BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan
adanya
pembagian/klasifikasi
urusan
pemerintahan yang terdri atas (1). Urusan Pemerintahan Absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, (2). Urusan Pemerintahan Konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan (3). Urusan Pemerintahan Umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden selaku
kepala
pemerintahan;
Selanjutnya
disebutkan
bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Lebih lanjut di jelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Seiring dengan prinsip-prinsip
diatas, maka penyelenggaraan
pemerintahan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan
VII-1
perkembangan jaman dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik. Berdasarkan
gambaran
kondisi
wilayah
dengan
berbagai
permasalahan pokok, tantangan, peluang dan harapan, maka perlu ditetapkan kebijakan umum pembangunan dan program prioritas daerah Kabupaten Sumba Barat, sesuai kewenangan urusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta Urusan Pilihan,
untuk selanjutnya
dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program
prioritas
yang
disertai
dengan
kegiatan
prioritas
pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian misi pembangunan melalui agenda dan program prioritas sebagai berikut : 1. Misi 1, Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat yang Semakin Mandiri, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
yang
Berbasis
Sumber
Daya
Lokal
dengan
Memanfaatkan Ruang Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan. a. Agenda Pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita Masyarakat; b. Program Prioritas : 1) Program Urusan Pertanian a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; d. Program
Peningkatan
Penerapan
Tehnologi
Pertanian/Perkebunan; e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
VII-2
f. Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian
/
Perkebunan Lapangan; g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; i.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
j.
Program
Peningkatan
Penerapan
Tehnologi
Peternakan; 2) Program Urusan Kelautan dan Perikanan a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; d. Program
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan; e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar; 3) Program Urusan Kepariwisataan a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; b. Program Pengembangan destinasi Pariwisata; c. Program Pengembangan Kemitraan; 4) Program Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong; c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; d. Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
dan
Jembatan; e. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap / Talud / Bronjong; VII-3
f. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; g. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; h. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan; i.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Kebinamargaan; j.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; l.
Program
Pengembangan,
Pengelolaan
dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; m. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; n. Program Pengendalian Banjir; o. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; p. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; q. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan; 5) Program Urusan Perhubungan a. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan; b. Program Rehablitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; d. Program
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan; e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; f. Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor;
VII-4
6) Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; b. Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; d. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi; 7) Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; b. Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri; c. Program Penataan Struktur Industri; d. Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri
Potensial e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan; f. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan; g. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport; h. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; i.
Program
Pembinaan
Pedagang
Kaki
Lima
dan
Asongan; 8) Program Urusan Penanaman Modal Daerah a. Program
Peningkatan
Promosi
dan
Kerjasama
Investasi; b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
VII-5
9) Program Urusan Ketenagakerjaan a. Program
Peningkatan
Kualitas
dan
Produktivitas
Tenaga Kerja; b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; d. Program
Perlindungan
dan
Pengawasan
Ketenagakerjaan; 10) Program Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan; b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; d. Program
Rehabilitasi
dan
Pemulihan
Cadangan
Sumber Daya Alam; e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; g. Program
Pengembangan
Ekowisata
dan
Jasa
Lingkungan di Kawasan-kawasan Laut dan Hutan; h. Program Pengendalian Kebakaran Hutan; i.
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
j.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
11) Program Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; b. Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
VII-6
d. Program
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pertanahan; e. Program Perencanaan Tata Ruang; f. Program Pemanfaatan Ruang; g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 12) Program Urusan Pelayanan Perijinan a. Program
Peningkatan
Promosi
dan
Kerjasama
Investasi; b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 13) Program Urusan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran; b. Program Penngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur; e. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Misi 2,
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat
yang
Semakin
Kepemerintahan
Demokratis, yang
baik,
Melalui Penegakan
Tata Hukum
Kelola dan
Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah. a. Agenda
Pembangunan,
Mewujudkan
Tata
Kelola
Kepemerintahan yang Bersih, Transparansi dan Akuntabel. b. Program Prioritas : 1) Program Urusan Pemerintahan Umum. a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
VII-7
b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Program
Pembinaan
dan
Faslitasi
Pengelolaan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota; e. Program
Pembinaan
dan
Keuangan Desa; f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; g. Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; i.
Program
Optinalisasi
Pemanfaatan
Tehnologi
Informasi; j.
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; l.
Program Penataan peraturan Perundang-undangan
m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru; n. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 2) Program Urusan Kepegawaian a. Program Pendidikan Kedinasan; b. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur; c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 3) Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; VII-8
b. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal; c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; d. Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan; e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; f. Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat; g. Program Pendidikan Politik Masyarakat; h. Program Pencegahan dan penanggulangan Korban Bencana Alam; 4) Program Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program Pengembangan Data/Informasi; b. Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah; c. Program Kerjasama Pembangunan; d. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; e. Program
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh; f. Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
Menengah dan Besar; g. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; i.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
j.
Program Perencanaan Sosial Budaya;
k. Program
Perencanaan
Prasarana
Wilayah
dan
Sumber Daya Alam; l.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; VII-9
m. Program Program Perencanaan Tata Ruang; n. Program Pemanfaatan Ruang; o. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 5) Program Urusan Komunikasi dan Informatika a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; c. Program
Fasilitasi
Pengkajian
SDM
Bidang
Komunikasi dan Informasi; d. Program Kerjasana Informasi dengan Media Massa; 6) Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 7) Program Urusan Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; d. Program
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya; 8) Program Urusan Perpustakaan dan Kearsipan a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; b. Program
Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah; c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 9) Program Urusan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran; b. Program Penngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
VII-10
d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur; e. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Misi 3, Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat yang Semakin Sejahtera, Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. a. Agenda
Pembangunan,
Peningkatan
Pendidikan
Masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. b. Program Prioritas 1) Program Urusan Pendidikan. a. Program Pendidikan Anak Usia Dini; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c. Program Pendidikan Luar Sekolah; d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Program
Pengembangan
Budaya
Baca
dan
Pembinaan Perpustakaan f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan g. Program Bantuan Sosial Pendidikan; 2) Program Urusan Kesehatan. a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; c. Program Pengawasan Obat dan Makanan; d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Program perbaikan Gizi Masyarakat; g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
VII-11
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; i.
Progran Standarisasi Pelayanan kesehatan;
j.
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin;
k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya; l.
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit
Paru-
paru/Rumah Sakit Mata; n. Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
kesehatan; o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; p. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 3) Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program Lingkungan Sehat Perumahan; c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; d. Program
Perbaikan
Perumahan
Akibat
Bencana
Alam/Sosial; e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; f. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
VII-12
4) Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan; b. Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; e. Program
Peningkatan
Peran
Perempuan
di
Perdesaan; f. Program Pengembangan Kemitraan dan Tehnologi Pedesaan; 5) Program
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak. a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Program
Peningkatan
Kualitas
Hidup
dan
Perlindungan Perempuan; d. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 6) Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. a. Program Keluarga Berencana; b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; c. Program Pelayanan Kontrasepsi; d. Program Pembinaan dan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; VII-13
f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR; g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS; h. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; i.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
j.
Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU
7) Program Urusan Sosial. a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; c. Program Pembinaan Anak Terlantar; d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; f. Program Pembinaan Eks Penyandang Masalah Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya); g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; h. Program
Bantuan
Sosial
Kepada
Individu
dan
Keluarga; 8) Program Urusan Pemuda dan Olah Raga a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; b. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
VII-14
c. Program
Peningkatan
Upaya
Pertumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; d. Program
Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba; e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; h. Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 9) Program Urusan Transmigrasi. a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; b. Program Transmigrasi Lokal; 10) Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah. a. Program
Pencegahan
Dini
dan
Penanggulangan
Korban Bencana; b. Program
Peningkatan
Pelayanan
bagi
Korban
Bencana; 11) Program Urusan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); a. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran; b. Program Penngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur; e. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Sumba barat maju dan beridentitas……………………………….. Selanjutnya keterkaitan sasaran, kebijakan umum dan program pembangunan yang disertai dengan indikator kinerja (outcome) dan
VII-15
capaian kinerja pada kondisi awal dan kondisi akhir dapat di petakan dalam Tabel 36 pada Lampiran I dokumen ini.
VII-16
