BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN (RPJMK) ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Selatan 2013-2018 merupakan kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan 10 (sepuluh) Misi daerah yang juga merupakan pilar pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan atau Sepuluh pilar pembangunan Aceh Selatan (Dasa Saka Pem bangunan ) yaitu : 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara Khaffah; Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memaksimalkan peran dunia usaha dan lembaga keuangan sehingga saling berkonstribusi dan mendukung pembangunan ekonomi Aceh Selatan serta memproduktifkan pengelolaan lahan untuk pengembangan usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Mendukung aktivitas kaum perempuan di gampong-gampong, baik dibidang agama maupun aktivitas dalam menjalin kebersamaan dan perlindungan terhadap ibu dan anak; Mendorong peningkatan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan gampong serta menghidupkan berbagai aktivitas olah raga dalam upaya meningkatkan prestasi olah raga; Memperbaiki jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dengan peningkatan fasilitas sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas serta kuantitas tenaga medis dan tenaga pendukungnya baik pelayanan dasar maupun lanjutan. Membangkitkan kembali kebudayaan Aceh dengan berupaya menggali dan melestarikan adat istiadat dan budaya Aceh; Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan; Membangun dan memperluas infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih) Menata Kota Tapaktuan sehingga sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Selatan menjadi lebih baik dan dapat menjadi Kota Tujuan Wisata yang menyenangkan, bersih, berperadaban, taat aturan, sadar hukum dan toleran.

program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2013-2018 diklasifikasikan menurut program dan kegiatan internal SKPK serta urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Secara rinci kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai tercantum dalam Tabel VII. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

VII - 1


Tabel. VII-1 Kebijakan dan program pembangunan daerah Visi

: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 1 : Mendorong Masyarakat untuk meningkatkan Kualitas pengamalan Agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara Khaffah. Capaian kinerja

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dinul/Syariat Islam secara Kaffah.

Strategi

1. Memantapkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat Islam melalui pelaksanaan program antara lain : - Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai keagamaan - Program Bina Hukum Syariat Islam. - Program Penyediaan sarana prasarana keagamaan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Arah kebijakan

1. Membangun sikap kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah,SWT, dalam melakukan pergaulan hidup antar bangsa dan sesama umat manusia 2. Menjadikan Syariat Islam sebagai sumber nilai, sumber moral dan prilaku politik, sumber ilmu pengatahuan, peradaban dan mendorong percepatan penerapan/penyelen ggaraan nilai-nilai syariat Islam disetiap kecamatan maupun gampong di Aceh Selatan

Indikator kinerja

Berkurangnya pelanggaran syariat Islam

Kondisi awal tahun 2013

Kondisi akhir tahun 2018

50 kasus

20 kasus

program pembangunan

Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilainilai keagamaan

Meningkatnya jumlah peserta pembinaan kepada imam mesjid, khatib dan da’i, guru pendidikan agama, guru pengajian, tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Tidak Ada

5.500 Orang

Program pemberdayaan Keistemewaan Aceh

Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi qanun Syariat Islam

1.100 Orang

5.500 Orang

Program Bina Hukum Syariat Islam.

VII - 3

Bidang urusan

Wajib

SKPK penanggug jawab

SKPK Dinas Syariat Islam MPU


2. Mengaktifkan dakwah Islamiyah dengan meningkatkan peran Ulama, remaja mesjid, serta masyarkat

3. Membangun dan memelihara serta meningkatkan kualitas pendidikan agama diseluruh lembaga pendidikan baik formal maupun informal

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

0,0013

0,0015

4. Peningkatan pengawasan terhadap penerapan syariat islam.

Meningkatnya pengawasan terhadap penerapan syariat islam

kegiatan

1. Meningkatkan kualitas dakwah islamiyah, menyemarakkan hari-hari besar Islam.

Lahirnya da’i-da’i bertaraf regional dan nasional. Adanya agenda kerja tahunan Pemda untuk menyemarakkan hari-hari besar Islam, mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten. Meningkatnya anggota remaja mesjid Meningkatnya jumlah Tajhiz jenazah

Jumlah Pelaksaanaan kegiatan pemahaman syariat islam

2. Peningkatan jumlah anggota remaja mesjid 3. Peningkatan jumlah sumber daya dan tata cara pemandian jenazah. 4. Meningkatkan antisipasi masyarakat terhadap masuknya aliran sesat PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Program Penyediaan sarana prasarana keagamaan

Wajib

SKPK Syariat Islam, Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendidikan

kegiatan

Program razia dan pengawasan

Wajib

SKPK Syariat Islam, WH

Tidak ada

20 Orang

Program Syiar Islam

Wajib

SKPK Syariat Islam

Tidak ada

25 Kegiatan

400 Orang

2.400 Orang

400 Orang

2.400 Orang

1 Kegiatan

6 Kegiatan

Wajib

SKPK Syariat Islam MPU

VII - 4

Program Peningkatan Sumber Daya Syariat Islam

Program pembinaan msyarakat dan kemaslahatan umat


5. Meningkatkan Pemahaman syariat islam kepada PNS serta melaksanakan safari magrib 6. Pemantapan kegiatan pembinaan kepada para ulama dan kelembagaannya


Meningkatnya dakwah ba’da Magrib

1 Kegiatan

6 Kegiatan

Program Dakwah dan Peribadatan

Meningkatnya kegiatan pembinaan kepada para ulama

2 Kegiatan

15 Kegiatan

Program Pengembangan dan Peningkatan MPU

Adanya Ulama Kab. Aceh Selatan yang berkompetensi pada Taraf Regional dan Nasional

Tidak Ada

5 Orang

Meningkatkan Koordinasi Antar anggota MPU Kaderisasi Struktur Pengurus MPU

2 Pertemuan

15 Pertemuan

24 Orang

24 Orang

VII - 5

SKPK Syariat Islam Wajib

SKPK MPU



: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang Islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 2 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik danbersih (clean

and good govermance).

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 100 % 100%

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Meningkatkan sarana aparatur yang bermutu dan memadai melalui pelaksanaan program antara lain:

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Lancarnya administrasi perkantoran. Meningkatnya kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

Mewujudkan daerah dengan sistem palayanan publik dan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efesien serta peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang efesien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

100%

100%

Adanya website daerah yang dapat diakses masyarakat secara umum

-

ada

- Program pelayanan Administrasi perkantoran - Program Pembangunan egovernment - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Bidang urusan


Program pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Wajib

Seluruh SKPK

Wajib

Seluruh SKPK

Program Pembangunan egovernment

Wajib

Bag. Pembangunan, Setdakab

KPDE

Kesesuaian SKPK berdasarkan PP.41/2007

Sesuai

Adanya sistem informasi pelayanan

Ada

sesuai

.


Program Pembangunan

Ada

VII - 6

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Wajib

SKPK Penangungjawab kelembagaan pemerintahan daerah dan Penanggungjawab perijinan.


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018

Program Pembangunan

Bidang urusan


perijinan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemda

Ada

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat


Ada

3

3,5

Tertatanya tapal batas wilayah, kecamatan dan Gampong

Tidak tertata

Tertata

Kerjasama antar daerah

ada

Peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah Tersusunnya laporan keuangan SKPK simester pertana dan praknosis 6 bulan berikutnya

Program penataan batas kecamatan.

Wajib

SKPK Penanggung jawab Pemerintahan

ada

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

wajib

Selurh SKPK

Ada

Ada

Program hari-hari besar Nasional

Wajib

SKPK Penanggung Jawab Pemerintahan

ada

ada

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Wajib

Seluruh SKPK

Sisten komputerisasi daftar gaji PNS daerah

ada

ada

Program optimalisasi teknologi informasi.

Wajib

Seluruh SKPK

Adanya sistem administrasi kearsipan

20%

100%

Program Perbaikan Sistem Administrasi

Wajib

Kantor

VII - 7


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


pada setiap SKPD

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Merubah budaya birokrasi yang selama ini cenderung bersikap sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan sistem manajerial (merencanakan, menggerakkan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalaikan).

25 Orang

35 Orang

Adanya Gedung Arsip Daerah (DEPO)

Tidak Ada

Ada

3 Daftar

13 Daftar

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

50 %

75 %

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase SKPK yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

80%

90%

Penyusunan LKPJ tepat waktu

Tidak tepat waktu

Tepat waktu

Ada/tepat waktu

Tepat waktu

Penyusunan LPPD tepat waktu

Tepat Waktu/ 28 Maret 2013

Tepat waktu

Jumlah peraturan KDH yang dikeluarkan

20 perkada

100 perkada

Adanya standard

operating procedur

(SOP) pemerintah daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan LAKIP tepat waktu

Bidang urusan

Kearsipan

Adanya peningkatan SDM pengelolaan kearsipan

Adanya naskah sumber arsip Memantapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pelaksanaan program antara lain

Program Pembangunan

VII - 8

SKPK penanggug jawab ARPUSDOK

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Wajib

Kantor ARPUSDOK SKPK Penanggung Jawab Pemerintahan


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja Persentase peraturan KDH yang ditindaklanjuti

Meningkatkan akuntabilitas SKPK dengan melakukan pembinaan dan pengawasan lingkup SKPK secara berkala PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 20% 100 %

Adanya forum konsultasi publik antara Pemda dengan masyarakat/stakeholder

Tidak Ada

Terjalinnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat

20%

Adanya unit khusus menangani pengaduan masyarakat

Tidak ada

Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil audit pihak eksternal maupun Internal

28%

2 kali/tahun

100%

Program Pembangunan

Bidang urusan


Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah.

Wajib

SKPK Penanggung Jawab Pemerintahan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Wajib

Bag. Humas Setdakab

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Wajib

Inspektorat

ada

40 %

VII - 9


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja Persentase jumlah PKPT yang terealisasi Jumlah Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi SAKIP

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 34,09 % 100 % 0

90 %

8 Obrik

12 Obrik

Program Pembangunan

Bidang urusan


Meningkatnya Pemberdayaan lembaga pengawasan

Meningkatkan pemberdayaan lembaga Pengawasan dengan melaksanakan program antara lain: Program peningkatan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatkan jumlah aparatur pengawas intern yang handal dan profesional.

Tenaga APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah).

11 Orang

20 Orang

Program peningkatan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Wajib

Inspektorat

Berfungsinya secara maksimal lembaga yang mengurus SDM (kepegawaian Daerah)

Meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, melalui pelaksanaan program antara lain:

Menempatkan Pejabat, Baik Struktural maupun Fungsional sesuai Latar Belakang Pendidikannya

Adanya Struktur jabatan dan eselonering yang terisi

589 Orang

839 Orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Wajib

BKPP dan Seluruh SKPK

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

651 orang

1.240 orang

-

Program Pembinaan dan Pengembangan


VII - 10


Sasaran

Strategi

-

-

Aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Arah kebijakan

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Mengadakan SDM sesuai potensi daerah

Meningkatkan disiplin aparatur

Melaksanakan diklat, kursus yang sesuai sengan kebutuhan daerah


Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 Ada Ada

Bertambahnya Pegawai yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

1.265 PNS

1.400 PNS

Adanya Sistem Informasi Managemen (SIM) kepegawaian daerah Daerah

ada

ada

Aparatur Pemerintah yang mendapat sanksi

0,005 %

0,002 %

Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang memperoleh penghargaan

201 orang

251 orang

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas aparatur

Tidak ada

200 Orang

Meningkatnya keahlian aparatur pada berbagai disiplin ilmu pengetahuan

12 orang

20 orang

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

328 orang

839 orang

VII - 11

Program Pembangunan

Bidang urusan


Program peningkatan disiplin aparatur

Wajib

Seluruh SKPK

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Wajib

BKPP dan Seluruh SKPK

Program Pendidikan Kedinasan

Wajib

BKPP dan Selruh SKPK


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan/pendidikan kedinasan

Meningkatnya kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Meningkatkan kerjasama dengan DPRK, melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 12 orang 15 orang

Program Pembangunan

Bidang urusan


Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan

0.002 %

0.005 %

Memfasilitasi PNS yang purna tugas

Jumlah Pegawai yang Pensiun

123 orang

108 orang

Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS

Wajib

BKPP dan seluruh SKPK

Meningkatkan pemberdayaan angggota KOPRI

Pelaksanaan kegiatan Kopri

Kegiatan

kegiatan

Program peningkatan pemberdayaan anggota KOPRI

Wajib

BKPP, Sekretariat KOPRI

Mendapatkan dukungan politik yang adequat

Pelaksanaan konsultasi yang diadakan Pemda dengan DPRK

78 kali

87 kali

Mengesahkan anggaran tepat waktu

Ketepatan waktu pengesahan APBK

Mendorong pelaksanaan legislasi dan peningkatan penerbitan qanun daerah

Jumlah qanun daerah yang dikeluarkan

24 qanun

29 qanun

Melakukan Kerjasama

Meningkatnya capaian pelaksanaan program

80%

90%

Tepat waktu

Tepat waktu

VII - 12

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Setwan Setdakab Bag. Pembangunan Bappeda DPKKD


Sasaran

Mantapnya proses perencanaan, koordinasi, penelitian dan evaluasi

Strategi

Mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi antar dinas/badan/kantor melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Perencanaan Pembangunan Wilyah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Program Perecanaan Sosial dan Budaya - Program Perencanaan tata Ruang - Program


Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Program Pembangunan

pengawasan

dan kegiatan

Memperkuat sistem koordinasi yang komprenhensif baik subtansi maupun tingkat pemerintahan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan.

Tersedia dokumen Perencanaan tekhnis Wilyah/kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (Master Plan, SID, DED)

ada

ada

Program Perencanaan Pembangunan Wilyah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD, RKPK, Rentra SKPK, Renja SKPK, KUA dan PPAS, RKA, DPA dan DPPA dan Evaluasi pembangunan daerah

ada

ada

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedia dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah

ada

ada

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedia dokumen Perencanaan Wilayah dan sumber daya alam

ada

ada

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedia dokumen perencanaan Perencanaan Sosial Budaya

ada

ada

Program Perecanaan Sosial dan Budaya

VII - 13

Bidang urusan

Wajib


Bappeda


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Tersedia dokumen RTRW

Pemanfaatan Ruang - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Memperkuat kapasitas perencanaan, penelitian dan evaluasi melalui pelaksanaan program


Indikator Kinerja

Meningkatkan kapasitas tenaga perencana dan tenaga evaluasi pembangunan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 Tidak ada Ada

Program Pembangunan Program Perencanaan Tata Ruang

Survey dan pemetaan

ada

ada

Adanya dokumen tentang kebijakan peizinan pemanfaatan ruang.

Tidak ada

ada

Tersedianya profil daerah rawan bencana

ada

ada

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Tidak ada

ada

Program pengembangan wilayah perbatasan

Adanya koordinasi dan dokumen kerjasasama pembangunan wilayah perbatsan dan antar daerah

Tidak ada

ada

Program Kerja sama Pembangunan

Tersedianya tenaga perencana pembangunan yang bersertifikasi

2 orang

VII - 14


Wajib

Bappeda PU DIHUTBUN BPBD

Wajib

Bappeda

Program Pemanfaatan Ruang

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perbatasan

15 orang

Bidang urusan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan


Sasaran

Strategi antara lain : -

-

Meningkatnya perdamaian dengan program sensitif konflik

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi

Meningkatkan pemahaman politik dan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelaksanaan program antara lain: -

Program Pengembangan


Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 ada

Program Pembangunan

Bidang urusan


Daerah.

Menjadikan hasil penelitian sebagai rekomendasi pembangunan

tersedianya tenaga penelitian

Mendorong berdirinya SKPK penelitian

Terbentuknya SKPK Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan

Memantapkan sistem database statistik daerah dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Tersedia Buku PDRB, ASDA, KDA dan dokumen Statistik lainnya.

ada

ada

Program Pengembangan Data/Informasi ststistik daerah

BuKu profil daerah dan Dokumen data lainnya

ada

Ada

Program pengembangan data dan informasi.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik yang mendukung pembangunan dan persatuan bangsa.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dalam 1 tahun.

2 Kali

2 Kali

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Wajib

Kantor Kesbanglinmas

Memelihara perdamaian Aceh

Jumlah kegiatan pembinaan politik

1 Kali

1 Kali

Program Pendidikan

Wajib

Kantor Kesbanglinmas

Tidak ada

ada

VII - 15


Sasaran

Strategi Wawasan Kebangsaan

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

dalam bingkai NKRI yang menjamin keberlanjutan reintegrasi yang hakiki.

daerah dalam 1 tahun

Menjaga dan memelihara perdamaian, keamanan dan ketertiban umum.

Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk

3,1

Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam

5 Kali

10 Kali

Jumlah Kegiatan Pembinaan Komunitas Inteligen Daerah (Kominda) dalam 1 tahun

6 Kali

6 Kali

70

95

1.466

4.163

Angka krimilitas yang tertangani

88,88 %

100 %

Angka kriminalitas per 10.000 penduduk

5,86

2

Jumlah demontrasi/unjuk rasa

7 kali/tahun

4 kali/tahun

Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten

Program Pembangunan

Bidang urusan


Politik Masyarakat

2,7

Jumlah linmas per 10.000 penduduk



VII - 16

Program Pemeliharaan Kamtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Wajib

Satpol PP Kantor Kesbanglinmas


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Program Pembangunan

Bidang urusan


dalam 1 tahun

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

Menegakkan dan menjalankan hukum, serta profesionalitas


Menyempurnakan prasarana dan sarana

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam 24 jam.

5 kali

10 kali

Rasio pos siskamling per jumlah desa/gampong

1,2

1,2

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Penanganan Konflik dalam 1 tahun

2 Kali

2 Kali

Program pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masayakat (FKDM) di daerah

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba, miras dan judi dalam 1 tahun

1 kegiatan

1 kegiatan

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian qanun

10 qanun

50 qanun

Program Penataan Perundang-undangan

VII - 17

Wajib

Bag. Hukum dan pemerintahan Setdakab


Sasaran berkaitan dengan regulasi hukum dan pernndanngundangan daerah.

Strategi aparatur hukum melalui pelaksanaan program antara lain: -

Program Penataan Perundangundangan. - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah


Arah kebijakan

Indikator Kinerja

kelembagaan hukum, serta mengembangkan kualitas aparatur penegak hukum.

Sosialisasi qanun daerah dalam 1 tahun.

Mengadakan kader hukum digamponggampong

Jumlah kader hukum di gampong-gampong.

Menegakkan hukum secara adil dan konsisten termasuk hukum pertanahan.

Penanganan masalah hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 13 kegiatan 120 kegiatan

-

100 %

Program Pembangunan

248 orang

100 %

Persentase penanganan pelanggaran qanun

100 %

100 %

Lama proses pembuatan akta tanah.

10 hari

3 hari

Tertatanya tanah milik Pemda.

Tidak tertata

Tertata

Persentase lahan bersertifikat per luas wilayah Kabupaten

1,92 %

1,95 %

VII - 18

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah

Bidang urusan



Sasaran Maksimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Strategi Menurunkan resiko bencana melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. - Program Koordinasi Kebencanaan

Arah kebijakan Meningkatkan pencegahan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama masyarakat menghadapi bencana

Tertatanya pelayanan penanganan kebencanaan secara sistematis, cepat, dan tepat.

Cakupan pelayanan bencana alam dan kebakaran per 10.000 Penduduk

Mengembangkan kerjasama lintas sektoral dan instansi vertikal serta non instansi.


Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 40% 80%

100 %

100 %

Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

43 Menit

20 Menit

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran

6 unit

8 unit

Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

20%

80%

VII - 19

Program Pembangunan Program Perencanaan Penanggulangan Bencana

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Program pemberdayaan masyarakat kesiapan menghadapi bencana

Bidang urusan Wajib

SKPK penanggug jawab BPBD


Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja Persentase Korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap Tersedianya sarana dan peralatan penanggulangan bencanaan.

Merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur serta sarana dan prasarana lain dan perbaikan ekonomi diakibatkan bencana melalui pelaksanaan program : Penanggulangan pasca bencana alam Program pemberdayaan ekonomi pasca bencana


Melakukan rehabilitasi dan merekontruksi infrastruktur serta sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana

Tertanganinya infrastruktur dan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana

Melakukan pembinaan dan pengelolaan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Pemberian bantuan kepada masyarakat pasca bencana

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 10% 100%

ada

100 %

0%

ada

100 %

50%

VII - 20

Program Pembangunan

Bidang urusan


Program Koordinasi Kebencanaan

Program peguatan kelembagaan dan regulasi kebencanaan Program Penanggulangan Pasca Bencana Alam

Program Pemberdayaan Ekonomi pasca bencana

Wajib

BPBD


Sasaran

Strategi

Meningkatnya 1. Meningkatkan pemberdayaan kesadaran terhadap masyarakat terhadap penyandang kepedulian sosial masalah melalui pelaksanaan kesejahteraan program antara lain: sosial (PMKS) - Program dan fakir miskin. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana/Sosial. 2. Membina dan memberdayakan para penyandang masalah sosial melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial - Program Pemberdayaan PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas prasarana sosial masyarakat.

Meningkatnya daya tampung masyarakat PMKS pada panti sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi). Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Meningkatnya Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Adanya penanganan masalah strategis menyangkut tanggab cepat darurat dan kejadian luar biasa.

Meningkatkan kemandirian masyarakat penyandang masalah sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. Meningkatnya jumlah Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KTA dan PMKS Lainnya

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 650 orang 800 Orang

Program Pembangunan Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

13 Unit

16 Unit

10 %

31,2 %

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

ada

ada

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10,095 %

90 % %

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

KTA = 1 Klp, PMKS = 455 Org

KTA = 3 Klp, PMKS = 2000 Org

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terkecil (KTA) dan Penyandang Masalah

VII - 21

Bidang urusan Wajib

SKPK penanggug jawab Dinas Sosial dan tenaga kerja


Sasaran

Strategi Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terkecil (KTA) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Program Pembinaan Anak Terlantar - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


Arah kebijakan

Indikator Kinerja Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terlatihnya Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tersedianya raskin bagi keluarga miskin

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 10.000 orang 7.000 orang

6 Org

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

220 Org

Ada

Program berberdayaan Fakir Miskin

11.985 org

15.000 org

Program peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar.

-

1.350 org

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terlaksananya Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar

Tidak ada

Terlaksananya Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

28 Org

Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan.

Ada

Tersalurnya ZIS bagi fakir miskin

Ada

ada

125 Org

ada

VII - 22

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

Bidang urusan



Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja Terlaksananya Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

Tertibnya Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Meningkatkan tertib adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil demi tercapaianya sistem administrasi kependudukan yang akurat dan dinamis melalui pelaksanaan program antara lain: Program Penataan Administrasi Kependudukan

Menertibkan sistem database kependudukan berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui teknologi informasi

Rasio penduduk ber KTP atau cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)

100%

100%

165.700 org

170.000 org

Rasio keluarga berkartu keluarga nasional atau cakupan penerbitan kartu keluarga nasional

51,14%

98%

Rasio pasangan berakte nikah.

100 %

100 %

490

970

Rasio bayi berakte kelahiran

70 %

80 %

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

sudah

sudah

Jumlah penduduk ber KTP

Rasio penduduk berakta kelahiran atau cakupan penerbitan akta kelahiran (per 1.000 penduduk).


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 200 Org 1.250 Org

VII - 23

Program Pembangunan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Bidang urusan

Wajib


Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil


Tabel. VII-3 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Visi Misi 3

: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. : Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memaksimalkan dunia usaha dan lembaga keuangan sehingga saling berkontribusi dan mendukung pembangunan ekonomi Aceh Selatan serta memproduktifkan lahan untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sasaran

Berkembangnya perekonomian daerah sesuai potensi daerah, yang didukung Pengembangan usaha agrobisnis dan agroindustri serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

strategi

Arah kebijakan

Menyediakan sarana dan alat-alat produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program peningkatan produksi pertanian/perkebun an. - Program Peningkatan Ketahanan Pangan. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. - Program Pengembangan perikanan tangkap - Program Pengembangan

Melanjutkan peningkatan produktivitas dan mutu produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.


Indikator Kinerja

Meningkatnya produktivitas sektor pertanian

Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018 Produktivitas padi 5 ton/ha

Tidak ada

Produktivitas padi 6,2 ton/ha ada

Tersedianya balai pengembangan varitas padi unggulan lokal (daerah) dan tanaman perkebunan. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB :

40 %

45 %

kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB

13 %

14 %

VII - 24

Program pembangunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Bidang Urusan pilihan

SKPK Penananggu ng jawab Pertanian, peternakan perkebunan, dan perikanan


Sasaran

strategi

-

-

-

-

-

Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.


Arah kebijakan

Indikator Kinerja

kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Skor pola pangan harapan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penguatan Cadangan pangan Adanya regulasi ketahanan pangan Ketersediaan Pangan Utama (Kg/1.000 Pddk)

Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018 10%

-

Program pembangunan

Bidang Urusan

SKPK Penananggu ng jawab

11 %

90 %

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, pertanian/perkebunan

-

60%

-

60%

Ada

ada

195.000 Kg

214.000 Kg

Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

104,

105

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan Pengembangan pemasaran produksi pertanian/perkebun an dalam 1 tahun

1 kali

5 kali

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Tersedianya tempat Pemasaran Hasil Peternakan

1 Unit

5 Unit

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan

kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

10 %

11 %

Program peningkatan produksi hasil peternakan

VII - 25

Wajib

BKPPP Pertanian


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Meningkatnya Jumlah produksi Peternakan - Daging - Telur - Kulit kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB


Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018

574.894,89 Kg

360.801 Kg 7.481 Lbr

Program pembangunan

Bidang Urusan


747.363,36 Kg

533.192 Kg 9.546 Lbr

6,5 %

8%

Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)

12.401,13 ton

13.033,32 ton

Meningkatnya produksi budidaya perikanan (ton)

236,50 ton

321,13 ton

Program pengembangan budidaya perikanan.

Bertambahnya sarana POKMASWAS

Tidak ada

10 unit

program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Menurunnya kasus pidanan dan pelanggaran perikanan

12 Kasus

5 kasus

Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Meningkatnya kesadaran pemilik kapal bermotor dalam mengurus

40 SIPI

500 SIPI

VII - 26

Program Pengembangan perikanan tangkap

Dinas perikanan dan kelautan


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Program pembangunan

SIPI

Cakupan bina kelompok nelayan

Meningkatnya sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Konsumsi ikan

Berkembangnya kawasan minapolitan.


200 kelompok

29 unit

300 kelompok

121 unit

33 Kg/thn

37 Kp/thn

perkapita

perkapita

35 ha

50 ha

VII - 27

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Bidang Urusan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

pilihan

Dinas pertanian dan peternakan

12 %

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

pilihan

Disperindag Kop dan UKM

33 kegiatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Menyediakan bibit unggul peternakan dengan harga yang terjangkau melalui pelaksanaan program antara lain: - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebun an. - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Mengembangkan peternakan bagi pemenuhan kebutuhan daerah.

Pusat pengembangan bibit unggul peternakan (model tapos)

Tidak

Mengembangkan komoditas unggulan berorientasi ekspor. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian dan industri (industri kecil/industri rumah tangga).

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

10 %

Meningkatkan aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan keberadaan pelabuhan laut tapaktuan

Jumlah aktivitas perdagangan melalui pelabuhan tapaktuan

24 kegiatan Nilai perdagangan Rp.24 M

Nilai perdagannan Rp. 33 M

Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan

Volume ekspor komoditas unggulan

Nilai perdagangan Rp. 12 M

Nilai perdagangan Rp. 24 M



Program pembangunan

ada

VII - 28


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Program pembangunan

Bidang Urusan


daerah.

Mengembangkan sektor perdagangan yang menjamin ketersedian bahan pokok bagi masyarakat.

Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harganya.

Mengembangkan sektor perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan.

Revitalisasi pasar tradional.

Mengembangkan industri pengolahan melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Meningkatkan usaha industri serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi unggulannya

Ketersediaan bahan kebutuhan pokok

Tersedia

Tersedia

Program Peningkatan Stabilitas Harga.

Pengawasan mutu dan kualitas produk

Ada

Ada

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Meningkatnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD

0,5 %

2%

Cakupan pembinaan pedagang Formal/informal

50 %

80 %

Jumlah usaha industri non formal

500 unit

700 unit

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah usaha industri formal

289 Unit

400 unit

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

VII - 29

pilihan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Meningkatkan intensitas penyuluhan bagi pelaku usaha industri (industri kecil/rumah tangga/kerajinan). melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan Sistem Penyuluh bagi pelaku usaha industri

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha industri/pengrajin).

Mengoptimalkan pemanfaatan tenagatenaga ahli dibidang industri. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program

Mengefektifkan penyuluhan bagi pelaku usaha agrobisnis dan agroindustri.


Indikator Kinerja


Kontribusi sektor industri thd PDRB

3%

4,35 %

Pertumbuhan sektor perindustrian

3%

4,5 %

Cakupan bina kelompok industri/pengrajin

50 %

80 %

Tenaga kerja sektor industri (Org)

2.994

3.100

Jumlah pelaku usaha yang terbina

1.267 org

1.465 org

VII - 30

Program pembangunan

Bidang Urusan


Program penataan struktur Industri

Program Pengembangan Sistem Penyuluh bagi pelaku usaha industri

pilihan


Program Pemberdayaan Peningkatan SDM Industri Rumah Tangga (Home Industri)

Pilihan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Pemberdayaan Peningkatan SDM Industri Rumah Tangga (Home Industri). - Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Indikator Kinerja

Standarisasi produk home industri

Mengembangkan kawasan industri dan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai tata ruang yang ada. melalui pelaksanaan program antara lain: Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Mengembangkan kawasan industri yang berbasis sumberdaya lokal.

Jumlah pusat/ sentra kerajinan dan industri

Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program

Membangun dan menyediakan sarana dan prasarna pariwisata unggulan yang ada di Aceh Selatan

Meningkatnya Jumlah kunjungan wisata Jumlah rumah makan



Program pembangunan

Tidak ada

Ada

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

12 cluster

24 cluster

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

324.800 org

523.094 org

70 unit

124 unit

Jumlah restoran

2 unit

2 unit

Cafe/Warkop

59 unit

96 unit

VII - 31

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Urusan

wajib


BAPPEDA Disperindag Kop dan UKM

Dinas kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olah raga


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Pengembangan Kemitraan - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Menggali potensi sumberdaya pertambangan (mineral, non mineral dan batuan) melalui pelaksanaan program antara lain: - Program pemanfaatan potensi bahan galian pertambangnan. - Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan.


Indikator Kinerja

Hotel melati Hotel bintang

Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018 18 Unit

27 unit

-

1 unit

jumlah objek wisata

Program pembangunan

Bidang Urusan

Program pengembangan objek wisata unggulan

Meningkatkan SDM pelaku wisata

Jumlah Tenaga pengelola pariwisata yang terlatih

150 Orang

750 Orang

Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebaran informasi wisata dan budaya Aceh Selatan Memanfaatkan potensi pertambangan yang bernilai ekonomi.

Jumlah kegiatan event wisata budaya yang diikuti

Tidak Ada

9 Kali

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

wajib

1,34 %

1,45 %

Program pemanfaatan potensi bahan galian pertambangnan, energi dan sumberdaya mineral.

Pilihan

0,2 %

0,2 %

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan.

Pilihan

Meningkatnya Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Berkurangnya Pertambangan Tanpa Izin


VII - 32

Program Pengembangan Kemitraan

Dinas pertambangan ESDM Disperindag Kop dan UKM


Sasaran

Optimalisasi pengelolaan hutan dan lahan.


Program pembangunan

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Meningkatkan penggunaan lahan melalui pelaksanaan program antara lain: - Program pengembangan wilayah tranmigrasi. - Program Transmigrasi lokal

Meningkatkan pemanfaatan lahanlahan produktif, serta membersihkan lahan terlantar untuk ditanami kembali yang dudukung dengan sarana daerah irigasi yang baik

Revitalisasi lahan melalui transmigasi

Mengurangi lahan kritis dengan meningkatkan aktivitas reboisasi/penghijauan hutan dan DAS (Daerah Aliran Sungai). melalui pelaksanaan program: Program rehabilitasi hutan dan lahan

Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dengan memperhatikan kelestariannya.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

95 ha

585 ha

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

0,5 %

1,0 %

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Sosialisasi, bintek tentang pendecagahan, pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan lahan Pengawasan dan pernertiban terhadap industri pengelolaan hasil hutan Pengembangan hutan masyarakat adat

ada

ada

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

ada

ada

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

ada

ada

Program Perencanaan dan pengembangan hutan


10 lokasi

18 lokasi

Program pengembangan wilayah tranmigrasi

8 lokasi

22 lokasi

Program Transmigrasi lokal

VII - 33

Bidang Urusan


Pilihan

Pilihan

Dinas perkebunan dan kehutanan


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Pemberdayaan pawang hutan Menurunnya hama penyakit tanaman dan ternak.

Meningkatkan pemberantasan hama dan penyakit tanaman dan peternakan serta perkebunan melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tanaman pangan dan peternakan. - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tanaman perkebunan. Meningkatkan pembinaan kelompok usaha tani di semua


Memberantas hama penyakit tanaman dan peternakan serta perkebunan terutama pala yang merupakan primadona Aceh Selatan

Imunisasi ternak Bertambahnya Klinik pertanian dan peternakan Terpeliharanya tanaman perkebunan rakyat (pala)

Meningkatkan kualitas pelaku usaha tani.

Cakupan bina kelompok petani

Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018 8 orang 1000 Ekor 5 unit 300 Ha

100 %

Program pembangunan

Bidang Urusan


40 orang 5000 Ekor 6 unit 1500 Ha

100 %

VII - 34

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pilihan

Dinas pertanian dan peternakan

Program Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Pilihan

Dinas perkebunan dan kehutanan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pilihan

BKPPP


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

subsektor pertanian melalui pelaksanaan program antara lain:

Adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

- Program penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebun an. - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebun an lapangan - Program KapasitasIptek Sistem Produksi Meningkatkan aktivitas perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Meningkatkan pengendalian dampak lingkungan

Indikator Kinerja


Program pembangunan

Bidang Urusan

Cakupan Peningkatan kapasitan penyuluh pertanian/perkebun an lapangan

50 %

100 %

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Persentase penanganan sampah

50%

75 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Linkungan hidup

Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk

5%

10 %

Rasio ruang terbuka hijau /luas wilayah ber HPL/HGB

30 %

30 %

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan ruang

VII - 35


Kantor pengendalian dampak lingkungan


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Tersedianya dokumen pengukuran kadar emisi/pulusi kenderaan bermotor, industri dan bahan tercemar padat dan cair. Melakukan penindakan hukum atas tindakan perusakan ekosistem. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam - Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berdampak merusak lingkungan.


Menertibkan seluruh usaha yang berdampak pada pengrusakan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan

Penanggulangan gangguan Gajah

ada

ada

15 kasus

10 kasus

ada

ada

Cakupan penghijauan daerah rawan longsor dan sumber mata air

10 %

50 %

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

4%

8%

Rehabilitasi Pesisir Laut

50%

98%

VII - 36

Program pembangunan Program peningkatan pengendalian polusi

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanggulangan konflik sosial dan lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berdampak merusak lingkungan. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Bidang Urusan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Tersedianya dokumen informassi lingkungan hidup

Meningkatnya kemandirian, ekonomi dan pendapatan masyarakat gampong.

Membantu penyediaan modal usaha, aset produktif dan bantuan manajemen bagi pelaku usaha di daerah (petani, nelayan, pengrajin, UMKM, pedagang dan masyarakat miskin). melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Penciptaan Iklim UKM yang kondusif - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - Program


Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018 ada

ada

Program pembangunan

Bidang Urusan


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk usaha mikro dengan melibat lembaga keuangan untuk saling berkontribusi.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3.500 unit

4.500 unit

Program Penciptaan Iklim UKM yang kondusif

Jumlah usaha Mikro dan kecil

990 unit

1.900 unit

Meningkatkan kualitas pedagang/pelaku perdagangan di daerah termasuk memperkuat kapasitas asosiasiasosiasi/kelembagaan perdagangan. Mengembangkan sarana pendukung bagi lembagalembaga ekonomi.

Jumlah asoliasasi/Kelembag aan Perdagaan

2 Ases

5 Ases

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Meningkatnya Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Produktif di pedesaan Alokasi dana ADG.

4 Unit

14 Unit

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Wajib

BPM

12.400 juta

75.703 juta

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

wajib

BPM

VII - 37

Wajib


Disperindagkop, UKM


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Bertambahnya kesempatan kerja

Indikator Kinerja

Meningkatnya persentase Gampong/desa swasembada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir tahun 2013 tahun 2018 60,08 persen

248 Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Aparatur Pedesaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

-

66,13 persen

Program pembangunan

Bidang Urusan


Program pemberdayaan masyarakat miskin, pesisir, pedalaman dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Wajib

BPM

wajib

BPM

397 Orang

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Wajib

BPM

248 Kegiatan

Melatih para tenaga pengelola koperasi. melalui pelaksanaan program antara lain: Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatkan kapasitas koperasi dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya serta meningkatkan kualitas pengelola koperasi dan lembaga ekonomi lainnya.

Persentase koperasi aktif

60%

85 %

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Wajib


Melatih tenagatenaga kerja lokal dengan keterampilan khusus yang susuai dengan kebutuhan

Mengembangkan dan membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

5%

4%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Wajib

Dinas sosial dan tenaga kerja

Rasio penduduk

95 %

96 %


VII - 38

Wajib


Sasaran

strategi

pasar tenaga kerja. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja.

Meningkatnya Pendapatan Daerah, penataan aset dan Investasi di Daerah

Memperluas kegiatan ekonomi yang dapat memperbesar penerimaan daerah melalui pelaksanaan program antara lain: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Mengintensifkan pemungutan PAD dan menyediakan sarana


Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Program pembangunan

Bidang Urusan


yang bekerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek Meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Pelatihan naker Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Tingkat ketergantungan (depedensi ratio)

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber-sumber

65 %

80 %

0%

20 %

300 orang

700 orang

2%

10 %

59,04 %

54,60 %

Jumlah dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) Jumlah dana otsus Jumlah dana Dekon, TP

630.518.125.000

1. 015.455.745.494

180.662.375.651

231.548.933876

Jumlah penerimaan PAD

36.381.613.701

31.141.103.000

50.153.057.793

58.592.952.682

VII - 39

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

wajib

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja.

Program pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

wajib

DPKKD


Sasaran

.

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


pelayanan yang memadai. melalui pelaksanaan program antara lain: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

penerimaan daerah (PAD).

Penataan aset dan revitalisasi Badan Usaha Milik DaerahPerusda untuk dimanfaatkan sebagai salah satu pilar PAD.

Melakukan penataan aseti dan pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen Aset yang konfrenhensif. Memperoleh opini WTP dalam penelolaan keuangan daerah

Belum

Sudah

Meningkatkan produktifitas dan profit perusda serta memprioritaskan program/kegiatan perusda pada program padat karya dan menciptakan lapangan kerja.

Meningkatnya PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4,92 %

4,12 %

Meningkatkan intensitas penerimaan Zakat.

Kontribusi Zakat terhadap PAD

5,49 Persen

8 Persen

Meningkatkan penerimaan Zakat sebagai sumber PAD dan dana


Tidak ada

ada

VII - 40

Program pembangunan

Bidang Urusan



Sasaran

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Pemembangun an daerah

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ZIS.

Jumlah pemberi ZIS

8.000 orang

Memberikan informasi peluang investasi bagi pemilik modal (domestik dan asing). melalui pelaksanaan program antara lain: Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi

Meningkatkan investasi baik domestik maupun asing.

Jumlah kerjasama investasi

strategi


Jumlah Bank

15.000 orang

18

27

18 Unit

18 Unit

VII - 41

Program pembangunan

Bidang Urusan


Program peningkatan sosialisasi ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah)

Wajib

Baitul Mal

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi

wajib

Bag. Eko Setdakab



: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 4 : Mendukung aktivitas kaum perempuan di gampong-gampong, baik dibidang agama maupun aktivitas dalam menjalin kebersamaan dan perlindungan terhadap anak dan ibu; Sasaran

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah dan di lembaga pemerintah serta menurunnya kekerasan terhadap ibu dan anak.

strategi

Arah kebijakan

Memberdayakan dan Mengembangkan meningkatkan potensi kaum partisipasi perempuan dalam perempuan dalam proses pembangunan proses pembangunan daerah. daerah. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Memperkuat 1. Meningkatkan dan hubungan mengembangkan persaudaraan antar kebersamaan serta warga masyarakat. kreatifitas


Indikator Kinerja

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan

3.500

3.700

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Jumlah PKK Aktif

0,15%

0,35%

18 PKK

18 PKK

Jumlah Posyandu Aktif

305 Posyandu

305 Posyandu

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

2 Kecamatan

10 Kecamatan

VII - 42

Program pembangunan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

Bidang Urusan

Wajib

SKPK Penanggun g Jawab BKKP3A


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

perempuan di melalui pelaksanaan gampong-gampong program antara lain: - Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. - Proram Penguatan kelembagaan pengarusutamaan 2. Memberi gender dan anak perlindungan - Program Penguatan terhadap kelembagaan perempuan/ibu dan pengarusutamaan anak dari KDRT gender dan anak serta kejahatan - Program transaksional pengembangan lainnya. bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang anak.


Indikator Kinerja

Pos pemberdayaan keluaga.

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 Tidak ada

ada

Program pembangunan

Program Pengembangan POSDAYA

Rasio KDRT

0,00035

0,00030

Program Peningkatan Kualitas Hidup anak dan Perlindungan Perempuan.

Penyelesaian pengaduan, perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

3,67

4,00

Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tersedianya dokumen tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Tidak ada

ada

VII - 43

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang anak

Bidang Urusan

SKPK Penanggun g Jawab


Sasaran

Meningkatnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

strategi

Meningkatkan kesadaran masyarakat pada keluarga berencana dan keluaga sejahtera melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Keluarga Berencana - Program Pelayanan Kontrasepsi - Program Bina Keluarga Sejahtera. - Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri


Arah kebijakan

Pembinaan terhadap keluarga dan rumah tangga menjadi keluarga Sejahtera.

Indikator Kinerja

Jumlah peserta KB Aktif


Program pembangunan

33.198 org

45.670 org

Cakupan Peserta KB aktif

86 %

89 %

Program pengembangan Model operasional BKB Posyandu Padu

Rasio akseptor KB

0,86

0,89

Program Pelayanan Kontrasepsi

Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB

248 PPKBD dan 311 Sub PPKBD

248 PPKBD dan 311 Sub PPKBD

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

33.178

25.173

Program Bina Keluarga Sejahtera.

Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

64 Orang

74 Orang

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

VII - 44

Program Keluarga Berencana

Bidang Urusan

Wajib

SKPK Penanggun g Jawab BKKP3A


Tabel. VII-5 Kebijakan dan program pembangunan daerah Visi Misi 5

: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. : Mendorong Peningkatan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan gampong serta menghidupkan berbagai aktivitas olah raga dalam upaya meningkatkan prestasi olah raga;

Sasaran

Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan prestasi olah raga.

strategi

Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan


Arah kebijakan

Melakukan Pembinaan Kepemudaan melalui Forum Organisasi maupun Pelatihan Keterampilan.

Indikator Kinerja

Tumbuhnya pemuda yang aktif dan terampil yang berwawasan

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 6 Orang 16 Orang

Program pembangunan

Bidang Urusan

SKPK Penanggun g Jawab

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Wajib

Disbudpar pora

Jumlah organisasi pemuda

280

330

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

64 Kegiatan

100 Kegiatan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

VII - 45


-

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga serta pembinaan SDM di Bidang Olahraga melalui pelaksanaan program antara lain : - Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Membina generasi muda agar tidak terjerumus dalam penggunaan zat adiktif.

Menurunnya penyalah gunaan zat adiktif dikalangan pemuda dan pelajar.

Mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga tradisional dan olahraga prestasi

Jumlah atlet olahraga yang mendapat pembinaan Jumlah Klub Olah Raga Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Jumlah pelatih olahraga yang mendapat pembinaan Cabang Olahraga yang mendapat pembinaan. Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat Propinsi/ Nasional Lapangan olah raga Jumlah Gedung Olahraga Rasio lapangan olah raga per 1.000 pddk

kasus

kasus

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

56 Orang

109 Orang

311 unit

350 unit

22

23

10 keg

10 Keg

10 Orang

20 Orang

5 Cabang Olahraga

10 Cabang Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

2 Cabang Olahraga

8 Cabang Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

wajib

Disbudparpo ra, Disdik

328 1 GOR

328 2 GOR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

wajib

Disbudparpo ra

1,34

1,62

VII - 46

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

wajib


Tabel. VII-6 Kebijakan dan program pembangunan daerah Visi Misi 6

: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. : Memperbaiki jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan pendukungnya baik pelayanan dasar maupun lanjutan ;

Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan, prasarana dan sarana kesehatan serta meningkatkan kualitas puskesmas. melalui pelaksanaan program antara lain: Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular

Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani


Cakupan kunjungan bayi Angka Kematian Bayi Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif Umur harapan hidup (UHH) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Capaian kinerja Kondisi awal Kondisi akhir 64,74% 90% 6,10%

60%

89,84%

90%

69,20%

85%

12,08%

60%

72,75% 10/1000 KH 990

85% 7/1000 KH 995

25,19%

80%

83,64%

95%

10,36% 66,93

60% 68

100%

100%

VII - 47

Program pembangunan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Bidnag Urusan Wajib

SKPK Penanggun g Jawab Dinkes


-

-

-

-

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program pengembangan lingkungan sehat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pus kesmas Pembantu dan Jaringannya


Persentase Balita Gizi Buruk

0,07 %

0,05 %

Cakupan Pemberian MP – ASI bagi anak 6-24 bulan gakin Cakupan desa/kelurahan UCI AFP Rate per 100.000 penduduk usia < 15 Tahun Cakupan penemuan penderita pneumonia balita Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif Cakupan penderita penyakit DBD yang ditangani Cakupan penderita diare yang ditangani Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien mayarakat miskin Cakupan desa siaga aktif Rasio posyandu per satuan balita

99,38%

100%

70,16%

80%

0

2

0,48%

85%

23,28%

80%

100%

100%

42,9%

100%

100%

100%

98,62%

100%

0,73%

0,90%

6% 1 : 58

60% 1 : 50

VII - 48

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Cakupan pemenuhan obat

45,38%

70%

Cakupan rumah sehat

61,41%

75%

Cakupan Puskesmas per 1.000 penduduk

11,12 %

11,60 %

Rasio puskesmas persatuan penduduk

1 : 9.434

1 : 5.000

Rasio pustu persatuan penduduk

1 : 3.788

1 ; !0.000

Cakupan puskesmas pembantu

28,23 %

48,38 %

1 : 41.667

1 : 10.000

Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk

1 : 429

1 : 250

Rasio dokter persatuan penduduk

1 : 3.401

1 : 1.560

Bertambahnya Jumlah Dokter Spesialis

9 Orang

35 Orang

Tenaga medis yang memiliki sertifikat mahir

15 orang

40 orang

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Meningkatnya Jumlah Pasien Melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

60 Orang

110 Orang

87.000 Penduduk

100.000 Penduduk

Rasio poliklinik persatuan penduduk

Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Sumber Daya Kesehatan - Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Memperbaiki jangkauan pelayanan kesehatan dengan peningkatan dan penambahan faslitas serta memperbaiki mutu pelayanan rumah sakit dan fasilitas lainnya.

VII - 49

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program pengembangan lingkungan sehat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu dan Jaringannya

Program Sumber Daya Kesehatan

wajib

Dinas Kesehatan dan RSU YA

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

wajib

RSU YA

wajib

RSU YA


-

-

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

0.477

0,916

Meningkatnya Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah

171 Tempat Tidur

250 Tempat Tidur

12 Ruang

22 Ruang

12 Poliklinik

22 Poliklinik

Tipe C

Tipe B

SKPD

BLUD Penuh

37.000 m2

55.000 m2

Tingkat Dasar 5 (Lima) Pelayanan

Joint Commision Internasional

Bertambahnya ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) Bertambahnya ruang poliklinik rumah sakit Meningkatnya Status Kelas Rumah Sakit Meningkatnya Status RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah RSU Bertambahnya Luas Areal Rumah Sakit Umum Daerah Meningkatnya Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Meningkatnya Angka Bed Occupancy Rate (BOR)


67,5%

(JCI) Tingkat Madya 75,5%

VII - 50

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

wajib

RSU YA



: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 7 : Membangkitkan kembali kebudayaan Aceh dengan berupaya menggali dan berupaya melestarikan kembali adat istiadat dan budaya Aceh; Sasaran

Meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap adatistiadat dan budaya Aceh yang memiliki keragaman sebagai inspirasi dan motivasi untuk pembangunan tatanan kehidupan masyarakat.

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif dan sesuai dengan adat istiadat dan budaya Aceh melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Nilai Budaya - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang mendukung pembangunan.

Cakupan Gelar seni


Penyelenggaraan festifal seni dan budaya Cakupan Fasilitasi Seni Jumlah Grup Kesenian Jumlah Gedung Kesenian Cakupan Sumber daya manusia kesenian Cakupan Kajian Seni Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Misi Kesenian

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 0% 75% 2 Event/thn

6 Event/thn

0%

42,9%

70

113

1 unit

1 unit

0%

37,5%

0% 24,4%

33,3% 35,5%

Tidak Ada

5 Kali

VII - 51

Program pembangunan

Bidang Urusan

SKPK Penanggun g jawab

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

wajib

Disbudpar pora

Program Pengembangan Nilai Budaya

wajib

Disbudpar pora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

wajib

Disbudpar pora

Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

wajib

Disbudpar pora



: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 8 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Aksesibilitas dan mutu pendidikan; Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan melalui peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan

Mengembangkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun - Program Pendidkan Menengah - Program Pendidkan Non Formal - Program Pendidikan luar biasa. - Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

Mewujudkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.


Indikator Kinerja


Jumlah siswa pada jenjang TK/ RA

3.500 siswa

6.000 siswa

APK SD/MI APM SD/MI APS SD/MI

105,5 % 97,34 % 973,43

100 % 98,20 % 979,0

Angka putus sekolah SD/MI

0,29 %

0,22 %

Angka kelulusan SD/MI

102,11 %

103,66 %

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

96,66 %

97 %

Rasio guru murid SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI

1: 7

1:7

1 : 29

1 : 30

VII - 52

Program Pembangunan

Bidang Urusan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Wajib

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun

Wajib

SKPK Penanggung Jawab

Dinas pendidikan


Sasaran

strategi

-

Program pengembangan laboratorium Program Pendidikan Tinggi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Gedung sekolah SD/MI

943 unit

1.057 Unit

APK SMP/MTs APM SMP/MTs APS SMP/MTs

93,34 % 76,05 % 760,50

95,20 % 78,02 % 985,0

Angka putus sekolah SMP/MTs

0,32 %

0,26 %

Angka kelulusan SMP/MTs

99,01 %

99,65 %

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MK/MA

104,54 %

104,86 %

Rasio guru Terhadap murid SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs

1:9

1:9

1 : 45

1 : 45

Gedung sekolah SMP/MTs

299 unit

544 unit

APK SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA APS SMA/SMK/MA

75,80 % 75,41 % 754,10

76,80 % 76,35 % 909,10

VII - 53

Program Pembangunan

Program Pendidkan Menengah

Bidang Urusan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 0,1 %

0,06 %

98,10 %

99 %

1 : 13

1 : 15

1 : 77

1 : 70

Gedung Sekolah SMA/SMK/MA

222 unit

402 unit

Angka Melek huruf

97,03%

98,98%

Angka kelulusan SMA/SMK/MA Rasio guru Terhadap murid SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA

Program Pembangunan

Bidang Urusan


Program Pendidkan Non Formal. Program Pendidikan Luar Sekolah.

Meningkatkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium


Jumlah perpustakaan Pengunjung perpustakaan Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

52 Perpustakaan 24,23%

70 Perpustakaan 6.394

21.806 Examplar

31.806 Examplar

VII - 54

Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

wajib

Kantor Arsip perpustaka-an Disdik dan MPD


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Berorientasi pada mutu lulusan

Indikator Kinerja

Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium (minimal satu set peralatan praktek IPA) Jumlah lembaga pendidikan tinggi Rasio kelulusan S1/S2/S3 Meningkatkan jumlah murid yang berprestasi

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 35,25 %

100 %

5

8

5,55 %

8%

35 orng

175 orang

Meningkatkan pemberian Beasiswa pendidikan.

Meningkatkan manajemen Sekolah


Persentase kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S1 atau D-IV.

Program Pembangunan

Program pengembangan laboratorium

100

VII - 55


Dinas pendidikan

Program Pendidikan Tinggi

Program pemberdayaan siswa terhadap mutu pendidikan yang islami. Program penanggulangan bantuan pendidikan

72,16

Bidang Urusan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan, MPD


Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Persentase kepala sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV. Persentase pengawas sekolah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV.

28,16

37,81 %

10,0 %

SLTP/MTs

18,52 %

15,52 %

SMA/SMK/MA

21, 52 %

53,54 %

5,55 %

8,94 %

Angka rata-rata lama sekolah.


23,3

100

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) : SD/MI

Perguran tinggi

Membangun dan menciptakan sistem pendidikan yang strategis dan bertaraf

96

Adanya kerjasama bidang pendidikan dengan negara lain

8,50

8,58

0

4

VII - 56

Program Pembangunan

Bidang Urusan



Sasaran

strategi

Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. melalui pelaksanaan program antara lain: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Arah kebijakan

Indikator Kinerja

internasional melalui kerjasama bidang pendidikan dengan daerah lain dan negara-negara terkemuka di luar negeri.

Jumlah sekolah berstandar nasional/internasio nal.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan diklat teknis fungsional dengan dinas, badan, dan kantor dalam Kabupaten Aceh Selatan. 2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 1

5

Persentase guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV. Persentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

17 %

17,81 %

20 %

100 %

Persentase guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik Persentase guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV Rasio guru matematika tingkat SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik

35,25 %

47,16 %

44,16 %

100 %

5,12

21,22

Persentase guru SMA/SMK/MA yang memenuhi

69,92 %

100 %

VII - 57

Program Pembangunan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Urusan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Indikator Kinerja

kualifikasi akademik S1 atau D-IV Rasio guru bahasa indonesia tingkat SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik Rasio guru bahasa inggris tingkat SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik



36,16

100

10,12

32

VII - 58

Program Pembangunan

Bidang Urusan




: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 9 : Membangun dan Memperluas infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih) Sasaran

strategi

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur terpadu berbasis kawasan/kewila yahan yang dimulai dari daerah tertinggal.

Memelihara dan merehabilitasi prasarana darat, terutama yang menghubungkan daerah-daerah sentra produksi dengan daerah pemasaran (ibukota kabupaten/kecamatan) melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan. Mengembangkan prasarana dan sarana perhubungan. melalui pelaksanaan program antara lain:


Arah kebijakan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang mempercepat pengembangan ekonomi dan perdagangan

Indikator Kinerja

Panjang jalan kabupaten

921 Km

970 Km

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

41,02%

80%

Ketersediaan infrastruktur daerah

60 %

Tersedianya alat berat Adanya gedung

workshop

Menjamin kelancaran sarana angkutan hingga ke daerah-daerah pedalaman dan tertinggal


Jumlah angkutan pedesaan

ada Tidak ada

345 unit

80 % ada ada

396 unit

VII - 59

Program pembangunan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Urusan


wajib

Dinas PU

Wajib

Dishubkominfo

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan


Sasaran

strategi

-

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Membangun prasarana perhubungan udara, terutama landasan pacu (perpanjangan), terminal, apron dan lain-lain. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan.

Izin trayek angkutan pedesaan

5 ijin Perusahaan

10 ijin Perusahaan

Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan

Meningkatnya fasilitas dan perluasan bandara T.Cut Ali

50 %

75 %

Jumlah pelabuhan laut

4 unit

6 unit

Terminal Bis

2 unit

5 unit

Halte

unit

unit

Terdianya alat pengujian kenderaan

ada

ada

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

666 unit

800 unit

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kenderaan Bermotor

75%

95%

Jumlah uji kir kenderaan angkutan umum

Mengurangi resiko kecelakaan


VII - 60

Program pembangunan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas

Bidang Urusan



Sasaran

strategi

Arah kebijakan

Memantapkan sarana komunikasi/telekomuni kasi yang tersedia. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Menjamin ketersediaan sarana komunikasi/telekom unikasi

Memantapkan ketersediaan irigasi/pengairan. melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pengendalian Banjir Menyempurnakan sarana air bersih, sanitasi dan perumahan sehat. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Indikator Kinerja

Jumlah surat kabar terbitan nasional Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah jaringan telepon stationer Website milik pemda Tersampaikan informasi kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat Teraksesnya informasi terkini

Meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi/pengairan

Rasio jaringan irigasi Panjang jaringan irigasi Luas daerah kebanjiran

Menjamin ketersediaan sarana air bersih.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih


11 bh

13 bh

4 bh

8 bh

3 Stasiun

6 Stasiun

1 Unit

2 Unit

Ada

Ada

Ada

Ada

1,25

2

10.740 M

26.029 M

14%

16%

43.400 unit

55.000 unit

VII - 61

Program pembangunan

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Program Kerjasama informasi & media massa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Bidang Urusan


wajib

Wajib

Dinas PU


Sasaran

Meningkatnya kepedulian terhadap pengelolaan energi.

strategi

melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong - Program Pengembangan Perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana/Sosial Meningkatkan sarana elektrisasi yang memadai melalui pelaksanaan program antara lain: Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan. Program pengembangan dan pemanfaatan Energi.


Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Persentase penduduk berakses air minum Menyediakan sanitasi yang memadai bagi masyarakat Menyediakan perumahan sehat bagi masyarakat

Memantapkan ketersediaan sumber energi yang menjamin kelancaran proses pembangunan dan aktivitas usaha/masyarakat Memanfaatkan energi baru dan terbarukan, serta menggerakkan semua elemen untuk hemat energi.


Program pembangunan

18,98 %

45 %

Program perencanaan prasarana air minum dan sanitasi

Drainase dalam kondisi baik (%)

40 %

65 %

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong

Rasio rumah layak huni

0,26

0,27

Program Pengembangan Perumahan

Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase TPU per lahan pemukiman

43 %

54 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2%

2%

Persentase pembangunan rumah akibat bencanan

50 %

100 %

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana/Sosial

75,34 %

90 %

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

1 Unit 50 Unit

1 Unit 1 Unit 400. unit

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

1. 2. 3.

PLTMH PLTA PLTS

VII - 62

Bidang Urusan

pilihan


Dinas pertamba ngan dan ESDM



: Membangun kembali Kebesaran Aceh Selatan dengan terwujudnya masyarakat yang islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat. Misi 10 : Menata Kota Tapaktuan sebagai Ibukota kabupaten Aceh Selatan menjadi lebih baik dapat menjadi kota wisata yang menyenangkan, bersih, berperadaban, taat aturan, sadar hukum dan toleran. Sasaran

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Tapaktuan

Strategi

Membuat Master Plan pengembangan Kota Tapaktuan melalui pelaksanaan program antara lain: - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Pembangunan infrastruktur perkotaan - Program penataan kota


Arah kebijakan

Indikator Kinerja

Capaian kinerja Kondisi Kondisi awal tahun akhir tahun 2013 2018 Tidak ada ada

Memperluas wilayah kota dengan konsep kota atas dan kota bawah.

Adanya DED pengembangan kota Tapaktuan

Menambah jalan dua jalur baik ke arah barat kota maupun kearah timur kota

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota

10 km

82 km

Tersedia jalan dua jalur Peremajaan ruko dalam Kota Tapaktuan

8 Km

8 Km

100 unit

9250 unit

1000 M

8750 M

Menambah fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan, serta peremajaan ruko yang ada Penataan pemukiman warga.

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kota

VII - 63

Program pembangunan Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan infrastruktur perkotaan

Program penataan kota

Bidang Urusan wajib

SKPK Penanggun g Jawab BAPPEDA Dinas PU

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents