BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Umum dan Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 7.1.1.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pendidikan

7.1.1.1.

Peningkatan Dan Pengembangan Akses Pendidikan Penyediaan infrastruktur pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah (Dikmen), pendidikn non formal (PNF), pendidikan luar biasa (PLB) mengurangi kendala biaya pendidikan.

7.1.1.2.

Peningkatan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan Pengembangan kurikulum, akreditasi sekolah/lembaga pendidikan, peningkatan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha, penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan, keterpaduan sistem evaluasi pendidikan, fasilitas pendukung pendidikan (laboratorium, perpustakaan, alat peraga, studio, fasilitas teknologi informasi, dll).

7.1.1.3.

Peningkatan Dan Pengembangan Tata Kelola Managemen pendidikan, kualitas pengelola (kepala sekolah, tenaga kependidikan, dll)

7.1.1.4.

Dukungan Terhadap Pedidikan Tinggi Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing maka peran perguruan tinggi akan semakin ditingkatkan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap pembukaan bidang studi yang relevan dengan ketersediaan sumberdaya alam dan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Dukungan terhadap pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta mahasiswa yang menekuni bidang tertentu yang relevan dengan kebijakan peningkatan nilai tambah akan menjadi perhatian pemerintah provinsi. Dukungan terhadap pendidikan tinggi juga akan dilakukan dalam rangka mensinergikan kegiatan akademik mahasiswa seperti kuliah kerja lapangan atau sejenisnya yang secara langsung terjun ke lapangan. Dengan demikian ada sinergi yang kuat antara upaya peningkatan kualitas keterampilan mahasiswa dengan pencapaian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah.

7.1.1.5.

Penguatan Dan Perluasan Pendidikan Non Formal Dan Informal (PNFi) Peran pendidikan informal perlu semakin ditingkatkan, karena sasarannya adalah untuk memberikan keterampilan praktis bagi tamatan sekolah formal bahkan alumni perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa ilmu yang telah diperoleh para lulusan pendidikan formal tidak serta merta dapat diterapkan. Mereka membutuhkan tambahan keterampilan dan juga pendalaman yang lebih bersifat praktek penuh untuk dapat mengerjakan hal-hal yang bersifat pragmatis. Program pendidikan non formal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan, kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat.

7.1.1.6. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa Sistem pembelajaran saat ini di pandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara, melalui kebijakan berikut : (1) penguatan dan perluasan

BABVII-1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


program pembelajaran langsung di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); (2) penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (3) penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah dan merata serta sarana pendukungnya; (4) penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal untuk mengurangi disparitas antar gender. 7.1.1.7Pendanaan Pendidikan Dalam periode pembangunan 2008-2013, program biaya operasional pendidikan (BOP), bantuan operasional sekolah (BOS), BOS buku, bantuan khusus murid (BKM) dan beasiswa dari SD hingga SMA/SMK telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan yang diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas dan relevansi. Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam program biaya operasional pendidikan sebagai cikal bakal wajib belajar pendidikan 12 tahun sejak tahun 2008 sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan menengah universal (PMU) dalam bentuk dana BOS sekolah menengah yang secara nasional baru diluncurkan pada tahun 2012. 7.1.1.8. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan potensi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut : (1) menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi; (2) mengembangkan sinergitas antar SKPD yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja. 7.1.1.9. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Terpencil Pembangunan pendidikan di daerah terpencil, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua (education for all), mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah perkotaan yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus daerah terpencil; (2) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap dan sekolah berasrama di daerah terpencil; (3) penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal di daerah terpencil.



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Pendidikan Tabel 175. Kebijakan Umum dan Program Bidang Pendidikan Tujuan

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pelayanan

Prog. Pemb. Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Terpenuhinya program peningkatan disiplin aparatur

12 bulan

12 bulan

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Terpenuhinya program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

12 bulan

12 bulan

Terpenuhinya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya program peningkatan sistem perencanaan SKPD

12 bulan

12 bulan

APK

42,23 %

65,83 %

57.555 murid 4.320 68,73%

101.523 7.844 86,54%

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem perencanaan SKPD Program pendidikan anak usia dini (PAUD)

Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi

Meningkatnya APK PAUD provinsi

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan capaian kinerja SKPD

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

Indikator kinerja (outcome)

Meningkatkan APK PAUD melalui program pendidikan anak usia dini (PAUD) Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga guru PAUD melalui pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik

Jumlah murid TK Jumlah guru TK % kecamatan yang memiliki PAUD

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program pengawasan terhadap

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan wajib

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan wajib

Dinas Dikbud, Kemdikbud dan Kemenag

Urusan wajib

Dinas Pendidikan dan



Tujuan

Sasaran


Menetapkan jumlah kebutuhan guru SMK melalui pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik

Menurunnya angka buta aksara

Menurunkan angka buta aksara melalui program pendidikan non formal

Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga tutor melalui pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya pelayanan pendidikan layanan khusus Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

Meningkatkan pelayanan pendidikan layanan khusus melalui program pendidikan luar biasa (PLB) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan PAUDNI Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Dasar Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Menengah Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Non Formal

Indikator kinerja (outcome) APK SMA/SMK Jumlah Siswa Rasio guru SMK terhadap siswa

Angka melek huruf 15+ Jumlah sosialisasi melek huruf Jumlah tenaga tutor per PKBM

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 81,73% 107.484 orang 9

97,55% 2

92,50% 3 kali pertahun 490

100% 3 kali pertahun 2.340

Jumlah SLB Jumlah siswa SLB

66 2.178

76

Jumlah taman bacaan masyarakat (TBM)

40

164

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : program PAUD

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK

50.908

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : Program Pendidikan menengah Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : Program Pendidikan Non Formal

Jumlah medali dalam olimpiade Jumlah komputer Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

1

Jumlah PKBM terakreditasi Jumlah PKBM memiliki nomor induk lembaga (Nilem) %h pengelola PKBM

4.844 29.701.500

50.285.400

20 10.000 164.702.000

114 lembaga 56 lembaga

1%

Prog. Pemb. Daerah distribusi tenaga pendidik Program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik Program pendidikan non formal Program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik Program pendidikan luar biasa Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Program PAUD, Wajar Dikdas, Dikmen, PNF, PLB, Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik/tenaga kependidikan, Manajemen pelayanan pendidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab Kebudayaan

Urusan wajib

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan wajib

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pengembanga n Kegiatan Belajar

Urusan wajib

Urusan wajib

Urusan wajib

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

100%



Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan layanan Khusus Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan


Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan layanan khusus melalui : Program Pendidikan Luar Biasa Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : program manajemen pelayanan pendidikan

Meningkatnya rasio kesetaraan gender

Meningkatkan rasio kesetaraan gender melalui program pengarusutamaan gender (pemberian akses, kontrol, manfaat dan partisipasi yang proporsional)

Meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah ke perguruan tinggi

Meningkatkan jumlah lulusan sekolah menengah ke perguruan tinggi melalui program cerdas Sultraku berupa penyediaan dana subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi

Indikator kinerja (outcome) terlatih % siswa memiliki lifeskill Jumlah guru/pengawas bersertifikasi Jumlah guru mengikuti pelatihan kompetensi Jumlah Kepsek berkualifikasi S2 Jumlah pengawas berkualifikasi S2 Sekolah berakreditasi B Peremajaan data pendidikan dalam SIM pendidikan Rasio guru terhadap siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Angka kelulusan Rasio APM P/L SD SMP SMA sederajat Perguruan tinggi Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan tinggi S1, S2

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 10%

60%

14,286

30.098

338

17.730

584

1059

13

65

1002

2553

1 kali setahun

5 kali

58

147

99,98%

100%

1.01 1.07 0.098 0,98 1118 orang

1.00 1.00 1.00 1.00 2.118 0rang

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan wajib


Program pengarusutamaa n gender dan anak

Urusan wajib

Program cerdas Sultraku

Urusan wajib




Tabel Peningkatan kualitas Perpustakaan dan Arsip Tabel 176. Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Perpustakaan dan Arsip Tujuan

Sasaran

Meningkatkan layanan Tersedianya layanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran yang lebih efektif dan efisien



Wewenang dan tanggung jawab Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan perkantoran perpustakaan di kab./kota dan instansi terkait di daerah. Sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Prov. Sultra bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI Terpeliharanya peralatan gedung kantor


Prog. Pemb. Daerah Pelayanan administrasi perkantoran

Bidang Urusan Urusan wajib

SKPD P.Jawab

12 Bulan

12 Bulan

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

12 Bulan

12 Bulan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Urusan wajib


Meningkatkan Sarana dan prasarana aparatur

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan

Meningkatnya sumber daya aparatur perpustakaan dan arsip melalui pendidikan dan pelatihan Terpenuhinya kesejahteraan PNS

Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai pendidikan baik formal maupun non formal

Meningkatnya kualitas aparatur

10 orang/ tahun

50 orang

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Urusan wajib


Penyediaan pakaian dinas/seragam bagi PNS

Terciptanya kerapian dan disiplin pegawai

105 orang/ tahun

525 orang

Peningkatan disiplin aparatur

Urusan wajib


Mewujudkan akuntabilitasi kinerja SKPD

Meningkatkan kinerja SKPD melalui penyusunan LAKIP, laporan keuangan

Mengembangkan sistim pembinaan dan pemantauan melalui kinerja SKPD

Tersusunya LAKIP , Lap. keuangan, Renstra, Renja SKPD

2 kegiatan

2 kegiatan

Urusan wajib


Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Melaksanakan operasional jaringan otomasi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan kab./kota

Perpustakaan daerah Prov. Sultra bekerja sama dengan perpustakaan kab./kota, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan lain yang berada di

12 Bulan

12 Bulan

Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Urusan wajib


Meningkatkan aparatur yang disiplin dan profesional

Meningkatnya minat baca dan pengetahuan masyarakat



Tujuan

Sasaran




Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

wilayah kab./kota untuk mengembangkan layanan perpustakaan Sistem administrasi kearsipan yang baik

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibidang dan kearsipan

Tersedia informasi kearsipan

Meningkatnya sumber daya aparatur dan arsip melalui pendidikan dan pelatihan.

Badan perpustakaan dan arsip merupakan wadah penyimpanan arsip nasional dan daerah yang diatur menurut UU No. 43 Tahun 2009 ttg Kearsipan

Mengikutisertakan aparatur dalam berbagai pendidikan baik formal maupun non formal

Tersedianya data base informasi kearsipan

SKPD yang melaksanak an arsip secara baku : 35 SKPD

Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

12 bulan

SKPD yang melaksana kan arsip secara baku : 40 SKPD 12 bulan

Tersusunnya naskah dokumen arsip

Pengelola kearsipan : 35 orang

Pengelola kearsipan : 35 orang

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Urusan wajib

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Urusan wajib

Urusan wajib





7.1.2. Pembangunan Kesehatan Kesehatan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara masih di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara masih masih perlu mendapat perhatian serius. Dalam empat tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan semakin membaiknya daya beli masyarakat. Meskipun demikian, persoalan peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Untuk itu, dalam bidang kesehatan dibutuhkan upaya yang lebih serius dan konsisten, terutama dalam peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, jumlah dan mutu sumberdaya manusia kesehatan, serta sarana dan prasana pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan seperti : 7.1.2.1.

Pelayanan kesehatan semesta Melalui program pembiayaan dan jaminan kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

7.1.2.2.

Peningkatan Kualitas Status Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat dilakukan melalui, Program upaya kesehatan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, Program pengembangan survalens epidemiologi & SIK, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan dan Program pengembangan lingkungan sehat.

7.1.2.3.

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Pada unit-unit pelayanan melalui Program peningkatan infrastrsuktur dan kelembagaan kesehatan rujukan penyangga diempat pusat kluster, yaitu RSU Kolaka, RSU Bombana, RSU Raha dan RSU Baubau.

7.1.2.4.

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Di daerah terpencil dan kepulauan melalui Program pengembangan pelayanan daerah terpencil kepulauan.

7.1.2.5.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis Dilakukan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

7.1.2.6.

Pengembangan Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan Melalui Program perencanaan dan monev. kesehatan, Program standarisasi dan mutu kesehatan, dan Program pengembangan kelembagaan institusi pelayanan kesehatan.

Kebijakan Dan Program Pembangunan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, maka dikembangkan kebijakan yang sifatnya operasional tabel berikut.



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Kesehatan Tabel 177. Kebijakan Umum dan Program Bidang Kesehatan Tujuan

Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif

Sasaran

Terlaksananya tatakelola administrasi perkantoran secara efektif


Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui perencanaan dan evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan sistem informasi, penyediaan gaji pegawai, pengembangan kelembagaan laboratorium dan Bapelkes, pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (out come) Prog. Pemb. Daerah Kondisi Kondisi awal Akhir Tertatanya layanan administrasi 12 72 Program pelayanan administrasi perkantoran (kegiatan) perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana 12 Program peningkatan sarana dan aparatur (paket) prasarana aparatur Tersedianya aparatur PNS Bidang 15 Program peningkatan disiplin Kesehatan dengan disiplin yang tinggi aparatur (Kegiatan) Tersedianya laporan capaian kinerja 5 30 Program peningkatan dan setiap tahun (laporan) pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Terselenggaranya penataan 5 35 Program perencanaan, monitoring manajemen, tersedianya RJMD, dan evaluasi kesehatan Renstra, Renja dan Evaluasi pembangunan Bidang Kesehatan (dokumen) Tersedianya dokumen hasil kajian 0 5 Program kajian dan kebijakan dan rumusan dokumen kesehatan kebijakan(dokumen) Terlaksananya penataan administrasi 0 5 Program peningkatan administrasi dan kepastian hukum di bidang dan hukum kesehatan kesehatan (kegiatan) Tersedianya informasi dan data program kesehatan yang efektif (laporan) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakridasi (lembaga)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Menurunnya angka kematian ibu dan anak, Menurunkan angka

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak Meningkatkan upaya promotif,

Bidang Urusan Urusan Wajib Urusan Wajib Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Program pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu dan sistem kesehatan provinsi Program standarisasi dan mutu kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas

5

30

100

100

Terbentuknya Labkes, Bapelkes menjadi BLU (lembaga)

0

2

Cakupan Pelayanan Ibu Hamil minimal 4kali selama kehamilan Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap Cakupan Desa Siaga Aktif

82,1

84

83,9

85,1

Program pengembangan kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan Program peningkatan pelayanan anak

38,7

52,5

Program promosi dan pemberdayaan

Urusan Wajib



Tujuan

Sasaran


kesakitan

preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pengembangan promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, lingkungan, penyediaan obat dan vaksin serta perbekalan farmasi dan peningkatan akses pelayanan dasar (Puskesmas dan jaringannya) dan pelayanan kesehatan rujukkan (rumah sakit)

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi

Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat

Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai kebutuhhan

Terpenuhinya tenaga yang memiliki kompetensi di Daerah Sulit dan terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan

Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi difasilitas pelayanan kesehatan melalui Pengembangan SD Manusia/Sumberdaya Aparatur Kesehatan

Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu.

Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya.

Indikator Kinerja (out come)


Cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat pelayanan imunisasi lengkap Cakupan rumah tangga dengan air bersih yang layak Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Minilokakarya program Terlaksananya pelayanan kesehatan di Labkes (tahun)

71,5 0%

100 %

54,4

62,9

78%

Prog. Pemb. Daerah masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Bidang Urusan

Urusan Wajib

Urusan Wajib

100 %

Program pengembangan lingkungan sehat Program obat dan perbekalan kesehatan

85%

100 %

Program upaya kesehatan masyarakat

Urusan Wajib

1

1

Program upaya kesehatan masyarakat

Urusan Wajib

Cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu

70,3

73,3

Program perbaikan gizi masyarakat

Urusan Wajib

Rasio dokter per 100 ribu penduduk

15,1

30

Program pengembangan SDM/SD aparatur kesehatan

Urusan Wajib

Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan

100 %

100 %

Program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya.

Urusan Wajib

Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Bappeda Dinas Kesehatan, Bappeda Dinas Kesehatan, Bappeda Dinas Kesehatan, Bappeda Dinas Kesehatan, BKD, Biro Ortala.

Dinas Kesehatan, RSUD, BPKAD, BPS, Bappeda



Tabel 178. Kebijakan Umum dan Program Bidang Rumah Sakit Jiwa Tujuan

Sasaran

Srategi & Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan

Tersedianya tenaga Kesehatan yang profesional Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu

Pelaksanaan diklat peningkatan kapabilitas tenaga Kesehatan Meningkatkan kualitas sarana dan peralatan kesehatan

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan jiwa bagi masyarakat kabupaten/ kota

Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran

Meningkatnya kunjungan integrasi pelayanan kesehatan jiwa ke kabupaten/kota Meningkatnya Kegiatan Home Visite/Job Visite

Meningkatkan kunjungan integrasi kesehatan jiwa ke kabupaten/kota

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

Meningkatkan kegiatan Home visite Pemulangan Pasien/Droping

Indikator Kinerja (Out Come) Diklat BLS/ALS (org) Kapasitas gedung pelayanan/penambahan ruang rawat inap rumah sakit kelas III Peralatan kesehatan : tempat tidur (TT) Pengadaan alat kesehatan Bangunan pelayanan yang terpelihara Obat obatan rumah sakit Logistik rumah sakit Moubiler rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Pengadaan bahan keparawatan Pengadaan ambulans jenazah Integrasi kesehatan jiwa

Home visite Pemulangan Pasien/Droping Jasa Surat menyurat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional jasa administrasi keuangan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Daerah Pengembangan diklat dan bimbingan teknis Pengadaa Peningkatan sarana dan prasana rumah sakit

Bidang urusan

SKPD Penanggung Jawab

Urusan wajib Urusan wajib

RS Jiwa

Urusan wajib

RS Jiwa

120 Kali 135 pasien

Urusan wajib

RS Jiwa

1300 surat 12 bulan

1300 surat 12 bulan

Urusan wajib

RS Jiwa

4 roda 4 dan 12 roda 2

5 roda 4 dan 22 roda 2

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

1 orang

11 orang

BOR 132%

BOR 85%

180 TT

360TT

1 unit UGD set

Alkes Lengkap

25% 100% 100% 65% 1 unit

Bangunan terpelihara 100% 100% 100% 100% 5 unit

1 unit

10 unit

50%

85%

˂ 1;1

1;3

1 unit

2 unit

3 kabupaten

12 kabupaten

15 kali 15 pasien

Upaya kesehatan masyarakat

RS Jiwa


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor jasa kebersihan kantor alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor

6 unit AC, 6 Unit komputer/laptop

20 unit AC, 20 unit komputer/laptop

12 bulan 12 bulan 12 Bulan

12 bulan 12 bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

5 unit laptop/PC17 unit

12 laptop/PC 17 unit

Tabel 179. Kebijakan Umum dan Program Bidang Kesehatan (RSU Provinsi Sulawesi Tenggara) Tujuan Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan

Peningkatan akses pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat kabupaten/kota

Sasaran

Srategi & Arah Kebijakan

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja (Out Come)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah Pelayanan administrasi perkantorn

Bidang urusan


Urusan wajib

RS Jiwa

RS Jiwa

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

Jasa surat menyurat

12 bulan

12 bulan

Tersedianya tenaga Kesehatan yang profesional Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu

Pelaksanaan diklat peningkatan kapabilitas tenaga Kesehatan Meningkatkan kualitas sarana dan peralatan kesehatan

Diklat BLS/ALS (org)

1 orang

11 orang

Pengembangan diklat dan bimbingan teknis

Urusan wajib

BOR 32%

BOR 85%

Urusan wajib

Meningkatnya kunjungan integrasi pelayanan kesehatan jiwa ke kabupaten/kota Meningkatnya kegiatan home visite/job visite

Meningkatkan kunjungan integrasi kesehatan jiwa ke kabupaten/kota

3 Kabupaten

12 kabupaten

Pengadaa Peningkatan sarana dan prasana rumah sakit Upaya kesehatan masyarakat

15 kali

120 Kali

15 pasien

135 pasien

Meningkatkan kegiatan home visite Pemulangan pasien/droping

Kapasitas Gedung pelayanan /Penambahan ruang rawat inap rumah sakit kelas III Integrasi Kesehatan jiwa

Home visite Pemulangan pasien/droping

Urusan wajib

RS Jiwa

Urusan wajib

RS Jiwa

Tabel 180. Kebijakan Umum dan Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tujuan

Sasaran


Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat tentang

Meningkatnya pelaksanaan PUG dalam semua bidang pembangunan

Mengembangkan Pemahaman dan Komitmen Pemerintah dan Masyarakat untuk melaksanakan PUG melalui peningkatan peran

Indikator Kinerja (Out come) Jumlah kab/Kota Yang difasilitasi Advokasi pelaksanaan PUG , pemberdayaan

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 9 56

Prog. Pemb. Daerah Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 pelaksanaan PUG

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Meningkatkan pemahaman pprg pemerintah dan ketersediaan anggaran yang responsif gender .

serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi perempuan yang berkualitas dalam semua bidang pembangunan meningkatnya partisipasi perempuan yang berkualitasdalam semua bidang pembangunan Meningkatnya kesadaran stakeholder untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya Kapasitas Dan Peran Aktif Lembaga/ Organisasi Sosial Masyarakat Pemerhati Perempuan Dan Anak Meningkatnya pemahaman pprg perencana pemerintah dan focal point pug di skpd dan ketersediaan anggaran yang responsif gender

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (perempuan) melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan se-Sulawesi Tenggara

Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Dan Anak Melalui Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Dan Penguatan Kelembagaaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Meningkatkan pemahaman pprg perencana skpd dan focal point pug skpd prov. Kab/kota melalui peningkatan pemahaman perencanaan dan pengganggaran yang responsif gender (pprg)

perempuan dan perlindungan anak, Penguatan Kapasitas Sumberdaya Pengella Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Jumlah kab/kota yang di advokasi dan mendapatkan pembinaan program P2WKSS, program GSI

12

13

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Jumlah penguatan kapasitas anak Sulawesi Tenggara (kali) Jumlah kab/kota Yang fasilitasi Advokasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Jumlah fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan dan anak

0

5

Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

9

39

1

7

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Jumlah kab/kota yang difasilitasi workshop/pelatihan PPRG Jumlah pejabat perencana dan vocal point PUG SKPD yang memahami PPRG Jumlah kab/Kota yang difasilitasi pelatihan TOT PPRG Jumlah kab/Kota yang dimonitoring dan

3

13

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

100

560

Program Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

0

13

12

77



Meningkatkan ketersediaan data terpilah Gender di semua bidang pembangunan

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Tersedianya data kinerja ttg pelaksanaan PUG, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Meningkatkan ketersediaan data terpilah semua bidang pembangunan melalui pengembangan sistim informasi Gender dan anak di SKPD dan lembaga terkait di provinsi, kabupaten/kota Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pelayanan Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi Meningkatkan kualitas SDM aparatur


dievaluasi pelaksanaan PUG/PPRG Jumlah profil Gender dan pembangunan Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Gender Di Bidang Ekonomi, Sosial, dokumen data anak Se Sultra

1

4

1

52

Pembayaran jasa administrasi keuangan

0

60

Tersedianya peralatan kantor

12 bulan

Pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian kerja lapangan, Korpri Pakaian khusus hari-hari tertentu Terdidik dan terlatihnya sumberdaya aparatur secara formal (orang) Pemahaman aparatur ttg peraturan perundangundangan (orang) Kapasitas teknis aparatur (orang) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)

Program Pengadaan data terpilah menurut tema dan jenis kelamin

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Program pelayanan adminstrasi perkantoran

Urusan Wajib

BP3A DA & KKB

12 bulan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Urusan Wajib

BP3A DA & KKB

295


Urusan Wajib

BP3A DA & KKB

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Urusan Wajib

BP3A DA & KKB

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Urusan Wajib

BP3A DA & KKB

300 295 5

25

15 0

5



Tabel 181. Kebijakan Umum dan Program Bidang Keluarga Berencana Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pemahaman dan komitment masyarakat untuk berwawasan kependudukan dan program KB

Meningkatnya pemahaman stakeholder untuk berwawasan kependudukan dan program KB

Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakt untuk berwawasan kependudukan melalui pendekatan (KIE), penanggulanagan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin

Indikator Kinerja (out come) Jumlah kab/kota yang diadvokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja Jumlah kab/kota yang diadvokasi/KIE tentang keluarga berencana/KR dan KS Jumlah pembinaan UPPKS kab/kota Jumlah kelompok yang mendapatkan advokasi /KIE kesehatan ibu,anak dan bayi Jumlah kab/kota yang diadvokasi Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Jumlah kab/kota yang difasilitasi pemantapan program KB BAHTERAMAS Jumlah kab/kota yang mengikuti program gerak PKK - KB - KS Cakupan alkon bagi keluarga miskin (%) Jumlah kartu KB Bahteramas Jumlah buku pedoman KB Bateramas Jumlahsarana Operasional Sarana KB Bateramas

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 0 13

5

13

0

9

0

10

1

8

6

64

0

52

60

100

150.000

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Urusan Wajib

BP3A & KKB

Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program peningkatan pelayanan KB bagi masyarakat miskin

Urusan Wajib

BP3A & KKB

Urusan Wajib

BP3A & KKB

100.000

400

1000

400

2



Tabel 182. Kebijakan Umum dan Program Bidang Sosial Tujuan Mewujudkan pelaksanaan administrasi serta sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang masalah Kesos (PMKS)

Mewujudkan pelaksanaan Penanganan anak terlantar dan remaja putus sekolah

Memberikan dukungan pelaksanaan tugas teknis pelayanan dan penanganan penyandang masalah Kesos

Pemberdayaan sosial ekonomi bagi penyandang masalah Kesos

Sasaran


Administrasi penunjang operasional pelayanan Kesos Aparat pelaksana layanan dan masayarakat penyandang masalah Kesos Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan Kesos Terselenggaranya penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang baik di tingkat SKPD

Memelihara dan meningkatkan kualitas pelayananan adm penyandang masalah Kesos dan potensi Kesos Mengembangkan kompetensi aparat petugas pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan dan perlindungan PMKS

Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak terlantar dan remaja putus sekolah Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan & penganggaran yang baik

Warga masyarakat penyandang masalah Kesos

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

Masyarakat & penyandang masalah kesejahteraan sosial

Mewujudkan Perlindungan dan jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesos


Indikator Kinerja (Out come) Jumlah layanan surat menyurat

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 1200 Exp 1500

Prog. Pemb. Daerah Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

Bidang Urusan Urusan wajib

SKPD P.Jawab Dinas Sosial

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal

5 orang

25


Urusan wajib

Dinas Sosial

Memelihara dan meningkatkan sarana pelayananan penyandang masalah Kesos dan potensi Kesos

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin

3 paket

15

Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Urusan wajib

Dinas Sosial

Meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan capaian kinerja

Tersusunnya LAKIP dengan baik

1 lap

5

Urusan wajib

Dinas Sosial

Menyantuni dan memberikan latihan keterampilan bagi anak terlantar dan remaja putus sekolah

Jumlah anak dan terlantar dan remaja putus sekolah yang mendapatkan pelayanan

100 orang

600 orang

Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja & keuangan Program peningkatan sistem perencanaan Program pembinaan Panti Asuhan anak dan remaja

Urusan wajib

Dinas Sosial

Memberikan dukungan teknis berupa perencanaan kegiatan dan dokumenpenganggaran serta sosialisasi program di masyarakat

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat Jumlah penyuluhan sosial masyarakat yg terlaksana Jumlah Penyuluhan sosial keliling yg terlaksana Jumlah KUBE FM yang dikembangkan Jumlah penjajagan lokasi KAT yang dilaksanakan

6 lap

30

Program dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya

Urusan wajib

Dinas Sosial

4 lokasi

12

4 Lokasi

24

16 Klpk

100

Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

Urusan wajib

Dinas Sosial

1 Lok

5

Urusan wajib

Dinas Sosial

Urusan wajib

Dinas Sosial

Membangun ekonomi masyarakat penyandang masalah Kesos melalui usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama

Menciptakan kemandirian penyandang masalah keterlantaranketunaan dan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasar Menciptakan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS, korban bencana alam, bencana sosial, KTK dan RTSM

Jumlah pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS Jumlah kegiatan perlindungan dan jaminan sosial PMKS dan UPPKH yang dilaksanakan

12 bulan

12 blan

5 Keg

25

Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan jaminan Sosial



7.2. Kebijakan Umum dan Program Revitalisasi Pemerintahan Daerah 7.2.1.

7.2.2.

Reformasi Birokrasi ; Ditujukan untuk mengembangkan pengelolaan elemen-elemen dasar pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan elemenelemen dasar pemerintahan dimaksud meliputi : o

Urusan Pemerintahan ; kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan UU 32 tahun 2004, dengan tiga kriteria yaitu : eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Salah satu fokus kebijakan dalam penyerahan kewenangan pemerintahan adalah penyerahan kewenangan ke tingkat kecamatan dan desa, terutama yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

o

Kelembagaan ; kewenangan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak diakomodasi dalam kelembagaan. Ada dua jenis kelembagaan yang membentuk pemerintahan daerah yaitu kelembagaan untuk pejabat politik meliputi kelembagaan kepala daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan dan kelurahan). Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat maka fokus dalam pengembangan kelembagaan adalah 1) mengintegrasikan fungsifungsi pelayanan yang bersifat legislasi dan pelayanan administrasi pemerintah, 2) mengembangkan kelembagaan kecamatan dan desa/kelurahan sehingga mampu mengakomodasi kewenangan yang didesentralisasikan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

o

Personil ; tersedianya personil untuk mengelola dan menggerakkan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan, terutama di kecamatan dan desa/kelurahan yang juga merupakan salah satu fokus pengelolaan kegiatan-kegiatan masyarakat. Sejalan dengan itu maka pengembangan kapasitas aparat pemerintah di kecamatan dan desa/kelurahan akan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka pengembangan sektorsektor ekonomi masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan.

o

Pelayanan Publik ; hasil akhir dari proses pemerintahan yaitu tersedianya goods dan services yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini maka pertama pemerintah daerah harus dapat menyediakan public goods yaitu barang untuk kepentingan masyarakat seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan public goods merupakan bagian dari upaya pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Kedua difokuskan pada pemberian public services yaitu pengurusan perizinan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Sistem pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi fokus perhatian karena diharapkan melalui pelayanan yang baik akan tercipta iklim investasi dan iklim berusaha yang lebih kondusif.

o

Pengawasan ; ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bentukbentuk pengawasan meliputi : pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan sosial/masyarakat dan pengawasan melekat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka peningkatan pengawasan oleh masyarakat akan ditingkatkan dan akan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Reformasi Keuangan Daerah Salah satu prinsip yang akan digunakan dalam reformasi keuangan daerah adalah berdasarkan prinsip money follows function. Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi (desentralisasi fiskal) maupun sumber-sumber dari dana perimbangan (subsidi dan bagi hasil). o Desentralisasi fiskal ke tingkat kecamatan dan desa Penataan keuangan ditujukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan dan desa untuk mengelola dana pembangunan baik dalam bentuk hibah (block grant) maupun



bantuan program (specific grant). Tujuannya agar kecamatan dan desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang optimal serta mampu mendorong pembangunan diwilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yaitu dengan membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat desa/kelurahan melalui desentralisasi kewenangan. Dengan demikian bukan saja kelembagaan dan aparat serta kewenangan yang diturunkan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, tetapi juga kewenangan pengelolaan keuangan dalam bentuk block grant (open menu) kepada kecamatan dan desa/kelurahan. Demikian pula dengan program bantuan instansi sektoral ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan akan dilakukan secara sinergi dengan program-program di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi hanya menetapkan besaran bantuan dalam bentuk program dan kegiatan untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, di mana bantuan program dari pemerintah provinsi disesuaikan dengan lokasi-lokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ini dimaksudkan untuk menghindari tunpang tindih program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga sekaligus mendorong sasaran pembangunan yang lebih besar kepada masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan.



7.2.2.1. Kebijakan Umum dan Program Revitalisasi Pemerintahan Daerah Tabel 183. Kebijakan Umum dan Program Revitalisasi Pemerintahan Daerah Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan

Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan secara optimal

Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat serta sistem promosi dan rekruitmen pegawai

Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai serta sistem promosi dan rekruitmen pegawai


Tersedianya sarana prasarana pemerintahan yang memadai

Jumlah lulusan diklat prajabatan dan Pim PNS

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur administrasi pembangunan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara efektif dan efisien Mengembangkan sistem intensif dan disinsentif terhadap disiplin dan kinerja PNS melalui pengembangan sistem penilaian yang terukur

Jumlah Lulusan Diklatpim dan pelatihan Tehknis

0

32 orang

Penetapan indikator kinerja

3

7

Memantapkan sistem rekruitmen melalui seleksi kebutuhan dan standar kompetensi

Persentase penetapan standar kompetensi jabatan Persentase penilaian kinerja dan kompetensi dalam promosi jabatan Persentase pembangunan gedung kantor pemerintah

65%

90%

70%

95%

80%

100%

60%

100%

1 kali 52 orang pertahun

2 kali 104 prang pertahun

Mengembangkan fasilitas sarana prasarana pemerintahan melalui pembagunan sarana dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung aparatur

Sistem pelaporan penyelenggaran pemerintahan yang tepat waktu

Pemantapan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan

Terwujudnya pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu Tersedianya laporan kinerja tahunan dan laporan akhir tahun

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal AKHIR 12 bulan 12 bulan

Mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan secara efektif dan efisien

Mengembangkan sistem promosi PNS melalui penilaian kinerja dan kompetensi Terpenuhi sarana prasarana pemerintahan yang memadai


Persentase tercapainya dukungan sarana dan prasaranan pelayanan aparatur Peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan Jumlah Diklat pelaporan pelatihan penyelenggaran pemerintahan

Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal Tersedianya dokumen 4 kali yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana laporan pencapaian kinerja prasaranan dan keuangan dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun Sinerginya koordinasi Mengembangkan sistem koordinasi antar sektor dan Jumlah rapat koordinasi 3 kali antar sektor dan antar pemerintahan melalui peningkatan rapat antar sektor pertahun antar pemerintahan koordinasi secara langsung dan sistem

5 kali

15 kali pertahun

Prog. Pemb. Daerah Pendidikan dan pelatihan

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Wajib

Badan Pendidikan dan Pelatihan,

Urusan Wajib

Biro Adm Pembangu nan Sekretariat Daerah, Badan Diklat Sekretariat Daerah , Badan Kepegawai an Daerah,

Seleksi kebutuhan dan standar kompetensi Penilaian kinerja dan kompetensi

Urusan Wajib

Pembangunan sarana dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Urusan Wajib

Sekretariat Daerah

Urusan Wajib

Biro Adm Pembangu nan

Pendidikan dan pelatihan

Urusan Wajib

Sekretariat Daerah, Badan Diklat

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Urusan Wajib


Peningkatan rapat koordinasi secara langsung dan sistem

Urusan Wajib

Sekretariat Daerah



Tujuan

Terwujudnya koordinasi dan evaluasi antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/tugas pembantuan di kab/kota

Sasaran

Meningkatnya koordinasi dan evaluasi antara pemerintahan provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/tugas pembantunan kab/kota Meningkatnya Terwujudnya koordinasi dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi kab/kota dalam dan kab/kota dalam pembinaan, monitoring penyediaan data dan evaluasi, pembinaan, pelaksanaan monitoring dan administrasi evaluasi pelaksanaan pembangunan yang di administrasi kegiatan kelola oleh pemerintah pembangunanyang di provinsi kelolah oleh pemerintah provinsi Mewujudkan Terwujudnya aparat profesionalisme pengelola keuangan pengelola keuangan dan yang profesional sistem pengelolaan keuangan dan aset Terwujudnya sistem daerah yang berbasis pengelolaan elektronik keuangan berbasis elektronik Terselenggara unit Berfungsinya unit layanan pengadaan layanan pengadaan barang/jasa secara barang dan jasa optimal secara efektif Terselenggara layanan Berfungsinya layanan pengadaan barang/jasa pengadaan secara secara elektronik elektronik yang efisien, efektif,

Strategi dan Arah Kebijakan teleconference. Peningkatan koordinasi yang baik antara pemerintahan provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/tugas pembantuan kab/kota


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal AKHIR

Prog. Pemb. Daerah teleconference. Peningkatan, pengembangan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan pada pemerintah kab/kota

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Wajib


Meningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/tugas pembantuan kab/kota

4 kali

10 kali

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan ketersediaan data evaluasi kegiatan pembangunan yang di kelola oleh pemerintah kab/kota

4 kali

10 kali

Peningkatan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan administrasi program pembangunan yang di kelola oleh pemerintah provinsi

Urusan Wajib


Mengembangkan kapasitas dan kompetesi pengelola Jumlah tenaga pengelola 10 orang keuangan melalui pendidikan dan pelatihan keuangan bersertifikasi Opini pengelolaan WDP keuangan dan aset daerah Mengembangkan aplikasi sistem informasi Persentase sistem 40% manajemen keuangan daerah melalui pengembangan pengelolaan keuangan sarana prasarana teknologi informasi berbasis elektronik

50 orang WTP

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan Pengembangan sarana prasarana teknologi informasi.

Urusan Wajib

Sekretariat Daerah

Mengembangkan sistem layanan ULP secara efektif melalui pengembangan regulasi, kapasitas pengelola ULP dan prasarananya

30%

100%

Urusan Wajib


30%

100%

Pengembangan regulasi, kapasitas pengelola ULP dan prasarananya Koordinasi, sosialisasi dan regulasi pengadaan secara elektronik

Urusan Wajib


Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antara pemerintahan provinsi dengan kab/kota dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan

Persentase pengadaan barang/jasa pelaksanaanya sesuai regulasi

Peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, Persentase pengadaan kredibilitas, kapabilitas pengadaan barang/jasa secara barang/jasa secara elekronik elektronik

90%

Urusan Wajib



Tujuan

Sasaran


transparan, kredibel dan kapabilitas

Terintegrasinya data pengadaan barang/jasa secara elektronik Terwujudnya pelayanan Berfungsinya sistem prima Pelayanan prima

Indikator Kinerja (out come) Persentase tenaga Teknis pengelolah sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik

Pengembangan fasilitas aplikasi data pengadaan barang/jasa

Mengembangkan sistem pelayanan prima administrasi pemerintahan melalui pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

Persentase sistem aplikasi data pengadaan barang/jasa secara elektronik Jumlah regulasi PTSP

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal AKHIR 30% 100%

30%

100%

15%

100%

0

SKPD P.Jawab

Pengembangan Tenaga teknis pengelola

Urusan Wajib

100%

Pengadaan dan pengembangan sarana PTSP

Urusan Wajib

Pelayanan administrasi perkantoran

Urusan Wajib

Penyelenggaraan sosialisasi dan informasi pembangunan daerah Peningkatan pengendalian pembangunan daerah

Urusan Wajib


Urusan Wajib


Peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah

Urusan Wajib


Sarana prasarana PTSP

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksanaanya pelayanan administrasi Terlaksananya pameran Pengembangan pembangunan daerah kebudayaan daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran

75%

95%

Meningkatkan pengembangan kebudayaan daerah

Meningkatnya kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi budaya daerah

5 kali

15 kali

Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan bantuan pada kec/desa dan kelurahan

Peningkatan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan pada kec/desa dan kelurahan

1 kali

5 kali

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Persentase meningkatnya aspirasi dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah

0

100%

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembangunan daerah

Bidang Urusan

Pengembangan sarana dan prasarana sistem aplikasi Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

Megembangkan prasarana pendukung pelayanan prima administrasi pemerintah melalui pengadaan dan pengembangan sarana PTSP

Tersedianya laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bantuan pada kec/desa dan kelurahan (Bahteramas) Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam pengendalian daerah

Prog. Pemb. Daerah

Urusan Wajib

Sekretariat Daerah, BPMD & PTSP Sekretariat Daerah, BPMD & PTSP Biro Adm Pembangu nan



7.2.2.2. Kebijakan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tabel 184. Kebijakan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tujuan

Sasaran


Indikator Kinerja (out come) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 12 bulan 60 bulan

Peningkatan pelayanan adm. perkantoran dan penyediaan sarana prasaran penunjang kinerja guna pelaksanaan adm. perkantoran secara efektif dan efisien Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran dan tersedianya sarana prasarana kantor secara efektif dan efisien

Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa perkantoran secara efektif dan efisien

Terselenggaranya pemerintahan desa/kelurahan yang efektif dan efisien

Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan

Persentase pelatihan manajemen pemerintahan desa Data informasi kebutuhan jenis pelatihan

10%

60%

-

5 dokumen

Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan

Meningkatnya ekonomi masyarakat desa/kelurahan

Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan Meningkatkan kapasitas lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan sarana prasarana ekonomi desa, sistem informasi manajemen BUMDes

Jumlah aparat pengelola BUMDes yang terlatih Jumlah pengelola pasar desa Jumlah desa yang terlayani pasar desa (5 desa 1 pasar)

50 desa

200 desa

133

250

665 desa (133 pasar)

1.250 desa (250 pasar)

0%

10%

1.908 (88%)

2.165 (100%)

1.408 (88%)

2.165 (100%)

Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelembagaan desa/kelurahan

Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan

Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan melalui penjenjangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa/kelurahan

Persentase desa yang sudah memiliki sistem informasi manajemen Persentase aparat desa yang pernah mengikuti bintek/diklat Persentase desa/kelurahan yang memiliki balai


Urusan Wajib

SKPD P.Jawab BPMPD

Peningkatan kapasitas SDM aparatur Peningkatan mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi

Urusan Wajib

BPMPD

Urusan Wajib

BPMPD

Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa Sistem informasi manajemen BUMDes

Urusan Wajib

BPMPD

Urusan Wajib

BPMPD

Bimbingan teknis

Urusan Wajib

BPMPD

Bidang Urusan



Tujuan

Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya lokal

Mendorong peningkatan kreatifitas masyarakat dalam menghasilkan inovasi teknologi tepat guna

Sasaran

Terciptanya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Teraktualisasinya nilainilai adat dan budaya lokal di masyarakat

Meningkatnya produktifitas dalam pengelolaan sumberdaya alam yang sustainable Meningkatnya penggunaan teknologi

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Regulasi kelembagaan desa/kelurahan melalui fasilitasi pengembangan peraturan desa/kelurahan Mengintensifkan penerapan 10 Program Pokok PKK melalui koordinasi ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dan lomba 10 program PKK

Peningkatan kapasitas SDM pengurus Tim Penggerak PKK di semua jenjang melalui diklat dan pembinaan kader PKK Implementasi adat dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, pengembangan pesta adat dan ritual budaya Penguatan lembaga adat melalui dukungan sarana prasarana lembaga adat Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi melalui peningkatan sumberdaya manusia Penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna

Indikator Kinerja (out come) Persentase RPJMDes & APBDes Persentase Perdes

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 60% 100%

Prog. Pemb. Daerah Pengembangan peraturan desa/kelurahan

Urusan Wajib

SKPD P.Jawab BPMPD

Rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Urusan Wajib

BPMPD

Urusan Wajib

BPMPD

Bidang Urusan

50%

80%

Jumlah rapat koordinasi tingkat nasional, prov, Kab/Kota

1 kali per tahun

1 kali per tahun

Jumlah pelaksanaan lomba 10 program PKK Jumlah pelaksanaan jamboree PKK Peringantan hari kesatuan gerak PKK Jumlah mengikuti pameran pembangunan LP3PKK SIM PKK UP2K PKK BKB Jumlah pesta/festival adat

1 kali per tahun

1 kali per tahun

1 kali per tahun 1 kali per tahun 4 even

5 kali per 5 tahun 5 kali per 5 tahun 16 even

400 orang 100 orang 120 orang 120 orang -

900 orang 250 orang 420 orang 420 orang 13 kabupaten/ kota 5 kali

Diklat dan pembinaan kader PKK

Urusan Wajib

BPMPD

Pengembangan niali-nilai kearifan lokal masyarakat, pengembangan pesta adat dan ritual budaya

Urusan Wajib

BPMPD

Penguatan dan Peningkatan kapasitas lembaga adat Peningkatan sumberdaya manusia di bidang TTG

Urusan Wajib

BPMPD

Urusan Wajib

BPMPD

Dukungan teknis dan pembiayaan

Urusan Wajib

BPMPD

Bulan Bhakti gotong royong masyarakat

1 kali per tahun

Jumlah lembaga adat binaan

7 lembaga adat

11 lembaga adat

Jumlah sosialisasi dan pelatihan

0

14 kabupaten/ kota

Jumlah biaya

0

14 kabupaten/



Tujuan

Sasaran tepat guna di masyarakat

Membentuk Posyantek

Terpusatnya data TTG dan pelaku UKM yang menggunakan teknologi tepat guna

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

Mempercepat penataan lembaga kemasyarakatan

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pendayagunaan potensi sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan

Mempercepat implementasi penyusunan profil desa/kelurahan

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada potensi sumberdaya desa/kelurahan

Strategi dan Arah Kebijakan melalui dukungan teknis dan pembiayaan serta pembinaan masyarakat Pengembangan inovasi teknologi tepat guna melalui pengkajian, alih teknologi dan promosi teknologi tepat guna

Mempercepat penataan lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan SDM masyarakat desa/kelurahan dan kegiatan lomba desa/kelurahan Mempercepat implementasi penyusunan profil desa/kelurahan melalui peningkatan SDM dan penyediaan sarana prasarana penyusunan profil desa/kelurahan Meningkatkan pendayagunaan profil desa/kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan desa/kelurahan


Jumlah Pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek) Jumlah gelar TTG 205 kecamatan

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir kota

1 kecamatan

209 kecamatan

1 kali per tahun 0

5 kali 205 kecamatan

Jumlah pelaksanaan lomba desa/kelurahan 205 kecamatan

1 kali per tahun

1 kali per tahun

0

205 kecamatan

14 kabupaten/kota

0

14 kabupaten /kota

Prog. Pemb. Daerah serta pembinaan masyarakat di bidang TTG Pengkajian, promosi dan pendataan kebutuhan TTG

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Wajib

BPMPD

Pelatihan Kelembagaan desa/kelurahan Lomba Desa/ Kelurahan

Urusan Wajib

BPMPD

Urusan Wajib

BPMPD

Bimbingan teknis dan pembiayaan profil desa/kelurahan

Urusan Wajib

BPMPD



7.2.2.3. Kebijakan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 185. Kebijakan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tujuan Meningkatkan kualitas aparat pengawas internal pemerintah daerah Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien

Mewujudkan akuntabilitas kinerja SKPD

Mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan peerintah Kabupaten/Kota

Sasaran


Terwujudnya kompetensi aparat pengawas pemerintah daerah

Indikator kinerja (out come)

Mengembangkan kompetensi aparat pengawas internal melalui pengembangan diklat dan bimbingan teknik serta profesionalisme pengawas Terselenggaranya pengawasan Mengembangkan pemeriksaan secara pengelolaan keuangan di komprehensif melalui pengembangan tingkat SKPD secara transparan sistem audit secara berkala dan sidak dan akuntabel serta tepat waktu Terselenggaranya pengawasan Mengembangkan pemeriksaan secara pengelolaan aset yang baik di komprehensif melalui pengembangan tingkat SKPD sistem audit secara berkala dan sidak Mengembangkan sistem pemerikan dan pengawasan aset melalui sistem pendataan dan administrasi secara elektronik Terselenggaranya Mengembangan sistem peringatan penyelesaian tindak lanjut hasil terhadap hasil audit melalui pengembangan audit (internal dan eksternal) teknologi informatika dalam tindak lanjut hasil audit dan laporan masyarakat Meningkatnya kinerja SKPD Mengembangkan sistem pembinaan dan danTerwujudnya SAKIP yang pemantauan melalui pengembangan sistem efektif di SKPD pemantauan secara elektronik dan SAKIP

Diklat, Bimtek dan Pelatihan Tehnis

Terwujudnya KORWASDA

Terlaksananya evaluasi LPPD

Mengembangkan sistem koordinasi pengawasan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui pengembangan sistem on line Mengembangkan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan sistem koordinasi pelaporan pemerinthahan


Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Pengembangan diklat dan bimbingan teknik

Urusan Wajib

Inspektorat

Pemeriksanaan komprehensif SKPD

1 dok

5 dok

Pengembangan sistem audit secara berkala dan sidak

Urusan Wajib

Sekretariat Daerah

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pemeriksanaan reguler Kab/kota

288 obrik

200 obrik

Urusan Wajib

Inspektorat Daerah

10 obrik

70 obrik

83

125

pengembangan sistem audit secara berkala dan sidak Pengembangan sistem pendataan dan administrasi secara elektronik

Urusan Wajib

Inspektorat Daerah

Pengembangan sistem pemantauan secara elektronik danPengembangan SAKIP Pengembangan sistem koordinasi on line

Urusan Wajib

Inspektorat Daerah

Urusan Wajib

Inspektorat Daerah

Tertangani pengaduan masyarakat

Evaluasi LAKIP

16 SKPD

40 SKPD

Koordinasi pembinaan inspektorat kabupaten /kota

12 kab/kota

12 kab/kota

Pelaksanaan pemeriksanaan akhir masa jabatan Bupati / Walikota

12 kab/kota

12 kab/kota

Pengembangan sistem koordinasi pelaporan pemerinthahan



Tujuan

Sasaran


Penyediaan sarana /prasarana penunjang kinerja guna Pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien.

Mengembangan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan barang perkantoran secara efektif dan efisien

Indikator kinerja (out come) Jasa administrasi keuangan

Capaian Kinerja Kondisi Akhir 12 bln 60 bln

Kondisi Awal

Prog. Pemb. Daerah Pengembangan sistem pengadaan barang perkantoran secara efektif dan efisien

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Wajib

Inspektorat Daerah

7.2.2.4. Kebijakan Umum dan Program Peningkatan Pendapatan Daerah Tabel 186. Kebijakan Umum dan Program Revitalisasi Pemerintahan Daerah (Dispenda) Tujuan Penyediaan sarana/prasarana Penunjang kinerja guna pelaksanaan adm perkantoran Penyediaan sarana/prasarana Perkantoran guna kelancaran perkantoran Penyediaan sarana penunjang Kinerja Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah Mewujudkan akuntanbilitas kinerja SKPD

Meningkatkan

Sasaran

Indikator Kinerja (out come) Ketersediaan materai, perangko, amplop surat, jumlah paket pengiriman

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Materai 1000 15.000 lbr, surat 3000 lbr


Tersedianya sarana & prasarana kantor dan aparatur guna terlaksananya kelancaran pelaksanaan perkantoran

Ketersediaan gedung/ruang arsip kantor

2 paket tambahan gedung Arsip

3 paket rehab kantor & 2 paket pemb gedung Ktr

420 pasang pakaian olah raga

5 paket

2 orang pelatihan teknis & 10 Org non teknis


Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran Penyediaan Sarana/prasarana penunjang kinerja

Tersedianya sarana & prasarana administrasi perkantoran & terselenggaranya pelaksanaan adm perkantoran secara efektif efisien

Tersedianya pakaian seragam perkantoran

Ketersediaan pakaian olah raga

Terwujudnya kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah

Mengembangkan kompetensi SDM aparatur melalui Pelatihan Teknis& Diklat Struktural

Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur melalui pelatihan formal/struktural/fungsional

Meningkatnya Kinerja SKPD dan terwujudnya dokumen Renstra & Lakip Meningkatnya kinerja

Meengembangkan rencana perencanaan strategis & akuntanbilitas laporan

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

Melaksanakan koordinasi dalam & Luar

Terlaksananya keg.razia

Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Dispenda


Urusan Wajib

Dispenda

Peningkatan sarana & prasarana aparatur

Urusan Wajib

Dispenda

25 orang pelatihan teknis & 50 org non teknis

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Urusan Wajib

Dispenda

1 dokumen Renja SKPD

5 dokumen Renja SKPD

Peningkatan sistem perencanaan SKPD

Urusan Wajib

Dispenda

Kegiatan/tahun

5

Peningkatan &

Urusan Wajib

Dispenda

Bidang Urusan



Tujuan

Sasaran


kinerja SKPD dan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah

SKPD & meningkatkan penerimaan daerah serta terlaksananya koordinasi

daerah/studi comparative serta pelaksanaan razia kendaraan bermotor guna meningkatkan penerimaan daerah

Indikator Kinerja (out come) Kendaraan bermotor dan honor Tim

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Kegiatan/tahun

Prog. Pemb. Daerah Pengembangan PAD

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab



7.2.2.5. Kebijakan Umum dan Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tabel 187. Kebijakan Umum dan Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tujuan

Sasaran



Capaian Kinerja Kondisi Awal 1 paket/tahun

Kondisi Akhir 5 paket

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan



Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA

Penyediaan sarana/prasarana Penyediaan sarana/prasarana Penunjang kinerja guna penunjang kinerja guna pelaksanaan adm perkantoran pelaksanaan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya perlengkapan & peralatan kantor

5 unit/tahun

25 unit/tahun


Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA


Tersedianya sarana/prasarana administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas aparatur Terwujudnya pengelolaan Tersedianya keuangan dan aset yang efektif dokumen dan efisien sesuai dengan pengelolaan ketentuan perundang-undangan keuangan daerah yang berlaku efektif dan efisien Terlaksananya program Tersedianya peningkatan dan dokumen Lakip, pengembangan pengelolaan database keuangan daerah keuangan, Renstra SKPD Terciptanya pemahaman Terlaksananya peraturan perundang-undangan sosialisasi paket tentang pengelolaan keuangan regulasi tentang dan aset pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penerapannya

Tersedianya pakaian dinas harian

200 lembar pakaian dinas

1000 lembar pakaian dinas


Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA

115 orang


Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA

Penetapan Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota tepat waktu

Tersusunnya dokumen evaluasi pertanggungjawaban , evaluasi perubahan APBD kabupaten/kota

Tersedianya tenaga terampil pengelola keuangan dan aset

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset

Terwujudnya Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang sinkron dengan prioritas dan program provinsi, nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah efektif dan efisien

23 orang/tahun

Terwujudnya pernyusunan Lakip, databse keuangan, Renstra SKPD

1 dokumen Lakip SKPD

5 dokumen Lakip SKPD


Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA

Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penerapannya

kegiatan/tahun

5 kegiatan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA

Urusan Wajib

BPKAD PROV.SULTRA

Program pengelolaan aset daerah 12 kabupaten/ kota

14 kabupaten / kota

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota



7.2.2.6. Kebijakan Umum dan Program Hukum Tabel 188. Kebijakan Umum dan Program Hukum Tujuan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran


indikator Kinerja (Out come)

Tersedianya administrasi perkantoran secara efektif dan efesien Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya laporan kinerja

Mengembangkan kualitas pelayanan melalui pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya kegiatan administrasi umum

Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mengembangkan system laporan kinerja melalui system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Meningkatkan disiplin aparatur Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Meningatkan system perencanaan skpd

Terwujudnya disiplin aparatur Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah pengadaan pakaian dinas, seragam olahraga, pakaian tenunan Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek

Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah

Terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum dan perlindungan hukum

Terselesaikannya sengketa hukum

Meningkatkan disiplin aparatur melalui fasilitas aparatur Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui Diklat dan Bimtek Mengembangkan penyusunan rencana kerja SKPD peningkatan sistem perencanaan kerja SKPD Meningkatkan koordinasi SKPD dan instansi terkaiat melalui peningkatan kualitas penyusunan produk hukum daerah Meningkatkan koordinasi SKPD dan instansi terkaiat melalui peningkatan pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum dan perlindungan hukum

Meningkatkan jaringan dokumentasi hukum

Tertatanya dokumentasi hukum

Meningkatkan kualitas evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota

Terevaluasinya rancangan produk hukum kabupaten/kota

Mengembangkan jaringan informasi melalui peningkatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota melalui evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

terselenggaranya sistem perencanaan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir


Bidang Urusan


20%

100%

Program pelayanan administrasi perkantoran

Urusan Wajib

Biro Hukum

27

75

Urusan Wajib

Biro Hukum

31%

100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Urusan Wajib

Biro Hukum

1

5

13 Diklat 26 Bimtek

44 44

Urusan Wajib Urusan Wajib

Biro Hukum Biro Hukum

Persentase Renstra dan Renja SKPD

3%

100%

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan system perencanaan SKPD

Urusan Wajib

Biro Hukum

Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan Jumlah legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah kasus penyelesaian sengketa hukum Jumlah aksi penguatan kelembagaan Ranham di daerah

845

1324

Urusan Wajib

Biro Hukum

21

68

Program penataan peraturan perundangundangan

15

40

Urusan Wajib

Biro Hukum

12

24

Program peningkatan bantuan hukum penyelesaian sengketa dan perlindugan HAM

Jumlah sosialisasi, dukumentasi dan kepustakaan

3

30

Urusan Wajib

Biro Hukum

298

563

Prgoram peningkatan jaringan dokumentasi hukum Program peningktan evaluasi dan klarifikasi produk hukum kab/kota

Urusan Wajib

Biro Hukum

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Jumlah evaluasi dan klarifikasi rancangan produk hukum kabupaten/kota



7.2.2.6. Kebijakan Umum dan Program Bidang Kehumasan Tabel 189. Kebijakan Umum dan Program Bidang Kehumasan Tujuan

Sasaran

Mewujudkan kualitas pelayanan prima Bidang Kehumasan, informasi dan komunikasi secara cepat tepat, akurat dan akuntabel dalam rangka mendukung program pemerintah

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kehumasan yang efisien dan efektif

Strategi dan Arah Kebijakan - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur melalui Bintek, Diklat dan sosialisasi sesuai bidang tugas masingmasing - Merancang kebutuhan Atk berdasarkan kebutuhan - Melakukan upaya=paya untuk memenuhi kebutuhan guna kelancaran tugas-tugas seperti : pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor.

Capaian Kinerja

Bidang Urusan




Biro Humas, Setda Prov. Sultra Biro Humas, Setda Prov. Sultra


Urusan Wajib

Biro Humas, Setda Prov. Sultra








Urusan Wajib


Urusan Wajib



Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Pelayanan administrasi perkantoran Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua Jumlah pegawai yg telah mengikuti Diklat PIM, Bimtek, Diklat tehnis lainnya Jumlah pakaian dinas tenun khas daerah yg diadakan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Jumlah dok. Renstra, Renja, Lakip dan dok. Keuangan SKPD Jumlah jasa pengembangan dan operasional m-cap Jumlah jasa pengembangan dan operasional media centre Jumlah dokumentasi kehumasan Jumlah tayangan dialog interaktir program pemerintah di media elktronik Jumlah tayangan dialog interaktif HUT Sultra di media elektronik Jumlah cd dokumentasi data ekspose penyelenggaraan pemerintah Jumlah pemuatan program kegiatan pemerintah di media massa

12 bulan

72 bulan


1unit

3 unit

5 orang

25 orang

82 pasang

410 pasang

1dok

5 dok

1 dok

1 dok

2 kegiatan

14 kegiatan

12 bulan

84 kegiatan

12 bulan

72 bulan

1 kegiatan

6 kegiatan

1 kegiatan

6 kegiatan

1 paket

6 paket

12 bulan

72 bulan

Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Peningkatan sistem perencanaan tahunan SKPD Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penunjang kehumasan Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Penyusunan/pemutahiran data elektronik penyelenggaraan pemerintah Penyebarluasan informasi media cetak



7.2.2.7. Kebijakan Umum dan Program Kesejahteraan Masyarakat Tabel 190. Kebijakan Umum dan Program Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kinerja (out come)

Capaian Kinerja

Bidang Urusan



Urusan Wajib

Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

100%


Urusan Wajib


65%

95%


Urusan Wajib


0

100%


Urusan Wajid


30%

100%

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Urusan Wajib


20%

100%

Program peningkatan pengembangan system perencanaan SKPD

Urusan Wajib


Penyelenggaraan STQ tingkat 1 kali per Provinsi Sulawesi Tenggara 2 tahun Penyelenggaraan MTQ tingkat 1 kali per Provinsi Sulawesi Tenggara 2 tahun

3 kali

Peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Urusan Wajib


Pelaksanaan 1 kali per Seleksi/Pembinaan Peserta 3 tahun Utsawa Dharma Gita (UDG) Tk. Prov. Sultra Pelaksanaan seleksi / 1 kali per pembinaan peserta Pesparawi 3 tahun Tk. Prov. Sultra

2 kali

Tujuan

Sasaran


Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya administrasi perkantoran secara efektif dan efesien

Mengembangkan kualitas pelayanan melalui pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya kegiatan administrasi umum

Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur

Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan pakaian dinas / pakaian KORPRI dan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat /roda dua

50%

Tersedianya pakaian dinas/pakaian KORPRI dan pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase pegawai yang mengikuti Bintek /pendidikan dan pelatihan/kursus singkat

Meningkatkan disiplin Terlaksananya peingkatan aparatur disiplin pakaian dinas aparatur Meningkatkan Tersedianya peserta kapasitas sumberdaya bimbingan aparatur teknis/pendidikan dan pelatihan/kursus singkat. Meningkatan Tersedianya laporan kinerja pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan sistem Terselenggaranya sistem perencanaan SKPD perencanaan

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai agama

Terselenggaranya pembinaan seni baca tulis dan kajian kitab suci agama

Mengikutsertakan pegawai pada bimbingan teknis / pendidikan dan pelatihan / kursus singkat Mengembangkan system Persentase penyusunan laporan kinerja melalui system laporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD keuangan Mengembangkan penyusunan rencana kerja SKPD peningkatan system perencanaan kerja SKPD Menyelenggarakan lomba seni baca kitab suci agama.

Persentase Rencana Strategis SKPD

Kondisi Awal 25%

Kondisi Akhir 100%


2 kali

1 kali



Tujuan

Sasaran


Keikutsertaan pada Lomba Seni Baca Kitab Suci Agama tingkat Nasional

Meningkatkan wawasan dan kompetensi peserta kafilah / kontingen prov. Sultra pada lomba seni baca kitab suci agama Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pembinaan seni baca kitab suci agama

Tersedianya sarana/prasarana rumah ibadah dan lembaga sosial/pendidikan keagamaan yang representatif Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji

Peningkatan sarana/prasarana rumah ibadah dan lembaga sosial/pendidikan keagamaan

Meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah


Capaian Kinerja

Pelaksanaan seleksi / pembinaan peserta Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) tk. Prov. Sultra Keikutsertaan kafilah Prov. 1 kali per Sultra pada STQ tingkat 2 tahun Nasional Keikutsertaan kafilah Prov. 1 kali per Sultra pada MTQ tingkat 2 tahun Nasional Keikutsertaan kontingen Prov. 1 kali per Sultra pada UDG tk. Nasional 3 tahun Keikutsertaan kontingen Prov. Sultra pada Pesparawi tingkat Nasional Keikutsertaan kontingen Prov. Sultra pada stg tingkat nasional Pelatihan peserta kafilah Prov. Sultra pada STQ tingkat Nasional Pelatihan peserta kafilah Prov. Sultra pada MTQ tingkat Nasional Penguatan kelembagaan LPTQ Prov. Sultra/lembaga pembinaan kitab suci agama Pembinaan Ma’had seni baca Al Qur’an binaan LPTQ Prov. Sultra Tersedianya saran/prasarana rumah ibadah dan lembaga sosial/pendidikan keagamaan yang representatif

Tersedianya TPHD/TKHD/TPIHD Prov. Sultra

Bidang Urusan


Urusan Wajib


Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 kali per 2 kali 2 tahun

3 kali


2 kali

2 kali

1 kali per 3 tahun

1 kali

1 kali per 2 tahun

2 kali

1 kali per 2 tahun

3 kali

1 kali per 2 tahun

2 kali



Tujuan

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan ibadah haji

Meningkatnya kualitas pelayanan instansi dan lembaga keagamaan

Meningkatkan peran dan fungsi instansi dan lembaga keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana instansi dan lembaga keagamaan Terlaksananya pembinaan Pembinaan kerukungan antar kerukungan kehidupan umat umat beragama. beragama Pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Terselenggaranya pembinaan pelestarian perkawinan Terselenggaranya pembinaan seni budaya agama

Peningkatan Kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Mewujudkan kehidupan masyarakat sehat dan bebas AIDS

Meningkatnya Kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Meningkatnya penemuan, pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS


Capaian Kinerja Kondisi Awal

Tersedianya asrama haji yang representatif

Kondisi Akhir 100%


Bidang Urusan


Urusan Wajib


Tersedianya embarkasi haji Bandara Haluoleo Kendari

100%

Urusan Wajib


Penguatan kelembagaan instansi dan lembaga keagamaan Meningkatnya sarana dan prasarana instansi dan lembaga keagamaan Penguatan kelembagaan FKUB

100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Penguatan kelembagaan BP4

100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


100%

Urusan Wajib


Optimalisasi peran dan fungsi badan penasehatan dan pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) Pembinaan seni budaya agama Penguatan kelembagaan LASQI

Pembentukan Tim Pembina UKS

Keikutsertaan pada lomba seni budaya agama / LASQI tingkat Nasional Terbentuknya Tim Pembina UKS se-Sultra

Pembentukan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS

Terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS seSultra

12 kab/kota

13 Pembinaan Usaha Kesehatan kab/kota Sekolah

Urusan Wajib


0

13 Peningkatan penanggulangan kab/kota Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Urusan Wajib


Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Urusan Wajib


Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perekonomian Peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan



Tujuan

Meningkatkan peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera dalam pembangunan Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah

Sasaran

Meningkatnya peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera dalam pembangunan Terselenggaranya pembinaan pemahaman kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah

Meningkatkan Meningkatnya partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam pembangunan pembangunan desa desa




Kondisi Akhir

Pembinaan dan pengawasan peran serta perempuan pada program P2WKSS

Jumlah kab/kota yang di monitoring pada program P2WKSS

1 kali per tahun

5 kali

Keikutsertaan pada Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional

Keikutsertaan utusan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional

1 kali per tahun

5 kali

Terlaksananya pembinaan Koordinasi dan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan lomba lomba desa/kelurahan desa/kelurahan se- Sultra

1 kali per tahun

5 kali


Bidang Urusan


Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Urusan Wajib


Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan

Urusan Wajib


Program Bantuan dan Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak dan Remaja. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Urusan Wajib


Urusan Wajib


Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Urusan Wajib


Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan anak

Urusan Wajib


Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda dan olahraga

Urusan Wajib


Program manajemen pelayanan pendidikan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Urusan Wajib Urusan Wajib Urusan Wajib

Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Urusan Wajib


Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Urusan Wajib




Tujuan

Sasaran




Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Program pengembangan wilayah transmigrasi Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kesehatan dan Nakertrans. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.


Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

Urusan Wajib


Program peningkatan peranserta kepemudaan.

Urusan Wajib


Program pendidikan politik masyarkat.

Urusan Wajib




7.2.2.8. Kebijakan Umum dan Program Pemuda dan Olah Raga Tabel 191. Kebijakan Umum dan Program Pemuda dan Olah Raga Tujuan

Sasaran

Menyediakan sarana/prsarana penunjang kinerja, guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif

Tersedianya sarana/prsarana penunjang kinerja, guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif fan efisien

Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuang di SKPD secara transparan dan akuntabel serta tepat waktu

Mewujudkan pemuda yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya

Meningatkan character building melalui gerakan vitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda

Strategi dan Arah Kebijakan Mengembangkan sarana/prsarana penunjang kinerja, guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif

Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan hidup bagi pemuda Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan serta ketrampilan di bidang seni, budaya dan industri kreatif Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba


Capaian Kinerja

Bidang Urusan

SKPD P. Jawab

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur

Urusan wajib

Dispora Prov. Sultra

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem perencanaan tahunan SKPD

Urusan wajib

5 Tahun

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Urusan wajib


1 Tahun

5 Tahun

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Urusan wajib


10 org

10 org

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Urusan wajib


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

12 bln

60 bln

112 psg

560 psg

112 psg

448 psg

12 Bulan

5 Tahun

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12 Bulan

5 Tahun

Jumlah sistem perencanaan tahunan SKPD yang meningkat

12 Bulan

5 Tahun

Jumlah peran serta kepemudaan

1 Tahun

Jumlah upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Administrasi perkantoran

Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan SDA yang kapasitasnya meningkat

Jumlah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pro. Pemb. Daerah

Urusan wajib

Urusan wajib



Tujuan Mewujudkan atlet dan pelatih cabang olahraga yang berkualitas

Sasaran Meningkatnya budaya olahraga

Meningkatnya prestasi atlet olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Mewujudka sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Berkembang dan serasi kebijakan Pemuda

Meningkatkan Peran serta kapasitas perempuan

Terwujudnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan




Kondisi Akhir

12 kab/kota

13 kab/kota

66 org

66 org

1 kompleks

4 kompleks

Peningkatan potensi sumber daya olahraga daerah, khususnya olahraga tradisonal Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi Meningkatkan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi Peningkatan dan serasi kebijakan Pemuda

Jumlah Kebijakan dan Manajemen Olahraga Yang Dikembangkan

Jumlah kegiatan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

1 Keg

5 keg

Mendong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan

Meningkat kapasitas perempuan

65%

95%

Jumlah olahraga yang dibina dan dimasyarakatkan

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang meningkat

Pro. Pemb. Daerah Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Bidang Urusan

SKPD P. Jawab Dispora Prov. Sultra

Urusan wajib


Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Urusan wajib


Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Program peningkatan kapasitas perempuan

Urusan wajib


Urusan wajib




7.2.2.9. Kebijakan Umum dan Program Pemberdayaan Perempuan Tabel 192. Kebijakan Umum dan Program Pemberdayaan Perempuan Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan



Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pelayanan Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi Meningkatkan kualitas SDM aparatur


Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

Meningkatnya kesadaran stakeholder untuk memberikan

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (perempuan) melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan se sulawesi tenggara Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan

Capaian Kinerja

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program pelayanan adminstrasi perkantoran

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Komunikasi/persuratan (bulan)

Kondisi Awal 0

Kondisi Akhir 60

Perlengkapan gedung kantor

12 bulan

5 tahun


Peningkatan disiplin aparatur 1 tahun

1 Tahun

5 Tahun


Terdidik dan terlatihnya sumberdaya aparatur secara formal (orang) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)

1 Tahun

5 Tahun


0

5

Jumlah kab/kota yang di advokasi dan mendapatkan pembinaan program P2WKSS Jumlah partisipasi perempuan sultra dalam kegiatan pemberdayaan perempuan

12

13

0

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program peningkatan kapasitas perempuan se- Sulawesi Tenggara

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak Jumlah sosialisasi regulasi

2

15

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak Program keserasian kebijakan

BP3A DA& KKB

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Urusan

BP3A DA&



memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak

perlindungan terhadap perempuan dan anak

Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga/ organisasi sosial masyarakat pemerhati perempuan dan anak

Meningkatkan pemahaman PPRG pemerintah dan ketersediaan anggaran yang responsif Gender . Meningkatkan ketersediaan data terpilah Gender di semua bidang pembangunan

Mengarus utamakan Gender

Meningkatnya pemahaman pprg perencana pemerintah dan focal point PUG di SKPD dan ketersediaan anggaran yang responsif Gender Tersedianya data kinerja ttg pelaksanaan PUG, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak Terwujudnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan

perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Peningkatan kapasitas kelembagaan pug dan anak melalui keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dan penguatan kelembagaaan pengarusutamaan Gender dan anak Meningkatkan pemahaman pprg perencana SKPD dan vocal point PUG SKPD prov., kab/kota melalui peningkatan pemahaman perencanaan dan pengganggaran yang responsif Gender (PPRG)

kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak (provinsi, kab/kota)

Meningkatkan ketersediaan data terpilah semua bidang pembangunan melalui pengembangan sistim informasi gender dan anak di skpd dan lembaga terkait di provinsi, kabupaten/kota Mendong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan

peningkatan kualitas anak dan perempuan

Wajib

KKB

Jumlah fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan dan anak

1

7

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Jumlah kab/kota yang difasilitasi workshop/pelatihan PPRG

3

13

Program peningkatan pemahaman perencanaan dan pengganggaran yang responsif gender (pprg)

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

Jumlah profil Gender dan pembangunan

1

4

Program pengadaan data terpilah menurut tema dan jenis kelamin

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB

65%

90%

Program peningkatan kapasitas perempuan

Urusan Wajib

BP3A DA& KKB




7.2.2.10. Kebijakan Umum dan Program Keluarga Berencana Tabel 193. Kebijakan Umum dan Program Keluarga Berencana Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan pemahaman dan komitment masyarakat untuk berwawasan kependudukan dan program KB

Sasaran Meningkatnya pemahaman stakeholder untuk berwawasan kependudukan dan program KB

Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakt untuk berwawasan kependudukan melalui pendekatan (KIE), penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin

Indikator Kinerja (out come) Jumlah kab/Kota yang diadvokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kab/Kota yang diadvokasi Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs Jumlah kab/Kota yang difasilitasi Pemantapan Program KB BAHTERAMAS

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

0

13

1

8

6

64

Prog. Pemb. Daerah

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs

Bidang Urusan Urusan Wajib

SKPD P.Jawab BP3A & KKB)

Program peningkatan pelayanan KB bagi masyarakat miskin



7.2.2.11. Kebijakan Umum dan Program Sekretariat DPRD Tabel 194. Kebijakan Umum dan Program Sekretariat DPRD Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan administrasi perkantoran melalui jasa pelayanan perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan dan terpeliharanya gedung kantor dan rumah jabatan Meningkatnya kinerja pegawai melalui pembinaan disiplin pegawai dan penyediaan pakaian dinas Meningkatnya sumber daya pegawai melalui pendidikan/pelatihan dan kursus-kursus

Indikator Kinerja (out come) Meningkatnya pelayanan administrasi perkatoran

Anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD serta masyarakat provinsi Sulawesi Tenggara Sekretariat DPRD

Meningkatnya kualitas dan penyebar-luasan informasi melalui media cetak dan elektronik

Meningkatnya kualitas dan penyebar-luasan informasi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Tersususnnya rencana kerja sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota dprd Meningkatkankapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Anggota DPRD

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkatoran Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran/aparatur

Staf sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Gedung kantor dan rumah jabatan

Meningkatkan disiplin aparatur

Anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD

Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya sumberdaya pegawai sekretariat DPRD

Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi

Tersusunnya Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan keuangan akhir tahun

Anggota DPRD dan masyarakat

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 2 gedung kantor 2 gedung kantor dan 4 Rujab yang dan 4 Rujab yang dibersihkan dibersihkan 2 gedung kantor terpeliharanya 2 dan 4 Rujab yang gedung kantor dipelihara dan 4 rumah jabatan

Prog. Pemb. Daerah Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran/ aparatur

Bidang Urusan Urusan Wajib Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Sekretariat DPRD Prov. Sultra Sekretariat DPRD Prov. Sultra

Meningkatnya disiplin aparatur

tersedianya pakaian dinas 45 orang anggota DPRD

tersedianya pakaian dinas 45 orang anggota DPRD


Urusan Wajib

Sekretariat DPRD Prov. Sultra

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

12 pegawai yang memahami pengelolaan keuangan dan kesekretariatan 25 melalui media cetak dan 20 media elektronik

30 pegawai yang memahami pengelolaan keuangan dan kesekretariatan 50 melalui media cetak dan 40 media elektronik

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Urusan Wajib


Program peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi

Urusan Wajib


Tersusunnya Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan keuangan akhir tahun

4 dokumen

4 dokumen

Urusan Wajib


Penyusunanan rencana kerja

Tersususnnya rencana kerja sekretariat DPRD

1 dokumen

1 dokumen

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem perencanaan

Urusan Wajib

Penyediaan pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah melalui reses,

Terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota dprd Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

45 orang

45 orang

Urusan Wajib

50%

90%

Program pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sekretariat DPRD Prov. Sultra Sekretariat DPRD Prov. Sultra Sekretariat DPRD Prov. Sultra

Urusan Wajib



Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pelaksanaan fungsifungsi dan alat kelengkapan dewan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan pengembangan dan penguatan otonomi daerah Meningkatkan pelayanan publik

Anggota DPRD

Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan air baku

Kantor Sekretariat DPRD Dan Rujab Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor sekretariat DPRD dan gedung sidang utama DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Terlaksananya rehabilitasi/ peningkatan kantor dan gedung-gedung utama Pemda Sulawesi Tenggara

Anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD

DPRD dan masyarakat

DPRD dan masyarakat

Strategi dan Arah Kebijakan kunjungan kerja dan koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan fungsi-fungsi dan alat kelengkapan dewan berjalan maksimal sesuai ketentuan Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui pendidikan/pelatihan dan kursus-kursus keuangan Terfasilitasinya pengembangan dan penguatan otonomi daerah Tersedianya himpunan produk dewan


Meningkatnya pelaksanaan fungsifungsi dan alat kelengkapan dewan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya pengembangan dan penguatan otonomi daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Penyediaan sumur bor di kantor, gedung sidang utama dan rumah jabatan pimpinan

Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan air baku

Pembangunan mesjid dan kantor sekretariat DPRD serta gedung sidang utama DPRD

Terlaksananya rehabilitasi/ peningkatan kantor dan gedunggedung utama Pemda Sulawesi Tenggara

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir

0%

80 %

1 Raperda pertahun

5 raperda pertahun

0%

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi dan alat kelengkapan dewan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Urusan Wajib


Urusan Wajib


50%

Program pengembangan dan penguatan otonomi daerah

Urusan Wajib


0%

50%

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Urusan Wajib

3 sumur bor

6 sumur bor

Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Urusan Wajib

Sekretariat DPRD Prov. Sultra Sekretariat DPRD Prov. Sultra

0%

70 %

Program rehabilitasi/ peningkatan kantor dan gedung-gedung utama Pemda Sulawesi Tenggara

Urusan Wajib




7.2.2.12. Kebijakan Umum dan Program Penyiaran Tabel 195. Kebijakan Umum dan Program Penyiaran Tujuan Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif

Sasaran Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektifdan efisien

meningkatkan kualitas perencanaan Menigkatkan Pengawasan isi siaran

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD Terselenggaranya sistem pengawasan isi siaran pada lembaga penyiaran

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Mewujudkan industri penyiaran lokal

Terselenggaraanya rapat koordinasi dan rapat kerja Terwujudnya kualitas lembaga penyiaran

Meningkatkan kualitas isi siaran

Terwujudnya forum pemerhati isi siaran



Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan secara efektif dan efisien

Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat sarana dan Prasarana Aparatur Meningkat disiplin aparatur

Peningkatan kualitas perencanaan SKPD Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran terhadap siaran radio dan televisi melalui pemantauan isi siaran radio dan televisi secara rutin meningkatkan koordinasi bidang penyaiaran dengan mitra kab/kota melalui Rakor dan Raker Meningkatkan pelayanan perizinan lembaga penyiaran melalui pengembangan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tepat waktu Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/Kota melalui koordinasi, kemitraan dan sosialisasi dengan masyarakat

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Akhir Awal 12 bulan 60 bulan

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinera dan keuangan Progra peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD Pogram pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi

Urusab Wajib Urusab Wajib Urusab Wajib Urusab Wajib

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Prog. Pemb. Daerah

12 bulan

60 bulan

12 bulan

60 bulan

Meningkat kapasitas Sumberdaya aparatur melalui mesin absensi dan penyediaan pakaian dinas Terwujud pengembangan sistem pelaporan capaian kinera dan keuangan melalui penyusunan laporan tepat. Meningkat pengembangan sistem perencanaan SKPD

12 bulan

60 bulan

12 bulan

60 bulan

100 %

100%

Terlaksana pemantauan dan analisis isi radio dan televisi sesuai pedoman perilaku penyaiaran dan standar program siaran

12 Bulan

60 bulan

terlaksananya Rakor dan Raker bidang penyiaran.

12 Bulan

60 bulan

Program penguatan kelembagaan KPID

Urusab Wajib

Terlaksananya tahapan proses perizinan lembaga penyiaran dan sosialisasi perizinan di kab/kota

12 Bulan

60 bulan

Program peningkatan kualitas lembaga penyiaran

Urusab Wajib

Terbentuknya kelompok pemantau siaran, sosialisasi P3SPS, FGDS, Literasi media dan penganugrahan KPI Sultra Award

12 Bulan

60 bulan

Program peningkatan kualitas isi siaran

Urusab Wajib

Urusab Wajib

Urusab Wajib Urusab Wajib



7.2.2.13. Kebijakan Umum dan Program Sosial Tabel 196. Kebijakan Umum dan Program Penanganan Pemasalahan Sosial Tujuan Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi penyandang masalah Kesos (PMKS) Mewujudkan pelaksanaan dministrasi serta sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi penyandang masalah Kesos (PMKS)

Sasaran

Strategi dan arah kebijakan


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 5 orang 25

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Urusan wajib

Dinas Sosial

Aparat pelaksana ayanan dan masayarakat penyan dang masalah Kesos

Mengembangkan kompetensi aparat petugas pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan dan perlindungan PMKS

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal

Administrasi penunjang operasional pelayanan Kesos

memelihara dan meningkatkan kualitas pelayananan adm penyandang masalah Kesos dan potensi Kesos Memelihara dan meningkatkan sarana pelayananan penyandang masalah Kesos dan potensi Kesos

Jumlah layanan surat menyurat

1200 exp

1500

Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

Urusan wajib

Dinas Sosial

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin

3 paket

15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Urusan wajib

Dinas Sosial

1 lap

5

Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja & keuangan

Urusan wajib

Dinas Sosial

Urusan wajib

Dinas Sosial

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan Kesos Terselenggaranya penyusunan pelaporan Kinerja dan keuanganyang baik ditingkat SKPD

Terlaksananya Terdidik dan pembinaan panti asuhan terbinanya anakanak dan remaja anak dan remaja panti asuhan

Meningkatkan kualitas sistem Tersusunnya Lakip pelaporan dan capaian kinerja dengan baik

Meningkatkan pembinaan tenaga pendidik anak dan remaja di panti asuhan

Pembinaan anak dan remaja panti asuhan melalui pendidikan dan keterampilan.

65%

95%

Program peningkatan sistem perencanaan Program pembinaan panti asuhan anak dan remaja




Tujuan

Sasaran

Strategi dan arah kebijakan

Memberikan dukunganpelaksanaan tugas teknis pelayanan dan penanganan penyandang masalah Kesos Pemberdayaan sosial ekonomi bagi penyandang masalah Kesos

Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan & penganggaran yang baik Warga masyarakat penyandang masalah Kesos

memberikan dukungan teknis berupa perencanaan kegiatan dan dokumen Penganggaran serta sosialisasi Program di masyarakat

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat

Membangun ekonomi masyarakat penyandang masalah kesos melalui usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama

Jumlah KUBE FM yang dikembangkan Jumlah penjajagan lokasi KAT yang dilaksanakan Jumlah warga KAT yang diberdayakan Jumlah FM perdesaan yang memperoleh bantuan Pelayanan dan rehabilitasi sosial

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya


Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah Kesos Meningkatkan kapasitas peran perempuan

Masyarakat & penyandang masalah kesejahteraan sosial Terwujudnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan

Menciptakan kemandirian penyandang masalah keterlantaran ketunaan dan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasar Menciptakan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS, korban bencana alam, bencana sosial, KTK dan RTSM Mendong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 lap 30

16 klpk

100

1 lok

5

200 kk

750

1200 kk

6000

10 org

50

Perlindungan dan jaminan Sosial

1 keg

5


65%

95%

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis Lainnya

Urusan wajib

Dinas Sosial

Program pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS Program pemberdayaan sosial dan kelembagaan Kesos Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

Urusan wajib

Dinas Sosial

Urusan wajib

Dinas Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial

Urusan wajib

Dinas Sosial


Urusan wajib

Dinas Sosial



7.2.2.13. Kebijakan Umum dan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 197. Kebijakan Umum dan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesbang dan politik

Meningkatkan kwalitas infra struktur politik dan supra struktur politik Menguatkan nilainilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan

Meningkatkan kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memeliharan kerukunan nasional Menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Sasaran


Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesbang dan politik dengan tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggarana pelaksanaa administrasi perkantoran seara efektif dan efisien

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan kesbang dan politik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai

Meningkatnya kwalitas infra struktur politik dan suprastruktur politik Menguatnya nilai-nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan

Terlaksananya peningkatan kwalitas infra struktur politik dan supradan supra struktur politik Terlaksananya penguatan nilainilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memelihara kerukunan nasional Terciptanya rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Terfalititasinya peningkatan kapasitas ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam memelihara kerukunan nasional Terpeliharannya rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Indikator Kinerja (out come) Jumlah surat yang terkirim Peningkatan disiplin aparatur

Capaian Kinerj Kondisi Awal Kondisi Akhir 232 surat 3.000 surat

Program Pemb. Daerah Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistemperencanaan SKPD Program pendidikan politik masyarakat

Bidang Urusan Urusan wajib Urusan wajib Urusan wajib Urusan wajib

1 tahun

5 tahun

0

25 orang

Penyusunan capaian kinerjadan realisasi kinerja dan lap keuangan SKPD Penyusunan rencana tahunan

3 dokumen

15 dokumen

2 dokumen

10 dokumen

Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik generasi muda

150 orang

600 orang

jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kesadaran masyarakat

0

250 orang

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Urusan wajib

Terfasilitasiny pelaksanaan forum pembauran kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Terlaksananya fasilitasi koordinasi ketahanan ekonomin

12 bulan

60 bulan

Urusan wajib

0

5 kali

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

12 bulan

60 bulan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Urusan wajib

Terlaksananya pembinaan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah se-Sultra Terlaksananaya fasilitasi koordinasi pencegahan teroris

0

60 bulan

Urusan wajib

12 bulan

60 bulan

0

250 orang

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan pemberantasan menyakit

Pendidikan dan pelatihan non formal

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pemberantasan aksi

Skpd P. jawab Bakesbangpol Prov Sultra

Urusan wajib Urusan wajib

Urusan wajib

Urusan wajib



Tujuan

Sasaran


Indikator Kinerja (out come) premanisme

Capaian Kinerj Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Skpd P. jawab

masyarakat

Tabel 198. Kebijakan Umum dan Program Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja (out come)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 12 bulan 12 bulan

Tujuan

Sasaran

Straregi Dan Arah Kebijakan

Mewujudkan penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat serta sistim promosi dan rekrutmen pegawai

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat serta sistim promosi dan rekrutmen pegawai

Mengembangkan sarana prasrana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistim pengadaan secara efektif dan efisien


Mengembangkan sistim intensif dan desinsentik terhadap disiplin dan kinerja PNS melalui pengembangan sistim penilaian yang terukur

Jumlah peserta Diklat non formal

6 orang 540 stel

Terpenuhinya sarana prasarana pemerintahan yang memadai

Tersedianya sarana prasarana pemerintahan yang memadai

Sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu

Terwujudnya sistim pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu

Mengembangkan fasilitas sarana prasrana pemerintahan melalui pengadaan fasilitas pendukung lainnya Peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan aparat

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya Jumlah kendaraan dinas

Terlaksananya keamanan lingkungan yang kondusif

Terciptanya keamanan lingkungan yang kondusif

Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka pencegahan tindak kriminal Menguatkan nilai-nilai ideologi Negara dan wawasan kebangsaan Keterlibatan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif

Meningkatkan penjagaan keamanan lingkungan melalui penyuluhan dan melakukan penjagaan di tempattempat vital Melakukan kerjasama dengan TNI/Polri dan Kejaksaan melalui Diklat Dasar, Bela Diri dan Sosialisasi

Meningkatnya pemahaman nilai-nilai ideologi Negara dan wawasan kebangsaan Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

Peningkatan wawasan kebangsaan aparat melalui penyuluhan dan rapat kerja Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan suasana tertib dan aman

Terlaksananya penegakanperaturan perundang-undangan daerah

Terselenggaranya penegakan peraturan perundangundangan daerah

Melakukan operasi yustisi dengan melibatkan Dispenda dan Polri

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Skpd P.Jawab


Urusan Wajib

Sat.Pol.PP

30

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP

2.700


Urusan Wajib

Sat.Pol.PP


Urusan Wajib

Sat.Pol.PP

Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistim perencanaan tahunan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP dan Polda Sultra

Pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahantindak kriminal

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP,dan Polda Sultra

7 mobil

5

11 motor

14

Jumlah dokumen laporn capaian kinerja Jumlah dokumen Renstra Pengamanan unjuk rasa

1 dokumen

5

1 dokumen

5

150 kali

975

Jumlah peserta pelatihan fisik dan mental

540 orang

2.700

Jumlah peserta rapat

74 orang

370

Pengembangan wawaan kebangsaan

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP

65%

95%

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP, Polda dan Dispenda

10 kali

100

Peningkatan pemberantasan penyakit masyakat

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP, Polda dan Dispenda

Melibatkan masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman dan tertib Operasi Yustisi


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Peningkatan penguatan kelembagaan

Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi antar sektor dan wilayah

Peningkatan koordinasi lintas sektor dan wilayah pada saat sebelum bencana, saat tanggap darurat dan rehabilitasi melalui monitoring dan sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi

0

10

Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam

Urusan Wajib

Sat.Pol.PP dan Badan Penanggula ngan Bencana



7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Ekonomi 7.3.1. -

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas Peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BAHTERMAS akan ditingkatkan menjadi salah satu lembaga keuangan untuk mendukung proses peningkatan nilai tambah melalui proses industrialisasi.

-

Pembangunan klaster industri pedesaan akan dibangun dalam bentuk klaster usaha. Berkaitan dengan itu maka kebijakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan secara terintegrasi pada pusat-pusat klaster sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

-

Peningkatan daya saing komoditas melalui upaya menjaga keberlanjutan produksi dan penggunaan teknologi serta peningkatan nilai tambah yang dikerjakan oleh masyarakat desa.

7.3.2. -

Pengembangan Investasi Daerah Menetapkan tata ruang wilayah yang meliputi penetapan pusat-pusat kegiatan berdasarkan struktur ruang, pengaturan pola ruang dan penetapan kawasan strategis. Mengembangkan kawasan strategis yang meliputi : kawasan industri pertambangan di Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara dan Buton; kawasan pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kab. Konawe; kawasan industri perkebunan, kawasan industri kelautan dan perikanan, kawasan ekonomi terpadu di Teluk Kendari; kawasan industri semen dan kawasan pariwisata di Wakatobi. Pengembangan kawasan stretegis akan disinergikan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan yang terjadi akibat multiplier efect dari pengembangan kawasan-kawasan tersebut.

-



Tabel Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Ekonomi Tabel Kebijakan Umum dan Program Pertanian Tabel 199. Kebijakan Umum dan Program Pertanian Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana serta sumberdaya aparatur

Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran

Peningkatan ketahanan pangan

Meningkatnya infrastrutur pertanian serta optimalnya pemanfaatan lahan

Pengembangan sistem pemasaran hasil produksi pertanian Meningkatkan penerapan teknologi pertanian

Berkembangnya sistem akses pemasaran hasil produksi pertanian

Meningkatkan produksi pertanian

Meningkatnya produksi petani dan kemampuan dalam

Meningkatnya akses penyerapan teknologi ditingkat usaha tani guna meningkatkan produktivitas pertanian

Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur Pembangunan yang bertumpu pada manusia (people centered development), peningkatan kemampuan/kualitas sumber daya manusia pertanian Revitalisasi infrastruktur dan sarana, teknologi dan industri hilir kelembagaan petani dan pembiayaan melalui peningkatan pengembangan infrastruktur pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam mendukung ketahanan pangan Mempromosikan hasil-hasil komoditi tanaman pangan dan peternakan dengan mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian Mengembangkan & memanfaatkan sumberdaya lahan dan air secara lestari melalui pengembangan & pemanfaatan sumberdaya lahan & air secara lestari, dgn menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan, mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian Rehabilitasi sumberdaya pertanian sebagai pemulihan kemampuan produktivitas sumberdaya pertanian baik sumberdaya

Indikator Kinerja (out come) Penyediaan jasa surat menyurat

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 tahun 5 tahun

Pendidikan dan pelatihan formal

1 tahun

5 tahun

491.567 ton

706.784 ton

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi

1 paket

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

Penyediaan sarana produksi pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Urusan Pilihan

Pertanian dan Peternakan

Program peningkatan sumberdaya aparatur Program peningkatan ketahanan pangan pertanian

Urusan Pilihan

Pertanian dan Peternakan

Urusan Pilihan

Dinas Pertanian dan Peternakan

4 paket

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

Urusan Pilihan

1 paket

4 paket

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian

Urusan Pilihan


1 paket

4 paket

Program peningkatan produksi pertanian

Urusan Pilihan

Dinas Pertanian dan



Tujuan tanaman pangan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas benih dan bibit ternak dengan mengoptimalka n sumberdaya lokal

Sasaran


menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Meningkatnya ketersediaan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta Swasembada daging tahun 2013-2018

alam maupun prasarana pertanian dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian Meningkatkan pelayanan kesehatan ternak, pencegahan penyakit menular pada ternak, dan pengawasan pedagang ternak melalui peningkatan keamanan pangan asal ternak dan penanggulangan penyakit pada ternak Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan menjaga kelestarian populasi dalam mendukung sultra sebagai sumber bibit sapi nasional dengan revitalisasi sistem pembibitan ternak, meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, dan memperkuat kelembagaan peternakan disemua lapisan dan otoritas veteriner Membangun tempat-tempat pemasaran hasil produksi peternakan di tingkat desa/kecamatan/kabupaten dengan mengembangkan sistem akses pemasaran hasil peternakan Meningkatkan sistem penerapan teknologi peternakan tepat guna melalui peningkatan penyebarluasan informasi dan rekayasa teknologi peternakan



Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab Peternakan

Pendataan masalah peternakan

1 kali

5 kali

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Urusan Pilihan


Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

1 paket

4 paket

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Urusan Pilihan


Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

1 paket

5 paket

Urusan Pilihan


1 paket

5 paket

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Urusan Pilihan




Tabel 200. Kebijakan Umum dan Program Ketahanan Pangan Tujuan Meningkatkan sarana pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan

Meningkatkan ketersediaan dancadangan pangan pemerintah danmasyarakat Mengarus utamakan Gender

Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan

Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita min. 2500 kilokalori/hari dan penyediaan protein perkapita min 57 gr/hr Terwujudnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan

Strategi dan Arah Kebijakan Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dan fasiltas pendukung adminsitrasi perkantoran sesuai dgn kebutuhan

Indikator Kinerja (out come) Tersedianya layanan jasa surat menyurat Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar Mendorong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan

Terlaksananya pembenahan sistem adm. Kepegawaian Jumlah pegawai mengikuti Diklat Bintek implementasi Peraturan Perundang undangan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan SKPD Tersusunnya renstra BKP Sultra Tersusunnya Renja SKPD BKP Sultra Evaluasi pelaksanaan lumbung


Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 12 Bulan 60 Bulan

3 Paket

25 Paket


Urusan Wajib

-

5 Keg


Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Badan Ketahanan Pangan Prov.Sultra Badan Ketahanan Pangan Prov.Sultra BKP Prov Sultra.

2 Orang

10 Orang


Urusan Wajib

BKP Prov Sultra.

1 Dokumen

5 Dokumen

Pengembangan sistempelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

Urusan Wajib

BKP Prov Sultra.

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan sistem perencanaan tahunan SKPD

Urusan Wajib

BKP Prov Sultra.

1 Dokumen

5 Dokumen

1 Keg

5 Keg

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Urusan Wajib

BKP Prov. Sultra

65%

95%


Urusan Wajib

BKP Prov. Sultra


Bidang Urusan Urusan Wajib



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Perkebunan dan Hortikultura Tabel 201. Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Perkebunan dan Hortikultura Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kualitas administrasi penunjang kinerja guna pelaksanaan adminitrasi perkantoran secara efektif

Tersedianya dokumen perencanaan dan terselenggaranya pelaksanaan adminitrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Mewujudkan penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif Meningkatkan kemampuan dan disiplin petugas perkebunan dan hortikultura Meningkatkan kemampuan petugas perkebunan dan hortikultura

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Mewujudkan akuntabilitasi kinerja SKPD

Meningkatkan kinerja SKPD melalui penyusunan Lakip, Laporan keuangan

Mengembangkan sistim pembinaan dan pemantauan melalui kinerja Skpd

Meningkatkan sistem perencanaan SKPD

Meningkatnya sistem pertencanaan SKPD

Pengembangan kemampuan aparatur

Meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai dinas Perkebunan dan Hortikultura Meningkatnya kemampuan petugas perkebunan dan hortikultura



Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab


Urusan wajib

Disbun Horti Prov. Sultra


Urusan wajib


Mengembangkan dan merehabilitasi sarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistim pengadaan barang perkantoran secara efektif dan efisien Pengembangan sarana prasarana pendukung secara mandiri

Terlaksananya pelaksanaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan

Terpeliharanya gedung kantor dinas & Uptd

1 dinas, 3 uptd

6 dinas, 18 uptd

Menyediakan pakaian dinas pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai Meningkatkan kemampuan pegawai melalui Diklat PIM dan pelatihan teknis

Tersedianya pakaian dinas dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai Terikutinya Diklat struktural dan fungsional Terikutinyapendidikan/ latihan struktural Pim IV Tersusunya Lakip , Lap. Keuangan, Renstra, Renja SKPD

0 lbr

1.630 lbr


Urusan wajib


1 org

12 org

Urusan Wajib


2 org

12 org


1 tahun

5 tahun

Urusan Wajib


65%

95%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan



Tujuan

Sasaran




dalam penyelesaian dokumen perencanaan Meningkatkan ketersediaan produk perkebunan dan hortikultura yang bermutu

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultur

Meningkatnya produksi perkebunan dan hortikultura akibat kehilangan hasil dari serangan hama/penyakit

Meningkanya pengetahuan petani perkebunan dan hortikultura dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman dalam mengelola usaha taninya

Meningkatkan nilai tambah daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional Meningkatkan dan memantapkan kemandirian kelembagaan petani

Meningkatnya promosi unggulan daerah dengan meningkatkan nilai tambah, daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani

Penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikai, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian Opt dan sertifikasi lahan Meningkatkan kemauan petani dalam melakukan manajemen dan pengelolaan usaha taninya secara mandiri

Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain :

Terlaksanaa peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan

6 kab

30 kab

Sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL- PHT) tanaman perkebunan dan hortikultura Pelatihan petani dan petugas mendukung rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi tanaman perkebunan dan hortikultura Tersedianya informasi permintaan pasar atas hasil prod. pertanian/ perkebunan

2 kls

20 kls

110 kls

300 kls

1 prov. & 12 kab/ kota

5 prov. & 60 kab/ kota

5 kls

18 kls

Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Pilihan

Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Program Urusan peningkatan Pilihan ketahanan pangan (pertanian/perkebu nan)


Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan kesejahteraan petani

Urusan Pilihan


Urusan Pilihan


sistem perencanaan SKPD Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan



Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan

Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan


Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan


Meningkatnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan

Strategi dan Arah Kebijakan lem sejahtera Peningkatan kualitas dan kuantitas public good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan jalan produksi dan jalan desa Peningkatan kualitas dan kuantitas public good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan jalan produksi dan jalan desa Peningkatan kualitas dan kuantitas public good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan jalan produksi dan jalan desa



Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Tersedianya jalan masuk permanen pada UPTD (BBIH Amoito, BPSBP, BPTP)

1 uptd

4 uptd

Pembangunan jalan Urusan dan jembatan wajib


Tersedianya jaringan air bersih/air minum di UPTD (BBIH HORTI, BPSBP, BPTP)

1 uptd

6 uptd

Program pengembangan dan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Urusan wajib


Program pemangunan infrastruktur jalan pertanian

Urusan wajib


Peningkatan kualitas dan kuantitas public good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan jalan produksi dan jalan desa Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan bercocok tanam

29,5 km

50 km

2 pkt

20 pkt

3 kls

17 kls

3 kls

17 kls

Program peningkatan penerapan teknologi tepat guna



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Kehutanan Tabel 202. Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Kehutanan Tujuan

Sasaran


Terlaksananya tata kelola pemerintahan dan tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitasi pendukung administrasi perkantoran

Menyediakan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional

Pengembangan kapasitas sdm kehutanan

Penguatan kelembagaan kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur/SDM kehutanan

Peningkatan disiplin aparatur/pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi Penyelenggaraan program dan kegiatan kehutanan berjalan sesuai rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan

Peningkatan disiplin aparatur pegawai

Terlaksananya penatagunaan kawasan hutan

Melaksanakan padu serasi kawasan hutan melalui perencanaaan makro, pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan.

Pengelolaan data dan informasi sumberdaya hutan terkini guna terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan

Memantapkan kawasan hutan

Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur melalui peningkatan penyediaan saraan dan prasarana

Pemantapan kawasan hutan dan kapasitas kelembagaan kehutanan melalui koordinasi dan sinkronisasi data bidang kehutanan

Indikator Kinerja (out come) Jumlah ketersediaan jasa layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah Persentase SDM kehutanan yang berkapasitas dan berkapabilitas profesional Jumlah tingkat kedisplinan aparatur sesuai standar daerah Laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu, akrual, akurat dan akuntabel Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu, akrual, akurat dan akuntabel Tersusun dan disahkannyanya dokumen rencana kehutanan tingkat

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 tahun 5 tahun

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab


Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

1 tahun

5 tahun


Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

11%

50%

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

1 paket

6 paket

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

4 laporan

24 laporan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

2 dokumen

13 dokumen

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

-

1 dokumen

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur melalui standar daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan tahunan SKPD Program perencanan dan pengembangan hutan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan



Tujuan

Sasaran




Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

.

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Program rehabilitasi hutan dan lahan Program peningkatan kapasitas perempuan  Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, dan sumber daya air  Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Urusan

Dinas

provinsi

Mengembalikan kondisi dan daya dukung kawasan hutan

Terlaksananya penggunaan kawasan sesuai dengan peruntukkannya Terpeliharanya kondisi dan daya dukung kawasan hutan

Melaksanakan penataan organisasi pengelolaan kawasan hutan melalui fasilitasi pembentukkan lembaga kehutanan. Memberikan kepastian penggunaan kawasan hutan melalui perizinan, rekomendasi, pertimbangan teknis dan evaluasi Rehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi, reklamasi, restorasi, penghijauan dan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Tersusunnya dokumen tenurial kawasan hutan Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan Perubahan fungsi kawasan Jumlah fasilitasi pembentukkan unit kph

4 dokumen

13 dokumen

0 km

300 km

0

5 lokasi

4 unit

14 unit

Izin Rekomendasi Pertimbangan Teknis Evaluasi Luas rehabilitasi hutan dan lahan

20 %

100 %

76.000 ha

80.360 ha

10 unit

25 unit

89.219,55

100.000

Bangunan pendukung RHL

Mengoptimalkan

Meningkatnya

Revitalisasi sistem pelayanan perizinan

Produksi hasil hutan



Tujuan pemanfaatan kawasan hutan

Sasaran pemanfaatan, hasil hutan kayu dan non kayu



melalui Pelayananan terpadu satu pintu, debirokratisasi, transparansi mekanisme dan biaya.

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir m3 m3

2 SVLK

6 SVLK

0 20 0 0

2 25 20 10

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan  Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  Pemanfaatan kawasan hutan industri Program perlindungan dan konservasi hutan

Pilihan

Kehutanan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Mengembangkan sertifikasi hasil hutan dan turunanya melalui pengelolaan hutan produksi lestari.

Jumah fasilitasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari

Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

Fasilitasi : IUPHHKHTI IUPHHK-HTR IUPHHK-HKM IUPHHK-HD

Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan

Fasilitasi Pengembangan Jasa lingkungan

1 Lokasi

3 Lokasi

Data dan informasi sumberdaya hutan yang akurat dan dapat diakses secara luas

Pelestarian, pengembangan dan promosi potensi jasa lingkungan melalui identifikasi, inventarisasi dan sosialisasi potensi kawasan hutan. Pemantapan Kawasan Hutan dan Kapasitas Kelembagaan Kehutanan melalui koordinasi dan sinkronisasi data bidang kehutanan

1 Paket

6 Paket

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDH dan LH

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Menurunkan konflik dan tekanan terhadap kawasan hutan

Terjaganya fungsi dan perlindungan kawasan hutan

Penegakkan hukum secara konsisten melalui perlindungan dan konservasi hutan

2 Kasus

22 Kasus

Program perlindungan dan konservasi hutan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

Mengarusutamak an Gender


Mendorong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan

Ketersediaan data dan informasi kehutanan yang akurat dan terkini dapat diakses secara luas Jumlah Penelidikan/penyele saian kasus, konflik dan tekanan terhadap KH Meningkat kapasitas perempuan

-

100 orang


Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Energi Tabel 203. Kebijakan Umum dan Program Bidang Energi Tujuan Mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan energi

Sasaran Berkurangnya kesenjangan antara permintaan dan penyediaan energi

Optimalisasi pemanfaatan energi alternatif

Meningkatnya pemanfaatan potensi energi alternatif.

Infrastruktur energi terutama sektor kelistrikan terpenuhi

Maningkatnya infrastruktur energi sektor kelistrikan

Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan supply energi melalui kajian kebutuhan energi

Memperbaiki distribusi melalui pembinaan dan pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi Meningkatkan gerakan hemat energi melalui sosialisasi dan konversi minyak ke gas elpiji. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan transmisi.

Indikator kinerja (outcome) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) Persentase rasio desa berlistrik Jumlah aparat yang dibina Jumlah KK/usaha mikro pengguna Elpiji Jumlah dok study (dokumen)

Daya terpasang (mw)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 61,95 81,92

74,34

88,16

-

950

-

600.000

-

26

174,30

419,14

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan migas

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Urusan Pilihan

Dinas ESDM



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Pertambangan Tabel 204. Kebijakan Umum dan Program Bidang Pertambangan Tujuan

Sasaran


Peningkatan pendapatan daerah bidang energi dan sumber daya mineral

Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah bidang energi dan sumber daya mineral

Menciptakan iklim yang baik bagi investasi bidang energi dan sumber daya mineral melalui pengawaasan dan pembinaan pegusahaan di bidang ESDM

Pengelolaan potensi sumberdaya mineral

Tersedianya data Mendukung penelitian dan potensi sumber daya pengembangan potensi sumber daya mineral mineral melalui penyebarluasan data dan informasi potensi sumber daya mineral Peningkatan Terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat multiplier pembangunan dalam pemanfaatan potensi esdm effect ekonomi masyarakat melalui pengembangan regulasi, pembangunan dan peningkatan peningkatan kapasitas dan daerah dan kesejahteraan pengembangan usaha pertambangan ekonomi ekonomi masyarakat rakyat. masyarakat Mendukung penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar potensi sumber daya mineral Peningkatan Terbangunnya Kerjasama antar sektor dalam hal kerjasama kerjasama antar pengembangan infrastruktur dasar antar sektor sektor wilayah melalui koordinasi antar sektor di bidang energi dan sumber daya mineral Meningkatkan Tersedianya sarana Mendukung peningkatan sarana dan

Indikator Kinerja (out come) Royalty (Rp.) Landrent (Rp.) Penerimaan lain-lain (Rp.) Pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan (ha) Pembangunan smelter (pabrik) Reklamasi lahan pasca tambang (ha) Peningkatan status IUP dari IUP Ekspl.menjadi IUP operasi produksi (izin) Jumlah kegiatan


Kondisi Akhir

Urusan Pilihan

SKPD P.Jawa b Dinas ESDM

Program pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan

Urusan Pilihan Urusan Pilihan Urusan Pilihan

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Program peningkatan penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi kegeologian

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Prog. Pemb. Daerah

17.033.581.830 246.593.427.020 Program peningkatan 1.023.969.736 24.396.186.656 penerimaan daerah bidang 85.057.846.401 262.401.705.042 energi dan sumberdaya 324,73 11.069,27 mineral

Bidang Urusan

0

3

111

1.784,61

49

222

5

23

Jumlah pameran promosi ESDM

0

5

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Orang

0

300

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Pertemuan tahunan pengelola energi dan sumber daya mineral se sulawesi tenggara (paket)

1

5

Program peningkatan paduserasi kebijakan dan program pembangunan bidang ESDM

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Penyediaan administrasi

12

60

Program pelayanan

Urusan

Dinas BABVII-60

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


Tujuan

Sasaran

sarana dan dan prasarana kerja prasarana aparatur yang kerja yang memadai mendukung kinerja aparatur Dinas ESDM

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas ESDM yang baik, bersih, transparant dan akuntabel

Mengarus utamakan Gender

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan tertib administrasi keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, pengembangan kelembagaan, penyediaan informasi hukum ESDM dan Kehumasan Terwujudnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan

Strategi dan Arah Kebijakan prasarana kerja Dinas ESDM melalui pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai

Mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penyelenggaraan diklat teknis dan mengikuti pendidikan formal dan non formal


Indikator Kinerja (out come) perkantoran (bln) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paket) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (kegiatan) Pengadan/pemeliharaan peralatan survey, eksplorasi dan SIG (paket)


Kondisi Akhir

5

23

1

5

1

23

Pengadaan alat/bahan Uji laboratorium (paket)

2

16

Diklat struktural dan teknik/fungsional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (paket) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan) Penyusunan perencanaan tahunan SKPD (dokumen)

3

16

4

20

4

15

65%

95%


Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

Pilihan Urusan Pilihan Urusan Pilihan

SKPD P.Jawa b ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Program optimalisasi pengelolaan aset bidang energi dan sumber daya mineral Program optimalisasi pengelolaan laboratorium bidang energi dan sumber daya mineral Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan tahunan SKPD

Urusan pilihan

Dinas ESDM

Urusan Pilihan

Dinas ESDM

Program peningkatan kapasitas perempan



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tabel 205. Kebijakan Umum dan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tujuan

Sasaran


Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing

Meningkatnya daya saing Penyiapan tenaga kerja yang dan produktifitas tenaga kompeten dan produktif melalui kerja pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan

Memfasilitasi penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan lapangan kerja yang layak dan produktif Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak dan profesional

Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di tempat kerja

Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak

Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha yang layak

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial

Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja, dan sistem peluasan kesempatan kerja melalui antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan Jaminan sosial Pekerja/ Buruh Penambahan kapasitas aparat pengawasan ketenagakerjaan, baik kuantitas maupun kualitas melalui Peningkatan intensitas dan kualitas melalui pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum Pengembangan permukiman transmigrasi baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam

Indikator Kinerja (out come) Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pelatihan kewirausahaan (orang) Jumah perluasan kesempatan kerja (orang)

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh Jumlah Pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian di perusahaan

Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi (kimtrans/Keluarga)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 2.412 Orang 13.890 Orang

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tenaga Kerja (urusan wajib)

DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi

975.879 Orang

1.153.704 Orang

Program peningkatan kesempatan kerja


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

60 %

80 %




900 Perusahaan

1.000 Perusahaan




5 Kimtrans / 665 Keluarga

20 Kimtrans / 3.917 Keluarga

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Transmigrasi (urusan pilihan)




Tujuan

Sasaran

Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi menuju kemandirian sebagai pusat pertumbuhan baru

Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing Terselenggaranya tata kelola administrasi dan manajemen serta penyediaan data dan informasi

Mewujudkan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif serta penyediaan data dan informasi

Mengarusutamakan Gender




Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi menuju kemandirian

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri (Kimtrans)

Melakukan tata kelola adminitrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia melalui optimalisasi sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi

Persentase penyediaan administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah laporan kinerja dan keuangan (dokumen)

Mendorong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 4 kimtrans 19 kimtrans

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program transmigrasi lokal

Transmigrasi (urusan pilihan)


Tenaga kerja dan Transmigrasi (urusan wajib)


80 %

100 %


60 %

95 %

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

80 %

100 %

70 %

90 %

3 dokumen

18 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan (kegiatan) Jumlah peningkatan promosi daerah (kali)

2 dokumen

12 dokumen

2 kali

15 kali

Jumlah dokumen rencana tenaga kerja provinsi (dokumen) Jumlah dokumen data dan informasi provinsi (dokumen) Meningkat kapasitas perempuan

2 dokumen

12 dokumen

2 dokumen

12 dokumen

65%

95%

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kuangan Program peningkatan sistem perencanaan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program perencanaan tenaga kerja Program peningkatan data dan informasi Peningkatan kapasitas perempuan



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Perikanan Tabel 206. Kebijakan Umum dan Program Bidang Perikanan Tujuan

Sasaran

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya

Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Meningkatnya produksi benur/udang dan benih ikan

Meningkatkan kualitas, keamanan, nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan

Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah

Meningkatnya mutu dan ketersediaan hasil perikanan

Meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah dan penguatan pangsa pasar Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan

Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan

Produksi perikanan tangkap

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 252 ribu 273 ribu ton ton

Produksi perikanan budidaya

744 ribu ton

2.003 ribu ton

Pengembangan unit perbenihan rakyat (UPR) dan balai benih perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan

Produksi benur/udang dan benih ikan

10 juta ekor

16 juta ekor

Tingkat konsumsi ikan

50,60 kg/kap/t h

67,07 kg/kap/th

Jumlah unit pengolahan ikan (UPI)

630 unit

690 unit

Nilai ekspor hasil perikanan

867,90 ribu USD

1.537,54 ribu USD

Nilai tukar nelayan (NTN)

108,52%

113,02%


Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan


Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program pengembangan perikanan tangkap

Urusan Pilihan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Urusan Pilihan

Program pengembangan budidaya perikanan

Urusan Pilihan

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Urusan Pilihan


Program peningkatan informasi sumber daya ikan;

Urusan Pilihan

Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS Sultra

Program pengembangan sistem penyuluhan



Tujuan

Sasaran




ikan

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Pilihan

Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Kehutanan, Pariwisata

Urusan Pilihan

Dinas Kelautan dan Perikanan, Polairud, AL

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Program pelayanan administrasi perkantoran

Urusan Pilihan


Prog. Pemb. Daerah perikanan

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terlestarikan dan meningkat nilai ekonominya

Lestarinya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Menegakkan hukum dan peraturan perundangundangan bidang perikanan

Terlaksananya usaha-usaha perikanan secara legal, transparan dan akuntabel

Mewujudkan penyelenggaraa n tata kelola administrasi dan dukungan manajemen pemerintahan yang baik

Terselenggaranya tata kelola administrasi yang efektif dan efisien

Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kinerja

Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-puau kecil secara berkelanjutan melalui pengembangan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil dan penetapan kawasan konservasi laut daerah Pendayagunaan pulau-pulau kecil melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil

Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan

Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

Pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat, operasi pengawasan secara reguler dan terpadu, serta peningkatan sarana prasarana pengawasan

Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

Peningkatan pelayanan administrasi dan publik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia

Persentase penyediaan administrasi perkantoran

100%

100%

Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur

60%

85%


Urusan Pilihan

100%

100%


Urusan Pilihan

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

70%

85%


Urusan Pilihan

Persentase laporan kinerja dan keuangan

100%

100%


Urusan Pilihan

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui capaian laporan kinerja dan keuangan serta pengembangan perencanaan

1,84juta ha

2,00juta ha

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

117pulau

123pulau

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

60%

80%

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;



Tujuan

Mengarus utamakan genjer

Sasaran



Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 100% 100%


pembangunan dan penganggaran

Persentase dokumen perencanaan



65%

95%

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Program peningkatan sistem perencanaan SKPD

Urusan Pilihan


Urusan Pilihan

SKPD P.Jawab

Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tabel 207. Kebijakan Umum dan Program Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tujuan

Sasaran


Peningkatan jumlah industri yang mengolah potensi sumberdaya alam daerah

Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah yang mengolah SDA daerah menjadi aneka produk berkualitas dan berdaya saing baik pasar dalam maupun luar negeri

Melaksanakan inisiasi penumbuhan industri menengah baru yang mengolah smberdaya alam daerah melalui penyusunna rencana penumbuhan dan pengembangan, pengajuan anggaran, pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM di daerah

Meningkatnya keterampilan teknis dan manajemen para pelaku usaha industri kecil dan menengah di daerah

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha IKM melalui diklat Teknis dan manajemen usaha. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha industri melalui penyuluhan, pendampingan, Bimbingan Teknis oleh Tenaga Fungsional Penyuluh, Fasilitator, TPL, dan Konsultan Diagnosis IKM (Shindanshi).

Meningkatkan kemampuan teknologi industri

Meningkatnya penggunaan teknologi mesin dan peralatan

Meningkatkan kemampuan Teknologi industri melalui Bantuan Mesin dan Peralatan.

Indikator kinerja (out come) Jumlah industri kecil (unit usaha):  Kakao  Rumput Laut  Ikan  Kelapa  Atsiri  Mente  Kayu  Meubel Rotan  Pengolahan Buah-Buahan  Kerajinan Jumlah peserta terampil setelah mengikuti diklat. Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan, penyuluhan, dan bimbingan oleh Tenaga Penyuluh, Fasilitator dan Shindanshi Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin


Prog. Pemb. Daerah Program Pengembang-an Industri Kecil dan Menengah.

Bidang Urusan Urusan Pilihan

0 0 32 0 152 16 156 0 0

5 5 62 3 175 46 192 5 2

461 240 orang

521 1.200 orang

Urusan Pilihan

81 IKM

405 IKM

Urusan Pilihan

20 IKM

150 IKM

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

SKPD P.Jawab Dinas Perindag Prov. Sultra

Urusan Pilihan



Tujuan

Sasaran

kecil dan menengah di daerah

pada industri kecil dan menengah di daerah

Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah yang ada di daerah

Meningkatnya kualitas produk, kemasan, dan pemasaran produk industri kecil dan menengah di daerah


Meningkatkan kemampuan Teknologi industri melalui penyebaran informasi teknologi.

Meningkatkan kualitas produk industri melalui penerapan SNI, Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), PMT/GKM, ISO. Meningkatkan daya saing produk industri melalui pengembangan label dan kemasan oleh Rumah Kemasan Dinas Perindag Meningkatkan pemasaran IKM melalui promosi dan pameran dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.

Peningkatan kemampuan permodalan industri kecil dan menengah di daerah

Meningkatkan jumlah industri skala besar yang ada di daerah

Meningkatnya informasi dan akses ke sumbersumber permodalan serta bantuan permodalan yang diterima oleh industri kecil dan menengah. Tumbuhnya industri skala besar yang mengolah SDA daerah, utamanya industri hasil pertambangan, perkebunan, dan perikanan

Meningkatnya kemampuan permodalan IKM melalui fasilitasi bantuan permodalan.

Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah melalui peningkatan informasi peluang investasi di sektor industri skala besar melalui penyusunan profil peluang investasi, pengembangan data base potensi komoditi, pameran investasi di dalam dan luar negeri,

Indikator kinerja (out come) dan peralatan Jumlah IKM yang difasilitasi dan mengikuti promosi/ pameran teknologi industri di dalam, luar daerah maupun luar negeri. Jumlah IKM yang menerapkan manajemen dan standard mutu

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 15 IKM

40 IKM

75 IKM

125 IKM

Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan label dan kemasannya Jumlah IKM yang difasilitasi dan mengikuti promosi/ pameran di dalam, luar daerah maupun luar negeri Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan

20 IKM

150 IKM

15 IKM

40 IKM

49 IKM

200 IKM

Tumbuhnya industri pengolahan skala besar yang mengolah SDA daerah : 1. Kakao

65%

95%

-

1

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Urusan Pilihan

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Urusan Pilihan

Program penataan struktur industri

Urusan Pilihan



Tujuan

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan penyediaan Kawasan Industri.

Indikator kinerja (out come) 2. Kelapa Sawit 3. Ikan 4. Nikel 5. Aspal 6. Semen Tersedianya Kawasan Industri Jumlah Pasar Tradisional

Meningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat pada tingkat harga yang wajar dan terjangkau. Meningkatkan jumlah dan jenis komoditi serta negara tujuan ekspor

Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat

Penyediaan prasarana dan sarana perdangangan melalui pembangunan pasar, penyediaan sarana pergudangan

Meningkatkan jumlah dan jenis komoditi komoditi ekspor

Meningkatkan jumlah eksportir di daerah melalui pengembangan kapasitas pengusaha.

Volume komoditas ekspor Nilai komoditas ekspor Jumlah eksportir

Produk/komoditi yang diuji dan disertifikasi mutunya

Komoditi dan produk industri daerah yang diperdagangkan di dalam daerah, antar pulau, maupun ekspor diuji dan disertifikasi Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pada publik

Pengujian dan sertifikasi produk/komoditi melalui optimalisasi peran dan fungsi UPTD BPSMB

Jenis komoditi yang diuji

Meningkatkan kualitas pada pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur penunjang kegiatan administrasi perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantor pemeliharaan gedung kantor

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 5 5 1 3 3 4 1 382

1 430

14.053.328, 40.000.00 97 Ton 0 Ton 703.334.264 2.000.000. ,44 US$ 000 US$ 38 80 perusahaan perusahaan 22 jenis 50 jenis

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Peningkatan efisiensi perdaganngan dalam negeri

Urusan Pilihan

Program peningkatan perdagangan luar negeri

Urusan Pilihan

Urusan Pilihan

12 bulan

12 bulan


1 kali pertahun

1 kali pertahun

laporan capaian kinerja (LAKIP), Lap. Keuangan

1 dokumen pertahun

1 dokumen pertahun

bimbingan teknis , diklat, Pendidikan formal dan non

25 kali

50 kali

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Program peningkatan sumber daya aparatur

SKPD P.Jawab



Tujuan

Sasaran


Menyelamatkan dokumen pembangunan bidang Perindag

Tertatanya dokumen pembangunan

Meningkatkan tata kelolah arsip dokumen pembangunan melalui penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Meningkatnya dan mengembangkan nilai tambah sumberdaya alam Mengarusutamakan Gender

Meningkatnya nilai tambah sumberdaya alam

Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam melalui peningkatan dan pengembangan nilai ekspor.

Terwujudnya pengarusutamaan Gender

Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan



Indikator kinerja (out come) formal aparatur Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja), KUA/PPAS, DOk Anggaran Terwujud penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Meningkat nilai ekspor

Meningkat peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Meningkat kapasitas perempuan


Prog. Pemb. Daerah

1 dokumen pertahun

1 dokumen pertahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

65%

90%

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

65%

95%

Program Peningkatan dan pengebangan nilai ekspor

70%

90%

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

65%

95%


Bidang Urusan

Urusan Pilihan

SKPD P.Jawab

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Pariwasata dan Ekonomi Kreatif Tabel 208. Kebijakan Umum dan Program Bidang Pariwasata dan Ekonomi Kreatif Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta penyediaan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik

Sasaran Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya data dan informasi untuk mendukung kebijakan

Strategi dan Kebijakan

Indikator Kinerja

Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia

Persentase penyediaan administrasi perkantoran (%) Persentase pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur (%) Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur (%) Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) Jumlah laporan kinerja dan keuangan (dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) Meningkatkan daya saing Meningkatnya profesionalisme Peningkatan Kemampuan Jumlah lokasi yang sumber daya manusia SDM parekraf sumberdaya manusia parekraf dikembangkan menjadi melalui pelatihan, pembekalan, destinasi pariwisata standarisasi dan sertifikasi usaha (wilayah) dan profesi Meningkatnya promosi dan Peningkatan promosi budaya, Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang pariwisata dan ekonomi kreatif jumlah kunjungan berkualitas melalui pemasaran yang kreatif wisatawan (%) dan efektif Terwujudnya apresiasi Meningkatnya kualitas Peningkatan kreativitas karya Jumlah pertunjukan, terhadap pelaku dan karya perlindungan, pengembangan seni pertunjukan pameran, festival & pesta kreatif dan pemanfaatan seni budaya kreatif (event) pertunjukan Menyebar luaskan Berkembangnya potensi Mengembangkan potensi Tersedia pengembangan informasi potensi pariwisata pariwisata melalui destinasi pariwisata pariwisata pengembangan Destinasi wisata. Mengembangkan potensi Berkembangnya potensi dan Mengembangkan ekonomi Jumlah pertunjukan, dan kreatifitas masyarakat kreatifitas masyarakat untuk pariwisata ekonomi pariwisata pameran, festival & pesta



Bidang Urusan



Urusan Pilihan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100%

100%

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Urusan Pilihan


100%

100%


Urusan Pilihan


100%

100%

Urusan Pilihan


2 dokumen

10 dokumen

Urusan Pilihan


3 dokumen 5 wilayah

15 dokumen 5 wilayah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kuangan Program peningkatan sistem perencanaan Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif

Urusan Pilihan Urusan Pilihan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

10%

25%

Pengembangan pemasaran pariwisata

Urusan Pilihan


20event

20 event

Program pengembangan ekonomi kreatif

Urusan Pilihan


1 paket

20 paket

Program pengembangan destinasi pariwisata

Urusan Pilihan


5 paket

5 paket

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis

Urusan Pilihan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 dalam mendukung pariwisata

mendukung perkembangan ekonomi pariwisata

melalui Pameran, Festival & pesta budaya kreatif (Event)

budaya kreatif (Event)

seni budaya, media desain dan IPTEK

Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Lingkungan Hidup Tabel 209. Kebijakan Umum dan Program Bidang Lingkungan Hidup Tujuan Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pelayanan

Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Meningkatkan Capaian Kinerja SKPD

Mewujudkan sistem peencanaan secara akurat melalui peningkatan kualitas perenanaan BLH

Mengarus utamakan genjer Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang lingkugan hidup dan sumberdaya alam

Terwujudnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan Terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang mememiliki kapasitas dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Mendong kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas perempuan Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam melalui pendidikan teknis, fungsional dan sertifikasi,

Rekruitmen tenaga teknis bidang lingkungan hidup melalui seleksi berbasis

Indikator Kinerja (out come) Kualitas layanan administrasi perkantoran meningkat Kenyamanan lingkungan kerja aparatur meningkat Kedisiplinan aparatur meningkat Meningkat kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas PLH laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen) Kualitas perencanaan BLH Prov. Sultra Meningkat Meningkat kapasitas perempuan Jumlah PPNS Jumlah PPLH Tenaga Teknis Lingkungan Petugas bersertifikasi Tenaga Teknis Lingkungan


SKPD P.Jawab

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan


Urusan Wajib

Badan Lingkungan Hidup

12 bulan

6 tahun


Urusan Wajib


12 lan

72 bulan


Urusan Wajib

65%

95%

Urusan Wajib

5 dokumen

30 dokumen

3 dokumen

24 dokumen

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan sistem perencanaan SKPD

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

65%

95%

3 3 10

8 13 25

1

9

0

5

Urusan Wajib


Urusan Wajib


Program peningkatan kapasitas perempuan Pendidikan teknis, fungsional dan sertifikasi

Urusan Wajib


Urusan Wajib


Pengadaan berbasis kebutuhan dan

Urusan Wajib

Badan Lingkungan



Tujuan

Sasaran

Memantapkan kelembagaan pengelolaan sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Terciptanya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

Strategi dan Arah Kebijakan kebutuhan dan kompetensi Peningkatan koordinasi antara kelembagaan provinsi dan kabupaten / kota melalui pembinaan dan pengawasan

Mengembangkan sistem pelayanan prima melalui debirokratisasi dan PTSP

Mengefektifkan serta mengintensifkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui penetapan regulasi, mengembangkan Standar Operational Procedure (SOP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Mengembangkan sistem pengendalian lingkungan hidup terkait dengan peningkatan nilai tambah suberdaya alam melalui industrialisasi

Tericptanya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan

Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian dampak lingkungan hidup.

Indikator Kinerja (out come) Jumlah Rapat Koordinasi Prov/Kab /Kota Jumlah monitoring

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 kali setahun

3 kali setahun

36 kali dalam 1 tahun 36 kali dalam 1 tahun Tidak 0

3100%

36 kali dalam 1 tahun 36 kali dalam 1 tahun Ya 1 (tergantun g jumlah permohon an izin) 100%

7

10

Jumlah dokumen

1

27

Persentase jumlah dokumen

30%

100%

Persentase integrasi penggunaan paramater lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan

30%

75%

Jumlah pembinaan dan pengawasan PTSP Jumlah izin lingkungan

Jumlah rekomendasi Jumlah SOP

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

kompetensi Pembinaan dan pengawasan

Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Hidup Badan Lingkungan Hidup

Debirokratisasi dan PTSP

Urusan Wajib


Standar Operational Procedure (SOP) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Integrasi prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan

Urusan Wajib


Urusan Wajib




Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Penanggulangan Bencana Tabel 210. Kebijakan Umum dan Program Bidang Penanggulangan Bencana Tujuan

Sasaran

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penanggulangan bencana

Peningkatan penguatan Kelembagaan

Meningkatnya koordinasi antar sektor dan wilayah

Peingkatan penguatan peran kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana

Meningkatnya konsultasi supervisi dan kordinasi antar sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana Tersedianya sarana kedaruratan penunjangpenanggulang an kebencanaan Meningkatnya kapasitas pemulihan dini dalam rangka rehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana

Peningkatan sarana kedaruratan penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas pemulihan dini dalam merehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana Peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Meningkatkan kapabilitas pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan teknik operasional dan manajerial kebencanaan melalui pendidikan latihan, penilaian kerusakan dan kerugian, penggunaan peralatan, logistik bekencanaan, telekomunikasi dan informatika Peningkatan koordinasi lintas sektor dan wilayah pada saat sebelum bencana, saat tanggap darurarat dan rehabilitasi melalui monitoring dan evaluasi, pengembangan simulasi kebencanaan, jalur evakuasi dan penanganan pengungsi, pengembangan SOP, Protap, Perda Kebencanaan, dan pembangunan Pusat Data dan Opersional (PUSDALOP) penanggulangan Bencana Peningkatan konsultasi, supervisi dan koordinasi lintas sektor dan wilayah

Meningkatkan keberfungsian peralatan kebencanaan, penggunaan padasaat tanggap darurarat Meningkatkan fasilitasi pemulihan pasca bencana

Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat sebelum bencana,

Indikator Kinerja (out come) Jumlah SDM penanggulangan bencana

Frekuensi koordinasi mendukung penanggulangan bencana


Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur penanggulangan bencana

Urusan Wajib

Badan Penanggula ngan Bencana Daerah,

Prog. Pemb. Daerah

1 kegiatan

5 kegiatan

Penguatan Peran Kelembagaan dalam mendukung pananggulangan bencana

Urusan Wajib

Jumlah penyusunan rencana, sosialisasi, rencana aksi, rencana kontijensi penanggulangan bencana Fasilitasi penyuluhan dan sosialisasi peningkatan koordinasi masyarakat terhadap bencana Sosialisasi dan penyuluhan penanggulangan bencana

65%

95%

Pengurangan resiko bencana

Urusan Wajib

60%

90%

Pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat

Urusan Wajib

60%

95%

Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Urusan Wajib

Pembentukan dan penguatan TRC (BPBD, Penugasan TRC dalam rangka pemantauan

65%

90%

Penanganan darurat bencana

Urusan Wajib



Tujuan

Sasaran

Peningkatan kapasitas pemulihan dini dalam merehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana

Meningkatnya kapasitas pemulihan dini dalam rangka rehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana

Meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kemampuan petugas Penanggulangan Bencana

Mewujudkan penyediaan sarana /prasarana penunjang kinerja secara efektif Meningkatkan kualitas pada pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan secara efektif dan efisien Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pada publik

Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional pelayanan Peningkatan disiplin Peningkatan disiplin aparatur pegawai aparatur/pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi Meningkatkan Kinerja Mengembangkan sistim pembinaan SKPD melalui penyusunan dan pemantauan melalui kinerja SKPD LAKIP, laporan Keuangan.

Meningkatkan disiplin aparatur

Mewujudkan Akuntabilitasi Kinerja SKPD

Mewjudkan dokmen Pelaporan Kinerja keuagan yang baik dan benar

Meningkatnya Kinerja SKPD dan Terwujudnya Dokumen Renstra & Lakip

Terselenggaranya penyusunan pelaporankinerja dan keuanganyang baik ditingkat SKPD Meengembangkan rencana perencanaan strategis & akuntanbilitas


Meningkatkan fasilitasi pemulihan pasca bencana

Meningkatnya kapasitas pemulihan dini dalam rangka rehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana meningkatkan kemampuan pegawai melalui Peningkatan Kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja (out come) kejadian bencana Pelatihan manajemen pergudangan, Pemeliharaan logistik dan peralatan PB Sasosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Meningkat Kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Urusan Wajib

65%

89%

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Urusan Wajib

60%

95%

Peningkatan Kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana Pelayanan administrasi perkantoran

Urusan Wajib

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Urusan Wajib


Urusan Wajib

Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Urusan Wajib

5 tahun

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur penunjang kegiatan administrasi perkantoran Memelihara dan meningkatkan sarana pelayananan perkantoran


12 bulan

12 bulan

Terlaksana peningkatan sarana dan prasarana kantor

12 bulan

12 bulan

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

Penanganan logistik dan peralatan bencana

12 bulan

Meningkatkan Kualitas Sistem pelaporan dan capaian kinerja

SKPD P.Jawab

90%

Tersedia fasilitas sarana prasana kantor

Tersusunya LAKIP , Lap. Keuangan, Renstra, Renja SKPD

Bidang Urusan

60%

Pengembangan sarana prasarana pendukung secara mandiri

Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya

Prog. Pemb. Daerah

12 bulan

1 tahun

12 bulan

5 Tahun

TErsusunnya Laporan SKPD melalui Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

3 dok

18 dok

Jumlah penyusunan rencana tahunan SKPD

1 dok

6 dok

Peningkatan pengembangan sistem perencanaan

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Urusan Wajib



Tujuan

Sasaran




laporan

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

SKPD

Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Koperasi Tabel 211. Kebijakan Umum dan Program Bidang Koperasi Tujuan Mewujudkan penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran

Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Strategi dan Arah Kebijakan Mengembangkan sarana/prasarana pendukung secara memadai melalui pengembangan sistem pengadaan secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja (out come) Penyediaan jasa surat- menyurat Pengadaan kendaraan dinas operasional Pembenahan sistem administrasi kepegawaian Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian olah raga Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 12 bln

12 bln

12 unit

15 unit

127 org

127 org

127 org

127 org

127 org

127 org

127 org

127 org

2 org

1 pkt

12 org

1 pkt

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Pelayanan administrasi perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya uraian tugas pegawai

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Urusan Wajib

Dinas Koperasi


Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Tersedianya pakainan olah raga pegawai Tersedianya pakainan adat pegawai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Urusan Wajib

Dinas Koperasi



Tujuan Meningkatkan peran dan konstribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dlm mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing Meningkatkan presentase Koperasi yang aktif, berprestasi dan berkualitas setiap tahun

Sasaran


Tersedianya regulasi dan fasilitasi bagi pengembangan KUMKM

Menciptakan Iklim Usaha yang kondusif melalui penyusunan perda yang berkaitan dengan KUMKM

Terwujudnya 500 wirausaha baru dari kalangan sarjana

Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja/karyawan koperasi dan UMKM

Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi aktif, berprestasi dan berkualitas setiap tahun

Indikator Kinerja (out come) Penyusunan kebijakan tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif , kreatif dan kemasan

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan (KUR dan Skim kredit lainnya

Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi melalui penataan administrasi, GEMASKOP, Revitalisasi KUD dan pengembangan koperasi skala besar

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi


0

0

3 keg

6 keg

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Urusan Wajib

Dinas Koperasi

4 dok

190 unit

22 keg

31 keg



7.4. Kebijakan Umum dan Program Memantapkan Pembangunan Budaya Daerah Sulawesi Tenggara dikenal dengan keragaman dan keunikan budaya yang tersebar di kabupaten dan kota, bahkan hingga di beberapa komunitas tertentu memiliki budaya dengan ciri tersediri. Kondisi seperti ini tentu saja merupakan potensi pembangunan terutama dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan serta merupakan salah satu potensi pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. 7.4.1.

Pengembangan Kerajinan Rakyat Peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan desain terhadap kerajinan rakyat akan menjadi satu sasaran pengembangan dan peningkatan produk budaya Sulawesi Tenggara, seperti tenunan, kerajinan perak dan emas serta desain busana dengan bahan tenun tradisional.

7.4.2.

Halo Sultra Sebagai salah satu ajang aktualisasi seni budaya Sulawesi Tenggara, akan terus dikembangkan dan diperluas baik materi kegiatan maupun skala kewilayahannya.

7.4.3.

Pengembangan Situs Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Pengembangan situs budaya dan daerah tujuan wisata seperti keraton, benteng, tempat-tempat bersejarah dan lokasi wisata alam akan terus direvitalisasi guna mendorong pengembangan pariwisata daerah, baik wisata budaya maupun wisata alam. Gerakan pembangunan karakter bangsa melalui kebudayaan merupakan upaya penanaman dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda, budaya tersebut berasal dari kearifan lokal dan budaya bangsa melalui berbagai media sosial termasuk media pendidikan baik pendidikan formal di sekolah-sekolah maupun pendidikan non formal di luar lingkungan sekolah.



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Kebudayaan Tabel 212. Kebijakan Umum dan Program Bidang Kebudayaan Tujuan

Sasaran

Melestarikan, mengembangka n dan menyebarluaska n nilai-nilai kearifan lokal dan budi

Tersosialisasinya nilainilai kearifan lokal dan budi pekerti bangsa.

Strategi dan Arah Kebijakan Menggali kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui pengembangan dan pelembagaan folklor Memperkenalkan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui dokumentasi, sayembara dan promosi, serta pelembagaan

Memperkaya keragaman budaya bangsa Peningkatan penggalian nilainilai seni dan situs budaya

Terdokumentasinya keragaman budaya asli daerah Teraktualisasinya nilainilai seni dan situs budaya daerah

Memperkuat karakter bangsa dan nilai-nilai nasionalisme Penguatan dan peningkatan peran lembagalembaga adat. Terlaksananya Pengelolaan keragaman dan pelestarian budaya

Terbangunnya karakter bangsa dan nasionalisme

Mengidentifikasi dan menemukenali keragaman budaya asli daerah melalui pengelolaan keragaman budaya daerah Menelusuri nilai-nilai seni budaya daerah melalui pengkajian dan dialog seni budaya Menelusuri situs budaya daerah melalui restorasi dan publikasi. Mengkaji dan mengintegrasikan karakter bangsa dan nasionalisme melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat

Terlaksana program keragaman dan pelestarian buadaya

Indikator Kinerja (out come) Identifikasi dan pendataan periwayat/ pencerita Dokumentasi kearifan lokal dan budi pekerti

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 0 70 orang

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Pengembangan dan pelembagaan folklor

Urusan Wajib

Dokumentasi, sayembara dan promosi, serta pelembagaan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa Pengelolaan keragaman budaya daerah Pengkajian dan dialog seni budaya

Urusan Wajib

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Badan Penelitian dan Pengembangan

Restorasi dan publikasisitus budaya daerah Adaptasi muatan lokal kedalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat

Urusan Wajib

-

Updating data 1 kali setahun

Dokumentasi keragaman budaya Frekuensi kajian

-

15 Paket

-

3 kali pertahun

Identifikasi dan pendataan situs budaya Persentase muatan lokal dalam kurikulum

-

100%

15%

60%

65%

90%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Urusan Wajib

55%

80%

Program Pelestarian Budaya

Urusan Wajib

Terpenuhi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terpenuhi Program Pelestarian Budaya

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Urusan Wajib



7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis. 7.5.1.

Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan Pembangunan infrastruktur kewilayahan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi elemen dasar pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana umum (public goods) seperti jalan, jembatan, dermaga, rumah sakit, pasar, pergudangan dan lain-lain. Penyediaan public goods seperti jalan, jembatan, terminal, dermaga dan pergudangan, disinkronkan dengan upaya-upaya pelayanan pemerintahan dan juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat dan pengembangan investasi. Dengan demikian prioritas pembangunan sarana prasarana kewilayah ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat, sentra-sentra produksi pertanian, kawasan-kawasan tumbuh cepat, outlet komoditas dan lain-lain.

7.5.2.

Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Terpadu Ditingkat Wilayah Untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat maka penyediaan transportasi secara terpadu yaitu interkoneksi antara moda dan ukuran moda akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Jenis-jenis moda angkutan harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat mendukung satu dengan lainnya dalam mendukung kelancaran arus barang, penumpang dan jasa serta dalam menciptakan simpul-simpul tata niaga. Demikian pula dengan ukuran moda angkutan harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan sehingga secara eknomi menguntungkan dan juga mampu untuk memperlancar angkutan penumpang, barang dan jasa. Sejalan dengan pengembangan moda angkutan secara terpadu, pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pergudangan, terminal dan dermaga juga menjadi prioritas dalam rangka mendukung pembentukan simpul-simpul tata niaga seperti diuraikan terdahulu. Pembangunan sarana pendukung tingkat wilayah sebagaimana dimaksud disinkronkan dengan rencana pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan tumbuh cepat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

7.5.3.

Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi Dan Telecentre, Untuk Pelayanan Pemerintahan Dan Perekonomian Globalisasi dalam hubungan pemerintahan dan ekonomi (perdagangan) menuntut tersedianya sistem informatika dan telekomunikasi secara lebih merata. Dewasa ini pengembangan system informatika hingga ke desa-desa secara teknis tidak ada lagi hambatan, karena cukup tersedia sumberdaya energi listrik dalam berbagai bentuk, demikian juga dengan teknologi informatika. Bila dikaitkan dengan pengembangan pendidikan menengah maka sekolah-sekolah menengah yang berada di kecamatan dapat dijadikan sebagai pusat-pusat informasi terutama untuk pengembangan ekonomi dalam bentuk telecentre atau BDS (business development centre) dan lain-lain.

7.5.4.

Pembangunan Sumberdaya Air Pembangunan Sumberdaya air ditujukan untuk penyediaan air baku, sarana prasarana irigasi, tambak, rawa pengamanan pantai dan pengendali banjir. Penyediaan air baku selain dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air minum juga air baku untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Pengelolaaan prasarana irigasi yang sudah ada serta pengembangannya ditujukan untuk mendukung swasembada pangan. Di samping itu konservasi sumberdaya air ditujukan agar potensi sumberdaya air yang ada tetap terjaga kelestariannya.

7.5.5.

Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Dan Air Minum Air minum bagi masyarakat di desa maupun di kota merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Selain air minum dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari, ketersediaan air minum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tercemar seperti diare termasuk dalam 10 penyakit utama yang diderita masyarakat. Oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah mempercepat penyediaan air minum hingga ke desa-desa. Penyediaan dan pengelolaan prasarana sanitasi terkait erat dengan derajat kesehatan masyarakat. Prasarana sanitasi seperti prasarana BABVII-79

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


pengelolaan sampah, prasarana drainase dan prasarana pengelolaan air limbah dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. 7.5.6.

Pembangunan Energi Alternatif, Dengan Mamanfaatkan Tenaga Air, Surya, Angin Dan Panas Bumi Dari banyak hasil penelitian diketahui bahwa energi listrik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia, baik sebagai penerang, penggerak ekonomi, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta dalam pengembangan teknologi informatika dan komunikasi. Ketersediaan energi listrik dengan menggunakan mesin diesel saat ini merupakan salah satu pilihan utama, walau bahan bakar minyak saat ini cukup langka dan mahal terutama di desa-desa. Oleh karena itu penggunakan energi alternatif merupakan alternatif yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Pembangkit energi skala kecil untuk mendukung aktivitas masyarakat dengan menggunakan sumberdaya terdekat seperti tenaga air (micro-hydro), tenaga angin dan tenaga surya perlu dikembangkan mengingat sumberdaya seperti disebutkan itu cukup tersedia setiap saat. Yang perlu dipikirkan adalah penyediaan tenaga pengelola dan sarana pendukungnya. Pembangunan energi listrik dalam lima tahun ke depan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa akan menjadi prioritas dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

7.5.7.

Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Untuk mendukung upaya peningkatan nilai tambah sumberdaya alam maka akan dikembangkan kawasan strategis ekonomi terutama yang terkait dengan ketersediaan potensi sumberdaya alam. Pembangunan sarana prasarana kawasan strategis juga ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Inodesia (MP3EI). Pada periode Tahun 2008-2013 telah dirancang beberapa kawasan strategis yang potensial untuk meningkatkan nilai tambah secara signifikan yaitu kawasan pertambangan Asera, Wiwirano dan Langgikima (AWILA), kawasan pertambangan Kolaka Utara, Kawasan Pertambangan Watekule Kabaena Bombana, Kawasan Industri Kakao di Ladongi Kolaka, Kawasan Industri Rumput Laut di Baubau dan Buton serta kawasan Industri Pariwisata di Wakatobi. Kawasan-kawasan ini diharapkan mampu menjadi pemicu terhadap pembangunan masyarakat dan daerah sekitar melalui proses peningkatan nilai tambah.

7.5.8.

Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dan Kecamatan Salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan adalah dengan memberikan pelayan yang nyata dan berdimensi pemberdayaan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu kendala berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sesuai dengan komitmen membangun masyarakat di pedesaan maka pengembangan sarana prasarana desa dan kecamatan ditujukan untuk memberikan akses yang lebih besar dan merata terhadap sentra produksi, sentra pengolahan dan pasar. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan mengembangkan ibu kota kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan strategis cepat tumbuh.



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan TataRuang Tabel 213. Kebijakan Umum dan Program Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang Tujuan Terlaksananya tugas dan fungsi SKPD secara optimal

Sasaran


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang dan jasa Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran melalui pengadaan dan pemeliharaan Peningkatan disiplin aparatur melalui pemanfaatan mesin absensi dan penyediaan pakaian kerja Peningkatan kualitas aparatur melalui kursus dan pelatihan

Peningkatan sistem pelaporan melalui penyusunan laporan tepat waktu

Indikator Kinerja (out come) Terlaksananya administrasi perkantoran Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Terlaksananya disiplin aparatur


Prog. Pemb. Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan

3 org/thn

8 org/thn

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 bulan

12 bulan

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan

Meningkatkan kualitas perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan dan data base infrastruktur

Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur melalui sinkronisasi dan penyediaan data base infrastruktur

Tersedianya rencana tahunan SKPD

100%

100%

Pengembangan kondisi ruas jalan dan jembatan.

Meningkatnya kualitas jaringan jalan Provinsi

Peningkatan kondisi jalan melalui percepatan pengembangan jalan pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis provinsi Peningkatan kondisi jembatan melalui penggantian, pemeliharaan, peningkatan kondisi jembatan Pembangunan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan baru Pembangunan jembatan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan baru Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui pemeliharan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan

Panjang Jalan Provinsi

906,09 km

1014,95 km

Pembangunan jalan dan Jembatan

Jumlah jembatan yang ditangani

600 buah

615 buah

Panjang jalan baru Jumlah jembatan baru Luas daerah persawahan, rawa, dan

0 km

220 km

0 buah

15 buah

Sawah 38000 ha Tambak

Sawah 43000 ha Tambak

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan Jembatan Pengembangan operasi dan pemeliharaan

Meningkatnya akses jaringan jalan di Sulawesi Tenggara Optimalisasi pemanfaatan potensi

Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana sumberdaya

Bidang Urusan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

SKPD P.Jawab Dinas Pekerjaan Umum

Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

Urusan Wajib Bidang Pekerjaan

BAB VII-81 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


Tujuan sumberdaya air

Meningkatkan pengembangan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan

Sasaran



air yang sudah ada

jaringan pengairan lainnya.

pertambakkan

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya air yang tersedia

Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air melalui pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

Luasan daerah irigasi baru %Luasan daerah irigasi yang fungsional Penanganan sungai berpotensi banjir Pengamanan Pantai Pembangunan Air Baku Penyediaan bendung baru untuk Energi Listrik Tenaga Air

Meningkatnya akses air minum masyarakat kawasan perkotaan dan perdesaan Meningkatnya ketersediaan sistem air limbah untuk masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan Meningkatnya ketersediaan fasilitas persampahan di kawasan perkotaan Tersedianya sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan

Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan

Persentase layanan Jaringan air minum

Pengembangan pelayanan jaringan air limbah melalui penyediaan sistem air limbah setempat dan sistem air limbah terpusat

Peningkatan pengelolaan fasilitas persamapahan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah perkotaan Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan melalui penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota.

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 25000 ha 30000 ha Rawa Rawa 51800 ha 54800 ha 0 10.000 ha 30% 40%

27 lokasi

70 lokasi

30 lokasi

55 lokasi

5 lokasi

13 lokasi

0

1 unit

Prog. Pemb. Daerah jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnnya.  Penyediaan dan pengelolaan air baku

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Umum

 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya  Pengendalian banjir  Pemanfaatan sumberdaya air

62%

77%

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Layanan sistem air limbah setempat

67,06%

79,73%

Fasilitas pengurangan sampah perkotaan Persentase Layanan Sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota.

1,32%

20%

Pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan

20%

50%


Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum



Tujuan

Meningkatkan kapasitas wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi Mewujudkan penyediaan sarana /prasarana penunjang kinerja secara efektif Meningkatkan pengembangan perumahan dan permukiman

Sasaran


Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Penataan kawasan permukiman perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman

Peningkatan gedung dan fasilitas umum pemda sesuai standar dan kriteria Tersedianya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi standar jasa konstruksi

Peningkatan infrastruktur bangunan Pemda melalui pembangunan gedung dan fasilitas umum

Tersedianya sarana prasarana perkantoran secara efektif dan efisien

Peningkatan kapasitas wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui penyediaan infrastruktur wilayah Mewujudkan jasa konstruksi yang profesional melalui pembinaan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi Pengembangan sarana prasarana pendukung secara mandiri

Peningkatan penyediaan perumahan

jumlah hunian

Meningkatkan kapasitas jumlah hunian melalui pembangunan perumahan swadaya dan formal

Peningkatan perumahan

kualitas

Renovasi perumahan yang tidak layak huni melalui bantuan stimulan perumahan Meningkatkan derajat kesehatan kawasan permukiman melalui penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Peningkatan kualitas kawasan permukiman

Indikator Kinerja (out come) Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh % pembangunan gedung pemda sesuai standar dan kriteria Lokasi yang disediakan infrastruktur wilayah Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi Meningkat sarana dan prasarana kebinamargaan

Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah % bantuan stimulan perumahan Lingkungan sehat yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 3,71% 10,71%

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab



100%

100%

Pembangunan kantor dan gedung

5 lok

59 lok

Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Urusan Wajib

-

10 kali

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Urusan Wajib

1 tahun

6 tahun

Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Urusan Wajib

9,99%

34,99%

Pengembangan perumahan

Urusan Wajib

66,19%

79,19%

Pengembangan perumahan

67,06%

79,73%

Pemberdayaan komunitas perumahan



Tujuan

Sasaran


Mengembangkan kotakota besar dan menengah sesuai dengan potensi dan potensi dan kebutuhan kota besar dan menengah

Optimalisasi penyelenggaraan penataanruang

Meningkatnya fungsi perencanaan ruang dan kawasan strategis Meningkatnya fungsi pemanfaatan ruang

Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang

Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang melalui peningkatan koordinasi antar sektor dan wilayah, pengembangan sumberdaya manusia. Penataan Kawasan Lindung dan budidaya melalui koordinasi antar sektor dan wilayah. Peningkatan sumberdaya manausia tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan

Peningkatan sistem pengawasan tata ruang melalui Koordinasi, monitoring dan Evaluasi tata ruang

Indikator Kinerja (out come) (PSU) Tersusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar Jumlah rapat koordinasi

Jumlah koordinasi antar sektor dan wilayah Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang Jumlah Koordinasi, monitoring dan Evaluasi tata ruang Tersusun Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/Kota

Memantapkan penggunaan ruang wilayah sesuai peruntukannya. Mengembangkan pemanfaatan ruang secara detail

Terlaksananya pemanfaatan dan penggunaan ruang wilayah secara konsisten Terlaksanannya detail pemanfaatan ruang wilayah secara teratur dan konsisten

Mendorong pemanfaatan dan penggunaan wilayah melalui penyusunan dokumen RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota

Meningkatkan ketelitian dalam pemanfaatan ruang wilayah. Mendukung

Tersedianya Tematik pemanfaatan secara optimal Terlaksannya

Meningkatkan detail penggunaan ruang melalui penyusunan Peta Tematik

Tersusun dokumen Rrencana Detail Tata Ruang Wilayah Tersedia Peta Tematik

Memantapkan dan menjaga konsistensi

Terlaksana

peta untuk ruang

Mendorong pemanfaatan dan penggunaan ruang wilayah elalui penyusunan dokumen rencana detail Tata Ruang Wilayah

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 dok

5 dok

5 kali pertahun

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

Urusan Wajib

15 kali pertahun

Perencanaan tata ruang

Urusan Wajib

Minimal 2 kali setahun

Minimal 3 kali setahun

Pemanfaatan ruang

6

16

Pengendalian Pemanfaatan ruang

12 pertahun

12 pertahun

Pengendalian Pemanfaatan ruang

6 dokume

15 dokumen

Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/ Kota

Urusan wajib

10 dok

40 dok

Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah

Urusan wajib

-

10 Peta

Program Pengembangan Peta Tematik

Urusan wajib

60%

90%

Program Monitoring

Urusan wajib

SKPD P.Jawab




Tujuan pemaanfatan ruang secara konsistn

Sasaran konsistensi dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang

Strategi dan Arah Kebijakan penggunaan ruang melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian ruang dengan RTRW

Indikator Kinerja (out come) Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW


Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Kesesuaian Ruang dengan RTRW



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Perhubungan Tabel 214. Kebijakan Umum dan Program Bidang Perhubungan Tujuan

Sasaran


Terlaksananya tugas dan fungsi SKPD secara optimal

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan jasa pelayanan perkantoran melalui pengadaan barang dan jasa Meningkatkan Sarana dan Sarana aparatur melalui pengadaan dan pemeliharaan Peningkatan disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian kerja Mengembangkan sistim pembinaan dan pemantauan melalui kinerja SKPD

Meningkatkan pelayanan dasar jasa transportasi

Terintegrasinya pelayanan dasar transportasi

jasa

Meningkatkan sistem perencanaan SKPD melalui penyusunan laporan Dokumen SKPD Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan

Indikator Kinerja (out come) Jumlah Jasa Pelayanan Perkantoran Jumlah sarana Dan Prsarana Apartur Persentase Peningkatan Disiplin Apartur Jumlah Laporan kinerja,laporan keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Terminal Penumpang Type A Type B Jembatan Timbang Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor % Fasilitas perlengkapan jalan Moda Angkutan DAMRI Dermaga Penyeberangan Pemeliharaan dermaga penyeberangan Ferry Fasilitas keselamatan


Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan prasarana Apartur Peningkatan Disiplin Aparatur

Urusan Wajib

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Perhubungan.

65%

95%

12 bulan

72 bulan

1 tahun

5 tahun

Sistim Pelaporan capaian kinerja

Urusan Wajib

3 dok

18 dok

Peningkatan Sistim perencanaan SKPD

Urusan Wajib

Pengembangan fasilitas angkutan jalan

Urusan Wajib

 Pengembangan ASDP  Pemeliharaan fasilitas perhubungan

Urusan Wajib

0 unit 8 5

2 unit 12 8

2

13

53%

90%

19 12

30 18

12

18

16 14

20 19

Urusan Wajib

Urusan Wajib




Tujuan

Sasaran


Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut melalui pengembangan fasilitas angkutan laut Mengembangkan sarana prasarana transportasi udara melalui pengembangan angkutan perintis.

Tersedianya sumberdaya manusia bidang perhubungan dalam kuantitas dan kualitas

Menciptakan pelayanan prima bidang perhubungan

Mengarus utamakan genjer

Tersedianya infrastruktur perhubungan pada kawasan strategis

Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis

Tersedianya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang perhubungan

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pengembangan kapasitas aparatur

Tersedianya sistem pelayanan prima admnistrasi pemerintah bidang perhubungan Terciptanya sistem pelayanan prima jasa perhubungan

Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan kedalam PTSP melalui debirokratisasi dan koordinasi pelayanan sistem Mengembangkan regulasi standar pelayanan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas angkutan.



Indikator Kinerja (out come) pelayaran Pelabuhan Laut Fasilitas Keselamatan Laut Bandara Subsidi Trayek Angkutan Perintis Peningkatan sarana dan prasana Bandara Unit sarana prasarana perhubungan pada kawasan strategis Persentase SDM tenaga teknis terampil Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga lapangan Persentase penegakkan disiplin Persentase Jumlah Izin melalui PTSP Persentase debirokratisasi Persentase pelaksanaan SOP Pengawasan Angkutan hari Besar Meningkat Kapasitas perempuan


Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Pengembangan Fasilitas BandarUdara

Urusan Wajib


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Perhubungan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Perhubungan.

16 98

27 120

6 0

10 3

6

10

0

4

Pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis

Urusan Wajib

15%

90%

Pengembangan kapasitas aparatur

Urusan Wajib

15%

90%

15%

75%

0

70%

Urusan Wajib

0

100%

Pelayanan administrasi perizinan terpadu

20%

90%

100%

100%

65%

95%

Peningkatan pelayanan angkutan.

Peningkatan kapasitas perempuan

Urusan Wajib

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Perhubungan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Perhubungan.



Tabel Kebijakan Umum dan Program Bidang Informasi dan Komunikasi Tabel 215. Kebijakan Umum dan Program Bidang Informasi dan Komunikasi Tujuan

Sasaran

Belum optimalnya sistem komunikasi dan informastika

Meningkatkan perananan sistem komunikasi dan informatika

Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi dan informatika

Terciptanya pelayanan komunikasi dan informatika yang baik

Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatknya perananan komunikasi dan informatika

sistem

Mengembangkan sistem pengawasan terselenggaranya komunikasi dan informatika yang baik

Indikator Kinerja (outcome) Mengembangkan sistem pengawasan melalui pengembangan kapasitas aparatur dan sarana prasarana

Jumlah fasilitas sarana prasarana komunikasi dan informatika terawasi Meningkat fasilitas dan pengendalian pos dan telekomunikasi

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir Jumlah Tenaga teknis bidang kominfo Jumlah 400 BTS jaringan komunikasi 195 BTS Surat kabar 12 nasional dan lokal 5 Radio 8 14 Tv 3 6 Media center 4 1 65% 95%

70%

90%

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

Pengembangan kapasitas aparatur

Urusan Wajib

Pengembangan sarana prasarana

Urusan Wajib

Peningkatan Pelayanan Jasa komunikasi dan informatika

Urusan Wajib

Peningkatan fasilitas dan pengendalian pos dan telekomunikasi

Urusan Wajib

SKPD P.Jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents