BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. Kebijakan Umum Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 20112015 diarahkan untuk mendukung dan mendorong upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun lima agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015, sebagai berikut :
Agenda Pertama Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, dan pemberian
Kepastian
Akses
Kesehatan
terutama
bagi
Masyarakat Miskin
Agenda Kedua Memacu produk unggulan pertanian, yang menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai ikon Wilayah Agropolitan, Pertumbuhan
Ekonomi
yang
Inklusif
dan
Berkeadilan,
Pengembangan Iklim dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
144
Agenda Ketiga Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
transparan,
akuntabel, serta profesional
Agenda Keempat Peningkatan Peranan dan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
Agenda Kelima Pengembangan stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga menjadi daya tarik sektor pariwisata.
Lima agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo 2011 – 1015
tersebut
selanjutnya
dijabarkan
ke
dalam
prioritas
program
pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang
6.2. Program Pembangunan Daerah Dalam mewujudkan visi misi Pemerintahan Kabupaten Ponorogo 20112015 yang akan datang, diperlukan adanya komitmen dan kerja keras semua komponen bangsa dalam mewujudkan masyarakat Ponorogo yang adil, makmur, sejahtera berakhlak, berkeadilan guna mewujudkan Rahayuning
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
145
Bumi Reyog, maka diperlukan program prioritas pembangunan yang berpihak kepada masyarakat disemua lapisan yaitu:
A. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkeadilan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo Sejak tahun 20052009 menunjukkan regresi linear menanjak positif. Pada tahu 2005 dan 2008 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pada bulan maret dan bulan oktober 2005 terjadi kenaikan BBM dan pada tahun 2008 terjadi kenaikan BBM kembali serta terjadi krisis global yang melanda seluruh dunia sehingga berpengaruh nyata terhadap kegiatan ekonomi secara global, nasional regional dan local daerah. Kenikan harga BBM merupakan pemicu utama (push factor) yang mendorong kenaikan barang-barang lanilla di pasaran. Multifilyer efek yang terjadi hádala biaya transfortasi menjadi naik sehingga menghambat distribusi barang-barang. Dengan adanya
kegiatan
pembangunan
telah
mempengaruhi
kegiatan
masyarakat pada tingkat atas sampai bawah baik di perkotaan maupun di pedesaaan.
Kegiatan
pembangunan
telah
merangsang
kegiatan
berproduksi penduduk yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat petumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat dilakukan dengan cara peningkatan sektor-sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Ponorogo. Sektor Pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Ponorogo sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu: Sektor Pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan). Sektor ini mepunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hampir 27.96 % dari total PDRB Kabupaten Ponorogo. Selain mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo, sektor pertanian juga menjadi sumber penghasilan dan mata pencaharian utama masyarakat Ponorogo. Dari sini tidak terlalu berlebihan jika dalam lima tahun ke depan sektor ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui anggaran belanja serta pembenahan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
146
regulasi pertanian sesuai kewenangan pemerintah lokal. Problem utama sektor ini mulai dari pembiayaan produksi sampai dengan pasca produksi, yaitu dari problem pengadaan pupuk, pengadaan benih sampai dengan tata niaga pasca panen. Meskipun produk pertanian sangat tergantung dari kebijakan atau regulasi dari Pemerintah Pusat, akan tetapi konsep ke depan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi regulasi-regulasi tersebut dengan cara memberikan kemudahan melalui pengamanan serta kontribusi APBD yang cukup, sehingga dari sistem distribusi pupuk sampai dengan sistem penyangga harga panen, akan meringankan beban petani serta meningkatkan pendapatan petani. Pada sektor pertanian kenaikan BBM merangsang kenaikan harga pupuk dan alat-alat pertanian serta bibit tanaman pertanian sehingga berdampak terhadap tingkat produksi. Harga pupuk yang dirasakan lebih mahal dari biasanya menyebabkan petani berupaya menghemat penggunaan pupuk dengan mengurangi takaran penggunaan pupuk tanamannya, hal ini berakibat pertumbuhan tanaman kurang maksimal lagi dari semestinya. Mahalnya alat-alat produksi ( saprodi ) menyebabkan pengolahan lahan dan perawatan tanaman kurang maksimal juga. Kenaikan harga bibit tanaman
menyebabkan petani memilih bibit yang lebih rendah
kualitasnya/ bukan bibit unggul karena biaya pembelian bibit yang terbatas, hal ini berpengaruh pada masa tumbuh dan berkembangnya tanaman yaitu kerentanan tanaman teserang hama penyakit serta jumlah produksi perbibit lebih sedikit daripada bibit unggul yang menyebabkan total produksi kurang maksimal. Untuk sektor peternakan dan perikanan, ditekankan pada pola produksi potensi peternakan dan perikanan, dengan cara pemberian kemudahan serta pemerataan pengembangannya tidak hanya di daerah tertentu saja. Selain telaga Ngebel, sektor perikanan dapat dikembangkan di daerah yang mempunyai air cukup, waduk, embung dan aliran sungai yang berpotensi. Pengembangan peternakan juga masih dimungkinkan pengembangannya di daerah yang belum tersentuh untuk produksi peternakan sapi, kambing dan ternak lainnya, sehingga ke depan daerah Ponorogo menjadi sentra ternak yang cukup besar.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
147
Sektor Perdagangan dan Jasa juga cukup besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo, sehingga sangat perlu untuk mendapat perhatian lebih. Dalam lima tahun ke depan diharapkan sektor riil yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat menjadi penyangga ekonomi di tingkat mikro atau industri kelas menengah dan kecil, seperti halnya di daerah tetangga kita Tulungagung. Jika sektor ini menjadi berkembang, akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sektor ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 25,18 % dari total PDRB Kabupaten Ponorogo. Hal yang perlu dibenahi adalah
pola
pelatihan
ketrampilan,
peningkatan
pengetahuan
manajemen, membuat jaringan pasar yang kuat, akses perolehan modal yang mudah, serta yang paling pokok adalah menumbuhkan jiwa wirausaha yang tinggi bagi masyarakatnya. Penyediaan anggaran lebih diarahkan pada pemberian subsidi dan optimalisasi tempat-tempat yang dapat menciptakan wira usaha baru seperti Balai Latihan Kerja (BLK), kursus pendidikan ketrampilan, sekolah sekolah kejuruan yang di tingkatkan untuk dapat membuka chanelling kepada pusat usaha di luar daerah. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, adanya kenaikan harga BBM berdampak tidak langsung terhadap kenaikan harga barangbarang. Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang lebih dominan dalam memindahkan barang-barang dagangan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan sarana transportasi. Distribusi barang dagangan akan sangat signifikan terpengaruh oleh kenaikan biaya/ongkos transportasi. Kenaikan ongkos transportasi secara otomatis menaikkan biaya perdagangan/harga barang-barang. Pada subsektor hotel juga terkena imbas secara tidfak langsung dengan adanya kenaikan harga-harga yang diperlukan dalam pemenuhan akomodasi perhotelan. Hal ini berakibat adanya penyesuaian tarif akomodasi hotel sehingga berakibat terhadap konsumen atau tamu sehingga berakibat terhadap konsumen atau tamu yang ingin menginap di hotel. Pada subsektor restoran, adanya kenikan BBM berdampak signifikan dan terasa sekali pada terkereknya harga-harga barang yang diperdagangkan. Karena kenaikan harga BBM berakibat pada ongkos angkutan perdagangan.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
148
Penciptakan iklim investasi yang kondusif dan pembenahan tahapan perizinan dengan memotong proses yang menghambat alur investasi atau penyederhanaan prosedur perizinan, dapat menjadi daya rangsang meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Ponorogo. Pembenahan Infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, di mana infrastruktur untuk akses ekonomi yang tinggi perlu ditingkatkan baik akses jalan, maupun fasilitas umum lainnya. B. Penyediaan Lapangan Kerja Pengembangan iklim ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perbaikan kebijakan pasar kerja dan iklim usaha. Iklim ketenagakerjaan yang baik pada gilirannya akan membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pasar kerja yang baik akan memberikan keseimbangan dalam struktur biaya produksi yang membawa perusahaan menjadi kuat menghadapi persaingan, yang selanjutnya berdampak kepada berkembangnya investasi serta penciptaan lapangan kerja baru. Sebelum terjadinya krisis yang saat ini berlangsung, masalah pengangguran sudah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi seluruh daerah-daerah di Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, upaya tersebut belum memberikan hasil yang berarti. Kini, ditambah dengan terjadinya krisis global, Indonesia termasuk didalamnya kabupaten Ponorogo makin dihadapkan pada masalah yang lebih besar. Sebagai dampak krisis, banyak negara mengalami perlambatan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor Indonesia (terutama Amerika Serikat atau AS, Jepang, dan Uni Eropa) akan menurun. Kondisi ini pada gilirannya akan membawa dampak penurunan permintaan produk barang dan jasa dari Indonesia. Hal ini jelas akan berpengaruh pada industri dalam negeri yang pada akhirnya akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut ikut mendorong tingginya angka kemiskinan dan rentannya kesejahteraan masyarakat. Serangkaian upaya dan paket kebijakan diperlukan untuk mencegah kemungkinan yang lebih buruk pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
149
Ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk karena sesungguhnya kesempatan kerja merupakan keperluan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Masalah angkatan kerja tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta ketersediaan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang setiap tahunnya terus bertambah. Perluasan kesempatan kerja adalah penting, disebabkan bukan saja kesempatan kerja memiliki nilai ekonomi, melainkan
juga
partisipasi.
Untuk
mengandung
nilai-nilai
mengantisipasinya
kemanusiaan
diperlukan
dalam
informasi
arti
tentang
ketenagakerjaan, seperti data penduduk usia kerja, angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja dan angka pengangguran. Sejauh mana keterlibatan penduduk dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam bursa kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk usia kerja meliputi penduuk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Sementara itu, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari pekerjaan, sehingga angkatan kerja merupakan penduduk potensial yang siap dan terjun dalam kegiatan ekonomi. Penduduk kabupaten Ponorogo mayoritas mengelompok pada usia muda, dan ini berpengaruh terhadap besarnya jumlah angkatan kerja. Prosentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki bukan angkatan kerja sebagian besar dikarenakan bersekolah, sedangkan penduduk perempuan dikarenakan mengurus rumah tangga. Dalam seminggu, rata-rata jam kerja penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas sebesar 35,56 jam. Lapangan usaha yang paling banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas adalah bidang pertanian dengan presentase sebesar 62,73%. Diikuti dengan sektor jasa 9,03%,
perdagangan
8,67%,
industri
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
7,49%,
konstruksi
Bab VII_ Halaman
5,92%,
150
transportasi 3,62%, keuangan 1,57%, pertambangan 0,61% dan sektor listrik, gas dan air sebesar 024%. Untuk penduduk perempuan lapangan usaha yang paling banyak dilakukan adalah pertanian sebesar 54,65%. Diikuti dengan sektor perdagangan , jasa, industri, pertambangan dan galian, keuangan, konstruksi, serta sektor listrik, gas dan air. Sedangkan jenis pekerjaan utama yang paling banyak dilakukan oleh penduduk baik laki-laki maupun perempuan adalah bidang pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh potensi wilayah kabupaten Ponorogo merupakan adaerah persawahan. Disamping itu tingkat pendidikan, kemampua/ skill yang dimiliki oleh penduduk dan kondisi perekonomian daerah juga berpengaruh terhadap jenis lapangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
(TPAK)
merupakan
perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Melalui indikator TPAK dapat ditunjukkan persentase penduduk yang telah siap terlibat dalam kegiatan ekonomi (aktif secara ekonomis). Secara umum TPAK Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima tahun) terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat pada grafik, TPAK tahun 2008 sebesar 69,89 persen, yang menunjukkan sekitar 70 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomis mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 75,70% .Perubahan besaran TPAK tersebut menggambarkan adanya fluktuasi jumlah angkatan kerja yang antara lain dipengaruhi oleh usia penduduk, status perkawinan dan tentunya kesempatan kerja yang ada.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2004-2008
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
151
80,00%
69,89% 75,70%
75,00% 70,27% 73,11% 67,12%
70,00% 65,00% 60,00% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Kesempatan kerja dan pengangguran merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan bertolak belakang. Kesempatan kerja yang luas akan mengurangi jumlah pengangguran, begitu pula sebaliknya. Dari sisi ketenagakerjaan, kesempatan kerja ekuivalen atau berbanding lurus dengan jumlah mereka yang bekerja, sedangkan pengangguran adalah mereka yang sedang mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha termasuk yang pesimis untuk mendapatkan kerja atau yang belum mulai bekerja. Sehingga dapat dikatakan tidak semua penduduk usia kerja yang tidak bekerja termasuk pengangguran. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan aspek kesempatan kerja dan pengangguran adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
dan
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(TPT).
TKK
adalah
perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja terhadap keseluruhan
angkatan
kerja.
Indikator
penyerapan
terhadap
angkatan
kerja.
ini
menunjukkan
Sementara
TPT
tingkat adalah
perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2009 telah mengalami penurunan yang cukup significant dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai angka 3,73 persen, pada tahun 2008 mencapai 4,78 persen. Besarnya jumlah pengangguran ini diantranya disebabkan oleh:
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
152
1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini terjadi karna jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. 2. Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja yang ada. 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang 4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia 5. Penyediaan ndan pemanfaatan tenaga kerja anatar daerah tidak seimbang.
Salah satu sasaran pembangunan ketenaga kerjaan adalah peningkatan
Sumber
penggunaan
SDM
Daya serta
Manusia
(SDM).
peningkatan
Penempatan
hasil-hasilnya
dan
apabila
dikembangkan secara efektif akan sangat mendukung proses gerak langkah pembangunan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak semata terlihat pada tercapainya hasil-hasil pembangunan, akan tetapi juga banyaknya SDM yang terlibat di dalamnya. Pada kenyataannya tidak mudah mengadakan penyediaan lapangan kerja bagi golongan penduduk usia angkatan kerja yang setiap tahunnya semakin bertambah. Menurut konsep Labor Force (yang telah disempurnakan), penduduk umur 10 tahun ke atas dapat dirinci menjadi Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan (BAK). Angkatan Kerja adalah penduduk umur 10 tahun ke atas yang yang bekerja, mencari pekerjaan dan sementara tidak bekerja. Sedangkan penduduk umur 10 tahun ke atas yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan mempunyai aktivitas lain dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang cukup penting karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Beberapa faktor penting yang perlu dikaji dalam aspek ketenagakerjaan antara lain adalah keadaan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, staus pekerjaan dan lamanya jam kerja.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
153
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi Angkatan Kerja yang dinyatakan dalam persen, dengan demikian TPAK dapat menggambarkan berpa persen penduduk umur 10 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja pada waktu tertentu. Indikator
lainnya
dalam
bidang
ketenagakerjaan
adalah
Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di kalangan angkatan kerja. Terlihat dari table bahwa angka TPT di Kabupaten Ponorogo tahun 2009 sekitar 3.45 persen, yang berarti dari 100 angkatan kerja secara rata-rata terdapat antara 3 sampai 4 orang yang sedang mencari pekerjaan. Kondisi lapangan kerja di Ponorogo dalam lima tahun ini masih besar jumlah pengganggurannya,
hal ini dapat dilihat dari angka
angkatan kerja terbuka yang mencapai sekitar 4,087 persen, karena usia angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Dengan angka pengangguran yang tinggi, maka tingkat kerawanan sosial juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun ke depan adalah mengurangi tingkat pengangguran dengan
tindakan yang nyata
terhadap simpul-simpul pengangguran. Pengurangan penggangguran akan dapat mendorong terjadinya kondisi yang cukup kondusif di Ponorogo, serta bisa
menumbuhkan peluang usaha dan membuka
lapangan kerja. Oleh sebab itu diperlukan penciptaan dunia usaha di tingkat mikro dan menengah
melalui pembenahan pada bidang
peningkatan sumber daya dan ketrampilan, menciptakan sentra usaha potensial di setiap kecamatan serta pembukaan pangsa pasar yang kompetitif di semua jalur tingkatan. Hal yang perlu juga dibenahi adalah konsep pertumbuhan ekonomi bidang perdagangan dan jasa. Selain itu perlu juga adanya pembenahan pola-pola pelatihan ketrampilan, peningkatan pengetahuan manajemen, membuat jaringan pasar yang kuat, akses perolehan modal yang mudah, serta yang paling pokok adalah menumbuhkan jiwa interpreunership yang tinggi bagi masyarakat. Penyediaan anggaran lebih diarahkan pada pemberian subsidi dan optimalisasi tempat-tempat yang dapat menciptakan kewirausahaan baru,
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
154
seperti Balai Latihan Kerja, kursus pendidikan ketrampilan, sekolah kejuruan agar dapat mebuka chanelling kepada pusat usaha di luar daerah. Dengan demikian maka akan muncul dunia usaha baru, dan tentunya akan membuka peluang usaha yang berpengaruh pada menurunnya
angka
pengangguran,
serta
dapat
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Untuk pembukaan lapangan kerja baru juga dapat direalisasikan melalui optimalisasi hasil pendapatan TKI yang sangat besar untuk mengerakkan pembangunan, dimana hasil devisa TKI di Ponorogo diperkirakan kurang lebih
Rp.
900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyard) pertahun. Ini merupakan potensi yang cukup besar dan dapat dinjadikan investasi guna dikembangkan menjadi modal usaha bagi TKI pasca kepulangannya. Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitasi dengan pemberian pengetahuan managemen usaha dan ketrampilan. C. Pengentasan Kemiskinan Dari sisi kuantitas, angka kemiskinan yang ada di Ponorogo dalam kurun lima tahun terakhir ini (tahun 2005-2010) masih cukup besar. Kondisi ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program lima tahun ke depan pada tahun 20102015 diharapkan dapat berkurang sehingga pada tahun 2015 dibawah sebesar 10 %, yaitu melalui program pendekatan secara lintas bidang dan sektor, karena dengan kebijakan yang parsial tentunya tidak akan efektif bahkan cenderung sia-sia. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang terkoordinasi di segala bidang, baik itu pembangunan pelayanan
dasar,
pembangunan
ekonomi,
pembangunan
sosial,
pembangunan politik dan pembangunan budaya serta pembangunan hukum, hal ini dilakukan untuk mencapai keharmonisan dan efektifitas program.
Dalam
upaya
melaksanakan
koordinasi
penanganan
kemiskinan di Kabupaten Ponorogo telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berdasarkan Dalam Negeri Nomor 42
Tahun
2010
tentang
Peraturan Menteri Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Wakil Bupati.
Pembentukan TKPK merupakan bentuk komitmen pemerintah
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
155
Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bentuk sinergi dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan akan dicapai apabila terjadi peningkatan pembangunan di bidang :
Pembangunan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan sebagainya. Bidang ini harus terpenuhi dan di tingkatkan dalam rangka membentuk pembangunan manusia yang baik.
Pembangunan ekonomi ditingkatkan melalui bidang infrastruktur, iklim investasi yang
kondusif, peningkatan perdagangan dan
jasa,
pertanian yang menyeluruh, pariwisata, ketahanan fiscal atau ketahanan
anggaran,
pembangunan
bidang
ini
akan
sangat
berpengaruh pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Pembangunan Sosial, pembangunan bidang ini di tingkatkan melalui penguatan masyarakat dengan pola pemberdayaan masyarakat yang mandiri, perlindungan sosial (akses pendidikan, kesehatan yang cukup
terjangkau),
bantuan
sosial,
pelayanan
sosial
/publik.
Pembangunan ini untuk memenuhi rasa keadilan sosial dimasyarakat .Pembangunan Budaya, pembangunan ini merupakan salah satu bagian yang penting
meliputi pencapaian good governace, anti
korupsi, budaya kearifan lokal. Semua ini ditingkatkan dalam rangka membentuk nation and character building atau pembentukan karakter bangsa yang berbudaya.
Pembangunan Politik, di tingkatkan pembangunan politik yang bermartabat, beretika guna mencapai kondisi demokrasi yang berbudaya.
Pembangunan
Hukum,
kepastian
hukum
di
setiap
sendi
kemasyarakatan dan pemerintahan, sehingga timbul rasa adil, rasa aman dan keamanan dimasyarakat. D. Peningkatan Akses, Mutu, serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
156
Sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan kedepan. Pendidikan merupakan dasar pengembangan kepribadian dan pola fikir yang kreatif, inovatif sekaligus kontruktif dalam upaya menumbuhkan produktifitas seseorang dalam menciptakan tenaga pembangunan yang terampil, handal yang akan mempengaruhi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Sektor pendidikan di Kabupaten Ponorogo sampai saat ini, masih perlu ditingkatkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Jika dilihat dari segi jumlah, sekolah tingkat SD sampai dengan SMU/ SMK yang mencapai status sekolah standard nasional maupun internasional masih sangat minim. Untuk kualitas maupun kuantitas pendidikan baik SD, SMP, SMU dan SMK dalam lima tahun ke depan dapat terus dipacu dan dikembangkan pencapaiannya. Dan semua tingkatan dari SD sampai SMU/SMK bahkan sekolah berbasis keagamaan seperti
Tsanawiyah,
Aliyah mempunyai sekolah rintisan sekolah berstandard nasional maupun international. Angka buta huruf masih juga menjadi masalah di Ponorogo, karena masih termasuk daerah dengan angka buta huruf yang masih cukup banyak di tingkat Propinsi Jawa Timur. Langkah ke depan tentunya diprioritaskan kejar paket, pendidikan non formal dan peningkatan budaya rasa malu untuk buta aksara, sehingga ada motivasi dan kemauan yang kuat dari masyarakat untuk ikut program pendidikan. Selain itu penekanan program pendidikan juga meliputi : Pemenuhan/penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam lima tahun kedepan. Penekanan pembiayaan masuk sekolah dengan membuat kebijakan agar sekolah menekan biaya masuk sekolah. Penuntasan angka buta huruf dengan memperbanyak program Kejar Paket. Peningkatan profesionalitas, kompetensi dan kesejahteraan guru yang proporsional. Peningkatan Sarana dan Prasarana belajar mengajar dengan penekanan lebih pada pengadaan laboratarium sekolah dan alat peraga praktek untuk penambahan keahlian pelajar.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
157
Pengembangan Sekolah Kejuruan yang berbasis talent, link and match.
E. Peningkatan
Cakupan,
Mutu,
serta
Pemenuhan
Sarana
dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan. Keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan tidak lepas dari peran serta pemerintah Daerah kabupaten Ponorogo dan partisipasi Masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia fasilitas-fasilitas kesehatan senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Kasadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat
dengan
naiknya
prosentase
jumlah
penduduk
yang
menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah maupun swasta. Hal ini juga berkaitan dengan program bantuan yang digulirkan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan keringanan
biaya
dalam
bidang
kesehatan
seperti,
Jamkesmas,
Jamkesda dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi
puskesmas
mulai
perawatan,
puskesmas
keliling
Disamping
itu
kapasitas
puskesmas hingga
rumah
sakit
pembantu,
piliklinik juga
puskesmas
kesehatan terus
desa.
ditingkatkan
kemampuannya, terutama dalam meningkatkan daya tampung untuk perawatan maupun peningkatan fasilitas pelayanan medik, seperti ruang operasi, UGD, ruang isolasi, unit transfusi darah (UTD) dan Laboratorium Kesehatan. Pembangunan rumah sakit baru mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan pembangunan di bidang kesehatan antara lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta derajat kesehatan masyarakat.
Peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat
harus
diupayakan terus menerus serta perlu ada keseimbangan antara tindakan yang dilakukan Pemerintah dan Kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
158
derajat kesehatan masyarakat antara lain adalah Mortalitas (Kematian), Angka Kelahiran Kasar, Morbiditas/ Angka kesakitan dan Status Gisi.
Dibidang kesehatan, program yang akan dilakukan lima tahun mendatang adalah :
Meningkatkan akses dan Mutu pelayanan
kesehatan
dasar bagi
masyarakat di puskesmas dan jaringannya.
Perluasan jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terutama bagi masyarakat miskin.
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, dan tetap melanjutkan pembangunan rumah sakit umum Dr. Harjono Ponorogo.
Pengelolaan pelayanan kesehatan yang lebih profesional baik bagi individu maupun komunitas berupa kegiatan preventif, promotif dan kuratif termasuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Penyediaan sumber daya yang memadai sesuai kemampuan daerah.
F. Perimbangan Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Pengelolaan anggaran dan belanja daerah yang transparan dan akuntabel akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Diperlukan tekad bersama untuk lebih mengefektifkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada program kerakyatan, dengan melakukan penghematan yang proporsional untuk anggaran belanja tidak langsung, sehingga perbandingan anggaran belanja tidak langsung dengan belanja pembangunan tidak mengamali ketimpangan yang cukup besar. Saat ini untuk anggaran pembangunan dari total APBD rata-rata hanya teralokasi sekitar / kurang lebih 37 %. Dalam Lima tahun ke depan diusahakan terjadi penghematan dan efisiensi untuk belanja tidak langsung, sehingga anggaran pembangunan dapat di tingkatkan prosentasenya. Untuk bantuan keuangan desa yang dikemas dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang rata-rata per desa pada tahun angggaran 2009 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), ke depan diharapkan dapat di tingkatan seiring dengan efisiensi anggaran, dan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
159
pembagian ini tentunya akan proposional sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan orientasi pembangunan dititik beratkan di perdesaan, tentunya prioritas program akan mengarah kepada
sistem dan alokasi pembangunan di pedesaan
menuju
kemandirian masyarakat perdesaan. Adapun tujuannya adalah :
Menjadikan wilayah perdesaan sebagai sentra pembangunan dan pusat pengembangan ekonomi dengan memperhatikan potensi lokal.
Penguatan unsur lembaga dan seluruh komponen masyarakat dengan peningkatan sumber daya, melalui pendampingan dan pelatihan manajemen dalam menuju kemandirian.
Memperbanyak sistem pemberdayaan ditingkat masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan melibatkan secara aktif seluruh masyarakat disetiap tahap pembangunan.
Peningkatan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai motor penggerak pembangunan di perdesaan.
G. Peningkatan Pengelolaan Tujuan Pariwisata dan Budaya Dalam bidang pariwisata dan pelestarian budaya, pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2015 akan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut :
Pengembangan sektor pariwisata lebih diarahkan pada optimalisasi Telaga Ngebel sebagai tujuan utama wisata di Ponorogo. Disamping itu, obyek wisata lain juga terus dikembangkan, misalnya wisata religi di Masjid Tegalsari di Kecamatan Jetis sebagai peninggalan sejarah Islam di Ponorogo, makam Bathorokatong di Kelurahan setono Kecamatan Jenangan,
serta Sendang Waluyo
Jati di Kecamatan Sooko sebagai tempat ziarah umat Katholik. Potensi wisata alam seperti Air terjun Plethuk di Desa Jurug Kecamatan Sooko, wisata alam Kucur di kecamatan Badegan dan bebrapa wisata alam lain yang dimiliki Ponorogo juga terus digali dan dikembangkan untuk mendukung obyek wisata yang telah ada.
Agenda Tahunan Grebeg Suro terus dikembangkan, guna menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
160
Peningkatan SDM pelaku sektor wisata akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya minat wisatawan untuk datang menikmati ragam wisata di Kabupaten Ponorogo.
Pelestarian dan pengembangan seni Reyog sebagai identitas budaya
Ponorogo
akan
dilakukan
dengan
serius,
melalui
peningkatan kecintaan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap seni Reyog Ponorogo. H.
Pengembangan dan Penyediaan Infrastruktur Penyediaan infrastruktur yang memadai adalah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Oleh karena infrastruktur utama yang akan mendapat prioritas pada tahun 2011-2015 adalah :
Pembangunan waduk Bendo di desa Bendo Kecamatan Sawoo, sebagai
penyedia
air
baku
yang
akan
mendorong
dan
mengembangkan sektor pertanian di Ponorogo khususnya di daerah sekitar.
Pembangunan jalan tembus lingkar Wilis yang meliputi jalur NganjukMadiun-Ponorogo
(NGADIPONO),
yang
diprioritaskan
untuk
mempermudah akses perekonomian Kabupaten Ponorogo dengan daerah sekitarnya.
I.
Di bidang irigasi, guna meningkatkan produktifitas pertanian.
Pembangunan jalan lintas kabupaten
Rehabilitasi, sanitasi dan pembangunan air minum perdesaan.
Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan.
Pembinaan Keagamaan Pembinaan keagamaan akan terus ditingkatkan, dengan fokus perhatian pada penciptaan
rasa persatuan dan toleransi untuk saling
menghormati antar umat beragama. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai kondisi demikian, program yang akan dilakukan adalah :
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
161
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyediaan tempat-tempat ibadah yang memadai.
Meningkatkan kerukanan antar umat bergama melalui peningkatan peran tokoh–tokoh lintas agama, serta memanfaatkan peran aktif perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ponorogo.
J. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Harus
diakui
bahwa
kondisi
administrasi
kependudukan
di
Kabupaten Ponorogo saat ini masih perlu banyak pembenahan. Masyarakat mengeluhkan kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan,
berupa
lamanya
penerbitan
dokumen-dokumen
kependudukan. Program kedepan Pemerintah Daerah membuat regulasi untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan berupa :
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan perijinan diberikan secara ramah, mudah, cepat, murah dan aman
K. Pengembangan Fasilitas Olah Raga sebagai Sarana Peningkatan Prestasi Olah Raga Pada era terdahulu, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Daerah yang melahirkan atlet-etlet nasional. Oleh karena itu fasilitas olahraga harus mendapatkan perhatian, untuk mengembalikan kejayaan olahraga di Kabupaten Ponorogo. Stadion Bathoro Katong sebagai pusat kegiatan olahraga perlu untuk diperbaiki, bahkan kalau memungkinkan dibangun kembali. Cabang-cagang olahraga yang berprestasi perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk memperoleh olah ragawan yang dapat berprestasi di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Dalam pemerintahan ke depan, untuk mencapai prestasi olah raga perlu dibangun sentral olah raga (stadion) yang lebih baik, memadai dan berstandard nasional.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
162
L. Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Program
dan
kegiatan
pembangunan
yang
berwawasan
lingkungan terus dimantapkan melalui konsistensi terhadap rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pencemaran lingkungan, terutama limbah industri
terus
diintensifkan
dengan
mewajibkan
seluruh
industri
mempunyai pengolahan limbah sendiri. Revitalisasi lahan, terutama lahan kritis perlu dilakukan untuk meminimalisir bencana yang diakibatkan oleh buruknya pengelolaan lahan. M. Pengembangan Perkoperasian dan UKM Sebagai soko guru perekonomian, koperasi perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Begitu juga UKM harus selalu mendapatkan penanganan yang serius agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pergerakan koperasi dan UKM di Kabupaten Ponorogo perlu ditingkatkan kembali. Kemampuan koperasi untuk menyerap berbagai kepentingan ekonomi masyarakat kelas bawah perlu mendapat peluang regulasi yang lebih kondusif. Selain itu, orientasi koperasi dan UKM yang masih cukup konvensional harus dikembangkan kepada orientasi yang lebih profesional. Beberapa hal lain yang bisa dilakukan dalam koperasi adalah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk perluasan segmen usaha.
N. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondisi Kamtibmas di Kabupaten Ponorogo pada saat ini sangat kondusif. Oleh karena itu kondisi ini harus terus dipelihara malalui peningkatan
peran
serta
seluruh
masyarakat
dalam
memelihara
Kamtibmas di lingkungan masing-masing.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab VII_ Halaman
163
