PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan,
penganggaran,
pelak-sanaan,
dan
pengawasan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah; b.
bahwa
rencana
merupakan
pembangunan
kerangka
dasar
jangka
panjang
pengelolaan
daerah
pembangunan
daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
108,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang
1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN, dan BUPATI SLEMAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SLEMAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2025. Pasal 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Sleman dengan memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sleman. 2
Pasal 4 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 20062025 disusun sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH
BAB III
DASAR FILISOFIS, VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI
BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
PELAKSANAAN
BAB VI
PENUTUP Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 22 Nopember 2005 BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU SUBIYANTO Diundangkan di Sleman. Pada tanggal 24 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Cap/ttd SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E 3
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
:
TANGGAL :
7 TAHUN 2005 22 NOPEMBER 2005
BAB I PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP Daerah disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun. B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman merupakan pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kebupaten Sleman dengan tetap memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sleman. C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman ditetapkan dengan
maksud
memberikan
arah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman. RPJP Daerah Kabupaten Sleman bertujuan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, kesetaraan jender, 4
menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan lebih sejahtera lahir batin untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. D. LANDASAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman disusun atas dasar: 1.
Landasan idiil
2.
Landasan konstitusional :
E. Landasan operasional
:
:
Pancasila UUD 1945 Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. F.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu 20 tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH
BAB III
DASAR FILOSOFIS ,VISI, MISI, DAN NILAI - NILAI
BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
PELAKSANAAN
BAB VI
PENUTUP
5
BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH
A. POTENSI DAERAH Pembangunan
daerah
merupakan
rangkaian
upaya
pembangunan
yang
berkesinambungan melalui pengembangan potensi yang dimiliki daerah. Potensi daerah merupakan modal dasar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan visi daerah. 1.
Lingkungan Strategis a.
Letak wilayah Kabupaten Sleman terletak di antara 107°15’03” - 100°29’30” bujur timur dan 7°34’51” - 7°47’03” lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah; sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah; dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Luas wilayah Luas Kabupaten Sleman lebih kurang 574,82 km2 atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak wilayah Kabupaten Sleman terjauh dari utara ke selatan 32 km dan dari timur ke barat 35 km. c.
Topografi, klimatologi, dan penggunaan lahan 1). Topografi Kondisi permukaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar, kecuali di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian wilayah di Kecamatan Gamping merupakan daerah perbukitan. Semakin ke utara kondisi permukaan tanah relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal. Sebagian besar (72,11%) wilayah Kabupaten Sleman mempunyai ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Sisanya (27,89%) wilayah Sleman mempunyai ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. 2). Klimatologi Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2.206,6 mm/tahun sampai dengan 2.581 mm/tahun. Berdasarkan kondisi iklim 6
tersebut, maka lahan di wilayah Kabupaten Sleman sangat cocok untuk pengembangan pertanian. 3). Penggunaan lahan Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Sleman, yaitu di bagian barat dan selatan, merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung oleh irigasi teknis. Pada tahun 2003, penggunaan lahan untuk persawahan mencapai 23.361 ha (40,64%), tegalan 6.440 ha (11,20%), pekarangan 18.832 ha (32,76%), dan lain-lain 8.849 ha (15,40%). Selama 5 tahun terakhir, luas lahan persawahan mengalami penyusutan rata-rata
0,41%/tahun,
luas
lahan
tegalan
bertambah
rata-rata
0,25%/tahun, luas lahan pekarangan bertambah rata-rata 0,07%/tahun, dan luas lahan untuk lain-lain bertambah rata-rata 0,09%/tahun. d.
Sumberdaya alam (SDA) Potensi SDA yang terdapat di Kabupaten Sleman meliputi SDA non-hayati yaitu air, lahan, udara, dan SDA hayati yang terdiri dari flora dan fauna. Hingga akhir tahun 2003, cadangan air bawah tanah secara statis mencapai 1.140.000.000 m3, sementara pemakaian air tanah per tahun
sebanyak
3
37.527.246,31 m (3,29% dari cadangan air bawah tanah), dengan alokasi rata-rata per tahun untuk pemakaian domestik sebanyak 32.935.996,24 m3, hotel
1.245.071,87
m 3,
rumahtangga
753.462,66
m3, dan
industri
2.592.715,54 m3. Sumberdaya lahan berupa hutan negara, hutan rakyat, dan hutan kota. Hutan negara seluas 1.728,91 ha (3,01% dari luas wilayah Sleman) terdiri dari 1.446,65 ha berupa hutan lindung, 118,61 ha taman wisata, dan 163,68 ha berupa cagar alam. Luas hutan rakyat 3.360 ha (5,80% dari luas wilayah Sleman), sedangkan luas hutan kota 1,80 ha. Bahan galian di wilayah Kabupaten Sleman berupa bahan galian golongan C (BGCC) yang meliputi cadangan pasir (35.247.600 m³), sirtu (108.663.500 m³), andesit (55.272.300 m³), tanah liat (11.478.223 m³), kapur (2.500 m³), dan breksi batu apung (214.835.000 m³). e.
Lingkungan hidup Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sleman masih ada yang belum memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2004, dari 28 perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha wajib amdal, sebanyak 17 (60,71%) perusahaan telah memiliki dokumen amdal. Sedangkan dari 87 perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha wajib
7
Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), baru 70 (80,46%) perusahaan yang telah memiliki dokumen UKL-UPL. Perusahaan-perusahaan
di
Kabupaten
Sleman
juga
berkewajiban
membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Namun, dari 1.400 perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok usaha wajib membangun IPAL, baru 80 (5,71%) perusahaan yang telah membangun IPAL. Sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Sleman memiliki kelompok/individu peduli lingkungan, yakni 347 orang kader lingkungan. Kelompok/individu peduli lingkungan yang telah memperoleh penghargaan di bidang lingkungan baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional, terdiri atas 6 orang perintis lingkungan, 5 kelompok penyelamat lingkungan, 5 orang pengabdi lingkungan, dan 5 orang pembina lingkungan. Sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terdapat di Piyungan Bantul (kerjasama Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta). Sarana pengelolaan sampah lainnya yang dimiliki Kabupaten Sleman adalah
7 Lokasi Daur
Ulang Sampah (LDUS), 7 unit transfer depo, 34 unit container, dan 34 unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sarana angkutan sampah terdiri dari 11 dump truck dengan kapasitas angkut 330 m³/hari, 6 unit armroll dengan kapasitas angkut 108 m³/hari, 2 unit pick up dengan kapasitas angkut 6 m³/hari, 1 unit wheel loader, dan 1 unit buldozer. Saat ini timbulan sampah di Kabupaten Sleman mencapai 1.613,40 m³/hari, dikelola oleh masyarakat sendiri sebanyak 74,43% atau 1.200,90 m³/hari, sedangkan sampah yang terangkut sebanyak 25,57% atau 412,5 m³/hari dengan rincian dibuang ke TPA 307 m³/hari dan diolah di LDUS sebanyak 105,5 m³/hari. Lokasi pembuangan sampah di luar TPA yang telah ditentukan, seperti bantaran sungai sebanyak 152 titik, dengan sumber yang paling dominan adalah masyarakat setempat 64%, pihak luar 27%, warung PKL setempat 7%, dan restoran/toko setempat 2%. Cakupan pelayanan persampahan meliputi 17 kecamatan yang terdiri dari 48 perumahan/permukiman, 4 fasilitas kesehatan, 6 fasilitas pendidikan, 5 fasilitas kesehatan, 17 perusahaan swasta, dan 13 fasilitas umum. Adapun potensi flora dan fauna di kawasan cagar alam Plawangan Turgo terdapat 88 species flora dan 30 famili (96 species) fauna (meliputi mamalia, reptil, Ikan, serangga, burung). f.
Karakteristik wilayah 1). Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang dimiliki, Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu: 8
a). Kawasan
lereng
Gunung
Merapi,
dimulai
dari
jalan
yang
menghubungkan kota Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (ringbelt) ke utara sampai dengan puncak gunung Merapi. Di kawasan ini terdapat sumberdaya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya, b). Wilayah
Timur
meliputi
Kecamatan
Prambanan,
sebagian
Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Di wilayah ini terdapat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan merupakan daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih. c). Wilayah Tengah merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta, meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa. d). Wilayah Barat yang meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku untuk industri kerajinan mendong, bambu, serta gerabah. 2). Berdasar jalur lintas antardaerah, Kabupaten Sleman dilalui oleh jalur jalan nasional sebagai jalur ekonomi yang menghubungkan Kabupaten Sleman dengan kota-kota pelabuhan Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Tempel, dan Gamping. Wilayah Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping dilalui jalan lingkar (ringroad) sebagai jalan arteri primer di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut cepat berkembang. 2.
Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Politik a.
Hukum Pembangunan hukum yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih adanya warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelanggaran atas pemanfaatan tanah, rendahnya disiplin berlalu lintas, penyalahgunaan ruangan publik untuk kepentingan individu, dan pembuangan sampah secara liar.
b.
Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan reformasi birokrasi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 9
Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperhatikan kebutuhan kecamatan (desa), sehingga kecamatan (desa) yang terdapat di Kabupaten Sleman masih merasa memperoleh manfaat berada dalam (orbit) Kabupaten Sleman. 1). Kelembagaan Sejak dilaksanakannya otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, sampai dengan tahun 2003 di Kabupaten Sleman telah dilakukan 2 kali penataan struktur organisasi. Pada tahap pertama, berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2000, penataan kelembagaan
yang
dilakukan
lebih
mengetengahkan
aspek
penggabungan berbagai organisasi kecil yang mempunyai karakter pekerjaan sejenis menjadi suatu organisasi yang lebih besar dan kompak, dan mengakomodasi adanya penggabungan antara induk organisasi yang telah ada dengan berbagai instansi vertikal yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman hasil penataan tahap pertama terdiri dari 2 sekretariat, yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 7 dinas, 4 badan, 3 kantor, dan 17 kecamatan. Penataan kelembagaan tahap kedua dilaksanakan berdasar Perda No. 12 Tahun 2003. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari 2 sekretariat, yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 9 dinas, 5 badan, 1 RSUD (setingkat badan), 5 kantor, 1 balai (setingkat kantor), dan 17 kecamatan. Tujuan yang akan dicapai dalam penataan
tahap
kedua
mewujudkan
organisasi
yang
dapat
menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan perubahan (organisasi yang fleksibel). Pemerintah
Kabupaten
kelembagaan secara
Sleman
melakukan
pengembangan
terus menerus (continous improvement) agar
dapat lebih mengoptimalkan fungsi alokasi dan distribusi aset, regulasi pembentuk sistem, dan pelayanan serta perlindungan masyarakat. 2). Aparatur Sumberdaya manusia (SDM) merupakan asset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sleman selalu melakukan pengelolaan sumberdaya manusia (aparatur) yang dimiliki secara komprehensif dan berkesinambungan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman per Desember 2003 sebanyak 13.140 orang dengan latar belakang pendidikan SD 378 10
orang, SLTP 547 orang, SLTA 4.390 orang, D1 212 orang, D2 2.533 orang, D3 792 orang, D4 27 orang, Sarjana Muda 861 orang, S1 3.300 orang, dan
S2 100 orang. Berdasar kelompok umur, banyaknya
pegawai yang berumur kurang dari 26 tahun ada 36 orang, 26-30 tahun 253 orang, 31-35 tahun 927 orang, 36-40 tahun 2.265 orang, 41-45 tahun 3.325 orang, 46-50 tahun 2.909 orang, 51-55 tahun 2.322 orang, dan lebih dari 55 tahun 1.103 orang. c.
Politik Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 yang diikuti oleh 594.040 orang pemilih (81,07%) dari 732.698 orang pemilih yang terdaftar. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lebih dari 80% tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap politik sangat tinggi. Melalui
pemilu tahun 2004, masyarakat Sleman telah memilih 45 orang
wakil-wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rincian: 10 orang dari PDIP, 7 orang dari PAN, 7 orang dari PKB, 6 orang dari Golkar, 4 orang dari PPP, 6 orang dari PKS,
3 orang dari
Partai Demokrat, 1 orang dari PKPB, dan 1 orang dari PDS. Pemilihan presiden tahap pertama diikuti oleh 609.935 orang dan tahap kedua diikuti 574.573 orang pemilih 3.
Ekonomi a.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 1999 sampai dengan 2003 mengalami kenaikan rata-rata 11,66% per tahun, yaitu dari Rp 3.175,309 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 5.451,102 milyar pada tahun 2003. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan rata-rata 3,35% per tahun, yaitu dari Rp 1.403,780 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 1.654,682 milyar pada tahun 2003.
b.
Struktur Perekonomian Daerah Struktur ekonomi Kabupaten Sleman dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang positif. Kegiatan ekonomi pada sektor sekunder dan tersier memberikan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor primer. Adapun kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan) dalam PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 1999 sebesar 19,30% menjadi 16,93% pada tahun 2003, sektor sekunder (industri, listrik-gas-air bersih, dan bangunan) sebesar 24,36% pada tahun 1999 dan menjadi 29,37% pada tahun 2003, dan sektor tersier
11
(perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa) sebesar 56,34% pada tahun 1999 menjadi 53,69% pada tahun 2003. c.
PDRB per kapita PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama 5 tahun meningkat ratarata 9,74% per tahun, yaitu dari Rp 3.671.843 pada tahun 1999 menjadi Rp 5.803.066 pada tahun 2003. PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat rata-rata 1,57% per tahun, yatu dari Rp 1.619.503 pada tahun 1999 menjadi Rp 1.755.738 pada tahun 2003.
d.
Pertumbuhan ekonomi Selama periode tahun 1999-2003, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sleman mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah mengalami pertumbuhan negatif pada masa krisis, yaitu sebesar 1,93% pada tahun 1999, 3,63% pada tahun 2000, 4,00% pada tahun 2001, 4,74% pada tahun 2002, dan 4,80% pada tahun 2003.
e.
Keuangan daerah Selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman meningkat rata-rata 43,61% per tahun, yaitu dari Rp17,889 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp52,979 milyar pada tahun 2003. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman meningkat dari Rp118,533 milyar tahun 2000 menjadi Rp447,510 milyar tahun 2003 atau meningkat rata-rata 55,71% per tahun. Sumbersumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sampai dengan tahun 2004, pendapatan asli daerah baru memberi kontribusi sebesar 12,13% dari total anggaran, sehingga dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
masih
sangat
bergantung aliran dana dari pusat berupa dana perimbangan. f.
Investasi Investasi di Kabupaten Sleman terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Non-Fasilitas. Nilai investasi tahun 2000 sebesar Rp1.800,90 milyar dengan 20.749 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 96.762 orang. Nilai investasi pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp2.398,33 milyar dengan 21.828 unit usaha dan menyerap tenaga kerja 112.391 orang. Dengan demikian nilai investasi selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan rata-rata 10,02% per tahun, Banyaknya unit usaha dalam periode yang sama meningkat rata-rata 1,70% per tahun dan penyerapan tenaga kerja meningkat rata-rata 5,12% per 12
tahun. Kegiatan investasi di Kabupaten Sleman sebagian besar pada komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri (pengemasan, pengolahan logam, kayu, dan pengolahan bahan galian golongan C), dan pariwisata (wisata alam, wisata agro, wisata candi, wisata museum, wisata budaya, wisata olah raga, dan wisata pendidikan). g. Prasarana dan sarana ekonomi 1). Sarana Jalan Pada akhir tahun 2003, panjang jalan kabupaten mencapai 1.085,13 km, meliputi 338,80 km dalam kondisi baik, 465,13 km dalam kondisi sedang, dan 281,20 km dalam kondisi rusak. Panjang jalan desa mencapai 2.764,13 km meliputi 150 km dengan kondisi sedang dan 2.614,13 km dengan kondisi rusak. Banyaknya jembatan ada 462 buah, meliputi jembatan dengan kondisi baik 197 buah, kondisi sedang 188 buah, dan kondisi rusak 77 buah. 2). Sarana Irigasi Sarana irigasi terdiri atas bendung sebanyak 1.043 buah, embung sebanyak 2 buah, saluran pembawa sepanjang 299,80 km, bangunan pelengkap sebanyak 3.430 buah, saluran pembuang sepanjang 4.662 km, dan tanggul banjir sepanjang 6,50 km. 3). Listrik Kebutuhan listrik masyarakat kabupaten Sleman berasal dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Daya terpasang 207.868 KVA dengan total pelanggan sebanyak 212.151 orang. Sebagian besar ruas jalan Kabupaten dan ruas jalan desa sudah dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Sampai saat ini jumlah LPJU yang berijin dan biaya beban daya listriknya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebanyak 4.342 buah, terdiri 2.632 buah lampu jenis mercuri/natrium, 1.241 buah lampu TL, dan 469 buah lampu pijar. 4). Pos dan telekomunikasi Sarana pelayanan pos dan giro sebanyak 25 buah, sedangkan sarana pelayanan telekomunikasi sebanyak 39.597 SST terdiri dari pelayanan instansi pemerintah 5.492 SST, pelayanan swasta perorangan 32.866 SST, pelayanan telpon umum koin 372 buah, pelayanan telepon umum kartu (TUK) dan telepon pin 210, dan pelayanan wartel 657 buah.
13
5). Sarana perdagangan Sarana perdagangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2003 terdiri dari 36 pasar pemerintah, 19 buah pasar desa, 52 mini market, 4 supermarket, 6 pasar hewan, dan 1 pasar buah. Pasar pemerintah di Kabupaten Sleman seluas 134.155 m2, ditempati oleh 12.424 pedagang dan dilengkapi dengan 1.185 kios, 454 los, dan 1.615 bango. 6). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) a). Koperasi Pada tahun 2000, jumlah koperasi di Kabupaten Sleman berjumlah 476 unit, meliputi kopersi produksi sebanyak 55 unit, koperasi konsumsi 387 unit, koperasi jasa 8 unit, koperasi simpan pinjam sebanyak 19 unit, dan koperasi pemasaran 7 unit, dengan anggota 181.004 orang. Jumlah modal sendiri Rp23,05 milyar, simpanan sukarela Rp19,11 milyar, sisa hasil usaha (SHU) yang dibagi Rp4,91 milyar, dan volume usaha Rp109,62 milyar. Pada tahun 2003, koperasi yang aktif di Kabupaten Sleman sebanyak 511 unit, meliputi koperasi produksi sebanyak 57 unit, koperasi konsumsi 417 unit, koperasi jasa 8 unit, koperasi simpan pinjam sebanyak 22 unit, dan koperasi pemasaran 7 unit, dengan anggota 183.517 orang. Jumlah modal sendiri Rp36,94 milyar, simpanan sukarela Rp26,53 milyar, sisa hasil usaha (SHU) yang dibagi Rp7,51 milyar, dan volume usaha Rp154,37 milyar. Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 terjadi penambahan jumlah koperasi sebesar 7,35%, penambahan jumlah anggota sebesar 1,39%, jumlah modal sendiri meningkat sebesar 60,23%, dan peningkatan volume usaha sebesar 40,82%. b). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sampai dengan tahun 2003, banyaknya UKM mencapai 21.757 unit yang
bergerak
di
berbagai
bidang
usaha,
meliputi
usaha
perindustrian sebanyak 14.764 unit dengan tenaga kerja 59.885 orang, dan sebanyak 6.993 unit bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan lain-lain dengan tenaga kerja 52.506 orang. 7). Lembaga keuangan Lembaga keuangan bank yang terdapat di Kabupaten Sleman pada tahun 2003 terdiri dari Kantor Cabang Bank BNI 46 sebanyak 1 buah dengan 7 buah kantor cabang pembantu dan 4 buah kantor kas, Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah sebanyak 1 buah dengan 4 buah kantor cabang pembantu dan 10 buah kantor kas, Kantor Cabang BRI 14
sebanyak 1 buah dengan kantor kas 27 buah, Kantor Cabang Bank Danamon sebanyak 1 buah, Bank Mandiri 2 buah, Bank Panin 1 buah, Bank Bukopin 2 kantor cabang pembantu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 36 buah, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 12 buah. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga keuangan non-bank, antara lain pegadaian, jasa asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan tingkat desa seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 32 buah, Badan Usaha Kredit Pedesaan 17 buah, Badan Kredit Desa 22 buah, Usaha Ekonomi Desa (UED), Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), dan Usaha Sosial dan Ekonomi Pedesaan (USEP). Keberadaan lembaga keuangan tersebut ternyata dapat membantu kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat. Simpanan masyarakat Kabupaten Sleman pada lembaga keuangan terdiri dari giro, deposito, dan tabungan. Simpanan masyarakat pada tahun 2000 berjumlah Rp970,85 milyar dan pada tahun 2003 menjadi Rp1.463,20 milyar atau meningkat rata-rata 10,80% per tahun. Secara rinci jumlah simpanan dalam giro sebesar Rp125,11 milyar tahun 2000 menjadi Rp212,04 milyar tahun 2003 atau meningkat rata-rata 14,10% per tahun, deposito sebesar Rp334,86 milyar tahun 2000 menjadi Rp346,51 milyar pada tahun 2003 atau meningkat rata-rata 0,86% per tahun, dan tabungan sebesar Rp510,88 milyar tahun 2000 menjadi Rp904,65 milyar tahun 2003 atau meningkat rata-rata 15,36% per tahun. Kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat Kabupaten Sleman pada tahun 2000 sebesar Rp276,82 milyar, menjadi Rp927,28 pada tahun 2003, atau meningkat rata-rata 49,62% per tahun. Secara rinci, jumlah kredit menurut jenis penggunaannya adalah kredit modal kerja
Rp112,57 milyar pada tahun 2000, menjadi Rp320,98
milyar pada tahun 2003, atau meningkat rata-rata 41,80% per tahun, kredit investasi Rp45,97 milyar pada tahun 2000, menjadi Rp176,71 milyar tahun 2003, atau meningkat rata-rata 56,65% per tahun, dan kredit konsumsi Rp118,28 milyar pada tahun 2000, menjadi Rp429,59 milyar tahun 2003, atau meningkat rata-rata 53,71% per tahun. 8). Kepariwisataan Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya dalam pembangunan kepariwisataan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Wisata alam meliputi kawasan wisata Kaliurang, kawasan Kaliadem, dan kawasan wisata Agro Salak Pondoh Turi. 15
Wisata budaya meliputi kawasan wisata candi, upacara adat, dan museum. Kawasan wisata candi meliputi 10 buah candi (Prambanan, Kalasan, Sari, Gebang, Banyunibo, Sambisari, Murangan, Barong, Ijo, Ratu Boko) dan 2 situs arkeologi (situs Watu Gudik dan Kedulan). Selain itu, masih terdapat 56 situs dan 3 tempat penampungan benda cagar budaya. Upacara adat yang terdapat di Kabupaten Sleman di antaranya Suran Kaliurang, Suran Mbah Demang, Suran Batok Bolu, Merti Bumi Tunggularum, Saparan Ki Ageng Wonolelo, Saparan Gamping, Merti Dusun Mbah Bregas, Tuk Sibeduk, Ki Ageng Tunggul Wulung, dan Labuhan Merapi. Selain itu terdapat 7 museum dan monumen (Jogja Kembali, Dirgantara Mandala, Geologi dan Mineral UPN, Affandi, Nyoman Gunarsa, Ulen Sentalu, Pancasila Sakti). Wisata minat khusus meliputi wisata pedesaan di 9 desa budaya (Brayut, Tanjung, Sambi, Grogol, Mlangi, Candi Abang, Plempoh, Srowolan, Pajangan), 3 desa pertanian (Jamur, Garongan, Bokesan), 4 desa agro (Gabugan, Jambu, Trumpon, Kelor), desa fauna (Ketingan), 5 desa kerajinan (Sendari, Brajan, Gamplong, Sangubanyu, Malangan), dan 4 desa wisata alam (Kaliurang Timur, Turgo, Kinahreja, Tunggularum), wisata pendidikan di 5 perguruan tinggi negeri dan 28 perguruan tinggi swasta serta wisata olah raga dengan fasilitas 3 lapangan golf, 2 stadion, 9 kolam renang, dan jalur tracking di Lereng Merapi. Sarana pendukung pariwisata yang dapat berfungsi sebagai tempat MICE (Meeting, Incentive Tour, Conference, dan Exhibition), yaitu 14 hotel berbintang (1.723 kamar), 85 hotel non-bintang (1.290 kamar), dan 127 pondok wisata (564 kamar), 12 restoran (tipe talam gangsa 7 buah dan tipe talam seloka 5 buah), 98 rumah makan (kelas A 7 buah, kelas B 36 buah, dan kelas C 55 buah), 43 biro perjalanan wisata, 19 cabang biro perjalanan wisata, dan 4 agen perjalanan wisata. Sarana rekreasi dan hiburan umum meliputi 11 kafe, 8 balai pertemuan umum, teater terbuka, teater tertutup, dan panggung terbuka. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 1998 mencapai 1.775.525 orang, menjadi 2.343.916 orang pada tahun 2003, atau meningkat rata-rata 5,71% per tahun. 9). Air bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Sleman berasal dari 2 mata air dan 18 sumur bor, dan dilayani melalui 16
12 kantor
cabang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu Kantor Cabang Sleman, Godean, Depok, Pakem, Ngemplak, Tambakrejo, Mlati, Sidomoyo, Nogotirto, Ngaglik, Berbah, dan Prambanan. Sampai dengan tahun 2004 banyaknya pelanggan 19.329 sambungan rumah (SR) dengan cakupan pelayanan 13,11% dari jumlah penduduk. 4.
Kondisi Sosial Budaya a.
Kependudukan Dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2003, banyaknya penduduk Kabupaten Sleman meningkat dari 838.628 orang pada tahun 1999 menjadi 884.727 orang pada tahun 2003, atau meningkat rata-rata 1,35% per tahun. Banyaknya pendatang di Kabupaten Sleman selama 5 tahun
terakhir
46.011 orang dan banyaknya penduduk yang pindah 28.151 orang, sehingga terjadi migrasi masuk neto sebanyak 17.860 orang. Pertambahan penduduk alami selama 5 tahun sebesar 28.239 orang. b. Kesehatan Derajad
kesehatan
merupakan
pencerminan
kesehatan
perorangan,
kelompok, maupun masyarakat yang digambarkan dengan usia harapan hidup, angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 persalinan), dan status gizi. Selama periode tahun 2000-2003, usia harapan hidup meningkat dari 71,50 tahun menjadi 72,84 tahun, angka kematian bayi (AKB) mengalami penurunan dari 11,25 per 1.000 menjadi 8,47 per 1.000, angka kematian ibu (AKI) mengalami penurunan dari 84,60 per 100.000 menjadi 76,19 per 100.000. Proporsi penduduk dengan gizi lebih mengalami penurunan dari 1,71% menjadi 1,24%; gizi baik meningkat dari 85,92% menjadi 87,55%; gizi kurang menurun dari 11,47% menjadi 10,47%; dan gizi buruk menurun dari 0,90% menjadi 0,74%. c.
Pendidikan Perkembangan pendidikan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk SD 110,26% pada tahun 1999 menurun menjadi 109,17% pada tahun 2003, APK untuk SMP 97,02% pada tahun 1999 menurun menjadi 84,43% pada tahun 2003, APK untuk SMA/SMK 81,25% pada tahun 1999 menurun menjadi 74,28% pada tahun 2003. APM untuk SD 96,02% pada tahun 1999 menjadi 93,51% pada tahun 2003, untuk SMP 68,76% pada tahun 1999 menjadi 58,95% pada tahun 2003, dan untuk SMA/SMK 53,45% pada tahun 1999 menjadi 52,12% pada tahun 2003. 17
Selama periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 9,26 tahun pada tahun 1999 menjadi 10,25 tahun pada tahun 2003, sedangkan angka melek huruf mengalami peningkatan dari 86,35% pada tahun 1999 menjadi 90,87% pada tahun 2003. Pada tahun 2003, di Kabupaten Sleman terdapat 5 perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa 72.444 orang dan 30 perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 69.406 orang. d.
Generasi muda dan olah raga Pembinaan generasi muda dilakukan melalui 13 organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten dan 96 organisasi tingkat desa. Sarana pembinaan generasi muda yang tersedia di wilayah Kabupaten Sleman meliputi: 5 pondok pemuda, 1 buah youth center, 9 lokasi bumi perkemahan, 4 gelanggang mahasiswa, 3 padepokan, 1 sanggar kegiatan belajar (SKB), dan 75 gedung serbaguna. Pembinaan olah raga dilakukan melalui 18 organisasi cabang olah raga dan 20 kelompok olah raga masyarakat tingkat Kabupaten serta 25 kelompok olah raga masyarakat tingkat Kecamatan. Sarana pembinaan olah raga yang tersedia di wilayah Kabupaten Sleman meliputi: 99 lapangan sepak bola, 423 lapangan bola volley, 374 lapangan bulu tangkis, 456 buah meja tenis, 86 lapangan tenis, 53 lapangan bola basket, 3 lapangan sepak takraw, 1 lapangan tembak, 3 lapangan golf, 4 lapangan panahan, 1 ring tinju, 11 kolam renang,
e.
4 lokasi panjat tebing.
Ketenagakerjaan 1). Penduduk usia kerja Penduduk usia kerja (15-64 tahun) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 2,67% per tahun, yaitu dari 671.021 orang tahun 1999 menjadi 745.624 orang tahun 2003. 2). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu banyaknya angkatan kerja dari setiap 100 orang penduduk selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perubahan yang bervariasi. Angka TPAK menurun rata-rata 0,40% per tahun dari 61,25 pada tahun 1999 menjadi 60,27 pada tahun 2003. 3). Angka Beban Tanggungan Angka beban tanggungan menurun dari 44,46
pada tahun 1999
menjadi 39,45 pada tahun 2003. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2003, 18
setiap 100 orang penduduk Kabupaten Sleman yang berusia produktif (15-64 tahun) harus menanggung kurang lebih 39 orang penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan pada tahun
1999,
yakni
setiap
100
orang
penduduk Kabupaten Sleman yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 44 orang penduduk. 4). Penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama Penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2003 sebanyak 434.490 orang tersebar di berbagai sektor. Sektor tertinggi dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (28,99%), diikuti oleh sektor jasa (22,77%), perdagangan (22,06%), industri pengolahan (11,82%), konstruksi (4,38%), keuangan (3,94%), angkutan (3,76%), pertambangan (1,93%), listrik/gas/air (0,26%), dan lain-lain (0,09%). 5). Pelatihan kerja Pelayanan pelatihan kerja bagi masyarakat dilakukan oleh 1 Balai Latihan Kerja dan 32 Lembaga Pelatihan Kerja milik swasta. Pelatihan yang diberikan meliputi berbagai induk kejuruan yaitu otomotif, listrik, teknologi mekanik, bangunan, pertanian, aneka kejuruan, tata niaga, dan kewirausahaan. Balai Latihan Kerja mampu memberi pelatihan 1.100 orang per tahun dengan sistem institusional dan non-institusional. f.
Kesejahteraan Sosial Berdasar kriteria keluarga sejahtera, dari 226.230 kepala keluarga pada tahun 2003, 10,30% tergolong Keluarga Pra Sejahtera, 26,70% tergolong Keluarga Sejahtera I, 23,93% tergolong Keluarga Sejahtera II, 30,55% tergolong Keluarga Sejahtera III, dan 8,52% tergolong Keluarga Sejahtera III Plus. Banyaknya pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Sleman meningkat rata-rata 4,36% per tahun, yaitu dari 130.409 PUS pada tahun 1999 menjadi 136.092 PUS pada tahun 2003. Peserta KB aktif mengalami peningkatan rata-rata 3,54% per tahun, yaitu dari 102.379 orang pada tahun 1999 menjadi 105.999 orang pada tahun 2003. Panti sosial yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2003 sebanyak 31 buah, terdiri dari 17 panti sosial asuhan anak, 1 panti sosial petirahan anak, 1 panti sosial bina remaja, 1 panti sosial tresna wreda, 3 panti sosial bina daksa, 4 panti sosial bina grahita, 3 panti sosial bina rungu wicara, dan 1 panti sosial karya wanita. Di samping panti sosial juga terdapat tempat penitipan anak (TPA) sebanyak 10 buah. Tenaga kesejahteraan sosial 19
masyarakat (TKSM) sebanyak 500 orang, sedangkan jumlah organisasi sosial 74 buah. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2003 meliputi: anak balita terlantar sebanyak 540, anak terlantar 4.404, anak korban tindak kekerasan atau perlakuan salah sebanyak 21, anak jalanan 249, wanita rawan sosial ekonomi 1.348 orang, wanita korban tindak kekerasan 52 orang, lanjut usia terlantar 7.287 orang, penyandang cacat fisik 2.807 orang, penyandang cacat mental retardasi 1.057 orang, penyandang cacat mental psikotik 772 orang, penyandang cacat ganda 546 orang, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis 62 orang, tuna susila 54 orang, pengemis 44 orang, gelandangan 9 orang, bekas napi 363 orang, korban penyalahgunaan narkoba 61 orang, keluarga berumah tidak layak huni 3.636 orang, keluarga bermasalah sosial psikologis 651 orang, pemulung 279 orang, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 6.972 orang. g. Kesenian dan Kebudayaan Di Kabupaten Sleman terdapat beranekaragam seni sebagai perwujudan dari hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat yang meliputi: seni tari (265 kelompok), seni musik (331 kelompok), wayang (9 kelompok), sastra (5 kelompok), teater tradisional (43 kelompok), dan drama tari (6 kelompok). Seni non-pertunjukan meliputi: seni rupa (32 kelompok) dan seni kriya (40 kelompok). Upacara adat dan tradisi budaya yang masih berkembang di masyarakat di antaranya 10 macam upacara adat, 20 macam tradisi budaya, dan tradisi budaya perorangan yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia. Esensi dari kegiatan ini adalah pelestarian nilai-nilai budaya untuk membentuk jatidiri bangsa. Peninggalan sejarah
dan purbakala berbentuk cagar budaya (68
situs/candi), benda cagar budaya (3 tempat penampungan), makam/tempat ziarah (7 tempat), pesanggarahan (3 tempat), museum (7 buah), dan monumen (32 buah). Peninggalan sejarah dan purbakala tersebut dapat dijadikan sebagai obyek penelitian arkeologi, arsitektur, geologi, ilmu humaniora, dan sejarah. Selain itu, peninggalan sejarah dan purbakala merupakan bagian dari keanekaragaman budaya bangsa dalam rangka memperkuat kepribadian bangsa. h. Agama Kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sleman sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya konflik
antarpemeluk agama. Komposisi
penduduk menurut agama pada tahun 2003 adalah sebagai berikut: Islam 20
809.343 jiwa, Katolik 52.586 jiwa, Kristen 20.962 jiwa, Hindu 1.144 jiwa, dan Budha 692 jiwa. Sarana ibadah berupa masjid 1.773 buah, mushola 289 buah, langgar 1.066 buah, gereja Katolik 52 buah, gereja Kristen 40 buah, kapel 12 buah, rumah kebaktian 10 buah, pura 4 buah, dan vihara 1 buah. i.
Ketentraman dan ketertiban masyarakat Ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pada tahun 2003 terjadi 1.043 kasus tindak kejahatan terdiri dari pencurian (594 kasus), penipuan (107 kasus), narkoba (86 kasus), penganiayaan (77 kasus), penggelapan (64 kasus), pengrusakan (24 kasus), pelanggaran susila (23 kasus), penghinaan (17 kasus), dan kasus lainnya (51 kasus). Pelanggaran peraturan daerah sebanyak 139 kasus, meliputi 75 kasus telah disidangkan, 24 tersangka disidik, dan 40 orang dibina.
B. PERMASALAHAN DAERAH Mewujudkan transformasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya: 1.
Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang merupakan salah satu fungsi penting pemerintah, Kabupaten Sleman telah berupaya membenahi kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip “Good Governance”. Sebagai langkah awal, Kabupaten Sleman telah berupaya meningkatkan kinerja aparat dengan mereformasi pola berpikir (mindset) aparatur untuk senantiasa berfokus pada tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan masyarakat secara profesional. Pembenahan pola pikir aparatur tersebut juga disertai dengan pembenahan sistem manajemen pemerintahan yang salah satunya adalah sistem pelayanan publik, seperti pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk memberikan pelayanan di bidang perijinan. Namun demikian hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merasa masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Oleh karena itu di masa yang akan datang perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus (continous improvement), baik menyangkut sistem maupun SDM, sehingga kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Sleman semakin baik. Penyebab belum optimalnya kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Sleman di antaranya adalah a. Masih terdapat sebagian aparat yang belum memiliki berorientasi pada kepuasan pelanggan; 21
budaya kerja yang
b. Belum tersedianya ukuran standar minimum pelayanan; dan c. Perkembangan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki belum mampu
mengimbangi
perkembangan
kebutuhan
pelayanan
kepada
masyarakat. 2.
Keluarga miskin masih cukup banyak Dalam penanganan keluarga miskin, Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya
mengurangi
dan
memberdayakan
masyarakat
miskin
melalui
beberapa program, seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan dan Kecil (P4K), bantuan beras miskin (raskin), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), dan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Namun demikian, segala upaya yang telah dilakukan tersebut masih belum berhasil menurunkan banyaknya keluarga miskin secara signifikan, sehingga mengharuskan pemerintah Kabupaten Sleman berusaha lebih keras untuk mengurangi banyaknya keluarga miskin. 3.
Kualitas dan manajemen data masih rendah Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan daerah, perlu dukungan data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Dukungan tersebut sangat menentukan tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya meningkatkan kualitas dan manajemen data, antara lain dengan menghimpun berbagai data melalui dinas/instansi dan menganalisis dengan metode yang sahih. Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menghasilkan data dan informasi dengan tingkat akurasi seperti yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya pengintegrasian data dari dinas/instansi, sistem informasi manajemen yang belum memadai, dan belum dimanfaatkannya sistem jaringan komputer secara maksimal.
4.
Peranserta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum optimal Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat lepas dari peran serta pihak swasta dan dunia usaha. Partisipasi dan peran aktif yang dilakukan sesuai dengan porsinya tidak hanya menghidupkan roda perekonomian saja, namun juga pembangunan daerah secara menyeluruh. Di sisi lain terdapat beberapa hal yang dianggap menghambat peran swasta dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah proses perijinan yang dirasa berbelit-belit, mahal, dan lamban. Persepsi tersebut sebenarnya tidak semua benar, karen 22
proses perijinan diperlukan bukan hanya sebagai sumber pendapatan dan pengendalian, tetapi juga pembinaan terhadap dunia usaha itu sendiri. Pada hakekatnya perijinan merupakan pemberian hak dalam pengelolaan asset daerah, sehingga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sleman perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa penataan dalam pemanfaatan asset daerah Kabupaten Sleman menjadi sangat penting. Dalam hal promosi daerah, usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dirasakan masih belum mencukupi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Informasi tentang potensi dan kondisi kabupaten Sleman belum dapat tersebar secara luas dan benar. Di sisi lain, penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi investasi swasta belum dapat sepenuhnya dipenuhi, hal ini terlihat dari kawasan-kawasan yang direncanakan untuk lokasi investasi belum diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hal lain yang cukup besar pengaruhnya terhadap minat swasta adalah harga lahan di Kabupatan Sleman yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga tanah di daerah sekitarnya. Dari sisi tenaga kerja, hampir sebagian besar angkatan kerja memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga tuntutan upah menjadi lebih tinggi sementara ketrampilan yang dimiliki angkatan kerja belum memadai. Masalah lain di bidang ketenagakerjaan adalah angkatan kerja yang tersedia belum sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia atau dibutuhkan dunia usaha. 5.
Keamanan dan ketertiban masyarakat masih belum sepenuhnya kondusif Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman secara umum relatif cukup baik, relatif tenang, tidak ada pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kondisi ini tercipta karena peran serta aktif masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban, yang dapat dibuktikan dengan kegiatan keamanan lingkungan (kamling) di setiap pedukuhan berjalan baik. Namun demikian jika dilihat dari angka kriminalitas, terutama pencurian kendaraan bermotor dan penyalahgunaan narkoba masih relatif dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi DIY.
23
tinggi jika
BAB III DASAR FILOSOFIS, VISI, MISI, DAN NILAI - NILAI
A. DASAR FILOSOFIS PERENCANAAN DAERAH Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang memerlukan satu filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu: ”Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja” dengan pengertian sebagai berikut: Gemah Ripah
: perwujudan keadaan masyarakat yang
tercukupi kebutuhan
lahir dan batin. Loh Jinawi
: perwujudan keadaan lahan (tanah)
berserta tanam-tanaman
yang ada di atasnya sangat subur. Tata
Titi : suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin,
Tentrem
demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai.
Kerta Raharja
: tercapainya tingkat kemakmuran/ kesejahteraan di masyarakat yang ber-pedoman pada keselamatan lahir dan batin.
Rangkuman
: perwujudan
suatu
kondisi
masyarakat
yang
memiliki
kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan.
Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni “SLEMAN SEMBADA”. Secara harfiah SEMBADA dapat dipahami
sebagai
suatu
sikap
dan
perilaku
yang
berwatak
kesatria,
bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran menghindari dari perbuatan tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, SEMBADA merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti huruf-hurufnya sebagai berikut: S: Sehat Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial dan lingkungan. E: Elok dan Edi Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pembuatan pertamanan. 24
M: Makmur dan Merata Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat. B: Bersih dan Berbudaya Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. A: Aman dan Adil Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karenja terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. D: Damai dan Dinamis Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam
menciptakan
diselesaikan
dengan
berbagai
bentuk
musyawarah,
kerukunan,
namun
tetap
semua
permasalahan
menggalakkan
dinamika
masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan. A: Agamis Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi. SEMBADA, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi SLEMAN yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat. Lestari dimaksudkan tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan,
mampu
mengikuti
perubahan
keadaan
sesuai
dengan
perkembangan. Mandiri dimaksudkan berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Dengan demikian, secara keseluruhan SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat, tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan,
mampu
mengikuti
perubahan
keadaan
sesuai
dengan
perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.
25
Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 20 tahun berupa visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sleman. B. VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman 2006-2025 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang
sejahtera, demokratis,
dan berdaya
saing”. Sejahtera
:
perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius.
Demokratis
:
perwujudan komitmen untuk melembagakan pelibatan yang membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat
Berdaya saing
:
perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mencapai cita-cita masa depan. C. MISI 1.
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
4.
Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
Penjelasan masing-masing misi: Misi kesatu Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel, dan misi yang strategis. 26
Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lainnya. Misi kedua Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan sosial dan ekonomi
yang
dicapai
melalui
pertumbuhan
ekonomi
yang
stabil
dan
berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ketiga Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia
yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai
kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar. Misi keempat Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilainilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Keempat misi di atas dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat,
kualitas
hidup
masyarakat,
mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. D. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI (CORE VALUES) Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 1.
Prinsip-prinsip Demokrasi
:
Menjunjung tinggi kebebasan menge-luarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
Partisipasi
:
Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, intermediasi
baik
secara
institusi
langsung legitimasi
maupun yang
melalui mewakili
kepentingannya. Transparansi
:
Transparansi
dibangun
atas
dasar
kebebasan
arus
informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara
langsung 27
dapat
diterima
oleh
mereka
yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Akuntabilitas
:
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertang-gungjawab kepada
publik
dan
lembaga-lembaga
pemangku
kepentingan (stakeholders). Desentralisasi
:
Penyerahan
sebagian
wewenang
kabupaten
kepada
pemerintah di bawahnya.
2.
Nilai-nilai Keadilan
:
Sikap
dan
tindakan
seorang
aparatur
yang
memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung-jawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Profesional
:
Terampil,
handal,
dan
bertang-gungjawab
dalam
menjalankan profesinya. Integritas
:
Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan,
dan
pertanggung-jawaban
sehingga
menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Tanggung jawab
:
Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.
Kemandirian
:
Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.
Disiplin
:
Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsipprinsip tertentu.
Kerjasama
:
Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.
Kesetaraan
:
Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.
Kebersamaan dalam Keragaman
:
Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.
28
BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai
dengan
prioritas
dan
potensi
wilayah/kawasan.
Dalam
pelaksanaan
pembangunan daerah perlu didukung adanya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk pendayagunaan pengawasan serta koordinasi pembangunan. Kemampuan daerah dalam manajemen dapat lebih mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung sumber-sumber penerimaan daerah. Kerjasama antardaerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan wilayah/kawasan perlu terus ditingkatkan agar daerah-daerah dalam satu wilayah pembangunan dapat tumbuh secara serasi dan mampu memecahkan masalah-masalah wilayah secara bersama-sama. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan, diutamakan bagi kecamatan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang berkembang
sehingga
ketimpangan
ekonomi
dan
kesenjangan
sosial
dengan
kecamatan/desa/kelurahan lain dapat dikurangi. A. PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN 1.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a.
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b.
Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif;
c.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
d.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
e.
Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi;
f.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah;
g.
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab;
h.
Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik;
29
i.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan egovernment dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan
j.
Penataan
sistem
administrasi
kependudukan
yang
mengarah
pada
peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan. 2.
Politik a.
Mempertahankan
keberadaan
dan
kelangsungan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertumpu pada ke-Bhineka Tunggal Ika-an dan membangun bangsa dan watak bangsa yang dinamis dan demokratis; b.
Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c.
Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan,
dan
memperjuangkan
aspirasi
rakyat
dengan
mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi; d.
Mewujudkan
kebebasan
media
massa,
berkumpul,
berserikat,
dan
menyatakan pendapat setiap warga masyarakat secara bertanggungjawab; dan e.
Meningkatkan kesadaran bela negara kepada masyarakat dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Agama a.
Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara;
b.
Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ibadah;
c.
Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama; dan
d.
Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan untuk kesejahteraan umat.
4.
Pembangunan Perdesaan a.
Meningkatkan
pendapatan/kesejahteraan
masyarakat
dengan
memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam setempat, namun harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; b.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lembaga kemasyarakatan perdesaan agar mandiri dan berdaya saing;
c.
Melestarikan sifat kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat sesuai budaya serta tradisi setempat dalam pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan; dan 30
d.
Memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan.melalui pengembangan dan pelembagaan jaring pengaman sosial ekonomi
5.
Pembangunan Perkotaan a.
Meningkatkan
pembangunan
perkotaan
dengan
prinsip
berwawasan
lingkungan melalui sektor andalan, yakni pendidikan, jasa pariwisata, industri kecil/perdagangan, dan berjati diri budaya serta didukung dengan tempat hunian yang layak; b.
Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan agar mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat
melalui
kerjasama
pemerintah
dan
swasta/masyarakat; dan c.
Mengembangkan kelembagaan pemerintahan di perkotaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat perkotaan.
B. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.
Hukum a.
Mengembangkan
peraturan
perundang-undangan
yang
mendukung
kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan global, serta melindungi kepentingan rakyat; b.
Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum;
c.
Mendorong
terlaksananya
penegakan
supremasi
hukum
agar
lebih
menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; d.
Mengupayakan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara luas;
e.
Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat; dan
f.
Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat.
2.
Ketentraman dan Ketertiban a.
Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
b.
Meningkatkan
kesadaran
swakarsa
masyarakat
untuk
menjaga
ketentraman dan ketertiban; c.
Meningkatkan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat;
31
d.
Meningkatkan
pelayanan
umum
dan
fungsi
perlindungan
kepada
masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan peran serta aktif masyarakat; e.
Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah; dan
f.
Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penangulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan
zat
adiktif. C. EKONOMI 1.
Pertanian a.
Meningkatkan ketahanan pangan
yang diarahkan pada keragaman
sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; b.
Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia
dalam
pelaksanaan
pengembangan pertanian yang berorientasi agroindustri dan agribisnis dengan memanfaatkan peluang yang ada; c.
Memantapkan kelembagaan untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri, dan berdaya saing;
d.
Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk dengan menggali potensi wilayah secara optimal sesuai peluang pasar guna meningkatkan pendapatan petani;
e.
Meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen;
f.
Meningkatkan pembangunan perkebunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, menunjang peningkatan ekspor serta mengembangkan agribisnis yang terpadu;
g.
Meningkatkan
pembangunan
peternakan
yang
diarahkan
pada
pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat, guna mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani; dan h.
Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, cegah dini, dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).
2.
Perikanan a.
Meningkatkan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi, ikan hias, penanganan pasca panen, dan diversifikasi produk olahan perikanan; 32
3.
b.
Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan; dan
c.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan.
Kehutanan a.
Meningkatkan pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup;
b.
Meningkatkan fungsi hutan sebagai salah satu faktor penentu ekosistem lingkungan,
melindungi
plasma
nutfah,
dan
mengembangkan
keanekaragaman hayati dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan; c.
Melestarikan hutan dengan prioritas di daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung, dan hutan rakyat;
d.
Mengembangkan hutan pendidikan yang berfungsi sebagai hutan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
e.
Meningkatkan pengelolaan lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air.
4.
Pertambangan a.
Meningkatkan pembangunan pertambangan untuk mendorong kegiatan ekonomi
masyarakat,
melalui
penganekaragaman
pengolahan
hasil
pertambangan yang efisien dan efektif untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dan b.
Meningkatkan
pengelolaan
pertambangan
diselenggarakan
dengan
melibatkan peran serta masyarakat dan terpadu lintas daerah. 5.
Industri a.
Meningkatkan pembangunan industri, terutama pengembangan kelompok kecil yang terdapat di sentra/kantong-kantong industri, industri rumahtangga, dan perdesaan;
b.
Meningkatkan
pembangunan
industri
yang
diarahkan
dengan
mengutamakan pemanfaatan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna serta industri teknologi tinggi ramah lingkungan; c.
Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan sebanyak mungkin memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil pertanian dan industri yang manghasilkan input bagi proses produksi pertanian, serta rekayasa mesin/alat tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan
33
d.
Meningkatkan pembangunan dan pengembangan industri menengah dan besar diarahkan sesuai dengan tata ruang dan dapat menyerap tenaga lokal sebanyak-banyaknya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
6.
Energi a.
Meningkatkan pembangunan energi yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas perekonomian daerah secara tepat guna dan berhasil guna serta memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.
Meningkatkan dan mengembangkan energi alternatif dengan memanfaatkan semua potensi sumber energi yang tersedia; dan
c.
Meningkatkan
pembangunan
jaringan
listrik
pedesaan
keseluruh
perdusunan sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7.
Perdagangan a.
Mewujudkan sistem perdagangan yang berkeadilan, efisien, dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, dan pemantapan pelaksanaan
b.
perlindungan konsumen;
Meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah, dan mutu komoditas dalam negeri dan ekspor sesuai dengan permintaan pasar;
c.
Memelihara dan menciptakan peluang pasar dengan peningkatan daya saing, penyempurnaan prasarana dan sarana perdagangan, sistem informasi pasar, serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan terarah;
d.
Meningkatkan peran serta koperasi, pemilik modal, dan lembaga keuangan melalui sistem kemitraan guna meningkatkan produksi, pemasaran
dan
perlindungan usaha kecil dan menengah; e.
Meningkatkan profesionalisme pengusaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri; dan
f.
Mengembangkan usaha informal dan tradisional yang diarahkan agar tumbuh menjadi unsur ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri dan berdaya saing serta mampu berperan dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja.
8.
Transportasi a.
Meningkatkan
sistem
dan
manajemen
transportasi
sebagai
faktor
pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban, serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
34
b.
Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat;
c.
Mengembangkan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menunjang pengembangan wilayah terutama desa-desa yang masih tertinggal.
9.
Keuangan dan Kekayaan Daerah a.
Mengelola dan mengembangkan keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-besar manfaat untuk masyarakat;
b.
Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
c.
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.
Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan dan kemandirian daerah;
e.
Mengalokasikan pembiayaan pembangunan untuk usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha dengan tetap melaksanakan upaya penghematan tanpa mengurangi mutu pelayanan; dan
f.
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan keuangan dan kekayaan daerah
terutama
melalui
pengawasan
melekat
untuk
mencegah
pemborosan dan segala bentuk penyimpangan. 10. Dunia Usaha a.
Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja lokal;
b.
Membentuk dan atau meningkatkan kelembagaan yang profesional dalam pengembangan penanaman modal di daerah;
c.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
d.
Meningkatkan kemitraan usaha antarlembaga usaha koperasi, swasta dan pemerintah.
35
11. Koperasi a.
Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan kepada aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan pemasaran berbasis pada sentra dan KSP/USP agar menjadi unit usaha yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing;
b.
Mengembangkan koperasi dan UMKM agar lebih mampu berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; dan
c.
Mengembangkan Bussines Development Services (BDS) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan pendampingan kepada sentra-sentra produksi dan koperasi.
12. Tenaga Kerja a.
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil, dan menguasai teknologi;
b.
Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja;
c.
Mendorong dan memfasilitasi terciptanya community college base untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas;
d.
Memantapkan
perlindungan
tenaga
kerja
meliputi
hak
berserikat,
keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja; dan e.
Mengupayakan perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya.
13. Telekomunikasi dan Informasi a.
Meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi yang menjangkau dan merata ke seluruh perdesaan;
b.
Meningkatkan
kemampuan
sumberdaya
manusia
dalam
menguasai,
memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah; c.
Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk memeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
36
d.
Meningkatkan peran mass-media dan cyber-media yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;
e.
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi; dan
f.
Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi.
D. LINGKUNGAN HIDUP 1.
Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam a.
Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
b.
Mengelola sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
c.
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.
2.
Penataan Ruang a.
Menyusun rencana dan mengendalikan tata ruang secara transparan dengan melibatkan masyarakat dan swasta;
b.
Memanfaatkan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati; dan
c.
Mengembangkan produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih rinci di kawasan strategis dan prioritas sebagai instrumen pengendalian lahan dan kepastian investasi.
3.
Pertanahan a.
Meningkatkan
penatagunaan
kemanfaatan,
keserasian,
tanah
yang
keselarasan,
berazaskan
keterbukaan,
keterpaduan, keadilan,
dan
keberkelanjutan; b.
Meningkatkan pengendalian penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat dan masyarakat adat berdasarkan rencana tata ruang; dan
c.
Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang semakin handal, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum. 37
E. PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 1.
Perumahan a.
Mengembangkan perumahan yang memenuhi standar rumah sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang;
b.
Mengembangkan perumahan vertikal di perkotaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mengantisipasi tingginya harga tanah; dan
c.
Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan swasta dengan melibatkan peran perbankan dan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.
Fasilitas Umum a.
Membangun fasilitas umum pada kawasan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.
Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam mengembangkan, mengelola, dan memelihara fasilitas umum; dan
c.
Menerapkan prinsip-prinsip pemulihan biaya (cost recovery) secara selektif dalam mengembangkan fasilitas umum.
F. KESEHATAN 1.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat a.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat;
b.
Meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumahtangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan;
c.
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan, dengan memanfaatkan potensi lokal;
d.
Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan mewujudkan jaminan
kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap; dan e.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah.
2.
Penyediaan Prasarana dan Sarana a.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan; dan
b.
Meningkatkan ketersediaan informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap melalui jaringan kerjasama.
38
G. PARIWISATA DAN BUDAYA 1.
Pengembangan Pariwisata a.
Mengembangkan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat multidisipliner dan partisipatoris untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata;
b.
Meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan kerjasama kepariwisataan regional secara optimal;
c.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan untuk mendukung Program Sapta Pesona; dan
d.
Mewujudkan pariwisata berwawasan agama, lingkungan dengan berdasar pada kearifan budaya lokal agar mampu berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.
Pengembangan Budaya a.
Mengembangkan kebudayaan daerah melalui pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk memperkuat jati diri, meningkatkan harkat dan martabat serta kepribadian bangsa;
b.
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali nilai-nilai luhur budaya daerah dan menerima nilai-nilai positip yang berasal dari luar melalui pengembangan karya, cipta, rasa, dan karsa untuk memperkaya khasanah/keanekaragaman budaya bangsa di daerah; dan
c.
Melestarikan nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala termasuk kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mengembangkan kesenian tradisional dan kreasi baru untuk menunjang pariwisata.
H. PENDIDIKAN 1.
Sumberdaya Manusia a.
Meningkatkan dan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta;
b.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan pasar pada semua jenjang pendidikan;
c.
Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun global; dan
d.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun. 39
2.
Prasarana dan Sarana a.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan; dan
b.
Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.
3.
Kelembagaan a.
Meningkatkan
kerjasama
antarlembaga
pendidikan,
lembaga
ilmu
pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan; b.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan non-formal yang setara dengan pendidikan formal; dan
c.
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun global.
I.
PERLINDUNGAN SOSIAL 1.
Kesejahteraan Sosial a.
Meningkatkan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
b.
Meningkatan pemahaman masyarakat
rawan bencana dan penyantunan
terhadap korban akibat bencana; c.
Meningkatkan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, kelompok rentan sosial, serta lanjut usia; dan
d. 2.
Meningkatkan kualitas keluarga melalui program keluarga berencana.
Peranan Perempuan a.
Meningkatkan
peran
perempuan
dalam
mengakses,
mengontrol,
memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender; b.
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang dengan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria berdasarkan kodrat, harkat, dan martabatnya;
c.
Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan perempuan agar dapat berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa; dan
d.
Meningkatkan
peran
perempuan
mewujudkan kesejahteraan keluarga.
40
dan
organisasi
perempuan
untuk
3.
Pemuda dan Olah Raga a.
Menciptakan
iklim
yang
kondusif
bagi
generasi
muda
dalam
mengaktualisasikan segenap potensi diri, melalui organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan; b.
Meningkatkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing;
c.
Meningkatkan prestasi olah raga di sekolah dan masyarakat; dan
d.
Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana olah raga.
41
BAB V PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman merupakan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi lembaga-lembaga daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Sleman. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman maka: 1.
Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah berkewajiban menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan daerah.
2.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga daerah lainnya baik pemerintah maupun swasta berkewajiban melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berupa rencana pembangunan daerah 5 tahunan yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur serta sasaran/target yang akan dicapai, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
4.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau
Rencana Strategis Daerah
(Renstrada) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang
memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
42
BAB VI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang baru. Selama belum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2025, pemerintah daerah dapat menggunakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Sehubungan dengan itu semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun
program
menurut
fungsi
dan
kemampuan
masing-masing
dalam
melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh segenap warga masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, aman, tentram, dan damai.
BUPATI SLEMAN Cap/ttd IBNU SUBIYANTO
43
44
