BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksankan selama 5 (lima) tahun ke depan hingga tahun 2015. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat tujuan pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 Tiga belas (13) Kebijakan yang telah ditetapkan, diturunkan dalam delapan puluh delapan (88) Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi yang telah dikaitkan dengan urusan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 dimana nomenklatur program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Kebijakan dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015 tersebut sudah selaras dengan target pembangunan berskala global dengan mengadopsi target MDGs, yaitu : 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk masyarakat 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV-Aids, Malaria dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan Kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Membangun Kemitraan global untuk pembangunan 7.1

Kebijakan, Urusan dan Program

7.1.1 Kebijakan Peningkatan Kualitas Perilaku Dan Modal Sosial Masyarakat A. Urusan Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Isu Strategis Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat yang belum tertangani

166

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Latar Belakang Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, Fakir Miskin, Komunitas adat dan PMKS lainnya dengan sasarannya adalah menurunnya jumlah fakir miskin, keluarga rentan sosial ekonomi dan komunitas adat Rasional (Inovasi Kretif Uraian Singkat Urgensi Program) Perlu adanya penekanan dari pemerintah terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indikator Kinerja Utama 1. Cakupan PMKS yang tertangani 2. Tersedianya sarana sosial (panti, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi) 3. Terlaksananya kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 21.300.000.000,00 Sumber Dana APBD Kab. APBD Prov, APBN Penangung Jawab ─ Dinas Sosial ─ Bagian Kesra Setda Kabupaten Sukabumi 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Isu Strategis Kabupaten Sukabumi memliki potensi bencana alam yang cukup beragam Latar Belakang - Frekwensi kejadian bencana alam yang semakin tinggi - Beragamnya jenis bencana alam yang berpotensi terjadi - Pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam mengahadapi kejadian bencana yang masih rendah - Lambatnya pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) - Kesiapsiagaan masyarakat/ kelompok masyarakat di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

167


- Meningkatnya penanganan korban bencana dari kejadian bencana - Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahwilayah bencana - Mitigasi bencana - Kurikulum bencana untuk Sekolah Dasar Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana ─ Penanganan Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana ─ Verifikasi data Bencana Indikator Kinerja Utama : 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana  Masyarakat  Sekolah  LSM  OPD 2. Terpenuhinya persediaan untuk tanggap darurat 3. Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 134.675.000.000,00 Sumber Dana ─ APBD Kab., APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program BPBD 3. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Isu Strategis ─ Pelaksanaan syariat islam di wilayah Kabupaten Sukabumi ─ Memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. ─ Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Latar Belakang ─ Adanya pemahaman keagamaan yang beragam ─ Belum optimalnya pengamalan keagamaan dalam kehidupan keseharian.

Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

168


Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan keagamaan Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama. ─ Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara ─ Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Indikator Kinerja Utama : 1. Pelaksanaan Pengajian Aparatur 2. Persentase kenaikan zakat, infaq, shodaqoh 3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftar jemaah haji 4. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkurban Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 5.830.000.000,00 Sumber Dana ─ APBD Kab., APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program ─ Bagian Bina Keagamaan Setda 4. Program Penguatan Lembaga-lembaga Sosial dan Pendidikan Keagamaan

Lembaga

Isu Strategis ─ Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama ─ Peningkatan Sarana Prasarana Keagamaan Latar Belakang ─ Masih belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan ─ Belum optimalnya pendidikan keagamaan di daerah dengan masyarakat berlatar sosial ekonomi lemah


169


Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Meningkatkan peranan lembaga-lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan. ─ Pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di pedesaan yang berlatar sosial ekonomi lemah. Indikator Kinerja Utama : Jumlah sarana prasarana ibadah dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar  MD  Mesjid  Pontren Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 6.585.000.000,00 Sumber Dana ─ APBD Kab, APBD Prov, APBN. Penanggung Jawab Program Bagian Bina Keagamaan Setda 5. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Isu Strategis ─ Masih tingginya jumlah penyandang Cacat yang belum tertangani/terehabilitasi ─ Masih kurangnya penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan Latar Belakang Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya terutama penyandang cacat dan veteran adapun sasarannya : ─ Tersedianya pelayanan sosial ─ Terlindunginya hak-hak penyandang cacat untuk hidup secara wajar ─ Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk dan veteran serta PKRI.


170


Rasional (Inovasi Kretif-Uraian Singkat Urgensi Program) Perlu adanya penekanan dari pemerintah terhadap penanganan permasalah sosial terutama penyandang cacat dan penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan Indikator Kinerja Utama 1. Tertangani/Rehabilitrasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan ANKN 2. Terbantunya Penyandang Cacat, Tuna Sosial, ANKN dan Bencana Sosial Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 5.600.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penangung Jawab Dinas Sosial 6. Program Sosial

Pemberdayaan

Potensi

Sumber

Kesejahteraan

Isu Strategis Masih rendahnya pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Sukabumi Latar Belakang Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dalam penanganan masalah kesejahteraan social di masyarakat adapun sasarannya : ─ Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM) ─ Karang Taruna (KT) ─ Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ─ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ─ Pekerja Sosial Terampil (PST) ─ Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Rasional (Inovasi Kretif-Uraian Singkat Urgensi Program) Perlu adanya program kegiatan yang memberdayakan PMKS dan TKSM


171


Indikator Kinerja Utama Persentase Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM): TKSK, PKH, KT, PSM, PST, TAGANA, Dll. dalam Penanganan PMKS dan Kesejahteraan Sosial Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 6.700.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN APBN Penangung Jawab Dinas Sosial B. Urusan Kebudayaan 7. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian Isu Strategis ─ Masih rendahnya apresisi terhadap budaya lokal ─ Belum tersalurkannya potensi seniman daerah Latar Belakang ─ Tumbuhnya sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai budaya ─ Meningkatnya upaya pengamanan, pemeliharaan dan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala ─ Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, serta optimalisasi keberfungsian lembaga social kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi. Sasaran pembinaan adalah : ─ Meningkatnya kegiatan pameran dan pagelaran kesenian. ─ Meningkatnya intensitas pembinaan seniman dan organisasi kesenian ─ Meningkatnya pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala ─ Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

172


Indikator Kinerja Utama 1. Kompetensi Pembina seni/Budaya daerah 2. Budaya daerah yang dikembangkan 3. Jumlah group/sanggar kesenian 4. Terealisasinya festival seni dan budaya 5. Tersedianya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 10.285.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program DISPARBUDPORA C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat Isu Strategis ─ Wilayah Kabupaten Sukabumi yang cukup luas memiliki potensi konflik horisontal dan vertikal Latar Belakang ─ Meningkatnya jenis kejahatan dan penyakit masyarakat ─ Kerawanan sosial karena perbedaan status sosial dan agama ─ Potensi konflik di daerah industri Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Terwujudnya sistem keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif untuk mendukung kehidupan dalam ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kemajuan ekonomi. ─ Terwujudnya stabilitas masyarakat dengan peningkatan pemahaman terhadap pranata hukum dan sosial yang berlaku. Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Peningkatan kesadaran dan partisifasi masyarakat terhadap sistem keamanan lingkungan ─ Peningkatan jumlah personil pengamanan dan penegakan perda dan program-program pemerintah Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

173


Indikator Kinerja Utama : 1. Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk 2. Jumlah Pelatihan Tenaga Linmas 3. Jumlah pelatihan Satpol PP 4. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda. 5. Jumlah Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 11.470.000.000,00 Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program ─ Kantor Kesbang Linmas ─ Sat Pol PP 9. Program Penguatan Kelembagaan Sosial dan Organisasi Massa Isu Strategis Optimalisasi Lembaga sosial dan organisasi masa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan adil dan transparan Latar Belakang Banyaknya lembaga sosial dan organisasi masa yang menunjang terhadap penyelenggaraan pembangunan sehingga dibutuhkan pembinaan kualitas hubungan dan kerjasama. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Lembaga Sosial dan Organisasi Masa Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama ─ Fasilitasi Kegiatan LSM, OKP dan Ormas Indikator Kinerja Utama : Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 0rmas dan OKP


174


Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 500.000.000,00 Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Kantor Kesbang Linmas 10. Program Penjalinan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kelembagaan Politik Isu Strategis Pelembagaan fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga politik lainnya serta lembagalembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal. Latar Belakang Perlunya harmonisasi hubungan antara eksektuif, legislatif dan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Meningkatnya penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Fasilitasi Kegiatan Infrastruktur Politik ─ Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah dengan Aktivis Parpol, LSM, OKP/ORMAS dan tokoh Masyarakat ─ Fasilitasi Kegiatan Infrastruktur Politik Indikator Kinerja Utama : Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 750.000.000.000 Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Kantor KesbangLinmas Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

175


D. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Program Pemberdayaan Perempuan Isu Strategis Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Latar Belakang ─ Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pemenuhan Hak-hak perempuan dan PUG ─ Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan ─ Masih adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Peningkatan partisifasi perempuan dalam berbagi bidang pekerjaan dan pendidikan ─ Peningkatan peran perempuan dalam berorganisasi dan berpolitik melalui penguatan kelembagaan. ─ Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga Indikator Kinerja Utama : ─ Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 5.000.000.000,00 Sumber Dana ─ APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Dinas Sosial


176


12. Program Perlindungan Anak dan Perempuan Isu Strategis Peningkatan Perlindungan Anak dan Perempuan Latar Belakang ─ Adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat ─ Adanya kasus traffiking ─ Anak terlantar, anak jalanan ─ Pekerja anak ─ Belum terbentuknya kelembagaan PUHA Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Meningkatkan upaya perlindungan anak dan perempuan melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia. ─ Penguatan kelembagaan PUHA Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Peningkatan Pemahaman tentang Perlindungan terhadap hakhak anak dan perempuan ─ Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ─ Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan terhadap Tindakan Kekerasan ─ Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Perempuan Indikator Kinerja Utama : 1. Advokasi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 2. Penanganan kasus traffiking Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 5.450.000.000 Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Dinas Sosial Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

177


D. Urusan Perpustakaan 13. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Budaya Baca Isu Strategis Berdasarkan perkembangan situasi di Kabupaten Sukabumi dapat di sampaikan isu strategis yang ada meliputi: ─ Masih rendahnya kesadaran dan angka kunjungan masyarakat ke Perpustakaan ─ Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat; ─ Masih rendahnya keterbatasan sarana dan Prasarana Perpustakaan didaerah; ─ Masih kurangnya Jenis-jenis Pelayanan yang belum di ketahui Masyarakat Latar Belakang Program peningkatan pelayanan dan pengembangan budaya baca bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan Perpustakaan dalam pembangunan. Program ini lebih di titik beratkan kepada aspek sarana untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangannya. Sehingga paradigma masyarakat akan perpustakaan yang menganggap sebagai Gudang Buku yang sumpek dan menjenuhkan dapat berubah menjadi sarana dan wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan di Keluarkannya UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa Perpustakaan Daerah selaku institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku. Sehingga untuk mengembangkan Perpustakaan secara profesional dan handal maka perlu hal-hal yang akan menjadi Program Unggulan Bidang Perpustakaan. Adapun kegiatan program peningkatan pelayanan dan pengembangan budaya baca yang dilaksanakan di kabupaten Sukabumi meliputi : ─ Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Umum, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan; ─ Pengadaan Sarana Perpustakaan Umum dan Perpustakaan; ─ Pembinaan Perpustakaan Desa; ─ Pengelolaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka; ─ Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca; Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

178


─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah; Monitoring, evaluasi dan pelaporan data Keperpustakaan; Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Penguatan Kelembagaan Perpustakaan dan Manajemen Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Pembangunan Gedung Unit Pelayanan Perpustakaan Pengadaan Mobilitas Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) Revitalisasi Perpustakaan Pemberdayaan Perpustakaan keliling; Penyelenggaraan Lomba-Lomba Prestasi Perpustakaan; Peningkatan Pelayanan Aktivitas dan Kreatifitas Anak; Penyelenggaraan Bedah Buku yang berkualitas; Penyelenggaraan Bedah Film Dokumenter dan Sejarah; Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran; Pembelajaran Masyarakat Baca Berbasis Buku Perpustakaan

Rasional (Inova Kreatif–Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program peningkatan pelayanan dan pengembangan budaya baca secara langsung mempengaruhi Angka jumlah Kunjungan Masyarakat Pemustaka ke Perpustakaan dan meningkatkan penggalian Hasanah jenis Pelayanan Perpustakaan yang di selenggarakan. Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Anggota Baru 2. Jumlah Pengunjung Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - RP. 13.123.000.000,00 Sumber Dana APBD Kabupaten Penanggung Jawab Program Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi


179


7.1.2 Kebijakan Peningkatan Akses Layanan Dan Kualitas Pendidikan E. Urusan Pendidikan 14. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Isu Strategis ─ Masih terdapatnya lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 99,48% sedangkan SPM Provinsi tahun 2009 sebesar 100%, hal ini antara lain disebabkan banyaknya lulusan SD/MI yang lebih memilih untuk bekerja. Banyaknya perusahaan yang menerima pekerja dengan sertifikat SD juga memberikan andil yang cukup besar dalam pencapaian angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs yang masih di bawah SPM. ─ Masih tingginya angka mengulang pada jenjang SD sebesar 0,68% dan SMP sebesar 0,04% sementara SPM menargetkan 0% ─ Masih terdapat siswa baru SD yang tidak masuk MD yakni sebesar 28,3% dan siswa baru SMP yang belum tamat MD sebanyak 31% ─ Masih rendahnya APM SMP pada tahun 2012 sebesar 88,55% sedangkan SPM Provinsi tahun 2009 sebesar 90%, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada usia 13-15. ─ Angka DO SD dan SMP masih di atas target SPM, yakni masing-masing 0,03% dan 0,34% dari target 0% ─ Tingginya angka DO yang belum tertangani masing-masing 71,7% pada jenjang SD/MI dan 67% pada jenjang SMP/MTs ─ Terdapat 13,47% ruang kelas SD/MI yang rusak berat dari jumlah ruang kelas SD/MI sebanyak 9.788 sementara ruang kelas SMP/MTs yang rusak berat sebanyak 6,81% dari total ruang kelas SMP/MTs sebanyak 2.888 ─ Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sukabumi masih rendah yaitu berkisar pada angka 6,9 ─ Kendala keterjangkauan lokasi kegiatan belajar dan keterbatasan kemampuan mengakibatkan angka DO tetap tinggi. ─ Sebagian besar lulusan Paket A dan Paket B belum memiliki keterampilan untuk bekal hidup di masyarakat (life skill). ─ Kualitas Pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B belum optimal karena terkendala oleh Input, Proses, dan Sarana Prasarana Pendidikan yang kurang memadai.


180


Latar Belakang Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, yakni sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karenanya pemenuhan kualitas dalam pendidikan dasar merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dengan pendidikan dasar yang berkualitas, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Selain itu, Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 mengisyaratkan, walaupun penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota, namun indikator yang ada di dalamnya wajib dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dasar harus dicapai dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Pendidikan Dasar. Rasional (Inova Kreatif) Pemenuhan kualitas pendidikan dasar sesuai standar pelayanan mutu yang tercakup dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Oleh karenanya pemerintah harus mengantisipasi pemenuhan berbagai indikator dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti: ─ Penyediaan fasilitas pendidikan dalam jarak yang terjangkau (pembangunan USB, SATAP, kelas jauh, terbuka, kesetaraan paket A dan B, kemudahan dalam perijinan pendirian sekolah bagi daerah yang sulit), ─ Pemerataan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kuantitas layanan per kecamatan (perbup pemetaan , pemindahan, dan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

181


─ ─

─

─

─ ─

─

─

─

pengangkatan guru, perbup guru kunjung dan rangkap, merger, penempatan kembali dari sekolah yang kelebihan guru mata pelatajaran ke yang kekurangan), Pemenuhan kebutuhan ruang kelas (pembangunan ruang kelas baru, PBM double sift (pagi dan siang), moving class), Pemenuhan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah (rehabilitasi ruang kelas, pengajuan proposal rehabilitasi kelas selain APBD Kabupaten), Pemenuhan kebutuhan buku, media, alat laboratorium dan media pendukung PBM lainnya untuk peningkatan output siswa (pembinaan dan pengembangan sekolah unggulan/ potensial/ SSN/SBI) peningkatan mutu guru dan kepala sekolah (pengangkatan guru honor oleh, pihak sekolah, pembayaran KJM, peningkatan kompetensi sesuai yang diajarkan), Penyediaan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa miskin Pemenuhan fasilitasi untuk kreatifitas, minat dan bakat siswa (O2SN, Lomba tingkat provinsi dan nasional, pramuka, dan ektra kurikuler lainnya) Peningkatan KTSP yang berbasis muatan lokal dengan muatan pembentukan karaktek bangsa tanpa menghilangkan budaya dan tradisi daerah. Pembentukan akhlaq siswa yang beriman dan betaqwa, serta santun terhadap orang tua dan masyarakat (Optimalisasi Pelaksanaan Perbup 33/2008 antara lain: Ketersediaan Sarana Ibadah, Evaluasi Pelaksanaan pembiasaan 10 Akhlaq Mulia, pengadaan buku panduan pelaksanaan akhlaq mulia di sekolah, optimalisasi Pelaksanaan Perbup 6/2006 antara lain: Persyaratan mutlak ijasah MD bagi siswa muslim yang melanjutkan ke SMP sederajat, SD-MD Satu Atap, Penyusunan Peraturan tentang Sangsi bagi kepala sekolah yang tidak mengimplementasikan Perbup 33/2008, evaluasi berkala terhadap pengajian rutin aparatur Dinas Pendidikan, Pelaksanaan Uji Coba Kelas Terpisah, Pengembangan Metode Pembelajaran Terintegrasi (Imtak)), Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Karena begitu besarnya layanan pendidikan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten Sukabumi, tentu diperlukan biaya dan waktu yang relatif lama. Namun, berhubung Standar Nasional Pendidikan ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2014, maka Standar Pelayanan Pendidikan harus sudah tercapai pada tahun 2013, yaitu tentang: ─ Standar Isi Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

182


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Standar Proses Stadar Kompetensi Kelulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan prasaana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian

Mekanisme Dan Desain Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mempunyai sasaran kegiatan yaitu: ─ Jenjang SD, ─ Jenjang SMP Dimana didalamnya menangani tentang: ─ Kesiswaan, ─ Sarana prasarana, ─ Kurikulum, ─ Proses Belajar Mengajar Adapun Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditangani oleh program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hal dikarenakan harus adanya sinergitas antara program provinsi dan pusat, dan pendidik masih merupakan kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di sekolah. Adapun mekanisme kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode yang tidak melepaskan peran serta masyarakat (partisipasi), yaitu melalui: ─ Kegiatan Dinas, ─ Kegiatan pusat dan provinsi baik blockgrand/swakelola maupun kontraktual ─ Kegiatan mandiri sekolah ─ Bantuan sosial bagi sekolah maupun madrasah ─ DAK bidang pendidik Indikator Kinerja Utama 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat 5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 7. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 8. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 9. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

183


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Jumlah sasaran warga belajar Paket A menurun Jumlah sasaran warga belajar Paket B menurun Menurunnya Kondisi ruang kelas SD Menurunnya Kondisi ruang kelas SMP Meningkatnya SD/MI yang Mempunyai peserta didik yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 Meningkatnya SMP/MTs Mempunyai peserta didik yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 Meningkatnya siswa SD yang masuk MD sesuai Perbup 6/2006 Menurunya Angka Mengulang Kelas (AMK) pada jenjang SMP

Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 312.000.000.000,00 Sumber Dana ─ ADD ─ APBD Kabupaten Sukabumi ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ CSR ─ Peran Serta Masyarakat ─ Lembaga Donor Penanggung Jawab Program ─ Kementerian Pendidikan Nasional ─ Dinas Pendidikan Provinsi ─ Dinas Pendidikan Kabupaten ─ Kepala Sekolah ─ Komite sekolah ─ Dunia Usaha/Dunia Indusri 15. Program Pendidikan Menengah Isu Strategis ─ Masih rendahnya APK SMA pada tahun 2012 sebesar 40,46 sedangkan SPM Provinsi tahun 2009 sebesar 80, hal ini dikarenakan keadaan factor internal dan ekternal keluarga, dan regulasi untuk pendidikan jenjang pendidikan menengah belum gratis. ─ Masih rendahnya APM SMA padatahun 2012 sebesar 30,73 sedangkan SPM Provinsi sebesar 70, hal ini dikarenakan keadaan factor internal dan ekternal keluarga, regulasi untuk pendidikan jenjang pendidikan menengah belum gratis, serta Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

184


─

─ ─

─

─ ─

kesadaran masyarakat masih kurang untuk menyekolahkan anak pada usia 16-18 tahun. Daya tampung siswa SMA/SMK masih rendah dikarenakan terbatasnya ruang kelas. Pada tahun 2009 jumlah siswa lulusan SMP yang tidak dapat kelas di jenjang SMA/SMK sebanyak 22.202 siswa, sehingga kekurangan ruang kelas sebanyak 555 lokal. Ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem Pembelajaran SMA dan SMK bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah belum terpenuhi. Kendala keterjangkauan lokasi kegiatan belajar dan keterbatasan kemampuan mengakibatkan angka DO tetap tinggi. Sebagian besar lulusan Paket C belum memiliki keterampilan untuk bekal hidup di masyarakat (life skill). Kualitas Pendidikan kesetaraan Paket C belum optimal karena terkendala oleh Input, Proses, dan Sarana Prasarana Pendidikan yang kurang memadai.

Latar Belakang Akhir tahun 2013 merupakan target akhir penuntasan belajar 9 (sembilan) Tahun. Dengan penuntasan program belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Sukabumi, maka kita untuk melanjutkan ke program pendidikan menengah, pada akhirnya dilanjut dengan rintisan wajib belajar 12 belas) tahun, untuk menuju wajar 12 tahun.

wajib wajib perlu yang (dua

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan dilaksanakan program pendidikan menengah, yaitu: ─ Pertama, Menurut ilmu menajemen modern setiap program kerja setelah dilaksanakan dan dievaluasi, maka program kerja itu harus ditindak lanjuti dengan program kerja berikutnya. Karena program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun ditargetkan pada tahun 2013 setelah selesai dijalankan dan dievaluasi prosentase ketercapaiannya, maka dilanjut dengan program pendidikan menengah. Ada 2 (dua) hal yang harus ditindaklanjuti. Pertama, berkenaan dengan kualitas penyelengaraan program. Kedua, berkenaan dengan kuantitas penyelenggaraan program. ─ Kedua, Meskipun sudah dilaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, ternyata kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sukabumi secara umum masih tetap rendah. Hal ini berpengaruh pula apabila di Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

185


─

akumulasikan pada skala nasional, akibatnya Indonesia mendapat predikat terendah di Asia. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab di masa yang akan datang persaingan antar tenaga kerja di dunia akan semakin terbuka. Langkah ini mau tidak mau harus dilakukan secepatnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM Indonesia pada umumnya dan kualitas SDM di Kabupaten Sukabumi pada khususnya. Ketiga, Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memerdekakan manusia seperti yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara atau proses memanusiakan manusia muda seperti yang diungkapkan oleh Driyarkara maka program wajib belajar harus dilanjutkan sampai tuntas dalam upaya memanusiakan manusia. DR. MJ. Langeveld berpendapat bahwa pendidikan adalah bimbingan/pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang sedang tumbuh untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sehingga tidak perlu bimbingan lagi. Prof. Brojonegoro berpendapat bahwa pendidikan adalah pemberian bantuan kepada manusia yang belum dewasa oleh orang yang telah dewasa dalam pertumbuhannya sampai terciptanya kedewasaan dalam arti dewasa jasmani dan rohani. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta rasa maupun karsanya agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dalam ungkapan lain, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena pendidikan merupakan usaha memanusiakan manusia maka program pendidikan menengah menjadi sebuah program yang sangat diperlukan dalam rangka meingingkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi.

Arah tujuan program pendidikan menengah dapat dikatagorikan sebagai berikut: ─ Peningkatan Pemerataan Memperoleh Pendidikan Menengah Program pendidikan menengah ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

186


(SDM) dalam persaingan dengan sumber daya manusia (SDM) global. Tetapi mengingat Kabupaten Sukabumi begitu luas rentangannya, maka pertimbangan untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Sukabumi harus juga dipadukan dengan pertimbangan pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang berada di 47 kecamatan. Jika pemerataan pendidikan tidak menjadi perhatian, maka akan muncul ketimpangan-ketimpangan kualitas SDM. Jadi program pendidikan menengah ini memiliki 2 (dua) prioritas, yaitu prioritas meningkatkan kualitas SDM dan prioritas pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. ─

─

Meningkatkan Kualitas SDM Program pendidikan menengah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali program ini terkesan hanya menjadi sebuah kegiatan yang memaksa peserta didik untuk mengikuti pendidikan tanpa menumbuhkan kesadaran bagi peserta didik (dan juga orang tua) bahwa belajar dan mengikuti pendidikan itu merupakan kegiatan yang sudah semestinya dilakukan oleh setiap orang. Tanpa kesadaran ini, program wajib belajar akan terasa kering tanpa makna. Untuk meningkatkan efektifitas program pendidikan menengah ini hendaknya didukung oleh upaya-upaya untuk menumbuhkan budaya belajar di kalangan peserta didik. Upaya-upaya itu dapat dilakukan di antaranya melalui penyuluhan-penyuluhan, seminar-seminar atau melalui iklaniklan di media cetak dan eketronik serta regulasi tentang kewajiban masyarakat Kabupaten Sukabumi yang dikeluarkan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Jika upayaupaya menumbuhkan budaya belajar ini berhasil, maka target pelaksanaan program pendidikan menengah akan tercapai dengan mudah. Peningkatan Kuallitas Pendidikan Menengah Mengingat bahwa angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah (SMA/SMK sederajat) untuk setiap kecamatan beragam karena baragam kondisi maka hendaknya pelaksanaan pendidikan menengah jangan dilakukan secara serentak dan seragam. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah sekedar keseragaman dalam pengelolaan dan penyelenggaraannyaakan tetapi adalah penyeragaman kualitas dan target pencapaian program. Langkah-langkah yang diupayakan adalah dengan pembagian tugas yang lebih tegas antara kewenangan pusat dalam hal ini Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

187


Kementrian Pendidikan Nasinal dengan Pemerintah Daerah mengenai tanggung jawab pengelolaan serta pengendalian terhadap 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kesemuanya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah. ─

Persyaratan Pendukung Pendidikan Menengah Semua program kerja membutuhkan persyaratan-persyaratan pendukung yang memungkinkan program kerja itu dapat terlaksana dan menghasilkan target serta tujuan seperti yang diinginkan. Demikian juga dengan program pendidikan menengah. Program pendidikan menengah ini membutuhkan persyaratan-persyaratan, yaitu :  Biaya pendidikan harus terjangkau.  Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar  Menerapkan Prinsip-prinsip Pengembangan dan Pelaksanan Kurikulum yang baik.

Rasional (Inova Kreatif) ─ Pembangunan USB ─ Pembangunan Ruang Kelas Baru ( Potensi Melanjutkan SMA Sederajat 22.202 Siswa, sehingga diperlukan 555 RKB) ─ Rehabilitasi Ruang Kelas ─ Peningkatan Kesesuaian Sarana Pendukung PBM ─ Peningkatan kompetensi PTK ─ Pembentukan TIM Penilai Kinerja Pengawas/Penilik ─ Pemanfaatan IT dalam PBM ─ Sinkronisasi kurikulum dengan DU/DI Mekanisme Dan Desain Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mempunyai sasaran kegiatan yaitu: ─ Jenjang SMA, ─ Jenjang SMK, Dimana didalamnya menangani tentang: ─ Kesiswaan, ─ Sarana prasarana, ─ Kurikulum, ─ Proses Belajar Mengajar Adapun Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditangani oleh program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hal dikarenakan harus adanya sinergitas antara program provinsi dan pusat, dan pendidik masih merupakan kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di sekolah. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

188


Adapun mekanisme kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode yang tidak melepaskan peran serta masyarakat (partisipasi), yaitu melalui: ─ Kegiatan Dinas, ─ Kegiatan pusat dan provinsi baik blockgrand/swakelola maupun kontraktual ─ Kegiatan mandiri sekolah ─ Bantuan social bagi sekolah maupun madrasah ─ Kerjasama dengan DU/DI. Indikator Kinerja Utama 1. APK SMA Sederajat 2. APM SMA 3. Menurunya JUmlah sasaran warga belajar paket C 4. Meningkatnya SMA/MA/SMK mempunyai peserta didik yang mampu mencapai KKM 75 Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 273.000.000.000,Sumber Dana ─ ADD ─ APBD Kabupaten Sukabumi ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ CSR ─ Peran Serta Masyarakat Penanggungjawab Program ─ Kementerian Pendidikan Nasional ─ Dinas Pendidikan Provinsi ─ Dinas Pendidikan ─ OPD yang terkait ─ Kepala Sekolah ─ Komite sekolah ─ Dunia Usaha/Dunia Indusri


189


16. Program Pendidikan Non Formal dan In Formal Isu Strategis ─ Masih ada angka buta aksara ─ Terdapat perbedaan angka buta aksara pada data base yang dimiliki Dinas Pendidikan (Hasil Pendataan Tahun 2006) dengan yang dimiliki Biro Pusat Statistik (BPS) ─ Masih adanya angka putus jenjang dan putus sekolah yang tidak terlayani di pendidikan formal ─ Adanya indikasi kecenderungan peserta didik KF, menjadi buta aksara kembali karena kurangnya fasilitas dan yang memfasilitasi kebiasaan membaca dan menulis. ─ Kuranganya pemberdayaan UPTD SKB sebagai pusat peningkatan mutu PNF. ─ Tingginya angka mengulang siswa kelas 1 di tingkat pendidikan dasar, hal tersebut salah satunya terjadi karena anak belum siap masuk jenjang pendidikan dasar. ─ Rendahnya cakupan pelayanan PAUD Tahun 2012 sebesar 23,35 %. Artinya masih ada sekitar 76,65 % anak usia 0-6 Tahun tidak mendapatkan stimulan pendidikan pra sekolah. ─ Rendahnynya pengetahuan orang tua tentang pola pengasuhan anak. ─ Tingginya kasus gizi kurang sekali pada anak usia 0-6 tahun. ─ Masih rendahnya keterampilan (life skill) pada lulusan kesetaraan Latar Belakang Pada dasarnya program pendidikan non formal dan in formal adalah sebagai berikut: ─ Pertama, Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, anak usia dini (0-6 tahun) dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Dengan demikian, pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan nonformal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Di masa mendatang program


190


─

─

pendidikan nonformal dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Kedua, Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak/belum pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan warga masyarakat yang mengalami hambatan lainnya baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup (life skills), serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan nonformal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat, sehingga dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Ketiga, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama pembangunan karena sangat menentukan kemajuan bangsa. Kualitas SDM yang antara lain dicerminkan oleh derajat kesehatan, tingkat intelegensia, kematangan emosional dan spiritual, serta produktivitas sangat ditentukan oleh kualitas usia dini yaitu dari janin hingga anak berusia 6 tahun. Landasan hukum sangat kuat tentang hak anak tercantum dalam UU 1945 pasal 28b ayat (2) berbunyi “setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Usia Dini merupakan usia emas perkembangan. Pada masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Para ahli menyebutnya sebagai usia emas perkembangan (Golden Age). Untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asupan penuh kasih sayang dan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan masing-masing anak. Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan sejak lahir, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Rangsangan pendidikan ini hendaklah dilakukan secara bertahap, berulang, konsisten dan tuntas, sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak. Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan rangsangan pendidikan yang lebih lengkap, sehingga memerlukan tambahan layanan pendidikan di luar rumah yang dilakukan oleh lingkungan maupun lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Rangsangan pendidikan yang dilakukan di rumah(Home Base) dan yang Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

191


dilakukan di luar rumah (Center Base) hendaknya selaras dan saling mendukung, sehingga diperoleh manfaat yang optimal. Rangsangan pendidikan di luar rumah sudah dapat dimulai setelah anak berusia 6 bulan bahkan sejak usia 3 bulan. Sayangnya layanan anak usia ini keberadaannya terbatas. Kalaupun ada belum tentu terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi jarak maupun biayanya. Salah satu upaya untuk memenuhi layanan anak usia dini dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas diperlukan suatu upaya pengembangan anak usia dini holistikintegratif yang meliputi aspek pengembangan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual, Untuk itu diperlukan pembentukan kelembagaan yang menyelenggarakan pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan memperhatikan banyaknya faktor yang menentukan kualitas anak usia dini, maka pengembangan anak perlu dilakukan secara holistik-integratif yang mencakup semua faktor baik mikro, meso, exo, maupun makro. Pada tataran mikro, pengaruh yang paling penting adalah orangtua, anggota keluarga, teman sebaya dan sekolah. Selanjutnya pada tataran meso adalah hubungan antar komponen dalam sistem mikro anak seperti hubungan antara rumah dan sekolah. Pada tataran exo mencakup temat kerja orangtua, komite sekolah, dan lembaga perencanaan. Sementara itu pada tataran makro mencakup norma, budaya, hukum, dan kebijakan sektor-sektor sosial. Untuk menjawab hal tersebut Bupati Sukabumi telah membuat regulasi berupa Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sukabumi. Ketercapaian program Pendidikan non formal dan in formal dapat dilaksanakan dengan dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagi berikut: ─ Pendidikan kesetaraan yang diarahkan pada anak usia Wajar Dikdas 9 tahun untuk mendukung suksesnya Wajar Dikdas beserta tindaklanjutnya (setara SMP); ─ Pendidikan keaksaraan yang diarahkan pada pendidikan keaksaraan fungsional serta penurunan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas secara signifikan;


192


─

─

─

─

─ ─

Peningkatan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang dibutuhkan; Pendidikan kecakapan hidup, yang dapat diintegrasikan dalam berbagai program pendidikan nonformal sebagai upaya agar peserta didik mampu hidup mandiri; Pendidikan pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kecakapan hidup dan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan; Peningkatan budaya baca masyarakat sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan keaksaraan peserta didik yang telah bebas buta aksara melalui penyediaan taman bacaan masyarakat; dan Memperkuat dan merevitalisasi kelembagaan PNF (SKB) sebagai tempat pengembangan model program PNF. Di samping hal-hal di atas, PNF juga akan melaksanakan berbagai komitmen dunia seperti Pendidikan Untuk Semua, pengarusutamaan gender, perawatan dan pendidikan pada anak-anak yang tergolong tidak beruntung.

Arah kebijakan pelaksanaan program pendidikan non formal dan in formal dapat dilihat dari tiga pilar sebagai berikut: ─

Pertama, Pemerataan dan Perluasan Akses  Peningkatan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media mengenai pentingnya PNF dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dari usia dini hingga usia lanjut, yang disertai menu-menu program yang dapat menggugah, menarik, dan membangkitkan semangat untuk belajar dan/atau berperan dalam penyelenggaraan PNF;  Mendorong dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai organisasi sosial masyarakat (Orsosmas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berorientasi pada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya serta kelompok masyarakat terdidik, untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan PNf;  Penyediaan, pemberian dan penyaluran block grants yang dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan berbagai program PNF ;  Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga luar negeri yang terkait dengan pengembangan program PNF .  Pengembangan pendidikan kesetaraan, yang diarahkan pada anak usia Wajar Dikdas 9 tahun melalui Paket A setara SD, dan Paket B setara SMP, serta pengembangan pendidikan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

193








menengah melalui Paket C setara SMA. Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan kesetaraan dilakukan berbagai strategi, antara lain (a) sosialisasi pendidikan kesetaraan melalui kampanye dan pertemuan forum kesetaraan, serta perluasan akses pendidikan kesetaraan dengan pemberdayaan masyarakat melalui layanan home schooling, kelas berjalan (mobile education services); dan (b) pemberdayaan pondok pesantren dan kerja sama dengan instansi terkait; (c) penajaman pelayanan khusus pendidikan kesetaraan, antara lain melalui pelayanan daerah terbelakang dan daerah bencana, pendidikan kesetaraan di luar negeri, dan pembantu rumah tangga anak (PRTA). Penurunan angka buta aksara dan pengembangan keaksaraan fungsional merupakan kegiatan untuk meningkatkan intensifikasi akses perluasan dan kualitas pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan prioritas pada daerah yang menjadi kantong-kantong buta aksara (usia 15 tahun ke atas). Pembinaan pendidikan kecakapan hidup dan kursus bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kecakapan, dan profesionalitas warga belajar untuk bekerja dan/atau berusaha secara mandiri, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan agar memiliki daya saing internasional. Strategi yang dilakukan antara lain (a) perluasan kursus yang berorientasi pada kecakapan hidup yang mencakup sasaran sektoral dan dalam tiga spektrum, yaitu perdesaan, perkotaan, dan peningkatan kecakapan bagi penduduk bekerja (refitting) melalui program pengembangan kursus dan pelatihan; (b) penyediaan beasiswa pada peserta didik yang tergolong kurang beruntung secara bertahap dalam rangka pemerataan pendidikan; (c) perluasan PKBM terutama di daerah yang rendah partisipasi pendidikan dasar dan tinggi sasaran PNF; (d) perluasan pendidikan kecakapan hidup bekerja sama dangan lembaga penyelenggara PNF, mitra, dan instansi terkait; dan e) intensifikasi sosialisasi dan promosi kursus dan lembaga PNf melalui berbagai media dalam rangka perluasan kursus yang berorientasi kecakapan hidup. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal perlu ditumbuhkan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan perintisan pusat sumber belajar (PSB).


194




─

Pengembangan budaya baca diselenggarakan di berbagai kegiatan pembelajaran dengan target pelembagaan 2.500 taman bacaan masyarakat (TBM) pada tahun 2009.

Kedua, Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut.  Pendidikan kesetaraan dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain (a) pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (kompetensi, isi, proses, dan penilaian) bersama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); (b) pengorganisasian kurikulum pendidikan kesetaraan secara tematis; (c) penyusunan substansi bahan ajar yang menekankan pendekatan kecakapan hidup (life skills); dan (d) pengembangan model pembelajaran yang bersifat induktif, kesetaraan unggulan, serta penerapan sistem ujian kompetensi dan tes penempatan.  Penurunan angka buta aksara dan pengembangan keaksaraan fungsional dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain (a) mengembangkan standar keaksaraan dan (b) standardisasi, penilaian (assesment), pendataan serta pemberian insentif untuk mempercepat pemberantasan buta aksara sesuai dengan target sasaran tahunan yang telah ditetapkan.  Pengembangan dan penetapan standar nasional kursus dan lembaga PNF bekerja sama dengan BSNP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nasional (BNSP) sebagai dasar untuk peningkatan kapasitas pengelola, peningkatan sumber daya kursus dan kelembagaan, akreditasi lembaga dan program, serta upaya penjaminan mutu; pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh BSNP dan atau lembaga yang telah terakreditasi; pelaksanaan penjaminan mutu melalui proses analisa yang sistematis terhadap hasil evaluasi bekerjasama dengan organisasi profesi, ahli, praktisi dan pengguna (user); pelaksanaan akreditasi lembaga dan/atau program, 5 tahun sekali dan mengacu pada SNP (dilakukan oleh BAN PNF); peningkatan kerja sama dengan dunia usaha/kerja dalam rangka pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi; dan pelaksanaan penataan perizinan pendirian kursus dan satuan lainnya dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait.  Dalam pengembangan program PNF, dilakukan pula pengembangan format dan kualitas program PNF, Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

195








─

ditetapkan 10 jenis dan variasi program PNF yang berorientasi pada kecakapan hidup yang pengembangannya akan didukung oleh pemerintah. Pengembangan model PNF unggulan merupakan kegiatan untuk mengembangkan model-model unggulan dan model kompetitif PNF dalam PAUD, kesetaraan, keaksaraan, program budaya baca, dan kecakapan hidup. Penyediaan materi pendidikan, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan TIK, seperti radio, televisi, komputer dan internet. Pengembangan satuan-satuan PNF meliputi lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, PKBM serta satuan pendidikan yang sejenis melalui standardisasi, penjaminan mutu, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya. Dilakukan pula pengembangan format dan kualitas program PNF sehingga bisa diterima sebagai pengganti mata pelajaran yang relevan dengan yang ada di satuan pendidikan formal.

Ketiga, Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitra Publik  Prinsip fundamental dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal adalah aktifnya peran atau partisipasi masyarakat dalam kemandirian dan kreativitas yang dinamis untuk membantu mengangkat derajat dan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karenanya, berhasilnya penyelenggaraan PNF yang efektif, efisien, dan akuntabel, berada pada tanggung jawab bersama antara masyarakat penyelenggara dan pemerintah daerah setempat. Karena prinsip penyelenggaraan yang partisipatif ini, pencitraan kelembagaan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mutlak yang harus dapat dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan nonformal.  Dalam penyelenggaraan PNF yang lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah pusat berperan memberikan fasilitasi dan pengendalian/penjaminan mutu melalui bantuan pembiayaan dan program-program sosialisasi dan pelatihan. Beberapa langkah Kemdiknas dalam peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan penyelenggaraan PNF adalah sebagai berikut.  Penataan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen diperlukan untuk mendukung Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

196




pengelolaan dan koordinasi PNf baik pada tingkat pusat, daerah, maupun pengelola dan penyelenggara PNF , serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas data dan informasi mengenai PNF . Usaha ini memerlukan sinergi tripartit, yaitu ahli pendidikan, ahli substansi, dan ahli media/informatika. Pengembangan kapasitas diberikan kepada pengelola dan penyelenggara PNF Melalui ISO 9001.

Program pendidikan dasar dan menengah akan sulit dilaksanakan jika hanya mengandalkan jalur pendidikan formal. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar. Kendala pertama, jumlah sekolah terbatas dibandingkan sasaran pendidikan menengah. Kendala ke dua, sasaran pendidikan menengah lebih banyak terdapat di pedesaan dan daerah terpencil yang relatif jauh dari lembaga pendidikan formal. Keadaan itu dapat dilihat dari rasio perbandingan SD/MI dan SMA/SMK. Data statistik menujukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan formal SMA/SMK tak sebanding dengan jumlah SD/MI. Sumber Statistik Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi 2009/2010 menunjukkan bahwa secara nasional sasaran pendidikan umur 7 - 12 tahun mencapai 267,222 anak. Angka partisipasi murni (APM) berjumlah 285.122 anak. Sasaran pendidikan usia 7-12 tahun sudah terlayani bahkan melebihi sejumlah 17.900 anak (6,69%). Sedangkan sasaran pendidikan umur 13 - 15 tahun berjumlah 152.191 anak. Angka partisipasi murni (APM) berjumlah 119.097 orang. Sasaran pendidikan usia 13 - 15 tahun yang tidak terlayani mencapai 33.094 orang (21,74%). Dengan kondisi seperti itu, program pendidikan menengah perlu didukung penyelenggaraan pendidikan nonformal. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki pendidikan nonformal. Keunggulan-keunggulan itu di antaranya : ─ Pendidikan nonformal dapat mengatasi keterbatasan gedung sekolah. ─ Pendidikan nonformal dapat diikuti oleh berbagai lapisan peserta didik, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. ─ Biaya pendidikan nonformal lebih terjangkau. ─ Waktu-waktu penyelenggaraan pendidikan nonformal lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan waktu-waktu lenggang peserta didik. Bagi yang bekerja, tidak harus Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

197


meninggalkan pekerjaannya. Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan pada pagi hari, sore atau bahkan malam hari. Dalam Undang-Undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang termasuk dalam kategori pendidikan nonformal di antaranya adalah kelompok belajar (kejar paket), dimana penyelenggaraannya, selama ini kelompok belajar paket dilaksanakan dalam berbagai institusi, di antaranya institusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi kelompok belajar paket ini masih sangat memprihatinkan. Kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok belajar paket masih rendah. Kedisiplinan peserta dalam mengikuti program-program kelompok belajar masih memprihatinkan. Selain itu, selama ini perhatian Pemerintah pun masih sangat terbatas. Rasional (Ino Kreatif) ─ Menurunkan angka mengulang kelas siswa kelas 1 di tingkat pendidikan dasar, ─ Meningkatkan pelayanan PAUD, ─ Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pola pengasuhan anak, ─ Meningkatkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, ─ Menurunkan angka mengulang pada jenjang SD, ─ Meningkatkan siswa baru SD yang tidak masuk MD, ─ Meningkatkan APM SMP, ─ Menurunkan angka DO SD dan SMP, ─ Menangulangi angka DO yang belum tertangani oleh pendidikan formal. ─ Perkembangan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :  Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun :  Jumlah Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) :  Jumlah Kader/ Tutor : Sebagaimana diketahui bahwa saat ini lembaga yang sudah ada, dan dekat dengan sasaran anak usia dini 0-6 tahun adalah POSYANDU, yang dilaksanakan selama satu bulan satu kali yang ada dihampir seluruh RW / Desa/ Kelurahan, yang dilaksanakan oleh 5-10 kader disetiap Posyandu. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pendekatan yang digunakan dalam rangka meningkatkan akses layanan anak usia dini holistik-integratif di Kabupaten Sukabumi adalah melalui “Pengembangan TAMAN POSYANDU”. Pengembangan dimaksud Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

198


dilakukan secara HOLISTIK-INTEGRATIF PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT.

melalui

Strategi

Beberapa pengertian : Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi. Taman Posyandu adalah : wahana untuk menyelenggarakan kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia 0-6 tahun dengan layanan lengkap holistik-integratif Holistik-integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan sistematis (pelayanan kesehatan, pendidikan dan bina keluarga) Bina Keluarga Balita (BKB) adalah pembinaan yang dilakukan kepada orang tua/keluarga/ pengasuh anak usia 0-6 tahun tentang bagaimana membina tumbuh kembang anak secara benar dan terarah, serta untuk kesiapan masuk sekolah. Pendidikan Berbasis masyarakat (PBM) atau Community Based Education (CBE) bertujuan untuk menumbuhkan sense of belonging (rasa memiliki) masyarakat terhadap pendidikan melalui pemberian tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan pendidikan. Didalam lingkup pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat tidak lagi sekedar sebagai user pelayanan pendidikan, akan tetapi juga harus menjadi pelaku (perencana, penyelenggara, dan juga pengawas) pendidikan. Mekanisme dan Desain Program Pendidikan Non Formal, mempunyai sasaran kegiatan yaitu: ─ Pendidikan Kesetraan, ─ Pendidikan Keaksaraan, ─ Pendidikan Kemasyarakatan, ─ Pendidikan Anak Usia Dini (TPA, Taman Pos Yandu, SPS, TK/RA, dll) Dimana didalamnya menangani tentang: ─ Warga Belajar, ─ Sarana prasarana, ─ Kurikulum, ─ Proses Belajar Mengajar Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

199


Adapun Tutor dan Tenaga Adaministrasi ditangani oleh program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hal dikarenakan harus adanya sinergitas antara program provinsi dan pusat, dan pendidik masih merupakan kunci utama dalam keberhasilan pendidikan non formal. Adapun mekanisme kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode yang tidak melepaskan peran serta masyarakat (partisipasi), yaitu melalui: ─ Kegiatan Dinas, ─ Kegiatan pusat dan provinsi baik blockgrand/swakelola maupun kontraktual ─ Kegiatan mandiri Lembaga PNF ─ Bantuan social bagi Lembaga PNF ─ Bantuan hibah luar negeri Adapun mekanisme penyelenggaraan taman posyandu, adalah : ─ Identifikasi calon lokasi kegiatan TAMAN POSYANDU. ─ Penyiapan pemeran dan masyarakat. ─ Perencanaan kegiatan. ─ Pengorganisasian kelompok sasaran TAMAN POSYANDU. ─ Penyelenggaraan kegiatan TAMAN POSYANDU. ─ Pemantauan dan pengendalian kegiatan. ─ Pembinaan dan pendukungan fasilitas kegiatan. ─ Evaluasi penyelenggaraan kegiatan TAMAN POSYANDU Dengan tahapan kegiatan pembentukan penyelenggaraan TAMAN POSYANDU, adalah : ─ Pembilihan posyandu ─ Identifikasi dukungan lingkungan ─ Penentuan tempat kegiatan ─ Penyiapan APE ─ Koordinasi dengan petugas terkait ─ Pelatihan kader ─ Penyiapan buku administrasi ─ Pembiayaan kegiatan ─ Pelaporan dan perijinan ─ Pembinaan ─ Indikator keberhasilan Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatnya APK Pendidikan anak usia dini (PAUD) 2. Meningkatnya AMH Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 109.000.000.000,-


200


Sumber Dana ─ ADD ─ APBD Kabupaten Sukabumi ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ CSR ─ Peran Serta Masyarakat ─ Lembaga Donor Penanggung Jawab Program ─ Kementerian Pendidikan Nasional ─ Bappeda ─ BKKBD ─ Dinas Pendidikan Provinsi ─ Dinas Pendidikan ─ Dinas Kesehatan ─ Kepala Sekolah ─ Komite sekolah ─ Dewan Pendidikan ─ Dunia Usaha/Dunia Indusri 17 . Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Isu Starategis ─ Letak / geografis yang sangat luas, terpencil, dan tersebar sehingga mempersulit untuk menciptakan layanan pendidikan yang prima, ─ Melemahnya peran serta masyarakat terhadap investasi pendidikan, ─ Data pendidikan belum akurat dan optimalisasi mekanisme pelaporan, ─ Kualitas pelayanan sekolah belum memuaskan masyarakat, ─ Hasil akreditasi mayoritas masih berstatus cukup, ─ Dana yang disediakan pemerintah belum mencukupi kebutuhan anggaran ideal, sekolah, ─ Mayoritas sekolah masih berkatagori standar, ─ Lemahnya kualitas supervisi dan monitoring, ─ Lemahnya akuntabilitas pengelolaan pendidikan, ─ Kurangnya pemanfaatan IT dalam rangka komunikasi sekolah dengan masayarakat. Latar Balakang Tema strategis pada periode tahun 2010-2015 ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan pendidikan menuju Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

201


pelayanan prima. Setelah rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa. Strategi penguatan pelayanan ini merupakan milestone peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Didampingi akses pendidikan yang semakin mudah dan akuntabilitas publik yang semakin transparan, tema mutu layanan pendidikan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan bangsa Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sasaran-sasaran pendukungnya antara lain implementasi dan operasi yang optimal terhadap tata nilai, Sisdur, dan koordinasi kerja yang telah terstruktur. Pada periode ini pula Dinas Pendidikan diharapkan menjadi benchmark technocracy atau teladan di antara institusi pemerintah kabupaten sukabumi lainnya. Program manajemen pelayanan pendidikan bertujuan untuk: ─ Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan mekanisme tata kelola, meningkatkan koordinasi antartingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan; ─ Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan, ─ Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi satuan pendidikan dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada pengelola pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. ─ Meningkatan sistem pengawasan, evaluasi dan pelaporan hal ini perlu dilakukan melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan transparansi agar terhindar dari citra aparat atas praktik-praktik pelayanan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Selama ini Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

202


dipersepsikan dengan sangat kuat oleh masyarakat bahwa sumber KKN terbesar dianggap berada di instansi pelayanan masyarakat. Perbaikan pelayanan itu akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  Pertama, Untuk mencegah terjadinya kekeliruan persepsi atau kecurigaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan pelayanan pendidikan oleh pemerintah, perlu ditingkatkan penyebarluasan informasi kebijakan. Sebagai mitra pemerintah, masyarakat perlu mendapatkan penyuluhan, pembinaan, dan ajakan untuk berperan aktif dalam pendidikan.  Kedua, Peningkatan kapasitas aparat pemerintah yang menitikberatkan dua aspek, yaitu (1) perubahan pola pikir (mind-set), sikap mental dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang bebas KKN; dan (2) aspek teknis untuk memberikan kemampuan dan penguasaan terhadap tugasnya secara profesional dan handal. Dalam usaha mengubah pola pikir, sikap mental dan perilaku, perlu dilakukan advokasi yang menegaskan bahwa sebagai pelayan masyarakat, mereka dibiayai dengan uang rakyat sehingga semangat profesionalisme atas dasar prinsip menerima dan memberi (take and give) selalu melandasi kegiatan pelayanan sehari-hari. Di samping itu, perlu ditekankan pula bahwa dalam era modernisasi/globalisasi, cara berpikir dan sikap feodalistis sudah tidak relevan lagi.  Ketiga, Penciptaan sistem pelayanan yang murah, cepat, terbuka dan menyenangkan. Indikator keberhasilan pelayanan adalah kepuasan masyarakat atas pelayanan yang murah (bahkan gratis), cepat, terbuka, ramah dan kooperatif. Untuk itu, perlu dilakukan pemangkasan birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip efisiensi menuju pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.  Keempat, Penciptaan sistem pengawasan yang efektif dan objektif yang dapat mencegah praktik-praktik pelayanan yang berindikasi KKN. Sistem yang dimaksud harus mencakup pula rencana tindak-lanjut yang nyata dan efektif serta dapat dilaksanakan.  Kelima, peningkatan sistem pengendalian intern (SPI), berkoordinasi dengan BPKP dan BPK. Kegiatan pengembangan SPI dilakukan dengan membangun sistem dan prosedur yang menggunakan TIK. Di samping itu, dilakukan perbaikan internal dengan penataan, pemantapan, dan penerapan secara disiplin prosedur operasional standar (POS), serta peningkatan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BPK, BPKP, dan Bawasda. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

203










Demikian pula kegiatan pengawasan terpadu yang disertai proses fasilitasi pengawasan oleh Itjen kepada Bawasda, pengawas sekolah dan penilik pendidikan luar sekolah serta satuan pengawas internal pada unit kerja yang diperiksa. Keenam, Pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terciptanya pelayanan yang baik. Usaha ini dapat dilakukan dengan memberikan peran tertentu kepada masyarakat dalam pengawasan dan perumusan sistem pelayanan. Ketujuh, Pengembangan dan pemanfaatan ICT untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi pelayanan pendidikan. Sistem yang dikembangkan diusahakan untuk dapat memenuhi dua hal, yaitu (a) kebutuhan manajemen atas sistem pendataan dan informasi yang akurat, mutakhir (up-to-date), dan mudah diakses; (b) kebutuhan masyarakat atas data dan informasi pelayanan pendidikan. Beberapa kegiatan yang sifatnya pengembangan dan pemanfaatan ICT, antara lain sebagai berikut (1) merancang dan mengimplementasikan sistem jaringan pendidikan nasional (Jardiknas), yang mencakup jaringan intranet dan internet, yang terhubung ke semua unit utama dan unit kerja Depdiknas di pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan/sekolah, UPT pendidikan lainnya dengan pusat data dan aplikasi/IDC; (2) merancang dan membuat aplikasi pangkalan data (database) yang menyimpan dan pengolah data dan informasi sistem dan prosedur keuangan, sistem perencanaan dan sistem monitoring, sistem kepegawaian, sistem pengawasan internal, sistem aset, sistem Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sistem Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sistem nomor induk mahasiswa, sistem Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), sistem nomor induk dosen, dan konten-konten pembelajaran lainnya; (3) menyediakan dan meningkatkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan; dan (4) memfasilitasi pengumpulan/pemanfaatan media massa guna peningkatan proses pembelajaran dan pengajaran. Kedelapan, Penataan sistem dan mekanisme inventarisasi dan dokumentasi sarana, prasarana dan aset pendidikan, termasuk pengelolaan dokumen dan arsip Depdiknas yang saat ini mengadapi kesulitan. Kegiatan ini dapat memanfaatkan peran TIK yang dapat mentransformasikan pendataan dan kearsipan konvensional ke sistem digital. Kesembilan, Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan untuk menjawab adanya gejala Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

204


penurunan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan dalam era desentralisasi pendidikan. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan jangka pendek maupun pendidikan terstruktur/bergelar yang relevan untuk penyelesaian masalah di daerah, termasuk pelatihan perencanaan dan evaluasi yang melibatkan aparat pengelola pendidikan di daerah dan pusat. Rasional (Ino Kreatif) Peningkatan pelayanan majemen pendidikan perlu dilakukan dengan adanya perbaikan baik dari SDM, sarana prasarana pendukung, juga pengelolaan pendidikan, dan penggunaan IT. Hal tersebut perlu dilakukan dengan programkegiatan yang bersifat kreatif, efisien dan efektif dengan menghasilkan layanan prima kepada masayrakat, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan: ─ Pembangunan infra struktur dan peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat, ─ Peningkatan peran serta masyarakat terhadap investasi pendidikan, ─ Peningkatan data pendidikan yang belum akurat dan optimalisasi mekanisme pelaporan, ─ Peningkatan kualitas pelayanan sekolah belum memuaskan masyarakat, ─ Peningkatan hasil akreditasi mayoritas masih berstatus cukup, ─ Peningkatan dana yang disediakan pemerintah belum mencukupi kebutuhan anggaran ideal, sekolah, ─ Peningkatan katagori sekolah yang masih standar, ─ Peingkatan kualitas supervisi dan monitoring, ─ Peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, ─ Peningkatan pemanfaatan IT dalam rangka komunikasi sekolah dengan masayarakat. Mekanisme dan Desain Adapun mekanisme kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode yang tidak melepaskan peran serta masyarakat (partisipasi), yaitu melalui: ─ Kegiatan Dinas, ─ Kegiatan Bappeda, BKD, Setda, dan OPD lain yang berkaitan dengan sinergitas peningkatan layanan public. ─ Kegiatan pusat dan provinsi baik blockgrand/swakelola maupun kontraktual ─ Kegiatan mandiri sekolah ─ Bantuan social bagi sekolah maupun madrasah


205


Indikator Kinerja Utama 1. Setiap satuan pendidikan menggunkaan IT untuk manajemen pendataan atau layanan pendidikan 2. Kualitas manajemen pendataan dan layanan pendiidkan oleh UPTD pendidikan secara berkesinambungan dapat dilaksanakan dengan baik 3. Dinas pendiidkan memiliki SOP untuk pelayanan kepada masyarakat yang berbasis IT 4. Setiap jenjang pendidikan berhasil diakreditasi dengan predikat minimal baik 5. Terimplementasikanya manajemen sekolah percontohan untuk semua jenjang 6. Setiap satuan pendidikan memiliki peningkatan PSM (peran Serta Masyarakat) Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 1.375.000.000.000,Sumber Dana ─ ADD ─ APBD Kabupaten Sukabumi ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ CSR ─ Peran Serta Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Kementerian Pendidikan Nasional ─ Dinas Pendidikan Provinsi ─ Dinas Pendidikan ─ OPD yang terkait ─ Kepala Sekolah ─ Komite sekolah ─ Dunia Usaha/Dunia Indusri


206


18 Program Peningkatan Kependidikan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Isu Starategis ─ Jumlah Guru yang sudah berkualifikasi D4/S1pada tahun 2009 sebesar 38,41%, hal ini disebabkan adanya perekrutan dulu dimana guru yang masih tamatan SPG, SGO (terutama guru SD), adanya program D3, masih lemahnya penghasilan guru (guru honor) sehingg ketidak mampuan biaya, dan masih lemahnya perekrutan guru (sekolah swasta) yang tidak ada persyaratan mutlak, ─ Kekurangan guru terutama SMP dan SMA /SMK, hal ini disebabkan kuota dan perekrutan guru ditentukan oleh pusat, ─ Kualifikasi dan kompetensi PTK yang masih rendah termasuk di dalamnya pengawas, guru honor dan tutor, hal ini disebabkan oleh karena prioritas pembangunan pendidikan masih pada akses dan pemerataan pendidikan baik dari APBD kab, prov, maupun pusat, ─ Jumlah guru swasta dan negeri persekolahan yang bersertifikasi pada tahun 2009 sebanyak 21,79 %, hal ini disebabkan sertifikasi bagi guru kuota ditentukan oleh pusat. ─ Belum meratanya penempatan guru, hal ini disebabkan oleh adanya daerah perkotaan, pedesaan, dan terpencil. ─ Kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan seperti laboran, pustakawan, dan teknisi, hal ini disebabkan perekrutan dan kuota tenaga kependidikan diatur oleh pusat. ─ Masih banyaknya guru yang mismatch, hal ini disebabkan oleh kekurangan guru pada setiap jenjang sekolah (tertama guru SMK dan guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA) ─ Masih rendahnya terhadap pengajian rutin aparatur Dinas Pendidikan, hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan di bidang pendidikan dan belum adanya regulasi yang mewajibkan. Latar Belakang “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetif” merupakan perwujudan sebuah cita-cita dari seluruh insan pengelola pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sesuai amanat sistem pendidikan nasional dan standar nasional Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

207


pendidikan, salah satunya ditetapkan bahwa kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan minimal S1/D4. Sebagai gambaran kondisi guru pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sejumlah 26.315 guru diantaranya terdapat guru yang ber-kualifikasi < S1/D4 sejumlah 9 446 guru yang telah mendapatkan sertifikasi sejumlah 2.567 guru. Pendidik dalam hal ini guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki tugas dan tanggungjawab yang srategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat sehingga mampu sejajar dalam tatanan kehidupan dengan bangsa lain di dunia. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 18 dinyatakan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan untuk itu Pemerintah wajib untuk memfasilitasi upaya peningkatan kualifikasi guru pendidikan dasar dan menengah seperti yang dipersyaratkan dalam PP No. 19 tahun 2005 yaitu minimal berkualifikasi S1/D4. Pada dasarnya peningkatan mutu pendidik dan tenaa kependidikan dapat dilaksanakan sebagai berikut: ─ Tersedianya tenaga pendidik yang profesional Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di era tahun 70-an Pemerintah Indonesia melakukan upayaupaya pengadaan pendidikan murah untuk rakyat. Dimulai dari Inpres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah Dasar dilanjutkan dengan pengangkatan puluhan ribu guru sekolah maka pemerataan kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah hingga ke pelosok-pelosok desa. Jika mengingat hal itu, maka dalam waktu yang tidak lama lagi jumlah tenaga pendidik akan semakin berkurang karena umumnya para pendidik yang telah diangkat pada era tahun 70-an akan memasuki masa pensiun. Kekurangan tenaga pendidik sebenarnya sudah dirasakan pada saat sekarang ini. Terlebih lagi pekerjaan sebagai guru dan pendidik bukan pekerjaan yang bergengsi di negeri ini yang menyebabkan sedikitnya pertambahan jumlah guru baru. Kondisi ini diperparah jika mengingat bahwa kualitas guru-guru yang ada belum tentu sudah memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

208


─

─

─

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jika kondisi ini terus dibiarkan mak dapat dipastikan penuntasan program wajib belajar 12 Tahun akan gagal di tengah jalan. Penyediaan tenaga pendidik baru Penyediaan tenaga pendidik baru dipandang sangat mendesak mengingat bahwa rasio perbandingan antara peserta didik dan pendidik sangat besar. Besarnya rasio perbandingan ini tentu sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perhatian pendidik terhadap peserta didiknya yang pada akhirnya langsung atau langsung turut mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan menengah. Penyegeraan program sertifikasi guru. Sudah menjadi persyaratan mutlak bahwa setiap guru dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi keguruan. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.1 Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Untuk mengetahui pemenuhan persyaratan yang dimaksud maka perlu diadakan sertifikasi. Mengingat mendesaknya pemenuhan tenaga-tenaga pendidik yang profesional maka hendaknya program sertifikasi segera dituntaskan tanpa mengurangi objektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan profesionalisme guru. Salah satu hasil dari sertifikasi tenaga pendidik adalah terpetanya kualitas para pendidik tersebut. Hasil pemetaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga pendidik. Namun terlepas dari hal itu, peningkatan profesionalisme guru dipandang perlu dan mutlak dilakukan mengingat perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan sangat pesat yang tidak mungkin dapat diikuti perkembangannya kecuali dengan mengembangkan kemampuan diri dan peningkatan profesionalisme. Di sisi lain, guru dipandang sebagai agen perubah. Guru sebagai agen perubah tentu tidak akan mampu mengadakan perubahan kondisi peserta didik menjadi lebih baik jika dirinya sendiri


209


─

tidak mapu mengubah diri dan tidak mampu meningkatkan profesionalime. Berkenaan dengan profesionalisme guru ini, pemerintah hendaknya senantiasa memfasilitasi guru-guru untuk senantiasa memperkaya dan memperbaiki kualitas diri. Peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan guru dipandang perlu karena secara nasional gaji dan penghargaan yang diterima guru masih relatif kecil. Gaji dan penghargaan yang relatif masih kecil ini dikhawatirkan dapat menggangu konsentrasi guru dalam menuntaskan program pendidikan menengah.

Rasional (Ino Kreatif) Program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan perlu dilakukan, karena pendidik dan tenaga kependidikan masih merupakan indicator keberhasilan dalam proses PBM, untuk memenuhi peningkatan tersebut maka dians pendidikan perlu melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut: ─ Peningkatan Jumlah Guru yang sudah berkualifikasi D4/S1(beasiswa guru ke jenjang D4/S1 ang bekerja sama dengan UT, penanaman pemahaman pentingnya peningkatan kualifikasi kepada PTK, kemudahan dalam perijinan bagi guru yang menruskan jenjan akademis dengan metode kelas karyawan), ─ Terpenuhinya Kekurangan guru terutama SMP dan SMA /SMK (pengangkatan guru honor oleh pihak sekolah, pembayaran KJM, peningkatan kompetensi sesuai yang diajarkan), ─ Peningkatan Kualifikasi dan kompetensi PTK (peningkatan kompetensi PTK, peningkatan kompetensi guru produkif, sertifikasi guru dan pengawas, peningkatan sarana dan prasarana pengawas, peningkatan kesehteraan bagi PTK (BOSDA), pemberian insetif kepada tutor, pengembangan dan peningkatan kegiatan kelompok kerja KKG/MGMP/KKKS/MKKS, KPPS melalui program bermutu), ─ Percepatan sertifikasi bagi guru swasta dan negeri persekolahan (pengajuan kuota calon peserta sertifikasi), ─ Penanganan pemeratan penempatan guru (peningkatan jumlah guru kunjung, pemetaan dan mutasi guru dari padat ke kekurangan), ─ Terpenuhinya ketersediaan tenaga kependidikan seperti laboran, pustakawan, dan teknisi (jabatan rangkap, peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan, pengajuan kuota), ─ Penanganan bagi guru yang mismatch (pemetaan guru missmatch, perekrutan guru yang disesuaikan bidang studi, Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

210


─

penempatan kembali dari sekolah yang kelebihan guru mata pelatajaran ke yang kekurangan), Peningkatan kehadiran terhadap pengajian rutin aparatur Dinas Pendidikan (adanya peratuan yang mewajibkan sebagai penilaian kinerja).

Mekanisme Dan Desain Kegiatan Program Pendidikan Non Formal, mempunyai sasaran kegiatan yaitu: ─ Pendataan Pendidikan, ─ Perencanaan Pendidikan, ─ Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan, ─ Koordinasi dengan OPD, Dinas, Kemetrian, ─ Bantuan social/keuangan bagi lembaga stake holder, madrasah atau diluar tupoksi dinas pendidikan, ─ Peningkatan Aparatur pelayanan pendidikan, ─ DAK, ─ BOS. Dimana didalamnya menangani tentang: ─ Aparatur non sekolah, ─ Sarana prasarana IT pelayan pndidikan, ─ Perda/Perbup, juklak/juknis, dan SOP pelayanan pendidikan. Adapun mekanisme kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode yang tidak melepaskan peran serta masyarakat (partisipasi), yaitu melalui: ─ Kegiatan Dinas, ─ Kegiatan Bappeda, BKD, Setda, dan OPD lain yang berkaitan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, ─ Kegiatan pusat dan provinsi baik blockgrand/swakelola maupun kontraktual, ─ Kegiatan mandiri sekolah, ─ Bantuan hibah dari luar negeri. Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan) 2. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SMP/MTs minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan) 3. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SMA/MA/SMK minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan) 4. Peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan 5. Jumlah guru yang disertifikasi sebagai pendidik di SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan 6. Jumlah guru di SMP/MTs yang berkualifikasi S1 telah Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

211


7. 8. 9. 10. 11.

memiliki sertifikat sebagai pendidik untuk setiap satuan pendiidikan Jumlah guru di SMA/MA/SMK yang berkualifikasi S1 telah memiliki sertifikat sebagai pendidik untuk setiap satuan pendiidikan Setiap SD/MI memiliki jumlah guru kelas yang cukup (rasio antara guru kelas dengan jumlah siswa 1 : 32 orang) Setiap SMP/MTs memiliki jumlah guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran (rasio guru mapel dengan jumlah peserta didik 1 : 36 orang) Siswa SD yang masuk MD sesuai Perbup. 6/2006 meningkat dari 71.70% menjadi 95% Setiap sekolah (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) telah menerapkan 10 indikator pembiasan akhlak mulia

Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 43.000.000.000,Sumber Dana ─ ADD ─ APBD Kabupaten Sukabumi ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ CSR ─ Peran Serta Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Kementerian Pendidikan Nasional ─ Dinas Pendidikan Provinsi ─ Dinas Pendidikan ─ OPD yang terkait ─ Kepala Sekolah ─ Komite sekolah ─ Dunia Usaha/Dunia Indusri 7.1.3 Kebijakan Peningkatan Kesehatan

Akses

Layanan

Dan

Derajat

F. Urusan Kesehatan 19. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Isu Strategis Semakin meningkatnya angka kesakitan baik yang dilayani di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) maupun di pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) dari Tahun 2006 s/d 2009 di 3 Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

212


(Tiga) Rumah Sakit (RSUD Palabuhanratu, RSUD Sekarwangi, RSUD Jampangkulon) Latar Belakang Program ini diperuntukkan dalam penjaminan ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta alat-alat kesehatan. Sasaran programnya adalah meningkatnya ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat serta meningkatnya penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan. Penggunaan obat secara rasional adalah penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Rasional ( Inovasi Kreatif ) Ketersediaan obat jangan sampai kosong, dikarenakan buffer stock obat minimal dipergunakan untuk 24 bulan untuk menjaga kenaikan kasus kesakitan dan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) sedangkan pengadaan pada tahun berjalan merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya Indikator Kinerja Utama 1. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan RP. 20.000.000.000 Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Perusahaan Farmasi ─ Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon)

(Sekarwangi,

Palabuanratu,

20 . Program Upaya Kesehatan Masyarakat Isu Strategis


213


Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kesehatan di Kabupaten Sukabumi dapat disampaikan isu strategis yang ada meliputi: ─ Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) ─ Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ─ Masih terbatas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar ─ Masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) ─ Masih tingginya kasus komplikasi kebidanan ─ Belum optimalnya penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat Latar Belakang Program peningkatan kesehatan masyarakat bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa dan Posyandu. Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (kuratif dan preventif). Adapun kegiatan program peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di kabupaten Sukabumi meliputi : ─ Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat; ─ Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat; ─ Pembinaan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komplementer alternatif; ─ Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; ─ Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak; ─ Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada komunitas dan gender; Rasional (Inovasi Kreatif)


214


Program peningkatan kesehatan masyarakat secara langsung mempengaruhi Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita sehingga berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator Kinerja Utama 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 4. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 5. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani 6. Cakupan Kunjungan Bayi 7. Cakupan Pelayanan Anak Balita 8. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 9. Cakupan Peserta KB aktif 10. Menurunnya Jumlah Kematian Ibu 11. Menurunnya Angka Kematian Bayi Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 40.282.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kab, APBD Propinsi, APBN ─ Bantuan NGO Luar Negeri Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Dinas Pendidikan ─ BKKBD ─ PKK 21. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Isu Strategis ─ Masih tingginya kasus status gizi kurang dan gizi sangat kurang ─ Masih kurangnya konsumsi pangan bermutu ─ Masih tingginya angka status gizi sangat kurang pada balita dengan penyakit penyerta ─ Masih tingginya prevalensi gangguan akibat kurang Iodium/Gaky ─ Masih tingginya prevalensi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ─ Masih rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif


215


Latar Belakang Status gizi kurang dan gizi buruk merupakan indikator dari tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, sehingga perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat tidak hanya bisa ditanggulangi oleh program tersebut melaikan harus diintegrasikan dan disinergiskan dengan program peningkatan. Untuk penanggulangan konsumsi pangan bermutu diperlukan perubahan/kebiasaan masyarakat agar mengutamakan terlebih dahulu untuk konsumsi kebutuhan pokok rumah tangga sebelum dijual. Kurangnya asupan dan absorbsi gizi pada balita juga dapat menimbulkan konsekuensi pada status kesehatan serta pertumbuhannya, dengan perawatan, pemberian makanan tambahan (PMT) dan imunisasi adalah sangat efektif untuk mencegah gizi buruk dengan penyakit penyerta pada balita, dan gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah yang dampaknya langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia, dan untuk menanggulangi GAKI adalah dengan meningkatkan kerjasama lintas sektoral, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi dan melaksanakan pengawasan terhadap produksi dan distribusi garam yang beredar di pasaran. Khusus untuk daerah tertentu yang berada disekitar daerah industri Garment dan tekstil, ada kecenderungan kasus gizi buruk meningkat, dikarenakan ibu-ibu menyusui pada beraktivitas setiap hari menjadi karyawan perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak dapat maksimal air susunya terhadap bayi mereka. Rasional (Inovasi Kreatif) Dalam penanggulangan gizi kurang dan gizi sangat kurang serta kekurangan akibat yodium diperlukan suatu kerja keras yang sifatnya integrasi dan sinergis antar sektor, karena penanggulangan ini tidak bisa secara parsial terutama sektor sosial, budaya, ekonomi dan diperlukan advokasi dari eksekutif, legislatif terhadap dunia usaha. Indikator Kinerja Utama 1. Menurunya Cakupan Prevalensi Balita Gizi sangat Kurang 2. Cakupan Balita Gizi Sangat kurang yang mendapat perawatan 3. Cakupan Baduta GAKIN yang mendapat MP-ASI Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 31.044.000.000,-


216


Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ Bantuan NGO Luar Negeri Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ RSUD Sekarwangi ─ RSUD Palabuhanratu ─ RSUD Jampangkulon 22. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Isu Strategis ─ Masih tingginya morbiditas akibat penyakit berbasis lingkungan ─ Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan ─ Masih tingginya pencemaran lingkungan ─ Masih rendahnya kualitas Tempat Pengolahan Makanan dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat kesehatan ─ Masih rendahnya cakupan sarana air bersih, jamban keluarga dan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) ─ Terkendalinya vector penyebar penyakit ─ Masih rendahnya cakupan rumah sehat Latar Belakang Menurut Hendrick L. Bloom, bahwa Derajat Kesehatan Masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu : ─ Keturunan 5% ─ Pelayanan kesehatan 15% ─ Perilaku 35% ─ Lingkungan 45% Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga harus mendapat perhatian yang serius tanpa mengesampingkan ketiga factor lainnya. Rasional (Inovasi Kreatif) Kesehatan lingkungan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Dalam upaya penanggulangan penyakit berbasis lingkungan, perlu dikembangkan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat.


217


Indikator Kinerja Utama 1. Cakupan sarana air bersih (SAB) 2. Cakupan Rumah Sehat 3. Cakupan Jamban Keluarga (JAGA) Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 10.058.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ Bantuan NGO Luar Negeri Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Dinas Tarkimsih ─ Badan Lingkungan Hidup ─ Dinas Pendidikan 23.

Program Promosi Masyarakat

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Isu Strategis ─ Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat sangat mempengaruhi morbiditas dan mortalitas di masyarakat. ─ Masih rendahnya cakupan desa siaga aktif yang sangat berpengaruh terhadap indikator kesehatan ibu dan anak, serta angka kematian ibu dan anak. ─ Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit. ─ Masih kurangnya akses Informasi Kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah terpencil Latar Belakang Upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui advokasi, social-support dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

218


Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat Menyadari bahwa perilaku adalah sesuatu yang rumit, dikarenakan Perilaku bukan hanya dimensi kultural yang berupa sistem dan norma, melainkan juga dimensi ekonomi yaitu hal-hal yang mendukung perilaku, maka promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan dapat menciptakan strategi dalam menciptakan perilaku baru antara lain : sosialisasi atau pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat, upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong masyarakat untuk mau menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta upaya untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait (Tokoh masyarakat, pemerintah, dunia usaha). Rasional (Inovasi Kreatif) Perilaku sehat merupakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Oleh karena itu upaya untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan perilaku sehat sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Madya, Purnama, dan Mandiri Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 20.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ Bantuan NGO Luar Negeri Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Dinas Pendidikan ─ PKK ─ BPMPD


219


24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Isu Strategis Belum optimalnya penanganan dan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Latar Belakang Program jaminan kesehatan masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa dan Posyandu. Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin (kuratif dan preventif). Rasional (Inovasi Kreatif) Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Indikator Kinerja Utama ─ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA ─ Cakupan layanan kesehatan pasien masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan dasar Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp.95.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon, BPS)

(Sekarwangi,

Palabuanratu,


220


221

25. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Isu Strategis Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi semakin meningkat dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular di luar sasaran MDGs 2015 (misalnya : rabies, filariasis, kusta), ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain serta kejadian luar biasa. kesehatan masyarakat. Latar Belakang Program pencegahan dan pengendalian penyakit diperlukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, di.Kabupaten Sukabumi. Sampai saat ini penyakit infeksi menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, terutama TB, Malaria, HIV- AIDS, DBD dan Diare Sedangkan penyakit tidak menular, menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskulair (hipertensi), Diabetis Mellitus dan Obesitas. Oleh karena itu perlu perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri oleh masyarakat dan juga didorong oleh upaya promotif. Selain itu perhatian juga perlu diberikan pada penyelenggaraan system surveilans dan kewaspadaan dini. Rasional (Inovasi Kreatif) Penyakit menular dan tidak menular secara langsung berkaitan dengan kematian bayi dan balita, yang pada akhirnya mempengaruhi pula Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi. Indikator Kinerja Utama 1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 2. Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif 3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 4. cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare 6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Filariasis 7. Cakupan Penemuan dan Penanganan suspect Flu Burung 8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Kusta 9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita HIV/AIDS 10. Annual Paracite Index (API) Malaria 11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Rabies Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015


12. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kuran dari 24 Jam 13. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 th 14. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 22.542.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ Bantuan NGO Luar Negeri Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Dinas Peternakan ─ Dinas Sosial ─ Kantor Lingkungan Hidup 26. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Isu Strategis Aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama di daerah terpencil, geografis sulit dan daerah perbatasan. Latar Belakang Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat adalah meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Adapun kegia tan yang dilaksanakan meliputi pembangunan atau rehabilitasi sarana kesehatan, pemenuhan sarana transportasi (roda empat dan roda dua), pemenuhan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan serta akreditasi sarana kesehatan. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selnajutnya masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat yang sulit dijangkau.


222


Rasional (Inovasi Kreatif) Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu factor penting yang mempengaruhi derajat masyarakat. Indikator Kinerja Utama Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 11.250.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ Bantuan Luar Negeri ─ Swasta Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kesehatan ─ Dinas Tarkimsih 27. Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit

Pelayanan

Isu Strategis ─ Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit ─ Masih Rendahnya Kualitas sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit ─ Belum tersedianya pusat layanan Penyakit Dalam, anak, bedah, dan kebidanan ─ Masih Rendahnya Standar Gizi Pasien ─ Masih Tingginya Angka kesakitan di Pelayanan Rujukan ─ Belum terwujudnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standard dan prosedur ─ Belum Terpenuhinya tenaga medis dan Keperawatan yang professional ─ Belum lengkapnya tenaga medis spesialis Penyakit Dalam, Anak, bedah,dan kebidanan Latar Belakang Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

223


Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan cakupan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat (kuratif dan preventif). Adapun kegiatan Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit yang dilaksanakan di kabupaten Sukabumi meliputi : ─ Pengadaan Makan dan Minum Pasien ─ Penyediaan Jasa Medis ─ Penyediaan Logistik Rumah Sakit ─ Pemeliharaan/Kalibrasi Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan ─ Pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran ─ Pengembangan sarana kesehatan/rumah sakit ─ Pendidikan dan pelatihan formal ─ Tunjangan Kelangkaan profesi dokter spesialis ─ Pengadaan Tenaga keperawatan Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi bagian selatan menjadi salah satu hal yang melatar belakangi Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. Rasional (Inova Kreatif) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang di tunjang oleh tenaga medis spesialis serta keperawatan yang terlatih merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pelayanan kesehatan rujukan. Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatkan Bed Occupancy Ratio (BOR) nilai standar 6085% 2. Menurunkan Angka Average Lange Of Stay (ALOS) nilai standar 6-9 hari 3. Menurunkan angka Turn Over Interval (TOI) nilai standar 1-3 hari 4. Frekwensi pemakaian tempat tidur (bed turn over/BTO) standar 40-50 kali 5. Menurukan angka Net Death Rate ( NDR ) nilai standar <25 ‰ 6. Menurunkan angka Gross Death Rate ( GDR ) nilai standar < 45 ‰ 7. Cakupan Pelayanan kunjungan pasien rawat jalan 8. Cakupan Pelayanan kunjungan pasien gawat darurat


224


Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 365.631.800.000.Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ RSUD Jampangkulon ─ RSUD Pelabuhanratu ─ RSUD Sekarwangi 7.1.4 Kebijakan Pengendalian Penduduk, Kemiskinan, Dan Pengangguran

Penanggulangan

G. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Isu Strategis ─ Prevalensi peserta KB Aktif masih rendah ─ TFR masih tinggi Latar Belakang ─ Masih terdapat PUS sasaran yang belum ber-KB ─ Kesenjangan antar wilayah Kecamatan (CBR dan TFR) ─ Kesenjangan jumlah PLKB dan Desa ─ Akses dan Kualitas informasi Kespro Remaja kurang ─ KIE, Penggerakkan & pelayanan KB belum optimal ─ Lebih dari 50% Peserta KB masih menggunakan non MKJP ─ Data keluarga belum akurat Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB ─ Peningkatan kesertaan KB aktif mandiri/swasta ─ Pemetaan dan Percepatan penggarapan pelayanan KB di daerah khusus ─ Pengembangan pola dan optimalisasi Kemitraan ─ Peningkatan kesehatan reproduksi yang berkualitas ─ Pengendalian angka kelahiran ─ Validitas data keluarga


225


Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Pembinaan keluarga berencana melalui KIE ─ Pendataan keluarga yang maksimal ─ Peningkatan pembinaan kualitas dan kuantitas petugas KBPP sehingga memenuhi kuota 1:1 ─ Penyediaan dan kemudahan dalam pemenuhan alat kontrasepsi ─ Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui UPPKS Indikator Kinerja Utama Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 302.630.200.000,00 Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program ─ BKKBD ─ Dinas Kesehatan 29. Program Keluarga Kecil yang Berkualitas Isu Strategis Masih rendahnya Aktivitas dan Kesertaan Bina-Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lanjut Usia) sehingga menyebabkan rendahnya ketahanan keluarga. Latar Belakang ─ Keluarga Pra Sejahtera dan KS-1 anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berusaha belum optimal ─ Lemahnya tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan kondisi keluarga rawan secara sosial dan ekonomi ─ Tanggung jawab ekonomi yang diserahkan kepada pihak perempuan dalam keluarga meningkatkan perubahan dalam pranata sosial. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan kelompokkelompok pemberdayaan keluarga. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

226


─ ─

Pengembangan model-model Keterpaduan Program Pemberdayaan Keluarga Pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga

dan

Mekanisme dan Desain Kegiatan ─ Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB PP ─ Pelayanan Konseling KB ─ Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat ─ Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga di Kecamatan dan Desa Indikator Kinerja Utama : Persentase kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 19.019.000.000,00 Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program BKKBD dan seluruh OPD H. Urusan Ketransmigrasian 30. Program Transmigrasi Isu Strategis ─ Tingkat penyebaran penduduk yang belum merata ─ Masih rendahnya pendapatan masyarakat pelaku pertanian ─ Rendahnya kepemilikan lahan pertanian

sektor

Latar Belakang ─ Masih tingginya Animo Masyarakat untuk bertransmigrasi masih tinggi. ─ Banyaknya buruh tani dan petani gurem Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Transmigrasi merupakan penyaluran Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan kemampuan daya tampung dan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pemerataan/penyebaran penduduk, meningkatnya Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

227


kepemilikan lahan pertanian pendapatan masyarakat.

dan

Meningkatnya

tingkat

Indikator Kinerja Utama Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pada tahun berjalan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 2.000.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.1.5 Kebijakan Pembangunan Etos Kerja Dan Produktivitas I. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 31. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi dan Prestasi Olah raga

Pemuda

Isu Strategis Minimnya prestasi olahraga Latar Belakang ─ Masih tingginya tingkat pengangguran usia pemuda ─ Masih rendahnya budaya berolahraga di masyarakat ─ Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Prioritas pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas pemuda baik sebagai individu maupun sebagai organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktifitas olahraga berskala local, nasional maupun internasional. Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang public guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bias berolahraga dengan baik dan terarah.


228


Indikator Kinerja Utama 1. Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan 2. sarana/prasarana kepemudaan 3. Pemuda produktif 4. Lembaga pemuda 5. Penciptaan dan Penumbuhan entrepreuner baru 6. Olahraga berprestasi 7. meningkatnya sarana prasarana olahraga 8. Tersedianya GOR di setiap Eks Kewedanaan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 35.425.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program DISPARBUDPORA J. Urusan Ketenagakerjaan 32. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Isu strategis Masih tingginya angka penganggur di Kabupaten Sukabumi Latar Belakang ─ Rendahnya tingkat kompetensi pencari kerja untuk masuk dunia usaha dan kerja ─ Masih terbatasnya lapangan kerja ─ Kurangnya informasi lapangan kerja Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Berkurangnya jumlah pengangguran ─ Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri ─ Meningkatkan keterampilan kerja bagi pencari kerja dan pekerja di perusahaan ─ Tersebarluaskannya informasi lapangan kerja melalui bursa tenaga kerja dan informasi bursa tenaga kerja online. Indikator Kinerja Utama ─ Rasio penduduk yang bekerja ─ Pencari kerja yang ditempatkan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

229


Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 8.250.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Isu Strategis Rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja dalam dunia usaha Latar Belakang ─ Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja ─ Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada ─ Terbatasnya sarana dan penyelenggara pelatihan keterampilan kerja Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan supply driven diarahkan menjadi demand driven. Sasaran program adalah Terpenuhinya keterampilan tenaga kerja untuk mengisi jenis pekerjaan yang berdaya saing tinggi. Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memikliki kompetensi 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3. Meningkatnya Masyarakat Pedesaan yang terlatih keterampilan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 5.894.000.000,Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

230


Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 34. Program Perlidungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Isu Strategis Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan baik pengusaha, pekerja dan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Latar Belakang Masih banyaknya hak-hak pekerja dan pengusaha yang belum terlindungi sesuai aturan yang berlaku. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tujuan program ini adalah: ─ Terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Kabupaten Sukabumi ─ Terlindunginya hak-hak pekerja dan pengusaha ─ Meningkatnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja terhadap pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Sasaran program adalah Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pengusaha, pekerja dan lembaga ketenagakerjaan. Indikator Kinerja Utama Terselesaikannya kasus hubungan industrial Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 815.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Penanggung Jawab Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


231


7.1.6 Kebijakan Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintahan Yang Bersih, Peduli, Dan Profesional K.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 35. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Isu Strategis Kedekatan dan interaksi kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat merupakan proses penyerapan informasi akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat demi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan pada masyarakat Latar Belakang Dialog interaktif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan masyarakat merupakan salah satu sarana efektif bagi kepala daeah dan wakil kepala daerah untuk menyerap informasi dan aspirasi dari masyarakat Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan masyarakat/tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, sekalgus menyerap aspirasi dan masukan tentang pembangunan di Kabupaten sukabumi Mekanisme Dan Desain Kegiatan Program dilaksanakan melalui dialog interaktif, audiensi dan kunjungan kerja. Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah dialog/audiensi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi masyarakat 2. Jumlah Kunjungan kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 7.975.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, APBN Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

232


Penanggung Jawab Program Bagian Umum Setda 36. Program Peningkatan dan Keuangan dan Asset Daerah

Pengembangan

Pengelolaan

Isu Strategis Efisiensi penggunaan Belanja daerah Latar Belakang ─ Minimnya SDM pengelola keuangan daerah ─ Kurang patutnya kegiatan yang dibiayai Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dan mempertajam prioritas penggunaan APBD sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan wewenangnya dengan tetap menjamin kestabilan ekonomi makro, sehingga terwujudnya anggaran pemerintah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasi. Sasaran program adalah meningkatnya kualitas penataan pengelolaan keuangan daerah. Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Raperda dan Perbup APBD yang ditetapkan 2. Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Nilai Barang yang diinventarisasi 5. Jumlah tanah daerah yang disertifikatkan 6. Jumlah Kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 11.500.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN Penanggung Jawab Program DPPKAD


233


37. Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Isu Strategis Yang menjadi isu strategis program ini adalah Masih terjadinya defisit Anggaran Latar Belakang ─ Masih tingginya potensi penerimaan daerah ─ Belum adanya efisiensi pengunaan anggaran Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan meningkatkan penerimaan daerah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Sasaran program adalah meningkatnya penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana bagi hasil, dan sumber penerimaan lain yang sah Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatnya PAD 2. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 3. Realisasi PAD terhadap target PAD 4. Realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 12.115.000.000,00 Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program DPPKAD 38. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Isu Strategis ─ Kebutuhan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah ─ Kebutuhan akan peningkatan kualitas ketatalaksanaan pemerintahan daerah ─ Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dan proporsional


234


Latar Belakang Kelembagaan yang ada di pemerintah kabupaten sukabumi dirasakan selalu berubah dan belum efektif dan effisien (tida ramping struktur ramping struktur) sehingga perlu dievaluasi dan ditata kembali sehingga dapat terciptanya kelembagaan yang proporsional serta peningkatan kualitas aparatur pemerintahan daerah Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Perlu penataan kelembagan dan ketatalaksanaan agar tersusun kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah kabupaten Sukabumi yang efisien, efektif dan mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten sukabumi dan Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisiendan proporsional ─ penyusunan pedoman pola hubungan kerja guna memperjelas dan mempertegas batasan kewenangan dan tupoksi ─ Upaya pembinaan aparatur yang berkesinambungan dan penyusunan ketentuan yang relevan dengan anjab ─ Penataan kelembagaan yang proporsional Mekanisme Dan Desain Kegiatan Dilaksanakan melalui evaluasi dan analisis jabatan dan kelembagaan di Kabupaten Sukabumi, penataan Kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pola karier PNS Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 2.180.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program Bagian Organisasi Setda


235


39. Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Isu Strategis Meningkatnya hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPRD dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang ditunjang oleh tumbuh dan berkembangnya jalinan kerjasama Latar Belakang ─ Meningkatkan peran fungsi dan kewenangan DPRD ─ Meningkatnya kualitas kelembagaan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ─ Peningkatan kinerja lembaga legislatif yang akuntabel Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ─ Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/agama ─ Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ─ Reses Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan 2. Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 13.387.000.000,00 Sumber Dana APBD II Penanggung Jawab Program Sekretariat DPRD


236


40. Program Penegakan Supremasi Hukum Isu Strategis Penegakan supermasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia Latar Belakang Belum optimalnya penegakan supermasi hukum dan hak azasi manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Penegakan implementasi hukum dan perundang-undangan Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Produk peraturan hukum daerah yang diterbitkan ─ Penyelesaian perkara hukum melalui advokasi hukum aparatur (perdata/pidana) ─ Sosialisasi produk-produk hukum Indikator Kinerja Utama 1. Persentase Produk hukum yang disosialisasikan 2. Advokasi hukum aparatur (perdata/ptun) 3. Penyuluhan Hukum 4. Jumlah Perda yang diundangkan 5. Jumlah Perbup yang diundangkan 6. Jumlah Keputusan Bupati yang diterbitkan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 5.499.000.000,00 Sumber Dana APBD II Penanggung Jawab Program Bagian Hukum Setda


237


41. Program Pengelolaan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa Isu Strategis ─ Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang lebih cepat dekat dan tepat. ─ Peningkatan rentang kendali dari pemerintah tingkat kabupaten ke tingkat yang lebih bawah. ─ Kebutuhan peningkatan peran camat sebagai kepala OPD. ─ Kebutuhan akan administrasi pemerintahan yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan desa. Latar Belakang ─ Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perlu adanya pemekaran desa untuk mengefektifkan pelayanan. ─ Pelimpahan kewenangan secara delegatif dalam konteks otonomi daerah perlu ditingkatkan perannya secara lebih tegas dalam rangka pemberdayaan kecamatan. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Perlu adanya pemekaran desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat melalui pendekatan pelayanan. ─ Perlu ditegaskan dalam bentuk aturan tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Pemekaran desa ─ Pendelegasian sebagian kewenangan bupati pada camat ─ Penyusunan data dan kode wilayah administrasi pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen Pengelolaan Batas Wilayah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 350.000.000,00 Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program ─ Bagian Tata Pemerintahan Setda ─ BPMPD Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

238


42. Program Pendidikan Kedinasan Isu Strategis ─ Jumlah pejabat struktural, terutama esselon IV yang belum memenuhi syarat jabatan sesuai dengan PP 13 Tahun 2002 masih cukup banyak; ─ Masih banyak aparatur dengan jabatan fungsional umum yang belum memiliki kompetensi teknis. Latar Belakang Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dituntut adanya peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur sehingga selain dapat melaksanakan tugas dengan baik juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut diatas diharapkan dapat terwujud melalui diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat. Rasional ( Inova Kratif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program ini perlu dilaksanakan karena peningkatan pengetahuan, keahlian dan sikap untuk melaksankan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS perlu terus dilakukan. Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pejabat Struktural 2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Badan Diklat 4. Meningkatkan pengetahuan & wawasan CPNSD 5. Formasi jabatan struktural yang terisi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V 6. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 7. Persentase pelanggaran disiplin PNS 8. Pelayanan informasi data kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pegawai yang akuntabel 9. Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 33.135.000.000,00 Sumber Dana APBD II Penanggung Jawab Program Badan Diklat dan BKD Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

239


43. Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Isu Strategis ─ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah ─ Sistem pengelolaan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi. ─ Belum optimalnya profesionalisme aparatur ─ Peningkatan disiplin aparatur menuju optimalisasi pelayanan kepada masyarakat ─ Peningkatan disiplin aparatur menuju optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Latar Belakang ─ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ─ Profesionalisme aparatur pemerintah ─ Pendelegasian jabatan sesuai dengan kompetensi ─ Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku aparatur dalam mengemban tugas jabatan menuju profesionalisme. ─ Masih rendahnya disiplin aparatur ─ Etos kerja aparatur belum optimal Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Meningkatnya tertib administrasi data base kepegawaian berbasis teknologi informasi ─ Pengelolaan sumber daya aparatur dalam jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan bidang dan kompetensi. ─ Mantapnya penerapan sistem pengembangan karir pegawai ─ Melaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi aparatur ─ Mengadakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan nyata organisasi ─ Memberikan kesempatan kepada pegawai yang potensial untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan latihan ─ Peningkatan sistem pembinaan pegawai dan sistem pengembangan kualitas karir pegawai yang objektif dan transparan ─ Peningkatan sistem pembinaan pegawai dan sistem pengembangan kualitas karir pegawai yang objektif dan transparan


240


Peningkatan sistem pembinaan pegawai dan sistem pengembangan kualitas karir pegawai yang objektif dan transparan Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Optimalisasi pembangunan dan pengembangan SIMPEG ─ Pengelolaan Mutasi Jabatan ─ Pengelolaan Mutasi Kepangkatan dan Penggajian ─ Fasilitasi ijin belajar/beasiswa ─ Penyelenggaraan ujian dinas PNS dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) ─ Pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur ─ Pemberian penghargaan tanda kehormatan bagi pegawai berprestasi ─ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara periodik ─ Pemberian dukungan sarana dan prasarana pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ─ Pembinaan dan pengembangan karir pegawai ─ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara periodik ─ Pemberian dukungan sarana dan prasarana pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ─ Pembinaan dan pengembangan karir pegawai ─

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Sertifikasi Diklat Prajabatan, Diklatpim & Diklat Teknis, dan diklat latihan kerja berbasis kompetensi 2. Tersedianya hasil kajian dalam perencanaan kediklatan 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi/sosialisasi kediklatan 4. Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat 5. Terlaksananya Evaluasi purna diklat Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 2.794.000,00 Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi Penanggung Jawab Program ─ BKD ─ Bagian Administrasti Pembangunan Setda


241


44. Program Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli, dan Profesional Isu Strategis ─ Terwujudnya budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan professional ─ Adanya Evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah dimana salahsatu instrumen evaluasi adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan impelementasi IKK Latar Belakang ─ Pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayanan serta peningkaKepala tan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. ─ Amanat Pasal 27 Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 06 A / 2007 tentang ILPPD bahwasanya Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LPPD dan ILPPD Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Pemantapan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organiasasi ─ Peningkatan pengawasan yang efektif dan transparan ─ Keharusan penyampaian LPPD dan ILPPD setiap tahun apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan penalti berupa penundaan berbagai program bahkan penilaian ulang terhadap pemberian hak otonomi daerah ─ Pelaporan Penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang akuntable, efektif dan berdayaguna Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Meningkatkan kualitas sistem pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ─ Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ─ Meningkatkan kompetensi dan penegakan etika serta moral dilingkungan aparat audit internal di kalangan pemerintahan ─ Menindaklanjuti semua hasil pengawasan Indikator Kinerja Utama 1. Rasio aparatur pengawas yang mengikuti diklat pengawas/auditor dengan jumlah seluruh aparat pengawas 2. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti OPD atas hasil pemeriksaan reguler


242


Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 400.000.000,00 Sumber Dana APBD II Penanggung Jawab Program ─ Inspektorat ─ Bagian Tapem Setda ─ Bagian Organisasi Setda 45. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Isu Strategis Pelayanan publik yang bermutu Latar Belakang Penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan prima dan akuntabel diseluruh tingkatan. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Penataan ketatalaksanaan ─ Penataan kelembagaan ─ Peningkatan standar pelayanan publik Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan agenda reformasi 2. Jumlah Kecamatan yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 6.300.000.000,00 Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi Penanggung Jawab Program ─ Bagian Organisasi Setda ─ Inspektorat Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

243


46. Program Kerjasama antar Daerah Isu Strategis Pembangunan daerah tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan dan di biayai oleh satu Kabupaten saja, tetapi juga bisa bersama-sama direncanakan dilaksanakan dan dibiayai oleh lebih dari satu Kabupaten. Kerjasama daerah telah diamanatkan dalam PP 50 tahun 2008 tentang Tatacara Kerjasama Daerah Latar Belakang Kerjasama Daerah sudah terjalin dengan Kabupaten Bogor, Kerjasama ini telah menghasil kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan di Kabupaten Sukabumi berupa kerjasama bidang infrastruktur dan penataan batas wilayah, Kerjasama yang akan dirancang adalah kerjasama dengan Kota Sukabumi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Lebak dan Daerah Otonom baru (hasil pemekaran) Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Kerjasama daerah pada dasarnya merupakan keharusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah nomo 50 tahun 2008. Terlepas dari keharusan kerjasama daerah memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi, antara lain: ─ Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan kabupaten sekitar ─ Menghindari konflik-konflik tertentu dengan Kabupaten sekitar ─ Pembiayaan pembangunan di daerah perbatasan dapat dibagi bersama antara kabupaten yang melakukan kerjasama Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Fasiltasi MOU Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Berbatasan ─ Fasilitasi kerjasama bidang ekonomi ─ Fasilitasi kerjasama bidang infrastruktur ─ Fasilitasi kerjasama bidang sosial ─ Fasilitasi kerjasama bidang pemerintahan ─ Kerjasama antar daerah, antara daerah dengan provinsi, antara daerah dengan pusat, internasional


244


Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2. Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Pemerintah 3. Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 2.250.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program ─ Bagian Tata Pemerintahan Setda ─ Bappeda 7.1.7 Kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik L. Urusan Perencanaan Pembangunan 47. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Isu Strategis Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dapat disampaikan isu strategis adalah “Belum Optimalnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”. Hal ini disebabkan lemahnya sinergitas, lemahnya kapasitas perencana di Bappeda dan OPD serta kurangnya partisipasi para pihak dalam perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Latar Belakang Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bertujuan : ─ Mewujudkan Sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif ─ Mewujudkan Sistem pengendalian Pembangunan yang efektif dan efisien ─ Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar sektor. Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Indikasi output kegiatan program perencanaan dan pengendalian


245


pembangunan daerah yang dilaksanakan di kabupaten Sukabumi meliputi : ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Tersusunnya dokumen Review RPJMD 2010-2015 dan RPJMD (PERIODE KE 3) Tersusunnya dokumen RKPD Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Yang Handal dan Terintegrasi Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang Strategis Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 Tersusunnya Standar, prosedur dan kriteria Sistem Pembangunan Daerah. Tersusunnya Dokumen RENSTRA dan Renja BAPPEDA Tersusunya dokumen LAKIP Kabupaten Tersusunya dokumen LPJ Kabupaten Terciptanya pemanfaatan basis data dalam peningkatan kualitas kebijakan pembangunan Terbangunnya Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Yang Handal dan Terintegrasi Meningkatnya kerjasama pembangunan antar Wilayah baik lokal, regional dan internasional Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Perencana

Rasional ( Inovasi Kreatif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program ) Rasionalitas program ini adalah dengan meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sehingga pencapaian visi misi daerah dapat tercapai sesuai rencana Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan 3. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bulanan SKPD yang masuk 4. Jumlah Peserta Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 5. Jumlah OPD yang dilayani dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 24.549.000.000,-. Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, Lembaga Donor Penanggung Jawab Program Bappeda Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

246


48. Program Bencana

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Rawan

Latar Belakang dan Isu Strategis - Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya - Kegiatan dalam Pra Bencana ditujukan untuk mengurangi resiko bencana, bersifat preventif seperti : Pencegahan, Mitigasi atau penjinakan, dan Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan - Kegiatan perencanaan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana. - Dalam kurun waktu 1999-2004 dan 2005-2009, tercatat beberapa kejadian bencana alam yang sering melanda Kabupaten Sukabumi mulai dari angin topan, longsor, banjir, pergeseran tanah, hingga gempa bumi, disamping itu terdapat ancaman bencana lain, yaitu tsunami dan kekeringan. - Untuk menghadapi ancaman bencana yang beragam dan semakin tinggi intensitasnya dalam lima tahun terakhir ini, diperlukan penilaian dan analisis risiko bencana. Penilaian atau analisis risiko bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana. Hasil analisis menjadi acuan dalam perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko bencana. - Dengan demikian, program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana pada dasarnya adalah melakukan berbagai analisis risiko bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana. Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk menemukenali daerah rawan bencana atau menemukenali wilayah berdasarkan tingkat resikonya terhadap bencana, dan selanjutnya dipergunakan untuk Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

247


menganalisis dan merumuskan pengurangan resiko bencana.

tindakan

prioritas

untuk

Sasaran program adalah : - Teridentifikasi dan teranalisisnya daerah rawan bencana - Terwujudnya pemetaan kawasan bencana - tertatanya sistem jalur evakuasi bencana - tersedianya penetapan zona evakuasi bencana alam; - terwujudnya pengembangan dan peningkatan jalur evakuasi bencana untuk longsor, banjir, gelombang pasang/ tsunami, angin rebut/ puting beliung, dan kekeringan. Rasional (Inova Kreatif) - Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana - Koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana - Prioritas penanganan ancaman bencana didasarkan atas penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan perkiraan ancaman bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana. - Analisis risiko bencana merupakan analisis yang didasarkan pada analisis ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kemampuan (capacity) dalam menangani bencana. Analisis ini akan memberikan gambaran atas kemungkinan terjadinya bencana pada beberapa tahun yang akan datang, terutama untuk 3-5 tahun ke depan. Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penanggulangan Rawan Bencana Indikasi Kegiatan - Penyusunan pedoman rencana tata ruang dan tata bangunan berbasis pengurangan resiko bencana, yang didukung informasi peta tematik multi-rawan bencana dengan skala yang sesuai, serta informasi tentang gambaran desain dan konstruksi bangunannya - Perencanaan lokasi, jalur evakuasi dan pengaturan penempatan penduduk - Pemetaan kawasan bencana alam - Penetapan zona evakuasi bencana alam; - Pemasangan tanda (sign board)/ peringatan dini terhadap daerah rawan bencana/ mitigasi bencana


248


Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - RP. 500.000.000,00 Sumber Dana - APBD Kabupaten - APBD Provinsi - APBN - Sumber Dana Lainnya Penanggung Jawab Program - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - Bappeda M. Urusan Komunikasi dan Informatika 49. Program Penjalinan Komunikasi dan Kerjasama Media Massa Isu Strategis Di era keterbukaan informasi, aktivitas pemerintahan dan pembangunan perlu disampaikan dan dikomuikasi kepada masyarakat. Salah satu saluran penyampaian informasi terebut adalah media massa. Dengan demikian media massa merupakan mitra dari Pemerintah dalam penyampaian informasi rencana pembangunan, hasil pembangunan dan segenap aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Latar Belakang Penjalinan komunikasi dan kerjasama dengan media massa saat ini belum sepenuhnya mampu menyampaikan seluruh informasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Oleh karena perlu untuk lebih ditingkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan media massa untuk memfasilitasi penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Kebutuhan akan jalinan komunikasi dan kerjasama denga media massa mendesak mengingat besarnya desakan akan keterbukaan informasi dari media massa maupun masyarakat, sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut hubungan media massa.


249


Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Penyampaian informasi kegiatan pemda dalam buku selayang pandang, majalah, Koran, dan radio, dan media lainnya yang dapat diakses oleh warga sukabumi dan sekitarnya ─ Publikasi Kehumasan ─ Penyampaian informasi kegiatan pembangunan Pemda melalui media cetak ─ Dialog interaktif di radio dan Penyampaian informasi di televisi ─ Sosialisasinya kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sukabumi Indikator Kinerja Utama 1. Prosentase Publikasi informasi Kegiatan Pemerintah Daerah 2. Wilayah yang dapat menerima siaran radio pemda Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 5.150.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program ─ Bagian Humas dan Protokol Setda ─ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 50. Program Peningkatan Publikasi dan Informasi Daerah Isu Strategis ─ Masyarakat lebih mampu menyerap informasi dengan berbagai media ─ Kebutuhan akan media komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah cukup mendesak mengingat tuntutan penyampaian informasi yang cepat murah dan menjangkau lebih banyak kecamatan dan desa ─ Perkembangan teknologi internet dijadikan alternatif menyampaian publikasi dan informasi daerah Latar Belakang ─ Pemda Sukabumi memiliki satu media elektronik stasiun radio (RSPD) namun jangkauan siarannya masih terbatas, mencapai 80% wilayah Kabupaten Sukabumi dan perlu dipeluas menjadi 100%. ─ Pemda Sukabumi memiliki Portal website www.kabupatensukabumi.go.id yang perlu direvitalisasi


250


─

Untuk mengoptimalkan media dan memperluas jangkauan perlu didukung dengan sarana dan prasarana fisik maupun program, aturan dan sistem yang mendukung

Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Pengembangan publikasi dan informasi daerah perlu ditingkatkan dengan berbagai media mengingat kebutuhan pemda dan masyarakat untuk memperoleh informasi pembangunan dan pemerintahan sekaligus memperoleh umpan balik dari masyarakat Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Peningkatan sarana dan prasarana peningkata kualitas dan jangkauan media informasi pemerintah daerah ─ Penyusunan aturan, program dan sistem yang mendukung peninkatan kualitas dan jangkaun media informasi pemerintah daerah Indikator Kinerja Utama 1. Terselenggaranya Penyampaian Informasi Publik 2. Terfasilitasinya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 2,860.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN Penanggung Jawab Program ─ Bagian Humas dan Protokol Setda ─ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 51. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan/ kompetensi di bidang IT ─ Kultur kerja yang belum terbiasa dengan IT ─ SIM dipandang sebagai “proyek semata” kemudian hit and run ─ Sistem Informasi muncul seperti pulau-pulau informasi di masing-masing Instansi/Dinas dan tidak integrated ─ Keterbatasan keberlanjutan dana u/ operasional dan maintenance infrastruktur IT Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

251


─

Teknologi informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan di tempatkan sejajar dengan sumberdaya penting lainnya

Tujuan dan Sasaran Program Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi bertujuan : ─ Mewujudkan Jaringan Online OPD-OPD dan Kecamatankecamatan Se-Kabupaten Sukabumi ─ Membangun Satu Pangkalan Data Pemerintah Daerah Kabupaten ─ Menciptakan Kemudahan Akses Informasi bagi Seluruh Stakeholders. Sasaran Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi adalah: - Sharing resource (menggunakan bersama sumber daya) infrastuktur jaringan IT yang telah dimiliki oleh OPD2 dan Kecamatan. - Membangun dan menerapkan teknologi IT yang efesien, ekonomis, dan berdaya guna tinggi - Mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan - Menyajikan sistem informasi secara cepat, akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan - Melakukan diseminasi informasi pemerintahan yang bersifat terbuka sehingga mudah diakses oleh berbagai stakeholders - Memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM IT lokal internal Pegawai Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Sukabumi - Membentuk Kelembagaan IT Daerah yang legal dan profesional Rasional (Inova Kreatif) - Penyusunan dan penetapan Cetak Biru Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (RIPSITI) Kabupaten Sukabumi sebagai pedoman dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang terpadu - Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi telah diturunkan dalam 7 SOP Bidang IT, meliputi :  Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan, dan Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi  Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

252


 Panduan Pengelolaan Portal Website Daerah  Panduan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur IT  Panduan Pelaksanaan Kegiatan dan Penganggaran Pengembangan IT  Pedoman dan Kurikulum Pelatihan SDM IT  Kebijakan Kelembagaan, Otorisasi, Pertukaran Informasi, dn Keikutsertaan Swasta Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah OPD yang menggunakan Jaringan Informasi seluruh OPD yang ada di Pemrintah Kabupaten Sukabumi 2. Tersedianya Dokumen Penunjang Kominfo 3. Tersedianya Sarana Penunjang Kominfo 4. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan TIK Indikasi Kegiatan dan Lokasi ─ Penataan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Online ─ Pembangunan dan Pemeliharaan Pangkalan Data (Data Warehouse) Daerah ─ Penataan Portal Website Daerah ─ Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi di OPDOPD ─ Peningkatan / Pelatihan SDM IT ─ Penguatan Kelembagaan IT Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 3,466.000.000,Sumber Dana APBD Kabupaten, Usaha/Masyarakat

APBD

Provinsi,

APBN,

Swasta/

Dunia

Penanggung Jawab Program ─ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ─ BAPPEDA


253


N. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 52. Program Penataan Administrasi Kependudukan Isu Strategis Tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu Latar Belakang Penataan administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tertib administrasi penduduk dengan perwujudan bank data kependudukan nasional dan reformasi pelayanan registrasi penduduk Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Penataan administrasi kependudukan dalam upaya peningkatan tertib pelayanan publik ─ Meningkatnya kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga 2. Kepemilikan KTP 3. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 22,289.000.000 Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi Penanggung Jawab Program Dinas Kependudukan dan Capil


254


O. Urusan Pertanahan 53. Program Pengelolaan Pertanahan Isu Strategis Kualitas pelayanan dan tertib administrasi pertanahan. Latar Belakang Mendorong terciptanya catur tertib pertanahan. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Peningkatan tertib administrasi pertanahan Mekanisme Dan Desain Kegiatan Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Indikator Kinerja Utama 1. Fasilitasi pembahasan penyelesaian masalah pertanahan 2. Fasilitasi dan terinventarisasinya hak-hak atas tanah Pemkab Sukabumi 3. Fasilitasi Penatagunaan Tanah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 4.500.000.000,00 Sumber Dana APBD II Penanggung Jawab Program Bagian Pertanahan Setda


255


V. Urusan Kearsipan 54. Program Peningkatan Kearsipan

Kualitas

dan

Pelayanan

Tata

Isu Strategis Peningkatan sistem pengeloalaan kearsipan dan dokumentasi daerah Latar Belakang ─ Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan secara professional. - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan kearsipan Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan dan dokumentasi daerah Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Pemantapan penerapan sistem pengelolaan kearsipan dan dokumentasi daerah ─ Meningkatkan kemampuan SDM pengelola kearsipan Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku 2. jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 3.300.000.000,00 Sumber Dana APBD II Penanggung Jawab Program Kantor Arsip Daerah


256


7.1.8 Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Isu Strategis ─ Tingginya desa yang masuk katagori tertinggal ─ Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan belum optimal Latar Belakang ─ Membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan. ─ Meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) ─ Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ─ Pembangunan pedesaan perlu legih menekankan pada dimensi lokal, pendekatan sektoral berbasis klaster ─ Integrasi strategi pembangunan perdesaan dengan strategi pembangunan perkotaan ─ Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan kultural Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan ─ Peningkatan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan ─ Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan ─ Peningkatan partisifasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Lembaga Masyarakat Desa 2. Jumlah Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan 3. Jumlah Kelompok Binaan LPM Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan - Rp. 8.500.000.000,00 Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

257


Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi Penanggung Jawab Program BPMPD 56. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan Isu Strategis Masalah penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM menjadi perhatian utama program-program pembangunan daerah selama 2006 – 2010. Dalam rangka itu, pendekatan pengelolaan pembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kewilayahan merupakan pendekatan yang relatif efektif dalam penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM. Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki komitmen untuk menanggulangi kemiskinan dan mengakselerasi peningkatan IPM pada seluruh desa dan kecamatan. Agar fokus sasaran dan pengelolaan pembangunan serta komitmen di atas dapat terwujud, diperlukan suatu upaya “terobosan” berupa harmonisasi manajemen pembangunan partisipatif yang berorientasi pada : 1. Kesesuaian (relevansi) pembangunan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat dan wilayah ; 2. Pertumbuhan pembangunan pada seluruh Desa/ Kelurahan dan kecamatan ; 3. Pendayagunaan potensi/ sumber daya lokal untuk pembangunan ; 4. Sinergitas dan integrasi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta prasarana dan sarana pendukungnya ; 5. Efektivitas dan efisiensi manajemen pembangunan pada tingkat Desa dan Kecamatan ; Untuk mewujudkan kelima orientasi di atas perlu dilakukan langkah-langkah yaitu : 1. Penguatan kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2. Penguatan kapasitas para pemeran (pemangku kepentingan/ stakeholders) tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

258


3. Penguatan kemandirian stakeholder di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Operasionalisasi upaya “terobosan” tersebut dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (Program P3K). Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program P3K dimaksudkan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan peningkatan Indeks Pembanngunan Manusia (IPM) yang berbasis kewilayahan dan masyarakat berpangkalan pada Kecamatan. Tujuan Umum : Mengimplementasikan kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan (Kebijakan 6 RPJMD 2006-2010) sebagai landasan strategis bagi terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dan percepatan peningkatan IPM. Tujuan Khusus ─ Menguatkan kelembagaan pengelola pembangunan partisipatif di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; ─ Menguatkan kapasitas para pemeran (pemangku kepentingan/ stakeholders) tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal; ─ Menguatkan kemandirian stakeholders di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Wilayah Berpartisipasi Seluruh kecamatan dan desa/kelurahan pelaksana Program P3K berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan program P3K. Untuk dapat berpartisipasi dalam Program P3K, dituntut kesiapan dari wilayah (kecamatan dan desa/ kelurahan), masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader penggerak pemberdayaan masyarakat (relawan) di masing-masing desa/ kelurahan yang bertugas secara sukarela serta adanya Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

259


─

─

kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Program P3K. Swadaya Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap Program P3K. Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Program P3K. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan dalam Program P3K harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa/ kelurahan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, material maupun pikiran pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan. Jenis Kegiatan Kegiatan dalam Program P3K meliputi :  Kegiatan dalam rangka penguatan manajemen Program P3K tingkat Kabupaten  Kegiatan dalam rangka penguatan manajemen Program P3K tingkat Kecamatan  Kegiatan dalam rangka pelaksanaan program P3K sesuai hasil Musrenbang, yaitu kegiatan yang dilaksanakan baik oleh masyarakat dan desa/ kelurahan maupun oleh OPD. Khusus untuk jenis kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program P3K yang dilaksanakan oleh masyarakat dan desa/ kelurahan dimungkinkan melalui dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dari APBD dalam rangka pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif ke dalam manajemen pembangunan daerah, dengan kriteria : (1) lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM); (2) berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan; (3) bisa dikerjakan oleh masyarakat; (4) didukung oleh sumber daya yang ada; (5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan; (6) kurang optimal jika dilaksanakan oleh OPD di kecamatan. Adapun untuk Program non P3K di setiap wilayah (program sektoral/ kewilayahan yang hanya dapat dilaksanakan oleh OPD/ Kementrian Lembaga sesuai kewenangan dan tupoksi) yang dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/ atau APBN, harus memiliki kriteria : (1) mendukung Program P3K yang didanai melalui BLM ; (2) bersifat lintas desa/ kecamatan ; (3) pengembangan kawasan di kecamatan ; dan (4) lebih optimal dilaksanakan oleh SKPD di kecamatan.


260


─

Jenis Kegiatan yang dapat dilaksanakan :  Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penguatan manajemen Program P3K tingkat kabupaten meliputi :  Pengaturan tentang sistem dan mekanisme program  Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah  Penguatan kelembagaan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan  Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penguatan manajemen Program P3K tingkat kecamatan meliputi :  Pendataan wilayah  Perencanaan melalui mekanisme Musrenbang  Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan  Penguatan kelembagaan tingkat desa/ kelurahan  Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui BLM meliputi :  Kegiatan pemantapan kelembagaan dan SDM bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk kegiatan pendataan, penetapan dan penyelenggaraan pembinaan anggota kelompok sasaran RTM dan IPM, serta kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat di bidang usaha ekonomi dan sosial budaya yang berwawasan lingkungan.  Kegiatan peningkatan kemandirian infrastruktur dasar desa/kelurahan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat desa/ kelurahan yang dapat memberikan manfaat langsung secara sosial dan ekonomi bagi RTM dan peningkatan IPM (seperti pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan, irigasi perdesaan, sanitasi dasar, air bersih lokal/ non sistem, rehabilitasi SD/MI, pembangunan MD, polindes/ posyandu, BUMDES, pasar desa, lumbung desa, PEKKA, dan teknologi tepat guna)  Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di kecamatan meliputi:  Kegiatan penguatan kemandirian kelembagaan dan SDM bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tingkat desa/ kelurahan, khususnya berupa kegiatan pelatihan keterampilan teknis dan substantif. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

261




─

─

Kegiatan penguatan dan peningkatan kemandirian infrastruktur dasar di tingkat desa/ kelurahan yang dapat memberikan manfaat langsung secara sosial dan ekonomi bagi RTM dan peningkatan IPM terutama melaksanakan KSO pemeliharaan rutin jalan kabupaten dan melaksanakan KSO pembangunan/ peningkatan jalan poros desa dan jalan lintas desa/kelurahan, serta menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan teknis dan substantif pemeliharaan bidang infrastruktur dasar. Jenis Kegiatan yang dilarang Jenis kegiatan yang tidak memenuhi kriteria dalam Program P3K adalah: (1) tidak bermanfaat secara langsung bagi RTM; (2) tidak jelas kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan; (3) tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat; (4) tidak didukung oleh sumber daya yang ada; (5) sulit dan tidak ada prospek pengembangan dan keberkelanjutannya terutama umur kemanfaatannya sangat terbatas dan/ atau sulit dalam pemeliharaannya, (6) tumpang tindih dengan pembiayaan program/ kegiatan lain atau sumber dana lain, dan (7) kegiatan sarana dan prasarana di lokasi yang belum jelas kepemilikannya dan perijinannya. Sanksi Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam Program P3K. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Program P3K. Sanksi dapat berupa :  Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.  Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,  Sanksi program adalah pemberhentian bantuan kegiatan dalam Program P3K apabila kecamatan dan desa/ kelurahan yang bersangkutan tidak dapat mengelola dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip Program P3K, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak bisa dimanfaatkan. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan tersebut akan dimasukkan sebagai Kecamatan dan Desa/Kelurahan bermasalah sehingga dapat ditunda


262


pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. Indikator Kinerja Utama Jumlah Kelompok Masyarakat Pembangunan Kecamatan

yang

berpartisipasi

dalam

Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 84,000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ Partisipasi dunia usaha ─ Swadaya masyarakat ─ Sumber lainnya yang tidak mengikat Penanggung Jawab Program ─ BAPPEDA ─ BPMPD 7.1.9 Kebijakan Penyiapan Infrastruktur Dan Pemekaran

Suprastruktur

R. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Kepegawaian, dan Persandian 57. Program Penataan Daerah Otonom Baru

Umum, Daerah,

Isu Strategis Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kebijakan Pemda disertai dengan peran serta masyarakat, walaupun Pemekaran Wilayah dimaksud adalah bukan hanya Wilayah Kabupaten saja akan tetapi wilayah kecamatan dan desa, pemekaran kabupaten menjadi fokus pembangunan yang perlu direalisasikan; Managemet transisi diperlukan dalam mengantisifasi apabila pemekaran segera terbentuk, yaitu melalui rancangan kebijakan dan kewajiban pemerintah, propinsi dan kabupaten induk kepada Kabupaten DOB. Sehingga dapat dideskripsikan secara gamblang kewajiban Kabupaten induk, Propinsi, Pemerintah Pusat terhadap DOB yang baru di bentuk serta estimasi waktu pelaksanaan manajemen transisi akan berlangsung yang disertai mekanisme rancangan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi, sehingga cost and benefit analysis pun dapat terakomodir. Sehingga rekomendasi Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

263


yang dihasilkan dapat dijadikan pijakan awal bagi para pemangku kebijakan. Latar Belakang Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam RPJMD 2006-2010, telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikant. Semua Tahapan proses usulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sebagai pengganti PP Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah ditempuh baik melalui jalur administratif maupun politik. Seluruh Dokumen resmi Usulan Pemekaran telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 2009 dan kepada DPR RI melalui Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pandangan Umum (RDPU) Komisi II DPR RI tanggal 30 Oktober 2010, kekurangan dokumen yang perlu segera dipenuhi adalah pembuatan peta batas wilayah. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan segala hal sebelum terbentuknya DOB sebagaimana Bab IV Pembinaan pada Pasal 24 ayat 2 PP 78 Tahun 2007 dimana “pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah”. Fasilitasi tersebut telah tertuang di dalam Kajian Management Transisi Pasca Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Rumusan Management Transisi menggambarkan proses, strategis dan hasil proyeksi yang didapatkan pada saat transisi pemekaran dengan kategori Identifikasi Awal : ─ Penyusunan dan pembentukan OPD ─ Pengisian dan pelimpahan pegawai; ─ Pembagian dan pelimpahan asset daerah; ─ Kemampuan keuangan daerah, penyusunan APBD, alokasi bantuan Kabupaten Induk dan Propinsi; ─ Mekanisme pengisian anggota DPRD; ─ Perencanaan pembangunan dan penataruangan DOB; ─ Pemisahan dan pelimpahan dokumen dan arsip ─ Penyusunan Peta Batas Wilayah ─ Penyiapan infrastruktur jalan, listrik, komunikasi dan sebagainya Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Penataan dan penyiapan daerah otonom merupakan kelanjutan dari rangkaian proses pengusulan pemekaran Kabupaten Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

264


Sukabumi. Penataan dan penyiapan ini perlu dilaksanakan sebelum terbentuknya DOB (Daerah Otonom Baru) sehingga ketika DOB terbentuk tidak terjadi stagnasi pemerintahan Mekanisme Dan Desain Kegiatan ─ Fasilitasi proses pembentukan DOB ─ Fasilitasi persiapan pelimpahan dan pemilahan pegawai, asset daerah, arsip dan dokumen dan keuangan ─ Fasiltasi penyusunan dan pembentukan OPD ─ Fasilitasi penyiapan infrastruktur DOB ─ Fasilitasi mekanisme pengisian anggota DPRD ─ Fasilitasi penataan ruang DOB ─ Fasilitasi penyusunan batas dan peta batas wilayah ─ Grand desain penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa ─ Penyusunan rancangan perbup pedoman pelimpahan asset ─ Penyusunan rancangan perbup pedoman pelimpahan dokumen dan arsip ─ Penyusunan rancangan perbup pedoman penyusunan OPD ─ Penyusunan rancangan perbup pedoman pengisian anggota DPRD ─ Penyusunan dokumen pendukung lainnya Indikator Kinerja Utama : Jumlah Dokumen Pendukung DOB Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 700.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Propinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ Bagian Tata Pemerintahan Setda ─ OPD Terkait


265


7.1.10 Kebijakan Peningkatan Pangan Masyarakat

Daya

Beli Dan

Ketahanan

S. Urusan Ketahanan Pangan 58. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Isu Strategis ─ Belum meratanya pangan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, sehingga masih adanya wilayah yang rawan pangan. ─ Semakin menyempitnya lahan usaha tani, akibat alih fungsi lahan seperti pabrik, khususnya lahan sawah. ─ Kurangnya tenaga kerja dibidang pertanian. ─ Masih banyaknya lahan tidur (bukan milik petani) di Kabupaten Sukabumi. ─ Produksi daging sapi yang dihasilkan peternak belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. ─ Ancaman hama dan penyakit pada komoditas pertanian masih muncul. Latar Belakang ─ Budaya pangan beras tetap menjadi budaya, meskipun masyarakat sudah terbiasa menanam bahan pangan (karbohidrat non beras) karena kurangnya pengetahuan kadar gizi untuk penganekaragaman bahan pangan sebagai sumber pangan alternatif. ─ Belum diterapkannya kebijakan tentang alih fungsi lahan terutama lahan sawah produktif yang digunakan oleh kebutuhan lain (pabrik, jalan, dll). ─ Hasil produksi kelautan dan perikanan tidak dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga melainkan dijual untuk keperluan yang lebih bersifat ekonomis. ─ Terbatasnya sumber bibit ternak, karena usaha pembibitan ternak cash flow nya relatif lama. ─ Adanya penolakan terhadap usaha peternakan karena polusi yang ditimbulkan Rasional (Inova Kreatif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan, pendistribusian yang merata dan keamanan pangan bagi kelompok miskin.Sasaran program adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan (karbohidrat, lemak dan protein) secara berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan pangan dan merupakan kantong kemiskinan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

266


Indikator Kinerja Utama 1. Ketersediaan pangan pokok a. Produksi pertanian : * padi * jagung * Kedelai * Ubi Kayu b. Produksi Peternakan * telur * daging * susu 2. 3. 4. 5. 6.

Cadangan Pangan Pemerintah Peningkatan PPH (Ketersediaan) Terwujudnya Desa Mandiri Pangan Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya

Indikasi Kegiatan  Pengembangan cluster / kawasan peternakan.  Pembinaan dan latihan penerapan teknologi.  Penataan distribusi pangan.  Penguatan kelembagaan tani.  Desa mandiri pangan.  Menyelenggarakan sekolah lapang sesuai karakteristik dan potensi wilayah  Peningkatan konsumsi ikan melalui sosialisasi GEMAR, memasyarakatkan makan ikan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk kolam ikan, peningkatan daya saing dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan.  Sosialisasi Diversifikasi pangan selain beras sebagai sumber karbohidrat. Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan RP. 103,900.000.000 Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ Dinas Pertanian Tanaman Pangan ─ Dinas Peternakan ─ Dinas Kelautan dan Perikanan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

267


─ BP4K ─ Bagian Pertanahan Setda T. Urusan Kelautan dan Perikanan 59. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Isu Strategis ─ Pengembangan kawasan minapolitan perikanan palabuhanratu ─ Produksi kelautan perikanan cenderung menurun ─ Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan

tangkap

Latar Belakang ─ Perikanan tangkap :  Penangkapan masih terkonsentrasi di Teluk Palabuhanratu ─ Perikanan budidaya : Produksi cenderung menurun karena ;  Kualitas dan kuantitas air menurun  Penurunan luas areal budidaya  Harga pakan terus meningkat sehingga biaya operasional terlalu tinggi tidak diimbangi dengan harga jual ikan ─ Rendahnya akses petani, nelayan dan umkm terhadap permodalan ─ Sarana dan prasarana yang kurang memadai ─ Penurunan daya dukung lingkungan dimana sumberdaya ikan diindikasikan sudah mengalami penurunan akibat adanya penangkapan ikan ukuran juvenil (anak ikan), masih terdapatnya bagan tancap, bagan apung dan alat tangkap lain yang tidak ramah lingkungan ─ Menurunnya populasi satwa langka (penyu) ─ Menurunnya ketersediaan stok ikan di perairan umum Rasional (Inova Kreatif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan sehingga memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan devisa, nilai tambah


268


hasil perikanan, serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sasaran program adalah berkembangnya pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan hasil guna. Indikator Kinerja Utama 1. Produksi Perikanan tangkap 2. Produksi Perikanan budidaya 3. Produksi Rumput Laut 4. Produksi Perikanan Hasil Pengolahan 5. Produksi benih ikan konsumsi 6. Produksi Ikan Hias 7. Produksi Benih Ikan Hias 8. Konsumsi ikan 9. Jumlah penurunan bagan tancap 10. Alat tangkap ramah lingkungan 11. Jumlah satwa/biota yang dilindungi 12. Rasio Penyu yang dilestarikan 13. Jumlah perairan umum yang menerapkan Culture Base Fishery Indikasi Kegiatan ─ Pembinaan, pelatihan, fasilitasi sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, kemitraan, konservasi, monitoring, koordinasi dan sosialisasi. Nilai Anggaran yang Dibutuhkan Rp. 43.800.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kelautan dan Perikanan ─ BP4K


269


U. Urusan Pertanian 60. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Isu Strategis ─ Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap palabuhanratu ─ Sebagian besar pelaku utama (petani, peternak, pekebun dan nelayan) didominasi oleh mereka yang sudah usia lanjut, umur rata-rata diatas 50 tahun. ─ Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, karena tingkat pendidikan pelaku utama rata-rata tidak tamat SD dan tamat SD. ─ Usaha Pertanian, Kelautan dan Perikanan di daerah masih belum menjadi industri. ─ Daya tarik profesi sebagai petani kurang diminati. ─ Masih rendahnya pendapatan petani. ─ Rendahnya akses petani terhadap akses permodalan. ─ Belum memadainya sentra produksi kelautan dan perikanan. Latar Belakang ─ Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni bidang usaha pertanian, karena dianggap tidak menjanjikan. ─ Rendahnya penggunaan teknologi pasca panen, serta penggunaan alat dalam mengusahakan usaha taninya pun masih tradisional (cangkul, sabit, ani-ani, wuluku). ─ Pengaturan pola usaha masih belum diterapkan. ─ Terbatasnya pemilikan lahan. ─ Pengembalian kredit petani / nelayan / pembudidaya ikan / pengolah / pemasar sangat dipengaruhi oleh faktor musim sehingga susah diperkirakan dalam hal pengembalian kredit hal ini mengakibatkan usaha nelayan dianggap tidak bankable. Rasional (Inova Kreatif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, mengembangkan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan partisipatif. Program ini sejalan dengan Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap palabuhanratu. Minapolitan adalah salah satu strategi pembangunan wilayah dengan basis perikanan dan kelautan melalui pemanfaatan potensi dan peningkatan produksi Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

270


serta nilai tambah. Minapolitan merupakan kebijakan terobosan yang digunakan untuk memacu pertumbuhan pada sektor kelautan dan perikanan Sasaran program adalah terciptanya usaha-usaha ekonomi masyarakat pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan) yang berorientasi pada skala usaha ekonomi. Serta terciptanya iklim yang kondusif antara subsistem agribisnis yang meliputi hulu (penyediaan saprodi), proses produksi (budidaya) dan hilir (pengolahan dan pemasaran) Indikator Kinerja Utama 1. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan 2. Berkembangnya unit-unit komoditas unggulan 3. Pasar ternak, RPH, RPU, POSKESWAN, POS IB, kandang perbibitan, dll 4. Pengembangan pemasaran hasil pertanian 5. Jumlah RTP/RTBP sektor pertanian 6. Jumlah RTP/RTBP sektor kelautan dan perikanan Indikasi Kegiatan ─ Pembinaan dan pelatihan petani ─ Fasilitasi sarana dan prasarana ─ Pengembangan kemitraan ─ Penguatan kelembagaan ─ Pengembangan pasar Nilai Anggaran yang Dibutuhkan RP. 19.400.000.000 Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program ─ Dinas Pertanian Tanaman Pangan ─ Dinas Peternakan ─ Dinas Kelautan dan Perikanan ─ BP4K ─ Bagian Pertanahan Setda


271


61. Program Peningkatan Produksi Pertanian Isu Strategis Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bibit tanaman berkualitas rendah, teknik budidaya belum baik, manajemen tani belum baik, rendahnya tingkat implementasi Teknologi tepat guna, banyaknya gangguan (cuaca, OPT) pada produk pertanian, lahan yang terbatas serta lemahnya kelembagaan petani dan permodalan. Masih banyak Perkebunan Besar yang belum mengotimalkan pemanfaatan lahan HGU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Hal ini dapat dilihat dari lahan cadangan/kosong yang belum dimanfaatkan (pada PBS 8.067 Ha dan PTPN VIII 3.348 Ha) Latar Belakang Pertanian / Perkebunan mempunyai peranan penting dalam Pembangunan Daerah antara lain sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional, penghasil devisa negara, penyediaan bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja, pendorong pengembangan wilayah serta berperan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Usaha pertanian / perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melandai perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu professional dan bertanggung-jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara Kualitas produksi perkebunan rakyat di kabupaten sukabumi masih rendah sehingga nilai jualnya pun masih di bawah harga rata-rata. Rasional (Inova Kreatif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program ini dampaknya sangat luas, diantaranya dapat meningkatkan pendapatan petani, menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yang pada akhirnya IPM dapat meningkat. Indikator Kinerja Utama ─ Meningkatkan produksi komoditas perkebunan :  Karet  Teh  Cengkeh  Kelapa Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

272


─ ─ ─ ─

 Kopi  Kakao  Tembakau  Pala  Aren Meningkatkan Pemanfaatan lahan cadangan/terlantar Produktivitas Padi Produktivitas Palawija Produktivitas Hortikultura

Indikasi Kegiatan ─ Fasilitasi sarana dan prasarana ─ Pengembangan kemitraan ─ Penguatan Kelembagaan ─ Pembinaan dan pelatihan petani Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan RP. 39.250.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Provinsi, APBN. Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kehutanan dan Perkebunan ─ Dinas Pertanian Tanaman Pangan ─ Dinas Peternakan ─ BP4K 7.1.11 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dan Lembaga Keuangan Mikro V. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 62. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Isu Strategis ─ Rendahnya Kinerja Koperasi ─ Rendahnya daya saing UMKM ─ Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum merata Latar Belakang Keterbatasan UMKM dalam mengakses peningkatan kapasitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif (pembiayaan, Pasar, Teknologi, Informasi dan Legalitas Usaha), rendahnya jiwa kewirausahaan dan Kurangnya pemahaman Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

273


tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan KUMKM di Kabupaten Sukabumi. Karenanya banyak KUMKM yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah usaha. Selain itu, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsipprinsip koperasi. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas usaha, kualitas kelembagaan dan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses terhadap Sumber daya usaha agar KUMKM mampu lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/ penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembagalembaga keuangan bagi KUMKM. Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Koperasi yang berkinerja baik 2. Jumlah UMKM yang berkembang dan berdaya saing 3. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro 4. Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan local Nilai Anggaran yang Dibutuhkan Rp. 12.800.000.000,Sumber Dana APBD KAb, APBD Provinsi dan APBN.


274


Penanggung Jawab Program DISKOPPERINDAG W. Urusan Perdagangan 63. Program Peningkatan Efisiensi Perlindungan Konsumen

Perdagangan

dan

Isu Strategis ─ Ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barangbarang strategis ─ Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok ─ Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak dan kewajibannya ─ Tuntutan masyarakat terhadap jaminan tertib ukur (kemetrologian) Latar Belakang ─ Ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya. ─ Belum ada keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tujuan program ini adalah : ─ Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan sistem dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi ─ Memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal serta optimalisasi pengawasan barang beredar dan jasa. Sasaran program ini adalah: ─ Terlindunginya hak-hak konsumen ─ Terawasinya peredaran barang dan jasa ─ terjaminnya akurasi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Indikator Kinerja Utama ─ Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang strategis. ─ Penyelesaian sengketa konsumen ─ Penurunan Jumlah temuan pengawasan barang beredar


275


─

tertera ulangnya alat Perlengkapannya (UTTP)

Ukur,

Takar,

Timbang

dan

Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 15.850.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi Penanggung Jawab Program DISKOPPERINDAG 64. Program Pengembangan Ekspor Isu Strategis Kurangnya promosi produk unggulan daerah dan sosialisasi kebijakan ekspor Latar Belakang ─ Biaya promosi cukup tinggi ─ Belum optimalnya kerja sama pemasaran Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja Utama Nilai ekspor tahun berjalan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 1.500.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program DISKOPPERINDAG


276


65. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Isu Strategis Masih terdapat kecamatan dan desa yang belum memiliki sarana perdagangan (pasar) yang memadai Latar Belakang Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan sarana perdagangan terutama pasar setiap tahun selalu meningkat dan pasar-pasar yang ada secara bertahap harus ditingkatkan kapasitasnya. Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tujuan dari Program ini adalah membangun pasar-pasar baru dan/ atau mendorong pembangunan sarana perdagangan baru sesuai perkembangan ekonomi suatu wilayah, mendukung sistem perkotaan yang dituju dalam rencana tata ruang dan meningkatkan kapasitas pasar yang ada, disamping itu ditingkatkan pula sistem pengelolaan pasar secara bertahap dari pasar tradisional menjadi pasar semi modern atau perusahaan daerah. Indikator Kinerja Utama ─ Pembangunan pasar ─ Peningkatan pasar tradisional ─ Rehabilitasi pasar tradisional Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 34.180.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program DISKOPPERINDAG


277


7.1.12

Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah

X. Urusan Pekerjaan Umum 66. Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Dana sangat terbatas, dapat terjadi Backlog, yang disebabkan antara lain :  Penetapan skala prioritas penanganan infrastruktur masih belum sesuai dengan target yang diharapkan;  Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan yang harus dibangun;  Tingginya kerusakan infrastruktur khususnya Infrastruktur jalan; ─ Kabupaten Sukabumi merupakan Daerah Tertinggal ─ Tantangan :  Perlu dicari jalan/cara untuk meningkatkan kondisi infrastruktur, baik kualitas maupun kuantitasnya, agar dapat mendukung sistem sosial-ekonomi masyarakat sehingga pencapaian IPM dapat sesuai harapan.  Peningkatan kondisi infrastruktur tersebut diusahakan dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Kabupaten. ─ Memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional, terutama menyangkut :  Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;  Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi;  Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;  Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular. ─ Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten, rencana sistem Jaringan sarana dan prasarana wilayahm dan rencana Kawasan Strategis Kabupaten serta pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan/ Pusat-pusat Pertumbuhan,


278


Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan di Kabupaten Sukabumi

Jln Nasional Jln Propinsi Jln Strategis Kabupaten

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktur serta kapasitas jalan dan jembatan kabupaten dan jalan desa serta membangun dan membuka jalan baru. Sasaran program adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas peningkatan, serta pembangunan jalan dan jembatan. Rasional (Inova Kreatif) ─ Menerapkan prinsip Siklus dalam Penanganan Jalan


279


Siklus Penanganan Infrastruktur 17

Perenc. Umum Monitoring dan Evaluasi

Studi Kelayakan

Operasi dan Pemeliharaan

Penyusunan Program

Konstruksi

─

Desain

Menemukenali Permasalahan dan Solusi yang Relevan No

Kondisi Yang Ada

Kondisi Yang Diharapkan • alokasi anggaran bertambah • Tidak terjadi backlog

1

Pendanaan yang sangat kurang, terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya

2

Masih berorientasi kepada keluaran (output)

berorientasi kepada manfaat (outcome)

3

Umur jalan relatif pendek, jalan terbebani melebihi

Jalan berumur cukup panjang, sesuai dengan

Solusi Bekerjasama dengan pihak swasta (CSR) • Mencari pendanaan diluar APBD Kabupaten (Banprop, APBN/DAK). • pengalokasian yang tepat sasaran (Misalnya memiliki multiplier effect tinggi) • Memberikan bantuan/ stimulus (aspal, mesin gilas, bangunan atas jembatan) agar pelaksanaan dpt dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Melakukan penanganan jalan dengan basis wilayah, terutama kawasan strategis • dilakukan perencanaan dan penanganan yang konsisten agar bisa •


280


No

Kondisi Yang Ada kapasitasnya

Kondisi Yang Diharapkan umur rencana

Solusi • •

4

5

Belum tertatanya pengelolaan data dan informasi

Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan baik

•

Masih kurangnya kompetensi Aparatur

Tersedia aparatur yang kompeten/ profesional

•

•

•

•

6

Profesionalisme Kontraktor masih kurang

Didapatkan kontraktor yang profesional

• •

berumur panjang Melakukan sosialisasi/kampanye anti muatan berlebih Bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi muatan berlebih Dibuat/dibangun sistem informasi manajemen Diusulkan dibentuk Seksi Data dan Sistem Informasi dibawah Bidang Teknik Umum Dilakukan bintek internal dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti bintek yang diselenggarakan propinsi atau kementrian terkait. Memberikan kesempatan/mendorong pegawai utk menempuh pendidikan lebih tinggi sesuai keahlian yang dibutuhkan Dinas Melakukan rekruitmen pegawai baru sesuai dengan keahlian/kompetensi yang dibutuhkan Melakukan eprocurement Melakukan kerjasama dengan asosiasi untuk pelatihan personil kontraktor

Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatnya kondisi Jalan Kabupaten 2. Terbangunnya Jalan Kabupaten 3. Terbangunnya Jalan Desa 4. Meningkatnya Kondisi Jembatan Kabupaten 5. Terbangunnya jembatan Kabupaten 6. Terbangunnya Jembatan Desa Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki (Sumber: SK No. 77/KPTS/ Db/1990) : Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

281


- Jalan mantap (stabil; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah ‘baik/sedang' yang hanya memerlukan pemeliharaan. - Jalan tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya ‘rusak/rusak berat' yang memerlukan ‘pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4. Target Penanganan Jalan Kabupaten - Kondisi yang ada selama ini, rata-rata kemantapan jalan ada disekitar 30%. - Melihat kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah yang sangat terbatas dan relatif tetap setiap tahun, maka penetapan target yang tinggi akan sulit dicapai. Dalam perencanaan ini ditargetkan pada tahun 2015 kondisi jalan mantap adalah 50%. - Guna keperluan perencanaan dibuat 2 skenario pencapaian target kemantapan jalan 50%, yaitu bertahap dan sekaligus. - Dari kedua skenario tersebut, dibuatkan simulasi besarnya dana yang dibutuhkan setiap tahun

Target Kemantapan Jalan Kabupaten Alternatif Pencapaian Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun

Kemantapan (%) Alternatif 1

Alternatif 2

2011

30

50

2012

35

50

2013

40

50

2014

45

50

2015

50

50


282


Target Pembangunan Jalan Desa Dalam pembangunan jalan desa, mengingat sangat banyaknya usulan, dan juga melihat pada isu strategis maka penanganan jalan desa dilakukan dengan cara : - Mengutamakan Desa Tertinggal/ terisolir dan desa berpotensi - Memberikan stimulan (berupa bantuan aspal, mesin gilas, bangunan atas jembatan) agar masyarakat dapat berpartisipasi . Program ini dapat memperingan beban Kabupaten karena sebagian dananya ditanggung masyarakat secara swadaya (lebih efisien + 20 %) Indikasi Kegiatan dan Lokasi Perencanaan/Penentuan Ruas Terpilih Berdasarkan Isu-isu Strategis ─ Sebagian dari jalan Kabupaten sudah habis umur rencananya. Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5 -10 tahun sekali (tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana, maka saat ini ruasruas jalan tersebut hanya dilakukan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan pemeliharaan berkala. Lokasi : ruas terpilih pada Jaringan Jalan Kabupaten ─ Muatan Berlebih. Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang termasuk akses terhadap lokasi sumber quarry (Galian C) dan Industri, beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST) dari 2 sampai 3 kalinya. Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan 2 kali pada beban as mengakibatkan tingkat kerusakan sebesar 16 kalinya. Muatan berlebih ini merupakan salah satu penyebab menjadi pendeknya umur jalan Lokasi : Caringin-Cidahu, Bojonglopang-Cimerang, Panggeleseran-Cibatu, Baros-Cibuni, Benda-Durengede, CisaatGunungguruh, Sukalarang-Cireunghas. ─ Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai. Sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir dan lain-lain. Lokasi : Seluruh jaringan jalan. ─ Masih Banyaknya Desa tertinggal. Lokasi :  Jalan Desa sesuai usulan dan pertimbangan desa tertinggal  Jalan Kabupaten yang mendukung jalan desa diatas ─ Sebagian dari ruas jalan berada pada jalur rawan bencana. Lokasi : Pasirsuren-Bojongsoka-Cikidang, Lengkong-MataramCijaksa, Ciketa –Cidadap,


283


─

─

─

Kapasitas segmen tertentu dari ruas Jalan Nasional sudah tidak dapat memenuhi volume lalu lintas. Lokasi :  Alternatif Cicurug, Alternatif Cibadak,  Cimahi-Cantayan-Hegarmanah-Pamuruyan Pengembangan jaringan dalam rangka antisipasi program Nasional dalam membangun jalan Tol Lokasi : Sedang dalam pengkajian bersamaan dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan sekitar pintu tol Peningkatan Jalan Akses Ke Ibukota Kabupaten di Palabuhanratu. Lokasi :  Pembebasan lahan disepanjang jalan Cibadak-CikembangPalabuhanratu.  Normalisasi tikungan & tanjakan jalan PamuruyanCikidang-Palabuhanratu

Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan

Prakiraan Kebutuhan Dana Penanganan Jalan Kabupaten Proyeksi Kebutuhan Dana Penanganan Jalan Kabupaten Tahun 2011-2015 Pemeliharaan Tahun

Rutin Alt 1

2011 2012 2013 2014 2015 Jmlh

Peningkatan

Periodik Alt 2

Alt 1

Alt 2

Alt 1

Alt 2

Holding Alt 1

Total

Alt 2

Alt 1

Alt 2

9.38

9.38

24.90

24.90

52.00

304.00

2.34

2.34

88.63

340.63

10.40

17.33

16.35

16.35

114.40

48.40

2.91

1.80

144.06

83.88

13.32

19.13

12.28

12.28

116.16

48.40

2.92

2.11

144.67

81.91

16.63

21.09

10.25

10.50

127.78

47.92

2.78

2.28

157.44

81.79

20.62

23.22

9.26

9.81

140.55

46.85

2.53

2.39

172.97

82.28

70.35

90.16

73.04

73.84 550.89 495.57

13.48

10.93 707.76 670.49

Pengalokasian dana (Jika tidak ada penambahan pagu anggaran dalam periode tertentu): ─ Pengalokasian dana menurut pola/trend yang sudah ada. ─ Mengalokasikan dana yang besar pada tahun awal agar terjadi peningkatan kondisi jalan secara signifikan sehingga tahuntahun berikutnya penanganan lebih tertumpu pada pemeliharaan (kontrak setiap tahun anggaran). Kumulatif dana dialokasikan sama dengan alternatif 1 (misalnya untuk masa 5 tahun)


284


Alternatif Pengalokasian Dana Penanganan Jalan Kabupaten Perbandingan Biaya Tiap Alternatif

Alt1 Alt2

Biaya (Milyar Rupiah)

60 50 40 30 20 10 0

800

2011 2012 2013 2014 2015

Kemantapan (%)

Skenario Pencapaian target

700 600 500 400 300 200 100 0

Juml ah Alt 1 88,6 144, 144, 157, 173 707, Alt2 340, 83,8 81,9 81,7 82,2 670, 2011 2012 2013 2014 2015

tahun

Target Pembangunan Jalan Desa Proyeksi/Rencana Stimulan/Bantuan

Proyeksi/Rencana Penanganan jalan Desa Oleh DPU

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Biaya Panjang (Milyar (Km) Rupiah) 80.00 24,00 80.00 26,40 80.00 29,04 80.00 31,94 80.00 35,14

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Biaya (Milyar Rupiah) Aspal Jembatan 5,00 0.00 6,00 0.50 6,50 1.00 7,00 2.00 8,00 2.00

Sumber Dana - APBD Kabupaten untuk menangani jalan kabupaten dan stimulan pembangunan jalan desa - APBD Provinsi untuk menangani jalan provinsi Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

285


- APBN untuk menangani jalan nasional - Swasta - Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Binamarga 67. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Tindakan pemeliharaan (preventif) jauh lebih murah dari pada tindakan rehabilitasi/peningkatan (reactive) Prioritas penanganan ada pada pemeliharaan. ─ Kondisi yang ada selama ini, rata-rata kemantapan jalan ada disekitar 30%. ─ Melihat kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah yang sangat terbatas dan relatif tetap setiap tahun, maka penetapan target yang tinggi akan sulit dicapai. Dalam perencanaan ini ditargetkan pada tahun 2015 kondisi jalan mantap adalah 50%. ─ Dana sangat terbatas, dapat terjadi Backlog, yang disebabkan antara lain :  Penetapan skala prioritas penanganan infrastruktur masih belum sesuai dengan target yang diharapkan;  Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan yang harus dibangun;  Tingginya kerusakan infrastruktur khususnya Infrastruktur jalan; ─ Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten, rencana sistem Jaringan sarana dan prasarana wilayah dan rencana Kawasan Strategis Kabupaten serta pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan/ Pusat-pusat Pertumbuhan,


286


Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan di Kabupaten Sukabumi

Jln Nasional Jln Propinsi Jln Strategis Kabupaten

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk : - Mendukung berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dari pusat produksi ke lokasi pemasaran. - Menjaga aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam memberikan kelancaran dan kemudahan masyarakat dari desa ke kota. - Menunjang dinamika kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. - Meningkatkan pengembangan potensi daerah. Sasaran program adalah menjaga kondisi/ tingkat pelayanan jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencananya. Rasional (Inova Kreatif) ─ Menerapkan prinsip Siklus dalam Penanganan Jalan


287


Siklus Penanganan Infrastruktur 17

Perenc. Umum Monitoring dan Evaluasi

Studi Kelayakan

Operasi dan Pemeliharaan

Penyusunan Program

Konstruksi

─

Desain

Menemukenali Permasalahan dan Solusi yang Relevan No

Kondisi Yang Ada

Kondisi Yang Diharapkan • alokasi anggaran bertambah • Tidak terjadi backlog

1

Pendanaan yang sangat kurang, terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya

2

Masih berorientasi kepada keluaran (output)

berorientasi kepada manfaat (outcome)

3

Umur jalan relatif pendek, jalan

Jalan berumur cukup panjang,

Solusi Bekerjasama dengan pihak swasta (CSR) • Mencari pendanaan diluar APBD Kabupaten (Banprop, APBN/DAK). • pengalokasian yang tepat sasaran (Misalnya mempunyai multiplier effect tinggi) • Memberikan bantuan/stimulus (aspal, mesin gilas, bangunan atas jembatan) agar pelaksanaan dpt dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Melakukan penanganan jalan dengan basis wilayah, terutama kawasan strategis •

•

dilakukan perencanaan dan penanganan yang


288


No

Kondisi Yang Ada terbebani melebihi kapasitasnya

Kondisi Yang Diharapkan sesuai dengan umur rencana

Solusi

• •

4

5

Belum tertatanya pengelolaan data dan informasi

Masih kurangnya kompetensi Aparatur

Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan baik

•

Tersedia aparatur yang kompeten/ profesional

•

•

•

•

6

Profesionalisme Kontraktor masih kurang

Didapatkan kontraktor yang profesional

• •

konsisten agar bisa berumur panjang Melakukan sosialisasi/ kampanye anti muatan berlebih Bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi muatan berlebih Dibuat/dibangun sistem informasi manajemen Diusulkan dibentuk Seksi Data dan Sistem Informasi dibawah Bidang Teknik Umum Dilakukan bintek internal dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti bintek yang diselenggarakan propinsi atau kementerian terkait. Memberikan kesempatan/ mendorong pegawai utk menempuh pendidikan lebih tinggi sesuai keahlian yang dibutuhkan Dinas Melakukan rekruitmen pegawai baru sesuai keahlian/ kompetensi yang dibutuhkan Melakukan eprocurement Melakukan kerjasama dengan asosiasi untuk pelatihan personil kontraktor

Indikator Kinerja Utama ─ Meningkatnya tingkat kemantapan jalan/jembatan ─ Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dan jalan desa dalam kondisi baik Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan


289


wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki (Sumber: SK No. 77/KPTS/ Db/1990) : - Jalan mantap (stabil; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah ‘baik/sedang' yang hanya memerlukan pemeliharaan. - Jalan tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya ‘rusak/rusak berat' yang memerlukan ‘pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4. Indikasi Kegiatan Perencanaan/Penentuan Ruas Terpilih Berdasarkan Isu-isu Strategis, yaitu memilih ruas jalan tertentu sesuai dengan kelayakan ekonominya sebagai prioritas dalam penanganan jaringan jalan berbasiskan wilayah (urat nadi), dan menentukan ruas jalan terpilih dengan asas pemerataan. Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan

Prakiraan Kebutuhan Dana Penanganan Jalan Kabupaten Proyeksi Kebutuhan Dana Penanganan Jalan Kabupaten Tahun 2011-2015 Pemeliharaan Tahun

Rutin Alt 1

2011 2012 2013 2014 2015 Jmlh

Peningkatan

Periodik Alt 2

Alt 1

Alt 2

Alt 1

Alt 2

Holding Alt 1

Total

Alt 2

Alt 1

Alt 2

9.38

9.38

24.90

24.90

52.00

304.00

2.34

2.34

88.63

340.63

10.40

17.33

16.35

16.35

114.40

48.40

2.91

1.80

144.06

83.88

13.32

19.13

12.28

12.28

116.16

48.40

2.92

2.11

144.67

81.91

16.63

21.09

10.25

10.50

127.78

47.92

2.78

2.28

157.44

81.79

20.62

23.22

9.26

9.81

140.55

46.85

2.53

2.39

172.97

82.28

70.35

90.16

73.04

73.84 550.89 495.57

13.48

10.93 707.76 670.49

Pengalokasian dana (Jika tidak ada penambahan pagu anggaran dalam periode tertentu): ─ Pengalokasian dana menurut pola/trend yang sudah ada. ─ Mengalokasikan dana yang besar pada tahun awal agar terjadi peningkatan kondisi jalan secara signifikan sehingga tahuntahun berikutnya penanganan lebih tertumpu pada pemeliharaan (kontrak setiap tahun anggaran). Kumulatif dana dialokasikan sama dengan alternatif 1 (misalnya untuk masa 5 tahun) Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

290


Alternatif Pengalokasian Dana Penanganan Jalan Kabupaten Perbandingan Biaya Tiap Alternatif

Alt1 Alt2

Biaya (Milyar Rupiah)

60 50 40 30 20 10 0

800

2011 2012 2013 2014 2015

Kemantapan (%)

Skenario Pencapaian target

700 600 500 400 300 200 100 0

Juml ah Alt 1 88,6 144, 144, 157, 173 707, Alt2 340, 83,8 81,9 81,7 82,2 670, 2011 2012 2013 2014 2015

tahun

Sumber Dana ─ APBD Kabupaten untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten ─ APBD Provinsi untuk pemeliharaan jalan provinsi ─ APBN untuk pemeliharaan jalan nasional ─ Swasta ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Binamarga 68. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

Konservasi

Latar Belakang dan Isu Strategis Pada kurun waktu 5 tahun ke depan, sumber daya air khususnya berupa sungai, waduk, embung dan situ diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: ─ Keberlanjutan ketersediaan air menurun. Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan/


291


─

─

penyimpanan air. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai. Selain itu, kualitas air yang ada semakin menurun akibat tingginya pencemaran air. Ketersediaan air tanah semakin terancam akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang juga menimbulkan dampak seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, serta penurunan permukaan tanah (land subsidence) sebagaimana telah terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang. Layanan air baku belum optimal dan merata. Suplai air baku semakin berkurang akibat menurunnya debit pada sumbersumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungantampungan air, seperti waduk, embung, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Hal tersebut tidak diikuti dengan pengembangan teknologi pengolahan dan penyediaan air baku yang efektif dan optimal. Rendahnya ketersediaan prasarana penyedia air baku di perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari (tahun 2007 sekitar 58 persen masyarakat masih mengandalkan air tanah). Pengelolaan sumber daya air berlandaskan pendekatan ekohidrologi serta untuk mengurangi risiko bencana yang di dalamnya termasuk mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim;

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat, dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi dan kebutuhan lainnya dapat terkendali. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan layanan prasarana air baku untuk kebutuhan air bersih terutama ke wilayah yang belum terjangkau. Sasaran program yaitu: - Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian sumber daya air - meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

292


-

-

rangka meningkatkan kondisi ketersediaan air yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, air bersih, dan industri meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya. terwujudnya perlindungan sumber-sumber mata air dan daerah resapan air meningkatnya perluasan daerah tangkapan air. terwujudnya kemitraan dalam rangka peningkatan layanan prasarana air baku untuk kebutuhan air bersih terutama ke wilayah yang belum terjangkau. Terlindunginya kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir dan abrasi pantai

Rasional (Inova Kreatif) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan standar pelayanan minimal ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan ketersediaan dan kemudahan data dan informasi. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata, akan ditempuh dengan: (a) memprioritaskan pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekologi dan kelestarian lingkungan; (c) membangun tampungan air (tandon, embung, kolam, situ, long storage) dan saluran pembawa air baku untuk memenuhi target MDG; (d) mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana air baku terutama sistem penyaluran air (conveyance system) untuk kota besar dan industri; (e) menerapkan prinsip-prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan air; (f) mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah eco efficient; (g) mengembangkan sistem inter basin transfer dalam pemenuhan kebutuhan air baku; (h) mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air yang mengutamakan prinsipprinsip keadilan dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat miskin; serta (i) meningkatkan pengelolaan dan penyediaan air untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik.


293


Indikator Kinerja Utama Cakupan pelayanan jaringan Indikasi Kegiatan ─ Pembangunan/ Peningkatan ─ Rehabilitasi ─ Pencegahan dan Penanggulangan ─ Perencanaan dan pengembangan sistem informasi ─ Pembinaan dan Penyusunan Produk Hukum ─ Pengembangan potensi air baku siap pakai ─ Seperti penatagunaan sumber daya air , ─ Konservasi air tanah pada wilayah kritis air, ─ Pemeliharaan waduk, situ, embung, ─ Rehabilitasi Situ. ─ Pembangunan waduk dan pembangunan penampung air skala kecil seperti embung di daerah rawan kekeringan lainnya. ─ Pembiayaan kompetitif untuk konservasi air oleh masyarakat dan pemerintah daerah serta penyusunan Norma, Standar. Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 54,000.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten untuk rehabilitasi sungai, rehabilitasi/ pemeliharaan embung dan situ ─ APBD Provinsi untuk rehabilitasi/ pemeliharaan wilayah sungai dan pengembangan waduk ─ APBN untuk konservasi wilayah sungai ─ Swasta ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 69.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan

Latar Belakang dan Isu Strategis Pada kurun waktu 5 tahun ke depan, pengelolaan sumber daya air khususnya berupa pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: - Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

294


- Pengembangan dan pengelolaan irigasi/rawa belum optimal - Terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif tinggi yang cukup tinggi terutama di wilayah kecamatan yang berbatasan atau berdekatan dengan Kota Sukabumi - Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. - Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. - Partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal. - Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih kurang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. - Koordinasi antarinstansi, antarpemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas. - Fungsi kelembagaan pengelola sumber daya air juga belum optimal karena belum disahkannya peraturan perundangan sebagai acuan operasional. - Ketersediaan, kualitas, serta akses terhadap sistem data dan informasi sumber daya air rendahnya. Sistem data dan informasi sulit untuk diintegrasikan sehingga belum mampu mendukung efektifitas kinerja pengelolaan sumber daya air. Kualitas data dan informasi juga masih belum memenuhi standar. Pertukaran data dan informasi antar instansi/kementerian mengalami banyak hambatan. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan sistem data dan informasi sumber daya air masih sangat rendah. Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat. Sasaran program yaitu: - Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan dan cakupan pelayanan irigasi - Meningkatknya layanan jaringan irigasi  Meningkat dan terjaganya layanan irigasi pada areal seluas 2,55 juta hektar;  Terpelihara dan berkembangnya daerah irigasi


295


- Terwujudnya inter-koneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih; - Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan. - Meningkatan keandalan sistem data dan informasi sumber daya air Rasional (Inova Kreatif) - Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air ditempuh dengan: (a) mempercepat penyelesaian peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air; (b) melakukan penataan dan pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (c) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (d) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air; (e) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan; serta (f) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. - Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan ditempuh dengan: (a) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan (b) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan data dan informasi; (c) melakukan pengumpulan, pembaharuan dan sinkronisasi data dan informasi secara rutin antarinstansi; dan (d) menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan data dan informasi


296


kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyakat. Indikator Kinerja Utama 1. Saluran irigasi dalam kondisi baik 2. DI Perdesaan (dikelola masyarakat) Indikasi Kegiatan - Pembangunan/ Peningkatan - Rehabilitasi - Operasi dan Pemeliharaan - Pencegahan dan Penanggulangan SDA - Perencanaan dan pengembangan sistem informasi - Pembinaan dan Penyusunan Produk Hukum - Pemberdayakan petani pemakai air, - peningkatan jaringan irigasi yang belum optimal. - Rehabilitasi jaringan irigasi - Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa serta melakukan - Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi. - Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 282.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 70. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Latar Belakang dan Isu Strategis Pelayanan Air Minum - Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum di Perkotaan dan Perdesaan (perkotaan 34 % sedangkan perdesaan 45 %) - Target MDG (Millenium Development Goal) sampai dengan Tahun 2015, pengurangan ½ penduduk yang belum terakses air minum Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

297


- Adanya PP 16 / 2005 yang mensyaratkan perubahan pelayanan dari air bersih ke air minum - Sulitnya mendapatkan air baku disertai penurunan air tanah yang terus bertambah. Penanganan Air Limbah - Belum adanya pelayanan air limbah baik diperkotaan maupun perdesaan - Masih rendahnya penerapan sistem sanitasi secara terpusat (sistem Sewerage). - Tingginya tingkat pencemaran air permukaan (sungai dan air tanah) - Masih rendahnya kesadaran masyarkat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama dalam mewujudkan bebas buang air besar sembarangan Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah. Sasaran program yaitu : ─ Terwujudnya pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum di perkotaan; dan ─ Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah perdesaan yang rawan air minum dan/ atau wilayah tertinggal ─ Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di perkotaan khususnya di pkw palabuhanratu dan pkl (cibadak, jampangtengah, jampangkulon dan sagaranten) melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah komunal dan/ atau pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu (iplt); ─ Terwujudnya pemenuhan prasarana jamban ber-septic tank secara bertahap untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; ─ Terwujudnya pengembangan jamban komunal (wc umum) pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka public. Rasional (Inova Kreatif) - Pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dan dan air limbah - Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum dan air limbah


298


- Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat - Pembangunan sarana dan prasarana air limbah bagi kawasan permukiman kumuh dan nelayan - Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas - Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air limbah terpusat di kawasan perkotaan Indikator Kinerja Utama 1. Cakupan Jamban Keluarga 2. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih 3. Peningkatan cakupan pelayanan air minum 4. Tersusunnya Masterplan Air Limbah 5. Tersusunnya Masterplan Rispam Indikasi Kegiatan Air minum : - Peningkatan cakupan pelayanan air minum perkotaan - Peningkatan cakupan pelayanan air minum perdesaan - Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat Air Limbah : - Penyediaan Sanitasi Masyarakat - Pembangunan pengolahan limbah terpusat (komunal) - Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 355.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta/ Dunia Usaha ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Dinas Tarkimsih ─ PDAM


299


71.

Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase

Pengelolaan

Latar Belakang dan Isu Strategis Pelayanan Drainase ─ Seringnya terjadi banjir di daerah permukiman yang diakibatkan prasarana drainase tidak berfungsi ─ Tidak tersedianya dana yang memadai untuk operasional dan pemeliharaan ─ Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Menurunnya fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan dan durasi tergenang diakibatkan oleh kelangkaan lokasi pembuangan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke saluran drainase juga menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Peningkatan debit limpasan hujan juga disebabkan oleh semakin berkurangnya bidang resapan dan adanya perubahan iklim akibat efek pemanasan global (global warming) yang menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek. ─ Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase. Ketidakjelasan pengelola menyebabkan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saluran drainase. Hal itu mengakibatkan pengabaian atas kondisi saluran drainase sehingga berfungsi kurang optimal. ─ Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier. ─ Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase. Terbatasnya anggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi maupun pemeliharaan sistem drainase menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. Ketidakjelasan pengelola sistem drainase, menyebabkan lemahnya operasi dan pemeliharaan sistem. Pengelolaan Sampah ─ Sulitnya mendapatkan lahan TPPAS ─ Belum terselenggaranya program pengurangan sampah di sumbernya ─ Pengelolaan sampah melalui penerpan 3 R (Reuse, Reduce dan Recyling) Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

300


─ ─ ─

─ ─ ─

Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik teknis maupun non teknis Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk TPPAS/ TPS Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPPAA Cakupan pelayanan sampah terangkut 46,31 %.

NO

WILAYAH PELAYANAN

1

KORWIL SUKABUMI

2

WILAYAH CIBADAK

3

KORWIL CICURUG

4

KORWIL PALABUHANRATU

5

KORWIL JAMPANG KULON JUMLAH

CAKUPAN PELAYANAN (pddk/jiwa)

TIMBULAN SAMPAH (m3/hr)

169.863

169,86

90.992

90,99

104.792

104,79

99.030

99,03

66.525

66,53

531.202

531,20

NO

SAMPAH TERANGKUT (m3/hr)

KE TPSA

1

TPSA CIMENTENG

2

TPSA PASIR JEDING

3

TPSA KADALEMAN

200,00 34,00 12,00

JUMLAH

246,00

46,31% GRAFIK TIMBULAN SAMPAH (m3/hr)

12,000

66,52500 99,03000

GRAFIK SAMPAH TERANGKUT (m3/hari)

169,86300

KORWIL SUKABUMI

34,000

WILAYAH CIBADAK

TPSA CIMENTENG

KORWIL CICURUG

104,79200

90,99200

KORWIL PALABUHANRATU

KORWIL JAMPANG KULON

TPSA PASIR JEDING 200,000

TPSA KADALEMAN

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan persampahan dan mengurangi genangan di perkotaan yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan persoalan persampahan dan drainase. Sasaran program penanganan persampahan : - Tercapainya pengurangan volume sampah dari sumber - Bertambahnya cakupan pelayanan - Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan - Tercapainya peningkatan pengelolaan TPPAS menjadi Sanitary Landfill Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

301


- Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan - Terwujudnya pengembangan TPPAS baru sekaligus sebagai TPPAS Regional untuk mengantisipasi timbulan sampah perkotaan akibat pesatnya pertumbuhan permukiman; Sasaran program penanganan drainase : - Berkurangnya daerah genangan khususnya di perkotaan, melalui pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada setiap kawasan fungsional, seperti kawasan industri, perdagangan, perkantoran, dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer, tanpa membebani saluran di permukiman dan/ atau saluran tepi jalan; - Terwujudnya optimalisasi dan keterpaduan fungsi saluran primer, sekunder dan tersier, serta mengembangkan lokasi penampungan air sebagai kolam penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan perkotaan yang rawan banjir; - Terwujudnya koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup Rasional (Inova Kreatif) Penanganan Persampahan : - Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya - Peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelola - Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan - Mengembangkan kelembagaan dan peraturan - Meningkatkan jumlah sarana pengelolaan sampah - Kampanye/sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat Penanganan Drainase : ─ Meningkatkan cakupan pelayanan drainase melalui optimalisasi sistem yang ada ─ Memperbaiki system drainase makro dan mikro daerah perkotaan; ─ Peningkatan kinerja pengelolaan drainase melalui penegasan kewenangan dan tanggung jawab lembaga pengelola drainase; serta penerapan manajemen aset dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. ─ Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan drainase; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya


302


Indikator Kinerja Utama 1. Terbangunannya Jaringan Drainase 2. Cakupan layanan persampahan Kondisi baik 3. Tersusunnya Masterplan Persampahan 4. Tersusunnya Masterplan Drainase Indikasi Kegiatan Indikasi kegiatan penanganan persampahan : - Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah (Rencana Induk Sistem) - Pengembangan kerja sama regional pengelolaan persampahan dengan tetap berdasarkan pada kelayakan dan kepentingan masing-masing daerah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Sosialisasi K3) - Peningkatan Kebersihan di Pesisir Pantai Indikasi kegiatan untuk penanganan drainase : - Pembangunan jaringan drainase perkotaan/perdesaan - penyusunan rencana induk sistem pengelolaan drainase; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 62,440.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta/ Dunia Usaha ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Dinas Tarkimsih 72. Program Pengembangan Ketenagalistikan dan Energi Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Pada sisi penyediaan tenaga listrik tampak bahwa kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai saat ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan.


303


─

─

─

─

─

─

Kabupaten Sukabumi memiliki cukup banyak potensi energi antara lain: panas bumim, angin, mikro hidro, biogas, bioethanol dan biomassa. Potensi sumber daya energi cukup beragam baik berbasis fosil maupun berbasis non fosil, namun ketersediaannya relatif tidak terlalu besar. Oleh karena itu perlu adanya kearifan dalam pengembangan dan pemanfaatannya Pengelolaan energi saat ini berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengubah pola pengelolaan energi dari semula hanya terfokus di sisi penyediaan, saat ini juga memfokuskan pada sisi permintaan di antaranya melalui upaya konservasi dan diversifikasi Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan). Kapasitas sarana dan prasarana minyak dan gas bumi perkembangannya sangat terbatas. Pendanaan untuk prasarana energi merupakan permasalahan tersendiri yang perlu dicermati mengingat padat modal sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang besar, tetapi, di sisi lain kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Parsitipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi belum siap secara penuh berperan optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya alokasi APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana energi.

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan ketenagalistrikan dan energi. Sasaran program yaitu : ─ Meningkatnya jangkauan pelayanan ketenagalistrikan terutama pelayanan listrik perdesaan ─ Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber energi. ─ Terwujudnya pemulihan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan energi guna menjamin ketersediaan tenaga listrik yang memadai dengan harga yang terjangkau. Rasional (Inova Kreatif) Pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan terkait focus meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan Minimal (SPM) dalam lima tahun ke depan yang diarahkan pada kegiatan meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Kebijakan ini diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan sekaligus mengoptimalkan Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

304


pemanfaatan energi alternatif, selain BBM (terutama energi terbarukan). Strategi yang dilakukan, antara lain: - Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal, khususnya energi baru terbarukan (mikrohidro, surya, angin, laut dan biomassa) untuk pembangkit listrik (PLTMH, PLTS, PLTB, PLT Laut dan PLT Biomassa) untuk meningkatkan pasokan daya listrik dan rasio desa berlistrik. - Pengembangan Desa Mandiri Energi yang dilakukan melalui : (1) prioritasi kegiatan pengembangan DME di dalam RKPD tahunan, berikut alokasi apbnnya; (2) fasilitasi updating data dan informasi potensi EBT yang lebih rinci; (3) fasilitasi dan prioritasi kegiatan peningkatan capacity building dalam lingkup pengembangan DME. Indikator Kinerja Utama Terpasangnya Titik PJU Indikasi Kegiatan - Pembangunan listrik perdesaan - Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan setempat sebagai unit pembangkit listrik - Data dan informasi potensi energi (identifikasi, survey pendahuluan panas bumi, usulan penetapan wkp, fs, rukd, rued) - Pembinaan ,pengawasan dan pengendalian - Diversifikasi pemanfaatan dan pengusahaan sumber energi Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 13,000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta/ Dunia Usaha ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas PESDM


305


73. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Latar Belakang dan Isu Strategis Permasalahan pertamanan : - Belum sempurnanya fasilitas pendukung keindahan kota - Belum optimalnya penataan Taman, Jalur Hijau dan kelengkapannya dalam meningkatkan kualitas taman & jalur hijau - Belum optimalnya tanaman pohon dari berbagai jenis diseluruh ruang kota, obyek wisata (pesisir) - Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan sarana taman, jalur hijau dan keindahan kota - Belum lengkapnya sarana keindahan kota. - Kurang paham dan pedulinya masyarakat terhadap kegiatan pertamanan - Tidak tersedianya bibit tanaman Permasalahan pemakaman : - Belum sempurnanya fasilitas pendukung pemakaman - Belum optimalnya penataan lokasi pemakaman dan kelengkapannya - Belum optimalnya sarana & prasarana, lokasi pemakaman - Belum optimalnya perawatan lokasi pemakaman - Belum adanya data konkrit luasan areal pemakaman Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pertamanan dan pemakaman. Sasaran program pengelolaan pertamanan : - Tersedianya kawasan pertamanan di perkotaan yang berfungsi menunjang keamanan, keindahan, kenyamanan dan kesejahteraan wilayah - Tersedianya suatu kawasan yang berfungsi sebagai keamanan, keindahan, kenyamanan dan kesejahteraan wilayah - Termanfaatkannya RTH sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan aktifitas sosial lainnya. - Terbangunnya kepercayaan masyarakat tentang fungsi RTH - Terpeliharanya sarana RTH perkotaan sebagai penunjang keindahan kota Sasaran program pengelolaan pemakaman adalah tertatanya tempat pemakaman umum (TPU) secara optimal. Rasional (Inova Kreatif) Solusi penanganan pertamanan : Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

306


─ ─ ─ ─ ─ ─

Peningkatan pembangunan pertamanan/sarana kota lainnya Peningkatan koordinasi dengan dinas terkait Peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha/ swasta Pengadaan sarana/prasarana pengelola taman/rth Pelaksanaan pembenihan bibit tanaman Peningkatan pemeliharaan taman dan tanaman

Solusi penanganan pemakaman : ─ Peningkatan pemeliharaan taman pemakaman umum (TPU) ─ Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan TPU Indikator Kinerja Utama - Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Tersusunnya Masterplan Pertamanan dan Pemakaman Indikasi Kegiatan Indikasi kegiatan pengelolaan pertamanan : - Penyusunan dan Analisis/Data Informasi Pengelolaan RTH (DED Taman Kota) - Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pembangunan Taman Pesisir Pantai - Pengadaan Pot Bunga - Pembangunan Taman/Hutan Kota - Pemeliharaan Taman Indikasi kegiatan pengelolaan pemakaman : - Penataan Tempat Pemakaman Umum Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 7.500.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta/ Dunia Usaha ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Tarkimsih


307


Y. Urusan Perumahan 74. Program Pemberdayaan Perumahan/Permukiman

Komunitas

Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Inflasi dan rendahnya daya beli masyarakat menjadi faktor yang menghambat masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses hunian yang layak dan terjangkau. ─ Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan tumbuhnya kawasan perumahan yang semakin jauh dari kota dan tempat pekerjaan. ─ Pertumbuhan kawasan permukiman yang berkembang secara sporadis dan tanpa didukung dengan keterpaduan infrastruktur berpotensi menyebabkan urban sprawl, kemacetan lalulintas dan pemborosan waktu ─ Masih tingginya transaction cost, kurangnya insentif bagi swasta untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menajdi penyebab masih rendahnya keterlibatan swasta dalam pembangunan rumah sederhana sehat Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman. Sasaran program adalah : ─ Terwujudnya penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan sesuai rencana tata ruang; ─ Terwujudnya penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sesuai rencana tata ruang; ─ Terwujudnya pengembangan perumahan dengan harga terjangkau; ─ Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan rusuna, pengembangan kasiba/lisiba, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman. ─ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman; ─ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman Rasional (Inova Kreatif) - Pengembangan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) beserta fasilitas umum/ social serta sarana dan prasarana dasarnya Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

308


- Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan/ perbaikan perumahan swadaya - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan Indikator Kinerja Utama 1. Rumah Tangga ber-Sanitasi 2. Rumah layak huni 3. Jalan Lingkungan yang berkondisi baik 4. Menurunnya Jumlah Kawasan Perumahan Kumuh 5. Tertanggulanginya titik genangan Indikasi Kegiatan ─ Fasilitasi pembangunan perumahan bersubsidi dan subsidi ─ Fasilitasi pembangunan rumah susun sewa ─ Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman ─ Penanganan kawasan kumuh

non-

Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 265.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta/ Dunia Usaha ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Tarkimsih 75. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Terbatasnya sumber air : danau, sungai, sumur kebakaran, tandon air, hidran kota, dsb, guna keperluan pemadaman; ─ Luas wilayah yang dilayani oleh Pos Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah pos kebakaran yang ada; ─ Infra struktur kota belum memadai ─ Jumlah dan ketrampilan personil pemadaman belum memadai; ─ Kelembagaan dan tupoksi penanganan kebakaran masih dirasakan lemah.


309


─

─ ─ ─

Perkembangan dan kemajuan pembangunan industri di Sukabumi Utara yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat Menyempitnya ruang terbuka kota Kurangnya jumlah personil dan jumlah armada Kecenderungan meningkatnya jumlah kasus dan kerugian kebakaran

Jumlah Kasus dan Kerugian Kebakaran Tahun 2006 - 2010 FREKWENSI KEBAKARAN (KASUS/KSS) DAN BESARNYA NILAI KERUGIAN /TAHUN (RP) 2007 2008 2009

NO WILAYAH/POSKO 2006 1

2

3

4

5

6

7

Wilayah Posko I Cisaat Wilayah Posko II Cibadak Wilayah Posko III Cicurug Wilayah Posko IV Palabuhanratu Wilayah Posko V Surade Wilayah Posko VI Sagaranten Wilayah Posko VII Sukaraja

JUMLAH

TOTAL 2010

11

7

14

20

11

83

695.685.000

420.435.000

7.237.500.000

967.500.000

8.200.560.000

17.935.732.000

9

21

11

17

8

73

786.927.000

3.320.000.000

643.655.000

1.248.600.000

717.600.000

6.984.710.000

9

9

8

10

6

50

1.855.000.000

523.905.000

525.915.000

1.461.000.000

821.000.000

5.310.874.000

9

20

10

12

6

68

468.597.000

254.000.000

354.300.000

554.800.000

54.700.000

2.000.450.000

20

9

11

13

8

72

497.770.000

161.637.000

293.637.000

573.400.000

210.400.000

1.886.140.000

8

12

7

9

4

41

382.696.000

104.323.000

114.323.000

454.300.000

110.300.000

1.165.942.000

1

7

3

4

2

17

30.467.000

70.200.000

50.200.000

382.200.000

62.200.000

595.267.000

67 4.717.142.000

85 4.854.500.000

64 9.219.530.000

85 5.641.800.000

45 10.176.760.000

404 35.879.115.000

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan dan pencegahan kebakaran. Sasaran program adalah : - Tertanganinya kejadian kebakaran - Menurunnya kerugian material pada masyarakat - Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas sistem penanggulangan bahaya kebakaran - Meningkatnya kerja sama penanggulangan bencana kebakaran dengan masyarakat dan dunia usaha - Mewujudkan lembaga pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar operasional pemadam kebakaran Rasional (Inova Kreatif) ─ Pengurangan frekwensi kejadian kebakaran semaksimal mungkin dimulai dari pra, masa dan pasca kejadian ─ Peningkatan peran aktif masyarakat dunia usaha/swasta sebagai mitra mitigasi bencana kebakaran Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

310


─ ─ ─

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas penanganan bahaya kebakaran Mengembangkan kelembagaan dan peraturan Pelaksanaan pelatihan anggota pemadam

sistem

Indikator Kinerja Utama 1. Tingkat Kemantapan Sarana dan Prasarana Kebakaran 2. Respone Time Indikasi Kegiatan ─ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran ─ Peningkatan Kualitas anggota melalui Pendidikan dan Pencegahan serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran ─ Pengadaan Kantong Air (Reservoir) ─ Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 108.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN Penanggung Jawab Program Dinas Tarkimsih Z. Urusan Perhubungan 76. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan (Darat, Laut, Udara)

dan

Fasilitas

Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan/ kompetensi di bidang teknis perhubungan ─ Minimnya anggaran pelaksanaan program/ kegiatan ─ Masih tingginya ego sektoral Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan. ─ keterbatasan pendanaan pembangunan, ─ SDM dan kelembagaan yang masih rendah kualitasnya, kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi yang masih banyak mengalami “backlog” pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

311


─

─

─ ─

Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi prasarana dan fasilitas perhubungan mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang. Kebijakan dan perencanaan transportasi masih bersifat parsial baik sektoral maupun kedaerahan, dan belum terintegrasi secara lintas sektor dan lintas wilayah. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan/ kompetensi di bidang teknis perhubungan, komunikasi dan informatika Sistem transportasi multimoda yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah belum dilaksanakan sehingga pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif.

Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta mengembangkan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa serta Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan. Sasaran program untuk pembangunan prasarana perhubungan darat : - Terlaksananya pengembangan angkutan umum massal; - Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum; - Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum perkotaan dan perdesaan; - Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana perhubungan mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang. Sasaran program untuk pembangunan prasarana perhubungan laut : - Terwujudnya pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Palabuhanratu; - Terlaksananya pengembangan TPI, pelabuhan dan dermaga Sasaran program untuk pembangunan prasarana perhubungan udara : - Tersusunnya delineasi kawasan - Tersusunnya rancangan penataan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara citarate di kecamatan surade; Rasional (Inova Kreatif) ─ Penyusunan dan penetapan Cetak Biru Tataran Transportasi Regional Kabupaten Sukabumi sebagai pedoman dalam rangka


312


─

─

─

peningkatan efisiensi, efektivitas dan integrasi penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara yang terpadu; Secara substansi, penyusunan dan penetapan cetak biru Tataran Transportasi Regional mengacu pada Rencana Tata Ruang; Pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan mengacu pada tahapan pembangunan yang direkomendasikan dalam cetak biru Tataran Transportasi Regional, RTRW dan kemampuan anggaran. Pengembangan kemitraan

Indikator Kinerja Utama 1. Rasio Panjang Jalan Yang Dilayani Angkutan Umum 2. Jumlah Angkutan Umum yang memiliki trayek 3. Terbangunnya alat-lat navigasi keselamatan 4. Tersedianya Kapal Pengawasan perairan 5. Terbangunnya pelabuhan dan dermaga Indikasi Kegiatan ─ Peningkatan pelayanan angkutan melalui pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum wilayah ─ Peningkatan pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum; ─ Peningkatan kinerja dan kualitas angkutan umum perkotaan dan perdesaan; ─ Optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum ─ Peningkatan kualitas fisik jalur kereta api Bogor – Sukabumi dan Sukabumi - Bandung; dan ─ Pengembangan stasiun kereta api; ─ Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) ─ Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Palabuhanratu, yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan di sekitar PPS. ─ Pengembangan TPI, pelabuhan dan dermaga ─ Peningkatan dan Penentuan delineasi kawasan bandar udara Citarate di Kecamatan Surade; dan ─ Penataan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandara Citarate. Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 477.800.000.000,Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Swasta/ Dunia Usaha Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

313


Penanggung Jawab Program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 77. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan Pembangunan Transportasi Darat

dan

Latar Belakang dan Isu Strategis - Minimnya anggaran pelaksanaan program/ kegiatan - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung terutama kantor UPTD dan kemdaraan operasional - Masih tingginya ego sektoral Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegitan di bidang transportasi darat. - Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan/ kompetensi dan kelembagaan yang masih rendah kualitasnya, - Kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi darat yang masih banyak mengalami “backlog” pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus. - Kebijakan dan perencanaan transportasi darat masih bersifat parsial baik sektoral maupun kedaerahan, dan belum terintegrasi secara lintas sektor dan lintas wilayah. - Sistem transportasi multimoda yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah belum dilaksanakan sehingga pelayanan transportasi darat kurang efisien dan efektif. - Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi darat yang masih terpusat di beberapa wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antarwilayah perkotaan dan perdesaan. Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk memantapkan kondisi transportasi darat guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa serta meningkatkan keselamatan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi darat. Sasaran program adalah meningkatnya kondisi pelayanan transportasi darat (keselamatan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kedisiplinan berlalulintas) dan menurunnya kemacetan lalu lintas pada ruas/titik tertentu. Secara rinci, sasaran program yang dimaksud meliputi : - Terwujudnya pengembangan terminal yang representatif - Terwujudnya optimalisasi terminal eksisting


314


- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan yang terpadu sesuai dengan cetak biru tataran transportasi lokal kabupaten sukabumi - Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) - Terpenuhinya fasilitas keselamatan LLAJ di daerah rawan kecelakaan dan padat lalu lintas - Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan termasuk pelanggaran muatan lebih (overloading) - Meningkatnya pengendalian kendaraan pada jaringan jalan di kabupaten sukabumi - Tertanganinya/ berkurangnya kemacetan lalu lintas pada ruas/titik tertentu - Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan, pembinaan, dan penyelenggaraan LLAJ - Meningkatnya kualitas fisik jalur kereta api bogor – sukabumi dan sukabumi - bandung - Terwujudnya pengembangan stasiun kereta api - Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum - Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor Rasional (Inova Kreatif) ─ Penyusunan dan penetapan Cetak Biru Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Sukabumi sebagai pedoman dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi darat yang terpadu; ─ Secara substansi, penyusunan dan penetapan cetak biru Tataran Transportasi Lokal mengacu pada Rencana Tata Ruang; ─ Pelaksanaan program/ kegiatan transportasi darat mengacu pada tahapan pembangunan yang direkomendasikan dalam cetak biru Tataran Transportasi Lokal, RTRW dan kemampuan anggaran ─ Pengembangan kemitraan Indikator Kinerja Utama 1. Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan 2. Kecepatan rata-rata 3. Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan 4. Terpeliharaan dan Terbangunnya terminal Type A,B dan C yang representatif


315


Indikasi Kegiatan ─ Pengembangan terminal dan optimalisasi terminal eksisting sesuai tahapan pembangunan dalam cetak biru Transportasi Lokal dan RTRW ─ Peningkatan kinerja dan kualitas pengujian kendaraan bermotor ─ Peningkatan ketersediaan dan kualitas alat kelengkapan jalan ─ Peningkatan kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana operasional lalu lintas ─ Pembinaan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) ─ Penyelenggaraan forum LLAJ Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 23,875.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Swasta/ Dunia Usaha ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.1.13 Kebijakan Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif Dan Pembangunan Industri Di Berbagai Sektor Yang Memiliki Daya Saing Dan Berwawasan Lingkungan AA. Urusan Penanaman Modal 78. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Isu Strategis ─ Kurangnya peningkatan Promosi Daerah ─ Lemahnya daya saing Daerah Latar Belakang Pada era pasar bebas, semua barang produksi akan bebas masuk ke semua Negara sehingga dalam rangka meningkatkan pemasaran yang semakjin luas tadi perlu di lakukan suatu upaya promosi yang menyeluruh, di samping itu pula perlunya meningkatkan daya saing kualitas produk yang di hasilkan sehingga mampu bersaing di poasran internasional. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

316


Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini sangat mungkin di laksanakan mengingat pentingnya kita memperkenalkan Potensi potensi daerah yang kita miliki, untuk mendapatkan perhatian dunia internasional dan di harapkan mampu meningkatkan peluang usaha bagi semua lapisan masyarakat. Indikator Kinerja Utama 1. Ijin Usaha yang diterbitkan 2. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Investasi 3. Jumlah promosi investasi daerah Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 6.8252.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Provinsi Penanggung Jawab Program Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 79. Program Peningkatan Investasi

Iklim

Investasi

dan

realisasi

Isu Strategis ─ Rendahnya kualitas pelayanan perizinan di Indonesia ─ Kurangnya Kesadaran masyarakat memikiki Dokumen Perizinan Latar Belakang Masyarakat dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan izin yang tidak pasti, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Mereka sering berbolak-balik dari satu kantor ke kantor lain, dan dari meja ke meja yang lain ketika ingin mendapatkan suatu izin hal ini selanjutnya membuat masyarakat seringkali merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah tanpa bisa melakukan komplain atau pengaduan sehingga berakibat pada munculnya citra buruk bagi kinerja pemerintahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

317


Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini sangat mungkin dilaksanakan meangingat pentingnya kita meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan dinamika yang semakin berkembang, di mana masyarakat atau publik di tempatkan pada suatu tempat yang harus di layani oleh birorasi dan bukan melayani birokrasi. Indikator Kinerja Utama 1. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 2. Kenaikan Nilai Realisasi PMA Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 4.200.000.000,Sumber Dana ─ APBD II ─ APBD Priovinsi Penanggung Jawab Program Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu AB. Urusan Industri 80. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil Menengah Isu Strategis ─ Industri rumah tangga industri kecil dan menengah kurang mampu bersaing ─ Ketatnya persaingan di tingkat regional, nasional dan internasional Latar Belakang Keterbatasan Industri rumah tangga industri kecil dan menengah dalam mengakses peningkatan kapasitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif (pembiayaan, Pasar, Teknologi, Informasi dan Legalitas Usaha). Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tujuan program ini adalah mengembangkan industri rumah tangga, kecil baik formal maupun non formal, dan industri menengah. Program ini juga berupaya menata struktur industri Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

318


mulai dari hulu ke hilir, untuk memperbaiki struktur industri daerah baik dalam hal konsentrasi lokasi maupun penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir, serta agar terjadi sinergi add value dalam rantai industri dan meningkatkan produktivitas industri secara keseluruhan. Sasaran program ini adalah : - Meningkatnya produktivitas industri rumah tangga, kecil, dan mengah - Memperbaiki konsentrasi industri secara terstruktur dan sistematis dan/ atau sesuai rencana tata ruang, - Menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good corporate governance) secara sistematis dan konsisten, dan - Menurunkan besarnya hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. - Mendorong peningkatan iklim persaingan secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan global. - Mengembangkan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait; - Mendorong terjalinnya kemitraan antara industri penunjang dan industri terkait. - Tertatanya rantai industri dari hulu ke hilir Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah Produk IKM yang berkualitas 2. IKM produktif Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 1.251.000.000,Sumber Dana APBD Kabupaten Penanggung Jawab Program DISKOPPERINDAG


319


AC. Urusan Pariwisata 81. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Isu Strategis Sukabumi memiliki potensi dan sumber daya wisata yang unggul yang harus dikembangkan Latar Belakang Pemasaran akan potensi dan sumber daya wisata di Kabupaten Sukabumi masih belum optimal Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan pemasaran akan potensi dan sumber daya wisata di Kabupaten Sukabumi. Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah wisatawan 2. Jumlah promosi pariwisat Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan RP. 6,750.000.000,Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Penanggung Jawab Program DISPARBUDPORA 82. Program Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan Isu Strategis Sukabumi memiliki potensi dan sumber daya wisata yang unggul yang harus terus dikembangkan Latar Belakang ─ Masih terbatasnya anggaran terhadap usaha pengembangan wisata ─ Kurangnya aksesibilitas menuju obyek dan destinasi wisata ─ Masih terbatasnya sarana/prasarana kepariwisataan di obyek dan destinasi wisata ─ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan sapta pesona pariwisata (Aman, Nyaman, Tertib, Bersih, Indah, Ramah, Kenangan). Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

320


Rasional (Inova Kreatif – Uraian singkat tentang Urgensi Program) Tujuan program adalah meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat kabupaten sukabumi yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator Kinerja Utama 1. jumlah produk wisata yang dikembangkan 2. bertambahnya ODTW yang berdayasaing dalam tahun berjalan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 42,200.000.00,Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Penanggung Jawab Program DISPARBUDPORA AD. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 83. Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Energi Isu Strategis Belum optimalnya pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan Latar Belakang ─ Masih banyaknya aktifitas penambangan tanpa izin maupun pengambilan air tanah tanpa izin ─ Rendahnya penerapan “good mining practice” ─ Minimnya peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan / pengolahan sumberdaya mineral ─ Minimnya data dan informasi potensi energi dan sumberdaya mineral


321


─

─

Kurang terintegrasinya upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan tenologi pemanfaatan potensi air tanah Rendahnya pemanfaatan potensi sumber - sumber energi terbarukan

Rasional (Inova Kreatif – Uraian Singkat Tentang Urgensi Program) Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan energi melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice. Memaksimalkan upaya penggalian data dan informasi tentang potensi sumberdaya alam energi, air tanah, dan mineral serta diiringi dengan memaksimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut akan dapat memaksimalkan investasi yang telah ada dan dapat meningkatkan peluang investasi baru serta dengan penanganan yang optimal diharapkan dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam energi terbarukan (sebagai sumber energi listrik dan peningkatan efisiensi mesin produksi), air tanah (pertanian dan irigasi) serta potensi geowisata (kawasan lindung Ciletuh) terutama untuk mendukung upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan sektor lainnya (perikanan, industri dan pariwisata) harus dapat terintegrasi dengan baik sehingga dapat mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Indikator Kinerja Utama 1. Peningkatan pemanfaatan jenis mineral non logam, logam, dan batuan lainnya 2. Pengendalian penambangan dan pengambilan air tanah tanpa ijin 3. Data dan informasi potensi energi dan sumberdaya mineral serta penyusunan database / system informasi energy dan sumberdaya mineral 4. Terciptanya peluang lapangan kerja di sektor energi dan sumberdaya mineral 5. Peningkatan ratio elektrifikasi atau peningkatan jumlah infrastruktur jaringan listrik perdesaan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan RP. 84,184.000.000,Sumber Dana APBD Kab, APBD Prov, dan APBN. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

322


Penanggung Jawab Program Dinas PESDM AE. Urusan Kehutanan 84. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Latar Belakang dan Isu Strategis Kabupaten Sukabumi mempunyai kawasan hutan mencapai 105.000 Ha, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Terdapat 155 Desa di 39 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan. Letak Kabupaten yang relatif dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan (Jabodetabek dan Bandung Raya) merupakan salah satu keunggulan komparatif selain potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Pengembangan kelompok-kelompok usaha produktif seperti lebah madu, persuteraan alam, pengembangan jamur kayu, dan pengembangan industri yang berbasis bahan baku kayu selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat juga berfungsi untuk meningkatkan daya dukung kelestarian kawasan hutan. Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk : 1) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal sehingga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan, dan 2) mendorong berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat yang produktif dan berkolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan. Sasaran program adalah : - Terbukanya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan - Termanfaatkannya potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan - Terbentuknya kelompok-kelompok usaha produktif dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan


323


- Berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat yang berkolaborasi dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui program PHBM - Pengendalian peredaran hasil hutan dan industri berbasis kehutanan - Peningkatan Kapasitas SDM sektor Kehutanan Rasional (Inova Kreatif) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan sangat mendukung pencapaian misi Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan Lingkungan, kalau dilihat dari potensi kehutanan yang ada serta banyaknya masyarakat miskin yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat ekonomis dan manfaat ekologis. Perlu adanya program yang terpadu dan terarah agar tujuan pemanfaatan hutan tersebut dapat tercapai. Kegiatan-kegiatan dalam program ini akan mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses dan mengambil manfaat dari kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya. Dukungan perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan aspek yang strategis untuk mencapai tujuan-tujuan dari program ini. Indikator Kinerja Utama Akses masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan Indikasi Kegiatan ─ Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan ─ Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan ─ Peningkatan tertib peredaran hasil hutan. ─ Peningkatan Usaha industri primer hasil hutan. ─ Fasilitasi pengembangan Program PHBM. ─ Pembinaan SDM dan Kelembagaan Masyarakat sekitar hutan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 20,000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ CSR ─ Swadaya Masyarakat Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

324


Penanggung Jawab Program Dinas Kehutanan dan Perkebunan 85. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Menurunnya kualitas DAS (terutama DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cikarang, DAS Cikaso) yang ditandai dengan ekstremnya perbedaan debit air antara musim hujan dan kemarau, tingginya tingkat erosi ditandai dengan makin keruhnya air sungai setelah hujan. DAS sebagai sumber kehidupan (air) sangat penting dalam mendukung keberhasilan sektor-sektor lainnya. ─ Masih banyaknya lahan kosong/Lahan kritis/lahan tidak produktif. Evaluasi terakhir (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/BP-DAS Citarum-Ciliwung, Kementrian Kehutanan) di Kabupaten Sukabumi masih terdapat lahan kritis mencapai 30.000 Ha (di luar kawasan hutan). ─ Mendukung komitmen Nasional untuk menurunkan emisi carbon 26 %- 41 % sampai tahun 2020 dengan berbagai kegiatan reboisasi dan penghijauan, serta dukungan untuk mengantisipasi isu perubahan iklim global. ─ Dukungan pencapaian kawasan lindung 45 % Jawa Barat, dan 50 % Kawasan lindung Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan hutan merupakan penyumbang terbesar untuk pencapai target-target tersebut. ─ Potensi terjadinya berbagai bencana alam (banjir, longsor, kekeringan) yang disebabkan oleh hilangnya vegetasi baik di kawasan hutan maupun non hutan. Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk : 1) memulihkan sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, dan mendukung kelangsungan industri berbahan baku kayu, dan 2) membangun budaya ramah lingkungan dan modal sosial (social capital) sehingga masyarakat tahu, mau, dan mampu bagaimana memperlakukan sumberdaya hutan dan lahan secara bijaksana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini ke depan diarahkan bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran dan menjadikan kegiatan menanam dan memelihara pohon menjadi budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sasaran program adalah : Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

325


- Terlaksananya Rehabilitasi lahan non kawasan hutan yang tidak produktif/ kosong/kritis agar kembali berfungsi sebagai lahan yang produktif dan memberikan fungsi lingkungan seluas kurang lebih 18.000 Ha. - Terbangunnya Pembibitan tanaman/Kebun Bibit Rakyat yang menjamin Ketersediaan bibit untuk Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan. - Terbangun dan berfungsinnya hutan kota di Palabuhanratu - Pengendalian Rehabilitasi Kawasan Hutan (Reboisasi) - Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPTN RHL) - meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menanam dan memelihara pohon sehingga menjadi budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Rasional (Inova Kreatif) Masalah lingkungan termasuk perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan akan terus menjadi isu strategis dalam pembangunan ke depan. Kabupaten Sukabumi telah menetapkan tiga misi dalam pembangunan 5 lima tahun ke depan (visi dan misi kepala daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD 20112015), yang salah satu misinya adalah Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berbasis potensi lokal, dan Berwawasan lingkungan. Keberhasilan misi ini jelas sangat tergantung kepada keberhasilan program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan dan Lahan, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian yang berbasis lahan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah kegiatankegiatan hulu yang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program sektor lain seperti pertanian, peternakan, pariwisata, lingkungan hidup, dan lain-lain. Inti dari progam Rehabilitasi, Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lahan adalah membangun budaya ramah lingkungan dan modal sosial (social capital) sehingga masyarakat tahu, mau, dan mampu bagaimana memperlakukan sumberdaya hutan dan lahan secara bijaksana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini ke depan diarahkan bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran dan menjadikan kegiatan menanam dan memelihara pohon menjadi budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dalam program ini juga akan digali sumber-sumber pendanaan non APBD/APBN melalui pelibatan semua pihak termasuk


326


perusahaan-perusahaan Swasta melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility). Indikator Kinerja Utama Luas Lahan Kritis (Ha) Indikasi Kegiatan ─ Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ─ Gerakan Penanaman ─ Rehabilitasi Lahan ─ Pembuatan Persemaian ─ Perlindungan dan Pengendalian Kawasan Hutan ─ Pembangunan Hutan Kota Palabuhanratu Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 20.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Propinsi ─ APBN ─ CSR ─ Swadaya Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Dinas Kehutanan dan Perkebunan ─ BLH AF. Urusan Lingkungan Hidup 86. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

dan

Kerusakan

Latar Belakang dan Isu Strategis Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia dan juga Kabupaten Sukabumi merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

327


harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup; Isu strategis berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah : ─ Kerusakan hutan lindung dan kawasan lindung sehingga berpotensi terjadinya erosi, sedimentasi ─ Berkurangnya spesies dilindungi (flora dan fauna) ─ Pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga (sampah, sabun, deterjen, tinja, bahan kimia) ─ Pencemaran sungai oleh pabrik dan kegiatan usaha lainnya ─ Pencemaran tanah dan sungai oleh pestisida dan pupuk (pertanian dan perkebunan) ─ Pencemaran bahan berbahaya dan beracun (oli bekas, limbah accu, batre, lampu merkuri, limbah medis) ─ Pencemaran udara oleh sumber bergerak dan tak bergerak ─ Dampak dari perubahan iklim regional dan global ─ Pencemaran dan kerusakan habitat pesisir dan laut Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sasaran program adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang dicirikan dengan : - Berkurangnya beban pencemaran sungai oleh kegiatan industri dan domestik - Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri - Terawasinya pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 - Berkembangnya produksi yang lebih bersih (cleaner production) dan epcm (environmental pollution control manager) - Terselenggaranya pengembangan sistem IPAL rumah sakit - Terbangunnya IPAL pada kawasan industri dan kawasan sentra industri sesuai arahan RTRW - Meningkatnya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air - Meningkatnya pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. - Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan - Meningkatnya pemantauan lingkungan


328


- Mendorong pemulihan kondisi lahan bekas TPA, pertambangan dan bencana - Mendorong tercapai dan terpeliharanya kawasan lindung non hutan - Mendorong peningkatan penanganan lahan kritis di kawasan lindung Rasional (Inova Kreatif) Berkomitmen secara bertahap dalam menerapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian yaitu meliputi : - Pencegahan, yang meliputi : KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; AMDAL; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis LH, anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup; dan instrumen lain - Penanggulangan, pemulihan, penghentian, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain dengan mengembangkan Iptek. Indikator Kinerja Utama Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Indikasi Kegiatan ─ Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut ─ Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan ─ Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa ─ Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana ─ Pelestarian keanekaragaman hayati Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 35.000.000.000,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Dunia Usaha/ Swasta ─ Masyarakat


329


Penanggung Jawab Program ─ Badan Lingkungan Hidup ─ Dinas Kehutanan dan Perkebunan 87 Program Perlindungan, Sumber Daya Alam

Rehabilitasi

dan

Konservasi

Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Kerusakan dan pencemaran akibat penambangan ─ Semakin meningkatnya eksploitasi air tanah untuk industri dan domestik ─ Kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati wilayah pesisir dan laut Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi kondisi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kelestarian ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Sasaran program adalah meningkatnya kualitas perlindungan dan konservasi sumber daya alam, secara rinci adalah : - Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis - Meningkatnya konservasi air bawah tanah - Terwujudnya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati - Terwujudnya kawasan peruntukan RTH perkotaan minimal 30% dari luasan kawasan perkotaan, meliputi RTH privat seluas 10% dan RTH publik 20% - Terwujudnya penegasan dan perlindungan kawasan yang termasuk ke dalam RTH - Meningkatnya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim - Meningkatnya perbaikan tingkat vegetasi dan rehabilitasi kawasan lindung - Terdorongnya penanganan lahan kritis, lahan kosong dan lahan terlantar di kawasan lindung - Fasilitasi pembentukan kawasan lindung baru - Terehabilitasinya fungsi-fungsi lingkungan hidup yang tumpang tindih


330


Rasional (Inova Kreatif) Berkomitmen secara bertahap dalam menerapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi : ─ Perencanaan  Inventarisasi lingkungan hidup;  Penetapan wilayah ekoregion; dan  Penyusunan rpplh. ─ Pemanfaatan  Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan RPPLH  Daya dukung dan daya tampung LH ─ Pemeliharaan  Konservasi sumber daya alam;  Pencadangan sumber daya alam;  Pelestarian fungsi atmosfer. ─ Pengawasan  Pengawasan  Sangksi administratif ─ Penegakan Hukum  Penyelesaian sengketa LH di dalam dan di luar pengadilan  Hak gugat masyarakat  Penyidikan dan pembuktian  Ketentuan pidana Indikator Kinerja Utama 1. Penanganan hukum terhadap pencemar lingkungan 2. Kualitas air sungai sesuai standar 3. Terkendalinya kualitas udara pada lokasi pencemaran udara

rawan

Indikasi Kegiatan - Penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidupm antara lain RPPLH dan dokumen lainnya - Penyusunan data dan infomasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup - Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai pedoman OPD terkait dan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan - Pemeliharaan lingkungan sesuai batas kewenangan - Pengawasan lingkungan hidup - Penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 55.700.000.000,-


331


Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Dunia Usaha/ Swasta ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Badan Lingkungan Hidup ─ Dinas Kehutanan dan Perkebunan AG. Urusan Penataan Ruang 88. Program Penataan Ruang dan Lahan Latar Belakang dan Isu Strategis ─ Secara umum, permasalahan penataan ruang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sukabumi meliputi :  Rencana tata ruang belum tersusun secara terstruktur dan sistematik  Rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembangunan sektor dan pengembangan wilayah  Rencana tata ruang belum sepenuhnya diyakini sebagai pedoman yang dapat mengarahkan kepada upaya preventif dalam proses pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup  Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ─ Secara khusus, beberapa isu strategis penataan ruang adalah Isu Utama Aspek Sosial Ekonomi  Masalah urbanisasi  Rusaknya/ hilangnya situs-situs bersejarah  Pelestarian kawasan/ kota lama  Marjinalisasi sector informal  Tergusurnya ekonomi lokal Isu Utama Aspek Lingkungan  Frekuensi bencana semakin meningkat  Kecenderungan Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan tidak terkendali Isu Utama Aspek Kewilayahan  Kesenjangan pembangunan antar wilayah.  Disparitas pengembangan infrastruktur  Ketimpangan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

332


Isu Utama Aspek SDM dan Kelembagaan  Kualitas sumber daya manusia bidang penataan ruang masih lemah.  Konflik antar sector, yang sering menjadi penyebab utama inkonsistensi pemanfaatan ruang  Harmonisasi UU Penataan Ruang dengan peraturan perundangan lainnya, seperti UU Kehutanan, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU lainnya perlu ditingkatkan. Tujuan dan Sasaran Program Program ini bertujuan untuk : - Mewujudkan sinkronisasi penataan ruang dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan RTRW. - Harmonisasi penataan ruang antar wilayah, antar daerah yang berbatasan dan penetapan kawasan strategis . - Menyiapkan kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak. - Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah kabupaten yang terintegrasi dalam jaringan data spasial daerah provinsi dan nasional - Menyiapkan pranata pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten - Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang. Sasaran program adalah : ─ Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang; ─ Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rdtr kecamatan sebagai penjabaran dan pelaksanaan rtrw; ─ Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang; ─ Tersedianya data dan informasi spasial kabupaten sukabumi yang handal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder pembangunan secara efektif dan efisien ─ Terwujudnya rencana tata ruang wilayah kabupaten sukabumi sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; ─ Tertanganinya masalah-masalah konflik guna lahan sehingga mendukung terwujudnya rencana tata ruang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


333


Rasional (Inova Kreatif) - Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penataan ruang Provinsi dan penataan ruang Nasional untuk menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan. - Penataan ruang harus dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar wilayah, antar pemangku kepentingan dalam penggunaan berbagai sumber daya alam dan sumber daya buatan yang didasarkan atas daya dukung dan daya tampungnya. - Penyediaan kebutuhan masyarakat (RTH, ruang evakuasi bencana, ruang untuk kegiatan informal). - Peningkatkan efektifitas lembaga koordinasi di daerah (BKPRD). - Pengelolaan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara serta ruang bawah bumi. - Penataan ruang sesuai dengan kewenangan dan melibatkan masyarakat. - Melaksanakan kerjasama antar wilayah. - Pengenaan sanksi bagi aparat pemberi ijin maupun masyarakat yang melanggar tata ruang. - Penataan ruang pada kawasan yang bersifat fungsional dan prioritas, seperti kawasan perkotaan, Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan lainlain. Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen RDTR Indikasi Kegiatan ─ Penyusunan rencana tata ruang secara terstruktur dan sistematik sebagai tahapan dalam penjabaran dan pelaksanaan RTRW ─ Penyiapan pranata pelaksanaan penataan ruang kabupaten; ─ Pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional; ─ Pengembangan kerjasama penataan ruang antar daerah dan kerjasama penataan ruang dengan kabupaten/ kota yang berbatasan ─ Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; ─ Pemantapan koordinasi penataan ruang. Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sukabumi 2010 - 2015

334


Nilai Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 7,500.000.000.,Sumber Dana ─ APBD Kabupaten ─ APBD Provinsi ─ APBN ─ Dunia Usaha/ Swasta ─ Masyarakat Penanggung Jawab Program ─ Bappeda ─ Dinas Tata Ruang


335


7.2 Matrik Indikasi Rencana Program Matrik Indikasi Program selanjutnya dapat dilihat dalam Lampiran II


336

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents