PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

P PR RO OG GR RA AM MP PE EM MB BA AN NG GU UN NA AN ND DA AE ER RA AH H Sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kapuas Hulu serta dalam rangka pemahaman sekaligus perwujudan hakekat pembangunan yang berbasis kerakyatan, demokratis, menyeluruh, serasi, adil, merata dan berkesinambungan serta sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang selaras dengan implementasi penataan ruang wilayah kabupaten yang komperehensif seperti yang tertuang dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kapuas Hulu Tahun 2003-2013, maka kegiatan penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kapuas Hulu untuk periode tahun 2005-2010, baik yang bersifat umum maupun sektoral, berpedoman pada landasan dan kebijakan utama perencanaan pembangunan dengan konsep dasar, yakni :

Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan Konservasi dengan Prioritas Program Pembangunan Pada Masyarakat Miskin dan Tertinggal Khususnya di Daerah Pedesaan, Pedalaman/Terpencil serta Kawasan Perbatasan Implementasi konsep tersebut diharapkan selaras dengan gagasan yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah daerah yakni menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai KABUPATEN KONSERVASI. Diharapkan juga nantinya terwujud kesamaan visi, misi dan persepsi serta pemahaman tentang hakekat pelaksanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah, mandiri, efektif dan efisien yang senantiasa berlandaskan dan berpedoman pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pelestarian dan pengawetan sumber keanekaragaman hayati (biodiversity sustainable). Selanjutnya, dalam rangka memantapkan harmonisasi pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana, terarah dan terpadu serta menjangkau seluruh aspek dan sendi kehidupan masyarakat, maka pola pikir dan proses penyusunan program-program pembangunan daerah Kapuas Hulu untuk periode tahun 2005-2010, juga tidak terlepas dari acuan dasar Agenda Pokok Pembangunan Daerah Kapuas Hulu seperti yang telah digariskan sebelumnya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, Agenda Pokok Pembangunan Daerah Kapuas Hulu untuk periode tahun 2005-2010 adalah : Pertama : Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Adil dan Demokratis; Kedua : Mewujudkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat; Ketiga : Mengembangkan Potensi serta Meningkatkan Kapasitas Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan Mengacu dan berlandaskan pada ketiga agenda pokok tersebut di atas, penjabaran ProgramProgram Pembangunan yang akan disusun selanjutnya disesuaikan dengan fungsi / sub fungsi masing-masing sektor terkait, yang dalam hal ini adalah seluruh unit pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah Kapuas Hulu, dengan berlandaskan pada aspek KOORDINASI dan KONSULTASI yang berimbang, efektif, efisien dan berkesinambungan. Rencana program pembangunan daerah yang disajikan dalam bab ini tetap berpedoman dan tunduk pada kapasitas fiskal daerah Kapuas Hulu. Disamping itu, karena berfungsi sebagai acuan dan landasan dasar bagi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja yang lebih terperinci kedalam bentuk Renstra dan Renja SKPD, maka seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini, pada hakekatnya bersifat makro dan indikatif. Demikian pula dalam penetapan perkiraan anggaran dan biaya yang disertakan dalam setiap penyusunan program dan indikasi kegiatan, yang nantinya disesuaikan dengan kapasitas fiskal, juga bersifat indikatif dan sebatas perkiraan anggaran untuk masa atau periode lima tahun (2005-2010) ditambah perkiraan anggaran untuk satu tahun masa transisi (tahun 2010-2011). BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

119

A. BIDANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH Hakekat Otonomi Daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana dan pengaturan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan daerah agar dapat mencapai tujuan otonomi yang diinginkan, hal utama yang perlu mendapatkan perhatian yakni: penyiapan SDM yang lebih profesional sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah; peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah disertai dengan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam menggali potensi penerimaan dan mengembangkan kegiatan ekonomi daerah; serta penyempurnaan kelembagaan pemerintahan daerah yang meliputi mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan. Melalui upaya-upaya pemantapan otonomi daerah ini, diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini masih dirasakan oleh daerah dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengalaman pembangunan daerah pada masa lalu menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat masih begitu banyak terjadi dan hampir meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang menuntut penanganan yang mendesak dan serius. Penanganan berbagai kelemahan dan permasalahan yang saling terkait satu sama lain, menjadi semakin sulit dengan adanya krisis yang berkelanjutan dalam perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, lemahnya nilai tukar rupiah dan banyak lagi permasalahan ekonomi yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Demikian pula halnya dalam penanganan kondisi ketertiban dan keamanan yang kualitasnya masih sangat rendah. Pemulihan kondisi ekonomi maupun keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai apabila terjadi peningkatan peranserta masyarakat khususnya dalam proses pembangunan termasuk juga dalam menetapkan berbagai keputusan dibidang politik dan ekonomi. Upaya melibatkan masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat terwujud apabila kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik. Adapun proses demokratisasi dapat dilaksanakan salah satunya jika supremasi hukum yang didukung oleh pemerintahan yang baik dan bersih dapat dijunjung pada posisi yang paling tinggi. Pengalaman membuktikan bahwa seringnya terjadi ketidakpastian hukum telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tumbuh dan berkembangya demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, setidaknya akan mampu secara bertahap mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Pulihnya keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat maupun pelaku ekonomi. Selanjutnya dengan pulihnya kepercayaan tersebut juga akan memulihkan kondisi perekonomian daerah secara umum. Dalam upaya pembenahan terhadap hukum dan aparatur pemerintahan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, kiranya perlu didukung dengan pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan masyarakat sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perwujudan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance seperti prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan terhadap hukum secara konsisten serta partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kesenjangan perkembangan antar wilayah dalam suatu sistem perwilayahan adalah masalah makro yang utama sebagai dasar penyusunan konsep rencana struktur tata ruang di masa mendatang. Penyusunan konsep, yang kemudian dijelaskan dengan rencana tata ruang wilayah sebenarnya diharapkan mampu menjawab atau paling tidak menekan seminimal mungkin terjadinya kesenjangan antar wilayah tersebut. Masalah kesenjangan perkembangan antar wilayah dimana suatu wilayah tertentu berkembang jauh lebih baik dari wilayah lain, terjadi akibat perbedaan-perbedaan kondisi fisik alami dan kedudukan geografis wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang secara geografis terletak cukup

BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

120

dekat dengan pusat-pusat pengembangan wilayah yang lebih makro akan cenderung berkembang lebih baik. Demikian pula wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan fisik alami seperti kesuburan lahan yang lebih baik, tersedianya sumber-sumber daya alam dan kondisi geomorfologi dan fisiografi wilayah yang lebih baik akan cenderung berkembang lebih baik. Mekanisme ini secara historis berkembang terus menerus dan akumulasi kegiatan di wilayahwilayah yang demikian cenderung memperlebar kesenjangan perkembangan antar wilayah. Kesenjangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu terjadi antara wilayah Selatan dengan wilayah Utara Sungai Kapuas. Hasil analisis struktur tata ruang yang pernah dilakukan menjadi bukti masalah ini dimana hampir semua pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebar di bagian Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dihitung dari kawasan sekitar Sungai Kapuas hingga sekitar jalur Lintas Selatan. Strategi pembangunan Kapuas Hulu, khususnya dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana wilayah perlu dibedakan dengan strategi pembangunan wilayah-wilayah lain yang telah memiliki perkembangan yang cukup mapan. Pada hakekatnya, sarana dan prasarana memiliki fungsi ganda yaitu, di satu sisi sarana dan prasarana tersebut dibangun untuk melayani berbagai kegiatan penduduk baik sosial maupun ekonomi, di pihak lain pembangunan sarana dan prasarana wilayah diperlukan untuk merangsang terjadinya berbagai kegiatan penduduk tersebut. Kapuas Hulu, tampaknya lebih memerlukan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana tersebut justru untuk merangsang pertumbuhan wilayah walaupun berbagai kegiatan penduduk yang telah berkembang di beberapa pusat pertumbuhan tetap harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan skala kegiatannya. Pemerintah pusat maupun daerah perlu lebih berani lagi untuk menanamkan investasi dalam penyediaan sarana dan prasarana ini untuk menarik minat investor dan menggairahkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Usaha pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana ini terutama diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini terisolir dan terutama daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup memadai untuk digali. Dari beberapa fenomena polarisasi yang terjadi saat ini, struktur ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan dibawa kesuatu bentuk struktur tertentu di masa datang. Sebenarnya fenomena-fenomena yang bekerja secara alami tersebut bukanlah satu-satunya kekuatan yang mampu merubah struktur ruang wilayah, tetapi kekuatan-kekuatan lain sebagai campur tangan pemerintah melalui beberapa kebijakan dan program pembangunannya ikut menentukan pola struktur ruang dimasa datang. Dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah serta mempermudah rentang kendali dan pelayanan masyarakat, saat ini perlu diupayakan pembentukan wilayah kerja Pembantu Bupati serta membentuk dan mengembangkan kembali perwakilan kecamatan yang dianggap perlu. Upaya-upaya ini patut dipikirkan mengingat secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang begitu besar dan letak pusat pemerintahan yang rata-rata masih jauh dari jangkauan pemerintahan kecamatan yang tersebar luas.

A.1.

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENATAAN RUANG

1. Umum Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pada hakekatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya daerah secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks pengembangan wilayah, hingga saat ini masih banyak daerah dan kawasan tertinggal yang disebabkan manajemen pembangunan yang sentralistik, konsentrasi pertumbuhan ekonomi cenderung terjadi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah maju sehingga muncul kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Sebagai contoh, lemahnya dukungan prasarana pemerintahan, sosial dan ekonomi di


121

kawasan perbatasan, membuktikan semakin lemahnya pula pengawasan terhadap kawasankawasan ini. Akibatnya terjadi hal-hal yang secara politis, sosial dan ekonomi sangat merugikan Kabupaten Kapuas Hulu. Membangun kawasan perbatasan tentulah tidak mudah karena berbagai kendala yang ada perlu ditangani dengan segera terutama keberadaan infrastruktur yang masih sangat minim. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-program pemerintahan yang efektif berupa gerakan pembangunan masyarakat perbatasan yang diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah di perbatasan terutama pembangunan di bidang ekonomi sejalan dengan upaya peningkatan peranserta dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat arus investasi di kawasan perbatasan. Pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu menjangkau dan merata di seluruh wilayah dimana hasil-hasil pembangunan juga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah secara terus menerus diperlukan dana dan investasi yang cukup besar, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah diupayakan untuk mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dengan pengarahan perencanaan oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan. Peningkatan pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan yang dapat mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan perluasan, peningkatan, pemerataan dan keterpaduan terutama pembangunan di pedesaan. Pengembangan dan usaha memperluas jangkauan pembangunan diarahkan ke seluruh wilayah terutama desa-desa miskin dan tertinggal yang telah didata. Dengan demikian daerah pedesaan merupakan basis perekonomian daerah yang mampu mendorong dan mempercepat perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Di sisi lain, daerah perkotaan diusahakan untuk memberikan dorongan kearah perkembangan dan pertumbuhan khususnya berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan industri dan pemasaran produksi daerah. Dengan peningkatan hasil-hasil bidang ekonomi maka tersedialah sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan disegala bidang, baik dibidang sosial budaya, politik serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah, antar kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan daerah terpencil, daerah minus, kritis, daerah transmigrasi dan daerah tertinggal lainnya, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, potensi dan prioritas daerah, sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara. Pembangunan wilayah perkotaan perlu ditingkatkan dan dilanjutkan secara terencana dan terpadu dengan tetap memperhatikan rencana umum tata ruang kota, pertumbuhan penduduk, lingkungan pemukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya agar terwujud penyebaran perkotaan yang efisien dan tepat sasaran, yang pada akhirnya tercipta pula lingkungan kota yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah. Pengembangan suatu wilayah pada hakekatnya adalah terjadinya pertumbuhan tingkat kesejahteraan penduduk yang dibarengi dengan pemerataan tingkat kesejahteraan tersebut ke seluruh bagian wilayah. Kedua mekanisme ini, pertumbuhan dan pemerataan, haruslah berjalan simultan untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Tetapi kenyataannya, sering kali kedua mekanisme ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketimpangan tingkat kesejahteraan wilayah selalu terjadi walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Keterbatasan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat seringkali membuat pertumbuhan selalu dikejar jauh sebelum usaha–usaha pemerataan yang serius dilakukan. Idealnya, pemerataan tingkat kesejahteraan wilayah, pertumbuhannya terjadi serentak di seluruh bagian wilayah dengan tingkat yang sama besar. Tetapi, seperti yang selalu terjadi, pertumbuhan ekonomi wilayah selalu terjadi satu pusat pertumbuhan yang


122

secara radial pengaruhnya semakin melemah ke arah luar pusat tersebut. Pusat-pusat ini biasanya merupakan daerah-daerah perkotaan (urban) dan wilayah yang berorientasi padanya merupakan daerah belakang (hinterland). Pusat-pusat pengembangan wilayah yang sekaligus merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan sosial ekonomi penduduk memiliki jangkauan pengaruh yang terbatas sesuai dengan skala kegiatan dan jenis serta jumlah fasilitas pelayanan yang ada di dalamnya. Faktor inilah yang menyebabkan ukuran berbagai pusat pengembangan berbeda-beda dan membentuk suatu hirarkhi pusat-pusat dimana pusat yang terbesar wilayah jangkauannya berada pada tingkat yang tertinggi. Pusat-pusat pengembangan yang sekaligus merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan sosial ekonomi masyarakat biasanya merupakan daerah-daerah perkotaan dan pusat-pusat permukiman penduduk. Wilayah perkotaaan biasanya merupakan pusat pemerintahan suatu wilayah administratif tertentu seperti ibukota propinsi, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat-pusat desa. Jadi status administratif suatu kota merupakan salah satu kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan pusat-pusat pengembangan. Selain itu, identifikasi pusat-pusat juga ditentukan dari jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah dan jenis fasilitas sosial ekonomi yang dimilikinya. Dalam hal ini suatu ibukota wilayah administratif belum tentu merupakan pusat pengembangan dan sebaliknya, suatu pusat pengembangan tidaklah selalu merupakan pusat pemerintahan suatu wilayah administratif. Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibukotanya Putussibau terbagi habis ke dalam 23 kecamatan. Ini berarti ada 23 ibukota kecamatan dan satu ibukota kabupaten. Putussibau selain sebagai Ibukota Kecamatan Putussibau juga berfungsi sebagai ibukota kabupaten. Permasalahan tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama yaitu permasalahan yang menyangkut penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan peruntukan lahan serta permasalahan yang berkaitan dengan struktur tata ruang wilayah. Permasalahan ruang yang pertama timbul terutama karena tiga hal pokok, yakni: pemanfaatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lahannya, pemanfaatan dan penggunaan lahan yang kurang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan status penguasaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan secara hukum. Sedangkan permasalahan ruang kedua terutama disebabkan oleh terjadinya polarisasi pusatpusat pengembangan wilayah dan terjadinya kesenjangan perkembangan antar wilayah yaitu antara wilayah sepanjang jalan Lintas Selatan dan Utara, wilayah sepanjang Sungai Kapuas dan beberapa daerah pedalaman di Utara dan Timur Sungai Kapuas. Intensitas kegiatan ekonomi merupakan indikator lain perkembangan suatu wilayah. Kegiatan perekonomian tersebut, baik proses produksi maupun perdagangan, tidak dapat dilepaskan dari jaminan kelancaran mobilisasi barang dan manusia. Kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada wilayah-wilayah yang memiliki mobilitas tinggi yang berarti juga memiliki sistem transportasi yang cukup baik. Seperti hal terjadinya polarisasi penduduk, polarisasi kegiatan ekonomi terjadi pada jalur pelayaran Sungai Kapuas terutama pada titik-titik simpul yang strategis seperti percabangan sungai atau titik lain dimana aksesnya sebanyak mungkin ke wilayah dianggap paling tinggi. Pada titik-titik tersebut kemudian tumbuh dan berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi. Hal serupa juga telah mulai berkembang pada titik-titik strategis di sepanjang jalan Lintas Selatan maupun Lintas Utara. Wilayah pedalaman di Utara-Timur yang relatif sulit dijangkau baik melalui sungai maupun jalan darat ternyata memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang sangat lemah. Sulitnya wilayah-wilayah ini dijangkau oleh sistem perdagangan antar wilayah menyebabkan wilayah ini kurang mendapat rangsangan untuk menumbuhkan berbagai proses produksi. Sulitnya kepastian pasar hanyalah salah satu dari sekian banyak kendala tumbuhnya perekonomian wilayah ini. Kendala lainnya adalah antara lain rendahnya teknologi produksi yang diketahui masyarakat dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.


123

Pada jalur pelayaran Sungai Kapuas itu sendiri, kegiatan ekonomi terpusat pada titik-titik tertentu saja seperti Kota Putussibau, Nanga Bunut dan Semitau. Sedangkan di wilayah pedalaman terjadi pengecualian di wilayah perbatasan Kapuas Hulu dan Sarawak, Malaysia. Pusat kegiatan ekonomi yang cukup berkembang di perbatasan ini adalah Nanga Badau dan Lanjak. Masyarakat di wilayah perbatasan umumnya melakukan perdagangan dengan wilayah Sarawak karena akses ke negara tetangga tersebut cukup baik dibandingkan dengan aksesibilitas ke jalur pelayaran Sungai Kapuas. Berbagai hasil produksi pertanian masyarakat dipasarkan ke Sarawak dan sebaliknya berbagai barang konsumsi yang dinikmati masyarakat perbatasan banyak didatangkan dari Sarawak. Pola struktur ruang wilayah sangat ditentukan oleh pembentukan pola jaringan pergerakan atau transportasi wilayah dan potensi sumberdaya yang dimiliki. Dan dengan memperhatikan kecenderungan pola jaringan transportasi yang ada dan beberapa rencana pembangunan jalan dimasa mendatang serta pola penyebaran sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kapuas Hulu, maka kecenderungan pola struktur ruang wilayah kabupaten dapat digambarkan dimana polarisasi kegiatan perekonomian dan polarisasi penduduk cenderung akan melebar dari jalur pelayaran Sungai Kapuas ke wilayah pedalaman di Selatan dan sedikit ke Utara. Hal ini disebabkan terbangunnya jalan lintas Selatan dan Utara yang diperkirakan akan mampu menciptakan titik-titik simpul perkembangan yang baru di sepanjang kedua jalur ini, sementara jalur pelayaran Sungai Kapuas diperkirakan masih akan memegang peranan penting terutama untuk membantu pelayaran wilayah pedalaman Utara atau minimal wilayah-wilayah di sekitar jalur itu sendiri. Di wilayah pedalaman Utara polarisasi kegiatan perekonomian dan penduduk yang berdampak positif terhadap perkembangan wilayah diperkirakan terjadi pada wilayah segitiga Semitau - Nanga Kantuk - Nanga Badau - Lanjak - Benua Martinus. Hal ini disebabkan oleh adanya jalan nasional Lintas Utara Sintang - Semitau - Nanga Badau - Lanjak - Benua Martinus - Putussibau dengan Perbatasan Sarawak yang tertuang dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Kalimantan Barat, di samping Kota Semitau yang memang saat ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berkembang dimasa datang. Walaupun ruas jalan lintas Utara dari Putussibau - Benua Martinus - Lanjak - Nanga Badau Nanga Kantuk - Nanga Merakai (Sintang) sudah dibangun, akan tetapi diperkirakan ruas jalan ini belum banyak memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan wilayah Kecamatan Embaloh Hilir, Putussibau bagian Utara dan Kecamatan Batang Lupar, karena wilayahwilayah ini sebagian besar merupakan wilayah konservasi. Tetapi ruas jalan ini akan mampu membantu perkembangan Nanga Badau sebagai pusat pengembangan wilayah pedalaman Utara. Di wilayah Timur, Putussibau diperkirakan akan tetap berkembang menjadi pusat pengembangan terutama karena fungsinya yang penting sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan sosial. Dengan perkiraan kecenderungan pola struktur ruang seperti digambarkan di atas, maka masih ada wilayah-wilayah tertentu yang tetap merupakan wilayah relatif terbelakang (stagnant) yang memerlukan penanganan khusus melalui penataan struktur ruang yang terintegrasi dalam penyusunan tata ruang wilayah kabupaten yang komprehensif. Secara umum, dengan bercermin pada masih tingginya ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi selama ini, maka perencanaan pembangunan daerah Kapuas Hulu dalam periode lima tahun kedepan diarahkan pada pecapaian sasaran perencanaan dan implementasi secara komperehensif, yakni terwujudnya suatu pembangunan yang proporsional berdasarkan kesepakatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penempatan dan pemanfaatan ruang wilayah pembangunan; terwujudnya percepatan pembangunan daerah dengan pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan kawasan lainnya dengan pola cluster, terutama bagi daerah-daerah tertinggal dan terpencil serta daerah miskin dan kawasan perbatasan dengan didukung upaya pemerataan penduduk melalui pola transmigrasi; terwujudnya keseimbangan dan sinergitas pertumbuhan pembangunan antar ibukota kabupaten dengan kota kecamatan, pedesaan serta perbatasan; serta terwujudnya pemerataan dan kelancaran akses pelayanan publik termasuk BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

124

pengefektifan rentang kendali pemerintahan melalui peluang pelaksanaan pemekaran kecamatan/kabupaten atau pembentukan dan pengembangan wilayah kerja Pembantu Bupati serta pembentukan perwakilan kecamatan yang dianggap perlu.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Daerah dan Penataan Ruang diletakkan pada : a. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, keagamaan, adat dan swadaya masyarakat serta seluruh potensi daerah. b. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang mandiri, seimbang, adil dan merata, lestari dan berkelanjutan serta selaras dalam kerangka perwujudan daerah Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, yakni pembangunan wilayah secara menyeluruh yang berbasis pada pelestarian sumberdaya alam c. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang sinkron dan konsisten dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagai sarana yang efektif dalam pengendalian pembangunan sekaliguas sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan untuk mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan daya dukung wilayah (carrying capacity) serta untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan lahan d. Percepatan pembangunan dengan prioritas pembangunan wilayah pedesaan, terpencil, tertinggal, daerah miskin dan perbatasan e. Menekan dan mengurangi jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran f. Membuka dan menciptakan basis lapangan kerja, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan g. Mewujudkan sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang komperehensif, transparan dan akuntabel h. Meningkatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi angka dan indeks harapan hidup, angka melek huruf, indeks pendidikan serta indeks pendapatan penduduk i. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif, kuat dan mandiri serta mewujudkan transformasi ekonomi dengan semakin berkurangnya distribusi tenaga kerja pada sektor pertanian dan tersalur pada sektor-sektor industri, perdagangan, pariwisata, jasa-jasa dan sektor ekonomi potensial lainnya. j. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wilayah k. Mengoperasionalisasikan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. l. Mewujudkan dan mengembangkan penataan wilayah yang berwawasan kedepan dan rencana tata ruang yang berbasis ilmiah m. Menetapkan kawasan-kawasan prioritas dan arahan pengembangannya n. Memantapkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dalam struktur penataan ruang wilayah o. Pengembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan untuk budidaya pertanian serta kawasan untuk kegiatan budidaya non pertanian p. Terwujudnya pola pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pemukiman q. Pengembangan sistem prasarana yang mendukung sistem wilayah-wilayah yang dikembangkan r. Mendorong pertumbuhan wilayah kota dan keserasian antar wilayah s. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan


125

t.

Menyelenggarakan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat, keadilan dan kepentingan sosial u. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pembangunan Daerah dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Pemanfaatan Sumberdaya Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan koordinasi yang terpadu dan menyeluruh pada seluruh elemen pemerintahan, baik sektoral, regional maupun pusat. Pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintahan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan latihan bidang perencanaan pembangunan Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung peningkatan kinerja aparatur Kerangka Regulasi :

Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 4.000.000.000,00 Sumber dana : APBN - APBD Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Pemantapan Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan secara periodik dan berkesinambungan Pengawasan dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program-program pembangunan Menghimpun data dan informasi pelaksanaan program pembangunan, baik tingkat keberhasilan maupun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka kegiatan analisa dan evaluasi hasil-hasil pembangunan Penyusunan dokumen pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan secara berkala (periode satu tahun dan periode lima tahun) Kerangka Regulasi :

Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


126

Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 3.500.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu

c. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah Dalam Lingkup Penataan Ruang yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan berjangka, bidang fisik dan prasarana wilayah kabupaten/kecamatan dan wilayah khusus yang meliputi infrastruktur darat, transportasi air dan udara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RUTR/RDTR), jaringan listrik, air bersih dan infrastruktur layanan umum lainnya. Penyediaan infrastruktur dan fisik prasarana dalam rangka pemerataan pembangunan khususnya daerah perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal Melaksanakan penataan ruang wilayah serta penataan dan penertiban pertanahan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pagu Indikatif :


d. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan Prioritas Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pelayanan Umum Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan identifikasi dan investigasi serta inventarisasi karakteristik sosial budaya wilayah perencanaan Melakukan kegiatan penyampaian dan pengenalan program (sosialisasi) dengan didukung kegiatan koordinasi antar stakeholders, lembaga atau dinas terkait, baik sejak dalam penyusunan program rencana maupun hingga pengawasan dalam pelaksanaan operasionalnya Menyelenggarakan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan masyarakat di wilayah-wilayah perencanaan terutama di daerah-daerah rawan bencana, rawan konflik, rawan kesehatan, daerah miskin, daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan transmigrasi, kawasan konservasi dan daerah perbatasan Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang meliputi perencanaan program pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, formal dan non formal, pendidikan kedinasan, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan terhadap pendidikan, pengembangan teknologi telematika serta perencanaan pendidikan lainnya Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan yang meliputi perencanaan program pelayanan umum, pengembangan


127

IPTEK, pinjaman pemerintah, pembangunan daerah, litbang dan pelayanan umum pemerintahan lainnya Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan program peningkatan tenaga produktif, pengurangan pengangguran dan perencanaan ketenagakerjaan lainnya Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang agama yang meliputi perencanaan program peningkatan kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, litbang keagamaan serta perencanaan pelayanan keagaman lainnya Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang kependudukan yang meliputi perencanaan program pendataan penduduk, penyebaran penduduk, program transmigrasi, pelayanan KB, peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana prasarananya, serta perencanaan kependudukan lainnya Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi perencanaan program pembinaan sosial kemasyarakatan, perlindungan dan pelayanan orang sakit dan penyandang cacat, lanjut usia, pemberdayaan perempuan serta penyuluhan dan bimbingan sosial. Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang hukum, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang meliputi perencanaan program pelayanan hukum, pemberdayaan partai politik, peraturan perundang-undangan, tugas, kewajiban serta wewenang aparatur bidang hukum dan ketertiban masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa serta perencanaan terkait lainnya. Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang pendayagunaan sistem dan pengawasan yang meliputi perencanaan program pengawasan fungsional, pengawasan pembangunan dan pembinaan bidang pengawasan Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/03 tentang Pelayanan Publik Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 10.000.000.000,00 Sumber dana : APBD II Kabupaten Kapuas Hulu

e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan identifikasi dan investigasi serta inventarisasi potensi pengembangan dan pembangunan bidang perekonomian Mengembangkan jaringan dan akses perekonomian dari daerah tertinggal sebagai pusat produksi komoditi ke kawasan perdagangan atau industri. Melakukan kegiatan penyampaian dan pengenalan program (sosialisasi) dengan didukung kegiatan koordinasi antar stakeholders, lembaga atau dinas terkait, baik sejak dalam penyusunan program rencana maupun pengawasan dalam pelaksanaan operasionalnya Menyelenggarakan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan masyarakat di wilayah-wilayah perencanaan terutama difokuskan pada kawasan unggulan, daerah-


128

daerah yang memiliki sumberdaya alam potensial, daerah miskin, tertinggal dan terpencil, kawasan transmigrasi, kawasan konservasi dan wilayah perbatasan Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan/pedesaan yang bertumpu pada sumberdaya alam dan komoditi unggulan lokal yang didukung adat istiadat yang relevan dengan pembangunan Penyusunan perencanaan dan kebijakan komperehensif dan terpadu pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pendekatan cluster dan sistem jaringan akses pengembangan, pengolahan serta pemasaran komoditi-komoditi unggulan Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan dan pengembangan potensi komoditi tanaman pangan unggulan, seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman pangan pokok lainnya Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang perkebunan rakyat terutama tanaman karet, sawit, lada dan lain-lain Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang perikanan perairan umum dan perikanan darat yang meliputi pengembangan budidaya ikan air tawar, pengolahan ikan, peningkatan produktivitas dan lain-lain bidang perikanan Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang peternakan yang difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas hasil kegiatan peternakan Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang pariwisata, pertambangan, pemanfaatan serta pelestarian sumberdaya alam, flora dan fauna Penyusunan dokumen induk perencanaan pembangunan bidang industri dan perdagangan serta usaha kecil dan menengah yang memprioritaskan pada program pengembangan industri kerajinan anyaman, industri kain tenun, pakaian manik, usaha pahat dan ukiran serta pengembangan industri pengolahan kayu dan lain-lain bidang perindustrian/perdagangan Kerangka Regulasi :

Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif :


f.

Program Perencanaan Pengembangan dan atau Pemekaran Wilayah dalam Rangka Optimalisasi Rentang Kendali Pemerintahan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan identifikasi dan evaluasi wilayah sebagai data base untuk rencana pengembangan wilayah kerja atau pemekaran wilayah administratif Menyusun pemetaan dan rencana penataan wilayah kecamatan/desa sebagai pedoman pengembangan/pemekaran wilayah Menetapkan rencana pemekaran wilayah kecamatan/desa atau pembentukan dan pengembangan wilayah kerja pembentukan kabupaten baru Pembentukan perwakilan kecamatan yang dianggap perlu. Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 500.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu


129

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Program Penguatan Otonomi Desa Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyaluran dana rutin ke seluruh wilayah desa Pemberian bantuan/tunjangan kesejahteraan dan pendapatan aparat desa, BPD dan LPM Penyusunan peraturan daerah pemerintahan desa Penyaluran bantuan dan insentif dari dana penyisihan PBB Menyelenggarakan dan mensukseskan bulan bhakti gotong royong Penataan wilayah pedesaan secara efektif dan efisien Pengadaan dan bantuan rehabilitasi gedung operasional pemerintahan desa Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Perda No.6 Tahun 2000 Pelaksanaan ketentuan Perda No.3 Tahun 2000 Pelaksanaan ketentuan SK Bupati No.71 Tahun 2004 Pelaksanaan ketentuan Kepmendagri No.49 Tahun 1990 Pelaksanaan ketentuan Surat Mendagri No.410/1247/SJ Tgl 31 Maret 2005 Pelaksanaan ketentuan Perda No.7 Tahun 2000 Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Kualitas Aparatur, Organisasi dan Kelembagaan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyelenggaraan diklat bagi aparatur pemerintah desa Pemberian pelatihan BPD dan LPM serta TOT Fasilitator Desa Bantuan untuk APDESI, FORDES dan ALPM Bantuan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatan dan kompensasi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat sebagai PNS Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 1.600.000.000,00 Sumber dana : DAU/DAK Kabupaten Kapuas Hulu

c. Program Pengawasan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembinaan terhadap pemanfaatan penyaluran dana bantuan pemerintah daerah kepada pemerintahan desa Pembinaan operasional Tim RASKIN dan PKPS BBM kepada desa BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

130

Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Perda No.5 Tahun 2000 Pagu Indikatif :


d. Program Pensuksesan dan Penyelenggaraan Kegiatan Program Nasional Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Peningkatan produktivitas dan perekonomian desa melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Menyelenggarakan kegiatan lomba desa Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah dan Nasional (Rakorda-Rakornas) secara terpadu, berkala dan berkelanjutan Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan P2WKSS, PKK dan Posyandu Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Surat Mendagri No.413.5/786/PMD dan Surat Dirjen PMD No.414.3/472/PMD Pagu Indikatif :


e. Program Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembinaan kepada kelompok pemberdayaan desa melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan latihan sistem manajemen dan organisasi Pemyediaan bantuan modal usaha bagi kelompok pemberdayaan pemuda dan wanita Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 800.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

a. Program Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Instisusi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyediaan aparatur yang mampu mengembangkan tugas serta fungsinya secara maksimal dan profesional


131

Pengembangan sistem kelembagaan dan manajemen pengelolaan kota yang layak huni, indah, sehat dan nyaman Peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah kota melalui pemberian dan penyediaan program pendidkan dan latihan pada bidang-bidang kerja yang terkait dalam pengelolaan perkotaan Penyediaan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas pendukung kinerja Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 4.500.000.000,00 Sumber dana : DAU / DAK Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Perencanaan serta Pengembangan Elemen Penunjang Tata Ruang Kota yang Harmonis dan Terpadu yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan perencanaan berbasis teknologi sistem informasi / digital Pembangunan lingkungan fisik dan sosial kota yang berkualitas Pengadaan dan pengembangan serta pemeliharaan fisik sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas dan fungsi ruang perkotaan Menanggulangi dan memfasilitasi permasalahan PKL sejalan dengan penataan kota yang nyaman dan tertib Penyediaan sarana prasarana penerangan, kebersihan dan keindahan kota Menyediakan penghargaan dan insentif dalam memotivasi pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan kota Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penertiban dibidang pemanfaatan ruang melalui pengadaan brosur, leaflet, billboard, formulir IMB dan lain-lain Pagu Indikatif :


A.2.

LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1. Umum Sejak pembangunan dilancarkan selama beberapa periode dirasakan bahwa peningkatan pembangunan tidak diimbangi secara optimal dengan peningkatan kemampuan administrasi pembangunan dalam arti luas yang mencakup kelembagaan, kemampuan personil kualitatif dan kuantitatif, prosedur administrasi yang belum mapan, serta kesadaran berkoordinasi yang masih rendah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Good Governance), langkah atau upaya jangka pendek dibidang lembaga dan aparatur pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah mencakup 3 (tiga) aspek pokok yakni kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia. Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan yang memadai, maka sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang tinggi, terbangunnya hubungan


132

kerja antar organisasi di lingkungan pemerintah daerah, antar organisasi pemerintah dengan masyarakat serta terciptanya pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah meliputi peningkatan kualitas pelayanan aparatur, profesionalisme SDM dan kesejahteraan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun teknis fungsional serta memberlakukan sistem karir dan prestasi dengan mendasarkan pada prioritas peningkatan efisiensi aparatur pemerintah serta peningkatan dan pengembangan karir/prestasi termasuk peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian nantinya akan tersedia aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, profesional, berwawasan jauh kedepan serta sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang masingmasing. Kebijakan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam menegakkan disiplin, menanggulangi penyalahgunaan wewenang yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah serta pemborosan kekayaan dan keuangan daerah. Sistem pengawasan keuangan daerah dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat perlu dimantapkan dan dipadukan secara konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara umum, sejalan dengan hakekat otonomi daerah dan tuntutan masyarakat yang sangat kuat terhadap pentingnya keberadaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka sasaran yang hendak diharapkan dalam pendayagunaan lembaga dan aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rentang periode lima tahun kedepan adalah kinerja lembaga dan aparatur pemerintah yang semakin baik, profesional, transparan, antisipatif, akuntabilitas, kredibilitas, pulihnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya praktek KKN, tertatanya sistem manajemen dan kelembagaan yang fleksibel, mampu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya serta tidak tumpang tindih, efisien dan efektif. Disamping itu, dalam rangka mengefektifkan rentang kendali pemerintahan di daerah Kapuas Hulu perlu ditindaklanjuti pembentukan Lembaga Pembantu Bupati, Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan yang ditunjang dengan penyediaan prasarana dan sarananya sesuai kebutuhan daerah. Hal ini diperlukan untuk menanggapi beredarnya isu yang berkembang saat ini khususnya mengenai pemekaran daerah otonomi Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Lembaga dan Aparatur Pemerintah Daerah diletakkan pada : a. Meyakinkan masyarakat bahwa aparatur pemerintah berada pada posisi netral dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat b. Memantapkan koordinasi antar lembaga pemerintahan maupun dengan lembagalembaga kemasyarakatan c. Optimalisasi fungsi dan kemitraan yang lebih erat inter dan antar lembaga eksekutiflegislatif-kemasyarakatan d. Mengoptimalkan kelembagaan, manajemen publik, pelayanan teknis dan administrasi keuangan, kepegawaian serta ketatausahaan e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur serta pelayanan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi f. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, cepat dan akurat g. Meningkatkan kualitas pengawasan yang efisien, efektif dan ekonomis yang didukung dengan sumberdaya pengawasan yang memadai h. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aparatur pemerintah daerah Kapuas Hulu


133

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Pembangunan Bidang Lembaga dan Aparatur Pemerintah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut : BADAN PENGAWASAN DAERAH

a. Program Pendayagunaan Perencanaan, Operasional serta Evaluasi Hasil Pengawasan

Peningkatan

Pelaksanaan

Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan perencanaan pengawasan secara terpadu, efektif, terarah, selekltif, efisien dan sistematis. Melaksanakan kegiatan operasional pengawasan dan pemeriksaan secara rutin dan berkala Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Menyelenggarakan rapat koordinasi pemutakhiran data dan penggelaran pengawasan Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan Instruksi Mendagri No.22 Tahun 1989 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Kapabilitas dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SIMKORWAS Menyediakan serta pemberian tugas untuk mengikuti diklat struktural dan fungsional Pengembangan wawasan pengawasan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 4.000.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Program Pelayanan Standar Kepegawaian dan Ketatausahaan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembayaran gaji pegawai dan membuat/menyusun daftar hadir serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi kehadiran pegawai


134

Mengikutsertakan SDM pegawai dalam setiap RAKER dan BIMTEK Kepegawaian tingkat regional maupun nasional Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja kantor Penataan kearsipan kantor Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengadaan serta evaluasi terhadap rekrutmen calon pegawai Pelaksanaan ujian diknas dalam proses mutasi maupun pengangkatan pegawai serta menyelenggarakan ujian penyesuaian ijazah Pelayanan cuti PNS, SK kenaikan gaji berkala, proses pindah PNS, perubahan status calon PNS, pemberhentian dan pensiun, pelayanan UKP Pengadaan sertifikat STLUD, STLUPKP, blanko persyaratan karis, karsu dan karpeg serta DPCP pensiun Pagu Indikatif :


b. Program Pemutakhiran Data Pegawai dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengumpulan, penataan serta verifikasi data pegawai Penataan, pemberkasan serta pemutakhiran data fisik (file) kepegawaian Updating data dalam database master dan pengembangan sistem informasi kepegawaian Penyusunan daftar urut kepangkatan, daftar nominatif serta profil kepegawaian Penghimpunan dan penyediaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian Pemeliharaan perangkat keras dan sistem jaringan serta perangkat lunak komputerisasi informasi kepegawaian Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur / Pegawai Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pendataan, pemrosesan dan pelayanan klaim serta evaluasi terhadap program asuransi PNS Pemberian bantuan biaya pengobatan dan atau perawatan serta pelayanan bantuan pengadaan kacamata bagi PNSD Pelayanan dan fasilitasi permohonan bantuan perumahan (BAPERTARUM-PNS) Pendataan dan pengusulan PNS daerah yang memenuhi syarat dan berprestasi untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya serta penghargaan lainnya


135

Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan Kapabilitas dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader pemerintahan melalui penugasan belajar, ijin belajar, beasiswa dan ikatan dinas Menyediakan serta menyelenggarakan diklat kepemimpinan bagi staf potensial dan pejabat struktural sesuai jenjang eselon Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi PNS guna menunjang kelancaran tugas-tugas pokok Seleksi awal calon mahasiswa tugas belajar dan calon peserta diklat kepemimpinan bagi PNS potensial dan yang memenuhi syarat Pengiriman peserta diklat Prajabatan Golongan III dan penyelenggaraan diklat Prajabatan Golongan II Monitoring terhadap PNS tugas belajar Pagu Indikatif :


e. Program Peningkatan Kedisiplinan SDM Aparatur Pemerintah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Monitoring kehadiran pegawai pada unit atau satuan kerja Mendata dan mengevaluasi daftar kehadiran pegawai dari tiap unit atau satuan kerja Menerima dan mendata serta menindaklanjuti laporan dan pengaduan terhadap pelanggaran disiplin pegawai Menerima dan mendata serta menindaklanjuti setiap permohonan ijin perceraian pegawai pemerintah (PNS) Menyelenggarakan Rapat Tim Penetapan Hukuman Disiplin PNS serta menindaklanjuti sanksi administrasi yang dijatuhkan Pagu Indikatif :


f.

Program Penataan Jabatan dan Pola Karir Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pegawai Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyusunan pola karir pegawai PNS bekerjasama dengan instansi yang berkompeten


136

Penyelenggaraan Rapat Tim Baperjakat Pengangkatan dan penempatan PNS pada jabatan struktural/fungsional serta pelaksanaan prosesi pengambilan sumpah dan janji pegawai Melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pegawai secara periodik Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 1.750.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu SEKRETARIAT DAERAH –

Bagian Pemerintahan, Umum dan Humas

a. Program Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembinaan unit-unit perangkat daerah dan pembinaan wilayah Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dibidang kepemerintahan pada seluruh wilayah administrasi pemerintahan Pengadaan blanko monografi dan administrasi kecamatan/desa Menyelenggarakan pemilihan dan pengangkatan kepala pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan Menyediakan PDUB bagi kepala pemerintahan kecamatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan memorial kepala daerah Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Kerjasama Forum MUSPIDA Kabupaten Kapuas Hulu Pemberian bantuan Raker dan penyisihan PBB kepada seluruh kepala desa/kelurahan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 10.000.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Penataan Fisik dan Administrasi Wilayah Pemerintahan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembebasan tanah cadangan lokasi Free Trade Area di kawasan perbatasan PPLB Badau Pembebasan tanah untuk lokasi-lokasi pembangunan kawasan pusatpusat/perwakilan penyelenggara pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum Penertiban dan sertifikasi aset-aset berupa tanah milik Pemda Bantuan Prona Daerah Penataan wilayah administrasi kecamatan/desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu Melaksanakan investigasi, inventarisasi dan fasilitasi kesepakatan batas wilayah desa di kecamatan Penegasan dan penetapan batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dengan kabupaten/propinsi lainnya


137

Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kualitas Aparatur yang Mandiri, Profesional dan Bertanggungjawab Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan diantaranya berkaitan dengan bidang pertanahan dan PPAT, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah, penyusunan LPPD, dan lain-lain pembinaan perangkat daerah Pelatihan dan bimbingan teknologi dibidang informasi, internet, LAN/WAN, update situs portal dan lain-lain untuk pemutakhiran data Pelatihan dan bimbingan teknologi dibidang protokoler Pelatihan para pemegang barang dan Sandi Man Peningkatan pengetahuan aparatur dibidang ANJAB Kerangka Regulasi :

Penerapan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Pelaksanaan Surat Edaran Mendagri No.046/1/Sj Tanggal 3 Januari 2005 tentang Pelatihan Sandi Man Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Peningkatan pelayanan akomodasi dan transportasi bagi tamu resmi daerah Peningkatan pelayanan perjalanan dinas bagi perangkat daerah Menyelenggarakan investigasi dan inventarisasi barang atau asset daerah Penyusunan neraca aset daerah serta standarisasi harga satuan barang dan jasa Pembangunan fasilitas fisik bangunan kearsipan daerah berikut jaringan sistem informasi pendukungnya Penyediaan bantuan jaringan listrik pada fasilitas-fasilitas umum Bantuan pembangunan asrama pelajar/mahasiswa daerah dan bantuan inventaris kebutuhan sosial di ibukota propinsi Optimalisasi persandian di daerah Pagu Indikatif :



138

e. Program Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsional Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan fasilitas fisik sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional tugas-tugas pokok dan fungsional Pengadaan sarana kantor perwakilan ibukota di propinsi termasuk sarana transportasi, dokumentasi, publikasi dan kebutuhan ke-humas-an lainnya Menyelenggarakan diklat dibidang pers, media massa, LSM dan Ormas Pemberian bantuan dan santunan kepada seluruh jajaran aparatur Pagu Indikatif :


f.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pemeliharaan asset-asset kantor yang dapat bergerak, seperti kendaraan, speed boat dan lain-lain Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor Pemeliharaan inventaris dan alat-alat kantor Pagu Indikatif :


g. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pemberian bantuan tunjangan kesehatan dan kesejahteraan PNS seperti bantuan General Check Up, pengobatan lanjutan, asuransi kesehatan dan lain-lain termasuk bantuan Bapertarum dengan sistem sewa beli Menyediakan kebutuhan pakaian dinas PNS Pengadaan fasilitas kendaraan bagi PNS dengan sistem sewa beli Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 30.000.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu SEKRETARIAT DAERAH –

Bagian Organisasi dan Pengendalian Pembangunan

a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

139

Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan evaluasi dan pengkajian terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pembentukan Susunan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan dan sosialisasi sistem, prosedur, aturan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Penyediaan kelengkapan tanda pengenal pegawai Kerangka Regulasi :

Penerbitan RAPERDA, PERDA dan PERBUP tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sistem Prosedur, Aturan dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Standarisasi Sarana Prasarana Pendukung Kerja Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 500.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsional Aparatur serta Peningkatan Efektifitas Pengawasan Kinerja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Sosialisasi tugas pokok dan fungsional organisasi perangkat daerah Pelaksanaan rapat koordinasi teknis bidang organisasi Penyusunan laporan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Peningkatan kemampuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui penyelenggaraan asistensi penyusunan LAKIP Kerangka Regulasi :

Penerbitan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun LAKIP Setda, Renstra serta RKT dan Penetapan Kinerja Tahunan Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kualitas Unit-Unit Pelayanan Kepada Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembelajaran terhadap pemberdayaan unit pelayanan masyarakat Pembentukan kelembagaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Penyiapan penilaian dan pemberian penghargaan “Citra Pelayanan Prima” dari pemerintah pusat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan pemerintah daerah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat


140

Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERBUP tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap serta SPM Kewenangan Pemerintah Daerah Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi, Produktivitas dan Profesionalisme Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) dan kebutuhan jabatan Pengevaluasian Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II-IV Pelaksanaan tes kompetensi jabatan struktural Penyusunan formasi dan pola karir PNS Peningkatan pengetahuan aparatur dibidang ANJAB Pembinaan nilai-nilai moral, produktivitas, sikap mental dan prilaku serta kinerja aparatur Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERBUP tentang Uraian Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan Struktural serta tentang Pola Karir PNS Pagu Indikatif :


e. Program Optimalisasi Sistem Pengendalian Pembangunan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tiap wilayah oleh masing-masing stakeholders wilayah bersangkutan Penyusunan Perda dan uji sertifikasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kerangka Regulasi :

Penerbitan Perda tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pelaksanaan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Uji Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 450.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu SEKRETARIAT DAERAH –

Bagian Perekonomian BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

141

a. Program Pengembangan Potensi Perekonomian dan Peluang Investasi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyusunan basis data potensi perekonomian daerah Melaksanakan pengkajian pengembangan usaha kepariwisataan, koperasi, UKM, BUMD dan perbankan Mengidentifikasi, mendata serta penyusunan rencana pengembangan sektor/sub sektor perekonomian daerah yang potensial dan kompetitif dengan prioritas pada daerah-daerah perbatasan, daerah transmigrasi, kawasan pedalaman dan tertinggal Pengkajian dan perencanaan pengembangan kebutuhan fasilitas fisik sarana dan prasarana perekonomian Menyelenggarakan promosi daerah sesuai potensi unggulan dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Monitoring dan melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan usaha perekonomian masyarakat Menyelenggarakan koordinasi perencanaan lintas sektoral bidang perekonomian Operasional Badan Pengawas BUMD Pagu Indikatif :


b. Program Pengendalian Distribusi dan Harga Kebutuhan Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan kegiatan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi dan hargaharga kebutuhan masyarakat Pelaksanaan operasi pasar secara rutin dan berkesinambungan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 200.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu SEKRETARIAT DAERAH –

Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Kehidupan Sosial Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan bidang Sosial Membina partisipasi masyarakat serta menyediakan bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti bantuan kegiatan pengentasan kemiskinan, penertiban peredaran miras, program NT-OTA, manunggal KB dan lainnya Pembinaan kehidupan beragama Penyediaan bantuan sarana prasarana pendidikan, kebudayaan daerah serta kehidupan beragama BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

142

Peningkatan pelayanan ibadah haji Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 13.000.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu SEKRETARIAT DPRD

a. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Optimalisasi Pelaksanaan TugasTugas Pokok Legislastif Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan kegiatan studi banding anggota legeslatif Menyelenggarakan diklat aparatur Sekretariat DPRD sesuai Tupoksi Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pendukung Tugas-Tugas Pokok Legislatif serta Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengkajian draft rancangan produk hukum daerah Pengkajian, penyusunan dan pemeliharaan produk hukum legislatif Pelaksanaan pengawasan legislatif Pelayanan informasi hukum, penjaringan aspirasi, dan sosialisasi APBD Peningkatan koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat DPRD dan unit kerja diluar Sekretariat DPRD Koordinasi dan Konsultasi bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPRD Pagu Indikatif :


A.3.

POLITIK DAN HUKUM

1. Umum Pembangunan politik merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik ditujukan pada pengembangan etika dan moral budaya politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

143

secara efektif, otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, disamping semakin meningkatnya kesadaran dan peranserta politik masyarakat. Kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam menyuarakan serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan melalui wadah penyalur aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu terus dikembangkan untuk memantapkan pertumbuhan demokrasi Pancasila, terutama melalui upaya-upaya peningkatan peran dan fungsi organisasi kekuatan sosial politik dan lembaga perwakilan rakyat di daerah termasuk ormas dan lembaga sosial lainnya. Dalam rangka pembangunan politik, kemampuan, kualitas dan kemandirian organisasi sosial politik perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjalankan perannya secara mantap dalam tatanan kehidupan politik, termasuk dalam pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu melaksanakan pendidikan politik sebagai upaya membentuk kader-kader bangsa yang tangguh dan berkualitas. Perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah saat ini, dimana sudah semakin terbukanya peluang yang cukup besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat dengan diperkuatnya peran DPRD dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat serta adanya kemandirian masyarakat di daerah dalam memilih pemimpinnya dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan pembangunan politik di daerah Kapuas Hulu pada umumnya telah berjalan cukup baik sehingga mampu semakin memantapkan tatanan kehidupan politik berazaskan Demokrasi Pancasila, yang ditandai dengan semakin berfungsi dan berperannya lembagalembaga politik yang ada, meningkatnya perkembangan organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Pelaksanaan PEMILU tahun 2004 dan PILKADA 2005 terakhir sebagai media pesta demokrasi, berlangsung cukup lancar dan semakin tertib, hal ini tentu karena masyarakat semakin sadar akan tanggung jawab dan hak-haknya disamping pelayanan aparatur daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat semakin meningkat dan dapat menanggapi dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula komunikasi dua arah sudah tampak semakin tumbuh dan berkembang antara aparatur pemerintah dan masyarakat, terutama melalui kegiatan penerangan dengan pemanfaatan peranan komunikasi, media massa dan media elektronik. Walaupun secara umum penyelenggaraan pemilu legislatif, Pemilu Presiden Putaran I dan II berjalan sukses dan lancar akan tetapi masih ditemukan beberapa kasus dan permasalahan hukum yang berkenaan dengan para calon legislatif yakni mengenai penggunaan ijazah palsu oleh 7 orang caleg dan satu kasus gugatan perdata oleh DPD PDI-P selaku penggugat, KPUD sebagai Tergugat I dan DPC PDI-P sebagai Tergugat II, dimana khusus gugatan terhadap tergugat I tidak dikabulkan. Disamping itu, secara teknis KPUD Kabupaten Kapuas Hulu juga mengalami beberapa hambatan diantaranya kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu sebagai akibat faktor geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah cukup luas dengan sebaran penduduk yang tersebar dan jarang serta kondisi alam yang berbukit-bukit dan kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai; ketersediaan sarana kerja yang sangat terbatas terutama sarana transportasi baik sungai maupun darat; jumlah logistik pemilu legislatif yang relatif banyak namun tidak tiba sekaligus sehingga menghambat pendistribusian langsung ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dimana harus menunggu semua logistik tiba; masih rendahnya kapasitas SDM penyelenggara Pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS; serta minimnya dana penyelenggaraan Pemilu untuk alokasi biaya angkut, sosialisasi dan honor penyelenggara pemilu.


144

Dibidang hukum, produk hukum pada tingkat daerah umumnya berupa Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya yang tidak boleh bertentangan dan harus tetap berlandaskan pada aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya serta harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan daerah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional harus tetap dan terus dikembangkan. Produk hukum sebagai bagian penting dari proses pembangunan bidang hukum harus diselenggarakan secara terpadu dan meliputi semua sendi pembangunan, agar produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Produk hukum daerah diutamakan pada penjabaran peraturan pelaksanaan hukum yang lebih tinggi kedudukannya serta berorientasi pada penggalian sumber potensi daerah serta berintikan rasa keadilan dan kebenaran, bernilai sosiologi yang sesuai dengan nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu dimana kondisi menunjukkan bahwa saat ini hukum yang seharusnya berperan dalam memberikan pedoman kehidupan bagi masyarakat, ternyata oleh masyarakat dirasakan belum menjamin keadilan sosial, demokrasi politik dan kebebasan budaya. Selain itu masih adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, sehingga tidak mampu mendukung dinamika perubahan dalam masyarakat yang semakin komplek. Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peranserta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan. Supremasi hukum diartikan bahwa hukum merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara pemerintahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dengan terciptanya supremasi hukum diharapkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government) dapat terwujud dan pemerintahan yang baik (Good Governance) juga dapat dicapai. Dalam jangka pendek, pembangunan bidang hukum di Kabupaten Kapuas Hulu akan diprioritaskan pada upaya-upaya penegakan hukum dan pembaharuan hukum dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan kelangsungan pembangunan daerah selama periode lima tahun mendatang. Sasaran umum yang hendak dicapai dalam mewujudkan pembangunan politik yang demokratis dan berkualitas dalam lima tahun mendatang di Kabupaten Kapuas Hulu adalah tertatanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik di daerah yang kapabel, kredibel dan responsif, terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan khususnya dalam menyambut pesta demokrasi Pemilu tahun 2009 dan Pilkada 2010, serta terbangunnya iklim dan budaya politik yang memegang teguh etika, hukum, keberagaman dan perbedaan dalam kesatuan.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Bidang Politik dan Hukum diletakkan pada : a. Melaksanakan sistem dan kehidupan politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dinamis, sehat, terbuka, beretika dan bermoral berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 b. Peningkatan pemberdayaan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat


145

c. d.

e. f. g. h.

Peningkatan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman demi terciptanya kerukunan dan kedamaian masyarakat. Mewujudkan kelembagaan suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang mampu menjalankan peran dan fungsinya serta mampu membangun komunikasi politik antar kelembagaan dan dengan elemen masyarakat. Memperkuat pemahaman kepada masyarakat tentang multikulturisme sehingga terbangun budaya politik yang demokratis Mewujudkan supremasi hukum dan Good Governance Menciptakan sistem hukum pemerintahan daerah yang serasi dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan sistem hukum negara Membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk penyelenggara pemerintahan yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum.

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Pembangunan Bidang Politik dan Hukum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Pelaksanaan Komunikasi Politik di Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Meyakinkan masyarakat bahwa aparatur pemerintah berada pada posisi netral dalam kegiatan politik Melaksanakan pendataan terhadap keberadaan Ormas, LSM dan Partai Politik yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Melaksanaan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan peranserta fungsi parpol, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah Menyelenggarakan kegiatan komunikasi intensif sehingga terbangun persepsi dan pemahaman yang searah dalam menentukan kebijakan dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di daerah. Membentuk dan membina forum komunikasi Partai Politik serta forum lintas LSM/Ormas di daerah. Meningkatkan peran dan fungsi partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik khususnya dalam menghadapi moment-moment seperti Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai Undang-Undang yang berlaku Melibatkan partisipasi aktif Ormas, LSM dan elemen masyarakat lainnya dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan politik sesuai dengan peran dan fungsinya Meningkatkan peran dan fungsi pers serta media massa di daerah dengan memfasilitasi pengembangan kemandirian dan kebebasan pers serta menjadikan media interaktif dalam pelaksanaan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat Menyelenggarakan komunikasi politik seluruh stakeholders di daerah dalam rangka transparansi dan demokratisasi Pagu Indikatif :


b. Program Pemantapan Proses Politik yang Demokratis dan Terbuka


146


Mensukseskan kegiatan suksesi demokrasi, baik skala regional, propinsi maupun nasional. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007, Pemilu Nasional Tahun 2009 serta Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010. Menyediakan peranserta aktif seluruh lapisan dan komponen masyarakat dalam mensukseskan kegiatan suksesi demokrasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pemberdayaan masyarakat mengenai proses demokrasi lewat lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat Memberi bantuan dan insentif kepada Partai Politik Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan politik di daerah Pagu Indikatif :


c. Program Pengembangan Iklim dan Budaya Politik yang Demokratis, Partisipasif dan Menjunjung Tinggi Hukum, Etika Politik, Menghargai Keberagaman dan Perbedaan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pendidikan multikulturisme dan pemahaman kultur kelompok etnis berbasis lintas kultural Melaksanakan revitalisasi budaya etnis yang mampu menyerap eksternal universal yang positif dan konstruktif bagi berkembangnya budaya demokratis Menyelenggarakan kegiatan pembinaan politik dan pemantapan wawasan kebangsaan serta kesadaran hidup berbangsa terutama bagi generasi muda Memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam penyelesaian konflik yang muncul di tengah masyarakat didasarkan atas musyawarah dan mengedepankan penegakan hukum Membangun pendekatan yang integratif dan kebijakan yang mendorong kesetiaan politik yang melintasi batas kelompok suku dan agama. Membangun dan mengembangkan wadah atau mekanisme yang tepat dan representatif agar aspirasi dan partisipasi politik aktif masyarakat dapat tersalurkan secara terarah dan efektif. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh akses-akses pokok berkaitan dengan rencana kebijakan strategis pembangunan daerah. Pagu Indikatif :


d. Program Pengembangan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum


147


Pengadaan dan penggandaan peraturan perundang-undangan serta produk hukum daerah lainnya Bimbingan teknologi dan sosialisasi Sistem Jaringan serta Informasi Hukum (SJDIH) dan Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Penyebaran informasi hukum daerah yang memadai dan kemudahan akses kebijakan daerah oleh pemangku kepentingan (stakeholders) Sosialisasi atau memasyarakatkan produk hukum yang menjadi prioritas Pagu Indikatif :


e. Program Perencanaan dan Pembentukan serta Pembinaan Hukum Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan pembinaan hukum serta memperbaharui produk-produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan dan iklim reformasi melalui proses yang aspiratif Penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan Struktur Organisasi Pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta selaras dengan kepentingan stakeholder atau tujuan dan prinsip otonomi daerah Penyusunan dan pengembangan produk hukum yang berkaitan dengan kemudahan investasi, perijinan, penggalian potensi PAD yang berupa pajak dan retribusi daerah serta kemudahan dan perijinan lainnya dalam rangka peningkatan pembangunan bidang ekonomi daerah, dengan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipasif dalam penyusunannya Menyediakan pendidikan dan pelatihan lanjutan secara periodik tentang legal drafting produk hukum daerah Penempatan sejumlah tenaga ahli dibidang perancangan perundang-undangan daerah Menyelenggarakan koordinasi masalah hukum dan penyelesaian produk hukum daerah Menyelenggarakan penyuluhan hukum terpadu secara rutin dan periodik kepada masyarakat Kerangka Regulasi :

Penerbitan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang komperehensif dan terpadu Pagu Indikatif :



148

A.4.

KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

1. Umum Stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu senantiasa dipelihara, dibina dan ditingkatkan agar mampu mewujudkan stabilitas daerah sebagai prasyarat dalam menunjang kelancaran dan efektifitas pembangunan daerah. Pembangunan dapat berjalan lancar bila masyarakat berada dalam keadaan tentram, aman dan tertib dimana dalam kondisi yang dinamis dan terkendali diperlukan pula kesadaran kebangsaan seluruh lapisan masyarakat yang tidak hanya mencakup bidang politik, tetapi juga harus meresapi kehidupan bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka mencapai maksud tersebut di atas, perlu dilakukan pengembangan serta pembinaan sistem dan satuan perlindungan masyarakat (linmas) sebagai garda inti penanggulangan awal gangguan, ancaman, bahaya maupun bencana, mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga pada lingkungan pemukiman. Dengan terwujudnya sistem dan satuan linmas yang memadai, diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah dan pencegahan serta penindakan setiap gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial yang pada akhirnya masyarakat akan merasa lebih aman dan tentram serta terjamin rasa dan hak-hak keadilannya.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat daerah diletakkan pada : a. b. c. d.

Meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan tentram bagi seluruh masyarakat Memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat e. Memperkuat harmoni kehidupan bermasyarakat serta membangun kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat f. Mewujudkan institusi Satuan Polisi Pamong Praja yang disiplin, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Pembangunan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan mengenai pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat dan lingkungan Memberikan pelatihan dan kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat (sukarelawan) dalam kegiatan penanggulangan bencana di tingkat pusat ataupun propinsi Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan tentang Early Warning System (EWS) serta sosialisasi peraturan-peratuan daerah maupun keputusan kepala daerah kepada masyarakat secara periodik dan merata seluruh wilayah kecamatan/desa


149

Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan bantuan serta pemberian dan penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Kepmendagri No.131 Tahun 2001 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan Sistem Perlindungan, Keamanan dan Ketertiban Terpadu Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyuluhan bahaya Napza, miras dan penyebaran penyakit HIV/AIDS serta penyakit endemik berskala nasional lainnya Pembentukan satgas pengamanan khususnya di wilayah perbatasan Pembentukan Kominda terutama di wilayah-wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, dalam rangka penyediaan informasi aktual dan akurat terhadap gangguan kamtibmas di daerah Kerangka Regulasi :

Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Satgas Keamanan Wilayah Perbatasan serta tentang Pembentukan Kominda Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Penguatan Institusi Sosial Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi, Sumpah Pemuda, HUT Kota/Desa, dan lain-lain Menyediakan bantuan prasarana dan sarana kegiatan peringatan hari-hari besar nasional Pembentukan Forum Komunikasi Lintas Agama dan Etnis Pemberian bantuan dana pembinaan bagi LSM dan Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Pagu Indikatif :



150

d. Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar/lanjutan Satuan Polisi Pamong Praja Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Penyidik PNS Menyelenggarakan diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Satuan Pengaman (Satpam) Pembekalan teknis dan pembinaan kepegawaian/Satuan Polisi Pamong Praja Menyediakan fasilitas kursus untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan menggunakan teknologi komputer Pagu Indikatif :


e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan kegiatan rutin Patroli di seluruh wilayah kota dan kecamatan Melaksanakan kegiatan pengamanan dan penertiban pedagang (PKL) pada kawasan jalur hijau atau tempat-tempat yang dilarang untuk usaha. Menyelenggarakan pengamanan dan monitoring terhadap aset-aset milik pemerintah daerah serta fasilitas-fasilitas umum masyarakat Menyelenggarakan kegiatan pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah Melaksanakan kegiatan penyidikan dan penindakan serta sosialisasi hasil penyidikan dan pemeriksaan Pagu Indikatif :


f.

Program Pemantapan Produktivitas dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyediakan seragam dinas harian dan perlengkapan pengamanan yang optimal dan memadai, baik bagi Satuan Polisi Pamong Praja maupun anggota Satuan Pengaman Pemerintah Daerah Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung mobilitas anggota dalam kegiatan patroli rutin (kendaraan roda empat dan roda dua) Pengadaan dan pemeliharaan fisik sarana prasarana penunjang kerja (inventaris kantor)


151

Penyediaan bantuan dana insentif atas prestasi dan tugas-tugas pengamanan khusus serta penyediaan tunjangan kesejahteraan anggota Penyediaan dana kebutuhan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah dalam rangka kegiatan tugas-tugas pokok pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat Penyediaan dana bantuan partisipasi dalam kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja tingkat propinsi Pagu Indikatif :


A.5.

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Umum Kegiatan pembangunan dibidang penerangan, komunikasi dan informasi harus mampu menjadi media efektif dalam menggugah peranserta masyarakat dalam upaya memeratakan pemanfaatan pembangunan disegala bidang sekaligus berperan dalam memantapkan kesatuan dan persatuan serta kualitas demokrasi. Pembangunan penerangan, komunikasi dan informasi sebagai sarana pembangunan bangsa diharapkan berperan besar dalam membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada seluruh sendi kehidupan berbangsa sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bersosial, berbangsa dan bernegara. Demikian juga dengan pembangunan penerangan, komunikasi dan informasi yang terencana diharapkan mampu menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya peranan, partisipasi dan tanggung jawab antar sesama warga masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh informasi tentang pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga mendorong pula tumbuhnya sikap kemadirian dan ketangguhan bangsa. Pembangunan sarana prasarana sebagai fasilitas pendukung perlu ditingkatkan dengan bertumpu pada kemajuan teknologi yang terpadu dan efektif sehingga mampu mewujudkan wahana komunikasi dan informasi yang handal serta mampu menjangkau merata di seluruh wilayah pelosok sekalipun. Sejalan dengan itu, peningkatan peranan dan fungsi pers dalam pembangunan sebagai media komunikasi dan informasi sekaligus berperan sebagai media kontrol kegiatan pembangunan dan kontrol sosial yang konstruktif, perlu kian ditingkatkan sehingga tercipta pertumbuhan pers yang semakin sehat dan bertanggung jawab, terjalin interaksi positif dengan seluruh komponen masyarakat, terwujudnya penyebaran informasi yang obyektif dan edukatif serta membuka seluas-luasnya kran aspirasi masyarakat dalam peran sertanya terhadap kegiatan pembangunan.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Penerangan, Komunikasi dan Informasi diletakkan pada : a. Mendorong pengembangan etika pergaulan dengan reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat identitas daerah b. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka implementasi E-Government Kabupaten Kapuas Hulu c. Meningkatkan sistem dan kelembagaan penerangan dan komunikasi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat d. Mewujudkan sistem jaringan komunikasi yang handal yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat disegala sektor termasuk tersedianya sarana dan prasarana


152

informasi yang memadai terutama daerah-daerah terpencil, pedalaman, pedesaan dan wilayah perbatasan

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Pembangunan Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Terpadu yang Berbasis Kerakyatan, Merata dan Berkeadilan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kerjasama dengan insan pers, media cetak dan elektronik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pengadaan media cetak (koran-koran daerah) dan sarana informasi lainnya khususnya ke daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan Pengadaan iklan-iklan maupun baliho informasi layanan bagi masyarakat Penyusunan buku atau dokumen pokok yang bermaterikan data lengkap tentang Kabupaten Kapus Hulu Pengembangan dan pembinaan prasarana telekomunikasi dan internet (warnet) sebagai media informasi dan komunikasi global Menyelenggarakan penyebaran informasi dan hiburan melalui pemutaran film keliling khususnya bagi masyarakat pedesaan, pedalaman dan perbatasan Melaksanakan kegiatan gelar informasi pembangunan secara periodik dan merata di seluruh wilayah pedesaan Meningkatkan kegiatan pembinaan komunikasi dan informasi masyarakat perbatasan Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kepustakaan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan dan penambahan buku-buku koleksi perpustakaan daerah diantaranya jenis buku ilmiah, fiksi, pengetahuan teknologi, kebudayaan dan sosial, bulletin, majalah dan jenis buku-buku lainnya Pengembangan kualitas SDM kepustakaan melalui penyediaan diklat komputer, administrasi dan kearsipan serta bidang terkait perpustakaan lainnya Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan buku-buku perpustakaan secara rutin dan berkesinambungan Pengembangan kegiatan operasional perpustakaan daerah sebagai media penerangan sekaligus sebagai pusat informasi bagi masyarakat di daerah, seperti pemberian kemudahan akses memperoleh informasi dengan biaya rendah (gratis) Pengembangan unit taman bacaan perpustakaan di tingkat kecamatan/desa Pengadaan sarana kendaraan berupa mobil perpustakaan keliling yang mampu menjangkau seluruh lapisan dan komponen masyarakat pedesaan Pengembangan dan penggandaan buku-buku perpustakaan keliling BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

153

Pagu Indikatif :


c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Implementasi E-Government Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembangunan media centre dan pos pengaduan masyarakat yang memadai, efektif serta merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Menyelenggarakan sistem pelayanan satu atap Penyediaan data base Kabupaten Kapuas Hulu dengan dukungan teknologi Geographyc Information System (GIS) yang bersifat keruangan Pembangunan jaringan kerja berbasis Local Area Network (LAN/Web Area Network) untuk akses informasi yang cepat, akurat dan visible serta berdaya jangkau luas Pembuatan situs portal (Website) yang bermaterikan kondisi komplek dan menyeluruh daerah Kapuas Hulu berikut potensi Sumberdaya Alam, ciri khas, kegiatan pembangunan daerah serta informasi-informasi lainnya yang bersifat universal (www.kapuashulu.go.id) Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan Kualitas SDM serta Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Informatika Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan dan perluasan kapasitas sarana dan prasarana alat penunjang komunikasi radio dalam rangka peningkatan daya jangkau siaran hingga mampu diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman dan kawasan pesisir Pengadaan dan penyebaran alat media cetak berupa bulettin media informasi pembangunan daerah baik melalui edisi rutin maupun berkala dengan prioritas pendistribusian pada daerah terpencil dan perbatasan Pengadaan fasilitas mesin cetak yang mendukung pengembangan informasi melalui media cetak (majalah, koran, tabloid dan bulettin) Pengadaan sarana transportasi (terutama kendaraan roda dua) dalam rangka kegiatan pengawasan dan reportase hingga ke daerah-daerah pelosok Rehabilitasi dan renovasi fasilitas komunikasi dan informasi Menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian teknis SDM dibidang komunikasi dan informatika Pagu Indikatif :



154

A.6.

KEUANGAN DAERAH

1. Umum Kebijakan dalam pengelolaan pendapatan atau penerimaan daerah harus mencerminkan kebijakan dalam pembiayaan daerah yang akan membebani masyarakat khususnya yang melalui pungutan pajak, retribusi daerah, dana perimbangan serta pinjaman. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, diperlukan kebijakan yang betul-betul dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang terhadap struktur dan kondisi wajib pajak dan retribusi daerah. Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang keuangan daerah dalam lima tahun mendatang di Kabupaten Kapuas Hulu adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih profesional, transparan dan akuntabel. ( Penjelasan lebih umum dan rinci berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, baik kebijakan maupun indikasi programnya dapat dilihat pada Bab V mengenai ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH )

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Keuangan Daerah diletakkan pada : a. Pengembangan, penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial. b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak/retribusi c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan PAD d. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan pemerintah daerah khususnya berkaitan dnegan pengelolaan keuangan daerah. e. Peningkatan kemampuan penganggaran keuangan daerah yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah serta meningkatnya kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang ditempuh melalui perkuatan ekonomi daerah dan optimalisasi penerimaan PAD. f. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas g. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, sistematis dan terkendali serta dapat dipertanggungjawabkan h. Penyediaan kemudahan informasi keuangan yang cepat, akurat, tepat dan mudah diakses serta up to date

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 20052010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut : PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penerimaan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD Penertiban administrasi perijinan usaha yang memiliki nilai pajak/retribusi atau bagi hasil


155

Menyelenggarakan kegiatan Operasi Sisir Sosialisasi prosedur perijinan untuk segenap kegiatan usaha ekonomi masyarakat Melaksanakan inventarisasi serta evaluasi peraturan daerah termasuk petunjuk pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka intensifikasi pengelolaan PAD Melaksanakan revisi serta sosialisasi Perda dan petunjuk pelaksanaannya Perbaikan dan pemeliharaan Basis Data PBB Kabupaten Kapuas Hulu (SISMIOP) melalui kegiatan Up Dating Basis Data Obyek dan Subyek PBB Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERDA Ijin Usaha Perindustrian dan Perdagangan seperti SIUP, SITU, TDG, TDI, TDP dan HO. Revisi dan penerbitan PERDA baru mengenai pungutan Pajak serta Retribusi Daerah Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Penyediaan Data Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan jaringan On-Line Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pendataan bahan baku dan penyusunan Profil serta Buku Laporan Neraca Keuangan Pagu Indikatif :


c. Program Pengembangan Wawasan dan Kualitas Aparatur serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta keahlian khususnya sistem operasi teknologi komputerisasi data dan pengelolaan potensi PAD Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur serta penyediaan jaringan dan perangkat komputer dalam rangka komputerisasi data Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan Menyelenggarakan studi banding aparatur Dispenda Pagu Indikatif :



156

KEUANGAN DAERAH

a. Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) secara periodik Menyelenggarakan asistensi RASK dan DASK Unit Kerja Penyusunan dan penyelesaian dokumen APBD Pengerjaan dan pencetakan SKO Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan APBD dengan sistem akuntansi keuangan daerah Operasional kegiatan keuangan dan pembendaharaan daerah Pagu Indikatif :


b. Program Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembinaan Satuan Pemegang Kas (SPK) tentang laporan keuangan daerah Operasional tim rekonsiliasi data dan pelaksanaan pembayaran gaji serta iuran wajib PT. Taspen Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan KPKN Sosialisasi dan pencetakan serta penyebarluasan Perda/Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pengerjaan dan cetak blanko daftar gaji PNS, SKUMPTK, SPM serta buku besar B.IV dan B.V Operasional bendaharawan umum daerah Kerangka Regulasi :

Penerbitan Perda tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pagu Indikatif :


c. Program Penerapan dan Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan verifikasi dan pembayaran biaya rutin pembangunan serta pembukuan APBD Penyusunan laporan periodik pelaksanaan APBD


157

Penyusunan Neraca Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengembangan dan pemeliharaan Program SIMAKDA Pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputerisasi penggajian PNS Pagu Indikatif :


B. BIDANG PELAYANAN SOSIAL BUDAYA Pemberdayaan bidang sosial budaya dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam setiap aspek kehidupan sosial. Kesadaran ini diharapkan akan dapat menggerakkan dan meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga pada gilirannya nanti diharapkan pula dapat terwujud kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang disertai dengan kualitas iman dan takwa serta mentalitas yang tinggi sebagai insan pelaku kehidupan pembangunan di seluruh wilayah Kapupaten Kapuas Hulu. Pada hakekatnya, pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode lima tahun kedepan ditujukan dan diletakkan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, meningkatkan peranserta aktif seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta meningkatkan pembangunan pada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara adil, merata, tepat sasaran, berwawasan kebangsaan, lestari dan berkesinambungan Secara umum, kebijakan pembangunan sosial budaya Kabupaten Kapuas Hulu, diletakkan pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan dan pemberdayaan tenaga kerja, peningkatan kemampuan dibidang IPTEK, peningkatan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih memadai dan berkualitas, peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

B.1.

KEPENDUDUKAN

1. Umum Pembangunan kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku dan sasaran utama dalam pembangunan daerah. Upaya-upaya kegiatan ditujukan guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, keterampilan, derajat kesehatan dan kesejahteraan, memiliki semangat kerja, berbudi luhur, penuh keimanan dan ketakwaan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kualitas dan mobilitas penduduk terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan potensial pembangunan daerah secara efektif. Pengendalian jumlah penduduk terutama dilakukan melalui gerakan Keluarga Berencana, program pelayanan kesehatan keluarga terpadu sebagai upaya menurunkan angka kematian anak dan ibu hamil serta melalui


158

peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga. Pengendalian kualitas penduduk juga dilakukan melalui langkah-langkah yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, komposisi serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk ideal. Pengarahan mobilitas dan penyebaran penduduk harus memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan harus sesuai dengan tata ruang wilayah yang dilaksanakan melalui kegiatan transmigrasi, peningkatan sarana prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sebaran serta pemberian insentif bagi tenaga kerja terdidik untuk mengabdi di wilayah pemukiman atau wilayah pertumbuhan baru. Aspek kegiatan administrasi, operasional pencacahan dan statistik kependudukan juga perlu terus disempurnakan, sehingga diharapkan nantinya menjadi sumber data yang valid dan dapat diandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan di berbagai sendi kehidupan masyarakat, serta mampu menjadi data base yang menunjang penyusunan rencana perkiraan dan sasaran berkala dari perkembangan kependudukan secara periodik dan berkesinambungan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan, perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan penduduk usia lanjut yang karena kondisi fisik dan atau mentalnya tidak mendukung lagi untuk berperan dalam pembangunan, perlu pula mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa permasalahan kependudukan yang ditemukan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu selama ini diantaranya adalah tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, KK dan Akta Capil masih relatif rendah, rendahnya partisipasi aparatur kecamatan dalam memberikan laporan kependudukan secara periodik serta kurang memadainya sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia. Sebagai upaya meminimalisir kendala/hambatan tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang efektif sejalan dengan sasaran pembangunan kependudukan yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang yakni terjalinnya koordinasi yang lebih baik serta sistem manajemen kependudukan yang kian optimal dengan ditunjang sumberdaya aparatur serta sarana prasarana pendukung kinerja yang berkualitas dan memadai.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Kependudukan diletakkan pada : a. Pemantapan pelayanan dan pemahaman warga masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil b. Peningkatan kinerja petugas dan SDM yang berkualitas serta berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat c. Pembentukan tertib administrasi kependudukan. d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pelaksana Pelayanan Kependudukan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :


159

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem online administrasi kependudukan (operator komputer) terhadap petugas administrasi kependudukan di 23 kecamatan. Implementasi teknologi terapan sistem online administrasi kependudukan. Menyelenggarakan pembinaan, supervisi dan monitoring petugas administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui pembekalan diklat dan rapat-rapat kerja secara periodik dan berkelanjutan Kerangka Regulasi :

Penerapan sistem online kependudukan untuk keperluan database nasional Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 37.500.000.000,00 Sumber dana : DAK Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Pencacahan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan serta Pensuksesan Kegiatan PILKADA Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan pencacahan dan pendaftaran penduduk termasuk anggota keluarga baru di setiap desa/kelurahan se-Kabupaten Kapuas Hulu. Menyelenggarakan dan membentuk pantarlih dalam rangka suksesi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Penyediaan dan penyiapan serta distribusi blanko pemutakhiran data kependudukan. Melaksanakan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan termasuk kegiatan penyuluhan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Kerangka Regulasi :

Kebutuhan database kependudukan yang valid dan akurat bagi kepentingan pihakpihak terkait Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 3.953.450.000,00 Sumber dana : DAK Kabupaten Kapuas Hulu

c. Program Pengadaan Sarana Prasarana Administrasi serta Peningkatan Pengawasan Kependudukan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan sarana administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penggandaan dan pencetakan blanko-blanko KTP, KK, Akta Catatan Sipil, Formulir dan Buku Register Penertiban penduduk baru atau pendatang yang tidak atau belum terdaftar dalam administrasi kependudukan melalui kegiatan razia KTP/KK secara periodik Menyelenggarakan pencatatan administrasi dan operasional sistem sanksi terhadap pelanggaran kependudukan melalui penetapan sanksi pendendaan Pagu Indikatif :


160

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 400.000.000,00 Sumber dana : DAK Kabupaten Kapuas Hulu

B.2.

PENDIDIKAN

1. Umum Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas sumberdaya manusia dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan kawasan perbatasan. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengabaikan muatan dan potensi lokal. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disamping untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bertujuan pula untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. Pendidikan dilaksanakan tidak saja hanya untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai namun lebih dari itu, terbentuk tenaga yang terlatih dan terampil untuk menyerap teknologi yang berkembang secara terus-menerus dengan pesat serta mampu menghadapi perubahan kehidupan sosial yang kian dinamis. Titik berat pembangunan pendidikan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan lanjutan dan kejuruan, pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, formal dan informal serta pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun sesuai dengan perkembangan tuntutan pembangunan dan potensi daerah. Upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumberdaya pendidikan secara bertahap serta keterpaduan pelaksanaannya. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan juga sangat penting untuk diperhatikan terutama bagi masyarakat atau penduduk yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, penyandang cacat ataupun yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Anak-anak didik perlu mendapat perhatian khusus agar dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya sesuai tingkat pertumbuhannya. Dalam kerangka pembangunan pendidikan, peran sumberdaya pendidik sangat vital dalam membangun dan mencetak tunas-tunas bangsa yang berkualitas. Sepatutnyalah upayaupaya pendidikan, pengembangan, pengangkatan dan pembinaan guru serta tenaga pengajar lainnya pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, lebih ditingkatkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Pengembangan karir dan kesejahteraan tenaga pendidik termasuk penghargaan-penghargaan yang diberikan bagi guru yang berprestasi maupun yang bertugas di daerah-daerah terpencil atau perbatasan, menjadi prioritas perhatian utama dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan dibidang pendidikan. Disamping itu, ketersediaan fasilitas fisik sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan yang tidak dapat diabaikan. Baik secara kualitas maupun kuantitas seluruh komponen sarana prasarana pendidikan harus cukup memadai dan optimal. Fisik sarana prasarana seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, sarana keterampilan dan pelatihan, media pengajaran, teknologi pendidikan serta fasilitas pendidikan jasmani dan rohani perlu pengembangan dan pemerataan lebih luas lagi agar mampu mewujudkan terselenggaranya kegiatan pendidikan yang standar dan sesuai dengan tuntutan persyaratan pendidikan umumnya. Demikian pula dengan ketersediaan buku-buku pelajaran, buku bacaan, buku ilmu


161

pengetahuan dan teknologi serta perlengkapan belajar lainnya perlu ditingkatkan baik dalam kemampuan daya beli masyarakat, jumlah maupun kualitasnya. Hal ini setidaknya akan membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Secara umum, seperti yang telah diuraikan dalam bab II sebelumnya, beberapa permasalahan dan kendala yang yang ditemukan selama ini dalam upaya pembangunan pada sektor pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya adalah : masih kurangnya tenaga pengajar baik secara kualitas maupun kuantitas terutama di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan kawasan perbatasan; meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SLTP dan SLTA tercatat masih relatif rendah, termasuk juga rendahnya Angka Transisi (AT) disemua jenjang pendidikan serta masih ditemukannya angka Drop Out (DO) atau anak putus sekolah; kondisi dan mutu serta jumlah beberapa sarana prasarana pendidikan dalam rangka pelayanan bagi masyarakat masih belum optimal yang didukung pula masih rendahnya kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok tersebut di atas, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan program pembangunan dibidang pendidikan selama periode lima tahun kedepan adalah menitikberatkan kegiatan pembangunan pendidikan pada upaya peningkatan akses masyarakat dan pemerataan terhadap pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan serta peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Adapun output dari sasaran yang hendak dicapai tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terutama untuk jenjang pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMA/MA; terjadinya pemerataan dan kesetaraan serta keadilan pendidikan antar wilayah dan antar masyarakat; meningkatnya kualitas keluaran pendidikan yang antara lain diukur dengan meningkatnya proporsi siswa SMP/MTs dan SMA/MA yang lulus ujian akhir dan meningkatnya proporsi lulusan SMA/SMK yang terserap pasar kerja; tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten; meningkatnya proporsi pendidik pada jalur formal maupun informal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar; optimalnya rekrutmen guru baru untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, meningkatnya minat baca penduduk; meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan meningkatnya anggaran pendidikan sebagai prioritas utama nasional yang didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pendidikan diletakkan pada : a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan perkembangan global. b. Pemenuhan kebutuhan standar dan pemerataan pembangunan pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah dan komponen serta lapisan masyarakat, dengan prioritas masyarakat miskin, penduduk tidak/kurang mampu, masyarakat di daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan c. Menciptakan sistem kelembagaan dan manajemen kependidikan yang lebih berkualitas. d. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu e. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan f. Meningkatkan perluasan pendidikan anak pada usia dini g. Meningkatkan jumlah serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya


162

h. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan i. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta huruf j. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Perluasan Kesempatan serta Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembangunan dan penambahan prasarana USB pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP/MTs) Pembangunan dan penambahan USB SD-SMP satu atap Rintisan pembentukan zona-zona sekolah unggulan Membangun asrama pelajar bagi siswa pendidikan tingkat menengah Perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan fisik gedung sekolah Menyediakan bantuan beasiswa terhadap pelajar berbakat dan berprestasi serta pelajar tidak mampu Menyediakan bantuan Mutu Sekolah (Block & Mencip Grant), imbal swadaya Menyediakan bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Pra-Vokasional Menyediakan bantuan pengadaan media pembelajaran Sosialisasi program kegiatan Orang Tua Asuh Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kegiatan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/industri Menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar dan menengah baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak usia sekolah termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah pedesaan atau perbatasan yang terpencil. Peningkatan upaya penarikan anak putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B serta lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya Penyediaan informasi yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai dengan kualitas yang diinginkan Kerangka Regulasi :

Penerbitan ijin operasional unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 150.000.000.000,00 Sumber dana : APBN dan DAK APBD Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :


163

Peningkatan kualitas tenaga pengajar / guru melalui kegiatan-kegiatan tugas belajar atau pemberian ijin menempuh pendidikan-pendidikan khusus Peningkatan dan penambahan jumlah tenaga pengajar, baik guru tetap (PNS), guru bantu maupun guru kontrak melalui pengangkatan, penempatan dan penyebaran secara merata di seluruh wilayah kabupaten terutama di daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diantaranya pengintegrasian ilmu pengetahuan tentang konservasi sumberdaya alam. Meningkatkan peran dan fungsi MGMP, KKG dan KKKS. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan tenaga pengajar terutama guru agama, penjaskes dan kesenian serta guru mata pelajaran akademik lainnya (Penataran Kurikulum Berbasis Kompetensi-KBK) Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pendidikan diantaranya meliputi pembangunan dan perbaikan ruang laboratorium, perpustakaan, lab bahasa serta pengadaan perangkat komputer Pengadaan bahan/alat-alat praktikum serta buku-buku koleksi perpustakaan Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terahadap bahan bacaan yang bermutu Peningkatan fasilitas penulisan, penerbitan dan penyebarluasan buku bacaan serta peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca melalui media massa ataupun cara-cara lainnya Peningkatan minat belajar siswa melalui kegiatan wawasan keilmuan dan keterampilan, seperti seleksi calon peserta olimpiade MIPA, lomba mengarang, pemilihan dan pengiriman siswa berprestasi, pengiriman kontingen jambore kesenian siswa, porseni pelajar, lomba pidato/debat bahasa Indonesia dan Inggris pada tingkat TK/SD/Mi/SMP/MTs/SMA/SMK/MA Menyediakan bantuan imbal swadaya pada beberapa sekolah Menyediakan bantuan kesejahteraan sosial, insentif tahunan (GTT dan KJM) serta bantuan kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya Pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja serta pemberian perlindungan hukum / keamanan dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 28.000.000.000,00 Sumber dana : APBN dan APBD Kabupaten Kapuas Hulu

c. Program Pengembangan Manajemen Pendidikan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistic serta penerapan tata kelola satuan pendidikan yang baik Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melalui penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat koordinasi, pendistribusian tugas dan tanggung jawab Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan termasuk pengembangan media massa pendidikan di daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan Pemberdayaan sekolah melalui pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

164

Menyelenggarakan dan menyediakan pelatihan kepala dan wakil kepala sekolah serta tenaga administrasi (TU) Pelaksanaan akreditasi sekolah yang meliputi penyusunan program dan proposal, penyiapan instrumen, pembentukan tim/panitia, pelaksanaan penilaian serta penyusunan pelaporan dan tindak lanjut Pagu Indikatif :


B.3.

KESEHATAN

1. Umum Pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan serta meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang semakin memadai dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta meningkatnya gizi dan membudayakan sikap hidup bersih dan sehat. Diupayakan peningkatan usaha-usaha mendekatkan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat golongan berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah perbatasan dan kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing, daerah transmigran serta daerah pemukiman baru. Pengadaan dan peningkatan sarana kesehatan termasuk alat kesehatan dan obat-obatan, perlu terus dikembangkan dan diupayakan pemerataannya dengan kuantitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya juga ditingkatkan baik kualitas maupun jumlah serta penyebarannya diupayakan merata dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Upaya-upaya perbaikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi masyarakat, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Demikian pula halnya dengan peningkatan perhatian terhadap perlindungan akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, zat aditif dan narkotika terutama di kalangan generasi muda. Pelayanan kesehatan juga harus mengindahkan prinsip kemanusiaan dan lebih memprioritaskan kemudahan pelayanan dengan prinsip gotong royong termasuk pemberian layanan gratis bagi penduduk fakir miskin, anak-anak terlantar dan orang tua lanjut usia serta penduduk khusus penyandang cacat. Permasalahan pokok bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini diantaranya adalah masih tingginya angka kematian bayi, minim dan terbatasnya cakupan pelayanan KIA serta masih tigginya insiden penyakit menular terutama yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut sedikit banyak disebabkan oleh karena kondisi geografis daerah Kapuas Hulu yang relatif berat dengan dukungan saranaprasarana dan SDM yang kurang memadai serta anggaran pendanaan/biaya yang selama ini masih sangat minim dan terbatas. Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode lima tahun kedepan diletakkan pada upaya pencapaian sasaran prioritas yakni meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan standar kesehatan serta persebaran sarana dan prasarana kesehatan yang merata di seluruh wilayah terutama di daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan terpencil serta kawasan trans dan perbatasan. Adapun indikator dari output yang diharapkan adalah menurunnya angka kesakitan masyarakat tiap tahunnya, menurunnya angka kematian baik angka kematian bayi, Balita maupun angka kematian ibu,


165

meningkatnya usia harapan hidup dan status gizi balita serta meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan yang ditandai dengan naiknya proporsi pertolongan oleh tenaga kesehatan, cakupan imunisasi campak dan proporsi pencegahan terhadap penyakit ISPA, malaria dan tuberkulosis

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Kesehatan diletakkan pada : a. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan merata dengan prioritas pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman serta penduduk miskin dan kurang mampu b. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan kurang mampu c. Meningkatkan kualitas, fungsi dan peranan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sentra pelayanan kesehatan masyarakat d. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan terutama tenaga dokter spesialis dan tenaga medis/paramedis e. Peningkatan dan pemerataan kualitas fasilitas kesehatan dasar f. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat bagi masyarakat g. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas serta Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan lebih intensif pada daerah-daerah terpencil, pedalaman, tertinggal dan perbatasan Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan Pemberian layanan kesehatan yang diprioritaskan pada masyarakat miskin dan tidak mampu pada puskesmas-puskesmas dan jaringannya Penyediaan layanan kesehatan dasar secara terpadu, berkala dan berkesinambungan Penyediaan layanan kesehatan rujukan, kesehatan jiwa serta kesehatan gigi dan mulut secara optimal dan memadai Pagu Indikatif :


b. Program Pembinaan dan Pengawasan Obat serta Makanan dan Bahan Berbahaya Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi :


166

Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan penyuluhan mengenai keamanan pangan bagi pemilik industri rumah tangga kebutuhan pangan Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada industri rumah tangga kebutuhan pangan Pengawasan peredaran/distribusi obat, makanan dan bahan berbahaya termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA) Penertiban prosedur perijinan produsen penyalur obat, makanan dan bahan berbahaya Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk teraphyc, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan serta produk kosmetika Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kapasitas dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan tenaga kesehatan berstatus magang/TKS serta pengangkatan tenaga kesehatan yang layak dan telah lama mengabdi menjadi PNS Menyediakan pendidikan spesialis bagi dokter umum Pengadaan tenaga kesehatan di wilayah kecamatan/kabupaten yang berkualitas dengan perekruitan berdasarkan jenjang pendidikan minimal D3 bidang kesehatan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas teknis kesehatan melalui kegiatan kursus-kursus keterampilan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja terutama dibidang manajemen kesehatan, kesehatan jiwa, gigi dan mulut, pengelolaan obat-obatan serta penggunaan dan pemanfaatan obat-obat tradisional. Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 1.750.000.000,00 Sumber dana : DAU/DAK/HIBAH Kabupaten Kapuas Hulu

d. Program Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal dan memadai terhadap ibu, anak-anak dan usia lanjut Menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pengawasan dan pemantauan pertumbuhan Balita serta penyediaan suplemen gizi bagi ibu dan anak-anak Penanggulangan kekurangan energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkatan pelayanan terpadu khususnya gizi masyarakat di unit pelayanan kesehatan dan Posyandu


167

Peningkatan pengetahuan dan penyuluhan gizi seimbang serta penyelenggaraan program kewaspadaan gizi Pagu Indikatif :


e. Program Pemberantasan Penyakit Menular dan Imunisasi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko Peningkatan Surveilens Epidemiology dan penanggulangan wabah penyakit Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit Melaksanakan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit folio, diare, malaria, demam berdarah, TBC, kusta serta penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Peningkatan dan perluasan cakupan pelaksanaan imunisasi rutin bagi anak-anak balita di unit-unit pelayanan kesehatan dan posyandu Menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah secara periodik Mensukseskan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Pagu Indikatif :


f.

Program Pengembangan Sarana Kesehatan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan dan pembangunan serta peningkatan fisik sarana kesehatan dasar Pengadaan dan pembangunan serta peningkatan fisik sarana kesehatan rujukan dan pendukungnya Pengadaan, perbaikan serta revitalisasi sarana dan prasarana puskesmas beserta jaringannya Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah Pagu Indikatif :


g. Program Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan program kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


168

Peningkatan peranserta masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat terpadu Pembinaan kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Pengadaan media penyuluhan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Sosialisasi program Kota Sehat dan JPKM Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 450.000.000,00 Sumber dana : DAU / DAK Kabupaten Kapuas Hulu

h. Program Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan Hygiene Sanitasi di lokasi-lokasi umum melalui pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan pemukiman Menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan penyehatan air bersih serta sanitasi dasar Melaksanakan upaya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Menyelenggarakan kegiatan penyehatan pemukiman dan perumahan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 175.000.000,00 Sumber dana : DAU / DAK Kabupaten Kapuas Hulu

i.

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi petugas SP2TP Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas Software Pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan data sebagai informasi yang menyeluruh Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, akurat dan up to date Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pagu Indikatif :


j.

Program Peningkatan Ketersediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi :


169

Kerangka Anggaran :

Pengadaan peralatan kesehatan, baik medis maupun non medis sesuai kebutuhan dan kondisi permasalahan kesehatan setempat Pengadaan perbekalan kesehatan termasuk kualitasnya yang meliputi obat-obatan, vaksin, reagensia dan bahan habis pakai lainnya Pagu Indikatif :


k. Program Peningkatan Mutu Layanan SDM Rumah Sakit Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Program tugas belajar bagi dokter umum untuk program spesialis Rekruitmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan Penyediaan diklat keterampilan dan keahlian dibidang perawatan/kesehatan Program tugas belajar bagi manajemen rumah sakit Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 2.100.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu dan HWS/APBN

l.

Program Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Sosialisasi dan supervisi pelaksanaan prosedur tetap pada tiap instalasi rumah sakit Program persiapan Akreditasi Rumah Sakit Pagu Indikatif :


m. Program Peningkatan Fasilitas Fisik Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Rumah Sakit Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembangunan rumah dinas dokter spesialis, mess perawat, selasar rumah sakit serta sistem pembuangan air limbah (SPAL) rumah sakit Pembangunan lanjutan gedung rawat inap Perbaikan/rehabilitasi jaringan air bersih, rumah dinas paramedis serta fasilitas pada tiap instalasi rumah sakit Pengadaan peralatan medis dan non medis rumah sakit Pengadaan obat-obatan serta bahan habis pakai bagi keluarga miskin


170

Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 9.000.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu dan HWS/APBN

B.4.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Umum Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan serta pembinaan keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan peranserta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, yang secara keseluruhan diselaraskan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ibadah demi memperkokoh landasan spiritual, moral dan etika yang dinamis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan atau kendala utama pembangunan bidang keagaman di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini adalah belum maksimalnya pelayanan kehidupan beragama khususnya dalam pemerataan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan. Seperti telah dibahas sebelumnya dalam Bab II, jika dilihat dari kuantitas rumah ibadah yang ada saat ini dan dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama yang berbeda-beda di seluruh wilayah kabupaten, sebenarnya masih terjadi ketimpangan jumlah tempat peribadatan yang tersedia, khususnya tempat ibadah vihara untuk umat Budha dan pura untuk umat Hindu, yang dirasa masih jauh dari memadai, bahkan keberadaan tempat ibadah untuk pemeluk agama Hindu saat ini tidak ditemukan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum, pembangunan keagamaan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode lima tahun kedepan diarahkan pada pencapaian sasaran pokok pembangunan agama yakni meningkatnya kualitas pelayanan ibadah dan pemahaman agama/kepercayaan, meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan keagamaan, meningkatnya kinerja kelembagaan umat beragama serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diletakkan pada : a. Memantapkan pengamalan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud keharmonisan hubungan antar manusia dan dengan Sang Penciptanya c. Optimalisasi pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan d. Peningkatan fungsi, peran dan sarana prasarana kelembagaan agama. e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan agama f. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :


171

a. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Peningkatan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keagamaan/kepercayaan Pembentukan jaringan, gerakan dan kerjasama lintas sektoral, agama dan masyarakat dalam memberantas permasalahan sosial budaya masyarakat, seperti pornografi, pornoaksi, praktek KKN, penyalahgunaan NAPZA, perjudian, prostitusi, kriminalitas serta penyakit sosial lainnya. Pencegahan dan penanggulangan kemungkinan berkembangnya potensi konflik yang mengandung sentimen keagamaan/kepercayaan serta penyelesaian konflik yang berlatar belakang agama secara adil, persamaan hak dan perdamaian hakiki Kerangka Regulasi :

Penerbitan dan pemantapan penetapan landasan perundang-undangan, termasuk Perda tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Peningkatan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah Menyediaan bantuan pengembangan kepustakaan agama, kemudahan perijinan dan sertifikasi tanah wakaf keagamaan, pengadaan kitab suci dan lektur keagamaan Menyediakan bantuan modal atau biaya operasional kepada lembaga sosial keagamaan Menyelenggarakan layanan pembinaan keluarga damai dan bahagia serta peningkatan fungsi dan peranan tempat ibadah sebagai pusat kebudayaan, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan ibadah Menyediakan perlindungan dan jaminan hukum terhadap pelayanan dan kegiatan kehidupan beragama/kepercayaan Pengembangan sistem informasi keagamaan/kepercayaan dan jaringan kerjasama Fasilitasi dan mediasi peningkatan kerjasama inter dan antar umat beragama/kepercayaan dibidang sosial ekonomi Peningkatan pelayanan ibadah haji Kerangka Regulasi :

Implementasi Pasal 29 UUD 1945 tentang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 3.000.000.000,00


172

Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu

c. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Kepercayaan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan materi pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal Penyempurnaan metodologi pengajaran dan sistem evaluasi. Pengadaan dan pengembangan tenaga pendidik dengan kualifikasi dan wawasan pendidikan agama yang memadai Mengembangkan pendidikan agama melalui pesantren kilat atau sejenisnya Menyelenggarakan kegiatan perkemahan pelajar/siswa, lomba karya ilmiah keagamaan, pementasan seni keagamaan, pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan/kepercayaan dan lain-lain Penyediaan bantuan sarana prasarana penunjang kependidikan agama serta bantuan untuk pembinaan kegiatan lembaga sosial keagamaan Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan konsep terpadu dan universal mengenai etika sosial yang berbasis nilai-nilai agama. Bimbingan dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama/kepercayaan Pembangunan hubungan antar umat beragama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemerintah melalui dialog dan temu ilmiah, forum dan jaringan komunikasi serta wadah lainnya sebagai penggerak kegiatan pembangunan daerah Menyelenggarakan kegiatan silaturrahim tokoh-tokoh agama/kepercayaan dan pembina umat serta penyelenggaraan kompetisi keagamaan yang bernuansa kerukunan Kerangka Regulasi :

Implementasi Pasal 29 UUD 1945 tentang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pagu Indikatif :


B.5.

TENAGA KERJA

1. Umum


173

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, berwawasan sosial, efektif, mandiri dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha guna mengurangi jumlah pengangguran sekaligus peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam hal pembinaan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, diarahkan dan disempurnakan secara terpadu dan menyeluruh untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan, menumbuhkan harkat dan martabat kaum pekerja yang diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan badan usaha yang menggunakan jasa tenaga kerja. Oleh karenanya kerjasama antar lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga pendidikan tinggi, usaha negara dan usaha swasta serta antara organisasi pekerja dan lembaga kemasyarakatan, perlu terus dibina dan ditingkatkan. Permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Kapuas Hulu dibidang pembangunan ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir diantaranya adalah belum tersedianya Informasi Pasar Kerja yang akurat serta rendahnya kualitas pencari dan tenaga kerja yang tercatat selama ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui program pembangunan ketenagakerjaan diharapkan sasaran yang hendak dicapai dalam periode lima tahun kedepan adalah menurunnya angka pengangguran, terwujudnya hubungan industrial yang saling menguntungkan antara pihak pekerja dan perusahaan, tersedianya data yang lengkap dan akurat dari seluruh lembaga/perusahaan tentang jumlah karyawan termasuk data/informasi kebutuhan dan kesempatan kerja yang tersedia secara periodik, serta meningkatnya kegiatan kepelatihan dan keterampilan yang berkualitas bagi masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi sekaligus sebagai modal keahlian/keterampilan dalam memasuki dunia kerja yang diinginkan.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Tenaga Kerja diletakkan pada : a. Menekan dan mengurangi jumlah angka pengangguran dan tenaga kerja non produktif b. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan mandiri c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan dan perluasan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja khususnya bagi masyarakat miskin, tertinggal, terpencil dan masyarakat di daerah perbatasan d. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan serta jaminan perlindungan tenaga kerja baik dalam hal berserikat, berunding, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan. e. Penyelenggaraan sistem pengupahan dan penggajian yang seimbang, selaras dan berkeadilan. f. Penyelenggaraan sistem hubungan industrial yang sehat dan seimbang yang berasaskan pada hubungan industrial Pancasila. g. Mewujudkan kualitas dan kesejahteraan SDM aparatur ketenagakerjaan yang optimum serta Penyelenggaraan kegiatan tata usaha administrasi tenaga kerja yang efektif dan memadai

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Tata Usaha/Kepegawaian serta Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Aparatur Ketenagakerjaan


174


Menyelenggarakan pelayanan pembuatan kartu tenaga kerja (AK.I dan AK.II) secara terkoordinasi, terpadu, terarah serta merata dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan/desa Melaksanakan pendataan dan inventarisasi serta validasi data statistik ketenagakerjaan di seluruh kecamatan, baik berkaitan dengan jumlah, penyebaran maupun jenis bidangnya serta data-data ketenagakerjaan lainnya. Peningkatan kesejahteraan dan pengembangan SDM aparatur ketenagakerjaan yang berkualitas serta memadai melalui pemenuhan dan penyediaan sarana prasarana penunjang, penambahan tenaga pengawas termasuk pembinaan tenaga mediasi hubungan industrial. Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyediakan akses informasi kerja dan pasar kerja dengan prioritas bagi masyarakat miskin, masyarakat di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan Pengadaan bantuan sarana prasarana pelatihan serta bantuan modal kerja atau magang Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk keterampilan dibidang pertukangan/meubelair, montir perbaikan kendaraan dan elektronik, menjahit, menganyam, tata rias rambut dan wajah serta keterampilan usaha lainnya Penyediaan jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi tenaga kerja Pagu Indikatif :


c. Program Pengembangan dan Pembinaan Hubungan Industrial Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan dan menetapkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi mediator dalam peranan mediasi hubungan industrial ketenagakerjaan Membina dan meningkatkan relationship serta koordinasi yang baik dengan organisasi-organisasi legal sebagai wadah pekerja atau pengusaha, seperti serikat pekerja, organisasi buruh dan organisasi-organisasi ketenagakerjaan lainnya Kerangka Regulasi :


175

Pemahaman dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja Pagu Indikatif :


d. Program Pembinaan serta Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan K-3 pada seluruh perusahaan atau kegiatan proyek yang berisikan kontrak kerja yang melibatkan tenaga kerja Melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kerja asing Pembinaan, pengawasan dan perlindungan secara adil terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak Perlindungan, pengawasan, pembinaan dan penataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dan telah bekerja di luar negeri. Penanganan TKI bermasalah Kerangka Regulasi :

Sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) Penerbitan Perda tentang Pajak/Retribusi TKI Pagu Indikatif :


B.6.

TRANSMIGRASI

1. Umum Pelaksanaan pembangunan transmigrasi diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan daerah melalui penataan dan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang serta bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan penduduk yang ditempatkan dan menetap di daerah baru di lokasi transmigrasi. Penempatan dan penyebaran penduduk ini juga dimaksudkan agar tersedia tenaga kerja yang cukup memadai yang diperlukan di daerah jarang penduduk sekaligus berfungsi sebagai unsur yang memperkuat pertahanan dan keamanan rakyat semesta di daerah pedalaman atau perbatasan yang menjadi obyek tujuan transmigrasi. Pembangunan transmigrasi memerlukan sistem manajemen yang menyeluruh dan terpadu dengan senantiasa memperhatikan pola pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan keterlibatan penduduk sekitar, termasuk pemukiman kembali peladang berpindah dan penduduk yang hidup terpencar, agar terwujud perkembangan kehidupan bersama yang serasi dan harmonis antara para transmigran sebagai penduduk pendatang dengan penduduk daerah setempat. Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Kapuas Hulu seperti halnya daerah-daerah yang memiliki luas wilayah cukup luas dengan jumlah dan angka kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tidak merata adalah terjadinya ketimpangan wilayah yang sangat tajam.


176

Daya tarik perkotaan dalam menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pelayanan jasa yang lebih luas, turut mendorong terjadinya urbanisasi serta migrasi besarbesaran ke pusat-pusat perkotaan. Konsekuensinya tentu berdampak pada semakin tingginya beban sosial ekonomi di daerah-daerah perkotaan serta mandeknya aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan wilayah tersebut, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui program pembangunan transmigrasi diharapkan sasaran yang hendak dicapai dalam periode lima tahun kedepan adalah terwujudnya percepatan pengembangan wilayah potensial terutama yang menghadapi hambatan kekurangan penduduk dan tenaga kerja produktif melalui pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan kawasan lainnya dengan pola cluster, khususnya bagi daerah-daerah tertinggal dan terpencil, serta daerah miskin dan kawasan perbatasan dengan didukung upaya pemerataan penduduk melalui pola penempatan dan penyebaran penduduk yang seimbang.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Transmigrasi diletakkan pada : a. Mewujudkan peningkatan jumlah dan penyebaran penduduk yang seimbang dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu b. Peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat/keluarga transmigran serta wilayah pemukiman transmigrasi secara keseluruhan c. Mewujudkan pemerataan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. d. Pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya alam yang potensial secara lestari, berdaya guna dan bertanggung jawab dalam rangka pemanfaatan lahan non produktif, peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan serta Sumberdaya Alam yang Dikandungnya Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat desa dalam rangka sosialisasi program penyelenggaraan transmigrasi paradigma baru Penyediaan lahan yang layak dan memadai bagi usaha produktif untuk para calon transmigran melalui kegiatan Survey Identifikasi Calon Areal (SICA) Menyelenggarakan koordinasi lintas dan antar sektoral termasuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan berkaitan rencana lokasi dan penempatan calon transmigran. Penyusunan detail rencana tata ruang calon lokasi pemukiman transmigrasi termasuk Rencana Teknis Unit Pemukiman Transmigrasi (RT-UPT) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) yang dibiayai dari sumber APBD Perencanaan infrastruktur, fasilitas fisik sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi, meliputi pembukaan hutan untuk lahan pemukiman, jaringan jalan dan jembatan, rumah dan bangunan permukiman serta fasilitas-fasilitas umum penunjang lainnya yang dibiayai bersama-sama dari sumber APBD dan APBN Kerangka Regulasi :


177

Penerbitan spesifikasi teknis pekerjaan jaringan jalan dan jembatan, pembangunan rumah dan bangunan pemukiman standar serta spesifikasi teknis pembangunan fasilitas umum lainnya. Penerbitan dokumen / rekomendasi Rencana Penempatan Transmigran Penerbitan SK Bupati tentang pencadangan areal untuk lokasi transmigrasi Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon anggota transmigrasi dari penduduk atau masyarakat setempat Pemberian pembekalan berupa bimbingan dan penyuluhan serta penyediaan sarana prasarana kebutuhan hidup minimum dan peralatan kerja/usaha di daerah pemukiman baru. Kerangka Regulasi :

Penetapan dan penerbitan SK daftar nominasi calon anggota transmigran Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Lahan Permukiman Baru Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan dan penyediaan tanaman produk unggulan di daerah permukiman baru khususnya di lokasi penempatan transmigrasi Pembukaan dan pembersihan serta pengolahan lahan yang karena kondisinya membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah sebagai upaya perluasan areal tanam kegiatan pertanian di sekitar lokasi transmigrasi Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan Jumlah dan Pemerataan Penduduk serta Menciptakan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :


178

Menyediakan tenaga kerja produktif melalui perekruitan dan penempatan calon transmigran baru dari daerah-daerah lain yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi secara periodik Melakukan koordinasi dan kerjasama tingkat pemerintah daerah kabupaten/propinsi dalam rangka penyusunan kerangka kesepakatan (MOU) berkaitan pengiriman dan penerimaan calon transmigran Pagu Indikatif :


B.7.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Umum Kesejahteraan sosial mengandung makna kesejahteraan lahir bathin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas pendidikan, kehidupan beragama, kesehatan jasmani rohani serta pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pada umumnya. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat serta ditujukan pada peningkatan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan serta kesempatan setiap warga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demi menempuh kehidupan sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelayanan sosial dikembangkan melalui keterpaduan upaya diantaranya, bimbingan, pembinaan dan pemberian santunan, bantuan dan rehabilitasi sosial, peningkatan taraf kesejahteraan sosial serta pengembangan dan penyuluhan sosial termasuk penanaman rasa kegotongroyongan. Pelayanan sosial terutama difokuskan kepada penduduk fakir miskin, anak-anak terlantar, penduduk usia lanjut (jompo), penyandang cacat, korban penyalahgunaan obat-obat terlarang, zat aditif dan narkotika, korban bencana alam dan musibah lainnya, kelompok masyarakat terasing dan terpencil serta anggota masyarakat lainnya yang kurang beruntung, agar memperoleh kesempatan berusaha dan bekerja serta memperoleh penghidupan yang layak sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila. Peningkatan rasa kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial masyarakat serta iklim harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat perlu didorong dan dijunjung tinggi sebagai pondasi nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Dilain pihak, kemampuan profesional lembagalembaga sosial, asuransi sosial dan organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, baik yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat sendiri, perlu lebih ditingkatkan, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan sosial, pembinaan dan pengawasan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan sosial secara maksimal dalam rangka mengatasi dampak kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti telah dideskripsikan dalam bab II sebelumnya, permasalahan pokok kesejahteraan sosial yang ditemukan di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini diantaranya adalah belum optimalnya jumlah dan kualitas penanganan bagi Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta melemahnya ketahanan sosial budaya dan ikatan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan-permasalahan tersebut, sasaran yang hendak dicapai dalam rentang lima tahun kedepan pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya adalah terbinanya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan ancaman bencana alam serta tereliminasinya potensi konflik antar kelompok masyarakat.


179

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Kesejahteraan Sosial diletakkan pada : a. Peningkatan mutu dan profesionalisme serta potensi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. b. Membangun serta mengembangkan semangat dan harkat martabat bagi para penyandang masalah sosial agar dapat berperanserta dalam kegiatan pembangunan sesuai fungsi sosialnya dengan baik. c. Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan sistem pelayanan sosial secara lebih profesional, kuat, mandiri dan bertanggung jawab d. Peningkatan prakarsa dan peran aktif seluruh lapisan dan komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan e. Pemberdayaan penduduk penyandang fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya f. Pemantapan peran dan fungsi pemerintah sebagai aktor, fasilitator dan mediator yang kredibel dalam menciptakan, menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman serta keharmonisan hidup masyarakat.

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 20052010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran Wanita dan Pemuda melalui Pembinaan serta Pemberdayaan Wadah/Organisasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan, pembinaan dan pemberian bimbingan sistem manajemen organisasi pada seluruh organisasi karang taruna di tiap desa/kelurahan Bimbingan dan penyuluhan kewirausahaan termasuk pemberian keterampilan peranan wanita dibidang usaha sosial kemasyarakatan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karya nyata Penyediaan bantuan modal usaha melalui kelompok usaha bersama Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 750.000.000,00 Sumber dana : DAU/APBD Kabupaten Kapuas Hulu

b. Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat dan Penyandang Masalah Sosial Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Bimbingan mental sosial dan pelatihan keterampilan baik melalui panti maupun non panti bagi anak terlantar dan keluarga muda mandiri Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyediaan bantuan modal serta pengembangannya bagi anak terlantar dan keluarga mandiri, kelompok


180

masyarakat lanjut usia yang tidak mampu serta bagi masyarakat keluarga tidak mampu dan fakir miskin Pembinaan dan pembangunan daerah komunitas adat terpencil (KAT) melalui pendekatan sosial budaya serta penyediaan dan pemberian bantuan kebutuhan sosial standar. Pengembangan Geographyc Information System (GIS) untuk pengembangan sistem, pola dan studi kelayakan serta pemetaan dan pemberdayaan KAT, transmigrasi dan PMKS Menyelenggarakan pendataan calon binaan kepada kelompok masyarakat penyandang masalah sosial seperti penyandang cacat, anak-anak nakal, tuna susila, korban pengunaan obat-obatan terlarang (Narkoba-Napza) serta penyandang masalah sosial lainnya Peningkatan pelayanan psiko-sosial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma centre) bagi PMKS, korban bencana alam dan bencana lainnya Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan hukum dan advokasi sosial Penyediaan bimbingan dan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha sosial ekonomi produktif bagi masyarakat penyandang masalah-masalah sosial Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 16.500.000.000,00 Sumber dana : DAK/DAU Kabupaten Kapuas Hulu dan APBN

c. Program Pemeliharaan Fisik Sarana Prasarana Sosial serta Penanggulangan dan Rehabilitasi Korban Bencana Alam Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Rehabilitasi dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Manalo Mara Juang Putussibau Mengoptimalkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui kerjasama dan koordinasi terpadu instansi-instansi terkait Pemulihan kemampuan untuk memperoleh kesempatan berusaha dan pendapatan/penghasilan bagi korban bencana alam serta pemberian pelatihan dan bantuan modal usaha Pembangunan kembali tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum di wilayah-wilayah bekas terkena bencana alam baik melalui kegiatan relokasi maupun rehabilitasi Pembentukan Lembaga Mitigasi Bencana Daerah Pembinaan, bimbingan serta penyediaan bantuan rehabilitasi atau relokasi perumahan dan lingkungan daerah kumuh Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 12.500.000.000,00 Sumber dana : DAU/APBD Kabupaten Kapuas Hulu dan APBN

d. Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Tenaga Sosial Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi :


181

Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan bimbingan terpadu terhadap tenaga dan pekerja sosial masyarakat tingkat wilayah pemerintahan (kecamatan/kabupaten) Mengadakan forum komunikasi pekerja sosial secara berkala bersama-sama mengikutsertakan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kepekaan terhadap kondisi permasalahan di lingkungan sosial Pemberian penghargaan kepada pekerja sosial masyarakat yang berprestasi dan berdedikasi tinggi Pengadaan bantuan peralatan penunjang kerja bagi SDM tenaga sosial Pemberian bantuan pembinaan, bimbingan dan pelatihan teknis manajemen organisasi sosial bagi lembaga-lembaga sosial masyarakat (Orsos/LSM) Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 650.000.000,00 Sumber dana : DAU/APBD Kabupaten Kapuas Hulu dan APBN

B.8.

KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA

1. Umum Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam struktur masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung dan berperanserta dalam pelaksanaan pembangunan, perlu ditumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Gerakan Keluarga Berencana (KB) diupayakan agar eksistensinya semakin membudaya dan mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan dan pemasyarakatan program KB yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta atau akseptor dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat. Peranserta pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan dan pembinaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama bagi para remaja dan generasi muda agar kesadaran dan tanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibina semakin kuat dipegang teguh. Permasalahan yang umum ditemukan di beberapa daerah seperti hanya juga terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini berkaitan dengan upaya pembangunan dibidang keluarga kecil berkualitas diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur (PUS) dan remaja tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi, masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB serta belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pokok pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera di Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode tahun 2005-2010 diantaranya diarahkan pada tercapainya penurunan pasangan usia subur (PUS) yang tidak terlayani dan meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB yang diikuti dengan peningkatan jumlah PUS yang ber KB secara mandiri; meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan pertumbuhan anak, remaja dan optimalisasi kegiatan lansia; meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta meningkatnya cakupan jumlah kecamatan dalam pelaksanaan Informasi Administrasi Kependudukan.


182

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Keluarga Berencana dan Sejahtera diletakkan pada : a. Mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi serta pemberdayaan keluarga dan peningkatan peranserta masyarakat.. b. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk terutama bagi keluarga miskin dan rentan ekonomi c. Peningkatan derajat kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan d. Pemberdayaan keluarga dan peningkatan ketahanan serta partisipasi masyarakat/keluarga dalam pembangunan e. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan Keluarga Berencana f. Maksimalisasi akses serta kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berwawasan gender melalui upaya peningkatan partisipasi pria

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melakukan intervensi indikator penyebab keluarga Pra KS dan KS I Menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya dalam peningkatan pengetahuan dan usaha keluarga melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan atau magang bagi para kader atau kelompok UPPKS Pembinaan ketahanan keluarga melalui pengembangan cakupan dan kualitas Kelompok Tribina Keluarga Penyelenggaraan advokasi serta konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga Pembinaan institusi masyarakat pedesaan Menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan lintas sektoral melalui pemberdayaan keluarga terpadu Pagu Indikatif :


b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :


183

Promosi kesehatan reproduksi terutama dalam hal pendewasaan usia perkawinan untuk menurunkan angka penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja Menyelenggarakan konseling kesehatan reproduksi sebagai upaya menekan angka kehamilan pada usia remaja Menyelenggarakan advokasi dan KIE kesehatan reproduksi Pemberian layanan bagi remaja mengenai perilaku positif pergaulan, dampak negatif pergaulan bebas, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS termasuk bahaya NAPZA serta berbagai masalah khusus dikalangan remaja lainnya Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri Pagu Indikatif :


c. Program Keluarga Berencana Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kontrasepsi yang lebih berkualitas Pembinaan dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB berwawasan gender Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Penyediaan dukungan kontrasepsi berupa sarana, obat dan cara kontrasepsi bagi keluarga Pra Sejahtera AE dan Keluarga Sejahtera I AE (keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya) Pagu Indikatif :


d. Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana untuk mendukung keterpaduan program Menyediakan manajemen KB di setiap tingkatan wilayah administrasi Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan aktif profesional bagi para pelaksana atau pengelola program Pengkajian dan pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program Pagu Indikatif :


e. Program Pendataan serta Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk


184


Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas SDM Pendataan dan pemutakhiran data keluarga melalui penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pemutakhiran data Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang menyertakan partisipasi aktif masyarakat Pengolahan dan analisis data keluarga dan penduduk Pengembangan pelayanan serta pelaporan data keluarga dan penduduk Pagu Indikatif :


B.9.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA

1. Umum Pembangunan anak yang dimulai sejak dalam kandungan, diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dengan meningkatkan mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan ketenangan jiwa ibu serta tetap menjaga ketentraman suasana keluarga yang harmonis dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Selanjutnya pembinaan anak dibawah usia lima tahun (Balita), diupayakan pada peningkatan mutu gizi anak, pertumbuhan fisik, pengenalan perilaku kehidupan beragama, budi pekerti luhur serta memberikan kesempatan bermain bersama dalam rangka menumbuhkan daya cipta dan daya hidup dalam masyarakat. Pembinaan pada anak usia sekolah hingga usia remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku sosial dan agama, penumbuhan minat rasa cinta tanah air, disiplin dan kemandirian, penumbuhan minat baca, menulis, berhitung dan belajar, peningkatan daya cipta, prakarsa dan daya kreasi, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat dan hidup bermasyarakat serta meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Disamping itu pembinaan anak dan remaja pada usia sekolah ini juga dilaksanakan melalui pengembangan kreatifitas dan keterampilan, penumbuhan kemampuan berpikir dan daya nalar secara kritis, penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, zat aditif, minuman keras dan narkotika, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, kesadaran bertanggung jawab serta pemahaman dan menumbuhkan idealisme, patriotisme dan wawasan berkebangsaan. Bersama-sama dengan upaya pembinaan anak dan remaja, peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik utama serta peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu terus dibina dan dikembangkan. Karena bagaimanapun juga orang tua berperan besar sebagai panutan dan teladan bagi anak dan remaja sehingga diupayakan penciptaan suasana keluarga yang senantiasa harmonis, rukun dan sejahtera lahir bathin. Permasalahan utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Penduduk perempuan berusia diatas 10 tahun yang bekerja, pada umumnya memiliki pendidikan rendah serta angka pengangguran terbuka kaum perempuan juga relatif tinggi. Disamping itu tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi permasalahan yang cukup banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat diantaranya kekerasan dalam rumah BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

185

tangga (KDRT), ingkar janji, pencabulan, pelecehan seksual serta penganiayaan dan perkosaan. Kesejahteraan dan perlindungan anak juga terlihat relatif masih rendah di Kabupaten Kapuas Hulu yakni diantaranya dengan indikasi masih tingginya keluhan sakit ISPA dan malaria/demamberdarah pada kelompok usia anak. Bercermin dari permasalahan umum tersebut di atas, dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan, anak dan remaja Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode lima tahun kedepan diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yakni: menurunnya kesenjangan pencapaian hasil-hasil kegiatan pembanguan antara perempuan dan laki-laki; menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja serta meningkatnya kesehjahteraan dan perlindungan anak/remaja

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja diletakkan pada : a. Meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan/proses politik dan jabatan publik. b. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan anak dengan semakin gencarnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pemahaman Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsional Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembelajaran bidang tugas pemberdayaan perempuan Menyelenggarakan rapat koordinasi dan teknis secara rutin dan berkala mengenai pemberdayaan perempuan Pagu Indikatif :


b. Program Pemberdayaan Organisasi dan Kesejahteraan Perempuan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan identifikasi serta pendataan organisasi kewanitaan di seluruh wilayah kabupaten Melaksanakan penataan dan pembinaan organisasi kewanitaan Penyusunan dan sosialisasi program-program pembangunan yang menyertakan partisipasi aktif kaum perempuan Memberikan bantuan sebagai dukungan keberadaan organisasi kewanitaan


186

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi Melaksanakan pengkajian dan penetapan serta pembinaan daerah binaan kegiatan pemberdayaan perempuan Menyelenggarakan pelatihan keterampilan wanita dan rumah tangga Kerangka Regulasi :

Mendukung penghapusan diskriminasi gender Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Pemberdayaan Perempuan

Kecamatan

Binaan

Kegiatan

Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan serta Kesetaraan Gender Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Identifikasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak, remaja dan perempuan Sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Kesetaraan dan Keadilan Gender Penyuluhan dan pendidikan tentang perlindungan anak, remaja dan perempuan secara rutin dan merata di seluruh wilayah kecamatan/desa melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain. Pengembangan mekanisme perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan konflik sosial Pembentukan tim advokasi perlindungan anak, remaja dan perempuan Pembangunan panti rehabilitasi korban pelanggaran hak anak dan perempuan Peningkatan pengawasan serta peran masyarakat dan media massa dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi Peningkatan upaya perlindungan perempuan, anak dan remaja dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya Pembentukan wadah konseling bagi remaja serta peningkatan kegiatan penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan masalah-masalah remaja lainnya Kerangka Regulasi :

Mendukung penghapusan diskriminasi gender Implementasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Advokasi Perlindungan Anak dan Perempuan Pagu Indikatif :



187

B.10. PEMUDA DAN OLAH RAGA 1. Umum Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi penerus nilai-nilai luhur budaya serta penerus cita-cita perjuangan bangsa dan insan pembangunan, diarahkan agar pemuda menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan, penuh tanggung jawab, memiliki kesetiakawanan sosial serta menjadi pelopor pelaksanaan pembangunan masa depan daerah, bangsa dan negara. Peningkatan kualitas kepemudaan dalam kehidupan politik sosial, berbangsa dan bernegara ditujukan untuk membentuk insan yang berjiwa Pancasila, demokratis dan patriotik melalui peningkatan peran sertanya baik dalam kehidupan politik nasional dan kegiatan internasional maupun dalam organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai upaya penanaman pendidikan politik sedini mungkin sehingga proses kaderisasi dapat berlangsung secara wajar dan berkesinambungan. Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan, perlu terus diasah kemampuan dan kualitasnya melalui kegemaran serta kemampuan belajar giat dan bekerja keras untuk mengembangkan kecerdasan, keahlian dan keterampilan, serta daya nalar berfikir kritis, penuh analisis praktis, tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula halnya dengan fungsi dan peranan organisasi kepemudaan, seperti Karang Taruna, organisasi kemahasiswaan dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas dan lebih memiliki semangat kebangsaan dengan dukungan sarana dan prasarana yang tentunya memadai. Pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani maupun mental rohani masyarakat serta ditujukan untuk pembentukan watak, kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan apresiasi dan prestasi. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga sejak usia dini perlu lebih ditingkatkan diantaranya melalui penelusuran dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi secara lebih profesional yang didukung pula oleh kualitas dan kuantitas tenaga pemandu bakat, pengetahuan dan kemampuan pelatih, pembina, termasuk induk organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan representatif. Permasalahan umum dibidang kepemudaan saat ini khususnya di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman adalah rendahnya kualitas dan peran aktif pemuda dalam segala kegiatan pembangunan daerah disamping rendahnya intensitas, budaya serta pengetahuan tentang kesehatan jasmani melalui kegiatan keolahragaan pemuda. Oleh karena itu, prioritas pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode lima tahun kedepan dititikberatkan pada pencapaian sasaran pokok yakni: meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta meningkat dan berkembangnya kegiatan keolahragaan di kalangan pemuda melalui peningkatan dukungan sarana dan prasarana olahraga yang pada akhirnya mampu memacu terciptanya prestasi dengan jenis olahraga unggulan yang dapat dibanggakan

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pemuda dan Olah Raga diletakkan pada : a. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pembangunan


188

b. Meningkatkan peranserta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama c. Membina dan memasyarakatkan olahraga dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga di kalangan pemuda dan masyarakat d. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, miras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Partisipasi dan Pembinaan Generasi Muda Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan penyeleksian calon penerima bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di beberapa perguruan tinggi luar daerah/propinsi Memberikan bantuan dan kemudahan sarana prasarana bagi siswa/pelajar dalam menuntut ilmu di luar daerah Memberikan bimbingan dan pembinaan mengenai wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan pemuda Menyediakan media kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat Memberikan bimbingan, pembinaan serta menyediakan bantuan kegiatan organisasi kepemudaan serta organisasi-organisasi kemasyarakatan pelopor pembangunan lainnya Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA, miras dan HIV/AIDS Pagu Indikatif :


b. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Memasyarakatkan kegiatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat pada umumnya Menyelenggarakan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga Melaksanakan pembinaan sistem dan prestasi keolahragaan yang berkembang di masyarakat (olahraga unggulan dan potensial melahirkan prestasi) Menyediakan bantuan kegiatan pendidikan keolahragaan bagi masyarakat khususnya pengetahuan IPTEK olahraga dan keahlian dalam kepelatihan, praktisi, teknis dan manajerial. Menyelenggarakan pembinaan dan bantuan pembangunan sarana prasarana kegiatan keolahragaan di kalangan pemuda sesuai cabang olahraga prioritas daerah


189

Pengembangan sistem pemberian penghargaan dan bantuan kesejahteraan bagi atlet, pembina, pelatih dan tenaga keolahragaan lainnya terutama bagi cabang olahraga berprestasi Peningkatan pencarian dukungan dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan serta pembinaan olahraga Pagu Indikatif :


B.11. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 1. Umum Untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera dengan landasan nilai-nilai spiritual, moral dan etika budaya, maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban serta ketangguhan dan daya saing daerah/bangsa. Untuk mendukung upaya percepatan pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan terapan perlu lebih ditingkatkan melalui pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dasar serta kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan masyarakat termasuk dunia usaha. Pendalaman berbagai disiplin ilmu pengetahuan ditingkatkan secara serasi dan terpadu untuk mengoptimalkan penguasaan ilmu pengetahuan terapan dan menghasilkan teknologi yang tepat guna bagi kegiatan pembangunan. Pengembangan berbagai disiplin ilmu yang diperhitungkan akan memiliki peluang untuk unggul dalam mempercepat laju pembangunan, harus dikenal dan diberi perhatian khusus, diantaranya meliputi pengetahuan bioteknologi, agroindustri, teknologi hasil pertanian, teknologi energi, teknologi industri, elektronika, informatika dan lain-lain. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya diarahkan pada kemampuan SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa sebagai pemacu sekaligus modal dasar menciptakan kreativitas, prakarsa dan inovasi demi percepatan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat perlu digiatkan untuk berperan aktif dalam penguasaan dan pemanfaatan baik ilmu pengetahuan terapan maupun teknologi yang semakin maju perkembangannya, dalam rangka mewujudkan keunggulan kompetitif produk-produk disegala aspek kehidupan sehingga mampu menghasilkan barang ataupun jasa yang lebih unggul dan juga lebih mampu bersaing. Kemampuan untuk mengkaji dan memahami teknologi yang tepat, perlu ditingkatkan untuk menunjang transformasi teknologi melalui kajian berbagai ilmu pengetahuan terapan. Pemahaman teknologi secara mendasar, lebih rinci dan mendalam, terus dilakukan melalui pelaksanan program yang nyata untuk memproduksi barang dan jasa secara optimal. Kemampuan alih teknologi perlu dikembangkan menjadi kemampuan pengintegrasian dan penciptaan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru, yang dicerminkan oleh kemampuan membuat rancang bangun dan rekayasa industri serta kemampuan memproduksi. Pengembangan kemampuan rancang bangun dan rekayasa ini harus diupayakan untuk mendorong penyempurnaan proses produksi dan pertumbuhan berbagai jenis industri unggulan yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat disamping mampu menghadapi persaingan pasar. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pula didalamnya adalah kegiatan pengembangan dan pengelolaan fasilitas fisik sarana dan prasarana pendukungnya. Pengembangan kelembagaan, informasi maupun jenis-jenis kegiatan penelitian diarahkan


190

pada usaha untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembinaan dan penataan pengelolaannya yang mencakup koordinasi, keterkaitan antar lembaga, pembinaan etika profesi ilmiah, pemanfaatan sistem informasi antar lembaga, aksesibilitas dalam memperoleh informasiinformasi hasil penelitian atau publikasi, kepustakaan, standarisasi sistem pengkajian berikut penelitian dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini diantaranya adalah: hasil-hasil penelitian dasar maupun terapan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal didalam proses penyusunan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah, terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurang terpadunya fungsi dan peran lembaga penelitian dalam mendukung pemecahan masalah yang timbul dalam pembangunan, masih terbatas dan kurang memadainya SDM yang tersedia, masih terbatasnya data-data statistik yang dihasilkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data yang akurat, tepat guna, tepat waktu, representatif, komperehensif dan menyeluruh serta lambannya kegiatan perstatistikan hingga dapat diolah dan dipublikasikan secara umum kepada masyarakat.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diletakkan pada : a. Mengembangkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian serta pengkajian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembangunan b. Meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi bagi seluruh komponen Sumberdaya Manusia c. Meningkatkan peran kelembagaan sebagai pusat data dan informasi daerah yang representatif, akurat, tepat waktu, tepat guna dan lengkap menyeluruh.

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan penelitian dan pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan Melaksanakan kegiatan penelitian terhadap wilayah-wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan yang potensial untuk pengembangan kegiatan sosial perekonomian, seperti potensi areal transmigrasi, kawasan kegiatan industri dan lain-lain Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bioteknologi, mitigasi, sistem informasi, serta teknologi terapan disegala bidang tematis, sektoral dan aspek pembangunan Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu. Pengembangan IPTEK tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

191

Melaksanakan kegiatan penelitian terhadap potensi komoditas unggulan daerah dan wilayah pemasaran Penelitian, pengkajian, pendataan, dan penyusunan data-data pokok daerah, data dan profil wilayah serta data statistik daerah lainnya termasuk PDRB, data statistik sektoral dan peta data pokok daerah Pagu Indikatif :


b. Program Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Diseminasi hasil litbang kedunia usaha, industri dan masyarakat melalui penyediaan informasi IPTEK dan komersialisasi teknologi Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK berbasis kearifan tradisional serta sumberdaya lokal Pengembangan serta pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas-batas wilayah Pengembangan dan penyempurnaan data-data statistik daerah Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis bagi pemerintah daerah dan instansi sektoral serta pengusaha dan masyarakat Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan IPTEK, seperti lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung lainnya. Pengembangan prasarana pendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha atau industri Peningkatan apresiasi dan peranserta masyarakat dalam pembudayaan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan kreativitas IPTEK masyarakat serta pengembangan techno-education, techno exhibition dan lain-lain Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kapasitas serta Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Revitalisasi dan optimalisasi kapasitas serta kelembagaan IPTEK Pengembangan dan aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi Optimalisasi kinerja lembaga riset daerah dalam penetapan produk unggulan daerah serta perumusan kebijakan pengembangan IPTEK daerah Peningkatan sistem manajemen IPTEK terpadu serta penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan IPTEK


192

Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam memperkuat landasan etika bagi perumusan kebijakan IPTEK Peningkatan kuantitas dan kualitas serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM IPTEK. Penyediaan dan pembangunan sarana komunikasi penunjang kinerja pelayanan IPTEK serta pengembangan unit pelayanan terpadu Pagu Indikatif :


C. BIDANG PELAYANAN EKONOMI DAERAH Masalah krusial bidang ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dipaparkan pada Bab II, adalah masih besarnya angka penduduk miskin, tingginya tingkat pengangguran serta rendahnya pendapatan perkapita Kabupaten Kapuas Hulu jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita beberapa kabupaten lainnya di Propinsi Kalimantan Barat. Analisis terhadap kondisi umum itu menunjukkan bahwa struktur tenaga kerja dan struktur ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu masih mengalami ketimpangan yakni lebih dari 75% ada di sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB kurang dari 50%. Ini berarti banyak tenaga kerja berada di sektor pertanian dengan produktivitas rendah. Hal ini seharusnya dapat diatasi salah satunya dengan mengubah struktur tenaga kerja maupun struktur ekonominya. Sektor-sektor ekonomi diluar pertanian (sekunder dan tersier) harus dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melebihi pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja agar mampu menampung kelebihan tenaga kerja pada sektor pertanian. Di pihak lain, sektor pertanian harus tetap tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) agar mampu memenuhi kebutuhan pangan dan produk pertanian lain bagi masyarakat dan pada saat yang sama jumlah tenaga kerja pada sektor ini didorong untuk memenuhi sektor diluar pertanian, ini artinya perlu upaya efisiensi dan teknologi tepat guna khususnya di sektor pertanian. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang akan menghadapi dua tantangan yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatnya daya saing dan meningkatnya efisiensi serta tuntutan untuk membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sesuai kompetensi dan produk unggulan yang ada di daerah. Sedangkan yang kedua, dituntutnya pelaksanaan proses desentralisasi ekonomi yang kian meningkat secara bertahap agar potensi sumberdaya ekonomi dapat segera digerakkan oleh semakin tumbuhnya prakarsa jiwa wirausaha dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu kedepan harus dibangun secara arif serta lebih adil dan merata yang mencerminkan peningkatan peran pemerintah daerah dan memberdayakan seluruh masyarakat, memiliki daya saing dengan basis efisiensi serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari. Selanjutnya pembangunan ekonomi pada pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar, yakni sistem ekonomi kerakyatan, pengembangan otonomi daerah dengan peranserta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten, efisiensi dengan dukungan sumberdaya manusia dan teknologi yang memadai, penetapan kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab serta memiliki nilai keberlanjutan. Secara umum, kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu, seperti halnya yang telah dideskripsikan pada arah kebijakan umum pembangunan daerah dalam Bab VI sebelumnya, diantaranya adalah seluruh program pembangunan ekonomi diletakkan pada upaya-upaya pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pengembangan sektor-sektor pertanian dan ketahanan pangan, pengembangan sektor industri, perdagangan dan investasi serta peningkatan, pengembangan


193

dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara sasaran pembangunan ekonomi yang hendak dicapai meliputi terwujudnya kemakmuran rakyat dengan mengupayakan kondisi ekonomi daerah yang stabil pada kekuatan industri yang maju dengan dukungan kemampuan pertanian yang tangguh, peningkatan perekonomian daerah serta pendayagunaan sumberdaya alam yang optimal, lestari dan berkesinambungan.

C.1.

PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

1. Umum Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dengan program pertanian rakyat pada umumnya ditujukan untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi pertanian agar lebih selektif dan efisien menghasilkan mutu produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Disamping itu, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha bersama secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan usaha komoditi pertanian tanaman pangan. Pembangunan dan pengembangan program peternakan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak serta mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan gizi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang difokuskan pada pelaksanaan program Kawasan Andalan dan Komoditas Unggulan (KAKU) Beberapa permasalahan umum bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan yang ditemukan di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah rendahnya produksi dan produktivitas usaha-usaha pertanian termasuk peternakan, rentannya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan masih tingginya tingkat ketergantungan pada komoditi beras, pengembangan usaha pertanian dan peternakan yang umumnya masih dalam skala rumah tangga, masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian maupun peternakan serta sangat terbatasnya akses petani/peternak pada berbagai sumberdaya produktif dan sumber pembiayaan termasuk ketidakpastian harga pemasaran hasil dan kurang kuatnya posisi tawar yang disebabkan oleh lemahnya kinerja organisasi petanipeternak Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode lima tahun mendatang diarahkan pada tercapainya tingkat produktivitas pertanian secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya, menurunnya ketergantungan pada beras melalui diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan, meningkatnya ketersediaan dan konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak, meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan serta meningkatnya produksi dan ekspor hasilhasil pertanian tanaman pangan serta peternakan.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan diletakkan pada : a. Peningkatan pelaksanaan pembangunan pertanian secara terpadu yang mampu mendorong pendapatan masyarakat serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja, pemenuhan terhadap kebutuhan pangan (swasembada pangan) dan kebutuhan gizi serta penyediaan bahan baku bagi sektor industri. b. Peningkatan kemampuan petani serta penguatan lembaga pendukungnya c. Pengamanan ketahanan pangan d. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil-hasil pertanian serta keanekaragaman hasil-hasil produksi. e. Peningkatan kuantitas dan kualitas populasi dan produksi peternakan BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

194

f. Peningkatan daya saing produk-produk pertanian dan peternakan g. Peningkatan dan mendorong diversifikasi usaha dan pakan ternak serta pengembangan usaha ternak terpadu h. Percepatan pembangunan pertanian menuju kegiatan agroindustri dan agrobisnis secara luas. i. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat Peningkatan dan pengembangan fasilitas pelayanan prima kepada publik Penyelenggaraan sistem administrasi yang akuntabel berbasis kinerja Penyelenggaraan diklat aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kerangka Regulasi :

Standar Pelayanan Minimum Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan Stabilitas dan Ketahanan Pangan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan kawasan varietas Peningkatan produktivitas melalui penganekaragaman dan pengembangan komoditi unggulan Pengembangan tanaman buah-buahan (hortikultural) Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Peningkatan produktivitas pertanian melalui Perluasan Areal Tanam (PAT) dan pengembangan lahan rawa lebak Pemanfaatan lahan pekarangan melalui peningkatan produksi sayur-sayuran, buahbuahan dan ternak Pengembangan perlindungan tanaman Pengembangan profil dan statistik pertanian Pengembangan budidaya ternak besar dan unggas Peningkatan perlindungan dan pengamanan produksi hewan ternak Pengendalian populasi ternak dan produk peternakan ilegal Pengembangan areal padang penggembalaan / Hijau Makanan Ternak (HMT)


195

Peningkatan intensifikasi sapi potong (INSAP) dan unggas Intensifikasi Ayam Buras (INTAB) Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pertanian Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana tanaman pangan dan ternak Pengembangan Statistik Peternakan Kerangka Regulasi :

Program Nasional Ketahanan Pangan Program Kegiatan Hortikultura Program Nasional Penyediaan Bahan Pangan Keluarga dan Nilai Tambah Usaha Rumah Tangga Program Perbaikan dan Pengembangan Aset Daerah Program Pengembangan Sumberdaya dan Karakteristik Daerah Program Pemenuhan Kebutuhan Gizi (protein hewani) Program Pengamanan Produksi Hewan Ternak dan Peredaran Ternak Program Pemenuhan Gizi dan Pendapatan Keluarga Tani Pagu Indikatif :


c. Program Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengembangan fungsi dan peran BBI Kelansin sebagai sumber benih/bibit siap pakai Pengembangan pembenihan atau pembibitan tanaman pangan serta peternakan secara terpadu Peningkatan bantuan permodalan usaha tani (BPLM) skala agribisnis Pembinaan dan pengembangan kerjasama mitra bisnis Pengembangan komoditi dan kawasan unggulan yang berorientasi pasar global Penyelenggaraan penerapan paket teknologi usaha tani dan ternak spesifik lokasi Pengembangan teknologi dalam rangka pemanfaatan pupuk organik Perencanaan sistem usaha tani dan ternak yang berorientasi pada pasar lokal dan global Perbaikan infrastruktur pertanian yang efektif dan efisien Pengembangan sistem analisa dan studi kelayakan tani Peningkatan upaya penurunan kehilangan hasil panen Peningkatan derajat pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi dari produk primer Perbaikan mutu dan kontinuitas produksi Pengembangan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan Pengembangan teknologi sumberdaya pakan ternak meliputi perbaikan mutu pakan, pemanfaatan limbah usaha tani, pengembangan pakan alternatif serta pemanfaatan sumberdaya pakan hijauan lokal Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan skala ekonomi dan berbasis sumberdaya lokal Pengembangan industri dan bisnis peternakan


196

Pengendalian penyakit hewan menular secara terpadu melalui kegiatan penolakan, pengamatan, pencegahan, pengobatan serta pemberantasan penyakit hewan menular Pengembangan sistem informasi pasar yang cepat, tepat dan akurat Pengembangan pasar rakyat dan terminal agribisnis di setiap kecamatan Perluasan jaringan pemasaran antar daerah (perbaikan insentif pelaku pasar / margin pemasaran) Peningkatan ajang promosi melalui kegiatan pameran produk pertanian dan peternakan Pembinaan dan peningkatan kerjasama antar stakeholders Penempatan sistem koordinasi, integrasi, konsolidasi yang sinergis dan harmonis antar fasilitator (Dinas Pertanian dan Peternakan) dengan perbankan, KUD, KSU, serta pengusaha (Investor) Perbaikan sistem birokrasi bidang usaha pertanian dan peternakan Kerangka Regulasi :

Program Nasional Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Pagu Indikatif :


d. Program Pemberdayaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat PetaniPeternak Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Peningkatan peran lembaga penyuluhan dan lembaga profesi ilmiah dibidang pertanian Penyelenggaraan pertemuan lembaga penyuluh pertanian tingkat BPP dan tingkat kabupaten Melaksanakan kegiatan latihan dan kunjungan (LAKU) Peningkatan penyelenggaraan lembaga pendidikan formal SPP-SPMA Uncak Kapuas Peningkatan pembinaan lembaga kelompok tani/ternak, lembaga ekonomi dan lembaga penyuluhan pertanian termasuk revitalisasi kelompok tani/ternak dan lembaga serta pemberian penghargaan atas prestasi Peningkatan partisipasi petani ternak dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan temu usaha, mimbar sarasehan, rembuk KTNA, pameran/promosi serta kegiatan magang atau studi kelayakan usaha Penyelenggaraan kursus tani, sekolah lapangan, demplot/demcara, penyebaran brosur, liptan, makalah, folder, leaflet, slide, kaji terap, survey lapangan dan latihan UPJA Kerangka Regulasi :

Implementasi Kepmentan Nomor 41.1/Kpts/OT.210/2/2000 Implementasi Keputusan Menko Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 Keputusan Bersama Mendagri dan Mentan Nomor 54 Tahun 1996 dan 301/Kpts/IP.120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Surat Edaran Mentan No. 391/RC.210/K/6/2005 tentang Sistem Monitoring Pagu Indikatif :


197


C.2.

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Umum Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan serta memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan tata air, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber penerimaan daerah serta memacu proses pelaksanaan pembangunan daerah. Hutan sebagai salah satu bagian ekosistem dan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dunia, pengelolaannya harus dilakukan secara bijak, terarah, terpadu dan bertanggung jawab serta berwawasan lingkungan demi menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan unsur lingkungan hidup lainnya, agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inventarisasi dan penatagunaan hutan dilakukan secara berkelanjutan untuk menetapkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan serta memanfaatkan ekosistem dan keserasian tata lingkungan bagi kehidupan sosial. Sistem pengelolaan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini masih jauh dari optimal sehingga tidak mengherankan apabila pertumbuhan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi kualitas yang kian memprihatinkan. Eksploitasi hutan selama ini jelas belum dapat meningkatkan pendapatan secara nyata. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan selama ini, baik melalui jalur legal (pengusahaan hutan) maupun secara illegal pada dasarnya masih bertumpu pada prioritas kepentingan profit ekonomi, sementara aspek ekologi, sosial, lingkungan dan kelestariannya seringkali diabaikan. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penebangan hutan yang tak terkontrol dan tidak mengindahkan aspek kelestarian selain juga maraknya kegiatan illegal logging dan pembakaran hutan, diantaranya berdampak pada turunnya mutu lingkungan seperti udara dan air serta meluasnya lahanlahan kritis yang kelak dapat membahayakan kehidupan manusia khususnya masyarakat di daerah sekitarnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di sektor kehutanan dan perkebunan selama lima tahun terkahir ini diantaranya adalah: tingginya interaksi masyarakat sekitar hutan yang mengeksploitasi hasil-hasil hutan secara liar di kawasan hutan lindung; tingginya jumlah sumberdaya hutan dan lahan yang terdegradasi menjadi lahan-lahan kritis; semakin meningkatnya kegiatan pembakaran hutan dan kebun oleh masyarakat maupun pengusaha hutan; tingginya angka perambahan dan pencurian kayu (illegal logging), lemahnya penegakan supremasi hukum terhadap para pelanggar; adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan baku kayu bulat yang menjadikan peluang bagi masyarakat untuk mengeksploitasi hutan baik secara legal maupun illegal; belum optimalnya usaha pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan ikutan (non kayu) serta belum terlaksananya penunjukkan peruntukkan hutan dan lahan terkini secara akurat sesuai TGHK dan RUTRW. Sementara kendala dan permasalahan yang ditemukan dibidang perkebunan diantaranya adalah rendah atau belum optimalnya angka produktivitas komoditi perkebunan secara keseluruhan; usaha ekstensifikasi areal perkebunan tidak berjalan dengan baik akibat ketergantungan yang sangat tinggi pada bantuan pemerintah; belum adanya kegiatan pengusahaan perkebunan dalam skala besar akibat rendahnya minat investor dalam menanamkan modalnya dibidang perkebunan; belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur baik bidang kehutanan maupun perkebunan serta lambatnya pengembangan sektor perkebunan akibat rendahnya penguasaan IPTEK.


198

Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2005-2010, diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yakni memantapkan dan suksesnya gerakan pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan di Kabupaten Kapuas Hulu dalam kerangka dasar menuju citra Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi yang diantaranya diindikasikan dengan semakin berkurangnya luasan wilayah lahan kritis, menurunnya kegiatan illegal logging, optimalnya nilai tambah manfaat hasil hutan terutama non kayu, meningkatnya kegiatan konservasi hutan dan rehabilitasi lahan untuk menjamin pasokan air dan sistem penyangga kehidupan, terlindunginya keanekaragaman hayati (biodiversity) dari ancaman kepunahan, meningkatnya kemitraan yang saling mendukung antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari serta tersusunnya tata ruang untuk perlindungan sumberdaya alam keseluruhan; adanya minat yang tinggi dan kegiatan berinvestasi bagi para investor dibidang perkebunan skala besar serta semakin luasnya areal pengusahaan perkebunan rakyat sebagai penopang kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat di daerah-daerah sekitar kawasan hutan, pedalaman dan masyarakat daerah perbatasan.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan diletakkan pada : a. Mewujudkan dan memantapkan program Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi b. Mewujudkan kelestarian hutan sebagai Sistem Penyangga Kehidupan dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat c. Peningkatan produktivitas dan penganekaragaman hasil-hasil hutan terutama pengembangan sumber-sumber hasil hutan non kayu d. Pengendalian eksploitasi dan pemanfaatan hutan alam yang tidak terkontrol dan tidak berlandaskasn prinsip kelestarian dan kesinambungan hasil e. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan baik dalam kawasan maupun luar kawasan hutan. f. Peningkatan lahan dan penyediaan insentif atau bantuan usaha pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) g. Meminimalisasi kegiatan perladangan liar, penebangan liar (illegal logging), pembukaan hutan tanpa ijin dan pembakaran lahan h. Penganekaragaman jenis dan hasil-hasil produksi perkebunan serta optimalisasi pemanfaatan lahan yang mendukung pemenuhan kebutuhan industri dan ekspor i. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditunjang dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna j. Peningkatan luas lahan perkebunan rakyat skala besar serta peningkatan kegiatan penanaman modal (investasi) dan pendapatan daerah

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut : SEKTOR KEHUTANAN

a. Program Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :


199

Melaksanakan pendataan dan inventarisasi kawasan hutan melalui citra satelit serta menyusun rencana prioritas rehabilitasi lahan terbuka non produktif dan lahan kritis Rehabilitasi hutan, lahan dan tanah kritis (bekas HPH atau illegal logging) melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi, baik dalam kawasan maupun sekitar kawasan hutan Peningkatan areal hijau dan kawasan lindung terutama pada kawasan sumbersumber penghidupan masyarakat, seperti sumber air, plasma nutfah, ekosistem bakau, kawasan / habitat satwa liar dan lain-lain Penyusunan rancangan pengelolaan serta pelaksanaan program rehabilitasi DAS, danau, rawa dan mata air Fasilitasi pengelolaan DAS bersama-sama masyarakat Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dan konservasi Kerangka Regulasi :

Penerbitan Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan konservasi hutan Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Hutan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan penataan tapal batas wilayah hutan secara rutin, berkala dan berkesinambungan Melaksanakan operasi dan penertiban kegiatan pemanfaatan dan peredaran produksi hasil hutan Penyusunan data potensi sumberdaya hutan dan pembangunan basis-basis kehutanan Menyediakan dan menetapkan wilayah-wilayah pengawasan prioritas terutama di daerah-daerah perbatasan (batas negara atau batas pemukiman) dengan kelengkapan fasilitas fisik sarana dan prasarana pendukungnya Menyelenggarakan program pengamanan baik di dalam kawasan maupun luar kawasan hutan secara terpadu lintas sektoral Menyelenggarakan operasi pemberantasan kegiatan illegal logging dan illegal trade Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukkan kawasan hutan serta koordinasi dalam pengendalian kebakaran hutan Mengintensifkan dan penyediaan bantuan/insentif bagi relawan-relawan pemadam kebakaran hutan Pengembangan kualitas sumberdaya aparatur kehutanan melalui pembinaan, peningkatan motivasi dan penyertaan dalam kegiatan diklat teknis maupun fungsional serta penyediaan sarana prasarana penunjang Pagu Indikatif :



200

c. Program Pengembangan Keanekaragaman Sumberdaya Hutan serta Peningkatan Peranserta dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan program pengembangan hutan kemasyarakatan dan pembangunan hutan rakyat serta sistem pemasaran produknya Inventarisasi potensi hasil hutan ikutan unggulan seperti potensi lebah madu, kayu arang, tanaman obat-obatan dan lain-lain Pengembangan dan perluasan areal HTI yang dikelola secara terpadu dengan bersama-sama mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitar Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan kegiatan hutan terpadu di kawasan hutan High Conservation Value Forest serta di sekitar habitat atau koridor satwa endangered di luar kawasan Taman Nasional Melakukan uji coba penyuntikan (kultur jaringan) tanaman gaharu dan beberapa jenis tanaman non hasil hutan lainnya. Menyediakan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi baik dalam pengelolaan maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil hutan terutama pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu bagi masyarakat sekitar hutan Fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM/koperasi bidang kehutanan Menyediakan bantuan-bantuan (perijinan, modal usaha, bibit komoditas dan fasilitas sarana prasarana) bagi efektifitas pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat sekitar Penyebaran, brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kehutanan yang lestari Kerangka Regulasi :

Penerbitan dan kemudahan pelayanan perijinan tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu Penerbitan dan penyusunan dokumen induk perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 1.750.000.000,00 Sumber dana : DAU / DAK Kabupaten Kapuas Hulu SEKTOR PERKEBUNAN

a. Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Karet Rakyat serta Peningkatan Peranserta dan Perekonomian Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan investigasi dan inventarisasi kelayakan lahan untuk kegiatan pengembangan karet rakyat Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral terkait penetapan lahan perluasan kebun karet yang sesuai daya dukung dan tata ruang wilayah Pembangunan kebun entrys dan pengembangan kios saprodi serta pengembangan tanaman sela Pembangunan pabrik Crumb Rubber dan jaringan jalan bagi usaha tani


201

Pengembangan kelembagaan dan asosiasi Melaksanakan pembibitan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet Penyediaan lahan dan bantuan permodalan usaha perkebunan karet bagi masyarakat atau kelompok tani Menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan rutin/periodik pengelolaan kebun karet bagi petani karet rakyat Pagu Indikatif :


b. Program Diversifikasi Usaha Perkebunan dan Pengembangan Produktivitas Perkebunan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan investigasi dan inventarisasi kelayakan lahan untuk kegiatan pengembangan komoditi non karet Perluasan dan peremajaan tanaman komoditi sawit, kakao, kopi dan lada Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan perkebunan Penyediaan areal pembibitan dan pemeliharaan tanaman komoditas Promosi investasi dan kemudahan perijinan dalam penanaman modal Pengembangan wilayah pemasaran hasil-hasil komoditi perkebunan Pengawasan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemasaran Menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan diklat secara rutin khususnya dalam usaha perkebunan non karet bagi petani/masyarakat Pengembangan kualitas sumberdaya aparatur perkebunan melalui pembinaan, peningkatan motivasi dan penyertaan dalam kegiatan diklat teknis maupun fungsional serta penyediaan sarana prasarana penunjang Pagu Indikatif :


C.3.

PERIKANAN

1. Umum Pembangunan sektor perikanan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Kapuas Hulu lebih diarahkan pada program pengembangan sumberdaya dan prasarana perikanan melalui Gerakan Membangun Perikanan Rakyat (Gembira), yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan daerah, peningkatan gizi masyarakat dan menunjang kebutuhan bahan baku industri rumah tangga serta peningkatan pendapatan petani nelayan. Seiring perjalanan waktu, beberapa kendala dan hambatan serta permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan ini, diantaranya yakni masih adanya upaya-upaya dan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum oleh beberapa kalangan masyarakat dengan menggunakan alat tangkap yang tidak selektif atau terlarang sehingga produktivitas perairan menjadi menurun; belum optimalnya kegiatan budidaya ikan di areal kolam, pagong alam dan karamba yang diusahakan oleh masyarakat; terbatasnya prasarana


202

dan sarana penunjang usaha perikanan serta kurangnya tenaga penyuluh berkaitan dengan upaya pengembangan usaha perikanan rakyat. Berkaitan dengan berbagai permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam pembangunan sektor perikanan lima tahun kedepan, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran pokok yang hendak dicapai yakni terwujudnya kelestarian sumberdaya perairan umum sebagai sumber plasma nutfah biota perikanan dan lingkungannya dengan penyediaan alternatif pengusahaan perikanan berupa penyediaan reservart, restocking, budidaya ikan dan pengaturan penangkapan ikan yang terkontrol serta pengawasan yang ketat dan terpadu terhadap kegiatan perikanan di perairan umum.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Perikanan diletakkan pada : a. Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani nelayan b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lestari dan pendayagunaan sarana prasarana penangkapan dan c. Peningkatan penganekaragaman produksi hasil budidaya yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas untuk pemenuhan gizi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor d. Pengembangan produk unggulan dan produktivitas komoditi perikanan e. Penerapan teknologi tepat guna pada usaha-usaha perikanan

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Kesejahteraan serta Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Perikanan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan bantuan dana penunjang kinerja dan kesejahteraan SDM aparatur Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan aparatur kepada masyarakat Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data untuk ketersediaan data statistik perikanan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta kursus keterampilan kelompok penyuluh dan pembina pembudidaya ikan, terutama ikan jelawat, ikan betutu, patin, semah dan lain-lain, termasuk budidaya mina padi dan kolam pekarangan Pendidikan dan pelatihan kemampuan dalam pemijahan komoditi ikan lokal bernilai tinggi dan potensial bagi tenaga operasional perikanan bekerjasama dengan Lembaga Riset Nasional/Internasional) Pelatihan pemasangan tanda label ikan arwana Pendidikan dan pelatihan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan komoditi perikanan Menyelenggarakan pengkajian dan pendampingan studi banding ke daerah atau pusat-pusat penelitian dan pengembangan ikan air tawar Optimalisasi kegiatan penyuluhan yang berbasis kemasyarakatan melalui kegiatan pertemuan dan koordinasi teknis penyuluh perikanan Pembinaan dan peningkatan peran HNSI Koordinasi dan evaluasi program perikanan


203

Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERDA tentang pengelolaan dan pemanfaatan bidang perikanan Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat Perikanan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Memberikan pendidikan dan pelatihan serta kursus keterampilan pembudidayaan ikan air tawar, budidaya mina padi dan kolam pekarangan. Pembinaan kelompok P2W-KSS dan kelompok petani perikanan lainnya Pengadaan penyuluhan yang menekankan pada pengubahan perilaku masyarakat dari penangkap menjadi nelayan budidaya Menyediakan bantuan pengadaan bibit unggul yang murah dan terjangkau masyarakat Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Produktivitas Sumberdaya Perikanan dan Peningkatan Penerimaan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melakukan investigasi, identifikasi dan inventarisasi serta penetapan kawasankawasan potensial sebagai kawasan sumber perikanan yang dilindungi (danau lindung) Pengolahan dan pembersihan serta penataan lahan pada danau-danau atau perairan umum yang teridentifikasi sebagai sumber perikanan potensial Menyelenggarakan kegiatan pembibitan dan pemijahan termasuk pengawasan pada lahan-lahan perluasan sumber perikanan baru (BBI) serta pengadaan bibit unggul yang bernilai ekonomis berikut penyediaan fasilitas fisik sarana pendukungnya Berperanserta dalam Pekan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional (PENAS) Pertanian/Perikanan serta pameran tingkat daerah dan nasional Mengadakan kegiatan penyuluhan termasuk penyediaan sarana prasarana Penertiban perijinan dan penataan usaha perikanan Pengembangan dan pembinaan perikanan dengan sistem fish pen dan berbasis budidaya (Unit Pembenihan Rakyat / UPR) Pengadaan fish pen dan restocking ikan-ikan lokal unggulan Penguatan modal pengembangan ikan dalam karamba dan kolam khususnya ikanikan komoditas unggulan dan bernilai ekonomis tinggi Pembinaan pengelolan Tempat Pelelangan Ikan melalui penataan lokasi serta penetapan biaya retribusi Pengembangan sarana prasarana dan peningkatan kegiatan pendaratan ikan (PPI) Pengembangan unit atau industri pengolahan hasil perikanan BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

204

Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERDA tentang pengelolaan dan pemanfaatan bidang perikanan Implementasi serta revisi dan penerbitan PERDA baru mengenai Pajak Retribusi Daerah Pagu Indikatif :


d. Program Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Perencanaan dan implementasi proyek akuakultur dalam upaya peningkatan produksi secara maksimal Penyediaan jasa pendukung kegiatan akuakultur Penguatan kelembagaan serta pengembangan sistem manajemen proyek Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 75.000.000.000,00 Sumber dana : DAU dan LN Kabupaten Kapuas Hulu

C.4.

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI SERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

1. Umum Sektor Perindustrian dan Perdagangan bersama-sama dengan sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor-sektor prioritas pembangunan bidang ekonomi diharapkan berperan sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu secara berkesinambungan dan semakin tinggi peningkatannya dimasa-masa mendatang. Selain itu, sektor perindustrian dan perdagangan juga diharapkan mampu tumbuh lebih besar dibanding pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, sehingga mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di sektor pertanian saat ini. Kebijakan dan program-program pembangunan maupun kegiatan sektor perindustrian khususnya, supaya lebih dititikberatkan pada industri yang mengolah produk-produk pertanian dan industri kecil atau kerajinan yang memasok kebutuhan masyarakat umumnya. Secara umum, kondisi perindustrian daerah Kapuas Hulu selama ini dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya yaitu struktur industri yang kurang berimbang, belum optimalnya peran industri kecil, rendahnya produktivitas industri pengolahan serta rendahnya daya saing produk industri daerah Kapuas Hulu. Pertumbuhan industri di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dan meningkat rata-rata 4,27% tiap tahunnya. Namun jika melihat pertumbuhan selama periode lima tahun terakhir, angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yang tercatat sebesar 9,02% yang berarti terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2004 yang tercatat hanya sebesar 4,29% atau sedikit diatas ratarata pertumbuhan per tahunnya. Selanjutnya jika dilihat dari angka perolehan dalam rupiah, kontribusi sektor industri pengolahan relatif tidak begitu besar pengaruhnya terhadap struktur perekonomian daerah/PDRB (rata-rata 2,22% per tahun). Kondisi ini jelas menunjukkan nilai


205

tambah sektor industri pengolahan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tercatat masing-masing memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 48,12% dan 23,17%. Rendahnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB lebih banyak disebabkan oleh karena rendahnya produktivitas input khususnya modal dan tenaga kerja. Beberapa kegiatan industri pengolahan terutama industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya juga menghadapi kesulitan dalam pengadaan bahan baku serta ekspansi produksi dan pemasaran. Disamping itu, selama ini produk industri lebih banyak berupa hasil pertanian (produk primer) dan barang-banrang kerajinan yang memiliki aksesbilitas pasar yang sangat terbatas. Agar sektor industri dapat memberikan kontribusi baik terhadap pendapatan asli daerah maupun struktur perekonomian daerah, maka salah satu strategi yang perlu ditempuh adalah peningkatan produktivitas, kelembagaan dan kualitas produk industri pengolahan terutama produk-produk unggulan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini penting mengingat bahwa pada tahun-tahun mendatang sektor industri akan semakin mengalami tekanan dan persaingan lebih ketat terutama sejak diberlakukannya perdagangan AFTA 2003. Oleh karena itu untuk mendukung kelembagaan industri yang kuat, pengembangan sumberdaya dalam bidang industri juga harus diperkuat. Hal sama juga pada bidang perdagangan dimana dalam menyongsong era perdagangan bebas saat ini diperlukan adanya institusi bisnis yang lebih kuat dengan didukung SDM yang memadai serta mampu meningkatkan daya saing komoditi melalui penyediaan bahan pokok yang berkesinambungan dengan harga yang relatif terjangkau. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, baik formal maupun informal cukup memiliki peranan besar dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, penggunaan potensi sumberdaya alam, dimana perlu semakin ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya. Guna mencapai pembangunan industri UKM yang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi dan jangkauan strategis, salah satunya diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan didukung oleh upaya-upaya peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah ataupun swasta, baik di daerah maupun luar daerah. Disamping itu perlu diintensifkan pula kegiatan-kegiatan penyuluhan, bimbingan, latihan serta pemberian bantuan peralatan, modal dan perluasan pemasaran hasil produksi serta perluasan kegiatan promosi. Pembangunan sektor Industri Kecil dan Menengah diarahkan dalam rangka terwujudnya usaha industri kecil dan menegah yang modern, tangguh, mandiri serta berperan sebagai motor penggerak dalam perekonomian daerah/nasional yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dalam mengantisipasi era globalisasi. Jenis dan kegiatan Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan ciri khas kedaerahan yang dimilikinya sangat mungkin dikembangkan dan ditingkatkan melalui pemantapan dan penguatan sumberdaya yang memiliki daya saing kuat, diantaranya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bentuk keterampilan serta peningkatan adopsi teknologi. Pembangunan sektor industri selain sebagai upaya meningkatkan nilai tambah juga ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor non migas, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan industri sebagai penunjang utama pembangunan bidang ekonomi dalam jangka panjang, diarahkan untuk memperkokoh struktur perekonomian daerah. Hubungan keterkaitan yang kuat serta saling mendukung antar kelompok industri dan antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri, perlu dipupuk dan dibina. Sebagi contoh, untuk menjamin kesinambungan pembangunan perkebunan perlu dikembangkan pembangunan agroindustri dan agribisnis dengan harapan dapat memperluas lapangan kerja, membuka kesempatan berusaha dan meningkatkan ekspor non migas sekaligus dapat mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya. Proses industri dilaksanakan secara efisien BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

206

dengan memanfaatkan keunggulan komparatif sekaligus dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan demikian akan semakin meningkatkan nilai tambah sehingga hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan daerah, nasional serta diharapkan mampu bersaing di pasaran luar negeri. Dan yang terpenting, pembangunan industri harus memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan sektor industri pada dasarnya harus dapat memberikan dampak positif dengan memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup dan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada. Sejalan dengan itu, perlu diusahakan penelitian tentang kemungkinan untuk membangun suatu kawasan industri yang lengkap dengan fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta kajian analisa dampak lingkungan. Pembangunan di sektor perdagangan memiliki prospek yang menggembirakan apabila pembangunan di sektor industri makin berkembang. Peluang untuk bekerjasama dengan pihak luar atau swasta, memungkinkan untuk lebih memperluas jaringan sektor ini. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemantapan sistem yang semakin efisien, efektif, transparan dan meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Prioritas pembangunan perdagangan dalam memasuki era tinggal landas ini adalah untuk meningkatkan dan memantapkan ekspor non migas, guna meningkatkan penerimaan devisa dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar disamping turut menunjang stabilitas perekonomian yang merupakan prasyarat bagi kelancaran pembangunan daerah dan nasional. Arah kebijakan perdagangan ditujukan pada kegiatan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi, memperluas pemasaran dan meningkatkan peranan masyarakat khususnya pedagang golongan ekonomi lemah, dengan sasaran tercapainya tingkat harga yang wajar bagi produsen serta terjangkau oleh masyarakat umum. Untuk tujuan tersebut, perlu ditunjang dan didukung oleh penyediaan sistem distribusi, komunikasi, transportasi, penyebaran informasi pasar yang tepat guna serta penyederhanaan berbagai pengaturan tata niaga sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak sehat, etatisme serta berbagai bentuk monopoli yang merugikan rakyat. Disamping itu, kebijakan dan kegiatan perdagangan diarahkan pula untuk mendorong dan membantu pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah termasuk usaha rumah tangga dan usaha informal tradisional sebagai potensi ekonomi rakyat yang dilaksanakan secara terpadu melalui penciptaan iklim usaha yang mendukung. Penyediaan tempat usaha, kemudahan memperoleh kredit dan sumber-sumber modal atau pembiayaan lainnya, peningkatan penyuluhan dan informasi perdagangan serta pembinaan kemampuan berusaha dan perlindungan usaha juga perlu lebih dikedepankan. Keterkaitan antara usaha besar, menengah dan kecil termasuk usaha informal serta tradisional terus didorong perkembangannya dalam suasana kemitraan usaha yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan sektor usaha industri dan perdagangan diantaranya adalah terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki pengusaha, kurangnya permodalan dan mitra usaha, terbatasnya tenaga kerja yang terampil, kurangnya informasi dan kegiatan penyuluhan yang dapat menyentuh keseluruhan masyarakat pengusaha di pedesaan, terbatasnya akses bahan baku dengan pemanfaatan teknologi tinggi, kurangnya profesionalisme pengusaha golongan ekonomi lemah serta rendahnya kegiatan promosi yang dilakukan selama ini dan keterbatasan wilayah pemasaran. Koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat didorong agar mampu lebih berperan dan berfungsi sebagai badan usaha yang layak audit dan memiliki dampak efektif dalam memberikan pelayanan optimal kepada anggotanya, memiliki daya saing, keunggulan pemasaran, profesionalisme manajemen, kemampuan beradaptasi dengan pasar, kemampuan menanggung resiko bersama, melakukan investasi serta mampu menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Berbagai kejadian selama krisis ekonomi dimasa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional sehingga menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan untuk mengatasi BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

207

krisis yang berkelanjutan haruslah disusun program-program yang mampu membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya serta menjamin kepastian usaha dengan tetap memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai persyaratan untuk pengembangan dunia usaha. Proses pengembangan koperasi haruslah berlangsung dalam tatanan lingkungan strategis yang dinamis, mengikuti pertumbuhan teknologi serta informasi tata hubungan yang kian transparan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan koperasi adalah meningkatnya produktivitas koperasi dan penyerapan tenaga kerja serta meningkatnya kualitas pelayanan, mutu produk dan partisipasi anggotanya. Dalam pencapaian tujuan dimaksud, seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan dan fungsi koperasi yang disebabkan oleh lemahnya permodalan, lemahnya kewirausahaan, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, rendahnya minat pemilik modal untuk berinvestasi, kurangnya promosi serta rendahnya tingkat partisipasi anggotanya terhadap kegiatan usaha-usaha pengembangan koperasi. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi perlu ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkembangkan koperasi perlu terus dibina dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat, diantaranya melalui upaya penyuluhan, pendidikan dan laitihan. Fungsi dan peranan koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, bekerjasama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung. Pengembangan koperasi juga didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya disegala sektor ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Kerjasama antar koperasi dan badan usaha lainnya perlu didorong secara lebih nyata untuk mewujudkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan azas kekeluargaan, kebersamaan, kesetiakawanan serta saling mendukung dan saling menguntungkan. Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha yang berskala besar terus dibina diantaranya melalui perluasan jaringan usaha, pemilikan saham, keterkaitan dengan usaha hulu dan hilir, baik dalam usaha pemerintah maupun swasta.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi serta UMKM diletakkan pada : a. Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha b. Peningkatan pemerataan dan pemeliharaan sarana pembangunan perekonomian antar kecamatan, pedesaan dan perkotaan c. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang terkendali. d. Penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor industri, perdagangan dan koperasi yang potensial dan lebih produktif. e. Pengembangan sub sistem industri hilir berbasis agribisnis dan industri pengolahan hasil tambang f. Peningkatan produktivitas serta inovasi, kreatifitas dan diversifikasi usaha g. Pengembangan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam mendukung program agribisnis dan agroindustri melalui pola kemitraan. h. Pemberdayaan fungsi Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada upaya-upaya penataan serta penguatan organisasi dan manajemen beserta restrukturisasi penyelenggaraan usaha i. Perluasan sumber-sumber pembiayaan UMKM dan Koperasi


208

j.

Menumbuhkan sikap kewirausahaan UMKM, penguatan lembaga pelatihan UMKM serta peningkatan kualitas usaha bagi wirausaha baru k. Pengembangan institusi internal dan institusi pasar (eksternal) sesuai dinamika kebutuhan l. Pengembangan kualitas SDM / aparatur dan peningkatan pelayanan publik serta perlindungan konsumen m. Pengembangan dan peningkatan administrasi perijinan n. Optimalisasi penerapan teknologi produksi yang berdaya saing dan tepat guna

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Pembangunan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi serta UMKM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut : PERINDUSTRIAN

a. Program Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Potensi Industri UKM Pedesaan dan Daerah Perbatasan serta Peningkatan Pelayanan Informasi Perusahaan dan Komoditi Industri Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Studi kelayakan potensi industri bekerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah Melakukan identifikasi potensi daya dukung produk-produk industri dan teknologi industri pedesaan di kecamatan-kecamatan termasuk di daerah-daerah terpencil, pesisir dan perbatasan Pengembangan sub sistem industri hilir berbasis komoditi agribisnis Penyusunan Master Plan pengembangan UKM Pola Cluster Pemberian pinjaman modal usaha, bantuan peralatan dan bahan baku dibidang industri kecil dan menengah Menyelenggarakan kemitraan UKM dengan bidang usaha atau pengusaha lain, temu usaha UKM dengan para investor serta penyelenggaraan program “Anak Asuh” usaha industri Pembangunan sarana dan prasarana UKM (Sentra Industri) Mengadakan promosi produk industri ekspor, produk ekspor daerah serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pameran dalam dan luar negeri Peningkatan layanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup peluang usaha, akses permodalan dan akses pasar termasuk pola kemitraan yang saling menguntungkan Kerangka Regulasi :

Sosialisasi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pelaksanaan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 8.200.000.000,00 Sumber dana : PAD / DAK Kabupaten Kapuas Hulu


209

b. Program Peningkatan Teknologi Industri dan Daya Saing Industri Pengolahan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan diklat kerja teknologi aneka kerajinan dan pengembangan aneka produk di daerah pedesaan dan wilayah perbatasan Pelatihan teknologi tepat guna bagi UKM bidang pangan/makanan di daerah pedesaan dan wilayah perbatasan Peningkatan mutu produk industri daerah dengan memberikan kemudahan dan insentif bagi industri yang memiliki integrasi dengan komponen produksi lokal Pengembangan sistem produksi yang mendukung peningkatan kapasitas industri pengolahan dengan menumbuhkan industri penunjang dan industri terkait Penyediaan sistem informasi pasar untuk mendorong industri pengolahan menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar lokal, domestik dan pasar ekspor Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 800.000.000,00 Sumber dana : PAD Kabupaten Kapuas Hulu

c. Program Peningkatan Pelayanan Publik, Bimbingan dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Industri Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan kegiatan pembinaan bagi UKM secara periodik dan berkesinambungan Penyediaan latihan kerja teknologi pengembangan aneka keterampilan, TOT packing dan labeling serta TOT manajerial UKM dan manajemen pengembangan usaha Pelatihan teknis aneka sektor industri, ISO-14000, pengendalian pencemaran lingkungan serta peningkatan mutu desain kemasan dan labeling produk makanan / minuman. Pendidikan dan pelatihan teknis desain dan usaha tenun ikat serta industri makanan ringan. Pengadaan kegiatan magang, temu karya dan temu usaha. Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/03 tentang Pelayanan Publik Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pagu Indikatif :


d. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Pembinaan di Bidang Perindustrian serta Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung


210


Menyelenggarakan pelatihan (diklat), kursus, pemagangan dan TOT manajerial aparatur serta kegiatan studi banding. Memfasilitasi penyediaan tenaga instruktur, tenaga ahli dan tenaga pendamping Pengadaan dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang tugas-tugas aparatur. Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 2.200.000.000,00 Sumber dana : PAD / DAK Kabupaten Kapuas Hulu

e. Program Pembudayaan dan Pemasyarakatan Kebijakan Pemerintah serta Upaya Peningkatan Kontribusi Pendapatan Daerah di Sektor Perindustrian Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Sosialisasi aneka kebijakan pemerintah khususnya bidang industri, seperti HAKI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dll Sosialisasi PERDA tentang pajak dan retribusi dibidang perindustrian Pelaksanaan bimbingan penerapan GMP pada insustri makanan dan minuman Melaksanakan operasi sisir pajak dan retribusi sektor industri. Menyelenggarakan penertiban perijinan industri melalui tim pengendalian dan pengawasan terpadu Menyusun perencanaan sumber pendapatan potensial sektor industri. Melaksanakan legalitas usaha dan sarana sektor industri. Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 1.100.000.000,00 Sumber dana : PAD Kabupaten Kapuas Hulu

f.

Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Perijinan di Bidang Perindustrian serta Koordinasi Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi bidang perindustrian lintas sektoral Menyelenggarakan koordinasi perencanaan bidang perindustrian dengan pemerintah kabupaten/propinsi dan pemerintah pusat


211

Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral secara terpadu Pembentukan tim terpadu lintas sektoral Kerangka Regulasi :

Penyempurnaan PERDA perijinan di bidang perindustrian Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 800.000.000,00 Sumber dana : PAD Kabupaten Kapuas Hulu PERDAGANGAN

a. Penyusunan Program dan Evaluasi serta Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Membuat program dan evaluasi kegiatan bidang industri, perdagangan dan koperasi secara berkala dan berkesinambungan Pelaksanaan kegiatan koordinasi unit-unit kerja Pengadaan dan penyediaan sarana program dan evaluasi UDKM Pengadaan fasilitas-fasilitas operasional dan kebutuhan inventaris Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparatur serta Peningkatan Sistem Administrasi Unit Kerja Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penambahan tenaga personil dibidang perdagangan Pelaksanaan pendidikan dan latihan petugas pelayanan perijinan usaha perdagangan (SIM-UDKM) Penyusunan, pendataan dan pembaharuan perijinan dan WDP usaha perdagangan Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Pelayanan Publik

Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/03


tentang

212

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perkantoran Daerah Pelaksanaan ketentuan SK Menperindag No. 289/MPP/Kep/10/01 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendapatan Sub Sektor Perijinan Perdagangan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pelaksanaan layanan langsung bidang perijinan dengan sistem jemput bola, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian wajib pajak Penyusunan SPM bidang perijinan usaha dagang Melaksanakan kegiatan penataan dan pengawasan melekat (waskat) khususnya administrasi serta operasional perijinan dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Menciptakan dan menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak Kerangka Regulasi :

Sosialisasi dan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pelaksanaan ketentuan INPRES RI No.7 Tahun 1999 tentang AKIP Pelaksanaan ketentuan SK Bupati Kapuas Hulu No.9 Tahun 2005 tentang SOTK Perindagkop Pagu Indikatif :


d. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah (UDKM) serta Fasilitasisasi Kerjasama UDKM dan Informasi Pasar Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyediaan bimbingan teknologi manajemen dan pemasaran UDKM perdagangan dalam dan luar negeri Studi banding UDKM ke wilayah potensial perdagangan, workshop dan temu karya dengan kelembagaan keuangan Pemberian pinjaman modal usaha bergulir bagi UDKM Penyusunan dan penyebaran informasi kemitraan pasar serta melaksanakan promo melalui pameran produk perdagangan daerah. Kerangka Regulasi :


213

Sosialisasi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pagu Indikatif :


e. Program Pengawasan Arus Barang dan Jasa serta Reevaluasi Harga dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyusunan rencana kebutuhan pokok masyarakat secara berkala Pembentukan tim operasi pasar dan BBM Peningkatan pengawasan terhadap barang dagangan atau kebutuhan pokok (SKA), stok atau gudang, barang kadaluarsa, distribusi kebutuhan pangan dan BBM Pengendalian dan pengawasan barang lintas batas Pengembangan sistem pengelolaan informasi harga perdagangan yang aktual dan efektif. Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pelaksanaan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Pagu Indikatif :


f.

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Penanggulangan Kelangkaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan dan pendayagunaan tempat pengaduan konsumen (TPK-UDKM) Pengadaan peralatan tera yang memadai, pelatihan petugas tera ulang serta pelaksanaan tera ulang secara berkala dan berkesinambungan Pengawasan penggunaan UTTP Pengadaan kegiatan pasar murah khusus kebutuhan pokok masyarakat pada harihari besar agama dan pada kejadian khusus atau darurat. Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, SK Menperindag RI No 61/MPP/Kep/2/98 tentang Kemetrologian dan Edaran Mendagri No.SE.510/786/OTDA tentang Metrologi Daerah. Pagu Indikatif :


214


g. Program Pengembangan Institusi Pasar Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Perencanaan Perdagangan yang Optimal Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembentukan Forum Konsultasi UDKM Pembangunan unit pasar yang representatif pada tiap desa, kecamatan dan wilayah perbatasan Rehabilitasi, relokasi serta penataan pasar tradisional dan pasar komoditi sejenis Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Perdagangan (RPKSP) Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan SPBU di wilayah kecamatan strategis dengan pola kemitraan pemerintah-swasta Pembangunan gudang transito daerah perbatasan Pembangunan UPTD perdagangan di beberapa wilayah kecamatan Pengadaan Coil Box bagi nelayan usaha kecil menengah, gerobak dorong dan tenda serta kios kecil bagi PKL Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan SKB MPP dan Mendagri Nomor 145/MPP/Kep/5/95 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar serta Pertokoan Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 14.200.000.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu KOPERASI DAN UMKM

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM serta Perkuatan Modal Usaha Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Bantuan perkuatan dan penyertaan modal pemerintah kabupaten untuk penguatan perkoperasian Perluasan sumber permodalan koperasi dan UMKM melalui penguatan lembaga keuangan mikro, perluasan peran modal ventura, penyediaan kredit program dan pemanfaatan dana bergulir BUMN Pengembangan program kelembagaan koperasi serta penataan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat kemampuan usaha Penataan kegiatan usaha ekonomi produktif kedalam wadah koperasi dan UMKM Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan usaha-usaha produktif (agribisnis) di pedesaan dan perbatasan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kesehatan KSP/USP koperasi dan UMKM Menyelenggarakan pembinaan secara langsung, penilaian dan pemberian penghargaan bagi koperasi/UMKM terbaik BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

215

Pengendalian dan pengawasan kredit koperasi dan UMKM Menyelenggarakan temu koperasi secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kerjasama kemitraan antara koperasi, UMKM, swata, BUMD dan BUMN Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Pagu Indikatif :


b. Program Percepatan Alih Teknologi serta Pengembangan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pelaksanaan kegiatan diklat kewirausahaan dan manajerial serta penyuluhan dan pembinaan teknologi bidang koperasi/UMKM Menyediakan lembaga-lembaga pelatihan UMKM dan jaringan kerjasamanya Menyediakan pemetaan pasar dan produk UMKM/Koperasi serta pengembangan kemitraan usaha Melaksanakan pemutakhiran data serta klasifikasi kelembagaan koperasi Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pelaksanaan ketentuan PP No.1 Tahun 2000 tentang Pendidikan & Latihan Pagu Indikatif :


c. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Peningkatan Akses dan Daya Saing Pada Sumberdaya Produktif Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembinaan dan pengembangan kuantitas serta kualitas lembaga koperasi dan UMKM melalui penyediaan bantuan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung perkoperasian serta SDM pengelola termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya Peningkatan upaya promosi produk-produk perkoperasian dan UMKM melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pameran Peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran produk-produk ramah lingkungan (green product) Pengembangan kegiatan investasi yang dapat memberikan dukungan bagi koperasi dan UMKM


216

Pemberian bantuan/insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem jaringan lembaga keuangan mikro dan kegiatan simpan pinjam (KSP/USP) Pembangunan dan penguatan kios/sentra koperasi dan UMKM tiap kecamatan/kabupaten untuk mengembangkan perekonomian kawasan serta pengembangan Sentra Bisnis UMKM menjadu Cluster Bisnis yang dinamis Pelaksanaan pengadaan pangan/gabah melalui koperasi Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan SK Bupati Kapuas Hulu No.9 Tahun 2005 tentang SOTK Perindagkop Pelaksanaan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah / Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UMKM termasuk penyederhanaan birokrasi, perijinan serta lokasi Pagu Indikatif :


C.5.

DUNIA USAHA DAN INVESTASI

1. Umum Kegiatan investasi swasta, PMDN dan PMA saat ini belum meluas di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini berdampak pada lambannya peningkatan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2004 lebih banyak dikarenakan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor perdagangan, hotel dan restoran (rata-rata 7,20% per tahun), sektor listrik, gas dan air bersih (rata-rata 5,9% per tahun) dan sektor industri pengolahan (rata-rata 4,27% per tahun). Kinerja investasi yang masih rendah demikian dikarenakan sistem pelayanan investasi yang belum memadai, prosedur yang kurang mendukung, kurangnya kepastian hukum (Perda Investasi) serta belum sinergisnya kebijakan Pusat-Propinsi-Kabupaten. Terbatasnya kegiatan investasi juga dikarenakan kurangnya dukungan insentif dalam berinvestasi. Di berbagai daerah bahkan tidak jarang investor merasa terbebani akibat munculnya berbagai pungutan baru dengan alasan untuk meningkatkan PAD. Disamping itu, kurang gencarnya promosi investasi juga menjadikan lambannya peningkatan dan perluasan kegiatan investasi swasta di daerah ini. Ketersediaan infrastruktur dasar yang masih terbatas seperti jaringan transportasi, listrik dan air bersih, telekomunikasi serta sarana dan prasarana sosial ekonomi lainnya menjadi salah satu penyebab kurang bergairahnya kegiatan investasi. Sebagai kabupaten dengan wilayah yang cukup luas dan dukungan potensi SDA yang cukup tinggi, tentunya rehabilitasi dan percepatan pembangunan infrastruktur baru menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi daya tarik bagi pemilik modal untuk melakukan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan sektor dunia usaha dan investasi dalam periode lima tahun kedepan diarahkan pada upaya-upaya perbaikan sistem pelayanan investasi. Demikian juga diupayakan terciptanya sinergi dalam mengembangkan potensi sumberdaya daerah bagi perkuatan basis sektor daerah serta terciptanya kebijakan daerah dalam menciptakan iklim berinvestasi yang sehat dan kondusif termasuk meningkatnya dukungan pembiayaan investasi dari kalangan perbankan di daerah. Pada akhirnya sasaran utama pembangunan sektor ini diarahkan pada upaya peningkatan penerimaan daerah dari realisasi investasi baik pihak swasta maupun pemerintah dan masyarakat sehingga berimplikasi dan memacu sektor riil untuk memperkuat basis sektor daerah.


217

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Dunia Usaha dan Investasi diletakkan pada : a. Perbaikan sistem pelayanan investasi dan kepastian usaha bagi investor. b. Dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah serta terbukanya peluang pembiayaan usaha dan investasi dari lembaga keuangan daerah c. Penyediaan profil investasi dalam bentuk data base sektoral terutama sektor-sektor potensial d. Percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar khususnya di daerah-daerah pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal dan perbatasan.

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Dunia Usaha dan Investasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan daerah dibidang investasi Perbaikan dan pengembangan sistem serta penyederhanaan prosedur pelayanan usaha dan investasi Peningkatan kapasitas lembaga keuangan daerah, seperti lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam serta skim pembiayaan kredit lunak Mengupayakan pemberian bantuan insentif baru yang mampu menarik kegiatan investasi Konsolidasi perencanaan penanaman modal di seluruh tingkat kewenangan Pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik Kerangka Regulasi :

Penerbitan Perda tentang Sistem dan Prosedur Kegiatan dibidang Dunia Usaha dan Investasi Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan investigasi, inventarisasi serta menyusun data base informasi kegiatan investasi yang potensial di daerah melalui koordinasi yang terpadu dan menyeluruh disegala sektoral. Pengembangan sistem informasi penanaman modal


218

Peningkatan kegiatan promosi sektor ekonomi yang potensial untuk pengembangan kegiatan penanaman modal Mendorong dan melaksanakan kerjasama penanaman modal antar dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. Pagu Indikatif :


c. Program Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal di Sektor-Sektor Potensial Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Mendorong percepatan penyelenggaraan perbaikan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk menarik minat investor Membuka peluang dan mendorong masuknya investasi berskala luas khususnya di sektor perkebunan besar, pertambangan dan energi serta sektor perikanan dan peternakan, melalui kegiatan koordinasi terpadu instansi sektor terkait dalam penyusunan rencana pengembangannya. Melaksanakan pengembangan industri berbasis hasil pertanian (agroindustri) serta industri kecil dan menengah sebagai penyedia produk antara atau setengah jadi maupun produk akhir. Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. Pagu Indikatif :


C.6.

PEKERJAAN UMUM

1. Umum Pembangunan perumahan dan pemukiman serta prasarana wilayah diupayakan mampu menjangkau dan merata pada seluruh lapisan masyarakat terutama diprioritaskan kepada penduduk yang berpenghasilan rendah atau menengah kebawah terutama di daerah-daerah tertinggal dan miskin, pedalaman serta daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan daerah, daya dukung lingkungan, rencana tata ruang serta keterkaitan dan keterpaduan dengan lingkungan sosial lain di sekitarnya. Pembangunan perumahan dan pemukiman serta prasarana wilayah diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Pembangunan perumahan dan pemukiman, baik pembangunan perumahan baru maupun rehabilitasi atau pemugaran perumahan di pedesaan dan perkotaan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak, memadai secara kuantitas dan sehat lingkungan secara kualitas serta mampu memberikan suasana tinggal yang sehat, aman, damai dan tentram. BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

219

Pembangunan perumahan dan pemukiman serta prasarana wilayah juga harus mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan dengan harga yang terjangkau masyarakat umum, memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta yang lebih mengutamakan penggunaan bahan-bahan baku yang bersumber dari daerah setempat. Pemanfaatan sumberdaya alam, pengolahan bahan, penyuluhan teknis dan pemasarannya perlu lebih dibina termasuk kualitas tenaga-tenaga bangunan perumahan dan pemukiman, baik perorangan maupun secara kelembagaan. Aspek lain yang juga patut diperhitungkan dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman adalah ketersediaan fasilitas fisik sarana dan prasarana penunjang di lingkungan sekitar perumahan atau pemukiman. Beberapa kebutuhan standar dan komplemen dalam rangka penciptaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, bersih, sehat, aman, tentram dan estetis diantaranya adalah penyediaan infrastruktur seperti fasilitas air bersih, jaringan listrik, tempat ibadah, sarana dan prasarana transportasi, tempat sampah dan fasilitas kesehatan lainnya, fasilitas rekreasi dan olah raga serta fasilitas-fasilitas sosial ekonomi pendukung lainnya. Pengembangan infrastruktur khususnya jaringan transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu, saat ini perlu dijadikan prioritas perhatian. Upaya pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilepaskan dari daya dukung, potensi dan kapasitas pengembangan sistem infrastruktur dasarnya terutama infrastruktur transportasi. Sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, tentu dibutuhkan jaringan transportasi yang cukup memadai sehingga mampu menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang merata. Permasalahan klasik yang terjadi selama ini di Kabupaten Kapuas Hulu adalah masih terbatas dan minimnya jaringan transportasi yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jaringan transportasi seperti jalan darat yang ada saat ini sebagian besar telah mengalami degradasi kualitas yang sangat memprihatinkan. Dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat akibat menurunnya kualitas jaringan jalan diantaranya adalah pada saat terjadi musim penghujan, dimana sebagian besar kondisi jalan yang rusak tidak dapat dilalui akibat becek, licin dan berlumpur bahkan banyak ditemukan lubang-lubang besar menganga yang sangat riskan dilalui kendaraan. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi sarana penghubung seperti jembatan yang kondisinyapun sangat memprihatinkan dan banyak yang sudah tidak layak untuk dilewati lagi. Sementara dari segi jumlah, prasarana dan sarana transportasi darat relatif masih sangat minim dan terbatas sehingga tidak mengherankan masih banyak ditemukan kawasan atau daerah-daerah terisolir yang pada akhirnya menciptakan kantong-kantong kemiskinan sebagai akibat kurangnya akses yang diperoleh dan dimiliki masyarakat atau daerah setempat baik dalam kegiatan ekonomi, kehidupan sosial budaya, politik, serta pelayanan pemerintahan umum. Seperti halnya jaringan transportasi darat, keberadaan sistem transportasi air/sungai di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi kebutuhan yang sangat vital sekaliguas sebagai urat nadi kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di daerah-daerah terpencil yang tidak terakses oleh jaringan transportasi darat. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap prasarana transportasi sungai selama ini sinergis dengan ketergantungan terhadap daya dukung dan kualitas sungai yang ada. Beberapa diantara komunitas masyarakat di kawasan-kawasan yang dilalui oleh aliran sungai memang tidak terlalu berpengaruh dan tergantung oleh kondisi sungai khususnya debit air dan ketinggian dasar sungai. Namun hampir sebagian besar kawasan-kawasan terutama di daerah pemukiman padat penduduk yang dilalui bentangan aliran sungai sangat bergantung pada kondisi kualitas sungai sebagai sarana transportasinya. Pada musim kemarau, semakin banyak ditemukan kondisi sungai dengan debit dan kedalaman air yang sangat jauh berkurang sehingga sulit untuk dilalui sarana transportasi seperti kapal-kapal barang maupun penumpang. Dalam situasi yang sama, dimana prasarana transportasi darat belum tersedia akhirnya berdampak


220

terhadap lambannya dinamika masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budayanya. Terbatasnya infratruktur transportasi yang memadai jelas berpengaruh pula bagi kegiatan administrasi pemerintahan daerah. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas, berdampak pada rentang kendali pemerintahan yang tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan pembangunan, baik dalam perencanaan dan pengawasan serta pendistribusian hasil-hasil pembangunan seringkali terhambat oleh ketersediaan infrastruktur transportasi yang terbatas ini. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan prasarana wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam periode lima tahun kedepan, prioritas sasaran pembangunan lebih difokuskan pada rehabilitasi jaringan transportasi yang sudah ada (transportasi jalan darat, jembatan dan transportasi sungai) serta mempercepat pengadaan dan penambahan prasarana sarana transportasi terutama di daerah-daerah yang terpencil, terisolir dan kawasan perbatasan. Disamping pembangunan dibidang infrastruktur transportasi, pembangunan infrastrukur sumberdaya air juga perlu diprioritaskan dalam pengembangan dan pengelolaannya secara bijak. Seringnya terjadi bencana banjir dan longsor pada musim hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu mengindikasikan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan kapasitas air. Sebaliknya pada musim kemarau yang cukup panjang, debit sungai mengalami penurunan yang cukup drastis yang berdampak pada kegiatan transportasi sungai menjadi terganggu. Selain itu, kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (PETI) yang ditemukan di beberapa tempat di Kabupaten Kapuas Hulu, disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab semakin memburuknya kualitas air sungai, terutama adanya kekhawatiran meningkatnya jumlah air raksa. Dampak signifikan lainnya dengan adanya PETI adalah meningkatnya sedimentasi dan kotornya air sungai. Sasaran pembangunan jaringan sumberdaya pengairan Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, diarahkan pada tercapainya pola pengelolaan sumberdaya air yang terpadu dan berkelanjutan, berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan serta terkendalinya pencemaran air serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketersediaan air bersih.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pekerjaan Umum diletakkan pada : a. Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat b. Mewujudkan pembangunan fisik prasarana dasar kehidupan masyarakat yang terpadu, optimal, sehat dan dinamis c. Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, membuka daerah-daerah isolir serta pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, khusunya di daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan d. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan transportasi secara optimal dan memadai yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, pusat produksi dan daerah pemasaran e. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sebagai penunjang lalu lintas lingkungan dan pedesaan f. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman untuk mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat g. Meningkatkan pembangunan fisik prasarana air bersih di daerah perumahan / pemukiman pedesaan h. Menyediakan bangunan pemerintahan serta fasilitas umum yang aman dan nyaman sesuai tuntutan dan kebutuhan


221

i.

Mengendalikan daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan bahaya banjir menggunakan pendekatan vegetatif melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai j. Optimalisasi pengawasan bidang teknik pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan pengairan/irigasi khususnya daerah pedesaan k. Pembangunan dan pengembangan jasa konstruksi yang berkualitas l. Meningkatkan kualitas perencanaan, administrasi dan pengawasan m. Mengoptimalkan pelayanan teknis administrasi tata usaha terhadap aparatur

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut : PRASARANA WILAYAH

a. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Transportasi Darat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan pengawasan, pendataan, perencanaan dan penjadwalan secara berkala terhadap program/kegiatan pemeliharaan dan atau perluasan fisik prasarana jalan dengan prioritas pembukaan daerah-daerah terisolir, kawasan pedalaman serta daerah perbatasan Pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi prasarana jalan kabupaten Pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi prasarana jalan baik dalam wilayah desa maupun kecamatan Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan prasarana jalan secara rutin dan periodik berdasarkan penjadwalan yang teratur dan tepat waktu Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan fisik prasarana jembatan, baik jembatan sungai maupun jembatan penyeberangan Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Penggunaan bahan-bahan serta peralatan pembangunan jalan yang standar berkualitas dan lolos uji yang ditetapkan melalui penerbitan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Jaringan Pengairan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan pendataan dan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap jaringan irigasi yang terdapat di seluruh wilayah kerja sektoral


222

Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi termasuk infrastruktur sarana prasarananya Mengupayakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengairan sesuai jadwal dan tepat waktu. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air yang mencakup pengendalian banjir dan kekeringan, pengamanan terhadap abrasi sungai serta rehabilitasi alur sungai untuk transportasi Penyediaan Master Plan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembangan sistem penyediaan sistem air bersih untuk kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau PDAM Pengembangan air baku dan sarana prasarana pengairan Penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya air Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Pagu Indikatif :


c. Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peningkatan Kualitas Konstruksi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pendataan perusahaan jasa konstruksi yang telah memiliki ijin usaha Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan jasa kontruksi Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pengujian di laboratorium Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana gedung laboratorium Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 1.600.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

a. Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Meningkatkan koordinasi pengembangan dan bantuan pembangunan perumahan/pemukiman masyarakat miskin serta masyarakat di daerah yang rentan oleh bencana alam, krisis ekonomi dan sosial Memfasilitasi pembangunan rumah sederhana dan layak huni, sehat, harga terjangkau, fasilitas sosial yang standar dan lingkungan sehat dengan pendekatan partisipasif Fasilitasi dan memberikan kemudahan ijin atau akses pembiayaan untuk memotivasi pengembangan perumahan masyarakat miskin dengan kemudahan akses perijinan


223

Pembangunan dan pemberdayaan panti-panti asuhan, rumah penampungan untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, penyandang cacat dan penduduk fakir miskin. Pagu Indikatif :


b. Program Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Jaringan Transportasi Daerah Pemukiman Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan jembatan gertak dan jembatan gantung Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan jalan desa. Pagu Indikatif :


c. Program Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan bangunan fasilitas umum. Pagu Indikatif :


d. Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur Pelayanan Umum Lingkungan Pemukiman Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan instalasi air limbah berupa drainase / riol jalan lingkungan pemukiman Pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan instalasi air limbah berupa drainase / riol lingkungan Pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan air bersih daerah perkotaan Pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan air bersih daerah pedesaan Pagu Indikatif :


224


e. Program Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintahan beserta fasilitas umumnya Perencanaan dan pengawasan pembangunan instalasi air limbah / drainase Perencanaan dan pengawasan pembangunan jaringan air bersih Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 4.000.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

a. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Penyaluran bantuan biaya kesehatan pejabat eselon II dan III Pemberian insentif terhadap peningkatan kinerja secara berkala Pemberian penghargaan atas prestasi kerja aparatur Penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik teknis maupun fungsional Pengadaan tenaga SDM aparatur dengan standarisasi pendidikan dan kualifikasi bidang, baik tetap maupun honorarium Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan fasilitas fisik sarana dan prasarana penunjang kerja Rehabilitasi dan perbaikan fasilitas inventaris Pemeliharaan fasilitas inventaris. Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 3.000.000.000,00 Sumber dana : DAU Kabupaten Kapuas Hulu BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

225

C.7.

PERHUBUNGAN

1. Umum Pembangunan bidang perhubungan atau transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan, diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi daerah yang handal, memadai dan optimal secara kuantitas dan kualitas, berkemampuan daya dukung tinggi, diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman dan sekaligus mampu menggerakkan dinamika pembangunan daerah. Pembangunan perhubungan juga diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat, barang maupun jasa disamping mendukung pola distribusi daerah serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antar daerah/wilayah. Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam periode lima tahun kedepan adalah meningkatnya pembangunan sarana pendukung sesuai perencanaan tata ruang infrastruktur atau jaringan transportasi serta meningkatnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat sekaligus dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Perhubungan diletakkan pada : a. Penataan dan penambahan trayek pengangkutan termasuk penambahan armada yang disesuaikan dengan kapasitas penumpang dan jalan yang dilewati. b. Peningkatan status sejumlah ruas jalan yang disesuaikan dengan potensi kawasan yang dilalui dan prospek pengembangannya c. Peningkatan status Bandara Pangsuma, perluasan panjang landasan serta penambahan armada agkutan dan frekwensi pengangkutan/penerbangan d. Penataan tarif transportasi di seluruh jaringan pengangkutan yang disesuaikan dengan kondisi dan pertumbuhan ekonomi dan daya beli atau kemampuan daya jangkau sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu. e. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas fisik sarana penunjang transportasi, seperti sarana penyeberangan, angkutan sungai, darmaga, terminal dan halte f. Peningkatan peran dan fungsi serta pemeliharaan prasarana/jaringan perangkutan sungai secara optimal

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kinerja serta kebutuhan dasar kesejahteraan SDM aparatur Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keprofesian baik teknis maupun fungsional Pelaksanaan rekruitmen tenaga SDM yang berkualitas dalam jumlah yang optimal serta merata dalam distribusi penempatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor Kerangka Regulasi :


226

Pelaksanaan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Faktor Pendukung Kegiatan Perhubungan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyelenggarakaan pendataan dan pengawasan terhadap kondisi, jumlah serta kapasitas dan daya dukung sarana prasarana perhubungan Pembangunan dan pemeliharaan darmaga sungai dan danau Pembangunan dan pemeliharaan terminal kendaraan umum, terutama terminal antar desa dan antar negara di daerah perbatasan Pengerukan dan pemeliharaan badan sungai dalam rangka menfungsikan peran perangkutan sungai Pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas (darat, sungai dan danau) termasuk marka jalan, halte bus dan lain-lain Melaksanakan pengkajian, evaluasi dan penataan besaran tarif angkutan penumpang dan barang Kerangka Regulasi :

Pelaksanaan ketentuan Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pagu Indikatif :


C.8.

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAERAH

1. Umum Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan potensi, sumber-sumber dan jenis/produk pariwisata yang mampu mendukung dan menggalakkan kegiatan ekonomi serta kegiatan sektor lainnya yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan daerah, ditujukan dalam rangka membuka seluas-luasnya peluang dan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, dengan tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya daerah serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada penggalian dan pembinaan kebudayaan daerah yang tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam segi etika kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu berperan dan berfungsi sebagai filter atau penyaring dalam menyerap budaya dari luar yang pada akhirnya diharapkan mampu memajukan peradaban dan mempertinggi derajat kebangsaan. Selain itu pengembangan kebudayaan daerah juga diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pembangunan daerah dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kebudayaan yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila yang pada


227

akhirnya mampu meningkatkan kualitas kehidupan, mempertebal rasa percaya diri, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terutama pada sentra-sentra perkotaan, seperti halnya masyarakat perkotaan di daerah-daerah lainnya, saat ini cenderung mengalami pergeseran tata laku masyarakat yang kian terlepas dari tata nilai dan norma lokal yang positif sebagai akibat terjadinya masa transisi diantara dua budaya, yakni budaya lokal dan budaya global (modern). Di satu sisi masyarakat mulai meninggalkan budaya lokal yang sesungguhnya banyak yang bernilai positif, seperti rasa kekeluargaan, keramahan, kesederhanaan dan lain sebagainya, dan di sisi lain mereka terpukau dan tidak dapat menghindar dari era budaya global yang masuk dengan ditandai oleh derasnya arus informasi serta kemajuan teknologi modern yang membawa nilai dan budaya asing/barat, dimana sebagian bernilai positif seperti kultur kreatif-inovatif, kerja cerdas dan kemandirian, namun sebagian lainnya bernilai negatif atau tidak sesuai dengan budaya dan adat lokal yang lama berakar, seperti gaya hidup mengutamakan kebendaan, kesenangan sesaat serta sifat individualistik. Nilai, tradisi, seni, sejarah perjuangan dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan, kepeloporan dan kebanggaan daerah, perlu digali, dipelihara serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian pembangunan dan benda-benda budaya yang mengandung nilai sejarah. Permasalahan umum yang sering ditemukan terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan adalah belum optimalnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya serta kekayaan alam bernilai sejarah. Belum optimalnya upaya penggalian, pengembangan dan penataan potensi alam, peninggalan sejarah dan kebudayaan yang begitu besar dimiliki masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang bernilai tinggi dan bernilai ekonomis bagi dukungan kegiatan pariwisata. Minimnya pengelolaan dan penataan secara optimal terhadap potensipotensi dan obyek-obyek wisata/budaya tersebut lebih disebabkan karena rendahnya kualitas dan kapasitas SDM yang tersedia, kurangnya kegiatan dan sistem promosi yang lebih efektif disamping juga kurangnya dukungan dana dalam upaya pengelolaannya. Lebih lanjut sasaran pembangunan bidang kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu selama periode lima tahun mendatang diprioritaskan pada sasaran pokok, yakni terkelolanya kekayaan alam dan budaya daerah sebagai potensi yang bernilai historis dan ekonomis, terciptanya pengelolaan keragaman budaya yang semakin kokoh, terpeliharanya kekayaan alam dan budaya termasuk benda-benda bersejarah secara lestari, meningkatnya kemampuan filterisasi masyarakat terhadap masuknya budaya-budaya luar/asing sekaligus mampu mengubah menjadi nilai-nilai baru yang positif dalam rangka memperkaya khasanah budaya masyarakat yang kian maju, meningkatnya minat kunjungan wisatawan berkunjung, meningkatnya kualitas produk dan obyek wisata yang tersedia, optimalnya kegiatan pengelolaan, penataan dan pengembangan potensi-potensi wisata/budaya yang ada, meningkatnya minat penanam modal di bidang kepariwisataan serta meningkatnya kontribusi kegiatan pariwisata dan kebudayaan bagi penerimaan daerah setiap tahunnya.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan diletakkan pada : a. Optimalilasi pembangunan berbasis ke-Indonesiaan dan kedaerahan yang modern, berbudaya serta berperadaban b. Penggalian, peningkatan dan pengembangan jumlah, jenis dan produk pariwisata, baik wisata massal, wisata alam, wisata budaya, wisata tirta/bahari serta wisata ilmu pengetahuan yang potensial c. Membentuk SDM pelaku pariwisata dan kebudayaan daerah yang profesional dan berkualitas dalam mendukung pelayanan publik


228

d. Pemberdayaan potensi budaya sebagai pendukung kepariwisataan daerah. e. Pengembangan serta pelestarian seni budaya dan peninggalan sejarah f. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan terhadap penerimaan dan perekonomian daerah

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan SDM Aparatur Kepariwisataan dan Kebudayaan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Menyediakan pendidikan dan pelatihan pengetahuan serta keterampilan yang menunjang pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan daerah Menyediakan prasarana dan sarana penunjang kerja/kegiatan Pagu Indikatif :


b. Program Pengembangan Pengelolaan Pariwisata serta Peningkatan Potensi dan Penerimaan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melakukan pendataan potensi dan realisasi jumlah obyek-obyek kegiatan pariwisata dan budaya termasuk data prasarana pendukung (hotel, restoran, dan lain-lain), data kunjungan wisatawan (wisman/wisnu), lama kunjungan, biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan dan data penunjang lainnya melalui koordinasi yang terpadu dengan instansi terkait Menyusun desain teknis pengelolaan kawasan obyek wisata termasuk inventarisasi rencana penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kepariwisataan Melakukan penertiban terhadap ijin usaha-usaha dibidang kepariwisataan Memaksimalkan kegiatan promosi baik dalam hal meningkatkan minat kunjungan wisata maupun dalam hal menarik minat investor dalam menanamkan modalnya dibidang pariwisata dan budaya melalui kegiatan penyebaran brosur, leaflet serta turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran tingkat daerah, regional ataupun internasional Peningkatan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan terhadap berbagai obyek wisata alam maupun budaya Membentuk dan membina kelompok pemandu wisata di seluruh kecamatan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi kepariwisataan dan budaya cukup tinggi Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat sekitar kawasan obyek wisata alam/budaya untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan semangat sadar wisata Menyediakan kebutuhan fasilitas fisik sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan standar di berbagai kawasan obyek wisata


229

Melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum obyek wisata/budaya daerah Memberikan bantuan modal usaha pendukung program kepariwisataan bagi masyarakat sekitar Pemberlakuan, pengembangan dan penyesuaian sistem tarif dan retribusi obyek wisata termasuk berbagai usaha sosial ekonomi masyarakat yang terkait langsung dalam kegiatan pariwisata Penetapan sistem tarif/retribusi bagi para pengunjung atau peneliti Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERDA tentang penertiban kawasan wisata dan budaya serta tentang pengawasan keberadaan orang asing di Kabupaten Kapaus Hulu Pagu Indikatif :


c. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Budaya serta Pelestarian Kebudayaan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal sebagai landasan berpikir dan berprilaku melalui pendidikan nilai-nilai seni budaya yang bernilai luhur Menyelenggarakan pengenalan, pembinaan dan pengawasan berbagai kebudayaan dalam rangka transformasi budaya serta adaptasi nilai-nilai baru yang positif. Melaksanakan pendataan dan dokumentasi seni budaya daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Pengembangan sistem informasi serta database dibidang kebudayaan daerah Penggalian unsur-unsur seni, sejarah dan kehidupan sosial yang bernilai budaya dan ekonomis untuk memperkaya khasanah budaya daerah maupun budaya bangsa Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah melalui kegiatan-kegiatan pertunjukkan atau pagelaran seni tari, musik dan teater, pameran budaya dan wisata, visual dokumenter sejarah tradisional, pameran seni budaya dan kerajinan rakyat dan lain-lain Penyediaan serta pemanfaatan teknologi tepat guna, efektif dan efisien dalam pengelolaan/pengembangan kebudayaan daerah, khususnya pemanfaatan teknologi informasi (audio visual) dalam kegiatan promosi budaya daerah Menyelenggarakan pengelolaan, pengawasan dan bantuan pemeliharaan secara terpadu terhadap berbagai peninggalan sejarah, seperti rumah panjang/betang, situssitus sejarah dan barang peninggalan sejarah lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan budaya lokal serta meningkatkan peranserta masyarakat dan membentuk generasi muda yang berkualitas dalam menjaga kelestarian budaya tradisional/daerah melalui bimbingan dan penyuluhan secara rutin dan berkala Fasilitasi dialog antar budaya serta fasilitasi berbagai wujud interelasi sosial kebangsaan/kedaerahan seperti festival seni budaya dan olahraga Menyediakan sarana dan prasarana, media dan wadah-wadah pembinaan budaya daerah seperti pengadaan miniatur rumah betang (museum mini) sebagai pusat penyimpanan, dokumentasi dan replika barang-barang peninggalan sejarah/budaya daerah


230

Memberikan bantuan modal, pembinaan maupun pemasaran bagi masyarakat dalam usaha dibidang kerajinan rakyat yang mendukung program pengembangan potensi budaya dan wisata daerah Kerangka Regulasi :

Penerbitan PERDA tentang Perlindungan Budaya dan Pengawasan Peninggalan Sejarah Pagu Indikatif :

Perkiraan anggaran untuk periode 2005-2010 ditambah satu tahun transisi (tahun 2010-2011) sebesar Rp 4.000.000.000,00 Sumber dana : DAU/DAK Kabupaten Kapuas Hulu

C.9.

POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. Umum Pos dan telekomunikasi merupakan wahana bagi kebutuhan informasi, data dan arus berita, baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun international. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pos dan telekomunikasi di era globalisasi ini sangat penting. Pelaksanaan pelayanan pos dan telekomunikasi yang semakin meningkat akan dapat mempercepat informasi hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun, sehingga dapat memperkecil kesenjangan tingkat pengetahuan dan kemajuan diberbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain, antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pos dan Telekomunikasi memiliki beberapa makna penting, diantaranya makna ideologi politik yakni sebagai sarana mewujudkan wawasan nusantara dan hubungan antar bangsa serta memasyarakatkan kebijakan-kebijakan pemerintah secara cepat dan simultan. Kemudian juga memiliki makna ekonomi yakni sebagai pendukung peningkatan produktivitas, serta makna sosial budaya yaitu sebagai sarana penyebarluasan informasi/kebudayaan daerah dan nasional, memupuk rasa cinta tanah air dan mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang terakhir makna Hankam yakni sebagai sarana pendukung sistem informasi pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat luas. Pembangunan Pos dan Telekomunikasi khususnya di sebagian daerah Kapuas Hulu telah berhasil meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana serta pelayanan informasi dan komunikasi yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan. Namun demikian, dengan luas wilayah yang cukup besar dan kondisi geografis yang sangat beragaman yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu, sebagian wilayah lainnya terutama daerah-daerah yang terisolir, pedalaman dan sebagian wilayah perbatasan masih belum memperoleh layanan informasi dan komunikasi secara optimal dan memadai. Disamping faktor alam yang menjadi kendala juga faktor finansial yang terbatas, SDM yang kurang memadai serta faktor-faktor pendukung ekonomi, sosial dan budaya lainnya menjadikan tingkat pelayanan jasa pos dan telekomunikasi belum menjangkau hingga merata di seluruh wilayah pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah khususnya bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa lima tahun kedepan, sasaran pembangunan yang hendak dicapai diantaranya adalah terwujudnya optimalisasi pelayanan jasa pos dan telekomunikasi bagi masyarakat sebagai sarana ampuh untuk kelancaran kegiatan pembangunan disegala bidang, kecepatan dan keamanan arus berita dan informasi. Disamping itu diharapkan pula dalam periode lima tahun mendatang telah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas serta jaringan pos dan telekomunikasi yang semakin merata terutama di seluruh pelosok-pelosok daerah, tersedianya tenaga-tenaga terampil yang handal dan berkualitas serta kian besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dibidang telekomunikasi.


231

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pos dan Telekomunikasi diletakkan pada : a. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pos dan telekomunikasi di seluruh wilayah pedesaan terutama daerah-daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan b. Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat c. Mewujudkan percepatan arus berita, informasi dan data mengenai kegiatan pembangunan beserta hasil-hasilnya. d. Mewujudkan optimalisasi fungsi-fungsi pusat penerangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang lebih terarah, efektif dan efisien

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi Bagi Masyarakat serta Pemberdayaan Lembaga Pos dan Telekomunikasi Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan sarana dan prasarana jasa layanan pos terutama pos bergerak (mobil pos keliling) di beberapa wilayah pedesaan Pembangunan dan pengembangan serta pembinaan secara terpadu warung-warung pos dan telekomunikasi (Warpos / Wartel / Warnet) Pengembangan jaringan Central Communication di wilayah-wilayah yang strategis dan memiliki daya jangkau yang relatif luas Mengintensifkan penggunaan kode pos di kalangan masyarakat pengguna layanan pos melalui penerbitan buku kode pos yang dipadukan dengan kegiatan promosi daerah (bekerjasama dengan pihak dinas pariwisata atau dinas sektor ekonomi daerah lainnya) Meningkatakan mutu layanan pos melalui pemanfaatan teknologi komputer yang lebih handal dalam rangka mempercepat proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang penting dalam upaya pembudayaan kebutuhan komunikasi bagi masyarakat disamping peningkatan kualitas SDM penyelenggara pos dan telekomunikasi

C.10. PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Umum Pembangunan sumberdaya energi dan pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam seluas-luasnya secara hemat dan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka penyediaan bahan baku baik untuk kebutuhan vital masyarakat, industri di daerah maupun industri dalam negeri secara berkesinambungan. Pembangunan sumberdaya energi dan mineral juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini tercatat masih belum optimal, diantaranya disebabkan oleh karena belum optimalnya upaya identifikasi potensi geologi dan sumberdaya mineral termasuk sumber energi serta belum BAB VII RPJM – Program Pembangunan Daerah

232

terwujudnya eksplorasi pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan. Guna dapat meningkatkan manfaat dari potensi sumberdaya mineral dan energi yang dimiliki daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan yang lebih efektif dan terarah, seperti perlunya upaya identifikasi secara terpadu dan berkesinambungan terhadap sumber-sumber gas alam atau bahan-bahan tambang/mineral yang merupakan asset potensial daerah, disamping mengupayakan pemanfaatan sumber energi briket batubara, energi surya dan lain sebagainya sebagai sumber tenaga listrik/energi alternatif. Pembangunan pertambangan dan energi Kabupaten Kapuas Hulu dalam periode lima tahun kedepan, diprioritaskan pada pencapaian sasaran pokok yakni teridentifikasinya potensi geologi dan sumberdaya mineral/energi secara lebih luas, terwujudnya pertambangan daerah terpadu dan pertambangan rakyat yang tertib, terkendali dan berwawasan lingkungan, tercapainya pelayanan listrik dan bahan bakar yang menjangkau ke seluruh wilayah secara merata dan efisien dalam penggunaannya terutama daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta terwujudnya efektifitas dan efisiensi pemakaian air bawah tanah. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk, agar dapat menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Seluruh sumberdaya alam baik darat, laut maupun udara termasuk tanah, air, mineral, flora dan fauna, seyogyanya dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dengan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hasil-hasil dan pemanfaatannya, sehingga mampu menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara memadai untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, baik generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan dalam kehidupan manusia perlu terus dipupuk dan dikembangkan, diantaranya melalui kegiatan penyuluhan, penerangan, pendidikan dan simulasi. Lingkungan hidup yang rusak dan terganggu keseimbangannya perlu dilakukan rehabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan agar terus ditingkatkan. Dalam upaya pengendalian dampak pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri dan limbah berbahaya/beracun, perlu ditingkatkan sehingga kondisi lingkungan yang berkualitas tetap terjaga, lestari dan terjamin keberlanjutannya. Dalam rangka mensukseskan program Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu dikembangkan pola tata ruang wilayah yang menserasikan tataguna lahan, air dan sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan pertumbuhan penduduk yang serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Demikian pula dalam pengembangan tata guna air, perhatian khusus perlu diberikan pada pencegahan kemerosotan mutu dan kualitas serta kelestarian sumber air termasuk penyelamatan DAS dan kawasan danau.

2. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2005-2010, maka arah kebijakan khusus Pembangunan Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup diletakkan pada :


233

a. Peningkatan penerimaan daerah melalui peningkatan kegiatan investasi dan penanaman modal swasta disektor pengelolaan sumberdaya alam potensial b. Pemenuhan kebutuhan energi secara berkesinambungan bagi masyarakat c. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, lestari dan berwawasan berkelanjutan dalam pengelolaanya d. Mewujudkan dan terpeliharanya sistem penyangga kehidupan e. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan energi f. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

3. Program Pembangunan Arah kebijakan khusus Bidang Sumberdaya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pertambangan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pelaksanaan inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi potensi kekayaan tambang atau sumber bahan galian Melaksanakan Penelitian dan pengembangan geologi, mineral, batubara, panas bumi, air bawah tanah dan migas Penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat Pengembangan pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan serta pengembangan pertambangan rakyat terpadu Menyelenggarakan pendataan terhadap usaha pertambangan di seluruh wilayah yang mengandung sumber bahan galian potensial Penertiban perizinan usaha bahan galian dan pertambangan liar seperti Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kontinyu baik terhadap kegiatan pertambangan legal (memegang izin resmi) maupun terhadap pertambangan liar atau ilegal Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan Melaksanakan promosi terhadap pihak luar atau swasta untuk menarik minat investor dalam kegiatan penanaman modal (investasi) di wilayah-wilayah potensial Kerangka Regulasi :

Kemudahan dalam pengajuan/penerbitan perizinan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral yang dikelola secara lestari berkelanjutan Pagu Indikatif :


b. Program Peningkatan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Energi Masyarakat Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi :


234

Kerangka Anggaran :

Pelaksanaan inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi potensi sumbersumber energi Pengembangan sumber energi tenaga gas, briket batu bara dan energi tenaga surya Pembangunan pembangkit listrik serta penambahan kapasitas tenaga dan jaringan listrik khsusunya di daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya energi secara hemat dan bertanggung jawab Menyelenggarakan pendataan dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Melaksanakan pendataan secara akurat dan periodik terhadap kebutuhan dan pemakaian sumberdaya energi di setiap wilayah kerja pemerintahan Pemerataan penyaluran dan pengadaan kebutuhan sumberdaya energi terutama di daerah-daerah terpecil, tertinggal dan perbatasan Melaksanakan promosi terhadap pihak luar atau swasta untuk menarik minat investor dalam kegiatan penanaman modal (investasi) dibidang pengembangan, pengelolaan dan penyaluran sumber-sumber energi Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penerangan, jaringan listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Tenaga Surya) serta pemerataan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) Kerangka Regulasi :

Kemudahan dalam pengajuan/penerbitan perizinan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana kebutuhan energi masyarakat yang dikelola secara sehat, berwawasan sosial budaya dan ekonomis Penyusunan dan penerbitan Perda Kelistrikan, Bahan Bakar dan Pertambangan Pagu Indikatif :


c. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Pengadaan barang dan jasa termasuk pemenuhan standar fasilitas sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang dan mendukung kegiatan pelayanan masyarakat Penyelenggaraan dan mengikutsertakan aparatur termasuk tenaga ahli dalam berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan kursus keprofesian dibidang Lingkungan Hidup, Energi dan Pertambangan Kerangka Regulasi :

Implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pagu Indikatif :



235

d. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sistem Penyangga Kehidupan Kegiatan pokok dan rencana kerja yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut meliputi : Kerangka Anggaran :

Melaksanakan koordinasi yang optimal inter dan antar lintas sektoral Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, pengawasan dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan serta dampak lingkungan hidup, seperti pencemaran ataupun kerusakan lingkungan pada daerah-daerah DAS dan lahan-lahan kritis serta keseluruhan ekosistem daratan, danau dan sungai. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan lintas sektoral berkaitan dengan program konservasi dan pengendalian lingkungan hidup, penanganan limbah industri dan rumah tangga, bahaya asap dan kabut, bahaya mercuri dan limbah ikutan lainnya serta program-program pengelolaan lingkungan hidup umumnya Menyelenggarakan gerakan penanaman sejuta pohon pada lahan-lahan kritis melalui pemberian bantuan pengadaan bibit-bibit unggul lokal Pengadaan alat pengukur kualitas mutu air Penertiban kegiatan-kegiatan sosial dan industri berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan Melaksanakan pengawasan, pengecekan termasuk pengujian secara langsung terhadap potensi pencemaran pada sumber-sumber air dan udara Pengawasan, pengendalian dan pencegahan terhadap bahaya kerusakan lingkungan akibat pembakaran lahan/hutan, penggunaan alat tangkap ikan yang ilegal, pembuangan limbah beracun dan lain-lain sumber pencemaran lingkungan Pemberian apresiasi dan penghargaan terhadap pelaku atau lembaga yang berjasa besar dalam pembinaan lingkungan hidup Kerangka Regulasi :

Implementasi Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-DAS Kapuas dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 September 2003 Sosialisasi UU RI No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Sosialisasi Kep.Men. No.Kep.12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Penataan Lingkungan Penerbitan PERDA tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pagu Indikatif :



236

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents