BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam Bab VII ini akan diuraikan mengenai penjelasan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja outcome untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan pada BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. A. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan Umum dipergunakan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan inherent. Sesuai dengan lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan, sebagai berikut : 1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan, antara lain diarahkan pada : (1) Pemberian jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus; (2) Peningkatan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian bantuan siswa miskin dan atau berprestasi. (3) Penyediaan modal usaha rakyat berupa modal kerja, pembimbingan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; (4) Peningkatan kualitas sumber daya pekerja dan kesejahteraan buruh; (5) Pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (6) Peningkatan pelestarian seni dan budaya; (7) Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; (8) Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. (9) Percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); (10) Peningkatan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati; (11) Peningkatan kualitas, kuantitas dan percepatan Pembangunan Infratruktur; (12) Menjamin ketersediaan air bersih; (13) Pelaksanaan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; (14) Membuka kesempatan investasi. 2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan pada : (1) Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih (2) Sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan regulasi antara kabupaten/kota dan provinsi; (3) Perkuatan sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi; (4) Pemantapan kondusivitas wilayah; (5) Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan on-line; (6) Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; (7) Pengembangan demokratisasi dan wawasan kebangsaan. 3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan, antara lain diarahkan pada: (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

█▌PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

(3) (4)

Pengembangan pola karier yang terbuka; Penerapan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah kabupaten. 4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, antara lain diarahkan pada : (1) Penerapan sistem on-line dalam perencanaan dan penganggaran guna penerapan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (2) Pelaksanaan anggaran secara efisien, efektif dan proporsional; (3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah; (4) Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah. B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, maka dirumuskan 14 (Empat Belas) Program Prioritas sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu : 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu penerbitan Kartu KAJEN SEHAT; KARTU KAJEN CERDAS; akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan dan pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan dan Pendirian Rumah sakit Umum Daerah Baru (di Kecamatan Kesesi dan Siwalan) 2. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu penyediaan 100.000 lapangan kerja baru, pengembangan wirausaha muda, peningkatan kesejahteraan pekerja dan peningkatan penanganan PMKS. membuka kesempatan investasi melalui: kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga terampil, dukungan infrastruktur, menyediakan 2.000 hektar lahan investasi untuk menciptakan 100.000 lapangan kerja baru serta melindungi hak-hak normatif buruh 3. Program Pengembangan Destinasi Wisata; Dengan menjadikan Kabupaten Pekalongan sebagai pusat lokasi wisata alam, buatan/ rekreasi, belanja, ekowisata, budaya dan religi 4. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu penanaman 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan, pengerukan sungai jambean dan wonokerto. 5. Program Pembangunan Pusat Laboratorium Alam Perubahan Iklim Petungkriyono; dengan menjadikan Kecamatan Petungkriyono sebagai kawasan Cultural Techno Forestry Park untuk penelitian, ekowisata maupun budaya dan menjadikan kawasan hutan Petungkriyono menjadi paru- parunya Jawa Tengah. 6. Program Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis Potensi Lokal; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu mendorong pertumbuhan UMKM melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten. 7. Program Pengembangan Kawasan Industri; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu membuka kesempatan investasi melalui kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga terampil, dukungan infrastruktur, menyediakan 2.000 hektar lahan investasi. 8. Program Peningkatan Kedaulatan Pangan; dengan peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan budidaya, perkebunan dan kehutanan.

RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

VII. 2


9. Program Peningkatan Sistem Pelayanan Publik; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih; mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, terjangkau dan transparan berbasis teknologi informasi (IT). 10. Program Peningkatan Keamanan dan Budaya Tertib Masyarakat dengan meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati; 11.Program Pemerataan Pembangunan Infrastruktur; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu peningkatan kualitas, kuantitas dan percepatan pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, pasar, jaringan listrik bantuan aspal dan semen) dan jaminan ketersediaan air bersih melalui penambahan jumlah sumur bor dan sumur dalam, pembangunan embung baru 12.Program Penataan Permukiman Kumuh; dengan ketersediaan rumah layak huni sarana dan prasarana air minum, sanitasi dan utilitas lingkungan permukiman yang berwawasan lingkungan. 13. Program Pengendalian Banjir dan Rob; Program ini mendukung pencapaian program dua belas mandat rakyat yaitu pelaksanaan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapai fenomena banjir dan rob 14. Program Pendirian BUMD; Dengan pelaksanaan studi kelayakan pendirian BUMD baru untuk peningkatan PAD dan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah. Program pembangunan merupakan program penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : (1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; (2) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; (3) Program Pengembangan Destinasi Wisata; (4) Program Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis Potensi Lokal; (5) Program Pengembangan Kawasan Industri; (6) Program Peningkatan Kedaulatan Pangan; Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah: (1) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; (2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (4) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; (5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; (8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; (9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; (11) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; (12) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; (13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; (14) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan; (15) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; (16) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;


VII. 3


(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Peningkatan Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Perlindungan Pengembangan dan Lembaga Ketenagakerjaan; Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI); Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi; Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional; Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Pengembangan Perikanan Budidaya;


VII. 4


(68) (69) (70) (71) (72) (73)

Program Program Program Tawar; Program Program Program

Pengembangan Perikanan Tangkap; Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Pengembangan Statistik Perikanan; Peningkatan Ketahanan Pangan; Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan;

2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : (1) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Publik. (2) Program Peningkatan Keamanan dan Budaya Tertib Masyarakat Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah: (1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (2) Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa; (3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); (4) Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup; (5) Program Pendidikan Politik Masyarakat; (6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; (7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; (8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; (9) Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil; (10) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; (11) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; (12) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; (13) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik. Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : (1) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Publik. Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah: (1) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat; 4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak. Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : Program Peningkatan Sistem Pelayanan Publik. Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah: (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; (2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; (3) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi; (4) Program Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK); (5) Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi; (6) Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah; (7) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM; (8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; (9) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; (10) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; (11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (12) Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur; (13) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; (14) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;


VII. 5


(15) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan; (16) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan; (17) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; (18) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah; (19) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; (20) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; (21) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (22) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; (23) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; (24) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; (25) Program Pengendalian Pembangunan; (26) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian; (27) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. (28) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; (29) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (30) Program Pengelolaan Aset Daerah (31) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (32) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (33) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (34) Program Perencanaan Sosial Budaya; (35) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang; (36) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : (a) Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan; (b) Program Pembangunan Pusat Laboratorium Alam Perubahan Iklim Petungkriyono; (c) Program Pemerataan Pembangunan Infrastruktur; (d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; (e) Program Penataan Permukiman Kumuh; (f) Program Pengendalian Banjir dan Rob; Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah: (1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke-PU-an; (3) Program Perencanaan Teknis Infrastruktur; (4) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; (5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; (6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; (7) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan; (8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; (9) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; (10) Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas; (11) Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum; (12) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman (13) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (14) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan (15) Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman (16) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (17) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);


VII. 6


(18) (19) (20) (21) (22) (23)

Program Program Program Program Program Program dan LH

Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam

6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : (1) Program Pengembangan Destinasi Wisata; (2) Program Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis Potensi Lokal; Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah: (1) Program Penelitian dan Pengembangan (2) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); (3) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; (4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; (5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; (6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; (7) Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan; (8) Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar; (9) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; (10) Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. Program prioritas yang mendukung misi ini difokuskan pada : (1) Program Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis Potensi Lokal; (2) Program Pengembangan Kawasan Industri; (3) Program Pendirian BUMD; Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; C. PENJABARAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH Empat belas program prioritas daerah sebagai penjabaran dari kebijakan umum untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih untuk periode 2016-2021 yang dikenal dengan istilah “Dua Belas Mandat Rakyat” akan dicapai melalui program dan kegiatan sebagaimana tabel 7.1 berikut ini Tabel 7.1 Keterkaitan Program Unggulan Daerah dengan Program Pembangunan NO

DUA BELAS MANDAT RAKYAT

PROGRAM PEMBANGUNAN

1

Penerbitan KARTU KAJEN SEHAT (Jaminan Kesehatan, Persalinan, Khitan, Santunan Kematian) dan KARTU KAJEN CERDAS (Gratis pendidikan dasar dan Menengah).

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2

Subsidi biaya pendidikan perguruan tinggi.

3

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan percepatan pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, pasar, jaringan listrik bantuan

di Hibah dan Bansos

1. Program Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


VII. 7


NO


PROGRAM PEMBANGUNAN

aspal dan semen) dan jaminan ketersediaan air bersih melalui: menambah jumlah sumur bor dan sumur dalam, pembangunan embung baru.

3. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum

4

Pemberian insentif bagi tenaga 1. Program Kemitraan Peningkatan kesehatan di daerah atas, tenaga Pelayanan Kesehatan; pendidik dan tenaga kependidikan 2. Program Pendidikan Dasar Sembilan wiyata bakti, guru dan guru Tahun madrasah (MI, MTs dan MA), guru 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik MDA/TPQ/TPA; pengasuh pondok dan Tenaga Kependidikan; pesantren; Takmir masjid serta guru ngaji (ustadz).

5

Meningkatkan kualitas dan 1. Program Peningkatan Ketahanan kuantitas hasil produksi Pangan; pertanian melalui: ketersediaan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan benih unggul, pengairan, pupuk Konsumsi Pangan; (organik dan unorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain).

6

Mendorong Pertumbuhan UMKM 1. Program Pengembangan Industri Kecil melalui: ketersediaan bahan dan Menengah baku, peningkatan kualitas 2. Program Perlindungan Konsumen dan produksi, fasilitas kebutuhan Pengamanan Perdagangan; pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten.

7

Membuka kesempatan investasi melalui: kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga terampil, dukungan infrastruktur, menyediakan 2.000 hektar lahan investasi untuk menciptakan 100.000 lapangan kerja baru serta melindungi hakhak normatif buruh.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

8

Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan: ketersediaan BBM, kualitas pelayanan TPI, pembangunan dermaga dan pengerukan sungai jambean dan wonokerto serta pembangunan pabrik es balok.

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya; 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

9

Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir-rob.

1. Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan


VII. 8


NO


PROGRAM PEMBANGUNAN

10

Menanamkan kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan.

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

11

Melestarikan Seni dan Budaya.

1. Program Pengembangan Nilai Budaya; 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

12

Mewujudkan Birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih.

1. Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur; 2. Program Pengendalian Pembangunan 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

D. PENGINTEGRASIAN KLHS KE DALAM RPJMD Berikut penjelasan hasil kesepakatan pengintegrasian rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021. 1. Visi dan Misi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 a. Visi Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Religius Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal” secara langsung telah menyebutkan secara spesifik mengenai aspek lingkungan hidup. Pembangunan yang BERKELANJUTAN sebagaimana dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. b. Misi

Dalam misi ke 5 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan” mengandung maksud pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan proporsional di seluruh wilayah daerah atau difokuskan pada lokasi yang relatif tertinggal, dengan tetap memperhatikan aset dan nilai-nilai budaya lokal, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan jalur hijau maupun ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

2. Program-Program yang Dirumuskan Pada umumnya program-program dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 selain memiliki manfaat yang besar dengan dampak positif juga dapat berdampak negatif, yang disebabkan oleh beberapa fakor, yaitu: a. Tekanan beban lingkungan yang sangat tinggi dan kurang terdistribusi secara geografis


VII. 9


b. Daya dukung lahan terbatas dan banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian c. Daya dukung sumber daya air selama musim kemarau sangat rendah, sehingga status mutu air menurun karena beban pencemaran tinggi. d. Bencana genangan banjir, rob dan sedimentasi banyak terjadi akibat kerusakan lingkungan di hulu DAS dan menyusutnya daya dukung lahan retensi dan penyerap genangan banjir tersebut. e. Sinkronisasi dan sinergitas antar beberapa program pembangunan masih perlu ditingkatkan. Beberapa program pembangunan yang memerlukan mitigasi/adaptasi/ dan atau alternatif adalah sebagai berikut: a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dilakukan menggunakan material yang ramah lingkungan serta menyediakan IPAL dan pengelolaan lingkungan dengan baik, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta menyediakan ruang terbuka hijau di dalam maupun disekitar lokasi Rumah Sakii, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana. b. Program Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Adanya pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan difokuskan untuk mendukung program nasional pembangunan jalan tol trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota kota di pulau Jawa. Jalan tol ini menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Jalan tol trans Jawa sepanjang -/+ 1.000 kilometer tersebut melanjutkan jalan-jalan tol yang sekarang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 7.1 berikut :

Sumber : Kementerian PURR, 2015

Gambar 7.1 Peta Jalan Tol Trans Jawa Untuk jalan tol trans Jawa yang melewati Provinsi Jawa Tengah bersadarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meliputi : 1) Ruas Pejagan-Pemalang, ruas tol yang akan dibangun sepanjang 57,50 kilometer, dibagi ke dalam empat seksi pembangunan 2) Ruas Pemalang-Batang ruas tol yang akan dibangun sepanjang 39,2 kilometer, dibagi ke dalam dua seksi pembangunan


VII. 10


3) Ruas Batang-Semarang, ruas tol yang akan dibangun sepanjang 75 kilometer ini dan akan terdiri atas lima seksi pembangunan 4) Ruas Semarang-Solo, memiliki panjang total 72,64 kilometer dan pembangunannya dibagi ke dalam lima seksi. 5) Ruas Solo-Ngawi, dengan panjang 90,10 kilometer dan akan dibangun dalam empat seksi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Pekalongan, desa/kelurahan yang terkena jalan tol tersebar di enam kecamatan. Yaitu : Kecamatan Karangdadap (Desa Pegandon), Kecamatan Buaran (Desa Pakumbulan), Kecamatan Kedungwuni (Kelurahan Pekajangan, Salakbrojo, Ambokembang, Karangdowo, Tangkil Tengah, Tangkil Kulon, Rengas, dan Kelurahan Kedungwuni Barat), Kecamatan Wonopringgo (Desa Surobayan), Kecamatan Bojong (Desa Jajar Wayang, Babalan Kidul, Babalan Lor, Karangsari, dan Sembungjambu), dan Kecamatan Sragi (Kelurahan Sragi, Klunjukan, Tegalontar, Purwodadi, Tegalsuruh, Bulakpelem, dan Sijeruk). Pembangunan jalan tol trans Jawa ini selain membawa dampak positif juga memberikan dampat negatif. Dari dampak positif adanya jalan tol trans jawa ini semakin memperlancar arus transportasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Namun demikian bagi wilayah yang dilewati jalan tol ini akan menimbulkan dampak negatif antara lain : 1) Adanya pembangunan jalan tol dapat menurunkan luas lahan pertanian produktif yang menjadi jalan tol. Dengan adanya alih fungsi lahan maka produksi pangan mengalami penurunan dan kebutuhan masyarakat akan pangan sulit dipenuhi. Dampak alih fungsi lahan berupa lahan pertanian produktif yang sebagian merupakan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan atau sawah lestari). LP2B tersebar di wilayah Kecamatan Karangdadap, Wonopringgo, Bojong dan Sragi sehingga dapat menurunkan produksi pertanian dan perkebunan. 2) Terjadinya banjir yang dapat disebabkan jebolnya tanggul penahan aliran sungai yang dialihkan. Pengalihan aliran sungai terkadang diperlukan ketika membuat terowongan atau jembatan baru, dimana jalur tol terpaksa memangkas aliran sungai. Sedimentasi akibat gerusan dari tanah urugan jalan tol juga bisa membuat jalur drainase disekitarnya meluap. Dampak banjir dapat terjadi di wilayah padar permukiman dan aktivitas perekonomian di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Dengan adanya perubahan alih fungsi lahan maupun potensi terjadinya banjir akibat pembangunan jalan tol apat dijelaskan pada peta pola ruang Kabupaten Pekalongan sesuai Gambar 7.2.


VII. 11


Gambar 7.2 Peta Pola Ruang


VII. 12


Dari gambar di atas menunjukkan bahwa rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang melewati Kabupaten Pekalongan membawa dampak beralihnya fungsi lahan pertanian produktif sehingga dapat menurunkan produksi pertanian. Selain itu dampak banjir juga dapat terjadi di wilayah permukian padat penduduk seperti Kecamatan Kedungwuni dan Buaran. Upaya yang dapat dilakukan dalam Program Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan dalam mendukung program nasional pembangunan jalan tol dan untuk tmenjaga kelestarian lingkungan antara lain : 1) Peningkatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan tetap memperhatikan kondisi pelengkap dan perlengakapan jalan tertutama peningkatan dan penyediaan drainase, dan dapat menambah kantung/celukan parkir, memaksimalkan lahan yang ada, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana. Menyiapkan lahan pertanian produktif pengganti. 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan dilakukan secara merata diseluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kondisi pelengkap dan perlengakapan jalan tertutama peningkatan dan penyediaan drainase, dan dapat menambah kantung/celukan parkir. 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dilakukan secara proporsional diseluruh wilayah atau difokuskan pada lokasi yang memiliki pergerakan (LLAJ) yang tinggi. 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dilakukan secara proporsional atau difokuskan pada lokasi yang memiliki akses terbatas, disertai monitoring terkait emisi gas buang (uji emisi secara rutin) dan dapat dilakukan dengan pengembangan transportasi massal. Memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh, dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana. c.

Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob Potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Kabupaten Pekalongan bersama-sama Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan tergabung dalam Wilayah Petanglong, yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan simpul utama pada kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sebagai arahan implementasi sektoral dalam mendukung perwujudan tujuan pengembangan wilayah di Jawa Tengah, maka ditetapkan program indikatif pengembangan wilayah khususnya di Wilayah Petanglor dengan salah satu strateginya yaitu peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki dengan pemantapan perkembangan kawasan di sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah melalui: 1) Pengendalian ijin pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi di wilayah pantura 2) Peningkatan penanganan infrastruktur banjir dan rob di wilayah Pantura. Penanganan infrastruktur banjir dan rob di wilayah Pantura untuk Kabupaten Pekalongan pada khususnya terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terkena dampak dari banjir dan rob ini yaitu :


VII. 13


Kecamatan Tirto, Siwalan dan Wonokerto dengan wilayah yang terkena dampak sebagai berikut : 1) Kecamatan Tirto meliputi: Desa Jeruksari, Desa Tegaldowo, Desa Karangjompo dan Desa Mulyorejo; 2) Kecamatan Wonokerto meliputi : Desa Pecakaran, Desa Wonokerto Wetan, Desa Api-Api dan Desa Pesanggrahan; 3) Kecamatan Siwalan meliputi : Desa Blacanan, Desa Depok dan Desa Boyoteluk. Adapun peta rawan bencana di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 7.3 berikut :

Gambar 7.3 Peta Rawan Bencana RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

VII. 14


Dari ketiga wilayah yang terkena dampak fokus penanganan banjir dan rob sebagaimana gambar di atas berada di wilayah Kecamatan Tirto dan Wonokerto yang memiliki area permukiman padat penduduk yang terkena dampak secara langsung. Sedangkan di wilayah Kecamatan Siwalan yang terkena dampak banjir dan rob adalah area tambak. Luas genangan banjir dan rob untuk Kecamatan Tirto dan Kecamatan Wonokerto di Tahun 2016 sebesar 25,255 Km2. Sedangkan sebaran banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Sragi, Karangdadap, Talun dan Kesesi dengan wilayah pertanian yang terendam banjir. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kabupaten Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih terdapat di wilayah Kabupaten Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan. d. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berkembangnya daerah permukiman, industri dan transportasi seperti jalan tol telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air, seperti waduk dan bendungan makin menurun, sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pemeliharaan, dan perbaikan prasarana sumber daya air terus berupaya mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga penduduk terutama di wilayah rawan defisit air melalui Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) yang digunakan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan serta menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan prasarana / sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dilakukan sesuai dengan kerifan lokal memperhatikan dampak terhadap kawasan sekitarnya serta mengikutsertakan masyarakat dengan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan adat setempat dengan tanpa menghilangkan aset budaya dan penyediaan ketentuan yang dapat menghindari konflik budaya dalam bentuk CSR dan sebagainya. e.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa gedung olahraga serbaguna dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh serta menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.


VII. 15


f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Pengembangan sentra-sentra industri potensial dilakukan secara merata dengan pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri, pemanfaatan SDA agar dibatasi dan pentapan lokasi dengan kajian yang dilandasi peraturan yang tegas serta menyediakan sistem pengolahan limbah yang baik, memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

Sedangkan untuk melihat keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten pekalongan Tahun 2016 – 2021, dapat dilihat pada Tabel 7.2.


VII. 16

Tabel 7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pekalongan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR (2016) (2021)

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

100 2 Program Pencegahan Kesehatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan

Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan 1

Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.

a Optimalisasi capaian SPM di 1 Memperluas cakupan dan Puskesmas kualitas pelayanan b Optimalisasi pelaksanaan kesehatan bagi Posyandu dan Desa Siaga masyarakat khususnya Aktif bagi warga miskin; c Meningkatkan kesadaran 2 Meningkatkan masyarakat terhadap pemenuhan sarana pentingnya layanan prasarana pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi kesehatan dasar dan dan balita rujukan serta pemerataan tenaga medis. 3 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif

a

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan KN Lengkap

90.94

c

Persentase bayi yang diberi ASI Eksklusif (0-6 bulan)

40.90

70.00

d

Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi

93.70

100.00

e

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

100.00

100.00

100.00

100.00

97.80

100.00

h

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

96.20

100.00

a

Cakupan bayi mendapat vitamin A Cakupan anak balita mendapat kapsul viatamin A 2 kali per tahun Persentase Baduta Bawah Garis Merah (BGM Cakupan Pengukuran Tekanan darah

b

f

g

2

Menurunnya angka gizi buruk.

a Peningkatan penjaringan kesehatan bayi, balita dan anak sekolah

b

c 3

Menurunnya angka kesakitan penduduk.

17

a Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan jiwa

a

98.30

112.30 102.59

1.00 49.51

100.00 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 100.00 Melahirkan dan Anak;

100.00 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 100.00

0.50

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PD PENANGGUNG KONDISI KONDISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN DAERAH JAWAB AWAL AKHIR (2016) (2021) b Pengendalian dan b Persentase Hipertensi/ 7.57 6.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan penanggulangan penyakit tekanan darah tinggi menular langsung dan bersumber binatang c Meningkatkan kualitas dan a Angka Kesembuhan pasien 96.12 98.00 3 Program Pencegahan dan Kesehatan Dinas Kesehatan aksesibilitas masyarakat TB Paru BTA+ (Cure rate) Penanggulangan Penyakit terhadap sanitasi dasar Menular 3 Menurunnya angka NO SASARAN kesakitan penduduk.

d Optimalisasi pengawasan dan pemantauan makanan

b

Penderita Diare Ditangani

86.50

100.00

c

NCDR (New Case Detection Rate) Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate) Angka Kesakitan Filariasis Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase kejadian luar biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditanggulangi <24 jam Cakupan ibu hamil mendapat Imunisasi TT2+ Persentase rumah dibina yang sehat

13.40

12.00

35.20

30.00

5.00 104.17

4.00 100.00

100.00

100.00

83.40

90.00

60.21

80.00 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

80.00

95.00 5 Program Pengawasan dan Kesehatan Pengendalian Kesehatan Makanan 300 6 Program Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat 750

Dinas Kesehatan

d e f g

h a

a

4

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

18

a Penerbitan KARTU KAJEN SEHAT sebagai jaminan kesehatan, persalinan, khitan dan santunan kematian. *)

a

Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Posyandu Mandiri

b

Jumlah Posyandu Purnama

645

a

Persentase Desa Siaga Aktif

5.00

a

Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

256

100.00

10.00 7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.00 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi NO kesehatan SASARAN penduduk miskin

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) b Peningkatan penyediaan a Persentase Puskesmas 14.80 100.00 9 Program Standarisasi Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan sarana dan prasarana Terakreditasi Pelayanan Kesehatan; pelayanan kesehatan c Pemerataan SDM tenaga b Jumlah tenaga Kesehatan 365 Daerah atas yang menerima kesehatan di Fasyankes Insentif d Peningkatan sistem logistik a Persentase penduduk yang 61.48 100.00 10 Program Pelayanan dalam pengelolaan terintegrasi layanan JKN Kesehatan Penduduk ketersediaan obat dan BPJS Miskin; vaksin e Peningkatan jumlah b Persentase penduduk 4.38 25.24 miskin penerima manfaat puskesmas terakreditasi jaminan kesehatan dan mengintegrasikan bersumber APBD Kabupaten praktek dokter swasta dan (%) puskesmas f Peningkatan rasio Rumah a Persentase Puskesmas dalam 82.00 100.00 11 Program Pengadaan, Sakit kondisi baik Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; g Peningkatan Indeks a Persentase Pembangunan 100.00 12 Program Pengadaan, Kepuasan Masyakarat di RSUD Kesesi Peningkatan Sarana dan Puskesmas BLUD Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata a

Persentase yankes swasta yang terintegrasi

a

Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas BLUD

78.02

b

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

100.00

100.00 13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 90.00 14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

c

d

19

-

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) e Persentase anak usia 0-59 100.00 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar f Persentase orang dengan 100.00 100.00 Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar g Persentase orang beresiko 100.00 100.00 terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar h

i

j

k

l

m

n o

p

20


BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Persentase anak usia pendidikan yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur Rata-rata hari perawatan/Av Los (hari)

100.00

100.00

67.00 74.50 4.60

72.00 79.00 4,60

RSUD Kraton RSUD Kajen RSUD Kraton

4.36 59.90

4,31 59,90

RSUD Kajen RSUD Kraton

Frekuensi pemakaian tempat tidur/BTO (kali)

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR Frekuensi pemakaian tempat (2016) (2021) tidur/BTO (kali) 66.00 40.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan q Jumlah efisiensi pemakaian 2.00 1,70 tempat tidur /TOI (hari)

r

Angka kematian bersih /NDR (% )

s

Angka Kematian Kasar/GDR (% )

a

Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (% )

b

Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (% )

c 5

Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.

a Optimalisasi pelayanan KB

a b

c

d e f

21

Persentase Pembangunan RSUD Kesesi Persentase kelompok tribina terlatih (% ) Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi / DO (% )

Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga (% ) Persentase Balita yang mempunyai KKA (% ) Persentase kelompok BKB HI (% ) Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu (% )


BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB RSUD Kajen RSUD Kraton

1.87 20.00

1,82 20.00


16.00 40.00

15.00 40.00


36.64 76.00

75.00 76.00

36,54 100.00 15 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru100.00 paru/rumah sakit mata; 100.00

75.00

100.00

RSUD Kajen

-

100.00

Dinas Kesehatan

57.21 9.70

90.72 16 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 9.10 Pembangunan Keluarga

26.19

51.19

14.54

100.00

11.13

28.76

100.00

100.00

Kesehatan



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) g Rata-rata jumlah anak per 2.29 2.24 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan keluarga (anak) h Persentase usia perkawinan 2.37 2.31 perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (% ) i

j 6

Meningkatnya a pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal.

Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal

63.50

65.50

82.50

84.50

20.00

45.00 1 Program Pendidikan Anak Pendidikan Usia Dini;

a

2 Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;

b

Persentase TK/RA layak sanitasi (% )

60.00

85.00

a

Persentase SD/MI dengan kondisi bangunan baik (% )

78.00

b

Persentase SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (% )

83.00

90.00 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 98.00

c

Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar (% ) Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar (% )

32.00

60.00

96.50

100.00

Persentase SD/MI yang memiliki sanitasi layak (% ) Persentase SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak (% )

40.00

90.00

45.00

95.00

d

e f

BIDANG URUSAN

Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (% ) Persentase anggota UPPKS yang ber-KB (% ) Persentase TK/RA memiliki perpustakaan (% )

1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar;

3 Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;

22


Pendidikan

PD PENANGGUNG JAWAB

Dinas Pendidikan dan kebudayaan


NO

SASARAN

STRATEGI

7 Tersedianya a Penguatan akses dan mutu Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan pelayanan pendidikan; b Penerbitan KARTU KAJEN pendidikan yang CERDAS sebagai jaminan terjangkau bagi pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat jenjang pendidikan dasar di seluruh pelosok dan menengah; *) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) 4 Meningkatkan jangkauan a Angka Putus Sekolah SD/MI 0.31 0.10 1 Program Wajib Belajar ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan layanan pendidikan dan (% ) Pendidikan Dasar b Angka Putus Sekolah 0.19 0.14 pemberian bantuan siswa Sembilan Tahun; SMP/MTs (% ) miskin dan atau c Angka kelulusan UN SD/MI 100.00 100.00 berprestasi. (% ) d Angka kelulusan UN 100.00 100.00 SMP/MTs (% ) e Angka melanjutkan SD/MI 88.00 98.00 ke SMP/MTs (% ) f Angka Melanjutkan 76.50 80.00 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (% ) g Persentase SD/MI Sesuai 47 70 standar nasional pendidikan (% ) h Persentase SMP/MTs Sesuai 16 41 standar nasional pendidikan (% ) i Persentase Penerima Kartu 7.75 Kajen Cerdas (%) a Persentase SD/MI 99.00 100.00 2 Program Manajemen terakreditasi (% ) Pelayanan Pendidikan b

Persentase SMP/MTs terakreditasi (% ) Persentase SD/MI yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (% )

84.00

91.00

52.00

61.00

d

Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (% )

53.00

61.00

e

Persentase Penerima Kartu Kajen Cerdas (%)

a b c d

Angka lulus paket A (% ) Angka lulus paket B (% ) Angka lulus paket C (% ) Persentase Taman Bacaan masyarakat (TBM) di Desa/Kelurahan(% )

c

8

Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. 23

a Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal

-

100.00 100.00 100.00 20.35

7.78 (8000 Orang) 100.00 1 Program Pendidikan Non 100.00 Formal; 100.00 29.12

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Pendidikan


Pendidikan


Pendidikan


8

Meningkatnya a Peningkatan akses Program Pendidikan Non kualitas, kesetaraan pelayanan pendidikan yang Formal; CAPAIAN KINERJA dan keterjaminan berkualitas dan berdaya PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI pada saing pada semua jenjang NO pendidikan SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR semua jenjang pendidikan termasuk (2016) (2021) pendidikan pendidikan non formal e Persentase lembaga kursus 43.00 68.00 Misi 1termasuk : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan yang bersertifikasi (% ) pendidikan non formal. f persentase desa vokasi 2.10 2.60 (sentra penyelenggaraan kursus) yang dikembangkan (% ) g Persentase lembaga PNF 24.00 60.00 terakreditasi (% ) 9 Meningkatnya a Penyediaan tenaga pendidik a Persentase guru PAUD, 50.00 93.00 1 Program Peningkatan kualitas tenaga dan tenaga kependidikan TK/RA berkualifikasi S1/D4 Mutu Pendidik dan pendidik dan tenaga yang memenuhi standar (% ) Tenaga Kependidikan; b Persentase guru SD/MI Yang 86.00 100.00 kependidikan serta kompetensi. berkualifikasi S1/D4 (% ) penempatan tenaga pendidik. b Penempatan dan c Persentase Guru SMP/MTs 86.00 100.00 pemerataan tenaga pendidik yang berkualifikasi S1/D4 dan tenaga kependidikan (% ) d

e

f

10 Meningkatnya minat a Peningkatan budaya baca baca masyarakat. masyarakat; b Penyediaan tenaga perpustakaan dan kearsipan yang memenuhi standar kompetensi.

c Peningkatan sarana layanan perpustakaan dan kearsipan

24

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan SDM layanan perpustakaan dan kearsipan.

b

c

d

e

Persentase guru PAUD, TK/RA bersertifikasi pendidik (% ) Persentase guru SD/MI Yang bersertifikasi pendidik (% )

45.00

70.00

72.00

100.00

Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pendidik (% ) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (buku)

70.00

100.00

38,468

45,216

28

100

47.72

53.33

19.12

50.00

Persentase SDM perpustakaan yang telah mengkuti Bimtek Perpustakaan (% ) Persentase pengembangan perpustakaan (% ) Persentase perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan (% )

Dinas Pendidikan dan kebudayaan BIDANG URUSAN

Pendidikan

1 Program Pengembangan Perpustakaan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

PD PENANGGUNG JAWAB


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) 11 Meningkatnya a Perluasan dan 1 Menciptakan dan a Persentase peserta pelatihan 25.00 40.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan kesempatan kerja. pengembangan kesempatan mengembangkan ketrampilan bagi pencari kerja perluasan kesempatan kerja yang diterima kerja (% ) kerja serta perlindungan tenaga kerja; Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja (% )

94.90

95.80

a

Jumlah AKAD dan AKAN

1,410

b

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (% ) Jumlah bursa tenaga Kerja (unit)

24.00

1,535 2 Program Peningkatan kesempatan Kerja; 28.00

26

-

PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja


95.00 4 Program Perlindungan dan Tenaga Kerja Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;


30

b Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja.

a

Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja)

c Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

a

Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (% )

b

Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan (% )

33.58

38.50

c

Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Kesehatan (% )

27.76

32.70

d

Angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun (% )

100.00

100.00

e

Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (% )

30.61

36.00

100.00

BIDANG URUSAN

1 Program Peningkatan Tenaga Kerja Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b

c

25


41.44 3 Program Peningkatan kesempatan Kerja;

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) f Persentase kasus kecelakaan 0.330 0.328 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan kerja di dalam perusahaan (% ) g Persentase kasus kecelakaan 0.220 0.215 kerja di luar perusahaaan (% ) h Persentase Kasus kecelakaan 0.114 0.009 kerja yang meninggal dunia (% ) i UMK ditentukan berdasarkan 100.00 100.00 : UMK=UMK skr+(UMK skr x (infasi+pertumbuhan ekonomi) j

Jumlah peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama di perusahaan Penerapan struktur dan skala upah Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigran (KK)

9.75

12.00

5.00

20.00

b

Jumlah calon transmigran/animo (KK)

5.00

a

Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE)

0.03

a

Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (lokasi)

k d Peningkatan pelayanan ketransmigrasian.

12 Meningkatnya a penanganan PMKS.

26

Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.

a

1 Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

5.00

-


5.00 5 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

BIDANG URUSAN

Transmigrasi


Sosial

Dinas Sosial

Sosial

Dinas Sosial

14.00

0.43 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 19 2 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)

PD PENANGGUNG JAWAB

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase penyandang 0.93 42.11 3 Program Pembinaan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan disabilitas yang Penyandang Cacat dan mendapatkan layanan Trauma; rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

27

Sosial

Dinas Sosial

a

Jumlah peserta bimbingan pelastarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial Jumlah Fasilitasi Layanan Santunan Kematian bagi Fakir Miskin (Jiwa) Jumlah regulasi daerah (Perda, Perbub) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Persentase anak yang mendapatkan layanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat Persentase LUT yang mendapatkan layanan sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat Persentase Penguatan PSKS dalam penanganan PMKS

750

750 5 Program Pelestarian Nilai- Sosial Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

Dinas Sosial

-

2,000 6 Program Perlindungan dan Sosial Jaminan Sosial;

Dinas Sosial

a

b.

1 Melestarikan seni dan budaya; *)

Dinas Sosial

-

a

13 Meningkatnya b Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pagelaran seni, olah raga kelompok kesenian, dan event-event organisasi budaya kebudayaan lokal; dan pelestarian nilainilai budaya lokal.

Sosial

Jumlah tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDs yang mendapatkan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat

a

b

PD PENANGGUNG JAWAB

a

a

a

Jumlah Grup Kesenian (unit)

b

Jumlah Misi Kesenian (kali)

1

-

-

100.00

99

7

155 4 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya;

BIDANG URUSAN

1 7 Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

Sosial

Dinas Sosial

100.00 8 Program Pelayanan dan Sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

Dinas Sosial

44.64

100.00 9 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 119 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 19

Sosial

Dinas Sosial

Kebudayaan


CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) 14 Meningkatnya a Peningkatan pembinaan a Jumlah penyelenggaraan 81 85 2 Program Pengembangan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan jumlah kearifan pemberdayaan masyarakat pegelaran, festival seni dan Nilai Budaya; lokal yang bidang seni dan budaya; budaya (keg) b Cakupan SDM Kesenian (% ); 60.00 68.00 mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah 15 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.

Kebudayaan

PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan dan kebudayaan

a Pengurangan risiko bencana 1 Meningkatkan kapasitas melalui peningkatan penanggulangan bencana kapasitas kelembagaan (mitigasi/pencegahan, penanggulangan bencana kesiapsiagaan, tanggap dan masyarakat; darurat dan rehabilitasi rekonstruksi).

a

Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan logistik penampungan sementara dan phisiko sosial pada saat pasca bencana

100.00

100.00 1 Program Pencegahan Dini Sosial dan Penanggulangan korban Bencana Alam

b Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana.

b

Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan saranan dan prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun (% )

100.00

100.00

c

Persentase pelatihan mitigasi dalam pengurangan resiko bencana alam dalam 1 tahun (% ).

3.00

3.00

a

Persentase sarana dan prasarana yang terhabilitasi dan terekontruksi pasca bencana dalam 1 tahun (% )

100.00

100.00 2 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

Sosial

Dinas Sosial / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a

Persentase tanggap darurat terhadap pencegahan bahaya kebakaran (% )

100.00

100.00 3 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a

Persentase Luas penurunan wilayah genangan banjir dan rob (% )

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DPU dan Penataan Ruang

c

Peningkatan kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanggulangan bencana

d Peningkatan sarana prasarana pengendalian banjir, penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;

28

BIDANG URUSAN

2 Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; *)

-

35.00 4 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob

Dinas Sosial / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) 16 Meningkatnya a Peningkatan ketersediaan 1 Mendorong a Persentase jumlah usaha 87.75 88.88 1 Program Penciptaan Iklim Koperasi, Usaha Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan bahan baku, peningkatan Pertumbuhan Koperasi kinerja Koperasi dan mikro terhadap jumlah Usaha Kecil Menengah Kecil, dan kualitas produksi, fasilitas dan UMKM*); UMKM UMKM; yang Kondusif; Menengah kebutuhan pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten; *)

17 Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil.

29

b Peningkatan penguasaan 2 Mengembangkan akses dan informasi pasar, kelembagaan, kualitas kemitraan/kerjasama usaha SDM, dan akses serta mengembangkan permodalan koperasi dan keunggulan lokal; UMKM berbasis sumber daya lokal;

a

Jumlah UKM yang berkembang (unit);

c Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster.

a

Jumlah UKM binaan (unit)

538

a

Jumlah koperasi/KUD;

560

b c

Persentase koperasi aktif Persentase koperasi Sehat.

49.25 26.47

a

Persentase koperasi yang mendapatkan pembiayaan

29

a

Rasio jumlah klaster yang meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina

3:7

a

Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang

a

Cakupan Bina Kelompok (% )

a Peningkatan kualitas SDM IKM ; b Peningkatan Iptek sistem produksi

3 Memperkuat jejaring sentra dan klaster.

1 Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah;

44,730

76.00

44,980 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

788 3 Program Pengembangan Koperasi, Usaha Sistem Pendukung Usaha Kecil, dan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Menengah;

620 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 52.00 28.50 33 5 Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi; 7 : 7 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 81.00 2 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi;

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perencanaan

Perindustrian

Perindustrian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan NO melalui SASARAN Produktivitas Industri Kecil.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN




c Peningkatan fasilitasi bagi Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan pelaku industri kecil dalam permodalan, pelatihan dan pembinaan 18 Meningkatnya aktivitas perdagangan.

a Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan berbasis teknologi informasi (IT) b Peningkatan promosi produk perdagangan

1 Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif.

a

Jumlah UTTP yang ditera;

365

b

Persentase penyelesaian sengketa konsumen Nilai Ekspor Perdagangan (ribu US$).

100.00

100.00

30,175

30,500 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

a

Jumlah Unit Usaha Perdagangan (unit)

11,525

a

Jumlah Pasar dengan kondisi sehat (pasar)

b

Persentase realisasi retibusi pasar terhadap target (% )

12,000 3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 9.00 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional; 100.00

a

Persentase pelaksanaan promosi pariwisata (% )

100

a

Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (% )

a

Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata (Pokdarwis)

a

.

19 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD

a Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata. b Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata c. Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui pokdarwis

30

1 Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata;

Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

100 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Pariwisata

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata

100

100 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Pariwisata


100

100 3 Program Pengembangan Kemitraan;

Pariwisata


6.00

100.00

425 1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PD PENANGGUNG BIDANG URUSAN Koperasi Dan UsahaJAWAB Kecil Dan Menengah

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN



1 Mendorong kualitas dan 20 Meningkatnya a. Penyediaan benih unggul, a Produktivitas bahan pangan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan pengairan, pupuk (organik kuantitas hasil produksi produktivitas utama lokal: dan unorganik) tenaga pertanian; *) pertanian, penyuluh pertanian dan perikanan dan bantuan peralatan peternakan dengan pertanian (traktor, pompa memperhatikan air, tangki semprot dan pelestarian lain-lain). *) sumberdaya lingkungan b Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwawasan lingkungan;

b

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pertanian


Pertanian


50.13 2 Program Peningkatan Pertanian Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;


52.39 44.34 10.95

52.54 46.84 11.05

98,342

105,979

112,559 205,342

124,614 224,052

d Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi rawan bencana alam;

• Rambutan (Kuintal)

54,971

56,763

• Kentang (Kuintal) • Bawang Daun (Kuintal) • Alpukat (kuintal) • Manggis (kuintal) • Cabe (kuintal) • Jambu Air (kuintal) Bidang Perkebunan

13,860 3,276 2,289 7,036 10,572 11,265

15,591 5,033 2,568 8,051 11,444 12,482

e Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian;

a

a

Persentase peningkatan pengetahuan pelaku agribisnis (% )

17,183,000

21,719,509

1,175,615 181.75 429.9 100.00

1,417,226 229.72 545 100.00 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

32.89

PD PENANGGUNG JAWAB

Pertanian

• Mangga (Kuintal) • Pisang (Kuintal)

• Kelapa (Butir) • Tebu (Kuintal) • Cengkeh (Ton) • Kopi (Ton) Persentase penyelenggaraan pelatihan Gapoktan PUAP (% )

BIDANG URUSAN

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;

c Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal;

a

31

-Padi (kuintal/ha) -Jagung (kuintal/ha) -Kedelai (kuintal/ha) Produksi komoditas hortikultura • Durian (Kuintal)


CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) b Persentase penyelenggaraan 100.00 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan event-event promosi hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (% )

f

Peningkatan sarana prasarana pertanian.

g Peningkatan produksi, populasi,pemasaran dan pengendalian penyakit ternak.

2 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan.

PD PENANGGUNG JAWAB

Persentase Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian/Perkebunan (% )

54.46

78.44 3 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pertanian


a

Persentase Penerapan teknologi bagi petani(% )

17.11

Pertanian

a

Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama

42.11 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 22,682 51,247 52.00 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8,160.67 1 Program Pengembangan Perikanan Budidaya;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

• Sapi potong (ekor) • Kambing (ekor) Persentase penanganan penyakit hewan (% )

22,368 50,490 42.00

Kelautan dan Perikanan

4,500.00 2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap;


Dinas Kelautan Dan Perikanan

24.20 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 293.50 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau





Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.*)

a

Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)

5,818.45

d

Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;

b

Jumlah produksi perikanan budidaya kolam (ton)

1,004.08

1,475.32

c

Jumlah produksi benih BBI (ekor) Jumlah produksi Perikanan tangkap (ton)

1,026,900

1,310,614

3,362.60

21.10

a

Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

a

Jumlah produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Ton)

219.30

Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kelautan Dan Perikanan

c

a

32

BIDANG URUSAN

a

a

h Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan.


Pertanian

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase pemenuhan data 100.00 100.00 5 Program Pengembangan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan statistik kelautan dan Statistik Perikanan; perikanan (% ) 21 Meningkatnya a Peningkatan diversifikasi 1 Meningkatkan ketahanan a Jumlah Pengelolaan 18 1 Program Peningkatan ketahanan pangan dan konsumsi melalui pangan berbasis sumber cadangan pangan pemerintah Ketahanan Pangan; masyarakat sumber daya lokal; daya lokal (ton) b.

Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

b

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (Komoditas; Pasar; Bulan)

c

Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;

c

d a

9;6;12

9;7;12

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (% )

13.33

66.31

Persentase penanganan daerah rawan pangan (% ) Konsumsi energi dan protein per kapita

47.36

73.68

• Energi (kkal/kap/hari) • Protein (gram/kap/hari)

2,150 57.00

2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan;

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB



Pangan dan Pertanian


Pangan dan Pertanian


Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2,150 57.00

Misi 2 : Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat 22 Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

a Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM;

b Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur.

33

1 Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum.

a

Persentase terselenggaranya Kegiatan Keamanan Pejabat dalam Acara Resmi (% )

b

Persentase terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (% )

c

Persentase Penugasan Anggota Linmas (LRC) (% )

100.00

100.00 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

25.00

50.00

100.00

100.00

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Kebakaran

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PD PENANGGUNG KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN DAERAH JAWAB AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase Pembinaan 6.00 50.00 2 Program Peningkatan Ketenteraman, Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan /sosialisasi Linmas Desa (% ) Kemampuan dan Ketertiban Umum, Ketrampilan Linmas Desa dan Perlindungan Masyarakat

c

23 Meningkatnya a keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat. b

34

Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal

2 Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;

Penguatan peran lembaga 1 Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat aktif masyarakat dalam dalam menjaga kondusivitas pemeliharaan keamanan daerah. dan ketertiban lingkungan; Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik

a

Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) (% )

a

Persentase Penegakan Perda dan Perbup (% )

a

Persentase Pembinaan politik di daerah (% )

100.00

b

Persentase peningkatan SDM pengurus parpol (% ) Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pilkada (% )

54.00

100.00

70.00

75.00

a

Persentase pembentukan FKDM. Tk Desa/kel

10.53

100.00 1 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban

b

Persentase pembentukan FPBI. Tk Kecamatan Persentase terselenggaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

53.00

100.00

100.00

100.00

c

c

100.00

30.00

100.00 3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

50.00 4 Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup; 100.00 5 Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Ketenteraman, Kantor Kesatuan Ketertiban Umum, Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, Kantor Kesatuan Ketertiban Umum, Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat

a

Persentase terselanggaranya Pengamanan Acara Pemda, Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (% )

100.00

100.00 2 Program Peningkatan Ketenteraman, Kantor Kesatuan Keamanan dan Ketertiban Umum, Bangsa dan Politik Kenyamanan Lingkungan; dan Perlindungan Masyarakat

b

Persentase terselanggaranya Pengamanan Kunjungan Tamu VIP (% )

100.00

100.00

(Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik STRATEGI

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) c Persentase tersusunnya 100.00 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan laporan kejadian aktual anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam menjaga kondusifitas wilayah (laporan) d

Persentase SDM anggota KOMINDA yang mengikuti pelatihan bidang keamanan dan ketertiban (% )

100.00

100.00

e

Persentase konflik sosial yang tertangani menurut Dokumen Rencana Aksi Terpadu(% ) Persentase laporan Penanganan Konflik Sosial yang tersusun (% ) Persentase Kader Bela Negara yang terbina (% )

100.00

100.00

100.00

100.00

f

c Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;

35

a

31.00


100.00 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

b

Persentase pelaksanaan pembinaan/sosialisasi pemahaman dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pelajar/ mahasiswa, ormas, aparat desa/kelurahan, guru PPKN SLTA, toga, toda, tomas (% )

100

100

c

Persentase pelaksanaan pembinaan/ sosialisasi nilainilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan budaya bagi guru PPKn, Ormas/LSM, PTN/PTS dan aparatur pemerintah, tomas, toga dan generasi muda

100

100

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB


CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase Surat Keterangan 60 70 4 Program Pembinaan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Masyarakat Ormas/LSM yang diterbitkan Sipil; (% )

24 Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

a Pengarusutamaan gender dan hak anak;

b

Peningkatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak;

c Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; d

Peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.

1 Mendorong percepatan implementasi PUG dan Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); 2 Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

b

Persentase Ormas/LSM/LNL yang aktif (% )

39.82

100.00

c

Persentase pembinaan Ormas/LSM/LNL Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung PPPA

100.00

100.00

1

1

a

a

Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa (% )

b

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (% ) Persentase PD yang memanfaatkan data SIGA (% )

c

d e

f

a

b

36

Rasio desa/kel menuju Kab. Layak Anak Persentase forum anak di tingkat kabupaten dan kecamatan (% ) Persentase PD yang mengintegrasikan PUG dan PUHA (% ) Persentase petugas terlatih penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (% )

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB


100.00

Pemberdayaan Dinas Perempuan dan Pemberdayaan Pelindungan Anak Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 27.54 2 Program Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dan Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Pengarusutamaan Gender Pelindungan Anak Anak dan dan Anak; Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 100.00

100.00

100.00

1.40

17.54

20.00

100.00

85.37

100.00

7.54

14.66

-

1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

66.36 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 0.10

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PD PENANGGUNG KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN DAERAH JAWAB AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase perempuan yang 10 20 4 Program Peningkatan Pemberdayaan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan terlatih usaha (% ) Peran Serta dan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pelindungan Anak Pembangunan. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik 25 Meningkatnya kegiatan fasilitasi pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama

a Peningkatan fasilitasi 1 Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji kemudahan umat dan kegiatan hari besar beragama dalam keagamaan lainnya menjalankan ibadahnya

a

Persentase Anak dari keluarga miskin yang dkhitan*) (%)

b

Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan ibadah haji (% )

100

75.00

10.71

100 1 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika

100

Misi 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak 26 Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip good governance

a Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi (IT);

1 Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;

a

Persentase optimalisasi jaringan komunikasi dan informasi layanan publik (% )

b Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;

2 Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih; *)

b

Jumlah sistem informasi Pemerintah kabupaten (sistem)

c

Persentase kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo (% ) Persentase pembinaan anggota forum komunikasi media Tradisonal (% )

a

b

a

b

37

Persentase kerjasama informasi dan media massa (% ) Persentase pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (% ) Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (% )

100.00 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

6

11

40.00

100.00

100.00

100.00 2 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

100.00

100.00

100.00

100.00 3 Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi

50.00

100.00



CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase penanganan 100.00 100.00 4 Program Peningkatan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan pengaduan masyarakat Kualitas Diseminasi melalui Media Massa (media Informasi cetak elektronik website media sosial, dll) (% ) b

a

b c

a

a

c Pengembangan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat;

38

Persentase pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (% ) Ketersediaan SOP Persandian

Tingkat Kapasitas SDM Persandian Persaentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP Persandian Persentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (% ) Persentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarpras pendukung capaian kinerja selama lima tahun (% )

a

Persentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bimtek koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (% )

a

Persentase penegakan disiplin aparat (% ) Persentase perkara yang terselesaikan tepat waktu (% )

a

100.00

Belum Ada

PD PENANGGUNG JAWAB


100.00

Ada 5 Program Optimalisasi Persandian Sistem Persandian Daerah

1

3

0.00

100.00

20.00

100.00 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20.00

100.00 7 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

20.00

100.00 8 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100.00

100.00 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.00 10 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

100.00

BIDANG URUSAN

NonUrusan

Semua Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) b Persentase perkara yang 100.00 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan terselesaikan dan besaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin (% ) a

b

a

b

a

a

100.00

Persentase meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (% ) Tingkat pelayanan kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (% )

20.00

100.00

100.00 11 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 100.00

Sekretariat Daerah PD PENANGGUNG BIDANG URUSAN JAWAB

Pemerintahan Umum

1.00

4.00 12 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Umum Umum

1.00

3.00

100.00

50.00 13 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

100.00 14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah - 15 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur

Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum

a.

Penyusunan Perda SOTK tepat waktu

1.00

a

Jenis potensi SDA yang teridentifikasi

1.00

2.00 16 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Koordinasi Sumber Daya Umum Alam

a

Persentase peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (% ) Persentase organisasi pemuda yang dibina di tingkat kecamatan(% )

100.00

100.00 17 Program Peningkatan Pemerintahan Kapasitas Lembaga Umum Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

100.00

100.00 18 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan

Semua Kecamatan

a

39

Persentase Raperda yang menjadi Perda tepat waktu (% ) Persentase Raperbup yang menjadi Perbup tepat waktu (% ) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO Jumlah UPP yang melakukan pengukuran index Kepuasan Masyarakat (IKM)


Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) b Persentase terlaksananya 100.00 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan promosi produk unggulan lokal tingkat kecamatan (% ) c

d

e

f

g

a

b

d Pengembangan sistem pelayanan kearsipan;

a

a

b c

a

a

40

Persentase terlaksananya Lomba tertib administrasi desa (% ) Persentase terlaksananya fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangkec (% ) Persentase terlaksananya pembinaan PKK di setiap desa (% ) Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan (% ) Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa (% ) Persentase sarana dan prasarana di kelurahan yang terbangun(% )

Persentase terlaksananya fasilitasi lembaga di kelurahan Persentase penyusunan pedoman kearsipan Persentase alih media arsip tekstual permanen ke media elektronik (% ) Jumlah penyelamatan arsip tekstual Persentase PD yang melalukan pengelolaan arsip secara baik (% ) Persentase PD yang terfasilitasi sarana prasarana arsip (% ) Jumlah pengunjung/pengguna arsip (kunjungan per tahun)

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

20.00

100.00

Program Pelayanan Masyarakat Tingkat PROGRAM PEMBANGUNAN Kecamatan dan DAERAH Pelimpahan Kewenangan

70.00 19 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan

BIDANG URUSAN

Pemerintahan Umum

100.00

-

100.00 20 Program Perbaikan Sistem Kearsipan Administrasi Kearsipan

2.50

20.00 21 Program Penyelamatan Kearsipan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 153,233

103,233 21.74

43.48

75.00

100.00 22 Program Pemeliharaan Kearsipan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

45.00

100.00 23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kearsipan

PD PENANGGUNG JAWAB

Kec. Wiradesa, Buaran, Kedungwuni, Kajen dan Sragi (13 Kelurahan)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) b Persentase SDM yang 26.00 88.89 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan memiliki kompetensi pelayanan sesuai standar (% ) e Peningkatan implementasi 3 Meningkatkan Sistem Informasi pengelolaan administrasi Administrasi Kependudukan kependudukan dan (SIAK). catatan sipil.

a b c

d

e

f f

Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK.)

4 Mengimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.

a

95.00

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk (% ) Persentase Kepemilikan KTPElektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik Pemula Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase pejabat fungsional P2UPD dan Auditor yang bersertifikat kompetensi (% )

a

Persentase jumlah perbub di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan (kebijakan, pemeriksaan, evaluasi, reviuw, monitoring, asistensi) (% )

a

Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (% ) - BPK (% ) - Provinsi (% ) - Kabupaten (% ) Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan belanja langsung APBD Kab, Bantuan Kab/Kota dan TP(% )

a

41

Rasio Bayi Berakte Kelahiran (% Persentase Kepemilikan Akta Kematian (% ) Persentase Penduduk Usia 0 18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (% )


50.00

100.00 24 Program Penataan Administrasi 75.00 Kependudukan;

75.00

100.00

71.00

95.00

92.00

100.00

-

100.00

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Inspektorat

53.33

100.00 25 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

Pengawasan

33.33

100.00 26 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pengawasan

88.00 93.00 95.00 100.00

27 Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 93.00 Kepala Daerah 96.00 98.00 100.00 28 Program Pengendalian Pemerintahan Pembangunan Umum

Sekretariat Daerah

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) b Persentase terlaksananya 100.00 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP (% ) c Persentase pemahaman PD 100.00 100.00 terkait peraturan pengadaan barang dan jasa (% ) g Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur;

h Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian;

5 Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;

a

Persentase terpeliharanya aplikasi dan website kepegawaian selaras dengan terwujudnya pengelolaan arsip pegawai serta akurasi database yang tertib dan profesional (% )

100.00

b

Terlayaninya pengajuan karis, karsu dan karpeg Tingkat pengelolaan arsip kepegawaian yang tertib dan profesional (OPD) Tertibnya urusan kepegawaian PD Pahamnya PNS terhadap peraturan perundang undangan Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (% ) Persentase Penyelenggara Negara yang telah melaporkan harta kekayaan (% ) Persentase penanganan pelanggaran disiplin dan ijin perceraian (% ) Persentase PNS yang tepat untuk menduduki jabatan pratama tertinggi serta terwujudnya obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan, pemberhentian jabatan struktural

1,750

c

a b

c

d

e

e

42

46.00

85 65


BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

100.00 29 Program Pelayanan Kepegawaian serta Badan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian Pelatihan Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

4,100 80.00

237 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 80

100.00

100.00

67.92

100.00

26.53

100.00

94.65

100.00

Kepegawaian serta Badan Pendidikan dan Kepegawaian Pelatihan Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PD PENANGGUNG KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN DAERAH JAWAB AWAL AKHIR (2016) (2021) i Peningkatan efektivitas dan 6 Meningkatkan a Ketepatan waktu 100.00 100.00 31 Program Peningkatan dan Keuangan Badan Pengelolaan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan, pendapatan, penyusunan Laporan Pengembangan Keuangan Daerah pemerintahan,pengelolaan aset daerah dan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan keuangan, optimalisasi penataan administrasi Daerah pemberdayaan aset daerah, pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap daerah yang transparan peraturan perundangdan akuntabel. undangan; j

Pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi sumbersumber pendapatan; k Pengrembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah; l Pelaksanaan revitalisasi BUMD.

27 Meningkatnya kualitas perencanaan PD dan lintas PD

a Peningkatan perencanaan yang handal yang berbasis IT dan peningkatan alokasi pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

7 Meningkatkan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi serta implementasi sistem informasi teknologi perencanaan pembangunan daerah

b

Persentase capaian PAD terhadap target

100.00

100.00

c

Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD

100.00

100.00

a

Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab. Pekalongan

a

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan Perda Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan Perkada (dokumen)

b

1 Dok (RPJMD)

60.00 32 Program Pengelolaan Aset Keuangan Daerah

1 Dok 1 Program Perencanaan (RPJMD) Pembangunan Daerah

Persentase wanita dalam partisipasi musrenbang (% )

30.00

30.00

a

Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti PD (% ) Rasio jumlah klaster yang meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina

70.00

90.00 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase hasil kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (% )

60.00

a

Perencanaan

2 dok 2 dok (RKPD (RKPD Penetapan Penetapan &Perubahn) &Perubahn)

c

b

43

41.15

3:7

Perencanaan

7:7

100.00 3 Program Perencanaan Sosial Budaya

Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, Penelitian dan Pengembangan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase dokumen 60.00 85.00 4 Program Perencanaan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan perencanaan bidang Sosial Budaya pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (% ) b

Persentase dokumen perencanaan penunjang prasarana wilayah, SDA dan Tata Ruang yg ditindaklanjuti (% )

a

Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala kabupaten (jenis)

50.00

2.00

70.00 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

5.00 6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Perencanaan

Perencanaan

Statistik

Dinas Komunikasi Dan Informatika


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan 28 Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi

a Percepatan pembangunan infratruktur (jalan, jembatan, jaringan listrik dan bantuan aspal dan semen); *)

1 Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kuantitas jalan dan jembatan

a

Persentase Jalan yang ditangani (% )

80.00

100.00 1 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b Peningkatan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;

2 Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana);

b

Persentase Jembatan yang ditangani (% )

80.00

100.00

c

Persentase Drainase Goronggorong Dalam Kondisi Baik (% )

35.00

80.00

d

Persentase Jalan yang Berdrainase(% )

10.00

15.00

c Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik

44

ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana); ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan CAPAIAN KINERJA dan SDM teknis PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI kebinamargaan serta NO SASARAN STRATEGI DAERAH AWAL AKHIR pengembangan sistem (2016) (2021) informasi manajemen dan a Persentase pemenuhan 87.00 100.00 2 Program Peningkatan publik Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan kebutuhan alat-alat kePUan Sarana dan Prasarana kedalam kondisi baik (% ) PU-an

29 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

a Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi; b Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung;

1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

a

Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Infrastruktur yang disusun tepat waktu (dokumen)

19

a

Persentase Penyediaan lahan untuk kepentingan umum (% )

a

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

b

Persentase Jaringan irigasi yang ditangani

3.12

a

Persentase kelompok pengelola sarana prasarana desa (% )

75.00

a

Jumlah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang disusun Jumlah dokumen kerjasama antar desa

100

43.66

12 3 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur

100 1 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 47.79 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12.36

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertanahan


c Peningkatan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi berbasis pemberdayaan. 30 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.

a Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan

1 Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur perdesaan

b

45

0

16

100.00 1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2 2 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 20

Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) 31 Meningkatnya a Peningkatan prasarana 1 Meningkatkan penataan a Persentase sarana dan 80.00 100.00 1 Program Rehabilitasi dan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan kualitas dan sarana dan pengembangan sistem transportasi antar prasarana terminal dengan Pemeliharaan Prasarana kuantitas antar moda transportasi moda,perluasan kondisi yang baik (% ) dan Fasilitas LLAJ; infrastruktur publik; jangkauan pelayanan perhubungan dan transportasi di perdesaan b Peningkatan prasarana b Persentase alat uji 30.00 80.00 transportasi. serta peningkatan sarana keselamatan kendaraan bermotor dengan keselamatan lalu lintas transportasi; kondisi baik (% ) secara komprehensif dan a Jumlah capaian uji kir 6,228 7,798 2 Program Peningkatan kendaraan bermotor Pelayanan Angkutan

32 Meningkatnya a penyediaan sarana prasarana dasar permukiman dan tertib pembangunan bangunan gedung b

46

Penyediaan sarana prasarana dasar permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

1 Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman.

BIDANG URUSAN Perhubungan

PD PENANGGUNG JAWAB Dinas Perhubungan

Perhubungan

a

Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan (% )

73.00

100.00 3 Program Peningkatan Perhubungan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas;

a

Persentase ketersediaan alat uji kendaraan bermotor (% )

70.00

100.00 4 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a

Persentase penggantian LPJU yang ada dengan Lampu LED (% )

34.07

100.00 5 Program Peningkatan dan Pekerjaan Umum Pengembangan Lampu dan Penataan Penerangan Jalan Umum Ruang

b

Persentase Jalan yang Sudah Terpasang LPJU (% )

3.29

a

persentase sarana dan prasarana dasar permukiman yang tertangani (% )

100.00

a

Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (% )

a

Persentase infrastruktur di kelurahan yang terpelihara (% )

Perhubungan


43.21

100.00 1 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

20.00

100.00 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan


70.00

100.00 3 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan


Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) a Persentase taman dan 100.00 100.00 4 Program Pengelolaan Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan pemakaman umum yang Taman dan Areal terpelihara (% ) Pemakaman

c Pembangunan sumur bor dan sumur dalam serta embung baru. *)

d

33 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan RTH serta informasi Penataan rumah

47

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;

a Peningkatan dan pengembangan kondisi sarana prasarana lingkungan hidup

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB


a

Persentase Pelayanan Persampahan di Kabupaten Pekalongan (% )

9.50

16.00 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


a

Persentase RTH Publik di kawasan perkotaan

2.00

Jumlah bangunan ber-IMB per tahun (buah)

1,172

a

Persentase Penataan lingkungan Perkotaan dan perbatasan (% )

70.00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


a

2.00 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1,293 7 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 92.00 8 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2 Menjamin ketersediaan air bersih; *)

a

Terbangunnya Jaringan Air Bersih bagi MBR per tahun (% )


Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3 Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

a

Persentase rumah tangga yang belum dilayani air minum

22.27

0 10 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi;

b

Persentase rumah tangga yang belum bersanitasi

37.98

0

a

Persentase Bank Sampah Desa Jumlah sarana pengolahan limbah (unit) Persentase pelayanan tindak lanjut pengeduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (% )

30.00

100.00

82

100.00

100.00

100.00

1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

b c

100.00

100.00 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;


Lingkungan Hidup

33 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan RTH serta informasi Penataan rumah

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) b Penanaman kembali 1 juta a Penyediaan informasi LH 28.57 100.00 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan pohon untuk kelestarian Kabupaten Pekalongan (% ) lingkungan. *) c Pembangunan Petungkriyono sebagai kawasan Cultural Techno Forestry Park

b

Persentase desa yang tersosialisasi kelestarian lingkungan hidup(% )

c

Persentase pembentukan sekolah adiwiyata (% ) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (SPM) (% )

d

6.62

17.65

28.57

100.00

42.11

100.00

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2 Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

Lingkungan Hidup

Misi 6 : Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah 34 Meningkatnya keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah.

a Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Iptek;

1 Meningkatkan keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah.;

a

Jumlah hasil riset

3

b

Persentase Penerapan Hasil Riset (% ) Jumlah hasil kreatifitas dan inovasi teknologi mayarakat

-

30.00

3

5

c

d

a

b Pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga;

48

Persentase hasil tindak lanjut kerja sama kelitbangan Persentase pemanfaat TTG yang aktif (% )

a.

Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (% )

b.

Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi

6 1 Program Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

33.33

5.52

74.28

6

15.86 2 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

78.00 3 Program Pengembangan Kepemudaan dan dan Keserasian Kebijakan Olah Raga Pemuda; 6


Pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga;

Program Pengembangan CAPAIAN KINERJA dan Keserasian Kebijakan PROGRAM KONDISI KONDISI Pemuda; PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) c. Jumlah Prestasi Pemuda 2 2 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan Tingkat Nasional d. Persentase organisasi 57.14 76.19 pemuda yang dibina (% ) e. Jumlah pemuda pelopor 13 13 berprestasi tingkat Kab/prov/nas f. Jumlah kelompok wirausaha 13 19 pemuda g. Jumlah pemuda yang 290 memiliki pengetahuan tentang P4GN a Persentase organisasi 64 81 4 Program Pembinaan dan olahraga yang aktif (% ) Pemasyarakatan Olahraga; b Persentase pelaksanaan 100 100 pembinaan terhadap atlet, pelatih dan wasit cabang olahraga (% ) c Peningkatan partisipasi a Persentase UP2K yang aktif 18.60 44.91 5 Program Pengembangan kearifan lokal dalam (% ) Lembaga Ekonomi b Persentasi BUMDes yang 2.94 42.28 mendukung Pedesaan terbentuk (% ) penyelenggaraan c Persentase pasar desa yang 81.25 100.00 pembangunan daerah. berfungsi (% ) d Jumlah UED – SP yang aktif 3 10 (unit) a Persentase swadaya 17.50 20.00 6 Program Peningkatan masyarakat (% ) Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa b Persentase posyandu aktif 85.00 100.00 (% ) c

Persentase PKK aktif di kabupaten/kota (% )

a

Persentase Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Desa/ (LPMD) yang aktif (% )

100.00

b

Persentase kelompok binaan LPM yang aktif (% ) persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih (% )

33.33

61.27

46.62

80.00

c

49

70.00

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan PD PENANGGUNG BIDANG URUSAN Pariwisata JAWAB

Kepemudaan dan Olah Raga


Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa

100.00

100.00 7 Program Penguatan Kelembagaan Desa / Kelurahan


Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) DAERAH AWAL AKHIR (2016) (2021) d persentase Pengurus dan 32.35 82.19 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan Anggota PKK yang terlatih (% ) e Jumlah kelompok 36.40 73.16 masyarakat desa yang aktif (% ) a Jumlah kebijakan 0 4 8 Program Peningkatan pengakuan hak-hak Pelayanan Sosial Dasar masyarakat adat dan budaya lokal b Jumlah kelompok pelestarian 4 19 adat dan budaya lokal yang dibentuk Kelompok)

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB


a

Persentase perangkat desa yang terlatih (% )

55,15

100.00 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


b

Persentase Adminstrasi Pemerintahan Desa yang dibina (% )

50.00

100.00 10 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa


a

Jumlah peyelenggaraan promosi investasi yang diikuti (kali)

Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah 35 Meningkatnya iklim a investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah

50

Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan melalui SOP, perizinan online , perizinan dengan jemput bola, fasilitas pengaduan, SDM aparatur yang handal, penyederhanaan prosedur dan koordinasi antar lembaga dan dukungan infrastruktur; *)

1 Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

4

6 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Satu Pintu dan Tenaga Kerja

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) AWAL AKHIR (2016) (2021) 36 Meningkatnya b Peningkatan iklim investasi 2 Meningkatkan kualitas a Jumlah Pelayanan perijinan 3,937 4,344 Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan realisasi investasi yang berdaya saing berbasis pelayanan perizinan dan non Perijinan melalui baik investasi PMA, keunggulan daerah berupa kecepatan, PTSP (ijin) PMDN termasuk kemudahan dan non fasilitas dan kepastian serta lokal transparansi proses perizinan; c Penyediaan 1.600 hektar lahan investasi; *)

Keterangan

51

: *) 12 mandat rakyat

3

Membuka kesempatan investasi; *)

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

BIDANG URUSAN

PD PENANGGUNG JAWAB

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents