BAB VII KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

BAB VII KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di dalam menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih

kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

SKPD.

Pelaksanaan

program-program

pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Lamandau mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tidak disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

VII-1 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Sasaran RPJMD

Strategi

Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah

Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan

Arah Kebijakan Meningkatkan produktifitas komoditi

Meningkatkan produktifitas pangan

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program

2

2

2.02.01

15

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

2

2

2.02.01

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2

2

2.02.01

17

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

2

2

2.02.01

20

Program perencanaan pengembangan hutan

2

2

2.02.01

21

2

2

2.02.01

22

2

2

2.02.01

23

2

2

2.02.01

24

1 21

1.21.01

dan

Indikator Program (Outcome) Kontribusi Kehutanan PDRB

sektor terhadap

penghijauan dan reboisasi Persentase menurunnya kasus pelanggaran bidang kehutanan Jumlah dokumen data spasial

Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu

persentase penyuluh yang dibina Meningkatnya jumlah kebun rakyat Meningkatnya produksi karet petani Meningkatnya produksi gaharu

15

Program Petani

Peningkatan

Kesejahteraan

Kondisi Awal Kinerja 2013

Kondisi akhir kinerja 2018

3,94%

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

390.000 (bibit)


80%

95%


-

20


3

21

4,18%

50.000 (bibit)

200 ha

1.150 ha

Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan

dan dan dan

80%

100%

80%

100%

Persentase binaan Kelompok Tani

80%

80%

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)

80%

80%


1 21

1.21.01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

1 21

1.21.01

20

Program Pmberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan

Cakupan binaan kelompok tani

80%

80%

1 21

1.21.01

21

Program Pengembangan Pangan/Beras Daerah

ketersediaan pangan beras (ton/tahun)

15.574,37

21.218,45

Cadangan

SKPD Penanggung jawab

dan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

VII-2

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


Indikator Program (Outcome)



SKPD Penanggung jawab Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

1 21

1.21.01

22

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

jumlah desa mandiri pangan

80%

80%

2

1

2.01.01

15

Program Petani

Nilai Tukar Petani

80%

80%

2

1

2.01.01

16

Program Peningkatan Ketahan Pangan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pangan

80%

82,5%

83 desa/kel

83 desa/kel

Dinas Peternakan Perikanan

Pertanian, dan

80%

100%


Pertanian, dan

80%

82,5%

Pertanian, dan

80%

82,5%

80%

100%

80%

100%

80%

100%

80%

90%

80%

95%

Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan

5 kasus

30 kasus

Peningkatan

Kesejahteraan

2

1

2.01.01

21

Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak

2

5

2.01.01

21

Program tangkap

2

5

2.01.01

22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2

5

2.01.01

20

Program Pengembangan Budi Daya Perikanan

2

1

2.01.01

17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petertanian/Perkebunan

2

1

2.01.01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2

1

2.01.01

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

2

1

2.01.01

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2

1

2.01.01

24

Program Peningkatan Teknologi Peternakan

2

2

2.02.01

31

Peningkatan Ketahanan Pangan

pengembangan

dan

perikanan

Penerapan

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Meningkatnya Produksi perikanan budidaya Jumlah Pemasaran hasil pertanian per tahun Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB Jumlah Pemasaran Ternak pertahun Jumlah terapan teknologi peternakan tepat guna Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP)

Pertanian, dan Pertanian, dan Pertanian, dan Pertanian, dan Pertanian, dan Pertanian, dan


VII-3

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode

Pengembangan Sektor Ekonomi

Mengembangka n kelembagaan permodalan


2

2.02.01

32

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

pendapatan petani kebun (US$/kk/thn)

1 15

1.15.01

15

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Jumlah UKM BPR/LKM

15

Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif

15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Peningkatan Efektivitas Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan

Jumlah seluruh UKM

2 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing


1 15

2

6

1.15.01

1.15.01

1 15

1.15.01

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2

7

1.15.01

16

Program pengembangan industri kecil dan menengah

1 15

1.15.01

17

2

6

1.15.01

1 15

1.15.01

non

dan



400-800

700-1000


851

997

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

138


80%


100

50%

852

1000

Jumlah IKM

1050

1125

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

1629

2050

17

Program peningkatan pengembangan ekspor

Nilai Ekspor Perdagangan

15.151.025

9.612.301

18

Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi

84%

92%s

dan

Kualitas

Persentase aktif

Bersih

koperasi


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

VII-4

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program efisiensi

Indikator Program (Outcome) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

2

6

1.15.01

18

Program peningkatan perdagangan dalam negeri

2

7

1.15.01

18

Program penataan struktur industri

Persentase pertumbuhan industri

2

7

1.15.01

19

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

1 22

1.15.01

...

Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif koperasi

Jumlah koperasi

1 22

1.15.01

...

Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif UMKM

Jumlah BPR dan/LKM

1 15

1.15.01

20

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi

1 15

1.15.01

21

1 15

1.15.01




14,85

15,32

3%

4%

24 unit

40 unit

120

150

1

3

Cakupan Pemasaran Hasil Produk Koperasi

55%

63%

Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi

Cakupan Pelatihan bagi SDM Koperasi

75%

80%

22

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMKM

Persentase UKM

47%

68%

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

1642 unit

2040 unit

Jumlah

2 06

1.15.01

19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2 07

1.15.01

15

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri

Konstribusii Sektor Industri Terhadap PDRB ( Non Migas )

0,61%

0,57%

2 07

1.15.01

17

Program Peningkatan Teknologi Industri

Peningkatan Kapasitas Industri

40%

60%

Kemampuan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

VII-5

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode





SKPD Penanggung jawab dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin


Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Mempermudah layanan perizinan investasi

Mengembangka n tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja

1 22

1.21.02

15

Program Peningkatan Masyarakat Perdesaan

Keberdayaan

1 22

1.21.02

16

Program pengembangan ekonomi pedesaan

1 16

1.20.12

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 20

1.20.12

16

1 20

1.20.03

1

6

Jumlah kelompok lembaga perberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah Lembaga Simpan Pinjam Perempuan(SPP)

83

83

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

290

315


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

75,00%

75,00%

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Nilai realisasi PMDN dan PMA

91,91%

96,15%


51

Program kerjasama antardaerah dan luar negeri

Cakupan Kerjasama yang tercipta

-

ada

Sekretariat Daerah

1.06.01

22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

rasio penduduk miskin

4,46

3,65

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 14

1.14.01

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

97,95%

100%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 14

1.14.01

17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

0,25%

0,2%


1 14

1.14.01

-

Program Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

-


lembaga

Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial Cakupan Pelayanan dan produktivitas tenaga kerja

VII-6

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga

Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan

Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Mengembangka n tempat pelatihan kerja untuk generasi muda

Kode



Meningkatnya PAUD

1

1

1.01.01

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

1

1.01.01

16

1

1

1.01.01

17

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

1

1

1.01.01

18

Program Pendidikan Non Formal

1

1

1.01.01

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

1

1.01.01

22

Program Manajemen Pendidikan

1

1

1.01.01

23

Program Pendidikan Perguruan Tinggi

1 26

1.24.01

21

1 18

1.18.01

16

APK




Dinas Pendidikan dan Pengajaran

100%

100%

113,81%

114,81%

65%

67%

54%

55%

43,57%

90,5%


50%

60%


APK Pendidikan Tinggi

20%

20%


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

350%

2510%

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program peningkatan kepemudaan

Jumlah Kepemudan

4

12

8

15

0,081%

0,14%

20

26

Pelayanan

peran

serta

1 18

1.18.01

22

Program Pembinaan Pramuka

1 18

1.18.01

15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

APK pendidikan dasar sembilan tahun APK Pend. Menengah APK Pendidikan Non Formal Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Prestasi

Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Pembinaan Pramuka Jumlah organisasi kepemudaan

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Disdikjar Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Dinas Pemuda Olahraga

dan

Dinas Pemuda Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Dinas Pemuda Olahraga

dan

VII-7

dan dan

|


Sasaran RPJMD Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara

Meningkatnya kualitas aksessibilitas pelayanan kesehatan

dan

Strategi

Arah Kebijakan

Kode




Penyebaran informasi tentang bahaya narkotika, obatobatan terlarang

1 18

1.18.01

18

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Persentase Narkoba


Pengembangan wawasan kebangsaan di generasi muda

1 18

1.18.01

21

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1 19

1.19.01

21


Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas

1

2

1.02.01

25

1

2

1.02.02

23

1

2

1.02.02

24

1

2

1.02.02

26

1

2

1.02.02

27

1

2

1.02.02

28



2%

1%


dan

Jumlah Wirausahan muda yang terdidik

30

80


dan

Program pendidikan politik masyarakat

Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

20 keg

26 keg

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk

1,94

2,11

tipe D

tipe C

100%

100%

100%

100%

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

100%

100%


2 kali/tahun

2 kali/tahun


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paruparu / rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program kemitraan pelayanan kesehatan

peningkatan

Kasus


cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan operasi katarak Kualitas dan kuantitas pengadaan sarana dan prasarana terpenuhi Kualitas dan kuantitas pemeliharaan sarana dan prasarana terpenuhi Pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

VII-8

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode 1

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat

Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana



Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat

Pengembangan Pemberdayaan Perempuan

2

1.02.02

Urusan/Bidang Urusan/Program 33

Program Spesialistis

Pelayanan

dan

Kesehatan




Jumlah dan jenis dokter spesialis yang disediakan

4

5

persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan

90,00%

94,00%

Dinas Kesehatan

33,60%

45,00%

Dinas Kesehatan

30,00%

70,00%

Dinas Kesehatan

96,00%

96,00%

Dinas Kesehatan

100,00%

100,00%

Dinas Kesehatan

92,77%

95,00%

Dinas Kesehatan

31,30%

60,00%

Dinas Kesehatan

4,00

4,00

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

1

2

1.02.01

15

Program Obat Kesehatan

1

2

1.02.01

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

2

1.02.01

17

Program Makanan

Obat

dan

1

2

1.02.01

19

Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

dan

1

2

1.02.01

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

2

1.02.01

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1

2

1.02.01

29

Program peningkatan kesehatan anak dan remaja

1

2

1.02.01

34

Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1

2

1.02.01

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

100,00%

100,00%

1 11

1.11.01

15

Program keserasian Peningkatan Kualitas Perempuan

Menurunnya tingkat KDRT baik perempuan dan anak

11%

5%

Pengawasan

Perbekalan


pelayanan

Kebijakan Anak dan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan desa/kelurahan UCI Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkat Jumlah Dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan


Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

VII-9

|


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode

1 12

1 11

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara


Pengembangan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman,

1.11.01

1.11.01


15

17


Program Keluarga Berencana

Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan persamaan persepsi kepada para penanggung jawab program

Kondisi Awal Kinerja 2013 45%

24%



70%


35%

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

1 12

1.11.01

17

Program pelayanan kontrasepsi

Meningkatnya pelayanan KB aktif

1 11

1.11.01

19

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Fasilitasi pengembangan P2TP2A

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Persentase meningkatnya wawasan remaja terhadap narkoba, PMS dan HIV Aids

40%

80%


cakupan pkk aktif

80%

80%

Kecamatan Bulik Timur

Cakupan pkk aktif

50%

80%

Kecamatan Bulik

7 desa

8 desa

11 desa/kel

11desa/kel

Persentase Jumlah PKK yang aktif

53%

79%

Persentase desa terprogram BBGRM

7,23%

25,30%

1 12

1.11.01

21

1 20

1.20.17

31

1 11

1.20.20

18

1 20

1.20.23

31

1 20

1.20.24

31

1 22

1.21.02

19

1 22

1.03.01

17

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

PKK aktif Cakupan aktif

PKK

yang

11.500 orang

14.500 orang

25%

70%

Kecamatan Sematu Jaya Kecamatan Raya

Menthobi


Dinas Pekerjaan Umum

VII-10 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode






Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100%

100%


berbangsa dan bernegara

1 22

1.06.01

30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 22

1.07.01

17



7,23%

25,3%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 22

1.08.01

17



100%

100%

Badan Lingkungan Hidup

1 22

1.10.01

30


100%

100%

1 22

1.11.01

30


100%

100%

1 22

1.14.01

30


Persentase desa terprogram BBGRM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase desa terprogram BBGRM

100%

100%

1 22

1.15.01

30



100%

100%

1 22

1.17.01

30


3 desa

3 desa

1 22

1.18.01

17


100%

100%


1 19

1.19.01

15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,5%

0,1%


1 19

1.19.01

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

75 0rang

375 orang


1 19

1.19.01

34

Program Ekonomi

Terbangunnya desa di Kabupaten Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi

65%

85%


Peningkaan

Ketahanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

VII-11 |

dan


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


Indikator Program (Outcome) Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase desa terprogram BBGRM

1 19

1.19.01

35

Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1 19

1.19.01

36

Program Dukungan Kelancaran Pemilu

1 22

1.19.01

30


1 22

1.19.02

30


1 19

1.19.03

15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 19

1.19.03

20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1 19

1.19.03

24

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Jumlah linmas per 10.000 penduduk

1 19

1.19.03

27

Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah




65%

85%


75%

100%


100%

100%


100%

100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

100%

100%

Satuan Polisi Pamong Praja

10%

45%


44

261


Penegakan perda

100%

100%


Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam membangun desa

100%

100%


111

84


Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

1 22

1.19.03

30


1 19

1.19.03

33

Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal

Angka kriminalitas

1 22

1.20.04

30



100%

100%

Sekretariat DPRD

1 22

1.20.07

30


Keikutsertaan BBGRM

100%

100%

Inspektorat

1 20

1.20.11

30



100%

100%

1 22

1.20.12

30


Terlaksananya BBGRM

8 desa

10 desa

1 22

1.20.17

30



100%

100%

dalam

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelaksana Penyuluhan dan

VII-12 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode





SKPD Penanggung jawab Ketahanan Pangan

1 22

1.20.17

30


1 22

1.20.20

30


1 22

1.20.21

30


1 22

1.20.22

30


1 22

1.20.23

30


1 22

1.20.24

30


1 22

1.20.25

30


1 22

1.20.27

30


1 22

1.21.01

30


Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Cakupan desa/kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Bersih Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan Persentase desa terprogram BBGRM

1 22

1.21.02

17


Jumlah LPM berprestasi

1 22

1.24.01

30


1 22

2.02.01

30


Persentase desa terprogram BBGRM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

yang

100%

100%


100%

100%

Kecamatan Bulik

100%

100%

Kecamatan Lamandau

100%

100%

Kecamatan Delang

100%

100%

Kecamatan Sematu Jaya

100%

100%

Kecamatan Raya

Menthobi

100%

100%

Kecamatan Raya

Belantikan

100%

100%

Kecamatan Batang Kawa

100%

100%

Badan PP dan KP

100%

100%


100%

100%


100%

100%


VII-13 |


Sasaran RPJMD Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana

Strategi


Arah Kebijakan

Peningkatan pemberdayaan masalah kesejahteraan sosial

Kode


1 13

1.14.01

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 13

1.14.01

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13

1.14.01

17

Program pembinaan anak terlantar

1 13

1.14.01

18

Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

1 14

1.14.01

20

Penempatan Dan Kesempatan Kerja

1 13

1.14.01

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 13

1.14.01

23

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

1 19

1.19.02

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1 19

1.19.02

29

Program Pasca Bencana

1 19

1.19.02

31

Program Tanggap Darurat

Perluasan

Indikator Program (Outcome) Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah anak terlantar yang dibina Jumlah penyandang cacat dan eks Trauma yang dilatih Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase lembaga kesejahteraan sosial yangmendapatkan pemberdayaan Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial Cakupan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tingkat waktu tanggap darurat




23,07%

23,27%


75,25%

90%


96 orang

96 orang


73 orang

173%


0

0,93%


50,51%

80,81%


50%

50%


100%

100%


42%

72%


100%

100%


VII-14 |


Sasaran RPJMD Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat

Tersedianya infrastruktur transportasi handal terintegrasi

yang dan

Strategi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Arah Kebijakan Pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan di masyarakat

Pengembangan sarana infrastuktur transportasi

Kode


1 19

1.19.01

23

1 20

1.20.21

34

1 20

1.20.22

34

1 20

1.20.27

34

Program Pengembangan Kebangsaan

Wawasan

Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa

1

3

1.03.01

15

Program pembangunan jembatan

jalan

1

3

1.03.01

18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1

3

1.03.01

30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1

3

1.03.01

33

Program Peningkatan Jalan

1

3

1.03.01

42

Program lingkungan

1

3

1.03.01

43

Program peningkatan pergantian jembatan

1

7

1.07.01

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

7

1.07.01

17

Pogram angkutan

1

7

1.07.01

19

Program pengendalian pengamanan lalu lintas

pembangunan

jalan

jalan

peningkatan

dan

dan

pelayanan

dan





Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan

70%

87,5%

cakupan PKK aktif

80%

80%

Kecamatan Lamandau

cakupan PKK aktif

80%

80%

Kecamatan Delang

cakupan PKK aktif

80%

80%


-

35.360 m


84,46%

100%


100%

100%


94,46%

100%


80%

80%


94,46%

100%


1

3

pelanggaran lalu lintas

1402 kasus

400 kasus

Kualitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas

11%

13%

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

VII-15 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman


Pengembangan sarana dan prasarana infrastuktur permukiman

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan


Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan

Kode


1

4

1.03.01

15

Program Pengembangan Perumahan

1

5

1.03.01

20

Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1

5

1.03.01

21

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

1

5

1.03.01

22

Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1

5

1.03.01

23

Program Pemeliharaan Kebersihan

1

3

1.03.01

47

1

3

1.03.01

50

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Program pembangunan drainase/gorong-gorong

saluran

1

3

1.03.01

16

1

3

1.03.01

24

1

3

1.03.01

25

1

3

1.03.01

26

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi terhadap pengairan

1

3

1.03.01

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1

3

1.03.01

28

Program Pengendalian Banjir

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Indikator Program (Outcome) Lingkungan pemukiman kumuh




1,53%

1,17%


1:55

1:35


1:08

1:5


100%

100%


80%

100%


31,56%

48,21%


cakupan database jalan dan jembatan

90%

90%


Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

93%

97%


Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

55%

44,55%


31,56%

48,21%


-

95%


80%

80%


100%

100%


Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk persentase TPU yang dibina persentase sampah tertangani Rumah tangga pengguna air bersih

Rumah tangga pengguna air bersih Cakupan pengembangan, pengelolaan dan konservasi terhadap pengairan Pesentase penduduk berakses air bersih persentase wilayah banjir tertangani

VII-16 |


Sasaran RPJMD

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Strategi

Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan

Pengendalian pemanfaatan ruang

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan

1

3

1.03.01

32

1

3

1.03.01

35

1

3

1.03.01

39

1

3

1.03.01

49

Program Penataan Fasilitas Umum

1

8

1.08.01

15

Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Kinerja

2

3

2.03.01

17

Program pembinaan pengembangan ketenagalistrikan

dan bidang

2

3

2.03.01

18

Program Pembangunan Ketenagalistrikan

Bidang

1

5

1.03.01

15

Program Perencanaan Tata Ruang

1

5

1.03.01

18

Program Perencanaan Kota

1

5

1.03.01

19

Program Pembangunan dan Penataan Taman

1

6

1.06.01

24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 21

1.21.01

30

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2

2.03.01

15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

3

Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal

Indikator Program (Outcome) Cakupan sarana air bersih di perdesaan yang dikelola Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase rumah tinggal bersanitasi cakupan fasilitas umum yang tertata Tingkat kenyamanan tempat pembangunan sampah




70%

95%


54,58%

44,55%


31,56%

48,21%


80%

80%


100%

100%


Rasio desa berlistrik

54,42%

72%

Dinas Pertambangan dan Energi

Persentase rumah tangga pengguna listrik

45,61%

59%


Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya

20%

6%


0,003

0,001


100%

100%


20%

80%


-

8 kali/kecamatan


1,24%

1,65%


Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB persentase taman yang tertata ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan Cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dampak kerusakan hutan (kali/kecamatan) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

VII-17 |


Sasaran RPJMD

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal

Strategi


Arah Kebijakan

Pengembangan pelestrarian adat dan budaya lokal

Kode


2

3

2.03.01

16

2

3

2.03.01

20

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas

2

3

2.03.01

19

Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral

2

3

2.03.01

21

Program Pengelolaan Air Tanah

2

3

2.03.01

22

Program Penataan Pertambangan

1 17

1.20.17

17

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

1 17

1.20.20

17

Program Budaya

Peningkatan

Keragaman

1 20

1.20.21

35

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

1 17

1.20.22

17

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

1 17

1.20.23

17

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

1 17

1.20.24

17

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

1 17

1.20.25

17

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

1 17

1.20.27

17

Program Budaya

Pengelolaan

Keragaman

Wilayah





Persentase pertambangan tanpa izin

40%

15%


Rasio konsumsi BBM (per kapita)

0,46

0,73


167.343 ha

178.000 ha


50 ha

1.000 ha


525 ha

650 ha


5 kali

5 kali

5 kali

10 kali

Kecamatan Bulik

5 kali

10 kali

Kecamatan Lamandau

1 keg

5 keg

2 keg

10 keg

5 kali

5 kali

Kecamatan Raya

Menthobi

1 kali

5 kali

Kecamatan Raya

Belantikan

5 kali

5 kali


Cakupan wilayah dan Konservasi Sumber Daya Mineral yang terencana Tersedianya data potensi dan pemanfaatan air tanah Cakupan Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal

Jumlah kegiatan kebudayaan

Jumlah kegiatan Kebudayaan yang diikuti Jumlah Acara Kebudayaan Jumlah kegiatan kebudayaan yang diikuti Acara Kebudayaan yang diikuti Jumlah Acara Kebudayaan yang diikuti Terseselenggaranya Pengelolaan Karagaman Budaya Jumlah kegiatan Kebudayaan


Kecamatan Delang Kecamatan Sematu Jaya

VII-18 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokall


Pengembangan masyarakat di bidang olahraga dan budaya lokal

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur

Kode



1 18

1.18.01

19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Jumlah olahraga

organisasi

1 18

1.18.01

22

Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga

dan

Jumlah olahraga

prestasi

1 18

1.18.01

21

Program Peningkatan Prasarana Olah Raga

dan

1 18

1.20.17

20


dan

1 18

1.20.20

20


dan

1 18

1.20.22

20


dan

1 18

1.20.23

20


dan

1 18

1.20.24

20


dan

1 18

1.20.25

20


dan

1 18

1.20.27

20


dan

Jumlah Gedung Olah Raga Cakupan desa/kel yang mengikuti pekan olahraga Cakupan desa/kel yang ikut porkec Keikutsertaan pada Festival Seni Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau cakupan kegiatan olahraga yang diikuti Cakupan desa/kel yang aktif dalam pekan olahraga Terselenggaranya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga cakupan desa/kel yang mengikuti pekan olahraga

1 20

1.20.03

16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1 20

1.20.03

26

Program Penataan Perundang-Undangan

Sarana

Peraturan




18

22


dan

11

15


dan

1 gedung

6 gedung


dan

12 desa/kel

12 desa/kel


12 desa/kel

13 desa/kel

Kecamatan Bulik

1 keg

5 keg

Kecamatan Delang

1 keg

5 keg


11 desa

11 desa

Kecamatan Raya

Menthobi

10 cabang

10 cabang

Kecamatan Raya

Belantikan

9 desa

9 desa

cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH

100%

100%

Sekretariat Daerah

% perda disosialisasikan

100%

100%

Sekretariat Daerah

yg dan


VII-19 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 20

1.20.03

40

Program Peningkatan Perekonomian

Sarana

1 20

1.20.03

..

Program pemberdayaan masyarakat

ekonomi

1 20

1.20.03

..

Program bidang kesejahteraan rakyat

1 20

1.20.03

43

Program Pembinaan Pengembangan Organisasi

dan

1 20

1.20.03

44

Program Pengembangan Pemantauan Pembangunan

dan

1 20

1.20.03

48

Program Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH

1 20

1.20.03

63

Program Pembinaan Pengembangan Birokrasi

1 20

1.20.07

62

Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 20

1.20.07

-

Program penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

1 20

1.20.13

61

Program pembinaan pengembangan aparatur

1 20

1.20.12

28

Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

dan

dan

Indikator Program (Outcome) ditetapkan jmlh koordinasi monev raskin jumlah UMKM yg memiliki kemampuan dasar Jumlah koordinasi kesejahteraan rakyat Cakupan penerapan SOP SKPD jmlh dokumen perencanaan, kegiatan, dan pelaporan tepat waktu Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/WKDH cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan tugasnya Meningkatnya pengendalian terhadap pengawasan dan hasil-hasil pemeriksaaan Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir Cakupan layanan informasi dan pengaduan masyarakat




20%

100%

Sekretariat Daerah

10

60

Sekretariat Daerah

90%

100%

Sekretariat Daerah

-

ada

Sekretariat Daerah

5 dok

25 dok

Sekretariat Daerah

100%

100%

Sekretariat Daerah

-

90%

Sekretariat Daerah

100%

100%

Inspektorat

-

100%

Inspektorat

20,24%

39,13%

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

-

48 bulan


VII-20 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan 1 20

1 20

Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah


Pengawasan kinerja keuangan daerah



32

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

cakupan desa yang memiliki APBDes

80%

80%

32


Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya

100%

100%

Kecamatan Delang

100%

100%


100%

100%

Kecamatan Raya

Kode 1.20.21

1.20.22

Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya Persentase Desa dalam kegiata pembinaan pemerintahan dan menjaga keamanan dan ketertiban umum



SKPD Penanggung jawab Kecamatan Lamandau

1 20

1.20.23

32


1 20

1.20.25

32

Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

1 20

1.20.27

32


cakupan desa yang memiliki APBDes

80%

80%


1

1

1.01.01

6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

tepat waktu

tepat waktu


1

3

1.03.01

6

tepat waktu


6

1.06.01

6

tepat waktu

tepat waktu


1 18

1.15.01

6

-

tepat waktu


dan

1 18

1.18.01

6

-

tepat waktu


dan

1 19

1.19.01

6

tepat waktu

tepat waktu


1 20

1.20.07

6

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan

tepat waktu

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

tepat waktu

tepat waktu

Inspektorat

Belantikan

VII-21 |


Sasaran RPJMD

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah

Strategi


Arah Kebijakan

Pengembangan sumber daya aparatur

Kode


1 20

1.20.11

6

1 20

1.20.11

17

1 20

1.20.03

17

1 20

1.20.11

19

1 20

1.20.21

6

1 20

1.20.22

6

1 20

1.20.27

6

1 24

1.24.01

6

1

1

1.01.01

1

1

1

1


Keuangan

kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Program pembinaan dan pengelolaan keuangan desa




Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

tepat waktu

tepat waktu

WDP

WTP

cakupan pelayanan keuangan daerah

100%

100%

Sekretariat Daerah

fasilitasi

Persentase Desa terprogram PM2L

100%

100%

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

tepat waktu

tepat waktu

Kecamatan Lamandau

tepat waktu

tepat waktu

Kecamatan Delang

tepat waktu

tepat waktu


tepat waktu

tepat waktu


2

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%


1.01.01

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat pegawai

100%

100%


1

1.01.01

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70%

80%


2

1.02.01

2


100%

100%

Sarana

Sarana

dan

dan

Kepatuhan

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Kesehatan

VII-22 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


Indikator Program (Outcome) Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

2

1.02.01

3


1

2

1.02.01

5


1

2

1.02.02

2


1

2

1.02.02

3

Program peningkatan disiplin aparatur

1

2

1.02.02

5


1

3

1.03.01

2


1

3

1.03.01

3


1

3

1.03.01

5


1

6

1.06.01

2


1

6

1.06.01

3


1

6

1.06.01

5


1

7

1.07.01

2


1

7

1.07.01

3


Tingkat pegawai

1

7

1.07.01

5


Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi

Sarana

Sarana

Sarana

Sarana

dan

dan

dan

dan

Kepatuhan




100%

100%

Dinas Kesehatan

65%

75%

Dinas Kesehatan

100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%

100%

100%

80%

80%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla

VII-23 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode






sesuai bidangnya 1

8

1.08.01

2


Sarana

1

8

1.08.01

3


1

8

1.08.01

5


1 10

1.10.01

2


1 10

1.10.01

3


1 10

1.10.01

5


Sarana

Sarana

dan

dan

1 11

1.11.01

2


1 11

1.11.01

3


1 11

1.11.01

5


1 14

1.14.01

2


1 14

1.14.01

3


1 14

1.14.01

5


Sarana

dan

dan

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100%

100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

70%

80%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB


100%

100%

Tingkat pegawai

100%

100%

80%

80%

100%

100%


100%

100%


70%

80%


Kepatuhan

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

VII-24 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 15

1.15.01

2


Sarana

1 15

1.15.01

3


1 15

1.15.01

5


1 17

1.17.01

2


1 17

1.17.01

3


1 17

1.17.01

5


1 18

1.18.01

2


1 18

1.18.01

5


1 18

1.18.01

4


1 19

1.19.01

2


1 19

1.19.01

3


1 19

1.19.01

5


1 19

1.19.02

2


Sarana

Sarana

Sarana

Sarana

dan

dan

dan

dan

dan

Indikator Program (Outcome) Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat aparatur

Kepatuhan

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Persentase Tingkat disiplin aparatur Peningkatan kapasitas aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat Kepatuhan pegawai Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur



SKPD Penanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

100%

100%

-

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

5 kali

50 kali

100%

100%


dan

70%

80%


dan

100%

100%


dan

100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

VII-25 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 19

1.19.02

3


1 19

1.19.02

5


1 19

1.19.03

2


1 19

1.19.03

3


1 19

1.19.03

5


1 20

1.20.03

2


1 20

1.20.03

3


1 20

1.20.03

4

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1 20

1.20.03

5


1 20

1.20.03

23

Program optimalisasi teknologi informasi

1 20

1.20.03

38

Program Pembangunan Informasi

1 20

1.20.03

39

1 20

1.20.03

42

1 20

1.20.03

50

Program Pembinaan Desa/Kelurahan

1 20

1.20.13

60

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sarana

Sarana

dan

dan

pemanfaatan

Program Dokumentasi Hukum Dan Peta Permasalahan Hukum Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Administrasi

Indikator Program (Outcome) Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai persentase aparatur yang meninggal dalam tugas Persentase aparatur yang memiliki kompetensi % penerapan egovernment % meningkatnya penyebaran informasi penyelesaian kasus bantuan hukum jumlah desa sadar hukum cakupan referensi dan literatur pemerintah desa % PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural




100%

100%


70%

80%


100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%

Sekretariat Daerah

100%

100%

Sekretariat Daerah

100%

100%

Sekretariat Daerah

70%

80%

Sekretariat Daerah

5%

30%

Sekretariat Daerah

85%

90%

Sekretariat Daerah

5 kasus

5 kasus

Sekretariat Daerah

1 desa

6 desa

Sekretariat Daerah

blm ada

540 buku

Sekretariat Daerah

86,07%

100%

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

VII-26 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 20

1.20.04

2


Sarana

1 20

1.20.04

3


1 20

1.20.04

5


1 20

1.20.04

15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 20

1.20.07

2


1 20

1.20.07

3


Sarana

dan

dan

1 20

1.20.07

4


1 20

1.20.11

2


1 20

1.20.11

3


Sarana

dan

Indikator Program (Outcome) Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Meningkatnya SDM aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pegawai

Kepatuhan

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur



100%

100%

Sekretariat DPRD

100%

100%

Sekretariat DPRD

100%

100%

Sekretariat DPRD

20 orang/4 kali

20 orang/4 kali

Sekretariat DPRD

100%

100%

Inspektorat

100%

100%

Inspektorat

-

100%

Inspektorat

100%

100%

100%

100%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

1 20

1.20.11

5


1 20

1.20.13

2


1 20

1.20.13

3


Tingkat pegawai

1 20

1.20.12

2



100%

100%

1 20

1.20.12

3


Tingkat pegawai

100%

100%

Sarana

Sarana

dan

dan

Kepatuhan

Kepatuhan


Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

VII-27 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


Indikator Program (Outcome) Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tersedianya IKM

1 20

1.20.12

5


1 20

1.20.12

49

Program Perijinan

Peningkatan

Pelayanan

1 20

1.20.12

23

Program Optimalisasi Teknologi Informasi

Pemanfaatan

1 20

1.20.17

2


Sarana

1 20

1.20.17

3


1 20

1.20.17

5


1 20

1.20.20

2


1 20

1.20.20

3


1 20

1.20.20

5


1 20

1.20.21

2


1 20

1.20.21

3


5


1 20

1.20.21

Sarana

Sarana

dan

dan

dan

tingkat

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya




70%

80%


70,07%

80%


-

4 paket


100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%

Kecamatan Bulik

100%

100%

Kecamatan Bulik

70%

80%

Kecamatan Bulik

100%

100%

Kecamatan Lamandau

-

100%

Kecamatan Lamandau

70%

80%

Kecamatan Lamandau

VII-28 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 20

1.20.22

2


Sarana

1 20

1.20.22

3


1 20

1.20.22

5


1 20

1.20.23

2


1 20

1.20.23

3


1 20

1.20.23

5


1 20

1.20.24

2


1 20

1.20.24

3


1 20

1.20.24

5


1 20

1.20.25

2


1 20

1.20.25

3


1 20

1.20.25

5


1 20

1.20.27

2


1 20

1.20.27

3


1 20

1.20.27

5


Sarana

Sarana

Sarana

Sarana

dan

dan

dan

dan

dan

Indikator Program (Outcome) Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang




100%

100%

Kecamatan Delang

100%

100%

Kecamatan Delang

80%

80%

Kecamatan Delang

100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%

Kecamatan Raya

Menthobi

100%

100%

Kecamatan Raya

Menthobi

70%

80%

Kecamatan Raya

Menthobi

100%

100%

Kecamatan Raya

Belantikan

100%

100%

Kecamatan Raya

Belantikan

70%

80%

Kecamatan Raya

Belantikan

100%

100%


100%

100%


70%

80%


VII-29 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode






memiliki kompetensi sesuai bidangnya Sarana

100%

100%

Tingkat pegawai

100%

100%

70%

80%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


244 orang

689 orang


100%

100%


100%

100%


70%

80%


100%

100%

100%

100%

70%

80%

1.21.01

2


1 21

1.21.01

3


1 21

1.21.01

5


1 22

1.21.02

2


1 22

1.21.02

3


1 22

1.21.02

5


1 22

1.21.02

18

Program peningkatan aparatur pemerintah desa

1 24

1.24.01

2


1 24

1.24.01

3


1 24

1.24.01

5


2

1

2.01.01

2


2

1

2.01.01

3


Tingkat pegawai

2

1

2.01.01

5


Persentase sumber daya aparatur yang

Sarana

dan


1 21

dan

kapasitas

Sarana

Sarana

dan

dan

Kepatuhan

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat Pelatihan Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Kepatuhan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan Dinas Peternakan

Pertanian, dan Pertanian, dan Pertanian, dan

VII-30 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode





memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat


Pengembangan pelayanan publik

2

2

2.02.01

2


Sarana

2

2

2.02.01

3


2

2

2.02.01

5


2

3

2.03.01

2


2

3

2.03.01

3


2

3

2.03.01

5


1

1

1.01.01

1

Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

1

2

1.02.01

1


Administrasi

1

2

1.02.02

1


Administrasi

1

3

1.03.01

1


Administrasi

1

6

1.06.01

1


Administrasi

1

7

1.07.01

1


Administrasi

Sarana

dan

dan

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Persentase pelanggaran disiplin pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

SKPD Penanggung jawab Perikanan

100%

100%


80%

80%


80%

100%


60%

90%


40%

22%


70%

80%


100%

100%


100%

100%

Dinas Kesehatan

100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla

VII-31 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


8

1.08.01

1


Administrasi

1 10

1.10.01

1


Administrasi

1 11

1.11.01

1


Administrasi

1 14

1.14.01

1


Administrasi

Administrasi

1

1 15

1.15.01

1


1 17

1.17.01

1


Administrasi

1 18

1.18.01

1


Administrasi

1 19

1.19.01

1


Administrasi

1 19

1.19.02

1


Administrasi

1 19

1.19.03

1


Administrasi

1 20

1.20.03

1


Administrasi

1 20

1.20.03

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 20

1.20.04

1


Administrasi





Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%

Sekretariat Daerah

9,7%

14%

Sekretariat Daerah

100%

100%

Cakupan administrasi perkantoran

layanan

Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional dinas Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % tersedianya jumlah luas lahan bersertifikat Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Sekretariat DPRD

VII-32 |

dan


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 20

1.20.07

1


Administrasi

1 20

1.20.07

20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20

1.20.11

1


Administrasi

1 20

1.20.13

1


Administrasi

1 20

1.20.12

1


Administrasi

1 20

1.20.17

1


Administrasi

1 20

1.20.17

27


1 20

1.20.17

32


1 20

1.20.20

1


1 20

1.20.20

32


1 20

1.20.21

1


Administrasi

1 20

1.20.22

1


Administrasi

Administrasi

Indikator Program (Outcome) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kualitas sistem pengendalian internal pada SKPD dengan berbagai instrumen pengendalian yang dipersyaratkan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya cakupan desa yang memiliki APBDes Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran




100%

100%

Inspektorat

100%

100%

Inspektorat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


80%

80%


80%

80%


100%

100

Kecamatan Bulik

80%

80%

Kecamatan Bulik

100%

100%

100%

100

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kecamatan Lamandau

Kecamatan Delang

VII-33 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode


1 20

1.20.23

1


Administrasi

1 20

1.20.24

1


Administrasi

1 20

1.20.25

1


Administrasi

1 20

1.20.27

1


Administrasi

1 20

1.20.27

27


1 21

1.21.01

1


Administrasi

1 22

1.21.02

1


Administrasi

1 24

1.24.01

1


Administrasi

2

1

2.01.01

1


Administrasi

2

2

2.02.01

1


Administrasi

2

3

2.03.01

1


Administrasi

1

3

1.03.01

51

Program Data/Informasi

1

6

1.06.01

15

Program pengembangan data/informasi

Pengembangan

Indikator Program (Outcome) Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan ketersediaan dokumen keciptakaryaan Profil daerah/PDRB/KDA




100%

100%


100%

100%

Kecamatan Raya

Menthobi

100%

100%

Kecamatan Raya

Belantikan

100%

100%


80%

80%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


100%

100%


ada

ada

Pertanian, dan


VII-34 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode 1

6

1.06.01

Urusan/Bidang Urusan/Program 21

Program perencanaan pembangunan daerah

Indikator Program (Outcome) RPJPD/RPJMD/RKPD Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan Tersusunnya arah dan kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan daerah cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya




ada

ada


1 kajian

1 kajian


2 dok

2 dok


100%

100%


80%

80%

1

6

1.06.01

..

Program penelitian dan pengembangan IPTEK

1

6

1.06.01

..

Program difusi dan pemanfaatan IPTEK

1

6

1.06.01

..

Program penguatan kelembagaan IPTEK

1 20

1.20.21

27


1 25

1.07.01

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Cakupan jumlah jaringan komunikasi

3

7

1 25

1.07.01

19

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi

Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang

13%

50%

1 25

1.07.01

21

Program Peningkatan Masyarakat

cakupan kominfo

80%

80%

1 25

1.07.01

22

Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika

10%

60%

1 10

1.10.01

15

Program Penataan Kependudukan

70%

100%

1 24

1.24.01

15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1 24

1.24.01

17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Pelayanan

Administrasi

sosialisasi

Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara

-

-

50%

60%

Kecamatan Lamandau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

VII-35 |


Sasaran RPJMD

Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama

Meningkatnya sarana prasarana peribadatan

dan

Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata

Strategi

Pemberdayaan Tokoh Agama dan Masyarakat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan


Arah Kebijakan

Meningkatkan komunikasi antar umat beragama

Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata

Kode



program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Penyusunan Data dan Informasi

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersedianya data dan informasi

1 24

1.24.01

18

2

2

2.02.01

33

1 20

1.20.17

29

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

1 20

1.20.20

29

1 20

1.20.21

1 20



SKPD Penanggung jawab Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan

-

6 orang

100%

100%

Cakupan kegiatan rohani yang diikuti

1 kali

7 kali


Cakupan kegiatan rohani yang diikuti

3 kali

11 kali

29


cakupan pelaksanaan kegiatan rohani

80%

80%

Kecamatan Lamandau

1.20.22

29


cakupan pelaksanaan kegiatan rohani

80%

80%

Kecamatan Delang

1 20

1.20.23

29


cakupan kegiatan rohani yang diikuti

100%

100%


1 20

1.20.24

29


2 kali

7 kali

Kecamatan Raya

Menthobi

1 20

1.20.25

29


100%

100%

Kecamatan Raya

Belantikan

1 20

1.20.27

29


cakupan kegiatan rohani yang diikuti Terciptanya Kerukunan dalam Bermasyarakat cakupan kegiatan rohani yang diikuti

1 kali

2 kali


1 20

1.20.03

45

Program Bidang Keagamaan

jmlh desa yang dikunjungi dalam safari keagamanan

9 desa

59 desa

1 16

1.01.01

15


pameran pembangunan

Ada

Ada


1 16

1.02.02

15


ada

Ada


1 16

1.03.01

15


pameran pembangunan pameran pembangunan

ada

Ada



Kecamatan Bulik

Sekretariat Daerah

VII-36 |


Sasaran RPJMD

Strategi

Arah Kebijakan

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Ada


Kualitas promosi dan investasi daerah

ada

Ada

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla

ada

Ada


ada

Ada

ada

ada

1 kali

1 kali

2 kali

5 kali

4 kali

15 kali

ada

Ada

ada

Ada

ada

Ada

ada

Ada

ada

Ada

Sekretariat Daerah

ada

Ada

Sekretariat DPRD

ada

Ada

Inspektorat

ada

Ada

15

1 16

1.07.01

15


1 16

1.08.01

15


1 16

1.10.01

15


Pelaksanaan pameran pembangunan tingkat kabupaten pameran pembangunan

1 16

1.11.01

15


pameran pembangunan

1 16

1.14.01

15

1 16

1.17.01

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 17

1.17.01

18

1 16

1.18.01

15

1 16

1.19.01

15

1 16

1.19.02

15

1 16

1.19.03

15

1 16

1.20.03

15

1 16

1.20.04

15

1 16

1.20.07

15

Cakupan Promosi Dan Kerjasama Investasi Terlaksananya pameran Kabupaten Penyelenggaraan upacara adat penerimaan tamu daerah pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan persentase promosi investasi pameran pembangunan pameran pembangunan

1 16

1.20.11

15

Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan



ada

1.06.01

Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi


pameran pembangunan

1 16

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


pameran Kabupaten

tingkat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

VII-37 |


Sasaran RPJMD

Meningkatkan daya saing pariwisata

Strategi


Arah Kebijakan

Peningkatan jumlah wisatawan

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kerjasama Investasi

Promosi dan

1 16

1.20.13

15

1 16

1.20.17

15

1 16

1.20.20

15

1 16

1.20.21

15

1 16

1.20.22

15

1 16

1.20.23

15

1 16

1.20.24

15

1 16

1.20.25

15

1 16

1.20.27

15

1 16

1.21.01

15

1 16

1.21.02

15

1 16

1.24.01

15

1 16

2.02.01

15

1 17

1.17.01

15

Program Pengembangan Nilai Budaya

2

4

1.17.01

15

Program pengembangan pariwisata

1 17

1.17.01

16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2

4

1.17.01

16


1 17

1.17.01

17

Program Budaya

Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan Promosi dan

Indikator Program (Outcome) pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan


pameran pembangunan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

pameran pembangunan pameran pembangunan pameran pembangunan Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah pelaku budaya dan aset budaya Peningkatan jumlah obyek destinasi parisiwata Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pengelolaan

pemasaran

destinasi

Keragaman




ada

Ada

BKPP

ada

Ada


ada

ada

Kecamatan Bulik

ada

ada

Kecamatan Lamandau

ada

ada

Kecamatan Delang

ada

ada


ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

0 unit

38 unit

145 orang

340 orang

0

25 orang, 20 jenis

4 obyek

14 obyek


12 kali

50 kali


Kecamatan Raya Kecamatan Raya

Menthobi Belantikan

Kecamatan Batang Kawa Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

VII-38 |


Sasaran RPJMD

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi

Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program Kemitraan


2

4

1.17.01

17


1

8

1.08.01

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran mutu air

1

8

1.08.01

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

8

1.08.01

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1

8

1.08.01

25

Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup

1

8

1.08.01

Program pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup

1

8

1.08.01

Program pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan adaftasi perubahan iklim

Data keanekaragaman hayati dan ekosistem peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH Cakupan sarana dan prasarana laboratorium dalam kondisi baik Cakupan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Cakupan sarana prasaranamendukung mitigasi dan perubahan iklim

1

8

1.08.01

27

1

8

1.08.01

29

Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Jumlah usaha kepariwisataan

Penegakan lingkungan

status

hukum

cakupan permukiman bersanitasi




1 jenis

5 jenis


80%

80%


1 dokumen

1 dokumen


4 kec

4 kec


80%

80%


12 bulan

12 bulan


80%

80%


33 perusahaan

33 perusahaan


12 bulan

12 bulan


VII-39 |


X-1

|

BAB VII KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents