BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

PROGRAM

URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

7

8

9

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

PENANAMAN MODAL

Setdakab Bengkulu Utara


PENANAMAN MODAL


Misi 1 : Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah Strategi : Peningkatan dan optimalisasi investasi daerah bagi kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan : Pengembangan investasi di berbagai sektor terutama pangan, energi dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan penyebaran investasi

Dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan Sinkronisasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dan BKPMD Provinsi dan BKPM RI serta teriventarisasinya potensi sumber daya alam Mengikuti even pameran kabupaten Expo Terselenggaranya pameran kabupaten Expo untuk media promosi produk unggulan daerah Kontinuitas data base visual pendukung investasi daerah

Kontinuitas website pendukung kegiatan dan informasi investasi Tersedianya sistem informasi tentang peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional mapun internasional penanaman modal berbasis elektronik Tersediannya brosur, leaflet dan buku petunjuk perizinan penanaman modal Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara

4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA -

5 Dokumen/ 5 Tahun 16 Kali / 5 Tahun /60 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA 8 Event/ 5 Tahun


PENANAMAN MODAL


1 Kali/Even per tahun

5 Event/ 5 Tahun


PENANAMAN MODAL


-

Data Base investasi 50 Dokuemen / 5 Tahun

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

PENANAMAN MODAL


1 kali/tahun

5 Kali/5 Tahun

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

PENANAMAN MODAL


-

Menu website/ 5 Tahun

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

PENANAMAN MODAL


-

7500 Brosur


PENANAMAN MODAL


5 Tahun


PENANAMAN MODAL


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

INDUSTRI

Disperindag

1 Tahun

Arah Kebijakan : Pengembangan investasi berbasis keunggulan daerah, antara lain sektor perkebunan, perikanan dan peternakan dalam rangka penciptaan kesempatan kerja

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2011-2016

Terciptanya kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

30% dari total 55% dari total jumlah Usaha Kecil jumlah Usaha Kecil dan Menengah dan Menengah terfasilitasi terfasilitasi

VII-1

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Tersedianya data PBS di Bengkulu Utara, terbinanya peningkatan hasil produksi pertanian/ perkerbunan

Tersedianya jalan produksi perkebunan Meningkatnya kesejahteraan petani dan terfasilitasinya kegiatan pengelolaan produk perkebunan dan pertanian yang dijadikan unggulan Terselenggaranya kegiatan revitalisasi perkebunan Terdatanya perkebunan kelapa sawit rakyat

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

20 Dokumen/20 4 Dokumen/4 Kali / Kali Pertemuan / 5 Tahun Tahun

PROGRAM

URUSAN


7

8

9

Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

PERTANIAN

Dinas Hutbun

1 Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

PERTANIAN

Dinas Hutbun

1 Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun


PERTANIAN

Dinas Hutbun

1 Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun


PERTANIAN

Dinas Hutbun

1 Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun


PERTANIAN

Dinas Hutbun

Perda Pungutan daerah dan Non pungutan Daerah

65 Peraturan Daerah/ 5 Tahun

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Arah Kebijakan : Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan

Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati

Pemasyarakatan peraturan daerah


14 Kecamatan

65 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan


14 Kecamatan



215 Desa, 5 Kelurahan

15 Desa, 5 materi/ 5 Tahun


Belum Terpadu dan Belum Satu Pintu

PTSP/ 5 Tahun


PENANAMAN MODAL


-

40 unit

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DKP

-

40 orang / 2 Kecamatan /5 Tahun



DKP


DKP


DKP

Perhimpunan peraturan daerah dan peraturan Bupati

Pemasyarakatan perundang-undangan pusat

Kepastian hukum pelayanan penanaman modal

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN




Arah Kebijakan : Pengembangan kawasan ekonomi khusus (Minapolitan) dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Adanya sarana pemasaran ikan segar Adanya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan; adanya minat masyarakat mengkonsumsi ikan Terkenalnya potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara Adanya sarana dan prasarana pasar benih Berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana lantai jemur di Kecamatan Enggano Berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana pengolahan ikan asin di Kecamatan Enggano Adanya gudang penyegaran Lobster di Kecamatan Putri Hijau Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya


-

5 Paket/ 5 Tahun 4 Paket/ 5 Tahun

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1 Unit di Kecamatan Ketahun

16 Unit/ 5 Tahun



DKP

1 Unit di Kecamatan Putri Hijau

1 Unit di Kecamatan Enggano



DKP

-

1 Unit/ 5 Tahun



DKP

-

1 Paket

Program Pengembangan Budidaya Perikanan


DKP

VII-2

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya, PAD dan perekonomian masyarakat pembudidaya

KONDISI AWAL 5 Produksi = 50 Ton/Tahun

KONDISI AKHIR

PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

Benih = 5000 Ekor



DKP

Induk Ikan = 10.000 Kg

12.000 Kg



DKP

Saluran Yang Ada 8500 M

5000 M



DKP

Peningkatan PAD Kabupaten Bengkulu Utara

Peningkatan SDM teknis budidaya ikan Memberikan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Utara bagi pelaku kegiatan perikanan Peningkatan produksi budidaya Mengarahkan para pembudidaya agar dapat menjalankan SPO dengan baik Kemudahan dalam ketersediaan sarana produksi Terjaminnya ketersediaan benih unggul untuk budidaya Adanya tukar pikiran dan berbagi ilmu antar pelaku usaha Menjamin ketersedian suplai air untuk lahan budidaya ikan Tersedianya data dan informasi yang valid dan up date Peningkatan sarana produksi Peningkatan prasarana produksi perikanan Peningkatan prasarana produksi perikanan

Peningkatan mobilitas dan kelancaran dalam produksi Mencari ilmu dan keterampilan baru di tempat kunjungan Penerapan keramba di perairan umum Sebagai tempat pengumpulan informasi dan literatur Budidaya Peningkatan sarana produksi Mempermudah akses keluar masuk kapal ke PPI Muara Air Palik Penambahan pengaman abrasi Sungai Palik 100 Meter Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 144.000 Kg/Tahun Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 12.800 Kg/Tahun Penambahan lahan PPI Muara Palik seluas 2 Ha Beroperasi pelelangan ikan PPI Sungai Ketahun Beroperasi pelelangan ikan PPI Sungai Air Palik


2 BBI

10 Paket



DKP

Tenaga Teknis 5 Orang

5 Orang



DKP

-

5 Paket



DKP

2 BBI

4 BBI 50 Orang Pembudidaya Sesuai SPO 1 Juta Benih/ 5 Tahun



DKP



DKP



DKP

10,000 Kg

4000 Kg/ 5 Tahun



DKP

1 Pertemuan

50 Orang/ 5 Tahun



DKP

5000 M

10000 M



DKP

-

2 Paket



DKP

25 Paket



DKP

300 M



DKP

10 UPR, 10 Pokdakan

4 UPR, 4 Pokdakan/ 5 Tahun



DKP

5 KM

14 KM



DKP

-

30 Orang



DKP

-

4 Paket/ 4 Kecamatan



DKP

-

-



DKP



DKP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


DKP

Belum Sesuai SPO 5 Juta Benih

2 Kecamatan Potensial Rusak 300 M

1 BBI Belum ada/ Kondisi Belum ada/ Kondisi Muara Tertutup Muara Tertutup Pasir Pasir 250 m

250 m



DKP

17 Unit

17 Unit



DKP

16133 Piece

16133 Piece



DKP

2 Ha

2 Ha



DKP



DKP



DKP

PPI Sungai Ketahun PPI Sungai Ketahun PPI Muara Air Palik

PPI Muara Air Palik

VII-3

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 PPI beroperasi optimal Kelancaran distribusi es balok ke nelayan Peningkatan kelayakan operasi PPI Muara Air Palik Kelancaran akses menuju dermaga Peningkatan sertifikasi nelayan ANKAPIN/ATKAPIN III Peningkatan lingkungan PPI Muara Air Palik Kelancaran kegiatan bersumber DAK Terlaksananya pengembangan kemampuan transmigrasi dan penduduk sekitar Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Fasilatas pengembangan dan penguatan kelembagaan Tersedianya data perencanaan program ketransmigrasian

PROGRAM

URUSAN


6 Baik

7 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

8 KELAUTAN DAN PERIKANAN

9 DKP

-

Baik



DKP

Sertifikasi SKK 60 mil 30 orang

Baik Baik Sertifikasi SKK 60 mil 30 orang

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap

KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DKP DKP



DKP

Jalan tanah

Jalan tanah



DKP

1 Paket

5 Paket



DKP

-

5 Tahun

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

TRANSMIGRASI

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun


TRANSMIGRASI

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun


TRANSMIGRASI

DINAS NAKERTRANS

-

3 Paket / 5 Tahun


TRANSMIGRASI

DINAS NAKERTRANS

28.685 Ha

143.645 Ha


PERTANIAN

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5 Rusak Sedang

Strategi : Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan

Arah Kebijakan : Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan

Terlaksananya penanaman padi dan palawija Berkembangnya bibit unggul /holtikutura Berkembangnya sistem informasi statistik pertanian Tersedianya sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian (sinergi program dana TP) Tersedianya infrastruktur peningkatan produksi dan produktifitas pertanian Berkembangnya agribisnis perternakan Bertambahnya rumah potong hewan

Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan perternakan yang memadai Adanya sarana pemasaran ikan segar Adanya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan; adanya minat masyarakat mengkonsumsi ikan Terkenalnya potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara Adanya sarana dan prasarana pasar benih Berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana lantai jemur di Kecamatan Enggano Berkembang dan terbinanya sarana dan prasarana pengolahan ikan asin di Kecamatan Enggano Adanya gudang penyegaran Lobster di Kecamatan Putri Hijau


DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

-

18300 Batang


PERTANIAN

14 Kecamatan

14 Kecamatan


PERTANIAN

-

90%/ 5 Tahun


PERTANIAN

28 Paket

5 Paket/ 5 Tahun


PERTANIAN

6 Kecamatan/ Tahun

Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan

PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan

PERTANIAN


14 Kecamatan/ Tahun

6 Kecamatan/ 5 Tahun 5 Unit / 5 Kecamatan/ 5 Tahun 14 Kecamatan/ 5 Tahun

Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan

PERTANIAN


-

40 unit



DKP

-

40 orang / 2 kecamatan /5 Tahun



DKP

-

5 Paket/ 5 Tahun


DKP

-

4 Paket/ 5 Tahun


DKP


DKP

3 Unit/ 3 Kecamatan

1 Unit di kecamtan ketahun 1 Unit di Kecamatan Putri Hijau -

16 unit/ 5 Tahun

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1 Unit di Kecamatan Enggano



DKP

1 unit/ 5 Tahun



DKP

VII-4

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3 Arah Kebijakan : Meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan peternakan serta kelautan dan perikanan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Berkembangnya usaha koperasi, LKM, dan UKM Meningkatnya modal kerja koperasi, LKM dan UKM Berkembangnya usaha simpan pinjam koperasi dan LKM Bertambahnya UKM kemitraan Bertambahnya pengetahuan UKM Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi sebagai peran serta dalam perekonomian Terwujudnya pemberian dana bergulir sesuai dengan Ketentuan

KONDISI AWAL 5 170 Kop/KUD & 140 LKM 170 Kop/KUD & 140 LKM 170 Kop/KUD & 140 LKM 2367 UKM 2367 UKM 70 Koperasi 70 Koperasi 70 Koperasi

KONDISI AKHIR 6

PROGRAM 7

265 Kop & 120 Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam LKM Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 190 Kop & 20 LKM/ Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam 5 Tahun Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam 45 Kop & 75 LKM Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 145 UKM Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 60 UKM Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian 70 Koperasi Usaha Koperasi Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian 110 Koperasi Usaha Koperasi Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian 14 Koperasi Usaha Koperasi

URUSAN


8

9

KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH

DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI

Arah Kebijakan : Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan peternakan Terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan serta kelautan dan perikanan teknologi pertanian/perkebunan Meningkatnya pengetahuan petani Tersedianya petani yang mampu melakukan okulasi Terbebasnya tanaman perkebunan dari hama dan penyakit Meningkatnya pengetahuan petani tentang pertanian organik Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 163.200 Kg/Tahun Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 22.400 Kg/Tahun

1 Angkatan/ 1 Kecamatan

1 Angkatan /12 Kecamatan

1 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun

1 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun

1 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun

1 Paket/ 5 Tahun

5 Paket/ 5 Tahun

334 Unit

334 Unit

16133 Piece

16133 Piece

PERTANIAN


PERTANIAN

Dinas Hutbun

PERTANIAN

Dinas Hutbun

PERTANIAN

Dinas Hutbun

PERTANIAN

Dinas Hutbun



DKP



DKP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

KETAHANAN PANGAN

BKPPP


KETAHANAN PANGAN

BKPPP


KETAHANAN PANGAN

BKPPP


KETAHANAN PANGAN

BKPPP


KETAHANAN PANGAN

BKPPP

Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan

Arah Kebijakan : Meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan

Tertanganinya daerah rawan pangan, tersedianya bantuan alat pengolah pangan bagi daerah rawan pangan Terpantaunya dan teranalisisnya akses pangan masyarakat Terlaksananya kegiatan operasional lumbung pangan modern Meningkatnya mutu dan keamanan pangan

14 Kecamatan 14 Kecamatan/ Tahun 1 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur Skor PPH : 75,8 ; Ketersediaan Energi Per Kapita : 7.669,85

Meningkatnya diversifikasi pangan dan gizi Pemanfaatan Perkarangan = 45%; Makanan Beragam, bergizi, Berimbang, = 65%


10 Paket/ 10 Kecamatan/ 5 Tahun 14 Kecamatan/ 5 Tahun 5 Unit lumbung pangan di Desa Kuro Tidur Skor PPH : 95 ; Pengetahuan Masyarakat Meningkat dari 85% Menjadi 95% Target Pemanfaatan Perkarangan Dari = 85%-95%; Makanan Beragam, Bergizi, Berimbang dari = 85%-95%;

VII-5

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Berkembangnya kelembagaan pangan

Tersedianya data daerah rawan pangan Kabupaten Bengkulu Utara

Arah Kebijakan : Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan serta kelautan dan perikanan

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

Terciptanya kelembagaan pangan masyarakat yg lebih maju melalui kegiatan yg menunjang KP dalam 5 Tahun 221 Desa Se221 Desa SeKabupaten Kabupaten Bengkulu Utara/ 5 Bengkulu Utara Tahun

URUSAN


7

8

9


KETAHANAN PANGAN

BKPPP


KETAHANAN PANGAN

BKPPP

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

PERTANIAN

BKPPP

Terselenggaranya pertemuan koordinator penyuluh di BKPPP, Pertemuan PP di 14 BPK 60 Kali di BKPPP dan 840 Kali di BPK; Monev dan 4 Kali di BKPPP dan Supervisi ke BPK 10 168 Kali di BPK Kali ; Pertemuan PP Se-Kabupaten / 5 Kali

Arah Kebijakan : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

PROGRAM

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan

14 Kecamatan/ Tahun

14 Kecamatan/ 5 Tahun

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

PERTANIAN


Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan

5 Kali Monev/ Tahun

25 Kali Monev/ 5 Tahun

Program Perencanaan Tata Ruang

PENATAAN RUANG

Dinas PU

3 Kecamatan

7 Kecamatan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

PERDAGANGAN

Disperindag

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

PERDAGANGAN

Disperindag

Arah Kebijakan : Meningkatkan penanggulangan laju alih fungsi lahan 2 Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Strategi : Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat

Arah Kebijakan : Peningkatan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga

Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

Arah Kebijakan : Peningkatan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat, Terciptanya kemudahan perizinan pengembangan pengembangan usaha kecil menengah, termasuk pengembangan pola kerja sama usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha



VII-6

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2


INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

3 4 Arah Kebijakan : Penciptaan transparansi harga dan pengelolaan risiko harga, yang antara lain Terwujudnya harapan para pengusaha dan mendapatkan melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka dan pengelolaan sistem solusi dari hambatan yang ada dan memberikan informasi harga informasi harga pasar yang aktual Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM

URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9

5

6

7

8

Belum adanya informasi pasar

Tersedianya informasi harga pasar/ Tahun

Program Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan


DKP

3 Kecamatan

7 Kecamatan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

PERDAGANGAN

Disperindag

3.753.500.000/ Tahun

6.153.500.000/ 5 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

24.662.500.000/ Tahun

39.719.204.000/ 5 Tahun


60 Persen

95 Persen/ 5 Tahun


1 Kali/ 1 Tahun

5 Kali/ 5 Tahun

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota

25 Kali / 1 Tahun

125 Kali / 5 Tahun

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Dokumen

300 Dokumen / 5 Tahun

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bappeda

1 Tahun

5 Tahun

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN


3 Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kabutuhan masyarakat Strategi : Optimalisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah

Arah Kebijakan : Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) terutama ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber PAD serta regulasi yang menyertainya

Teroptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

Termonitornya dan terevaluasinya pendapatan asli daerah

Terwujudnya database PBB yang akurat

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN

Dispenda

Dispenda

Dispenda

Arah Kebijakan : Penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran

Terlaksananya monitoring dan pembinaan SKPD dalam rangka pelaporan penyerapan dana dan perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan hibah daerah

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN



Arah Kebijakan : Perencanaan dan alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan Arah Kebijakan : Penerapan anggaran yang berbasis kinerja serta penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Tersusunnya RKPD

Terkelolanya SIMDA aset dalam rangka rekonsiliasi mutu aset pada SKPD

4 Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Strategi : Penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi


VII-7

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3 Arah Kebijakan : Peningkatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha rumah tangga, UMKM dan Koperasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi sebagai peran serta dalam perekonomian Terwujudnya pemberian dana bergulir sesuai dengan ketentuan

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM

URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9

5

6

7

8

70 Koperasi/ 5 Tahun 70 Koperasi/ 5 Tahun

70 Koperasi/ 5 Tahun 110 Koperasi/ 5 Tahun

70 Koperasi

14 Koperasi

Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2367 UKM

2405 UKM

2367 UKM

2402 UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

170 Koperasi

190 Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

140 LKM

305 LKM


72 UPKD

72 UPKD/ 5 Tahun


170 Koperasi

430 Koperasi


140 LKM

40 Kop & LKM


170 Kop

220 Koperasi


DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI

Arah Kebijakan : Peningkatan daya saing sumberdaya usaha rumah tangga, UMKM dan koperasi

MeningKatnya kegiatan usaha UMKM Meningkatnya omzet UKM

DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI

Arah Kebijakan : Peningkatan kemampuan kelembagaan koperasi terutama dalam hal pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan berkualitas Meningkatnya manajemen LKM Meningkatnya kesehatan UPKD Terdatanya koperasi yang vacum dan yang aktif Meningkatnya pemahaman pengurus dalam membuat laporan koperasi Meningkatnya sistem manajemen koperasi yang baik

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI DINAS UKM DAN KOPERASI

Misi 3 : Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah. 5 Terwujudnya data dan informasi spasial Strategi : Pembangunan dan pengembangan data dan informasi spasial

Arah Kebijakan : Optimalisasi koordinasi dengan pihak Bakosurtanal dalam pengadaan data dan informasi spasial daerah

Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan Kememterian /lembaga terkait

20 Dokumen / 5Tahun

Program Kerjasama Pembangunan


Bappeda

4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Bappeda

10 Kali/ 5 Tahun

50 Kali/ 5 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bappeda

-

Arah Kebijakan : Melakukan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah kecamatan

Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah

Arah Kebijakan : Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang survei dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang pemetaan perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya


VII-8

CAPAIAN KINERJA NO 1

SASARAN

2 6 Terlaksananya penyusunan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang



3

4

PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

4 Kecamatan


PENATAAN RUANG

Dinas PU




Bappeda



Bappeda

16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun



Bappeda

5 Kali Monev/ Tahun

25 Kali Monev/ 5 Tahun


PENATAAN RUANG

Dinas PU


20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang


12 Orang/ Tahun

25 Orang/ 5 Tahun


KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

Strategi : Penyelenggaraan dan optimalisasi penataan ruang

Arah Kebijakan : Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Tersedianya rencana umum tata ruang kecamatan mendukung rencana tata ruang wilayah (RTRW)

-

Arah Kebijakan : Deseminasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK Penataan Ruang kepada stakeholders terkait

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang lepada stakeholders terkait, berbasis lingkungan

2Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang

Arah Kebijakan : Percepatan penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta memanfaatkan pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah

Arah Kebijakan : Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang

Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS

Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah

Arah Kebijakan : Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS

4 Kecamatan/ 4 - Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS

Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal di bidang perencanaan pekerjaan umum, PPNS penataan ruang dan diklat teknis lainnya

-


PEKERJAAN UMUM

Bappeda

Dinas PU

7 Meningkatnya fungsi wilayah perkotaan Strategi : Pembangunan dan pegembangan wilayah perkotaan


VII-9

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan

Arah Kebijakan : Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan

Arah Kebijakan : Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan

Arah Kebijakan : Penyediaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan

Arah Kebijakan : Mengimplementasikan rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan


PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

-

3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hijau)


PENATAAN RUANG

Dinas PU

-

94 Desa/ 5 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

37 Pasar

14 Pasar/ 5 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

PERDAGANGAN

Disperindag

7 Paket / Tahun

35 Paket/ 5 Tahun

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

5 Kali Monev/ Tahun

25 Kali Monev/ 5 Tahun 20 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang


PEKERJAAN UMUM

Dinas PU



Bappeda

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

Tersedianya perangkat hukum daerah tentang kebijakan pembangunan perkotaan

Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan modal sosial (social capital) dalam memelihara infrastruktur daerah

Terlaksananya peningkatan pasar kecamatan/kota/ desa

Tersedianya fasilitas pelayanan publik Sesuai dengan standar pelayanan perkotaan/ kecamatan

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah

-

8 Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan. Strategi : Pembangunan dan pengembangan pedesaan

Arah Kebijakan : Penguatan kapasitas peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Terlaksananya pemberian uang purna bhakti Kades Terlaksananya pengendalian dana bantuan kabupaten kepada desa Terlaksananya pengendalian honorarium perangkat desa dan tunjangan BPD Terlaksananya pengendalian dana bagi hasil untuk desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Terlaksananya pengendalian dana hibah kantor desa Tersusunnya profil desa Terlatihnya aparatur desa menyusun perdes

Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dasar sumber daya manusia dan keberdayaan masyarakat pedesaan


Meningkatnya pengetahuan aparatur desa di bidang manajemen pemdes

23 Orang

117 Desa/ 5 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

221 Desa

221 Desa/ 5 Tahun


221 Desa

221 Desa/ 5 Tahun


221 Desa

221 Desa/ 5 Tahun


5 Unit

31 Unit/ 5 Tahun


115 Desa

115 Desa/ 5 Tahun


-

221 Desa/ 5 Tahun


-

221 Desa/ 5 Tahun


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD

BPMPD

VII-10

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2



3

4

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

PROGRAM

URUSAN


7

8

9

` Arah Kebijakan : Peningkatan ekonomi pedesaan

Terlaksananya pelatihan pengelolaan BUMDes

120 orang

Tersalurnya bantuan untuk usaha ekonomi masyarakat desa Terlatihnya tenaga masyarakat desa dalam mengelola pasar desa

-

650 Orang/ 5 Tahun 38 UED-SP/ 5 Tahun 10 Pasar Desa/ 5 Tahun

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BPMPD BPMPD BPMPD

` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pedesaan

Tersedianya dana pendamping administrasi proyek PNPM mandiri pedesaan dan tersedianya sarana dan prasarana perdesaan

12 Kecamatan


Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan


BPMPD

Tersedianya dana pendamping administrasi proyek PNPM lingkungan mandiri perdesaan dan tersedianya sarana dan prasarana perdesaan

3 Kecamatan




BPMPD

10 Paket / Tahun

50 Paket / 5 Tahun

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

14 Kecamatan/ Tahun



KETAHANAN PANGAN

BKPPP

3 Paket/ Tahun

12 Paket/ 5 Tahun

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

2 Paket/ Tahun

10 Paket/ 5 Tahun


PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

5 Ruas Jalan/Tahun

54 Km / 5 Tahun


PEKERJAAN UMUM

Dinas PU


PEKERJAAN UMUM

Dinas PU


PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan ` Arah Kebijakan : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pedesaan

Terpantaunya dan teranalisisnya akses pangan masyarakat desa

9 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman Strategi : Peningkatan pembangunan sarana transportasi, perumahan dan pemukiman

` Arah Kebijakan : Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase

Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan Terehabilitasinya /terpeliharanya jembatan Meningkatnya klas jalan/ terpeliharanya jalan dan jembatan (DAK) Terpeliharanya rutin jalan (tambal sulam dan tebas bayang) Terpeliharanya rutin jembatan Terfasilitasinya pemberdayaan petani pemakai air

Terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi desa

Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

13 Kecamatan 13 Kecamatan

14 Kecamatan/ 5 Tahun 14 Kecamatan/ 5 Tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ Tahun

80 0rang (Anggota KP2A)/ 5 Tahun

5 DI/ Suplesi/ Tahun

5 DI/ Suplesi/ 5 Tahun

15 DI/ dan Rawa/ Tahun

15 DI/ dan Rawa/ 5 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

Terrehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya

VII-11

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

5 DI/ Suplesi/ Tahun

5 DI/ Suplesi/ Tahun / 5 Tahun

PROGRAM 7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnnya

URUSAN


8

9

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

` Arah Kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan

Terrehabilitasinya / terpeliharanya alat-alat berat

5 Unit Alat Berat

Optimalisasi gedung workshop -

5 Unit Alat Berat / 5 Tahun 2 Unit Alat berat dan Peralatan Workshop

` Arah Kebijakan : Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan laut

Meningkatnya klas jembatan kabupaten

3 Paket/ Tahun

56 Paket/63 Km / 5 Tahun 15 Paket/ 5 Tahun

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan

60 Dokumen/ 5 Tahun

300 Dokumen/ 5 Tahun

Meningkatnya klas jalan kabupaten

7 Paket/ Tahun

` Arah Kebijakan : Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan ` Arah Kebijakan : Mengembangkan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau

Terfasilitasnya koordinasi pengembangan perumahan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran perumahan masyarakat

20 Kali / 5 Tahun

Program Pengembangan Perumahan

PERUMAHAN

1 Tahun

-

5 Tahun

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

PERUMAHAN RAKYAT

1 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

Dinas PU SATPOL PP DAN PBK

` Arah Kebijakan : Pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan perkotaan

Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan kota Tersedinya dana operasional TPA Rama Agung Tersedianya operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumput Terfasilitasinya kegiatan penunjang ADIPURA

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP

Dinas PU

LINGKUNGAN HIDUP

Dinas PU

LINGKUNGAN HIDUP

Dinas PU

LINGKUNGAN HIDUP

Dinas PU

10 Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat Strategi : Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam, energi dan kelistrikan serta lingkungan hidup ` Arah Kebijakan : Perlindungan dan pengamanan hutan

Terpeliharanya batas hutan Meningkatnya kinerja Polisi kehutanan Terlaksananya pemberantasan illegal logging Tersedianya PPNS kehutanan


-

5 Paket/ 5 Tahun

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

KEHUTANAN

Dinas Hutbun

-

5 Paket/ 5 Tahun '

Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan

KEHUTANAN

Dinas Hutbun

1 Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun '


KEHUTANAN

Dinas Hutbun

-

5 Orang/ 5 Tahun '


KEHUTANAN

Dinas Hutbun

VII-12

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2



3

4

PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

1 Paket

5 Paket/ 5 Tahun

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

KEHUTANAN

Dinas Hutbun

1 Paket/ 1 Kecamatan / Tahun

5 Paket/ 5 Kecamatan /5 Tahun

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

19 Pkm

22 Pkm / 5 Tahun

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

KESEHATAN

DINKES

19 Pkm

22 Pkm / 5 Tahun

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

KESEHATAN

DINKES

4 Tambang

30 Tambang/ 5 Tahun

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Tamben

10 Titik

62 Titik/ 5 Tahun

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Tamben

4 Kali / 14 Kecamatan


Program Tanggap Darurat Bencana

SOSIAL

BPBD

1 Tahun

5 Tahun

Program Pencegahan Dini dam Penanggulangan Bencana

SOSIAL

BPBD

5 Tahun


SOSIAL

BPBD

5 Paket Data Based/ 5 Tahun


SOSIAL

BPBD

5 Tahun


SOSIAL

BPBD

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

SOSIAL

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

SOSIAL

Dinas Sosial

Program Rehabiliasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

SOSIAL

BPBD

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

` Arah Kebijakan : Meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan dan penanggulangan lahan kritis

Terlaksananya pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan

Arah Kebijakan : Pembangunan dan pengembangan prasarana lingkungan, air baku/minum dan sanitasi lingkungan

Terbangunanya sarana dan prasarana air bersih perdesaan

`

Meningkatnya sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat Terlaksananya pengawasan dan monitoring air bersih dan air limbah di masyarakat ` Arah Kebijakan : Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya energi pertambangan Terlaksananya pembinaan perusahaan tambang sesuai berbasis pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan ` Arah Kebijakan : Pengembangan dan pemenuhan kebutuhan kelistrikan masyarakat

Adanya pembangunan lampu jalan

11 Menurunnya resiko akibat bencana alam Strategi : Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana ` Arah Kebijakan : Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik

Tersedianya data potensi bencana, kejadian bencana, dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bengkulu Utara

` Arah Kebijakan : Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana

Beroperasinya posko bencana Kabupaten

Tersedianya data logistik penanggulangan bencana yang 1 Tahun akurat Terlaksananya pengamanan dokumen masyarakat 1 Paket Data Based daerah rawan rencana Terlatihnya SATGAS penangulangan bencana 1 Tahun Terlatihnya karang taruna dan organisasi sosial masyarakat lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana Meningkatnya kemampuan taruna siaga bencana dalam tanggap dan siap siaga bencana

14 Kecamatan

14 Kecamatan

14 Kecamatan/ Tahun




` Arah Kebijakan : Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh


Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi kerusakan akibat bencana

VII-13

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3


KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

4 5 6 Misi 3 : Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah.

PROGRAM

URUSAN


7

8

9

12 Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah Strategi : Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal

Arah Kebijakan : Melakukan inventarisasi terhadap produk daerah, terutama produk perkebunan dan pertanian yang dapat dijadikan produk unggulan daerah

Terdatanya perkebunan kelapa sawit rakyat

1 Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun


PERTANIAN

Dinas Hutbun

-

5 Dokumen/ 5 Tahun


PENANAMAN MODAL


Meningkatnya kesejahteraan petani dan terfasilitasinya kegiatan pengelolaan produk perkebunan dan pertanian yang dijadikan unggulan

1Paket/ Tahun

5 Paket/ 5 Tahun


PERTANIAN

Dinas Hutbun

Sinkronisasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dan BKPMD Provinsi dan BKPM RI serta teriventarisasinya potensi sumber daya alam

4 Kali/ Tahun dan 15 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA

16 Kali / 5 Tahun /60 Dokumen Inventarisasi Potensi SDA


PENANAMAN MODAL


4 Kecamatan



INDUSTRI

Disperindag


INDUSTRI

Disperindag


INDUSTRI

Disperindag

Dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan

Arah Kebijakan : Pengembangan pengelolaan produk perkebunan dan pertanian yang dijadikan unggulan

13 Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk-produk unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan Strategi : Pengembangan industri hulu produk unggulan daerah

Arah Kebijakan : Melakukan inventarisasi potensi sumber daya alam

Arah Kebijakan : Memberikan akses kepada investor untuk membangun industri hulu yang berbasis Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah sumber daya lokal dalam memperkuat jaringan klaster industri untuk meningkatkan produksi produk unggulan daerah Terciptanya kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah


14 Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah Strategi : Pembangunan industri hilir terhadap produk unggulan daerah

Arah Kebijakan : Peningkatan produksi terhadap produk-produk unggulan daerah


Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri untuk meningkatkan produksi produk unggulan daerah

4 Kecamatan/ Tahun


VII-14

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2



3 Arah Kebijakan : Mendorong terbangunnya industri hilir berskala besar terhadap produk-produk unggulan daerah

4

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM

URUSAN


5

6

7

8

9

Terlaksananya pembangunan promosi perdagangan internasional

3 Kali Pameran/ 1 Tahun

15 Kali Pameran/ 5 Tahun

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

PERDAGANGAN

Disperindag

Tersedianya sistem informasi tentang peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional mapun internasional penanaman modal berbasis elektronik

-

Up Date Menu Web Site/ 5 Tahun


PENANAMAN MODAL


1 Kali/Even Per Tahun

5 Event/ 5 Tahun


PENANAMAN MODAL


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

56 Siswa, 14 Guru 336 Siswa, 84 Guru Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 6 SD dan 36 SD / 5 Tahun

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

220 SD dan 63 SMP 30 SD dan 14 SMP / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

217 SD,61 SMP dan 217 SD,62 SMP dan 5 SMPT 5 SMPT / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

Program Pendidikan Menengah

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

Strategi : Pengembangan promosi produk unggulan daerah

Arah Kebijakan : Menginventarisasi peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional

Arah Kebijakan : Fasilitasi promosi produk unggulan daerah

Terselenggaranya pameran expo untuk media promosi produk unggulan daerah

Misi 4 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 15 Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan Strategi : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan ` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang merata

Tersedianya jumlah ruang kelas yang cukup dan memadahi Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Terfasilitasinya beasiswa untuk siswa berprestasi

Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai melalui kegiatan DAK Tersedianya dana operasional sekolah (BOS)

1887 Ruang Kelas 220 Orang

2032 Ruang Kelas / 5 Tahun 820 Orang / 5 Tahun

` Arah Kebijakan : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Sekolah Terfasilitasinya penyusunan kurikulum Tersedianya beasiswa bagi siswa tidak mampu Terselenggaranya ujian paket C setara SMU Tersedianya sarana prasarana penunjang sekolah kejuruan

4 Set Drumband 86 Guru 18 Siswa

14 Set Drumband / 5 Tahun 516 Guru / 5 Tahun 108 Siswa / 5 Tahun

300 0rg

1800 0rg / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

6 SMK

10 SMK / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

500 org

1000 org / 5 Tahun

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

` Arah Kebijakan : Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan


Terfasilitasinya sertifikasi tenaga pendidik

VII-15

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Terlaksananya pembinaan KKG, KKS,MKKS dan MGMP untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM

URUSAN


5

6

7

8

9

61 Kelompok

61 Kelompok / 5 Tahun

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

Program Pendidikan Non Formal

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

Program Pendidikan Non Formal

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal

Terfasilitasinya bantuan operasional pendidikan non formal Tersedianya laporan hasil monitoring bidang pendidikan

8 Kelompok / 5 Tahun 100 Buku / 5 Tahun

8 Kelompok 20 Buku

` Arah Kebijakan : Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat

Tercapainya pemasyarakatan minat baca masyarakat Terlaksananya pelayanan mobil pintar dan perpustakaan keliling ke daerah-daerah Terlaksananya pengembangan perpustakaan desa Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepustakaan

1 Kali/ 1 Tahun

5 Kali / 5 Tahun

3 Kecamatan dan 10 Desa

3 Kecamatan dan 15 Desa / 5 Tahun

1 Kali / Tahun

5 Kali / 5 Tahun

1 Kali/ Tahun

5 Kali / 5 Tahun

Tersedianya koleksi bahan pustaka perpustakaan daerah 250 Judul, 750 Eks yang terbaru per tahunnya

5 Paket / 5 Tahun

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEARAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEARAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEARAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEARAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEARAH

` Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini

Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah Terfasilitasinya pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini Terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan usia dini

1 Set Drumband

6 Set Drumband / 5 Tahun

Program Pendidikan Anak Usia Dini

PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

170 Tenaga Pendidik

170 Tenaga Pendidik / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

86 Lembaga

86 Lembaga / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

-

4 Paket/ 5 Tahun

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

-

4 Kegiatan/ 5 Tahun

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan

Terlaksananya bantuan buku agama bagi pelajar

MTQ tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dan nasional

Pembinaan dan pembekalan perangkat syara'

Pembinaan Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan - Perangkat Syara'/ 5 Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Tahun

Pembinaan LPTQ -

Pembinaan LPTQ/ 5 Tahun

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

5 tahun

Program Jaminan Sosial

Terselenggaranya Hari Besar Islam (PHBI) 1 Tahun

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN






`


VII-16

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai melalui kegiatan DAK Tersedianya dana operasional sekolah (BOS)

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

PROGRAM

URUSAN


7

8

9

220 SD dan 63 SMP 30 SD dan 14 SMP / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

217 SD,61 SMP dan 217 SD,62 SMP dan 5 SMPT 5 SMPT / 5 Tahun


PENDIDIKAN

DINAS DIKNAS

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

KESEHATAN

DINKES

Program Penyusunan Peta Informasi Pangan Dan Gizi

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

16 Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat Strategi : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ` Arah Kebijakan : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita

Terlaksananya pelayanan program kesehatan anak Terlaksananya pelayanan program kesehatan ibu Terlaksananya pelayanan program kualitas kesehatan balita dan remaja

5951 Neonatal dalam 1 Tahun 6546 Bumil 18116 Balita

30439 Neonatal dalam 5 tahun 33487 bumil / 5 Tahun 92668 balita / 5 Tahun

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi

` Arah Kebijakan : Perbaikan status gizi masyarakat

Terfasilitasinya perbaikan dan pembinaan gizi masyarakat

Terfasilitasinya telaah program gizi

21 PKM, 9 Gizi 22 PKM, 10 gizi Buruk, 30 BGM dan buruk, 32 BGM dan 30 PMT Bumil 32 PMT bumil Dalam 1 Tahun dalam 5 Tahun 22 PKM, 22 TPG, 6 Ptgs Kabupaten 21 PKM dan 21 TPG dan 25 Kader Dalam 1 Tahun Posyandu dalam 5 Tahun

` Arah Kebijakan : Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan Terlaksananya fogging sarang nyamuk lingkungan Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemis Peningkatan imunisasi Terlaksanaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

19 Pkm

22 Pkm / 5 Tahun

19 Pkm

22 Pkm / 5 Tahun

20 Pkm

22 Pkm / 5 Tahun

19 Pkm

22 Pkm / 5 Tahun

9 Orang dan 3 Institusi dalam 1 Tahun

9 Orang dan 6 Institusi dalam 5 Tahun

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KESEHATAN

DINKES

17 Orang

95 Orang / 5 Tahun

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

KESEHATAN

DINKES

150 Sarana / Tahun

150 Sarana / 5 Tahun

Program Pengawasan Obat Makanan

KESEHATAN

DINKES

21 Puskesmas

21 Puskesmas / 5 Tahun

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KESEHATAN

DINKES

` Arah Kebijakan : Pengembangan sumber daya manusia kesehatan

Terselengaranya monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan, puskesmas dan pustu bersih berprestasi Meningkatnya Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

` Arah Kebijakan : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

` Arah Kebijakan : Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan

`


VII-17

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Pelayanan kesehatan bagi pengungsi

PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

22 Pkm / 5 Tahun

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

KESEHATAN

DINKES

200 ekslembar / 5 Tahun 14 Kecamatan / 5 Tahun 14 Kecamatan / 5 Tahun 14 Kecamatan / 5 Tahun

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KESEHATAN

DINKES

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5 19 Pkm

` Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

Terfasilitasinya media promosi dan informasi sadar hidup sehat Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan berbasis kesehatan Tersedianya operasional kegiatan usaha kesehatan sekolah Meningkatnya kesehatan masyarakat

45 eklembar 8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan

Misi 5 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 17 Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Strategi : Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat ` Arah Kebijakan : Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan publik

Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik -

5 Kali /5 Tahun

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik





Terfasilitasinya kemudahan SITU dan HO 14 Kecamatan




` Arah Kebijakan : Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik

Tersusunya buku standar pelayanan -



` Arah Kebijakan : Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik



Tersusunnya laporan keuangan tahunan akhir tahun yang transparan dan akuntable

1 Dokumen

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1 Dokumen


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Kali Monev/ Tahun/ 14 Kecamatan

4 Kali Monev/5 Tahun/ 14 Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaaan



1 Dokumen Hasil Penelitian

5 Dokumen Hasil Penelitian



BAPPEDA




` Arah Kebijakan : Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

Pelayanan terpadu kecamatan

` Arah Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik


Terselenggaranya kerjasama penelitian

VII-18

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5 1 Dokumen

6 300 Dokumen / 5 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

1 Dokumen


PROGRAM 7 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

URUSAN


8

9

STATISTIK

BAPPEDA

` Arah Kebijakan : Meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik

Terpeliharanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang terwujudnya penyajian informasi yang baik pada masyarakat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Massa

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

` Arah Kebijakan : Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik

Terkumpulnya, ter updatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi


BAPPEDA

` Arah Kebijakan : Meningkatkan peran informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah

Terlaksananya pengembangan fasilitas studio komunikasi untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat umum (dalam rangka akses kinerja informasi untuk pelayanan publik)

-

2 Paket/ 5 Tahun

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Massa

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Strategi : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial ` Arah Kebijakan : Peningkatan koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Adanya jaminan kesejahteraan sosial (PKH)

12 Kecamatan/ Tahun



SOSIAL

Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma

SOSIAL

Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma

SOSIAL

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

SOSIAL

Dinas Sosial

` Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial

Tersedianya data para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma

14 Kecamatan -

14 Kecamatan/ 5 tahun 180 Orang/ 5 Tahun

` Arah Kebijakan : Pemberdayaan fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Meningkatnya kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

15 Orang

15 Orang /5 Tahun

18 Berkurangnya jumlah desa tertinggal Strategi : Pembangunan daerah tertinggal `


VII-19

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Koordinasi pembangunan daerah tertinggal antar sektoral


PROGRAM

URUSAN


7

8

9

4 Kali Monev 20 Kali Monev (Pengendalian)/2 (Pengendalian)/ 10 Kali Koordinasi Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Lintas Sektoral Tahun dan 35 Tahun dan 175 Dokumen Laporan Dokumen Laporan Progress/ Tahun Progress/ 5 Tahun

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


BAPPEDA

Honor Pos KB 265 Honor Pos KB 700 0rg dan Sub KB 246 0rg dan Sub KB 275 Org x 9 bulan/ Org x 45 bulan/ 5 Tahun Tahun

Program Keluara Berencana

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BPPKB

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara

19 Terkoordinasinya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan Strategi : Peningkatan Pelayanan Kependudukan

` Arah Kebijakan : Revitalisasi Program Keluarga Berencana

Terbinanya kader institusi masyarakat (keluarga berencana)

Tersedianya DAK kependudukan serta pendamping dan penunjang Meningkatnya pemahaman terhadap program keluarga berencana

1 Tahun

5 Tahun



BPPKB

PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS

PB = 20.000 AKS . PA = 80.000 AKS/ 5 Tahun



BPPKB

Pendataan Keluarga dan KB 14 Kecamatan, Evaluasi dan Informasi Perkembangan Kependudukan dan KB, Pendataan Individu dan Keluarga 226 Desa, Data Micro Kependudukan & Informasi Keluarga Sejahtera/ Tahun

Pendataan Keluarga dan KB 14 Kecamatan, Evaluasi dan Informasi Perkembangan Kependudukan dan KB, Pendataan Individu dan Keluarga 226 Desa, Data Micro Kependudukan & Informasi Keluarga Sejahtera/ 5 Tahun

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri


BPPKB

` Arah Kebijakan : Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

Tersedianya data dan informasi program KB / KR

`


VII-20

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian penduduk

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah bidang penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian penduduk

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

70 Kali Perjalanan 350 Kali Perjalanan Dinas dan 10 Kali Dinas dan 50 Kali Koordinasi/ Tahun Koordinasi/ 5 Tahun

PROGRAM

URUSAN


7

8

9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


BPPKB

20 Berkurangnya pengangguran terbuka Strategi : Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan

` Arah Kebijakan : Revitalisasi dan optimalisasi peran dan fungsi Balai Tenaga Kerja (BLK)

Tersedianya alat pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker dan optimalisasi fungsi BLK

1 Paket

5 Paket / 5 Tahun

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Tahun

5 Tahun


TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

1 Kali/ 1 Tahun

6 Kali / 5 Tahun


TENAGA KERJA

DINAS NAKERTRANS

5 Kali / 5 Tahun




` Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja

Terlaksananya penyuluhan tentang upah, jamsostek dan koperasi karyawan Terlaksananya peningkatan pengawasan perlindungan, penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Terlaksananya bimtek penyuluhan dan keselamatan kerja Terlaksananya pendataan dan penyelesaian perselisihan kasus PHK Terlaksananya perlindungan tenaga kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

` Arah Kebijakan : Peningkatan kesempatan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja

Terlaksananya promosi perluasan kesempatan kerja Terlaksananya peningkatan kesempatan kerja

` Arah Kebijakan : Optimalisasi perencanaan dan pengendalian kebijakan ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi pengendalian kebijakan ketenagakerjaan

21 Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Strategi : Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

` Arah Kebijakan : Membangun kinerja aparatur yang akuntabel

Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik -

`


VII-21

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah


KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6

PROGRAM 7

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

URUSAN


8

9


1 Tahun

5 Tahun

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

50 Dokumen



Terlaksananya sistem pengawasan internal pemerintah dan penyelenggaraan

1 Tahun

5 Tahun

Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 Tahun

5 Tahun

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1 Tahun

5 Tahun


1 Tahun

5 Tahun


1 Tahun

5 Tahun

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Inspektorat Daerah

1 Kali

5 Kali / 5 Tahun

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Inspektorat Daerah

14 Kecamatan





Tersusunnya laporan keuangan tahunan akhir tahun yang transparan dan akuntable

Inspektorat Daerah


` Arah Kebijakan : Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


Inspektorat Daerah

` Arah Kebijakan : Meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Tersedianya perlengkapan kegiatan protokoler daerah

Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintahan

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN




Strategi : Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi ` Arah Kebijakan : Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah daerah

Adanya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

` Arah Kebijakan : Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan instansi pemerintah daerah penilaian akutabilitas kinerja

Strategi : Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan daerah ` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan daerah


Pemasyarakatan peraturan daerah

VII-22

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN


1

2

3

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Perhimpunan peraturan daerah dan peraturan bupati

Terlaksananya penertiban Perda kabupaten

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5 14 Kecamatan

6 65 Peraturan Daerah, 14 Kecamatan

PROGRAM

URUSAN


7

8 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN

9



4 Kali Koordinasi/ Tahun


Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal

Kesbang dan Politik Dalam Negeri

Satpol PP dan PBK

Perda pungutan daerah dan pungutan non daerah

65 Peraturan Daerah/ 5 Tahun




5 paket/ 5 Tahun




1 Kali/ Tahun

5 Kali/ 5 Tahun

Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan



1 Tahun

5 Tahun








` Arah Kebijakan : Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah

Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati

` Arah Kebijakan : Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah

Informasi dan sosialisasi peraturan daerah terbaru tentang pelayanan publik, budaya kerja, aparatur

-

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 22 Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah Strategi : Penciptaan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional

` Arah Kebijakan : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa

` Arah Kebijakan : Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Terlaksanannya program pembinaaan mental dan fisik aparatur

Strategi : Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ` Arah Kebijakan : Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten 4 Kali Koordinasi/ Bengkulu Utara Tahun

`


VII-23

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara

URUSAN


7

8

9




Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan


BPPKB

10 Kali / 5 Tahun

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan


BPPKB




BPMPD

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

6


1 Dokumen

PROGRAM

Misi 7 : Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan 23 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak Strategi : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ` Arah Kebijakan : Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Terbinanya organisasi perempuan

Lomba Peringatan Hari Ibu Peserta 14 Sosialisasi Tentang Kecamatan x 1 Pengembangan Tahun dan Kreatifitas Ibu-ibu 1 Sosialisasi Bagi Ibukali / tahun ibu Rumah Tangga / 5 Tahun

24 Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan Strategi : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ` Arah Kebijakan : Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sejahtera

Tersosialisasinya informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan

-

` Arah Kebijakan : Pemberian bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Tersedianya pendamping administrasi proyek P2SPP (program pengembangan sistem pembangunan partisipatif simpan pinjam bagi kaum perempuan) tersedianya sarana dan prasarana perdesaan

3 Kecamatan

Misi 8 : Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif. 25 Terberdayakannya organisasi kepemudaan daerah Strategi : Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga ` Arah Kebijakan : Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Terbinanya Ormas, pemuda dan LSM

Terlaksananya seleksi dan pengiriman jambore pemuda Indonesia

50 Ormas/ Pemuda/ LSM

70 Ormas/ Pemuda/ LSM/ 5 Tahun

Pendidikan Politik Masyarakat

KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kesbang, Politik dan Linmas

1 Kali/ Tahun

5 Kali / 5 Tahun

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Disporabudpar

`


VII-24

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Peningkatan budaya dan prestasi olahraga

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) 4 Terselenggaranya kompetisi olahraga

PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

5 Kali / 5 Tahun

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Disporabudpar



KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5 1 Kali/ Tahun

26 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Strategi : Peningkatan kualitas kehidupan beragama ` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama

Pembinaan dan pembekalan perangkat syara'

4 Kali Pembinaan Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Perangkat Syara'/ 5 Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Tahun

` Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama

Terselenggaranya peringatan hari besar Islam (PHBI)

Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN&PERSANDIAN KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 Tahun

5 tahun


14 Kecamatan/ Tahun

14 Kecamatan / 5 Tahun


Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Tahun

Terlaksananya Kegiatan. TPHD / 5 Tahun

Program Peningkatan Kehidupan Beragama



1 Tahun

5 Tahun

Progam Pengembangan Nilai Budaya

KEBUDAYAAN

Disporabudpar

5 Kali / 5 Tahun

Progam Pengelolaan Keragaman Budaya

KEBUDAYAAN

Disporabudpar

Kesbang, Politik dan Linmas

` Arah Kebijakan : Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar

Tersedianya bantuan biaya haji untuk TPHD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

27 Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah; Meningkatnya kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah Strategi : Penguatan jati diri masyarakat serta pelestarian budaya ` Arah Kebijakan : Penguatan jati diri dan karakter masyarakat yang berbasis pada keragaman budaya;

Terselenggaranya pelestarian dan akuntabilitas adat budaya daerah

Arah Kebijakan : Peningkatan apresiasi terhadap kreativitas seni dan budaya daerah

Terselenggaranya festival budaya daerah

` -

`


VII-25

CAPAIAN KINERJA NO

SASARAN

1

2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3 Arah Kebijakan : Pengembangan sumber daya kebudayaan


PROGRAM

URUSAN


6

7

8

9

1 Kali/ 5 Tahun

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

KEBUDAYAAN

Disporabudpar

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

5

Terselenggaranya pengembangan kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah

-

` Arah Kebijakan : Pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah

Tersedianya perencanaan pembangunan objek wisata Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi (media internet) dalam pemasaran pariwisata Terciptanya kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata Tersedianya sejumlah pemandu wisata terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara

Program Pengembangan Pemasaran Parisiwista

PARIWISATA

Disporabudpar

1 Tahun

5 Tahun


PARIWISATA

Disporabudpar

1 Tahun

5 Tahun


PARIWISATA

Disporabudpar

2 Kali / 5 Tahun


PARIWISATA

Disporabudpar

-

-

Sumber : SKPD Se-Kabupaten Bengkulu Utara


VII-26

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents