima kecamatan. Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi Kejar Paket A sebanyak 310 orang, Kejar Paket A setara SD sebanyak 160 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas I sebanyak 80 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas II sebanyak 500 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas III ujian sebanyak 779 orang, kelompok belajar usaha 20 kelompok, magang sebanyak 100 orang, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebanyak 33 kelompok dan LPK 50 buah.
e. Ketenagakerjaan 1) Penduduk Usia Kerja Penduduk usia kerja umur 10 – 64 tahun mengalami kenaikan rata – rata sebesar 0,48 %, yaitu dari 768.895 pada tahun 1996 menjadi 787.456 orang pada tahun 2000. Tabel 2.5. : Penduduk Usia Kerja Angkatan Kerja
Bukan Angkatan
Jumlah
(Orang)
Kerja
Penduduk Usia
Tahun Bekerja
Mencari Kerja
(Orang)
Kerja (Orang)
1996
383.900
8.892
376.103
768.895
1997
381.991
22.430
306.774
711.195
1998
382.865
19.155
326.873
728.893
1999
432.507
20.681
281.820
735.008
14
2000
439.644
24.238
323.574
787.456
Sumber : Kantor Statistik Kab.Sleman
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan dan penurunan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. selama lima tahun terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,74 %, yaitu dari 55,51 % pada tahun 1996 meningkat menjadi 63,11 % pada tahun 2000. Tabel 2.6. : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia Kerja
Angkatan Kerja
TPAK
Kerja (Orang)
(Orang)
(%)
1996
768.895
383.900
55,51
1997
711.195
404.421
56,86
1998
728.893
402.020
55,15
1999
735.008
453.188
61,66
2000
787.456
463.882
63,11
Tahun
Sumber: Kantor Statistik Kab.Sleman 3) Angka Beban Tanggungan Angka beban tanggungan dari tahun 1996 sebesar 27,42 naik menjadi 36,28 pada tahun 2000, hal ini berarti bahwa tiap 100 orang Sleman yang berusia produktif ( usia 10 – 64 tahun ) harus menanggung 36 orang. Tabel 2.7. : Angka Beban Tanggungan Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun
Angka Beban 65 tahun ke
Tanggungan
0 – 9 tahun
10 – 64 tahun
1996
117.015
695.268
73.627
27,42
1997
104.964
636.392
74.803
28,25
1998
113.582
653.699
75.194
28,88
1999
123.017
659.776
75.232
30,04
2000
158.513
655.839
79.452
36,28
atas
Sumber : Kantor Statistik Kab.Sleman
4) Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha utama. Jumlah penduduk yang bekerja di berbagai sektor pada tahun 2000 15
sebanyak 439.644 orang dengan rincian : Sektor pertanian 27,32 %, pertambangan 0,25 %, industri 14,85 %, listrik/gas/air 0,12 %, konstruksi 9,93 %, perdagangan 25,06 %, angkutan 0,32 %, keuangan 2,34 %, jasa dan lainnya 19,83 %. f. Kesenian dan Kebudayaan Organisasi kesenian meliputi seni teater terdiri 11 jenis, drama tari terdiri 11 jenis, seni musik diatonis terdiri 12 jenis, seni musik pentatonis 4 jenis, seni tari tradisionil 11 jenis, jumlah seniman dalang ada 147 orang dan seniman senirupa 120 orang, dan sanggar seni ada 175 buah. Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan berupa candi ada 22 buah, museum 9 buah dan kegiatan upacara adat 6 jenis kegiatan. Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk 8 desa budaya yaitu Minomartani, Sinduarjo, Bangunkerto, Sendangmulyo, Banyurejo, Argomulyo, Wedomartani, Sambirejo, Sidomoyo dan Tirtoadi, selain itu juga terdapat 2 desa cagar budaya yaitu di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan.
6. Agama Komposisi penduduk menurut agama: agama Islam 91,29 %, Katolik 6,24 %, Kristen 2,28 % , Hindu 0,12 %, dan Budha 0,07 %. Kerukunan kehidupan intern umat dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali.
Sarana ibadah berupa Masjid 1.639 buah, Mushola 231 buah, Langgar 1.078 buah, Gereja Katolik 40 buah, Kapel 25 buah, Gereja Kristen 16 buah, Rumah Kebaktian 6 buah, Pura 2 buah dan Wihara 2 buah. Disamping itu terdapat pondok pesantren 60 buah, TKA 17 unit, Taman Pendidikan Al qur’an (TPA) 505 buah, Penyuluh Agama Islam kategori Madya 63 orang, kategori muda 231 orang, Ulama 345 orang, Kotib 1.754 orang, Hafid 57 orang dan hafidzah 69 orang, ustadz dan ustadzah 4.698 orang dan 23.497 santri.
7. Politik Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 organisasi peserta pemilihan umum, dengan jumlah pemilih 531.961. Hasil perolehan suara pemilu tahun 1999 untuk peserta pemilu sebagai berikut : PPP 29.350 suara, PDIP 184.794 suara, 16
PAN 96.492 suara, PBB 7.766 suara, PK 11.711 suara, Golkar 60.338 suara dan PKB 73.950 suara, dan PKP 5.543 suara. Selebihnya 46.670 suara terdistribusi ke peserta pemilu lainnya sebanyak 40 peserta, sedangkan suara tidak sah adalah sebanyak 15.347 suara. Peserta pemilu lainnya sebanyak 40 itu adalah PIB, Krisna, PNI, PADI, KAMI, PUI, PKU, Masyumi Baru, PSII, PAY, PKM, PDKB, PRD, PSII-1905, PKD, PILAR, PARI, Masyumi, PSP, PNU, PNI Frant Marhaenis, IPKI, Partai Republik, PID, PNI Massa Marhaen, Murba, PDI, Partai Persatuan, PUDI, PBN, MKGR, PDR, Partai Canta Damai, SPSI, PNBI, PBI, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, PND, PUMI, dan Partai Pekerja Indonesia. Dari hasil Pemilu tahun 1999 tersebut telah dapat mendudukkan wakil- wakilnya di DPRD dengan rincian PDI.P 15 orang, PAN 8 orang, PKB 6 orang, Golkar 5 orang, PPP 3 orang, PK 1 orang, PKP 1 orang, PBB 1 orang, dan 5 orang dari TNI/POLRI melalui pengangkatan. Selain itu, terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 27 buah, lembaga sosial dan lembaga profesi kemasyarakatan sebanyak 91 buah yang bergerak diberbagai bidang kehidupan sosial masyarakat.
8. Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan; Dinas Pertanian dan Kehutanan; Dinas Perekonomian; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesejahteraan Masyarakat;
Dinas Ketentraman dan Ketertiban;
Pembangunan Daerah;
Badan Pengawasan Daerah;
Badan Perencanaan Badan Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah; Badan Pertanahan Daerah;
Kantor
Kepegawaian Daerah; Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan; Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan; dan Kantor
Kecamatan sebanyak 17
Kecamatan. Dari Organisasi Perangkat daerah tersebut terdapat jabatan struktural sebanyak : 1 eselon IIa, 15 eselon
IIb, 69 eselon IIIa,
17 eselon IIIb, 341 eselon IVa.
Disamping itu juga dibentuk jabatan koordinator di tingkat Kecamatan yang disetarakan dengan eselon V. Sedangkan jabatan fungsional yang ada dan telah dijalankan meliputi guru sebanyak 9.024 orang, arsiparis 15 orang, pustakawan 2 orang, medis/paramedis 783 orang, pamong swadaya masyarakat 20 orang, dan penyuluh 160 orang. 17
Pegawai yang masih aktif pada tahun 2000 sebanyak 14.627 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Pegawai menurut golongan: Golongan I
=
2.194 orang
Golongan II
=
9.069 orang
Golongan III
=
3.072 orang
Golongan IV
=
292 orang
b. Pegawai menurut pendidikan: SD
=
918 orang
SLTP
=
798 orang
SLTA
= 8.394 orang
D-3
= 3.124 orang
S1
= 1.360 orang
S2
=
33 orang
B. KENDALA YANG DIHADAPI 1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik. Kendala belum optimalnya pelayanan publik disebabkan antara lain tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, karena kuatnya sentralisasi kekuasaan selama masa pemerintahan orde baru terutama dibidang politik dan ekonomi, sehingga daerah tidak dapat mengembangkan kreativitas dan mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya.
2. Rendahnya Kegiatan Ekonomi Daerah Kendala rendahnya kegiatan ekonomi daerah disebabkan antara lain rendahnya produktivitas sektor bidang usaha, rendahnya kemampuan managemen dan jiwa kewirausahaan, kurangnya kua;litas bahan baku lokal, belum adanya spesifikasi hasil produksi, akses ke sumber keuangan formal belum optimal, orientasi pasar domestik, produksi dan informasi lambat, kurangnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penerapan teknologi yang belum optimal, kurangnya peraturan pendukung serta lemahnya hubungan antar lembaga yang bersifat kemitraan. Meskipun pada tahun 2000 ini telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat, namun pada kenyataannya masih ada sebagian peraturan 18
pelaksanaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan semangat dan jiwa dari Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Disamping itu penyebab lainnya adalah terbatasnya keuangan daerah dan terbatasnya sumber daya manusia aparat pemerintah yang berkualitas. 3. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat Kendala rendahnya kesejahteraan rakyat disebabkan antara lain dibidang pendidikan berupa minimnya fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, kurangnya motivasi siswa dan tenaga edukasi dalam peningkatan mutu dan kurangnya pemahaman dan aplikasi terhadap regulasi pendidikan;
dibidang
kesehatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat, rendahnya kemampuan dan kemauan memelihara kesehatan, terbatasnya tenaga spesialis dan akses pelayanan kesehatan; di bidang sosial berupa banyaknya keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera, terbatasnya pelayanan dan akses terhadap penyandang masalah rawan sosial. Disamping itu, kurang kondusifnya kondisi masyarakat, adanya gejala penurunan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, rendahnya pemahaman terhadap konsep gender dan peranan perempuan, ketertinggalan dalam pemahaman, pemanfaatan dan pengembangan Iptek, keterbatasan sarana dan prasarana olah raga masyarakat, olah raga prestasi dan profesional, kurangnya apresiasi dan penerapan budaya luhur bangsa. 4. Rendahnya Kapasitas Pengembangan Potensi Wilayah. Kendala kapasitas pengembangan potensi wilayah disebabkan antara lain tidak terkendalinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, harga tanah yang cenderung semakin tinggi, kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman semakin meningkat, belum semua rencana tata ruang wilayah dan kawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan
mengenai
kerjasama
dan
koordinasi
dalam
penataan
dan
pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten atau Kota baik dalam Propinsi DIY maupun dengan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
BAB III VISI DAN MISI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola 19
Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001 telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional serta senantiasa mempertimbangkan bahwa Kabupaten Sleman sebagai bagian integral wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. VISI Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman 2000 – 2004 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, sejahtera, lestari mandiri,
berdaya saing,
damai, demokratis, agamis dan berkeadilan. Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut : Maju
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang dinamis, inovatif dan kreatif bergerak kedepan untuk mencapai nilai yang lebih berkualitas, unggul dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Sejahtera
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan dasar lahir dan bathin secara manusiawi yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
Lestari
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera secara terus menerus dan mampu mengikuti perkembangan perubahan situasi secara dinamis.
Mandiri
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera berdiri kokoh atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri serta tidak memisahkan diri dari lingkungannya.
Berdaya saing :
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berbagai bidang dan mampu bersaing secara sehat dengan mendasari keyakinan akan potensi yang dimilikinya untuk membangun kehidupannya.
Damai
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, hidup rukun, saling menghormati dan menghargai dan senantiasa menghindari pertentangan dan permusuhan antar sesama.
Demokratis
:
adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,kedaulatan 20
hukum, persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agamis
:
adalah
perwujudan
keadaan
masyarakat
yang
sejahtera
mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua putusan akal dan pertimbangan rasa dalam setiap sikap dan tindakan dalam kehidupannya. Berkeadilan
:
adalah
perwujudan
menjunjung memberikan
tinggi
keadaan nilai-nilai
sesuatu
masyarakat keadilan,
yang
dengan
sejahtera senantiasa
kepada siapapun juga yang menjadi
haknya dan melaksanakan yang menjadi kewajibannya. Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Sleman yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan, para elit politik, para cendekiawan, masyarakat serta para pelaku usaha untuk mencapai cita-cita masa depan tersebut.
B. MISI Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sleman masa depan, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman 2000–2004 dalam peraturan daerah perubahannya menetapkan misi sebagai berikut : 1.
Penerapan dan pengembangan teknologi,
2.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi,
3.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
4.
Pelestarian lingkungan hidup,
5.
Pelestarian nilai-nilai budaya,
6.
Penataan dan optimalisasi birokrasi,
7.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,
8.
Peningkatan pendidikan masyarakat,
9.
Peningkatan penegakan supremasi hukum,
10. Peningkatan kesadaran berdemokrasi, 11. Peningkatan kualitas beragama, dan. 12. Pemerataan pemanfaatan sumberdaya.
Misi ini dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kegiatan ekonomi 21
daerah,
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat,
dan
meningkatkan
kapasitas
pengembangan potensi wilayah.
C. NILAI-NILAI (CORE VALUES) Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman, maka dikembangkan nilai-nilai organisasi sebagai berikut: 1. Profesional, 2. Kehati-hatian, 3. Transparansi, 4. Partisipatif.
D. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO Menggambarkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, memerlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro yang dilaksanakan
dengan berbagai misi. Indikator tersebut terdiri atas
indikator penduduk, indikator ekonomi dan indikator sosial. Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman saja, melainkan merupakan kinerja bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, masyarakat dan swasta. Proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial di Kabupaten Sleman berdasarkan ke 3 (tiga) indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data registrasi penduduk Kabupaten Sleman selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,43 % per tahun, yaitu dari tahun 1990 sebesar 754.750 jiwa menjadi 850.176 jiwa pada tahun 2000, dengan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa per km2. Sedangkan berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 901.377 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,51 %. Jika dengan laju pertumbuhan penduduk konstan (1,50 %/tahun) maka diprediksi jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2004 sebanyak 956.738 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.665 jiwa/km2. 2. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu data statistik yang digunakan sebagai indikator untuk menganalisa dan mengevaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data 22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB harga konstan menunjukkan bahwa selama lima tahun (dari tahun1996 sampai dengan tahun 2000) pertumbuhannya mengalami pasang surut yaitu pada tahun 1996 pertumbuhannya mencapai 8,25 %, kemudian turun menjadi 3,58 % pada tahun 1997 karena munculnya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, bahkan pada tahun 1998 mengalami kontraksi pertumbuhan minus sebesar 7,27 % dan baru menunjukkan gejala kenaikan pada tahun 1999 sebesar 1,93 %, dan 3,35 % pada tahun 2000. Pertumbuhan pendapatan per kapita menurut harga berlaku selama lima tahun meningkat rata-rata 15,12 % per tahun yaitu dari Rp2.251.852 pada tahun 1996 menjadi Rp 3.954.422 pada tahun 2000. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dan berbagai potensi yang ada, yang mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama empat tahun mendatang, maka diprediksikan laju pertumbuhan ekonomi konstan rata-rata sebesar 5,06 % per tahun yaitu dari 5,82 % pada tahun 2001, 4,85 % tahun 2002, 4,97 % tahun 2003, dan 5,24 % pada tahun 2004, sementara laju investasi konstan diharapkan mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,21 % yaitu dari 5,70 % pada tahun 2001 menjadi 4,87 % pada tahun 2004. Sedangkan angka PDRB perkapita diprediksi meningkat rata-rata sebesar 8,10 % per tahun yaitu dari Rp 4.492.452 pada tahun 2001 menjadi Rp 5.948.731 pada tahun 2004. 3. Pertumbuhan Sosial Untuk menganalisa dan mengevaluasi pertumbuhan sosial, indikator utamanya adalah jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk bekerja serta jumlah pengangguran. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 mencapai 38.309 jiwa atau 4,51 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman. Dengan adanya upaya peningkatan PDRB perkapita rata-rata sebesar 8,10 % per tahun (dari tahun 2001 sampai tahun 2004), maka jumlah penduduk miskin yang ada diharapkan mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,56 % per tahun yaitu dari 36.394 jiwa pada tahun 2001 menjadi 31.203 jiwa pada tahun 2004, jumlah penduduk bekerja di prediksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,7 % per tahun yaitu dari 422.567 orang pada tahun 2001 menjadi 451.058 orang pada tahun 2004. Pengangguran terbuka diprediksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,00 % per tahun yaitu dari 31.289 orang pada tahun 2001 menjadi 37.257 orang pada tahun 2004.
23
4. Indeks Pembangunan Manusia Gambaran tingkat keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada manusia, yang juga merupakan gambaran kualitas hidup penduduk ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari angka harapan hidup, pendidikan (indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah) serta indeks daya beli (konsumsi riil per kapita). Dengan skala nilai mulai dari 0 (terburuk) sampai dengan 100 (terbaik). Hasil perhitungan IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2000 menunjukkan angka 71,70. Untuk mencapai kategori baik, maka diprediksikan pada angka 75,31 pada tahun 2004, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menaikkan angka dari keseluruhan indeks yang sangat berpengaruh pada penilaian Indeks Pembangunan Manusia.
TABEL 3.1. TABEL PROYEKSI INDIKATOR MAKRO TAHUN 2001 – 2004 NO 1 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
INDIKATOR MAKRO 2 Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah Penduduk Miskin PDRB (Berlaku)(Juta Rupiah) PDRB (Konstan) (Juta Rupiah) Inflasi (Propenas) Kab. Sleman Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 1993) PDRB Per Kapita (Berlaku) Laju Investasi (Konstan 1993) Jumlah Penduduk Be-kerja Proporsi Jumlah Penduduk Bekerja/Jumlah Penduduk Jumlah Pengangguran Terbuka Indek Pembangunan Manusia (IPM)
2000 3 901.377 1,50 38.309 3.560.985 1.451.772 6,98 % 3,35 % 3.954.422 6,30 % 413.476 45,87
2001 4 914.909 1,50 36.394 4.103.720 1.536.241 7% 5,82 % 4.492.452 5,70 % 422.567 46,19
2002 5 928.645 1,50 34.574 4.616.475 1.610.703 7% 4,85 % 4.982.526 5,39 % 431.858 46,50
2003 6 942.587 1,50 32.845 5.129.600 1.690.809 6% 4,97 % 5.458.281 5,12 % 441.354 46,82
2004 7 956.738 1,50 31.203 5.670.456 1.779.374 6% 5,24 % 5.948.731 4,87 % 451.058 47,15
29.520 71,70
31.289 72,55
33.163 73,51
35.151 74,49
37.257 75,31
Keterangan: a)
Perhitungan Proyeksi berdasarkan metode ekstrapolasi
b)
Jumlah penduduk miskin bersumber dari data Pra KS dan KS I alasan ekonomi
c)
Jumlah
penduduk
yang
bekerja
dan
pengangguran
bersumber
dari
pengolahan data Sakernas. d)
IPM
dihitung dengan indeks harapan hidup,indeks pendidikan dan indeks
daya beli. e)
Data tahun 2000 adalah angka dasar proyeksi.
BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu 24
keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Sleman. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi, dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga didalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan 1) Telah terbentuk organisasi pemerintah kabupaten yang terbaru Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dibentuk struktur organisasi dan tatakerja organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 7 dinas, 4 badan dan 3 kantor. 2) Telah berfungsinya lembaga DPRD secara efektif. Terbentuknya DPRD Kabupaten Sleman hasil Pemilu tahun 1999 yang terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil tidak lagi sebagai bagian dari pemerintah daerah akan tetapi sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah, yang berfungsi
sebagai
lembaga
pengawasan
dan
legislasi
telah
melaksanakan fungsinya secara proporsional. 3) Tingkat pendidikan SDM pemerintah kabupaten cukup baik. Jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2000 sebanyak 9.115 orang, yang berpendidikan SLTA keatas sebanyak 87,22 % dengan rincian SLTA 5.220 orang, atau 57,27%, SM/D.III 1.937 orang atau 21,25%, S1/D.IV 786 orang atau 8,62%, S2/S3 7 orang atau 0,08%. Pegawai yang telah mengikuti diklat struktural adum 698 orang
25
adumla 262 orang, spama 39 orang, spamen 4 orang. 4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi Potensi yang dimiliki masyarakat Sleman adalah perilaku sosial gotong royong yang berpedoman pada gerakan pembangunan terpadu Sleman “Sembada” yang dijabarkan menjadi sehat, elok dan edi, makmur dan merata, bersih dan berbudaya, aman dan adil damai dan dinamis serta agamis. Masyarakat Sleman pada umumnya telah memiliki kebersamaan untuk membangun lingkungannya dengan berswadaya. Selama lima tahun terakhir jumlah swadaya murni masyarakat mencapai Rp7,54 milyar. 5) Kualitas SDM masyarakat cukup memadai Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2000 sebanyak 900.592 orang dengan komposisi yang tamat SLTP 17,19 %, SLTA 28,59%, SM/D.III 2,85%, Sarjana/D.IV 4,71% dan S2/S3 0,36%. 6) Adanya perguruan tinggi yang berkualitas Jumlah perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Sleman sebanyak 29 buah yang terdiri 7 PTN dan 22 PTS, salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang reputasinya bertaraf internasional. 7) Prasarana dan sarana publik cukup memadai Jalur transportasi yang menuju ke 86 desa semuanya telah beraspal, 99,84 % dari 1.212 dusun yang ada telah terjangkau jaringan listrik dan telah dibangun stasiun telekomunikasi otomat sebanyak 4 buah untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. 8) Letak Kabupaten Sleman yang strategis Kabupaten Sleman memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur utama transportasi darat antara Magelang – Surakarta yang merupakan jalur utama perdagangan dari wilayah eks. Karesidenan Kedu, selain itu juga merupakan pintu gerbang yang menunjang berbagai sektor melalui transportasi darat dan udara ke berbagai daerah, serta berfungsi pula sebagai pendukung utama perkembangan Kota Yogyakarta. 9) Situasi keamanan cukup kondusif Situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Sleman dalam keadaan stabil dan cukup terkendali, hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat kriminalitas sebesar 9,06 % dari tahun 1998 yaitu sebanyak 331 kejadian menjadi 301 kejadian pada tahun 2000. 10) Potensi kepariwisataan tinggi 26
Jumlah obyek wisata di Kabupaten Sleman cukup banyak antara lain wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan dan wisata desa dengan fasilitas sarana pendukung pariwisata yang memadai seperti hotel, restoran dan biro perjalanan. b. Kelemahan 1) Kompetensi SDM pemerintah kabupaten belum memadai. Penempatan pegawai dan pejabat struktural dalam tugasnya masih dijumpai adanya ketidaksesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan baik latar belakang pendidikan, manajerial, dan kompetensi individu dengan
jabatan
yang
dipangkunya.
Hal
ini
disebabkan
karena
keterbatasan pegawai yang ada dengan latar belakang pendidikan yang beragam. 2) Sarana dan prasarana pemerintah kabupaten belum memadai. Meskipun sudah diupayakan dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang didukung dana cukup besar namun kenyataannya sampai saat ini sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Sleman yang ada ternyata belum memadai dan mencukupi bila dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh instansi yang ada sampai ditingkat kecamatan. 3) Pelayanan birokrasi masih lemah Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan oleh aparat pemerintah dirasa masih lemah/belum prima. Hal ini tercermin dari masih panjangnya mata rantai birokrasi dalam pemberian pelayanan karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas mengenai tugas dan fungsi dari masing – masing lembaga yang ada, sehingga memberi kesan adanya in efisiensi dan duplikasi kewenangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 4) Sumber keuangan pemerintah kabupaten terbatas Terbatasnya sumber keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman terlihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang ada, yaitu pada tahun anggaran 2000 sebesar Rp.128.038.616.420,94 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.17.889.883.435,46 atau 14,0%, Bagi Hasil Pajak Rp.11.045.686.599,78 atau 8,6%, Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.260.688.509,50 atau 0,2%, Bantuan Pembangunan Rp.22.582.507.055 atau 17,6%, Subsidi Daerah Otonom Rp.70.375.139.874 atau 54,9%, dan Sisa lebih tahun yang lalu Rp.5.884.710.954,20 atau 4,6%. 27
5) Penegakan dan kepatuhan hukum masih lemah Kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman dalam mematuhi hukum masih lemah, hal ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat Kabupaten Sleman yang belum bisa sepenuhnya menerima dan mematuhi penerapan peraturan perundang – undangan yang baru. Pihak aparat penegak hukum juga masih lemah dalam memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar hukum. 6) Dukungan peraturan daerah yang belum memadai Dalam mengimplementasikan kebijaksanaan yang telah digariskan pemerintah Kabupaten Sleman untuk pengelolaan aset kekayaan daerah, ternyata belum sepenuhnya didukung dengan peraturan daerah. Hal ini terlihat dari sedikitnya produk peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sleman yang diundangkan dalam lembaran daerah, yaitu pada tahun 1999 sebanyak 6 buah, tahun 2000 sebanyak 12 buah. 7) Tingginya budaya permisif masyarakat Budaya permisif merupakan salah satu bentuk budaya yang sedang menggejala di lingkungan masyarakat pada akhir–akhir ini. Bentuk dari budaya permisif ini adalah selalu diizinkannya kehendak–kehendak atau keinginan masyarakat dalam melaksanakan sesuatu oleh pemerintah daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan diberikannya bantuan–bantuan, yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat yang manja. Budaya permisif ini apabila dibiarkan berlarut–larut akan menimbulkan halhal yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah dimasa mendatang, karena sekali pemerintah daerah melarang keinginan masyarakat maka akan mengakibatkan gejolak dikalangan masyarakat yang bisa menjurus ke tindakan anarki. 8) Belum sinerginya pengelolaan pembangunan antar stakeholder Adanya reformasi administrasi publik ditingkat nasional dan daerah mengakibatkan situasi kelembagaan birokrasi bersifat transisional, belum menemukan bentuk dan struktur yang mantap, sehingga hubungan intern antar
lembaga
pada
pemerintah
daerah
belum
tersinergi
dalam
pengelolaan pembangunan, demikian pula hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga–lembaga ekstern yang ada di wilayah Kabupaten Sleman belum merata. 9) Rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya daya saing masyarakat 28
Ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dan masih terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah perkotaan, serta masih banyaknya sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh orang perorang atau kelompok tertentu, sementara produk – produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk impor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan teknologi dan daya saing masyarakat Sleman masih rendah. 10) Terbatasnya sumber daya alam yang ada Sumber daya alam yang dimilki Kabupten Sleman terdiri atas tanah yang meliputi sawah seluas 23.483 Ha, tegalan seluas 6.407 Ha, pekarangan seluas 18.705 Ha, hutan seluas 1.729 Ha, dan lain-lain seluas 7.104 Ha, sumber air, dan bahan galian golongan C meliputi pasir sebanyak 5.681 m3, batu/kerikil 10.754 m3, batu andesit 19.576 m3, tanah liat 249 m3 serta kapur 181 m3 . 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang 1) Adanya kebijakan otonomi daerah
Undang - undang Nomor 22 Tahun
1999 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di daerah. 2) Tingginya minat investor masuk ke Kabupaten Sleman Posisi yang strategis, kondisi dan potensi sumber daya alam dan SDM yang dimiliki telah menempatkan Kabupaten Sleman sebagai pilihan pertama bagi investor untuk melaksanakan kegiatan usahanya. 3) Akses teknologi telematika cukup baik Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mewajibkan pemerintah daerah untuk
mendayagunakan
teknologi
telematika
guna
menunjang
penyelenggaraan otonomi daerah. Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Sleman saat ini telah membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemudahan memperoleh informasi. 4) Terbukanya pasar bebas Tatanan ekonomi baru merupakan sistem ekonomi pasar yang bersifat global dan kompetitif sehingga akan terbuka peluang seluas-luasnya bagi produk-produk Kabupaten Sleman untuk memasuki pasar global. 5) Image pihak luar terhadap Sleman cukup baik Kesan dari pihak luar terhadap keamanan, keramahtamahan dan sifat 29
gotong royong masyarakat Sleman cukup baik. Hal ini merupakan modal untuk meraih peluang pengembangan investasi dari luar. 6) Berkembangnya perguruan tinggi Kabupaten
Sleman
merupakan
daerah
yang
potensial
untuk
berkembangnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada telah menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari sisi sarana, prasarana maupun jumlah mahasiswa. Hal ini merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 7) Tumbuhnya sektor informal Sektor
informal
telah
tumbuh
dengan
cepat
sejalan
dengan
bekembangnya wilayah perkotaan kecamatan. Hal ini mempunyai dampak terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Sleman. b. Ancaman 1) Inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat Meskipun
Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di daerahnya, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya peraturan
perundang-undangan
dari
pusat
yang
mengintervensi
kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan kepada kabupaten/kota. 2) Masuknya budaya luar yang negatif Pada era globalisasi masuknya informasi melalui media cetak dan elektronik apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat berdampak negatif yang akan mengubah pola pikir, dan perilaku masyarakat. 3) Kondisi politik dan ekonomi nasional kurang kondusif Kondisi politik dan perekonomian nasional yang tidak stabil membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 4) Struktur perekonomian dualistik Struktur perekonomian dualistik tidak menguntungkan bagi masyarakat petani dan buruh tani.
5) Potensi terjadinya konflik SARA Adanya perubahan situasi sosial politik yang demikian cepat diikuti dengan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan munculnya tindak 30
pelanggaran hukum yang melampaui batas, dan berpotensi terjadinya konflik SARA. 6) Alih fungsi lahan pertanian tidak terkendali Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas lahan perumahan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian rata-rata per tahun 0,96 %. Bila kondisi ini tidak dikendalikan maka akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan pertanian di Kabupaten Sleman. 7) Bencana letusan Gunung Merapi Kondisi Gunung Merapi yang aktif dengan interval letusan 3-5 tahun dapat membawa bencana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya.
B. ANALISIS STRATEGI PILIHAN Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang, dan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai – nilai organisasi pemerintah Kabupaten Sleman.
C. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat, dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi pemerintah Kabupaten Sleman. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut meliputi 6 (enam) hal, yaitu: 1. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Faktor ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi Sleman, karena masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek (terkena dampak) pembangunan dengan multi peran yang diembannya sebagai perencana, pelaksana, evaluator serta pengguna. Pemantapan partisipasi masyarakat perlu 31
diarahkan pada peningkatan kemampuannya yaitu
berdaya tumbuh, berdaya
saing, berdaya tahan, berdaya guna dan berhasil guna. 2. Peningkatan kualitas SDM masyarakat untuk mendukung pembangunan Faktor ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman karena masyarakat yang pada hakekatnya merupakan perencana dan pelaksana pembangunan memegang peranan penting penentuan keberhasilan pembangunan. Bila kualitas sumber daya masyarakat cukup baik, maka perencanaan pembangunan akan bermutu, kualitas pelaksanaannya juga dapat diandalkan dan hasilnyapun dapat dimanfaatkan secara optimal. 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah kabupaten Efisiensi organisasi merupakan hal yang sangat mendesak dilaksanakan agar organisasi pemerintah kabupaten dapat mewujudkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi organisasi pemerintah ini tidak saja bertujuan untuk penghematan biaya, memperpendek jalur birokrasi, mempersingkat waktu namun yang terpenting dari efisiensi adalah terwujudnya keseimbangan yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya terhadap hasil yang akan bermuara pada kemampuan masyarakat. 4. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Aparatur pemerintah memegang peranan yang cukup sentral dalam proses pembangunan oleh karenanya kompetisi dari aparaturnya haruslah senantiasa dipacu untuk ditingkatkan. Selain kualitas aparat yang harus baik, maka dalam hal memanfaatkan seseorang untuk memangku jabatan tertentu haruslah yang bersangkutan memiliki kompetensi yang memadai untuk jabatan tersebut. Kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalamanya dalam berbagai bidang. 5. Pemberian kepastian hukum kepada stakeholder Kepastian hukum pada para stakeholder atau para pihak yang berkepentingan kususnya para investor merupakan hal yang harus diwujudkan. Tanpa jaminan kepastian hukum, para pihak yang berkepentingan dengan Kabupaten Sleman niscaya tidak akan mau mengembangkan berbagai aktivitasnya di Kabupaten Sleman. Bila hal ini terjadi, maka jelas merupakan kerugian besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Sleman. 6. Peningkatan sarana dan prasarana bagi pengembangan wilayah Sarana dan prasarana bagi pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan sarana dan prasarana publik merupakan hal 32
yang sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah.
Bila wilayah-wilayah
strategis dapat berkembang dengan baik, maka dampak positifnya akan dinikmati oleh masyarakat luas dalam peningkatan kesejahteraan.
BAB V PENETAPAN TUJUAN A. PENGERTIAN TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah perjalanan pemerintahan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami seluruh masyarakat. B. TUJUAN UMUM Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan umum yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan, sebagai berikut: 1. Mewujudkan
Pemerintahan
Daerah
yang
baik
melalui
terwujudnya
pembangunan bidang hukum, aparatur daerah, komunikasi dan informasi, dan ketentraman dan ketertiban. Tujuan ini didukung oleh faktor-faktor penentu keberhasilan
peningkatan
peningkatan
kompetensi
efisiensi aparatur
organisasi pemerintah
pemerintah kabupaten
kabupaten,
Sleman,
dan
pemberian kepastian hukum kepada stakeholder. 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah melalui terwujudnya pembangunan bidang industri, pertanian dan kehutanan, sumber daya air dan irigasi, pertambangan, transportasi, perdagangan, pengembangan usaha dan keuangan daerah, koperasi, pengembangan investasi dan pariwisata. Tujuan ini didukung oleh faktor-faktor penentu keberhasilan pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kualitas SDM masyarakat untuk mendukung pembangunan
dan
peningkatan
prasarana
dan
sarana
dalam
rangka
pembangunan wilayah. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui terwujudnya pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, kebudayaan, kependudukan, pemuda dan olah raga, tenaga kerja dan transmigrasi. Tujuan ini didukung oleh faktor-faktor
penentu
keberhasilan
pemberian
kepastian
hukum
kepada
stakeholder, pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 33
peningkatan kualitas SDM masyarakat untuk mendukung pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah melalui terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan ini didukung oleh faktor-faktor penentu keberhasilan pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan wilayah. C. TUJUAN KHUSUS Sebagaimana tujuan umum yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan khusus berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK) sebagai berikut: FPK 1 :
Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bertujuan: a. meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi penganggur untuk menguasai teknologi tepat guna dan manajemen kewirausahaan di bidang ekonomi, b. meningkatkan fasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, d. mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan taqwa dengan optimalisasi peran serta masyarakat perguruan tinggi, e. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
FPK 2 :
Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat untuk mendukung pembangunan, bertujuan: a. menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan kejar paket A dan paket B serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pendidikan lebih lanjut, b. meningkatkan kualitas guru dan tutor kejar paket A dan paket B serta penyetaraan guru untuk mencapai sekolah yang efektif dan bermutu, c. meningkatkan pemberdayaan bagi pengelola LPK dan lembaga ketrampilan lain serta kelompok-kelompok belajar masyarakat, d. meningkatkan usia harapan hidup dan menekan angka kematian bayi, e. mendorong terselenggaranya jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi keluarga dan penyandang masalah sosial,
34
f. meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia pada kelompokkelompok ekonomi dan sosial budaya masyarakat. FPK 3 :
Peningkatan
efektivitas
dan
efisiensi
organisasi
pemerintah
kabupaten, bertujuan: a. Mewujudkan standar penilaian kinerja pada semua instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. mewujudkan uraian tugas pada semua instansi pemerintah kabupaten yang mencakup semua pejabat dan staf, struktural dan fungsional, c. mewujudkan
pedoman
tata
kerja
dan
tata
hubungan
antar
lembaga/instansi, d. mewujudkan kemandirian BUMD Bank Pasar dan PDAM, e. mewujudkan terbentuknya BUMD baru, f. mendorong kemandirian RSUD dan Puskesmas, g. mewujudkan terbentuknya UPTD dan cabang dinas baru, h. meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi secara berkala jalannya pemerintahan dan pembangunan. FPK 4 :
Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Kabupaten Sleman, bertujuan: a. Mempercepat
tersusunnya
standar
kualifikasi
penerimaan,
penempatan, pembinaan, dan pengembangan karier pegawai, b. mempercepat tersusunnya penilaian standar kinerja pegawai, c. mempercepat pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi pegawai, d. mempercepat tersedianya sistem informasi kepegawaian. FPK 5 :
Pemberian kepastian hukum kepada stakeholder, bertujuan: a. Mempercepat
tersedianya
produk
hukum
daerah
di
bidang
pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan bidang pelayanan umum, b. mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. FPK 6 :
Peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan wilayah, bertujuan: 35
a. Meningkatkan
ketersediaan
prasarana
dan
sarana
perkantoran
pemerintah kabupaten untuk pelayanan masyarakat, b. meningkatkan prasarana dan sarana fisik untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penyediaan sistem informasi pengembangan wilayah.
BAB VI PENUTUP Rencana strategis daerah dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terukur kinerjanya dan akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rangka mengevaluasi kinerja APBD tersebut, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,
dan
untuk
kriteria
keberhasilan
kinerja
diukur
dengan
mempergunakan klasifikasi sebagai berikut: 1) 85 % - 100 % : sangat berhasil, 2) 70 % - < 85 % : berhasil, 3) 55 % - < 70 % : cukup berhasil, 4) < 55 % : tidak berhasil. Rencana strategis daerah merupakan pedoman bagi instansi pemerintah kabupaten dalam
menyusun
program-program
pembangunan
serta
bagi
DPRD
dalam
mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara rencana strategis daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya, demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36
Pemerintah kabupaten dan DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai selama tiga tahun yang tertuang dalam rencana strategis daerah ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. a.n. BUPATI SLEMAN, WAKIL BUPATI Cap/ttd ZAELANI
37
