BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Perumusan kebijakan umum dan Program pembangunan daerah dipandang sangat penting untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011–2016 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum akan diperoleh berbagai strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan Program lainnya. Sesuai dengan aturan yang digariskan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain: 1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; 2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktorfaktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut: 1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. 2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. 3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

171

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Nias di masa mendatang sebagai berikut: Prioritas 1 : Infrastruktur Pembangunan infrastruktur daerah yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, fokus kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias pada bidang infrastruktur adalah sebagai berikut: a) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan b) Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum terutama air bersih dan jaringan listrik. c) Pembangunan prasarana produksi (irigasi) dan perdagangan d) Pembangunan prasarana kantor Pemerintah Daerah Prioritas 2 : Pendidikan Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Nias, kemandirian dan keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara kualitas mutu pendidikan, ketersediaan sarana serta ketersediaan tenaga terdidik melalui fokus kegiatan sebagai berikut: a) Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan c) Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK) d) Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

172

e) f) g) h)

Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri. Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Pendidikan

Prioritas 3 : Kesehatan Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan fokus kegiatan sebagai berikut: a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya b) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita c) Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular d) Pengembangan kemampuan, kealihan, dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan e) Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat f) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan g) Peningkatan kualitas pelayanan RSU Gunungsitoli h) Revitalisasi layanan program keluarga berencana i) Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Kesehatan Prioritas 4 : Ekonomi dengan fokus kegiatan : a) Peningkatan ketahanan pangan. b) Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, perkebunan peternakan, dan perikanan. c) Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat. d) Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan. e) Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian. f) Penumbuhan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian dan perikanan. g) Peningkatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan h) Peningkatan kuantitas penyuluhan pertanian dan perikanan. i) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI) j) Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah k) Pendirian BUMD industri pengolahan karet l) Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. m) Pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. n) Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan. RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

173

o) Percepatan pencapaian sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Prioritas 5 : Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus kegiatan : a) Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) b) Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang masalah kesejahteraan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya. c) Peningkatan kesempatan kerja. d) Optimalisasi program PNPM, PKH, BOS, JAMKESMAS Prioritas 6 : Lingkungan hidup dan dengan fokus kegiatan:

pengurangan

resiko

bencana,

a) Pencegahan dan pengurangan resiko bencana b) Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana c) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan. d) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Prioritas 7 : Pemerintahan dan aparatur dengan fokus kegiatan : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Perbaikan manajemen kepegawaian Perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah Optimalisasi pendapatan asli daerah. Penataan sistim administrasi dan tatalaksana pemerintahan. Peningkatan Kualitas pelayanan publik, utamanya dalam pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan. Optimalisasi fungsi pengawasan. Penetapan dan penataan ibu kota kabupaten Nias (pasca pemekaran) Penataan kecamatan dan desa Pemantapan tatakelola kepemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT


174

Tabel 5 – 1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 PRIORITAS NASIONAL (RPJMN TAHUN 20102014)

PRIORITAS PROVINSI (RPJMD PROV. SUMATERA UTARA TAHUN 2009-2013)

PRIORITAS KABUPATEN NIAS TAHUN 2011-2016

1

2

3

1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1.

Tata pemerintahan yang baik yang didukung keimanan

1.

Infrastruktur

2.

Pendidikan

2.

Pendidikan

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

3.

Kesehatan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan Kemiskinan

4.

Pertanian

4.

Ekonomi

5.

Ketahanan Pangan

5.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5.

Penanggulangan Kemiskinan

6.

Infrastruktur

6.

Dukungan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6.

Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana

7.

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

7.

Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

7.

Pemerintahan Aparatur

8.

Energi

8.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

9.

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

dan

10. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi 11. Prioritas lainnya dibidang Polhukam 12. Prioritas lainnya dibidang Perekonomian 13. Prioritas lainnya dibidang Kesra


175

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut : 1. Dalam upaya mewujudkan misi pertama: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (Good Governance and Clean Gorvernment); maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Program Penyelenggaran Analisis Jabatan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program penataan daerah otonomi baru Program penataan administrasi pemerintahan Program penataan ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Pemantauan dan Pengendalian Program di Bidang Pendapatan Daerah Program Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Program Pendataan dan Pendaftaran Subjek/Objek Pajak/Retribusi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pekan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Program Pembinaan Ketaatan PNS membayar pajak-pajak Pribadi Program penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) organisasi perangkat daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Informasi Pelayanan Perizinan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

176

26) Program Pemilihan Kepala Desa 27) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 28) Program Kerjasama Pembangunan b. Urusan Wajib Kearsipan, melalui program antara lain: 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah c. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui program antara lain: 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya 3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi d. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain: 1) Program Perencanaan Tata Ruang e. Urusan Wajib statistik, melalui program antara lain: 1) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah f. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui program antara lain: 1) ProgramPenataan Administrasi Kependudukan g. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa h. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa i. Urusan Wajib Pertanahan, melalui program antara lain: 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Dalam upaya mewujudkan misi kedua: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program antara lain: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2) Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

177

3) 4) 5) 6) 7)

Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan non formal dan informal Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Urusan Wajib Kesehatan, melalui program antara lain: 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5) Program pengembangan lingkungan sehat. 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas keliling dan Poskesdes 9) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 10) Program Pemelihaaran Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia 13) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 16) Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan 17) Program pengembangan desa siaga. 18) Program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 19) Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 20) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia c. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, melalui program antara lain: 1) Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2) Program Pelayanan Kontrasepsi 3) Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR 4) Program Advokasi, KIE dan Koseling 5) Program Pembinaan Peranserta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 6) Program Pengembangan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga


178

d. Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga, melalui program antara lain: 1) Peningkatan peran serta kepemudaan 2) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 3) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 4) Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6) Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7) Program Pembinaan, Pengembangan Pemuda dan Olahraga 3. Dalam upaya mewujudkan misi ketiga: Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, melalui program antara lain: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4) Program pembangunan turap/talud/bronjong 5) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 8) ProgramPengelolaan Areal Pemakaman b. Urusan Wajib Perumahan, melalui program antara lain: 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah. 2) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. 3) Program pembangunan lingkungan sehat 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan c. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain: 1) Program Pemanfaatan Ruang. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3) Program Perencanaan Tata Ruang d. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan pelayanan angkutan 2) Program Peningkatan Pengamanan Lalulintas 3) Program Program Pembangunan Prasarana dan Perhubungan

Fasilitas

e. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui program antara lain: 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

179

2)

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

f. Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral, melalui program antara lain: 1) Program Pengembangan Energi Alternatif 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan 4. Dalam upaya mewujudkan misi keempat: Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan b. Urusan Wajib Koperasi, melalui program antara lain: 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Koperasi dan UKM 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup, melalui program antara lain: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam 4) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup d. Urusan Wajib Sosial, melalui program antara lain: 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 3) Program Penanganan Fungsi-fungsi Sosial dalam kehidupan kebangsaan 4) Program Pemberian Bantuan Sosial 5) Program penanggulangan korban bencana 6) Program Pembinaan anak terlantar 7) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 8) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 9) Program Pembinaan Lanjut Usia (Lansia)


180

e. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja f. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program antara lain: 1) Program Pengarustamaan Gender dan Anak g. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program antara lain: 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah h. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi i. Urusan Pilihan Pertanian, melalui program antara lain: 1) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 6) Program Peningkatan Teknologi Peternakan j. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain: 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Program Penatagunaan dan Pengusahaan Hutan 3) Program Peredaran Hasil Hutan 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan k. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, melalui program antara lain: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. 3) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


181

8)

Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut 9) Program Perencanaan, Pendataan dan Informasi 10) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 11) Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan hutan Mangrove berbasis masyarakat 12) Program Penyediaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan l. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui program antara lain: 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan m.Urusan pilihan Pariwisata, melalui program antara lain: 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program Pengembangan Potensi Wisata dan Budaya 3) Program Pengembangan destinasi pariwisata n. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri 2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan o. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain: 1) Program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah 2) Program pengawasan hasil-hasil Industri 5. Dalam upaya mewujudkan misi kelima: Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui program antara lain: 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2) Program Pemasyarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsan 3) Program pemantapan dan peningkatan Ideologi 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Demokrasi 6) Program Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas b. Urusan Wajib Kebudayaan, melalui program antara lain: 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya 3) Program pengelolaan keragaman budaya 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


182

c. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerinta han Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program antara lain: 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 4) Program Penegakan Hukum Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Kabupaten Nias, selain program-program yang berdasarkan urusan diatas, juga akan dilaksanakan sikronisasi beberapa program nasional dan provinsi yang pendanaan kegiatannya baik bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara maupun dari APBD Kabupaten Nias yang nantinya akan diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 yang meliputi : 1. Program pemberdayaan desa, melalui: a. Desa Tertinggal b. Gerakan Masyarakat Desa Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) c. Desa Mandiri Energi d. Desa Pesisir dan PPK e. Desa Pusat Pertumbuhan Baru f. Desa Vokasi g. Desa Siaga h. Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU) i. Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (GERDUTASKIN) j. Desa Binaan PKK 2. Program Rumah Sangat Murah 3. Program Kenderaan Angkutan Murah 4. Program Air Bersih Untuk Rakyat 5. Program Listrik Murah dan Hemat 6. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dapat dilihat pada Tabel berikut:


183

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 Misi 1. Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik , Bersih dan Efektif (Good Governance and Gorvernment) Capaian Kinerja No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

(1)

(2)

(3)

1

Terwujudnya tatakelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien

1. Penataan organisasi perangkat daerah, dengan arah kebijakan a. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

2. Perbaikan kesejahteraan pegawai, dengan arah kebijakan : a. Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD

Indikator Kinerja (outcome) (4)

- Struktur organisasi

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

(6)

(7)

(8)

(9)

38 SKPD

≤ 35 SKPD

2,85%

100%

Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Program Penyelenggaran Analisis Jabatan

0%

100%

Wajib Bagian Otonomi Daerah, Organisasi Pemerintahan Setda Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0

6 Dok

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi

- Dokumen analisis jabatan

satuan kerja perangkat daerah - Dokumen analisis beban kerja

- Standarisasi Indeks

Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang didasarkan pada pembobotan beban tugas, serta pembayarannya didasarkan pada indikator

Clean

Bagian Organisasi Setda


184

Misi 1. Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik , Bersih dan Efektif (Good Governance and Gorvernment) Capaian Kinerja No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

capaian kinerja dan indikator kedisplinan - Standarisasi Tambahan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0

6 Dok

- Pembentukan Kecamatan

9 Kec

12 Kec

Program penataan daerah otonomi baru

- Pembentukan Desa baru

119 Desa


Penghasilan bagi PNSD yang bertugas didaerah terpencil atau melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.

3. Penataan kecamatan, desa, dan wilayah administrasi pemerintahan dengan arah kebijakan : a. Pemekaran Kecamatan dan Desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

baru

0 kel

180 Desa 3 kel

menjadi kelurahan. - Tapal batas kabupaten - Tapal batas kecamatan

0 0

3 Kab 5 Kec


- Tertatanya tapal batas

0 Desa

25 Desa


- Meningkatnya status desa

b. Penataan tapal batas desa dan kecamatan

Clean

desa

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Bagian Administrasi Pemdes Setda Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Bagian Administrasi Pemerintahan


185


Sasaran


(1)

(2)

(3)

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Setda c. Penamaan wilayah administrasi pemerintahan

- Data/informasi nama

-

6 Dok

Program penataan administrasi pemerintahan

1 Dok

4 Dok

Program penataan administrasi pemerintahan

0

1 keg


1 Dok

Program penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi perangkat daerah Program penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi perangkat daerah

rupabumi

- Nomor kode wilayah

administrasi pemerintahan

d. Penataan ibu kota Kabupaten Nias 4. Penataan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan arah kebjakan a. Penataan tata administrasi pemerintahan

- Penetapan dan Penataan

Ibukota Kabupaten Nias

- Pedoman tata naskah

dinas

- Lanjutan penyerahan P3D

kepada DOB

1 dok

4 dok



Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Bagian Administrasi Pemerintahan Setda

Bagian Organisasi Setda Bagian Organisasi Setda


186


Sasaran


(1)

(2)

(3)

b. Penataan pengelolaan informasi, kearsipan dan dokumentasi c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pelaksanaan APBD


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Persentase SKPD yang

100 %

menerapkan pengelolaan arsip secara baku - Meningkatnya jumlah SDM pengelola kearsipan (arsiparis) - Petunjuk Pelaksanaan APBD

15 org 6 Dok (Disusun tepat waktu) 6 Dok (Disusun tepat waktu)

- Standar Biaya Umum,

Harga Bahan, dan Analisis Standar Belanja

- Terbentuknya Unit

0

100 %

Layanan Pengadaan (ULP)

d. Peningkatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan 5. Penguatan fungsi lembaga DPRD, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD

Clean

Jumlah kegiatan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan di SKPD Kecamatan

- Persentase implementasi

fungsi pengawasan - Persentase implementasi

2 Keg per tahun

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Wajib Kearsipan

Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi perangkat daerah Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Wajib Kearsipan

Ktr. Perpustakaan dan Kearsipan Ktr. Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Pembangunan Setda

SKPD Kecamatan

Sekretariat DPRD


187

Misi 1. Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik , Bersih dan Efektif (Good Governance and Gorvernment) Capaian Kinerja

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Persentase implementasi

100 %

100 %

a. Penataan kembali tenaga fungsional (guru, medis, dan PPL)

Menurunnya jumlah PNS tenaga fungsional yang bekerja pada jabatan struktural (di dasarkan pada rekam jenjang karir dan lama bekerja di jabatan struktural)

100 %

0%

b. Pemerataan PNS secara proporsional pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) c. Penempatan pejabat struktural yang

Jumlah PNS pada setiap SKPD

Belum merata

Merata

Berfungsinya Tim Baperjakat

Belum optimal

Optimal

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

fungsi legislasi fungsi anggaran

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

6. Perbaikan manajemen kepegawaian, dengan arah kebijakan : Program Pembinaan dan Wajib Otonomi Pengembangan Daerah, Aparatur Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

BKD


188


Sasaran


(1)

(2)

(3)

didasarkan pada pertimbangan jenjang akademik, kompetensi dan prestasi kerja serta bebas KKN d. Rekruitment PNSD yang dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan daerah terutama dalam memenuhi tenaga guru dan medis. e. Penerapan prinsip reward and punishment

f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Fit and Proper Test untuk pengangkatan Eselon II dan Camat

Belum

Fit and Proper Test

2.802 org

3.500 org

-

100 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Jumlah PNSD meningkat

- Ditetapkannya Kode Etik (Code of conduct) pegawai Pemerintah Kabupaten Nias - Pemberian penghargaan kepada PNS atas Pengabdian dan Prestasi Kerja yang dicapai - Penegakkan disiplin & evaluasi kinerja PNS Bantuan tugas belajar/ikatan dinas : - Diploma 1 Penilai PBB - Strata-1 (Program Studi yang sangat dibutuhkan /

4 keg

-

6 keg

20 org 40 org

BKD



189


Sasaran


(1)

(2)

(3)

-

-


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

langka antara lain kedokteran, planologi, geodesi) Dokter Spesialis Strata - 2 Strata – 3 (Bidang Pemerintahan, Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan, Perencanaan/Studi Pembangunan) Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM-IV

6 org 30 org 5 org

64 org

Program Pendidikan Kedinasan

- Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM-III - Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM-II

27 org

- Kegiatan diklat teknis /

100 %

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

Seluruh SKPD

-

100 %


BKD

-

75 %

18 org

bimtek di seluruh SKPD g. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian aparatur

Clean

- Diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis IT - Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan bidang kepegawaian meningkat.


190


Sasaran


(1)

(2)

(3)

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah

1. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan arah kebijakan :

2

a. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku

-

-

-

-

b. Penataan pengelolaan aset


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50 %

100 %

Kurang tepat waktu Kurang tepat waktu Disclaimer

Tepat waktu

75 %

100 %

65 %

100 %

85%

100 %

- Sistim informasi

-

Clean

pengelolaan keuangan daerah berbasis IT Tingkat ketepatan penyusunan APBD dan PAPBD Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah Opini terbaik atas hasil audit laporan keuangan daerah Tingkat pelayanan kepada SKPD yang memenuhi prinsip tepat waktu Tingkat penyusunan dan penyesuaian berbagai instrumen pengelolaan keuangan daerah

- Iventarisasi/Identifikasi

barang milik daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Wajib Bagian Otonomi Daerah, Keuangan Setda Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Peningkatan dan Pengembangan

Wajib Bagian Umum & Otonomi Daerah, Perlengkapan

Tepat waktu WTP


191


Sasaran


(1)

(2)

(3)

daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistim Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

25%

100%

50%

100%

- Iventarisasi / Identifikasi

barang hasil rehabilitasi dan rekontruksi dan aset off budget dari NGO - Sistim informasi pengelolaan barang milik daerah - Neraca daerah yang akuntabel

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Setda

Bagian Pemerintahan Setda

6 dok

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Wajib Pertanahan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Wajib Dinas Otonomi Daerah, pendapatan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Penyelesaian kasus tanah milik Pemkab Nias - Sertifikasi tanah milik daerah

0%

100%

23 Sertifikat

143 Sertifikat

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

Rp. 17,62 Miliar

- Retribusi Daerah

Rp. 6,37 Miliar

- Pajak Daerah

Rp. 1,99 Miliar Rp. 4,41 Miliar

Rp. 24,97 Miliar Rp. 13,12 Miliar Rp. 1,34 Miliar Rp. 8,00 Miliar

Rp. 4,85 Miliar

Rp. 2,51 Miliar

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Keuangan Setda


192


Sasaran


(1)

(2)

(3)

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-tax secara terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat. e. Peningkatan akurasi dan cakupan data wajib/objek pajak dan restribusi daerah f. Pembangunan sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah 2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan efektivitas sistim pengawasan, dalam upaya mencegah atau meminimalkan

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Aplikasi PBB ( 2013) Aplikasi BPHTB (2012)

0 0

Online Online

Aplikasi Pajak Daerah (2013)

0

Online

Jumlah kegiatan pendataan wajib/ojek pajak dan restribusi daerah

Jumlah pos pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan

- Pengawasan Internal, LHP Reguler yangg meliputi Tupoksi, Aspek Pengelolaan Keuangan, Aspek SDM dan Aspek Pengelolaan Barang

6 keg

Program Penataan sistem dan prosedur administrasi

Program Pendataan dan Pendaftaran Subjek/ Objek Pajak/ Retribusi Daerah

-

36 Unit

Program Penataan sistem dan prosedur administrasi

53 LHP

368 LHP

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Inspektorat


193


Sasaran


(1)

(2)

(3)

praktek KKN -

-

-

b. Pemantapan Sistem dan mekanisme pertanggungjawab an aparatur pemerintah

-

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

milik Daerah dan LHP BOS,DAK dan PNPM Kasus pengaduan dan serah terima jabatan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, termasuk tindak lanjut hasil audit BPK-RI Dokumen evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijaksanaan KDH Laporan Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah TPKN/TP/TGR Pemerintah Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

14 LHP

163 LHP

3 Dok

18 Dok

53 Dok

368 Dok

2 Kali

12 Kali

6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok

5 Dok

KDH

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan


Inspektorat


Bagian Pemerintahan Setda


194


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Laporan Kegiatan Harian/Bulanan Bupati Nias - LPPD akhir masa Jabatan Bupati Nias - Memori Jabatan Bupati Nias - Laporan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan c.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan

- Pelaksanaan monitoring Inprs Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi - Ketaatan PNS untuk membayar pajak-pajak pribadi di lingkungan Pemerintah Daerah

3

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Clean

6 Dok

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

2 Dok 2 Dok 100 %

1 Dok

6 Dok

40.83%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Program Pembinaan Ketaatan PNS membayar pajak-pajak Pribadi

Seluruh SKPD

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, dengan arah kebijakan:


195

Misi 1. Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik , Bersih dan Efektif (Good Governance and Gorvernment) Capaian Kinerja

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran yang jelas dan terukur) dan partisipatif serta tepat waktu

- Dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA - Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA - Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - Dokumen KUA dan PPAS - Regulasi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA - Tingkat kepuasan stakeholder dan mitra kerja terhadap pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal - Kegiatan perencanaan pembangunan desa dan kecamatan di SKPD Kecamatan - Persentase jumlah RPJM Desa - Persentase jumlah RKP Desa - Tersusunnya Profil Desa

0 dok

1 dok

0 dok

1 dok

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Wajib Perencanaan Pembangunan

Bappeda dan Penanaman Modal

1-2 Keg per tahun



SKPD Kecamatan

0%

100 %


BPMD/K

0%

100 %


0%

100 %

6 dok < 60 %

100 % 12 dok 1 perda

≥ 80 %


196

Misi 1. Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik , Bersih dan Efektif (Good Governance and Gorvernment) Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

(4)

b. Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- Evaluasi pelaksanaan RKPD - Review RPJMD - Tersusunnya LKPJ - Koordinasi program bidang ekonomi dan sosial budaya - Koordinasi program bidang prasarana wilayan dan SDA - Koordinasi sumber pendanaan APBN - Koordinasi sumber pendanaan DAK - Koordinasi penataan ruang daerah

c. Peningkatan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan

Clean

6 dok 5 dok 6 dok 6 keg 5 keg 6 keg

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6 keg 6 keg

Program Perencanaan Tata Ruang

Wajib Penataan ruang Wajib Perencanaan Pembangunan

- Profil daerah - Data audiovisual - Analis data bidang prasarana wilayah dan SDA

3 dok 3 dok 12 dok

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Analisis data/indikator bidang ekonomi

6 dok

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Analisis data/indikator bidang sosial budaya

6 dok

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Sistem Informasi Pembangunan daerah

100 %




197


Sasaran


(1)

(2)

(3)

2.Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik dan informasi pembangunan daerah, dengan arah kebijakan : a. Perkuatan sistem data dan informasi pembangunan daerah.

b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peneliti

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6 Dok 6 Dok

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

- Buku Nias Dalam Angka - Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten - Buku Indeks Harga Bahan Konstruksi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IHBK/IKK) - Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Buku Incremental Capital Output Ratio (ICOR) - Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten Nias - Koordinasi jaringan penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Nias - Jumlah sumber daya aparatur peneliti

Wajib statistik

Badan Litbangtis

6 Dok

6 Dok 5 Dok 3 Dok 100 %

-

10 Org

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur


198


Sasaran


(1)

(2)

(3)

4

Membaiknya kualitas pelayanan publik

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 SPM

14 SPM

Program penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) organisasi perangkat daerah


100 %

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75%

100 %

75%

100 %

ProgramPenataan Administrasi Kependudukan

0% 30 %

60 % 80 %

1. Peningkatan Kualitas pelayanan publik, dengan arah kebijakan: a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah pemerintah daerah

- Jumlah SPM yang ditetapkan

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik

Tingkat penyediaan sarana dan prasarana kantor pendukung pelayanan publik

c. Peningkatan kualitas penyelenggaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- Ketersediaan data base kependudukan - Penerapan KTP nasional berbasis NIK - Penerapan e-KTP - Jumlah penduduk yang ber KTP


Seluruh SKPD

Wajib Kependudukan dan pencatatan sipil

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil


199


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60 %

85 %

5%

25 %

15 %

81 %

- Jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) - Jumlah Pasangan berakte Nikah - Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran - Pelayanan Mobil e-KTP berjalan

100 %

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di SKPD Kecamatan d. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Clean

1 Keg per tahun

- Pelayanan perizinan langsung di Kecamatan - Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari) - Jumlah perizinan yang diproses - Mobil keliling pelayanan perizinan - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha - Penyelesaian izin lokasi

6 jenis 45 menit s/d 14 hari

45 menit s/d ≤ 14 hari 500 bh 1 unit 3–4 perda 2 izin lokasi

ProgramPenataan Administrasi Kependudukan

Wajib Kependudukan dan pencatatan sipil

SKPD Kecamatan

Program Peningkatan Informasi Pelayanan Perizinan


Badan Pelayanan Perizinan Terpadu


200


Sasaran


(1)

(2)

(3)

5.

Terbangunnya Sistem Informasi Daerah berbasis IT

1. Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Web site milik pemerintah

0

1

-

2

4

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Wajib Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 unit 10

9 unit 20

0

1

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) - Pusat Pengelolaan Informasi, Data dan Informasi Daerah - Pusat Pengelolaan Informasi, Data dan Informasi Daerah

0%

100%

0%

100%



Bagian Pembangunan Setda

0%

100%

Pembangunan sistim egovernment lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

0%

100%



Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

-

b.

Membangun program eGovernment secara terintegrasi.

Clean

daerah Jumlah jaringan komunikasi Jumlah wartel/warnet Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal


201


Sasaran


(1)

(2)

(3)

6.

Meningkatnya efektivitas penyelengagaran Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarat Desa

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

53 Desa

180 Desa

Program Pemilihan Kepala Desa

Persentase aparatur pemerintahan desa terlatih dalam bidang pemerintahan desa dan pengelolaan administrasi desa - Persentase aparatur pemerintahan desa terlatih dalam bidang pengelolaan keuangan desa - Persentase pengelolaan administrasi desa yang termasuk kategori baik

0%

100%

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

0%

100%

0%

100%

- Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

0 kel

20 kel

1. Pemantapan tatakelola kepemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan arah kebijakan : a. Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik

b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

-

Kepala desa defenitif meningkat

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Program


Bagian Pemdes Setda

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan

BPMD/K


202


Sasaran


(1)

(2)

(3)

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Jumlah LPM berprestasi - Jumlah posyandu aktif

0 desa 50 desa

40 desa 70 desa

- Jumlah kelompok binaan PKK

15 kel

63 kel

- Persentase desa berstatus swasembada terhadap jumlah desa

0%

17 %

- Persentase pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap program pemberdayaan masyarakat

100 %

100 %

- Persentase jumlah PKK aktif

100 %

100 %

- Jumlah desa yang berprestasi

3 desa

21 desa

- Persetase swadaya gotong royong masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat - Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat di SKPD Kecamatan

Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BPMD/K

12 %

2-3 Keg Program Peningkatan per tahun Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD Kecamatan


203


Sasaran


(1)

(2)

(3)

7.

Meningkatnya kerjasama, koordinasi dan sinergitas pembangunan daerah

Clean


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. Peningkatan kerjasama daerah, dengan arah kebijakan: - Terbentuknya wadah kerjasama/sekretariat badan kerja sama - Disepakatinya perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan - Terlaksanannya forum/pertemuan koordinasi bidang perencanaan pembangunan

100 %

b. Peningkatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga

c. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah

a. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah se Kepulauan Nias

Program Kerjasama Pembangunan

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda

6 kali


Meningkatnya jumlah kerjasama dengan berbagai lembaga / perguruan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

100 %


Bagian Administrasi Pemerintahan Setda & Bappeda dan Penanaman Modal Seluruh SKPD

Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah

100 %


1 dok

Seluruh SKPD


204

Misi 2 : Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan Capaian Kinerja No (1)

1

Sasaran


(2)

(3)

Terwujudnya 1. Peningkatan pemerataan keterjaminan kepastian akses terhadap memperoleh layanan pendidikan yang pendidikan yang bermutu, bermutu, relevan dan relevan, dan terjangkau diseluruh terjangkau kecamatan dan desa, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidik dan manajemen PAUD berkompeten b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, serta pemenuhan guru SD dan SMP secara merata


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(4)

(6)

(7)

- Angka Partipasi Kasar (APK) PAUD non formal meningkat - Jumlah PAUD

3.28 %

3.58 %

18 kel

123 kel

- Angka Partisipasi Kasar (APK) TK meningkat - Unit baru TK

3,45 %

5,75 %

1 Unit

6 Unit

92.05 %

97.60 %

96,06 %

97.31%

78,90 %

90,50 %

0,49 %

0.34 %

6,41 96,69 %

7,40 96.99 %

95,66 %

95.69 %

52,25 207,40

51,98 188,70

5%

60 %

65,74 %

95 %

- Angka melek huruf - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD meningkat - Angka Partisipasi Murni (APM) SD meningkat - Angka putus sekolah (APS) SD - Rata-rata Lama Sekolah - Angka Kelulusan (AL) SD - Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP - Rasio murid SD/guru - Rasio murid SD/sekolah - Persentase SD berakreditasi minimal B - Sekolah pendidikan SD


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Dasar

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan


205

Misi 2 : Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan Capaian Kinerja No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


-

-

-

-

-

kondisi bangunan baik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Angka putus sekolah (APS) SMP menurun Angka Kelulusan (AL) SMP meningkat Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK meningkat Rasio murid SMP/guru Rasio murid SMP/sekolah Persentase SMP berakreditasi minimal B meningkat Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA meningkat Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik meningkat Jumlah Unit Sekolah Baru SD Jumlah Unit Sekolah Baru SMP Tambahan Ruang Kelas/RKB SD Tambahan Ruang Kelas/RKB SMP Jumlah perpustakaan SD yang dibangun

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

(7)

54,93 %

61,71 %

36,18 %

54,96 %

0,34 %

0,18 %

99,94 %

99,98 %

83.49 %

83,52 %

47,19 219,08

46,94 197,48

5%

60 %

0%

60 %

62,54 %

100 %


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

8 unit 9 unit 65 lokal 153 lokal 63 unit


206


Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) - Jumlah perpustakaan SMP

yang dibangun Rehabilitasi Gedung SD Rehabilitasi Gedung SMP SD Unggulan SMP Unggulan - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK meningkat - Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK menurun

Kondisi Awal 2010 (6)

- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK meningkat - Rasio siswa SMA/K/guru - Rasio siswa SMA/K/ sekolah - Sekolah pendidikan SMA/SMK kondisi bangunan baik meningkat - Persentase SMA berakreditasi minimal B meningkat - Persentase SMA yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi meningkat - Persentase SMK berakreditasi minimal B meningkat - Persentase SMA/SMK memiliki perpustakaan meningkat

(7)


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

38 unit

28,28 %

133 unit 88 unit 1 Unit 1 Unit 74,94 %

17,43 %

62,44 %

2,77 %

2,51 %

99,97 %

100 %

31,16 175,32 70 %

35,19 156,72 95 %

33 %

90 %

-

c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, serta pemenuhan guru SMA/SMK secara merata

Kondisi Akhir 2016

Program Pendidikan Menengah

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

4 unit 0%

50 %

5,88 %

60 %


207


Sasaran


(1)

(2)

(3)

d. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

(7)

- Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK meningkat - Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK meningkat - Jumlah Unit Sekolah Baru SMA/SMK - Tambahan Ruang Kelas Baru SMA/SMK - SMA Unggulan - SMK Unggulan - BOSDA untuk SMA/SMK - Persentase SMK berakreditasi minimal B meningkat - Persentase SMK memiliki perpustakaan meningkat - Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK meningkat - Sekolah pendidikan SMA/SMK kondisi bangunan baik meningkat - Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

8 unit

5 unit 6 unit 72 unit

0%

1 Unit 1 Unit 17 Sekolah 35 %

0%

50 %

0%

50 %

0%

50 %

0%

50 %

Pendidikan Menengah

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan


208


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

(7)


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

SMK meningkat e. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru

- Guru TK bersertifikat

-

-

76 org

126 org

73 org

98 org

84 org

109 org

839 org

1,500 org

0

566 orang

0

104 orang

- Kepala SD mengikuti diklat

-

176 org

-

-

96 org

-

35 org

-

18 org

-

18 org

-

-

-

f. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah

pendidik Guru SD bersertifikat pendidik Guru SMP bersertifikat pendidik Guru SMA/SMK bersertifikat pendidik Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK yang mendapatkan Tujangan Tambahan Penghasilan dari daerah Guru SD/SMP/SMA/SMK yang mengikuti diklat mata pelajaran Pelatihan guru profesional SMA/SMK

-

kepemimpinan Pengawas SD yang mengikuti diklat pengawasan Kepala SMP mengikuti diklat kepemimpinan Pengawas SMP mengikuti diklat pengawasan Kepala SMA/SMK mengikuti diklat kepemimpinan

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan


209


Sasaran


(1)

(2)

(3)

g. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

h. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi

i. Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri j. Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi

Indikator Kinerja (outcome) (4) - Pengawas SMA/SMK

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

(6)

(7)

-

18 org

3,28 %

3,58 %

32,02 %

36,73 %

18,31 %

20,59 %

9,42 %

11,46 %

0

19.840 org

0

4,000 org

0

2,400 org

Pendidikan Menengah

0

1 Dok

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Jumlah Perguruan Tinggi

0

1 PTN

- Kerjasama dengan

0

1 Dok

0

200 org

mengikuti diklat pengawasan - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non Formal meningkat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A meningkat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B meningkat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C meningkat - Jumlah siswa SD yang menerima beasiswa berprestasi dari daerah - Jumlah siswa SMP yang menerima beasiswa berprestasi dari daerah - Jumlah siswa SMA/SMK yang menerima beasiswa berprestasi dari daerah - Regulasi pemberian beasiswa berprestasi dari daerah kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Negeri

Perguruan Tinggi Negeri - Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa Perguruan

Pendidikan non formal dan informal

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Dasar

Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan


Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan


Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan


210


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

(7)

0

1 Dok

4.593 buku

21. 000 buku 3 unit


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Tinggi Negeri yang berprestasi dari daerah (umum non PNS) - Regulasi pemberian

k. Gerakan Cinta Buku

-

2

Terwujudnya pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas

bantuan beasiswa kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang berprestasi dari daerah Jumlah koleksi buku yang tersedia Jumlah mobil perpustakaan keliling Jumlah perpustakaan desa yang dibentuk Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Ktr. Perpustakaan, Kearsipan & Dikumentasi

266 desa 485 org

3.750 org

70.30 %

100 %

1. Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita

- Cakupan Pelayanan Anak Balita - Angka Kematian Balita/1.000 KH Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

32 67.40 %

95 %

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan


211


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan peserta aktif KB. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC Angka Kematian Ibu/100.000KH Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yg ditangani Cakupan Kunjungan Bayi Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Angka Kematian Bayi / 1.000 KH Angka harapan hidup waktu lahir Angka kelangsungan hidup bayi Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat b. Perbaikan status gizi masyarakat

- Cakupan balita gizi buruk

mendapatkan perawatan

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(9)

(10)

(6)

(7)

(8)

63.80 %

80 %

Melahirkan dan Anak

62.10 %

95 %

62.10 % 32.70 %

90 % 75 %

80 %

100 %

130.09

102

3.30 %

80 %

71.90 % 67.93 %

90 % 90 %

61.20 %

90 % 23

69.50

72

994

977

50 %

100 %

15.6 %

100 %

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan


212


Sasaran


(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja (outcome) (4) - Cakupan pemberian

-

-

-

c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, yang didukung dengan upaya penyehatan lingkungan

makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI Ekslusif Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium Persentase 6 - 59 bulan dapat kapsul vitamin A Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet Persentase balita dengan gizi buruk Persentase kecamatan bebas rawan gizi

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam - Non Polio Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 thn - Cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

(7)

5.8 %

60 %

3.34 %

80 %

73.7 %

90 %

73.2 %

85 %

70.35 %

85 %

26 %

18,5 %

55,56 %

100 %

26.6 %

100 %

100 %

100 %

1

1

100 %

100 %


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

85 %


213


Sasaran


(1)

(2)

(3)

d. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi kesehatan


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(4)

(6)

(7)

Penderita DBD Yang Ditangani Penderita Diare yang ditangani Cakupan kesembuhan TB Paru - Angka kesakitan malaria/1000 pddk (API) - Cakupan imunisasi pada bayi 0 – 11 bln - Cakupan imunisasi Campak pada anak kelas I Sekolah dasar - Cakupan imunisasi DT pada kls I dan TT pada kelas II dan III SD - Prevalensi H I V ( Persentase Kasus Terhadap Penduduk Berisiko ) - Jumlah Kasus TB Paru per 100,000 penduduk

0%

0%

100 %

100 %

97.81 %

85 %

10.4

1

83.18 %

100 %

98 %

100 %

98 %

100 %

0

0

178.34 %

178.34 %

0%

0%

14.3 %

11.3 %

63 %

73 %

77.13 %

85 %

11,94 %

12 %

- Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue ( D B D ) per-100.000 Penduduk - Jumlah Kasus Diare per 1000 penduduk Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS - Cakupan Balita di timbang Berat Badannya (D/S) - Rasio Posyandu per Jumlah Balita


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan


214


Sasaran


(1)

(2)

(3)



- Jumlah puskesmas santun lansia Cakupan Desa Siaga Aktif e. Peningkatan kesehatan lingkungan, tempattempat umum dan makanan

f. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan yang berkualitas dan merata

- Persentase rumah yang memenuhi syarat Kesehatan - Persentase penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas - Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat - Persentase penduduk yg menggunakan jamban sehat - Jumlah desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan - Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(10)

8 unit

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pembinaan Desa Siaga

Kondisi Akhir 2016

18.5 %

80 %

13.97 %

55 %

27.54 %

67 %

27.54 %

100 %

5.13 %

75 %

3%

85 %

28 %

85 %

18 %

85 %

80 %

100 %

Program pengembangan lingkungan sehat.

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


215


Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3)

g. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat h. Pengembangan dan Pemasyarakatan Obat Tradisional i. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang merata

j. Peningkatan sarana dan prasarana


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(4)

(6)

(7)

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin - Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan - Identifikasi dan Inventarisasi Obat Tradisional - Sosialisasi Pemanfaatan Obat Tradisional - Rasio dokter/100.000 pddk - Rasio dokter spesialis / 100.000 pddk - Rasio dokter keluarga / 100.000 pddk - Rasio dokter gigi/100.000 pddk - Rasio apoteker/100.000 pddk - Rasio bidan/100.000 pddk - Rasio perawat/100.000 pddk - Rasio ahli gizi/100.000 pddk - Rasio ahli sanitasi/100.000 pddk - Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED

37,9 %

100 %

76 %

100 %

-

1 Dok

- Rumah Sakit Tipe D - Puskesmas

-

4 Keg

7,56 0

20 6

0

1

0,76

12

0

10

85,39 102,02

100 115

3,02

15

2,27

15

0%

100 %

8 Unit

1 Unit 9 Unit

Program Pembangunan Daerah (8)

Bidang Urusan


(9)

(10)

Program Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Asli Indonesia

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Obat


216


Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

kesehatan yang merata dan berkualitas

- Peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap - Puskesmas Pembantu - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu - Rehabilitasi Puskesmas - Puskesmas Keliling - Ambulance - Poskesdes - Rasio Posyandu per Jumlah Balita - Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Jumlah Penduduk - Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk - Cakupan Puskesmas per Kecamatan - Jumlah Pembantu Puskesmas (Pustu, Poskesdes, Polindes, BKIA) - Koordinasi lintas program dan lintas sektor - Penyusunan profil kesehatan

k. Peningkatan sistem manajemen kesehatan



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(10)

2 Unit

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas keliling dan Poskesdes

Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kondisi Akhir 2016

27 Unit

28 Unit 4 Unit

7 Unit 27 Unit 11.94

10 Unit 2 Unit 60 Unit 12

0.48

0.65

0.076

0.076

89.99 %

100 %

43.69 %

55 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di RSUD Gunungsitoli, RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

217


Sasaran

(1)

(2)




Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(10)

15.496 pasien 19.200 pasien 14.821 pasien 5.180 pasien 2.280 pasien 8.590 pasien 31.613 hari 79.96 %

27.452 pasien 34.013 pasien 26.256 pasien 9.176 pasien 4.039 pasien 15.217 pasien 56.004 hari 85 %

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Wajib Kesehatan

3,78 hari

3 hari

0,92 kali

1 kali

6,79 hari

6 hari

50,97 0/000

45 0/000

12,97

12 0/000

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

dengan arah kebijakan : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan

- Cakupan pelayanan IGD - Cakupan pelayanan Poliklinik umum - Cakupan pelayanan pemeriksaan laborat - Cakupan pelayanan pemeriksaan radiologi - Cakupan pelayanan fisioterapi - Jumlah pasien rawat inap - Rata-rata jumlah hari rawat pasien - BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur) - LOS (Length of Stay = Ratarata lamanya pasien dirawat) - TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran) - BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) - GDR (Gross Death Rate=angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.) - NDR(Net Death Rate=angka

RSU Gunungsitoli


218


Sasaran


(1)

(2)

(3)


-

-

-

-

-


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

100 %

Program Pemelihaaran Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Wajib Kesehatan

RSU Gunungsitoli

100 %

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Wajib Kesehatan

RSU Gunungsitoli

100 % 100 %

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(4)

(6)

(7)

kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) Cakupan kegiatan pembedahan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan RSU Kejadian kematian ibu karena persalinan  Pendarahan  Pre-eklampsia  Sepsis Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

0/000

b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli

- Tingkat ketersediaan sarana dan prsarana rumah sakit (alat kesehatan, obatobatan, meubelair, perlengkapan dan logistik)

c. Perbaikan manajemen dan

- BLUD RSUD Gunungsitoli - Adanya SPM RSUD

531 pasien 100 %

5166 pasien 100 % ≥ 80 %

3,80 % 37.50 % 37,50 %

0 0

≤1% ≤ 30 % ≤ 0,2 %

Wajib Kesehatan RSU Gunungsitoli


219


Sasaran

(1)

(2)

3

Terkendalinya jumlah penduduk menuju keluarga sejahtera



Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(3)

(4)

(6)

(7)

tata kelola di RSUD Gunungsitoli

Gunungsitoli - Akreditasi Pelayanan dasar

0

12

d. Pengembangan kemampuan, keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia RSUD Gunungsitoli untuk pelayanan berkualitas

- Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam /tahun

20 %

80 %

- Tersedianya 4 spesialis dasar.

50 %

100 %

e. Penambahan Produk Pelayanan

- Unit UTD (unit transfusi darah) - Unit Haemodialis

0

100 %

0

100 %

2,78 %

2,25 %

48 %

19,90 %

21,497 org

21,527 org


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Wajib KesehatanRRSU Gunungsitoli

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Wajib Kesehatan

Program Keluarga Berencana

Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

RSU Gunungsitoli

1. Revitalisasi layanan program keluarga berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk menuju keluarga sejatera, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana

- Total fertilitas rate (TFR) menurun - Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun - Rasio akseptor KB terhadap pasangan usia subur

BP2AKB


220


Sasaran


(1)

(2)

(3)


-

meningkat Cakupan peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur meningkat Jumlah peserta KB baru /PB meningkat Jumlah peserta KB aktif/PA meningkat Jumlah peserta KB baru mandiri meningkat Persentase peserta KB aktif mandiri meningkat Persentase peserta KB baru MKJP meningkat Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi melalui KIE dan TKBK Pelayanan Kontrasepsi melalui KIE dan TKBK Jumlah peserta KB baru /PB meningkat Jumlah peserta KB aktif/PA meningkat Rasio akseptor KB

- Cakupan peserta KB aktif - Kegiatan pelayanan KB - Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi (kontap wanita dan kontap pria)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(6)

(7)

44 %

56,15 %

6.890 org 9,458 org 1,965 org 20,77 %

6,915 org 10,208 org 1,990 org 26,50 %

40 %

51.05 %

28.059 org 12 keg

19.641 org 26 keg

6,890 org 9,458 org 9,458 org 9,458 org

40 akseptor 6.915 org 9.483 org 12.295 org 12.295 org 24 keg 100 akseptor


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Program Pelayanan Kontrasepsi

Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BP2AKB


221


Sasaran


(1)

(2)

(3)

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR

4

Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan



Kondisi Akhir 2016 (7)

- Laparascopy/Minilap yang disediakan

2 unit

- Kegiatan peningkatan pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR - Kegiatan peningkatan Advokasi, KIE dan Konseling - Pembentukan Insitusi Masyarakat Pendesaan (IMP) PPKBD - Pembinaan PPKBD - Bina keluarga balita meningkat - Data mikro dan informasi kependudukan

12 keg

9 keg 166 desa

45 kel

166 desa 70 kel


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR Program Advokasi, KIE dan Koseling Program Pembinaan Peranserta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

6 keg

Program Pengembangan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

1 unit 1 unit

Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BP2AKB

Wajib Kepemudaan dan olah raga

Dispora budpar

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam memberhasilkan pembangunan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan

- Gelanggang remaja - Gedung pemuda

0 unit 0 unit


222


Sasaran

(1)

(2)



(3)

b. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan L l

Kondisi Awal 2010

(4)

(6)

- Jumlah organisasi pemuda yang dibina

10 organisa si

- Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan - Jumlah pemuda putus sekolah yang dilatih

- Jumlah gedung olahraga

(7)

90 org 3 keg

1

2

- Jumlah lapangan olahraga

80

86

-

87 8

Jumlah klub olahraga Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Prestasi olahraga yang dicapai - Kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian di SKPD Kecamatan

1 cabang


Bidang Urusan


(8)

(9)

(10)

15 Program Peningkatan organisas peran serta i kepemudaan 72 org

- Kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda 2. Meningkatkan pembinaan, pembudayaan dan prestasi olah raga , dengan arah kebijakan : a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olah raga b. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olah raga rekreasi

Kondisi Akhir 2016

Program Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Wajib Kepemudan dan olah raga

Dispora budpar

127 12 20 keg 2 cabang

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


Dispora budpar

2 keg per tahun

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Dalam Olahraga dan Kesenian


SKPD Kecamatan


223

Misi 3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah Capaian Kinerja No

(1)

1

Sasaran

(2)

Terselenggarany a percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan



(3)

(4)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

3 kec

-

63 desa

28 desa


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

1. Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan yang merata dan berkualitas, dengan arah kebijakan: a. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dan desa untuk membuka keterisoliran wilayah, menuju sentra-sentra produksi, dan kawasan strategis cepat tumbuh

- Jumlah ibukota kecamatan yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 - Jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 - Terbangunnya jalan lintas yang menghubungkan Kecamatan Botomuzoi, Hiliduho, dan Hiliserangkai dengan ibukota kabupaten - Terbangunnya jalan lintas yang menghubungkan wilayah Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli. - Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) - Panjang jalan kabupaten yang dilalui roda 4 - Meningkatnya panjang jembatan yang dibangun - Pembukaan/Pemb. Jalan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Wajib Pekerjaan Umum

Dinas PU

1 Paket

4 Paket

134,23 Km

250,66 Km

209.44 Km 830 m

336.61 Km 1,085.94 m 167,55 Km RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

224


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

baru - Panjang jalan yang - Meningkatnya ditingkatkan panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara b. Meningkatkan nilai kemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan milik pemerintah daerah 2

Meningkatnya luas sawah beririgasi dan terkendalinya bahaya banjir dan tanah longsor

- Meningkatnya restribusi (PAD) pemakaian sarana dan prasarana kebinamargaan - Jumlah alat berat - Pembentukan UPTD yang mengelola alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Nias

28.89 Km 87.54 Km


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


Dinas PU

24 unit -

> 1,5 Milyar Per tahun 32 unit 1 Keg

30 %

58 %


Dinas PU

10 %

40 %

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16 DI

31 DI

6.700 m

20.278 m

1. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan, dengan arah kebijakan: a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi

- Rasio jaringan irigasi (luas sawah yang terairi) dibanding luas lahan sawah - Luas irigasi kabupaten kondisi baik dibanding luas seluruh daerah irigasi - Jumlah unit Daerah Igasi (DI) yang dibangun - Panjang saluran irigasi yang dibangun


225


Sasaran

(1)

(2)


b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi 2. Peningkatan upaya pengendalian banjir dan tanah longsor, dengan arah kebijakan: a. Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor


Meningkatnya kulitas perumahan dan pemukinan masyarakat yang nyaman dan sehat

Kondisi Akhir 2016


Bidang Urusan


(5)

(6)

0

4 kel

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


Dinas PU

- Panjang bronjong - Panjang tanggul

339 m 65 m

3.204 m 695 m


Dinas PU

Panjang sungai yang dinormalisasi

0

3.705 m


Dinas PU

2,765 m

8,341 m 1.392 m

Program pembangunan turap/talud/bronjong Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Dinas PU

Jumlah kelompok P3A aktif

Panjang parit beton/drainase Panjang tembok penahan 3.

Kondisi Awal 2010

(8)

(9)

1. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum, dengan arah RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

226


Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

17.701 KK 30 % 736 KK

19.932 KK 45 % 1.299 KK


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

kebijakan:

a. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum , persampahan, dan sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan, kawasan kumuh, wilayah pesisir, dan pedesaan

b. Pengelolaan Areal Pemakaman

- Meningkatnya rumah tangga ber-Sanitasi - Rasio rumah layak huni - Rumah tangga pengguna air bersih - Pembangunan MCK - Pembangunan sarana air bersih di pedesaan berbasis masyarakat - Panjang pipa/bronkep/HU/KU untuk prasarana air minum di daerah perkotaan - Panjang parit beton/drainase - Panjang tembok penahan - Pembangunan jalan setapak/jalan lingkungan - Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara - Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah - Jumlah peraturan yang mengatur pengelolaan areal pemakaman

Program pembangunan lingkungan sehat

Wajib Perumahan

Dinas Tarukim


Dinas PU

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


Dinas PU

Program Pengelolaan Areal Pemakaman


Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

19 pkt 18 pkt 9,500 m

122,790 m

2.765 m

8.341 m

1200 m 1,200 m

1.392 m 7.500 m

1 Unit

- Unit

- Unit

1 Unit

- Dok.

1 Dok.


227


(1)

4

5

Sasaran

(2)

Meningkatnya jangkauan pelayanan energi listrik

Meningkatnya aksesbilitas dan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi



(3)

(4)

1. Peningkatan penyediaan pelayanan energi listrik, dengan arah kebijakan : a. Mendorong penambahan kapasitas dan perluasan jangkauan pelayanan PLN b. Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif (mikro hidro, surya, dan angin)

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

45,29 %

75 %

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindag dan ESDM

1 dok

Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan

Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral


- Perda tentang pemanfaatan air - Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar yang diadakan - Studi Kelayakan Potensi Air Terjun di Kab. Nias - Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

600 unit 2 keg 2 Unit

1. Peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan transportasi darat dan laut, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat

- Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan - Jumlah uji kir angkutan umum - Jumlah angkutan darat - Jumlah angkutan darat yang tidak memiliki KIR

0

100 %

60 %

100 %

47 Unit 40 %

119 Unit 0%

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Wajib Perhubungan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


228


Sasaran


(1)

(2)

(3)


- Lama waktu pemrosesan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) - Biaya pengujian kelayakan angkutan umum - Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

b. Peningkatan pelayanan transportasi laut c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat

d. Peningkatan pelayanan transportasi pedesaan

- Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum - Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun - Jumlah arus penumpang angkutan umum - Terbangunnya prasarana pelabuhan laut

- Jumlah Terminal Bus yang dibangun - Jumlah Sub Terminal yang dibangun - Pembangunan Balai Pengujian kendaraan - Persentase Jumlah rambu lalu lintas Jumlah transportasi pedesaan meningkat

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

12 Minggu

1 Minggu


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Rp Rp 170,000 160,000 135,56/K 335.56/ Program Peningkatan m/47/ Km Pengamanan Kdran 119/Kdran Lalulintas 200,000

34.310 org -

150,000 org 86,870 org 1 Unit

-

1 Unit

-

2 Unit

-

1 unit

40 %

100 %

5%

50%

Wajib Perhubungan


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Wajib Perhubungan


Wajib Perhubungan


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Wajib Perhubungan



229


(1)

6

Sasaran

(2)

Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan



(3)

(4)

1. Peningkatan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan arah kebijakan : a. Percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Nias

b. Koordinasi penataan ruang daerah c. Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang

Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

1 Dok


Wajib Penataan Ruang

Dinas Tarukim



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Bappeda dan Penanaman Modal Dinas Tarukim

Kondisi Akhir 2016

(5)

- Tersusunnya RTRW Kabupaten Nias yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah - Dokumen Master Plan Ibukota Kabupaten Nias - Dokumen Rencana Detail Ibu Kota Kabupaten Nias. - Dokumen Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkantoran Kabupaten Nias. - Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Kegiatan koordinasi penataan ruang - Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di daerah perkotaan - Rasio Ruang Terbuka Hijau ber HPL/HGB - Ketaatan terhadap RTRW


Kondisi Awal 2010

1 Dok 1 Dok 1 Dok

1 Dok 6 keg 0%

2,5 %

0%

85 % RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

230


Sasaran


(1)

(2)

(3)


-

Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah Kekeringan Luas wilayah perkotaan Ruang publik yang berubah peruntukannya - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar - Kegiatan sosialisasi, pendataan, pembinaan dan pengawasan IMB Dokumen Study Kelayakan Rencana Ibu Kota Kab. Nias. 7

Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana, dengan arah kebijakan a. Pencegahan dan - Peta Rawan Bencana pengurangan resiko - Dokumen Protap bencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias - Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penguranagan Resiko Bencana (RAD-PRB)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

829.64% 0% 5,25 %

828.14 % 0.15 % 3.15 % 0%


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

0%

6 Keg 1 Dok

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

-

1 Dok 1 Dok

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

-

1 Dok

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Adiministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

BPBD


231


Sasaran



(1)

(2)

(3)

(4)

b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana

c. Penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan logistik penanggulangan bencana

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)


- Jumlah masyarakat yang dilatih dalam rangka penanggulangan bencana - Kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam - Pelatihan manajemen sisitim pengamanan kebakaran pada bangunan

-

200 org

-

5 keg

-

10 orang

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Peralatan dan logistik kedaruratan penanganan bencana - Pengelolaan peralatan dan logistik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana - Data kerusakan dan kerugian akibat bencana - Pemulihan sosial ekonomi pasca bencana - Rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana - Jumlah mobil kebakaran yang dipelihara dan dioperasionalkan - Jumlah petugas/personil mobil kebakaran yang dilatih

-

4 pkt

-

4 pkt

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

4 Dok

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4 pkt 4 pkt 2 unit 10 org

Bidang Urusan


(8)

(9)

Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Adiministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Adiministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

BPBD

BPBD

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


232


(1)

8

Sasaran

(2)

Terbangunnya prasarana pemerintahan daerah



(3)

(4)


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

0 Unit 0 Unit

1 Unit 1 Unit 17 Unit

0 Unit

1 Unit

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Adiministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dinas Tarukim

3 Unit

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Adiministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dinas Tarukim

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

1. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan: a. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan daerah Kabupaten Nias di Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru

- Kantor Bupati Nias - Kantor DPRD Kabupaten Nias - Kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) - Gedung Perpustakaan Daerah

b. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Desa

- Kantor Camat - Balai Serba Guna Kecamatan - Rumah Dinas Camat - Rehabilitasi Kantor Camat - Rehabilitasi Balai Serba Guna - Lanjutan pembangunan Kantor Camat

3 unit 4 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit


233

Misi 4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Capaian Kinerja No

(1)

1

2

Sasaran

(2)

1. Terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau

Meningkatnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah




Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

10 desa

30 desa

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Wajib Ketahanan Pangan

-

1 Dok

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

10 desa

30 desa

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Wajib Ketahanan Pangan


1.650 K.kal 3 desa

1.980 K.kal 12 desa

51.082 org 20 desa

95.778 org 60 desa

Program Peningkatan

Pilihan

Dinas Pertanian

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(4)

(5)

- Jumlah Desa yang cukup dan mampu mengembangkan cadangan pangan - Regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan - Jumlah Desa yang cukup dan mampu mengembangkan cadangan pangan - Ketersediaan Energi dan Protein per kapita - Penguatan Cadangan Pangan (lumbung pangan) - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Penanganan Daerah Rawan Pangan

1. Peningkatan dan pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan kecukupan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan b. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan, dengan arah kebijakan a. Meningkatkan

Meningkatnya produksi


234


(1)

Sasaran

(2)



(3)

Produktivitas dan luas panen komoditas pertanian dan populasi ternak unggul daerah.

(4)

komoditas pertanian dan populasi ternak Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Padi Sawah - Luas Tanam - Luas Panen - Produktivitas - Produksi Perimbangan Kebutuhan Beras - Jumlah Penduduk - Kebutuhan - Produksi - Perimbangan - % Swasembada 2. Cabe - Luas Tanam - Luas Panen - Produktivitas - Produksi - Luas percontohan intensifikasi padi sawah

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)


Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

12.806 Ha 33,00 Kw/Ha 29.337 Ton GKG

14.424 Ha 11.468 Ha 38,50 Kw/Ha 44.151 Ton GKG

131.377 Jiwa 19.378,11 Ton 18.482,31 Ton -895,80 Ton 0,95 %

144.999 Jiwa 21.387,35 Ton 27.815,13 Ton 6.427,78 Ton 1,30 %

102 Ha 95 Ha 30.15 Kw/Ha 286 Ton 40 Ha

177 Ha 179 Ha 39.88 Kw/Ha 714 Ton 1.315 Ha

8.890 Ha

Bidang Urusan


(8)

(9)

Pertanian


235


(1)

Sasaran

(2)



(3)

(4)

- Luas percontohan intensifikasi sayuran/cabe Perkebunan 1. Karet - Luas Tanam - Luas Panen - Produktivitas - Produksi 2. Kakao - Luas Tanam - Luas Panen - Produktivitas - Produksi Peternakan - Babi - Bantuan bibit ternak babi b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak

- Jumlah Petani Kakao yang dilatih tentang PBK & pasca panen - Pelatihan SL-PHT bagi Petani - Pelatihan budi daya Karet - Jumlah hewan yang divaksin

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

-

80 Ha

8.006 Ha 5.193 Ton 1,120 Ton 5.816 Ton

9.000 Ha 5.373 Ton 1,130 Ton 6.071 Ton

1.173 Ha 658 Ton 0,722 Kw/Ha 475 Ton

1.683 Ha 1.358 Ton 0,850 Kw/Ha 1.154 Ton

23.671 Ekor

36.089 ekor 1.125 ekor 400 org 240 org 1.200 org 64.800 ekor


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian


236


(1)

Sasaran

(2)


c. Penyediaan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian dan peternakan sebagai stimulasi peningkatan produksi

d. Peremajaan dan perluasan tanaman karet dan kakao dalam skala yang luas

e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)


Bidang Urusan


(8)

120 org

Program Peningkatan Teknologi Peternakan

- Jumlah petani yang dilatih dalam menggunakan Hand Tractor - Pengadaan alat pengolahan Pupuk Organik - Jumlah bantuan Hand Tractor - Jumlah bantuan Power Threser - Jumlah bantuan Rice Milling - Jumlah bantuan Mini Tiller - Jumlah pompanisasi di tingkat petani - Peremajaan Tanaman Karet - Perluasan Areal Tanaman Karet - Jumlah Bantuan Bibit Kakao Unggul - Jumlah Bantuan Bibit Karet Unggul - Terbangunnya Kebun Induk Karet

40 org

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Wajib Koperasi

Dinas UMKM dan Koperasi

- Koperasi/Kios Penyedia Sarana Produksi di Tingkat Kecamatan / Desa

Pilihan Pertanian

(9)

- Pelatihan Kader Vaksinator

Dinas Pertanian

30 unit 66 unit 40 unit 2 unit 6 unit 40 unit 350 Ha 75 Ha 175.000 btg 600,000 btg 1 Unit

25 Unit

75Unit


237


(1)

Sasaran

(2)


produksi pertanian (benih /bibit, pupuk, pakan,) di tingkat petani dengan harga yang terjangkau

f. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan 2. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan mutu produk pertanian serta efisiensi produksi

b. Mendorong investasi


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

- Jumlah bantuan permodalan modal bergulir dari pemerintah daerah untuk sektor pertanian -

- Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun - Panjang Jalan Produksi yang dibangun.

- Persentase produksi karet yang menerapkan penanganan pasca panen yang baik - Persentase produksi kakao yang nenerapkan pasca panen yang baik - Pembangunan RPH - Jumlah unit investasi di bidang pengolahan hasil

(6)

Rp. 2,65 Miliar (Untuk Koperasi) Rp. 2,75 Miliar (Untuk UKM) 7.273 m -

11.900 m

5%

35 %

5%

40 % 1 Unit 2 Unit


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Usaha bagi UMKM

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian

Wajib Penanaman

Bappeda dan Penanaman

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Promosi dan


238


(1)

Sasaran

(2)



pengolahan hasil pertanian (industri karet pertanian berbasis dan hasil pertanian produk lokal lainnya) c. Mengembangkan - Jumlah unit industri industri pengolahan pengolahan hasil pertanian (agroindustri) hasil skala rumah tangga pertanian skala rumah tangga 3. Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan, dengan arah kebijakan : a. Meningkatan Jumlah PPL yang dilatih kompetensi dan tentang teknologi pertanian kapasitas dan perkebunan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Petugas/PPL yang dilatih dalam penanggulangan penyakit ternak - Jumlah PPL yang dilatih dalam bidang peternakan - Jumlah Petugas/PPL yang dilatih di bidang perikanan - PPL yang dinilai dan di evaluasi kinerjanya - PPL yang mendapat peningkatan kesejahteraan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

10 Unit

62 orang (100 %) 62 org


Bidang Urusan

(7)


(8)

(9)

Kerjasama Investasi

Modal

Modal

Program Pembinaan dan Pengembangan IKM

Pilihan Industri


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

Pilihan Pertanian


62 org 62 org

62 org 62 org

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan


239


(1)

Sasaran

(2)


b. Fasilitasi PPL Swakarsa

c. Meningkatkan kepasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

40 org 40 org

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan.

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

Jumlah PPL Swakarsa Jumlah PPL Swakarsa yang dilatih - Jumlah Kelompok tani binaan - Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari pemula ke Lanjut - Jumlah Kelompoktani yang ditingkatkan kelasnya dari Lanjut ke Madya - Jumlah petani yang dilatih paket teknologi pertanian


Kondisi Awal

578 kel

863 kel

5 ke

32 kel

3 kel

17 kel

Pilihan Pertanian


Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

450 org

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pilihan Pertanian

- Kelompok tani yang menjadi sasaran penilaian kemampuan kelas kelompok tani - Jumlah Petani peternak yang dilatih tentang bisnis peternakan

150 kel

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pilihan Pertanian

- Kegiatan sosialisasi Gemar Makan Ikan - Bahan sosialisasi teknik/produk perikanan

1 keg

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Pilihan Kelautan dan Perikanan

1000 buku

Dinas Kelautan dan Perikanan


240


(1)

Sasaran

(2)




Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

0

1 Dok.

0

5.000 btg

0

60 Unit

Program Perencanaan, Pendataan dan Informasi Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan hutan Mangrove berbasis masyarakat Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(4)

(5)

- Ketersediaan Data Base, peta potensi dan arah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan - Jumlah mangrove yang ditanam - Jumlah habitat ikan buatan

4. Peningkatan pengembangan perikanan dan kelautan, dengan arah kebijakan: a. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

b. Pengembangan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulaupulau Kecil

- Tersedianya status pengelolaan dan atau jumlah model pemanfaatan SDKP - Ketersediaan sarana penerangan bagi masyarakat nelayan diwilayah Pesisir - Jumlah bagan tancap bagi nelayan tradisional - Jumlah Sarana Tambat Kapal/Jetty yang terbangun di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Jumlah sarana air bersih dan MCK bagi masyarakat

1 dok

34 Unit

79 Unit

0

8 Unit









100 %

0

5 Unit


241


(1)

Sasaran

(2)


c. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

d. Perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas dengan dukungan peralatan yang memadai


nelayan di wilayah pesisir - Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) - Jumlah Perahu Pengawas POKMASWAS - Frekuensi pelaksanaan Patroli pengawasan di laut - Jumlah prasarana pengawasan - Penurunan tingkat pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan - Produksi Perikanan Tangkap - Cakupan bina Kelompok Nelayan (KUB) - Jumlah kapal motor 0,5 GT berikut kelengkapannya - Jumlah kapal motor 3 GT berikut kelengkapannya - Jumlah kapal motor 5 - 7 GT berikut kelengkapannya - Jumlah alat penangkapan ikan Gill Net - Jumlah alat penangkapan ikan Trammel Net - Jumlah alat penangkapan


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

3 kel.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.





Program Pengembangan Perikanan Tangkap



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

3 kel.

3 unit

2 kali/Thn 0

8 kali/Thn 1 Unit

100%

40%

79,171 Ton 50 kel

325,788 Ton 60 kel

154 Unit

329 Unit

0

6 Unit

12 Unit

25 Unit

135 Piece

735 Piece

0

180 Set

10 Unit

90 Unit RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |

242


(1)

Sasaran

(2)


e. Pengembangan Budidaya Perikanan


ikan Rawai Dasar - Jumlah Rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan - Produksi perikanan budidaya - Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) - Jumlah bibit ikan air tawar - Jumlah calon induk ikan air tawar - Jumlah BBIAT - Jumlah Demplot Budidaya Ikan Air Tawar

f. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)

g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- Berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibangun. - Berfungsinya Tambatan Perahu/Jetty yang telah dibangun di Bozihona - Berfungsinya Tambatan Perahu/Jetty yang telah dibangun di Gazamanu - Jumlah KUB yang terlatih - Jumlah POKDAKAN yang terlatih - Jumlah Nelayan yang mengikuti kegiatan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

0

84 Unit

2,57 Ton

3,41 Ton

29 Kelompok

50 Kelompok


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan





214.200 Ekor 1.200 Kg 0 1 Unit

1 Unit 3 Unit

68%

100%

58%

100%

20%

100%

0

5 Kel

0

5 Kel

0

18 Org

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Kelautan dan


243


(1)

Sasaran

(2)



Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan - Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan - Jumlah Personil/Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Sarana Statistik Perikanan h. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan

3.

Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD

1. Perbaikan tatakelola dan manajemen BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, dengan arah kebijakan: a. Penyehatan BUMD melalui penerapan

- Jumlah unit pengolahan hasil perikanan - Jumlah unit prasarana pasar pemasaran hasil perikanan

Peningkatan pelayanan serta laba yang diraih

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Perikanan

0

16 Org

0

12 Org

0

100 %

8 Unit

51 Unit

2 Unit

2 Unit

100 %

Program Perencanaan, Pendataan dan Informasi Program Penyediaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan





Program peningkatan sistem pengawasan

Wajib Otonomi Daerah,

Bagian Perekonomian


244


(1)

Sasaran

(2)



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

prinsip Good Corporate Governance (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD b. Peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah c. Aktivasi BUMD PT. Pembangunan Prasarana Kabupaten Nias

4.

Terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup

Peningkatan pelayanan serta laba yang diraih

100 %

Pengelolaan beberapa unit usaha baru (perhotelan, kontraktor, pengelolaan alatalat berat, pakan ternak/pupuk) Terbangunnya industri pengolahan karet yang dikelola oleh BUMD

100 %

d. Pendirian BUMD industri pengolahan karet 1. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan - Luas kawasan hutan rehabilitasi hutan dan lahan - Luas kerusakan kawasan


Bidang Urusan

(7)

(8)

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD Penanggung Jawab (9)

Setda

1 Unit

38.418.97 Ha 38.293.97

38,418.97 Ha 34,502.97

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pilihan Kehutanan

Dinas Pertanian


245


(1)

Sasaran

(2)


b. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan Suberdaya hutan


hutan - Luas hutan rakyat - Luas Lahan kritis yang direhabilitasi - Luas Reboisasi dalam kawasan hutan - Luas penghijauan di luar kawasan hutan - Luas hutan bakau yang direhabilitasi - Jumlah bibit penghijauan yang di salurkan kepada masyarakat - Jumlah Gerakan yang melibatkan masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan - Luas hutan bakau yang tertutup dengan tanaman bakau - Jumlah tanaman bakau yang disalurkan Luas kerusakan kawasan hutan Jumlah kegiatan penatagunaan dan pengusahaan hutan Kegiatan pengawasan hasil hutan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

Ha

Ha

725 Ha

813 Ha

-

415 Ha

-

638 Ha


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

218 Ha 180.000 btg 1 kali

-

6 kali

114 Ha

-

784.800 btg 38.293,97 34.502,97 Ha Ha 8 Keg 2 keg

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Penatagunaan dan Pengusahaan Hutan Program Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

Pilihan Kehutanan

Dinas Pertanian

Pilihan Kehutanan

Dinas Pertanian

Pilihan Kehutanan

Dinas Pertanian


246


(1)

Sasaran

(2)


c. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


- Persentase penanganan sampah (volume sampah yang ditangani) - Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Jumlah peralatan pengolahan sampah/pencacah sampah organik - Jumlah tong sampah organik dan anorganik - Realokasi/Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah - Studi kelayakan lokasi TPA - Pencemaran status mutu air (jumlah kawasan pemukiman yang dipantau mutu airnya) - Pencemaran status mutu air (jumlah sumber mata air yang dipantau mutu airnya) - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

0

37,73 %

0

0,1 m3 /1100 jiwa


Bidang Urusan


(8)

(9)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Wajib Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Dinas Tarukim



9 pkt 116 unit 1 Unit

0

1 Dok 12 Sumber mata air

0

11 sungai

0

58 Unit


247


(1)

Sasaran

(2)



e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam melindungi sumberdaya hutan

f. Pembangunan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

0

11,25 Ha

120 Ha

3,75 Ha

Penegakan hukum lingkungan

0%

20 %

Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup

0%

100 %

- Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor - Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air d. Peningkatan Kapasitas PengelolaanSDA dan Lingkungan Hidup

Kondisi Awal

- Masyarakat yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam melindungi sumberdaya hutan - Masyarakat yang meningkat kesadarannya untuk tidak merusak hutan Jumlah gedung dan peralatan laboratorium yang dibangun

4500 org


Bidang Urusan


(8)

(9)

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam



Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup





Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya hutan

Pilihan Kehutanan


Program Pengendalian Pencemaran Dampak Lingkungan



700 org -

1 Unit


248


Sasaran


(1)

(2)

(3)

5.

Terkendalinya pemanfaatan potensi bahan tambang secara lestari

1. Peningkatan kemanfaatan potensi bahan tambang untuk kesejateraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup yang tetap terjaga, dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan

6.

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan arah kebijakan: a. Peningkatan penyediaan sarana pelayanan pantipanti sosial b. Peningkatan Cakupan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


- Perda pengaturan bidang pertambangan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

0

1 Dok

- Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindag dan ESDM Bagian SDA Setda

Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2 Unit

3 Unit

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Wajib Sosial


- Prosentase Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Keluarga Rentan) - Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil

0,20 %

1,75 %

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Wajib Sosial


112 KK


249


(1)

Sasaran

(2)



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

(KAT) yang mendapat bantuan pembangunan rumah - Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan - Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha - Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRLTH) - Prosentase Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis - Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi yang sejenis - Optimalisasi Pendampingan PKH

65 org 40 org


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(PMKS) lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1.200 unit

10 %

87,53 %

10.00%

87.53%

Belum optimal

Optimal


250


(1)

Sasaran

(2)


c. Penanggulangan korban bencana

d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial e. Pemberian santunan uang duka

f. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial

g. Perlindungan dan layanan hukum bagi korban permasalahan


- Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina - Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat - Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

100 org 100 %

100 %

100 %

0.79%

-

Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Pembinaan anak terlantar Program penanggulangan korban bencana

Wajib Sosial


Program penanggulangan korban bencana

Wajib Sosial


25%

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma

Wajib Sosial


100 %

Program Pemberian Bantuan Sosial

Wajib Sosial


Jumlah rangkaian kegiatan yang mendorong rasa kesetiakawanan sosial

6 Keg.

Program Penanganan Fungsi-fungsi Sosial dalam kehidupan kebangsaan

Wajib Sosial


Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang kesejahteraan sosial Banyaknya masyarakat yang mendapat konseling dan advokasi

12 Keg

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

Wajib Sosial

Bagian Kesra Setda

Wajib Sosial


Persentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Cakupan pemberian santunan uang duka kepada keluarga yang meninggal dunia

100 %


240 orang


251


(1)

7.

Sasaran

(2)

Menurunnya angka pengangguran dan terlindunginya hak-hak tenaga kerja



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

sosial 1. Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan, dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha maupun program-program pemerintah daerah

- Angka partisipasi angkatan kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja - Pencari kerja yang ditempatkan - Tingkat pengangguran terbuka - Padat karya

b. Meningkatkan Angka sengketa upaya perlindungan pengusaha-pekerja per dan peningkatan tahun kesejahteraan - Keselamatan dan pekerja perlindungan - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas

- Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

91.27%

93.19%

87.38%

88.42%

83.33%

92.50%

2.72%

2.02%

2 ke dilanjutkan ADD 2013 8.33% 2.00% 8.33%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.33%

Wajib Ketenagakerjaa n


Program Peningkatan Kesempatan Kerja



Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan



Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga




252


(1)

Sasaran

(2)


tenaga kerja

8.

Tumbuhnya industri yang mengolah hasil pertanian dan Sumber daya Alam lainnya


- Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat - Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan - Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(6)

0.00%

1.31%

0.00%

0.62%

-


Kerja

1 unit

1. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian dan pemberdayaan industri rumah tangga, dengan arah kebijakan : a. Penumbuhan industri pengolah hasil pertanian skala menengahbesar

- Pertumbuhan jumlah Industri skala menengahbesar - Pameran industri,perdagangan para pengusaha kecil dan menengah

2 Unit

b. Pembinaan dan penumbuhan industri pengolah hasil pertanian/ kerajinan skala

- Kegiatan publikasi hasil industri - Cakupan binaan industri makanan ringan - Cakupan binaan pengrajin

4 keg

3 keg

5 org

Program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah

Pilihan Industri


Program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah

Pilihan Industri


10 org


253


(1)

9.

Sasaran

(2)

Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak



(3)

(4)

rumah tangga

kayu - Bimtek pengolahan Sumber Daya Alam - Kegiatan pengawasan cukai tembakau

1. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan kesetaraan gender

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta - Partisipasi angkatan kerja perempuan - Rasio KDRT (Jumlah KDR / Jumlah keluarga) - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan - Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak - Kegiatan fasilitasi

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

5 org 6 keg

27,50 %

Program pengawasan hasil-hasil Industri

Pilihan Industri


Program Pengarustamaan Gender dan Anak

Wajib Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan pemberdayaan perempuan Anak dan KB

Program Pengarustamaan Gender dan Anak

Wajib Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan pemberdayaan perempuan Anak dan KB

30,40 % 8,50 %

5,00 %

24,40 %

20,00 %

50 %

100 %

6 Keg

6 Keg


254


(1)

Sasaran

(2)



(3)

(4)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

advokasi/ pendampingan kasus KDRT - Kegiatan sosialisasi KDRT dan perlindungan anak 10

Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan perekonomian rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Peningkatan produktivitas usaha UMKM dan Koperasi, dengan arah kebijakan: a. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

6 Keg

- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM - Jumlah BPR/Lembaga Keuangan Mikro - Jumlah UMKM yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian

80 Unit

169 Unit

-

1 Unit

15 Unit

45 Unit

- Jumlah Koperasi yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian - Jumlah Bantuan Permodalan Modal Bergulir dari Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian :  Koperasi

10 unit

30 unit

Rp. 2,65 Miliar Rp. 2,75 Miliar 1 Dok

 UKM - Regulasi pengelolaan permodalan modal bergulir b. Peningkatan daya saing Jumlah Usaha Mikro dan SDM koperasi dan Kecil


373 Unit

823 Unit

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Wajib Koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Wajib Koperasi


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Wajib Koperasi


Program Pengembangan

Wajib Koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil


255


(1)

Sasaran


(2)

(3)


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)

UMKM

11

Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing serta memberi kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

c. Penyehatan Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif Sehat

d. Penguatan kelembagaan koperasi

Persentase koperasi aktif

23 Unit

128 Unit

56 %

100 %

3

10

-

9


Bidang Urusan

(7)

(8)

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Menengah Wajib Koperasi


Wajib Koperasi


Program Pengembangan destinasi wisata

Pilihan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Pilihan Pariwisata


Pengembangan destinasi pariwisata, promosi, dan penciptaan iklim kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata dengan arah kebijakan : a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata b. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata

- Jumlah destinasi wisata yang ditata - Jumlah home industry kuliner, souvenir, dan jasa transportasi di bidang kepariwisataan - Jumlah kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata - Jumlah kunjungan wisatawan - Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

23 keg 6.686

9.833


256


(1)

12

Sasaran

(2)

Meningkatnya transaksi perdagangan dan terjaganya stabilitas harga



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(3)

(4)

(5)

(6)

c. Mengembangkan objek tujuan wisata dan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata

- Jumlah desa destinasi wisata yang dibina - Jumlah Pembangunan/ pengembangan Sarana Objek Wisata - Jumlah Kantor Pusat Informasi Tourisme (TIC) di Kab Nias - Jumlah restoran/rumah makan - Jumlah penginapan/hotel

1 desa

5 desa

1 unit

6 unit

0

1 unit

28

37

0

2


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pilihan Pariwisata


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pilihan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

P rogram Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri

Pilihan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

1. Peningkatan kelancaran arus barang dan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan b. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan

Jumlah kegiatan bidang perlindungan konsumen Jumlah kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan perdagangan Jumlah pasar tradisional yang dibangun Jumlah pasar semi modern (tertutup) yang dibangun

6 Keg 12 Keg

20 unit 3 unit


257


(1)

Sasaran

(2)




Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

95%

100%

Pilihan Perdagangan

80%

100%

Bagian Perekonomian Setda

80%

100%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

0

100%

0

2

ProgramPeningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Wajib Penanaman Modal





Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(4)

(5)

- Tingkat ketepatan penyaluran Raskin - Tingkat ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi - Tingkat ketepatan penyaluran BBM bersubsidi - Tingkat ketepatan penyaluran LPG bersubsidi

Jumlah investor (perkebunan besar, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perhotelan dan pariwisata).

2. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan bidang perekonomian, dengan arah kebijakan : a. Penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Pemerintah bersubsidi / pro rakyat

13

Tumbuhnya investasi swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

1. Menciptakan iklim kondusif untuk masuknya investasi, dengan arah kebijakan : Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias

Jumlah nilai investasi

≥ 20 Miliard


258


(1)

Sasaran

(2)



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

2010

2016

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Rasio daya serap tenaga kerja

≥ 100 org




Media informasi promosi peluang investasi

6 keg




Misi 5. Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum Capaian Kinerja No

(1)

1

Sasaran

(2)

Terciptanya kerukunan umat beragama dalam suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis



(3)

(4)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilainilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat

Meningkatnya fungsi dan peran FKUB

88,31 %

100 %

Program Pengembangan Wawasan

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Badan Kesbangpol dan Politik Dalam


259


Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

Bergama (FKUB)

2

Berkembangnya nilai-nilai budaya ono niha (kearifan lokal) sebagai nilainilai baru yang positif dan produktif

b. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan 1. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya ono niha (kearifan lokal) , dengan arah kebijakan: a. Penggalian dan pelestarian nilainilai budaya (kearifan lokal)

b. Pemasyarakatan simbol-simbol budaya, ornamen berciri khas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi pemerintahan dan kehidupan sehari-

Bantuan fasilitasi kegiatan keagamaan dan sarana dan prasarana peribadatan

- Jumlah kegiatan Lembaga Budaya Nias (LBN) yang difasilitasi pemerintah daerah - Teridentifikasi nilai-nilai budaya lokal (antara lain: mangosara, fatano luo, dll) - Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Regulasi simbol-simbol budaya, ornamen berciri khas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi pemerintahan, bangunan pemerintah, prasarana publik, rumah masyarakat dan kehidupan sehari-hari.

100 %

-

1

-

1 Dok

4

37

1 Dok

2 Dok


Bidang Urusan

(7)


(8)

(9)

Kebangsaan

Negeri

Negeri

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbangpol dan Politik Dalam Negeri

- Program pengembangan nilai budaya - Program pengembangan kerja-sama pengelolaan kekayaan budaya

Wajib Kebudayaan


Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pariwisata

Wajib Kebudayaan



260


Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

-

3 kali

-

6 keg

47 -

61 9 30 bh

4 bh

37 bh


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

hari c. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya

3

Meningkatnya kualitas kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Ideologi Bangsa

- Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya - Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Jumlah grup kesenian - Jumlah gedung kesenian - Jumlah sanggar budaya dan pemusik tradisional yang dibina (grup) - Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pariwisata

Wajib Kebudayaan


Program Pemasyarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Wajib Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbang, Politik dan Linmas

1. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat akan nilai - nilai Ideologi Bangsa, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mempertahankan NKRI

Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Siswa/i, Tokoh Masy. dan Tokoh Agama

b. Fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional

Jumlah hari-hari besar yang di fasilitasi Jumlah kegiatan fasilitasi

5 keg

24 kali

2 keg

Program pemantapan peningkatan Ideologi Program

Wajib Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Wajib Kesatuan

Badan Kesbang, Politik dan Linmas SKPD Kecamatan


261


Sasaran


(1)

(2)

(3)



peringatan hari-hari besar Nasional dan keagamaan di SKPD Kecamatan 4.

Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dan kesadaran hukum masyarakat


per tahun


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Pemasyarakatan dan Bangsadan Peningkatan Wawasan Politik Dalam Kebangsaan Negeri

1. Peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan kesadaran hukum masyarakat, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan Pendidikan Politik terhadap masyarakat, sehingga paham akan hak dan kewajiban b. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik c. Penegakkan produk - produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas

Partisipasi politik masyarakat meningkat : - Pileg - Pilpres - Pilgub - Pilkada

66.87% 59,90 % 59,90 %

85 % 80 % 80 %

64,87 %

80 %

-

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP meningkat - Kegiatan pembinaan politik Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan meningkat - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk meningkat - Jumlah Personil Linmas

11 keg

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Wajib Badan Kesbang, Kesatuan Bangsa Politik dan dan Politik Dalam Linmas Negeri

Program Peningkatan Pengembangan Demokrasi

Wajib Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2 keg

-

8,52 %

6,89 %

866 org

5.196 org

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas Program Dukungan

Badan Kesbang, Politik dan Linmas Ktr. Satpol PP

Badan Kesbang, Politik dan Linmas Badan Kesbang,


262


Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Awal 2010

Kondisi Akhir 2016

(5)

(6)

PAM Pemilukada Kabupaten Nias

d. Penyusunan, evaluasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah

- Jumlah penyelesaian penegakkan Perda meningkat

50 %

90 %

- Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten - Angka kriminalitas dalam setahun menurun - Jumlah demo dalam setahun menurun

112 orang

100 orang

50 %

95 %

0,15 %

0,06 %

3 kali

1 kali

-

Kegiatan penyusunan dokumen produk hukum Daerah - Kegiatan eksaminasi/evaluasi Produk Hukum Daerah - Kegiatan pendokumentasian produk hukum daerah

6 keg 6 keg 6 keg


Bidang Urusan

(7)

(8)


Kelancaran Pelaksanaan PILKADA Kab. Nias

Politik dan Linmas

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Ktr. Satpol PP

Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Ktr. Satpol PP

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepega waian dan Persandian

Bagian Hukum Setda


263


Sasaran

(1)

(2)


e. Meningkatkan budaya taat hukum dan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif


Kegiatan Penyuluhan hukum Pelayanan Pendampingan Hukum



6 keg


Bidang Urusan

(7)

(8)

Program Penegakan Hukum


Bagian Hukum Setda

100 %


264

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Recommend Documents