Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kota Sungai Penuh mendefinisikan hubungan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Adapun program-program pembangunan tersebut, dimuat pada Tabel 7.1
136
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh 2011-2016 VISI: Kota Sungai Penuh Yang Mandiri, Maju Dalam Ekonomi Dan Terdepan Dalam Pendidikan MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Capaian Kinerja indikator (outcome) Kondisi Kondisi awal akhir 1. 1.Terselenggaranya 1.Penataan dan 1. Membangun struktur - Tersusunnya 75 % 100 % tata kelola penguatan pemerintahan sesuai organisasi pemerintahan yang organisasi dan dengan kebutuhan perangkat baik manajemen daerah dan daerah yang SDM aparatur rensponsif terhadap sesuai kepentingan kebutuhan dan masyarakat luas kondisi daerah 100 % - Terselenggaran 75 % ya organisasi perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah 100 % - Terlaksanya 0 analisis jabatan 80- % - Terselenggaran 50 % ya pelaksanaan Tupoksi susuai analisis jabatan - Evaluasi penyelenggara sedang Baik an Pemerintahan Daerah
Program Pembangunan Daerah
Bid/ urusan
SKPD
Program penataan daerah otonomi baru
Pemerintahan umum
Sekretariat Daerah
Program peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanan
Pemerintahan umum
Sekretariat Daerah
137
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan dalam pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3.
Meningkatanya kesetaraan gender
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
2.Peningkatan 1.Penyelenggaraan kualitas SDM pendidikan dan aparatur pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur
- Standar kompetensi dalam penempatan Aparatur
35 %
60%
25 %
100%
100%
100 %
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Pemberdayaan BPMPPP-KB Perempuan
Program Pendidikan Kepewawaian Kedinasan.
BKD
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Kepegawaian
138
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 3.
Peningkata 1. Menghormati n budaya supremasi hukum, kerja yang melalui perilaku berdasarka keteladanan aparatur n pada pemerintahan dalam ketaatan mematuhi dan akan menaati hukum hukum dan perundangundangan
4. Peningkatan 1. Menerapkan sistem kualitas perencanaan dan perencanaan pengelolaan pembanguna keuangan daerah n dan yang bersinergi pengelolaan didukung SDM yang keuangan handal daerah 2. Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan
- Terwujudnya
70%
95%
peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Opini Audit BPK - Penyelesaian asset daerah dari kabupaten induk - Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
WDP
WTP
0%
50%
2,5%
5%
Program pembinaan Pemerintahan dan fasilitasi umum organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah
Sekretariat Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Inspektorat
Pemerintahan umum
Perencanaan bappeda Pembangunan
Pemerintahan umum
DPPKAD
Pemerintahan umum
BPMPPP-KB
Pemerintahan DPPKAD umum
139
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 3. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah 4. Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik
Program Kerjasama Perencanaan bappeda Pembangunan Pembangunan 0
5 dokumen
Perencanaan bappeda Pembangunan
0
1 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. Program Pengembangan Data dan Informasi. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
0
1 dokumen Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
Perencanaan bappeda Pembangunan
3
0
5 dokumen
5 dokumen
0
1 dokumen
3
12 dokumen
Perencanaan bappeda Pembangunan
Perencanaan bappeda Pembangunan
Perencanaan bappeda Pembangunan Perencanaan bappeda Pembangunan
Perencanaan bappeda Pembangunan
140
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Penerapan IT-Goverment dalam Tata Kelola Pemerintahan MISI II: Meningkatkan pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK 2
Pengembangan sistem informasi terpadu (egovernment) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan
- Pelayanan PSB gratis manajemen pendidikan yang - Penambahan program keahlian demokratis dan di SMK semua stakeholder Angka melek memberikan huruf kontribusi di dalam memajukan dan - Rata-rata lama sekolah menumbuhkembangk an suasana kondusif pada lembaga pendidikan
1. Meningkatnya 1. Pengemban 1. Mambangun cakupan layanan dan mutu pendidikan
gan manajemen pendidikan berbasis prestasi
35 %
100%
10%
75%
0%
100%
Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan kota sungai Penuh Survey dan publikasi data statistik pembangunan
Perencanaan bappeda Pembangunan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pemerintahan Umum
Perencanaan bappeda Pembangunan
Program Manajemen Pendidikan Pelayanan Pendidikan
SKPD
Dinas pendidikan
15 20 program program keahlian keahlian 97,23% 98 s/d 99% 9,18 th
10 s/d 11 th
141
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2. Merancang sistem Angka pendidikan yang Partisipasi mampu menciptakan Sekolah 16 s/d suasana dan proses 18 pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri - Angka secara optimal sesuai partisipasi dengan bakat dan Sekolah usia 7 kemampuannya s/d 12 dalam berinovasi, - Angka berkreasi dan partisipasi berkompetisi sekolah 13 s/d 15
3. Memfasiltasi penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi
63,22
70
Program Pendidikan Menengah
Pendidikan
Dinas pendidikan
97,77%
100%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan
Dinas pendidikan
95,23
98%
Angka Melek Huruf usia 15 s/d 44 th
97,23
99%
Program Pendidikan Pendidikan Non Formal
Dinas pendidikan
Tersedianya jenjang pendidikan peserta didik yang memiliki gangguan fisik dan mental
4 jenis kelainan
10 jenis kelainan
Program Pendidikan Pendidikan Luar Biasa
Dinas pendidikan
Rintisan universitas negeri kota sungai penuh
0
75%
Program Kerjasama Pembangunan
Perencanaan Bappeda Pembangunan
142
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
2. Penerapan system pembelajaran berbasis IT
1. Gerakan pendidikan untuk elearning
4. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan
90%
100%
SECL
0
1 unit
APM PAUD
75%
95%
1. Membangun media pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang di dukung oleh tenaga pendidik yang profesional 2. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 3. Membudayakan proses belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif.
- Sekolah menerapkan e-learning
10
80%
- Jaringan
0%
75%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pendidikan
Dinas pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan
Dinas pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
Dinas pendidikan
antar sekolah dan instansi
143
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah MISI III : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastuktur, Sarana Dan Prasarana Daerah yang Berkeadilan
1.
2.
Meningkatnya 1. cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur sarana dan prasarana daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas fasilitas infrastruktur perkotaan
Memantapk 1. Mengharmonisasikan an daya keterpaduan sistem dukung jaringan jalan, infrastruktur jembatan dan fasilitas daerah umum lainnya.
2. Pengembangan pengelolaan sumber daya air
Rasio sawah yang beririgasi
64%
75%
- Rasio RTdg cakupan layanan air bersih - Persentase sumber air yang berada diatas standar baku mutu - Persentase air limbah yang berada di atas standar baku mutu
60%
90%
dan - Persentase pengelolaan kawasan Rumah layak perumahan dan huni - Rasio RT permukiman dengan penerangan listrik Persentase 4. Mensinergiskan pemanfaatan sistem infrastruktur
3. Penataan
25%
75%
25%
50%
92%
96%
89%
95%
10%
70%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pekerjaan Umum
PU
Pekerjaan Umum
PU/PDAM
Program Pekerjaan pembangunan Umum infrastruktur perdesaan Program Lingkungan Perumahan Sehat Perumahan
PU
Program penataan ruang
PU
Penetaan Ruang
PU
144
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah dengan konsep tata ruang wilayah
5. Pembangunan
dan
pengelolaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan
6. Pembangunan
dan
pengembangan gedung pemerintah
7. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan
dan pengelolaan penataan ruang. - Rasio area taman kota, RTH dan area pemakaman - Rasio panjang jalan kondisi baik - Rasio panjang jalan yang beraspal - Rasio jembatan permanen yang berkualitas baik - Persepsi Tertibnya arus barang, jasa dan orang - Terminal - Persentase SKPD yang tersedianya gedung milik pemerintah Daerah - Rasio luas wilayah yang terkendali bahaya banjir - Rasio drainase
20%
30%
48%
80%
75%
85%
78%
85%
Tidak baik
Baik
1 unit 10%
unit 100 %
80%
85%
60%
90%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penetaan Ruang
PU
Program Peningkatan Jalan & Jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum
PU
Pekerjaan Umum
PU
Program Pekerjaan pemeliharaan jalan Umum dan jembatan Pogram Perhubungan peningkatan pelayanan angkutan
PU
Program Pelayanan Prasarana Aparatur
Pekerjaan Umum
PU
Program pengendalian banjir Program rehabilitasi/pemelih a-raan talud/bronjong
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
PU
Dishub
PU
145
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah kebencanaan
yang berfungsi baik
Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong dan tembok penahan tebing aliran sungai Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh
2. Pengemban 1. Meningkatkan akses gan pusat antara pusat-pusat kegiatan permukiman dengan skala lokal pusat pertumbuhan, dan wilayah meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi dan meningkatkan akses secara regional.
Pekerjaan Umum
PU
Pekerjaan Umum
PU
Pekerjaan Umum
PU
MISI IV : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan
1. Berkemban 1. Perluasan gnya usaha ekonomi masyaraka
lapangan kerja pada sektor unggulan
1. Mendorong - Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ekonomi yang berkualitas dan - Jumlah UMKM pro rakyat miskin serta berbasis meningkatkan usaha- komuditi usaha yang dapat unggulan menciptakan lapangan pekerjaan
6,46%
6,5%
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah kondusif
Koperasi dan UMKM
Diskop dan UKM
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Koperasi dan UMKM
Diskop dan UKM
146
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2. Pengembang 1. an kewirausaha an
Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Daya tampung pasar - Pasar tanjung bajre - Paar meringin jaya - Kincai plaza - PKL
2. Terkelolan 1. Pengemba 1. Mengembangkan UKM ngan untuk makin berperan ya sektor koperasi, dalam proses indusdan UMKM dan trialisasi, perkuatan komoditas industri keterkaitan industri, unggulan kecil percepatan pengalihan daerah berbasis teknologi, dan sektor dan peningkatan kualitas komoditas SDM unggulan 2. Mengintegrasikan dengan pengembangan usaha menerapka sesuai dengan n teknologi karakteristik daerah tepat guna dan pengusaha serta (TTG) potensi usaha di setiap kecamatan, desa/kelurahan
- Kontribusi sektor perdagangan, industri dan jasa dalam PDRB
- Jumlah sentra industri kecil - Jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestic - Pertumbuhan usaha jasa keparawisata n 3. Peningkatan kapasitas - Jumlah kelembagaan koperasi aktif pendukung ketahanan - Pertumbuhan pangan berbasis modal masyarakat koperasi
264 pedagang 65 kios/los 559 kios dan los 500 pedagang 30,41%
2 82.073 org
31 s/d 32%
12 90.000 org
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah
Pemerintahan umum
Diskop dan UKM
Program pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar
Pemerintahan umum
Diskop dan UKM
Program penigkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UMKM
Koperasi dan UMKM
Diskop dan UKM
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Industri
Diskop dan UKM
Program pengembangan distinasi parawisata
Pariwisata
Disporabudpar
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Koperasi dan UMKM
Diskop dan UKM
70% 30%
114
203
147
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 4. Penerapan
sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) dan peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan
MISI V : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1. Meningkatn 1. Pembangun 1. Peningkatan ya status an pelayanan kesehatan kesehatan berwawasa masyarakat dan balita masyarakat n dan Gizi kesehatan
2.Membudayan ya perilaku hidup bersih dan sehat
2. Peningkatan pelayanan terhadap penanganan penyakit menular
3. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat
Intensifikasi lahan pertanian
250 hektar
- Angka harapan hidup
69,8
72,8
Persentase balita gizi buruk
,<2,4
<2%
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Pertanian
DPPK
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kesehatan
Diskes
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan
Diskes
Kesehatan
Diskes
- Angka kesembuhan TB Paru -
55%
80%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Swadana)
Kesehatan
Diskes
- Desa PHBS
12% 24%
50% 60%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan
Diskes
148
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 4. Pendataan peningkatan kesehatan siswa
dan status
- Desa siaga aktif
3. Meningkatn 1. Mendorong 1. Pengembangan - Adanya ya akses pemerataan jaminan kesehatan Jaminan dan kualitas jangkauan terhadap masyarakat kesehatan pelayanan dan mutu miskin dan tidak masyarakat kesehatan pelayanan - kesehatan mampu 4. Meningkatn kesehatan Disparitas ya sarana secara pelayanan dan menyeluruh prasarana terpadu dan 2. Peningkatan kualitas - Jumlah dokter dan kuantitas tenaga umum kesehatan berkesinam - Jumlah dokter medis secara merata bungan spesialis 2. Mengoptim Jumlah perawat alkan Jumlah bidan sumber Tingkat daya Ketercukupan kesehatan peralatan medis yang ada Tingkat melalui 3. Peningakatan peningkata Ketercukupan pengawasan obat dan n obat makanan dan kompetensi minuman dan profesionali sme SDM kesehatan MISI VI : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Agamis, Berakhlak Mulia dan Berbudaya VI 1. Terwujudnya Pengamalan 1. Optimalisasi lembaga - Persentase kehidupan dan Pelestarian sosial keagamaan kelompok yang masyarakat Nilai yang ada dan masyarakat yang rukun Kebudayaan berkembang di aktif dalam
24%
60%
100%
100%
0%
0%
9
16 org
0 org
4 org
98 32 80 %
120 org 80 org 100%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Swadana) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Kesehatan
Diskes
Kesehatan
Diskes
Program Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat (Swadana) Program Standarisasi Kesehatan Pelayanan Kesehatan (Swadana)
Diskes
Diskes
100%
100%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kesehatan
60%
90%
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Diskes
kesbangpol
149
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan damai 2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama 3. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga
dan Keagamaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat
masyarakat
2.
kehidupan beragama dan berbudaya - Frekuensi dialog lintas keagamaan - Pemberdayaan Pembina keagamaan
1 kali
10 kali
10%
80%
Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat
Pemerintahan Bagian kesra umum
Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam kehidupan yang agamis dan pembentukan karakter
- Pelestarian adat dan budaya Kota Sungai Penuh
40%
90%
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Kebudayaan
Disporabudpar
3. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan
- Kapasitas pemberdaya an fakir miskin - Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin. - Pelestarian adat dan budaya Kota Sungai Penuh
25%
80%
Sosial
Sosnaker
20%
90%
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
40%
90%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Budaya
Disporabudpar
4. Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur
150
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 5. Menjadikan budaya dan tradisi lokal sebagai salah satu muatan pendidikan di sekolah
- Pembinaan dan pemberdayaa n generasi muda - Pembinaan lembaga kepemudaan
69 desa
MISI VII : Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup VII - Meningkatnya 50% 1. Terwujudny Optimalisasi 1. Mengendalikan pengelolaan aktivitas masyarakat peran lembaga a dalam kegiatan keagamaan pengelolaa potensi daerah pembangunan dengan dan adat n sumber secara memperhatikan aspek sebagai agen daya alam bijaksana dan sosial, lingkungan pembangunan yang hidup dan tata ruang optimal dan berkelanjutan berkelanjut 2. Peningkatan - Persentase 40% an sesuai produktivitas lahan perubahan dengan kritis dan lahan tidur guna lahan aspek (lahan marginal - Persentase 40% penataan penurunan ruang dan lahan kritis dan lingkungan lahan tidur hidup menjadi lahan produktif 2. Terwujudny a kota bersih dan 3. Pengelolaan, - Persentase 30% sehat rehabilitasi dan luas wilayah pelestarian sumber konservasi daya hutan sumber daya alam 4. Pengembangan sistem penanggulangan bencana
- Persentase akses pengendalian
0%
90%
60% 90%
60%
100%
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pemuda dan olah raga
Disporabudpar
Program pendidikan politik masyarakat
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Kesbangpol dan linmas
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Kehutanan
DPPK
Program peningkatan produksi pertanian/perkebuna n
Pertanian
DPPK
Program pemamfaatan potensi sumber daya hutan
Kehutanan
DPPK
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Lingkungan hidup
BLHD
151
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bencana alam
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
BPBD
Program tanggap darurat bencana
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kehutanan
BPBD
Program peningkatan pengendalian polusi
Kehutanan
DPPK
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
BLHD
Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Program pengendalian kebakaran hutan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana
-
Penerapan kota bersih dan sehat Persentase industry/usa ha yang telah memiliki dokumen Amdal/UPL/ UKL
sedang
30%
adipura
80%
BPBD
DPPK
152
