Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

KABUPATEN TIMUR PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KOLAKA TIMUR KOLAKA 2016-2021

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah 7.1 Kebijakan Umum Visi dan misi dalam pembangunan Kabupaten Kolaka Timur perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik.

Rumusan kebijakan umum akan diperoleh sarana untuk

menghasilkan berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran dan program-program yang inherent. Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan tersebut didukung oleh kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Peraturan

nasional

dalam

implementasi

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN dan

rangka

prioritas

dalam

Nawacita

2015-2019),

keselarasan

program

dengan program dunia untuk mencapai

target

(SDGs) 2015-2030, serta dalam

rangka mensinergikan program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. RPJMD masyarakat

2016-2021 yang

ditujukan

sejahtera

disegala

untuk

memantapkan

bidang

yang

pencapaian

ditandai

dengan

peningkatan angka IPM. Kebijakan umum RPJMD 2016-2021 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kolaka




Timur pada yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SEBAGAI WILAYAH AGROBISNIS YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”

Penyusunan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kolaka Timur

tahun 2016-2021

dikelompokkan

sesuai

bidang

utama

pengembangan program pembangunan, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisiksarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan. Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresentasikan misi 1,3,6 dan 7. Selanjutnya kebijakan umum pembangunan ekonomi merepresentasikan pada misi ke 1 dan 2. Kebijakan umum bidang fisiksarana

dan

prasarana

merepresentasikan

misi

1

dan

5.

Kemudian,Kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 4. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewadahi urusan-urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam tujuh misi. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan. 7.1.1 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi 1.

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan

berakhlak

penyelenggaraan

mulia,

melalui

pendidikan

umum

kebijakan dan

peningkatan

pendidikan

agama,

optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta peningkatan kapasitas atau life skill masyarakat. 2.

Meningkatkan

pemberdayaan

dan

peran

serta

masyarakat

dalam rangka sinergi pembangunan antar pemangku kepentingan pembangunan. 3.

Membangun kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS),

peningkatan

peran

serta

dan

prestasi

pemuda,

perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian seni dan budaya lokal.




4.

Membangunan kerja sama pengembangan pendidikan setingkat diploma untuk tenaga kerja yang siap kerja dan berdaya saing berdasarkan potensi unggulan Kolaka Timur yaitu Pertanian dalam arti luas.

5.

Pengembangan Situs – Situs bersejarah yang dikaitkan dengan pengembangan

permukiman

tradisional

untuk

kepentingan

peningkatan pemberdayaan dan mempertahankan nilai – nilai budaya lokal untuk menjadi paket destinasi wisata. 6.

Membangun

ekonomi

daerah

melalui

penguatan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal wilayah; melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya saing keterampilan tenaga kerja, pendampingan petani, penggunaan teknologi tepat guna, berikut pemilihan tanaman komoditi yang tepat dilihat dari sisi pemasaran, Image Daerah terhadap skala Nasional yang berkelanjutan. 7.1.2 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi. 1. Membangun ekonomi daerah melalui peningkatan optimalisasi

dan produktivitas hasil – hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar serta pengembangan komoditi pasca panen. 2. Membangunan kerja sama pihak ketiga baik swasta maupun

Kementerian terkait Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar melalui pengembangan sentra – sentra produksi, dan industri produksi. 3. Meningkatkan

investasi daerah

dalam rangka perluasan dan

peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah; terkait dengan kepastian pelayanan hukum, penatapan SOP pelayanan prima terhadap peminat investasi di Kabupaten Kolaka Timur.




4. Membangun dan memantapkan kemajuan usaha mikro, kecil,

menengah, (UMKM) dan koperasi dengan penguatan kemampuan dan daya saing kelembagaan UMKM. 5. Membangun

kawasan – kawasan bangkitan ekonomi baru

terkait pemanfaatan peluang posisi Kabupaten Kolaka Timur sebagai Konawe.

Koridor

Kawasan

Strategis

Nasional

KAPET

serta

Jalan Nasional poros Kota

Kendari –

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kolaka

Kolaka

Timur

–

Kabupaten Kolaka Utara. 6. Membangun kerja sama antara Kabupaten tetangga seperti

Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan, dalam rangka kebersamaan pengembangan di wilayah perbatasan terkait komoditi unggulan yaitu pertanian dalam arti luas. 7. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan penyediaan

system

pelayanan akomodasi perhotelan, pasar sentral kerakyatan, rumah makan, perbankkan, dan pos pengiriman barang. 8. Pengembangan

dan

penetapan

Deliniasi

Wilayah

Usaha

Pelayanan Pertambangan (WUPP) sebagai wilayah pelayanan Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PIKP) Pomalaa Kabupaten Kolaka. 7.1.3 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana 1. Membangun wilayah yang terkoneksi, nyaman dan lestari, melalui

pembangunan

sarana

dan

prasarana

wilayah

yang

ramah

lingkungan, ramah anak, dan ramah investasi guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;




2. Mengembangkan perencanaan dan pemanfaatan, pengendalian

ruang yang mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 3. Pengembangan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana

dasar

perkotaan

khususnya

pada

pusat

pelayanan

utama

perkotaan di Ibu Kabupaten Kecamatan Tirawuta perkotaan Rate – Rate, dan sub pusat pelayanan pelayanan yang

cepat

tumbuh

Atula,

seperti di Kecamatan Ladongi perkotaan

Kecamatan Lambandia di perkotaan Penanggo Jaya, Kecamatan Loea di perkotaan Loea, Kecamatan Wowewe di perkotaan Inebenggi, Kecamatan Dangia di Perkotaan Dangia. Kecamatan Lalolae di perkotaan Lalolae. 4. Pengembangan system sarana dan prasarana transportasi darat

melalui pembangunan terminal tipe B dan sub. Terminal tipe c dan perintisan kendaraan angkutan umum perdesaan dan perkotaan. 5. Mendorong dan fasilitasi peningkatan system pelayanan jaringan

listrik baik untuk kebutuhan permukiman masyarakat maupun untuk kebutuhan pengembangan komoditi unggulan Kabupaten Kolaka Timur. 6. Pengendalian dan pembatasan pengembangan wilayah pada

kawasan yang di kendalikan dan kawasan di pertahankan dalam keseimbangan distribusi penduduk pertumbuhan Desa

penduduknya

tinggi

antara dan

Kecamatan rendah,

yang berikut

– Desa yang masuk pada Kawasan Hutan Lindung,

Produksi dan Kawasan Stategis Nasional (KSN) Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo. 7. Penetapan deliniasi kawasan daya dukung fisik dan daya dukung

lingkungan terkait kelayakan pemanfaatan ruang pada kawasan yang

di

dorong,

di

kendalikan

dan

di

pertahankan

pengembangannya.




7.1.4 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan 1. Review regulasi untuk menghasilkan regulasi daerah pro ekonomi

kerakyatan (pro poor), membuka kesempatan kerja (pro job), mendorong

pertumbuhan ekonomi (pro growth), dan ramah

lingkungan dan berkelanjutan (pro environment), secara adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi. 2. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap,

kepastian layanan, dapat dipercaya, ramah dan bertanggung jawab). 3. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (

) dunia

usaha dan masyarakat. 4. Penegakan

kepastian

pelaksanaan

regulasi

daerah

yang

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kolaka Timur. 5. Pengembangan

akurat

sistem

administrasi

dan akuntabel

implementasi,

monitoring,

untuk

dan

pendataan

mendukung

pengendalian,

yang

perencanaan, dan

evaluasi

pembangunan. 6. Pengembangan

pembangunan

sistem

komunikasi

dan

informasi

dan pemerintahan yang transparan, cepat, dan

akuntabel. 7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak

ketiga

dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan

pembiayaan

pelayanan publik. 8. Pengembangan pembangunan ketersediaan sarana dan prasarana

pelayanan Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. 9. Pengembangan dan penyiapan database daerah dalam rangka

mendorong kepastian pelayanan untuk menciptakan daya tarik investasi daerah terkait dengan peningkatan nilai tambah komoditi Kabupaten Kolaka Timur di Bidang Pertanian dalam arti luas.




10. Mendorong

dan memfasilitasi penyediaan serta pembangunan

sarana dan prasarana pelayanan instansi vertical

sebagai mitra

kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur seperti bidang keamanan, pertanahan, statistik, keagamaan, keuangan, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

7.2 Arahan Kebijakan Kewilayahan. Prioritas

pembangunan

kewilayahan

Kabupaten

Kolaka

Timur

merujuk pada Perda No : 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Kabupaten Kolaka Timur dengan Ibu Kota Kecamatan Tirawuta dengan Pusat Utama Rate – Rate sebagai

Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) hal tersebut juga telah di jabarkan dalam

Draft Rencana Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten

Kolaka

Timur

Tahun

2015 – 2035 dengan uraian sebagai berikut : 1. Pusat

Kegiatan

berfungsi

Lokal

(PKL)

Ibu

Kota

Kecamatan

Tirawuta

sebagai pelayanan perkotaan utama Kabupaten Kolaka

Timur. 2. Selanjutnya berdasarkan hasil survei tim penyusun RPJMD bahwa perkembangan saat ini kawasan perkotaan tidak hanya berkembang di Ibu Kota Kabupaten yaitu Kecamatan Tirawuta namun juga telah berkembangan dengan kategori maju dan cepat tumbuh di beberapa sub. Pusat pelayanan perkotaan di tingkat Kecamatan (IKK) sebagai berikut : Sub. Pusat Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Ladongi dengan Pusat Atula, Sub. Pusat Pelayanan Ibu Kota Kecamatan dengan

Pusat

Lambandia

Penanggo Jaya, Sub. Pusat Pelayanan Ibu Kota

Kecamatan Dangia dengan Pusat Dangia, Sub. Pusat Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Lolea dengan Pusat Loea, Sub. Pusat Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Lalolae dengan Pusat Lalolae, Sub. Pusat Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Mowewe dengan Pusat Mowewe. Untuk jelasnya dapat dilihat pada peta Pusat Pelayanan Utama dan Sub. Pusat Pelayanan berikut :







7.3 Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur.

Kawasan

Strategis

Kebijakan Kawasan Pengembangan Strategis menjadi urgen dalam mendorong daya saing kawasan dan daerah dengan memperhatikan potensi dan kapasitas sumber daya (

daerah berbasis

) dan keterkaitan (

keterhubungan

) dalam konteks ekonomi, yaitu

antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar kawasan dalam perekonomian wilayah melalui instrument

dan

.

Konektivitas dan keterkaitan dalam konteks pengembangan wilayah perlu didukung dengan pengembangan interkonektivitas infrastruktur wilayah yang selanjutnya akan dikembangkan kerja sama antara Daerah. Kawasan Pengembangan Strategis (KPS) Kabupaten Kolaka Timur merupakan

tuntutan

peningkatan

pelayanan

publik,

kesejahteraan

masyarakat dan daya saing kawasan dan daerah. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pengembangannya hendaknya berdimensi kewilayahan

karena adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas pendanaan yang dimiliki, serta disparitas kawasan

kecamatan.

Prioritas pengembangan

wilayah dan kerjasama daerah diarahkan untuk memadukan potensipotensi

sosial

ekonomi

yang

masih

bersifat

sektor dan lokalis

kawasan serta kedaerahan. Kondisi tersebut akan saling mempengaruhi antara kawasan yang cepat tumbuh, sedang tumbuh, kawasan tertekan dan relatif tertinggal, dan regional Kabupaten, sehingga kemampuan pembiayaan aktivitas pembangunan baik swasta maupun masyarakat dan pemerintah akan lebih kuat dan terarah serta tepat sasaran. Pemerintah

Kabupaten

Kolaka

Timur

sebagai

daerah

yang

merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) KAPET dalam PP No : 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata ruang nasional (RTRWN) dan juga telah termuat dalam Perpres No : 88 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dimana Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan menjadi

pengembangan Sentra

Produksi Padi yaitu kawasan Andalan

Mowedong (Mowewe dan Ladongi) dan pengembangan Sentra Perkebunan




Kakoa dengan Kawasan Andalan Mowedong (Mowewe dan Ladongi) disamping hal tersebut Juga Perpres No : 32 tahun 2011 Tentang MP3EI Kabupaten Kolaka Timur sebagai Koridor Pengembangan Ekonomi di Sulawesi Tenggara dengan Komoditi Unggulan bidang Perkebunan Kakao dan Pertambangan Nikel, selanjutnya di jabarkan dalam Perda No : 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Kolaka Timur yang di pusatkan di Kawasan Strategis Provinsi adalah pengembangan Kawasan Industri Perkebunan Kakao Ladongi. 7.3.1 Arahan Kebijakan Kawasan Pengembangan Strategis (KPS) Dalam konteks arah kebijakan regional dan lokalis serta isu permasalahan wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana yang di uraikan di Bab 4, maka arahan kebijakan kawasan pengembangan strtegis (KPS) 15 (lima belas) tahun kedepan yaitu priode jangka panjang tahun 2016 – 2032 yang terdiri : 1. Kawasan

Pengembangan

strategis

satu

(1)

terdiri

(1)

Kecamatan Tirawuta, (2) Kecamatan Ladongi, (3) Kecamatan Loea; dengan kategori Wilayah yang maju dan cepat tumbuh. 2. Kawasan Pengembangan Strategis Dua (2) terdiri (1) Kecamatan Lambandia (2) Kecamatan Poli- Polia, (3) Kecamatan Aere (4)

Kecamatan

Dangia;

dengan Kategori Wilayah Sedang

Tumbuh cepat. 3. Kawasan

Pengembangan

Strategis

empat

(4)

terdiri

(1)

Kecamatan Mowewe, (2) Kecamatan Tinondo, (3) Kecamatan Lalolae; dengan kategori Wilayah Tumbuh tertekan. 4. Kawasan Kecamatan

Pengembangan Uluiwoi

Strategis

tiga

(3)

terdiri

(1)

(2) Kecamatan Ueesi dengan Kategori

Wilayah Relatif Tertinggal.




Untuk jelasnya Peta disparitas wilayah dalam empat (4) Kategori berikut :




7.3.2 Arahan Kebijakan dan Kondisi Pengembangan Komoditi Unggulan Berdasarkan data Statistik Kolaka Timur dalam angka tahun 2015 maka sebaran potensi unggulan Kabupaten Kolaka Timur terlihat tidak merata di setiap Kecamatan baik kualitas maupun kuantitas. Potensi tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Komoditi unggulan pertanian padi sawah terdiri, urutan pertama (1) Kecamatan Ladongi urutan ke (2) Kecamatan Lambandia, urutan ketiga (3) Kecamatan Loea dan urutan ke empat (4) Kecamatan Mowewe, dan untuk Kecamatan lainnya di bawah rata – rata kecuali Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi sangat rendah 2. Komoditi unggulan perkebunan Kakao terdiri; urutan pertama (1) Kecamatan Lambandia, ururtan kedua (2) Kecamatan Aere; urutan ketiga (3) Kecamatan Ladongi; urutan ke empat (4) Kecamatan Dangia. Kecamatan lainnya di bawah rata – rata kecuali Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi sangat rendah. 3. Komoditi Buah – Buahan terdiri urutan pertama (1) Kecamatan Tinondo; urutan kedua (2) Kecamatan Lalolae; urutan ketiga (3) Kecamatan

Mowewe;

urutan

ke

empat

(4)

Kecamatan

Polia – Polia. Kecamatan lainnya di bawah rata-rata kecuali Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi sangat rendah. 4. Komoditi peternakan sapi; terdiri urutan pertama (1)

Kecamatan

Lambandia; urutan kedua (2) Kecamatan Ladongi; urutan ketiga (3) Kecamatan Loea; Urutan ke empat (4) Kecamatan Tinondo; Kecamatan lainnya di bawah rata – rata kecuali Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi sangat rendah.




Untuk jelasnya berikut peta sebaran komoditi unggulan berikut




7.3.3 Konsep

Percepatan Kawasan Pengembangan Tahun 2016 – 2031.

Strategis

Berdasarkan data dan analisis yang telah di uraikan sebelumnya baik itu melalui analisis Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun analisis data statistik dengan mengelaborasi saran dan pendapat stakeholders maka tim penyusun membagi 4 (empat) krakteristik kondisi wilayah hal tersebut sebagaimana yang di uaraikan pada uraian point yaitu 7 (tujuh). Arahan kebijakan kawasan pengembangan strategis (KPS) yang dibagi dalam 4 (empat) Kawasan pengembangan strategis untuk itu konsep dan strategis pengembangannya sebagai berikut : 1. Kawasan pengembangan strategis 1 (satu) diarahkan sebagai

kawasan yang di kendalikan dan di pertahankan dimana kawasan ini diprioritaskan pengembangan pusat pelayanan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Tirawuta, pengembangan permukiman baru, pengembangan pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten Kolaka Timur dan Pengembangan Kawasan Industri Perkebunan Kakao, dan pengembangan siatem irigasi di Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Loea, namun juga kawasan ini harus di kendalikan

dan

dipertahankan

pemanfaatan

ruang

terkait

permukiman seiring dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. 2. Kawasan

yang

dikendalikan

pengembangan

sebagai

sentra

perkebunan kakao, ketahanan pangan padi sawah, tanaman pasca panen, peternakan di Kecamatan Lambandia, Poli – Polia dan didorong

pengembangannya

pertanian,

perkebunan

di

Kecamatan Aere dan Kecamatan Dangia. 3. Kawasan

yang didorong pengembangannya untuk kawasan

permukiman baru, penempatan baru transmigrasi, pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, peternakan

&

kawasan




pengendalian terhadap rawan bencana pergeseran tanah skala tinggi, sedang. Di Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi. 4. Kawasan

yang didorong pengembangannya untuk kawasan

permukiman & pengendalian daya dukung lingkungan serta pengembangan wisata pancing air tawar KSN Rawa Tinondo, berikut pelestarian nilai – nilai Budaya Adat Istiadat kearifan lokal, Kecamatan Mowewe dan wisata Buatan Anjungan cerdas di Poros jalan nasional Kecamatan Lalolae. Untuk jelas dapat dilihat pada Desaing Ultimate simpul kawasan pengembangan strategis sebagai berikut :

Sumber : Hasil Analisis




7.3.4 Skenario Kebijakan Strategis Program Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antara Kawasan Pengembangan Tahun 2016- 2031. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan ke empat kawasan pengembangan strategis tersebut dibutuhkan adanya skenario kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah terkait konektivitas antara kawasan pengembangan, seiring dengan pembangunan fungsi – fungsi kawasan sesuai dengan kondisi dan krakteristik masing – masing KPS dalam priode tahun 2016 – 2031. Adapun kebutuhan rencana program yang dimasud dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Kawasan Pengembangan Strategis 1 ( satu) yang terdiri Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea dan Kecamatan Ladongi, meliputi : a.

Peningkatan

system

transportasi

&

Konektivitas

antara

Kawasan Produksi. b.

Peningkatan sarana & prasarana pelayanan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.

c.

Peningkatan pelayanan system air bersih, system sanitasi perkotaan di Rate – Rate, Atula & Loea.

d.

Pengembangan fungsi terminal Tipe B di Rate – Rate.

e.

Pengembangan kawasan industri kakao di Ladongi.

f.

Peningkatan Sistem Irigasi pertanian Ladongi & Loea.

g.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan.

h. Peningkatan pasar sentral kerakyatan di Tirawuta. i.

Peningkatan

Perencanaan,

pemanfaatan,

pengendalian

ruang sebagai kawasan yang di Kendalikan & melalui penyiapan RTR KSP, RDTR Ibu Kota Kecamatan.




2. Kawasan Pengembangan Strategis 2 ( Dua) yang terdiri Kecamatan Lambadia, Kecamatan Poli - Polia dan Kecamatan Aere dan Kecamatan Dangia, meliputi : a.

Peningkatan

system

transportasi

&

Konektivitas

antara

Kawasan Produksi. b. Peningkatan pelayanan system air bersih, system sanitasi perkotaandi Penanggo Jaya & Dangia. c.

Peningkatan Sistim Irigasi pertanian, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan.

d. Peningkatan prasarana penanganan pasca panen perkebunan Kakao & pertanian serta peternakan. e.

Pengembangan Sub terminal tipe C di Kecamatan Aere.

f.

Pengembangan

system

pengendalian

banjir

kawasan

pertanian & perkebunan di Dangia, Lambandia. g. Peningkatan

perencanaan,

pemanfaatan,

pengendalian

ruang sebagai kawasan yang di dorong, di kendalikan dan melalui penyiapan RTR KSN, KSP & KSK, serta RDTR Ibu Kota Kecamatan. h. Pengembangan Jaringan Listrik permukiman di Kecamatan Aere dan Kecamatan Dangia skala perdesaan. 3. Kawasan Pengembangan Strategis 3 ( Tiga) yang terdiri Kecamatan Uluiwoi, Kecamatan Ueesi, meliputi : a. Peningkatan

system

transportasi

&

Konektivitas

antara

Kawasan Produksi. b. Pengembangan penempatan baru transmigrasi

&

penataan

permukiman yang ada terhadap masyarakat setempat. c. Pengembangan system pembibitan Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar. d. Pengembangan

Destinasi wisata pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu & Situs Istana.




e. Pengembangan

Sistem Irigasi pertanian dari bendungan

Pelosika Kabupaten Konawe. f. Pengembangan Kawasan Perkebunan Baru. g. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan Sub. Terminal Tipe C di Kecamatan Uluiwoi, pengembangan

system

pengendalian

banjir

kawasan

pertanian dan permukiman akibat luapan sungai Konaweeha. h. Peningkatan Ruang

Perencanaan,

sebagai

Kawasan

Pemanfaatan,

Pengendalian

yang

pengembangannya melalui penyiapan RTR KSN, KSK dan RDTR Ibu Kota Kecamatan. i. Pengembangan Listrik untuk kebutuhan Perumahan dan Permukiman skala perdesaan. 4. Kawasan Pengembangan Strategis 4 (Empat) yang terdiri Kecamatan Mowewe, Kecamatan Tinondo dan Kecamatan Lalolea, meliputi : a. Peningkatan

system

transportasi

&

Konektivitas

antara

Kawasan Produksi. b. Pengembangan

perkampungan

tradisional

adat

istiadat

Mowewe. c. Pengembangan permukiman & perkebunan baru di Tinondo. d. Pengembangan dan Pengendalian Tinondo

sebagai Destinasi

wisata

pemanfaatan pemancingan

Rawa ikan

air

tawar serta Situs batu Tapak Mowewe. e. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. f. Peningkatan Produktivitas Kawasan Persawahan & Perkebunan. g. Pengembangan Lalolae

pada

Anjungan

Cerdas

di

Kecamatan

poros jalan Nasional Koridor Kota

Kendari – Unaaha Kabupaten Konawe

–

Kolaka

Timur

Kota Kolaka Kabupaten Kolaka – Kabupaten Kolaka Utara.



–


h. Peningkatan ruang

perencanaan,

pemanfaatan,

pengendalian

sebagai kawasan yang

dan

melalui penyiapan RTR KSN, KSP, KSK dan RDTR Ibu Kota Kecamatan. i. Pengembangan Jaringan dan kapasitas kelistrikan menjadi pelayanan 24 Jam dari pelayanan 12 Jam. Untuk jelasnya dapat dilihat Skenario Kebijakan KPS sebagai berikut :

Sumber : Hasil Analisis

7.4. Program Pembangunan Daerah 7.4.1 Program-Program Penjabaran Misi Ke-1

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program

peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

pertanian/ perkebunan;




3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; 4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan; 6. Program peningkatan produksi hasil peternakan; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 8. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; 9. Program

peningkatan

Infrastruktur

pertanian,

perkebunan, dan perikanan; 10.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 11.Program

Peningkatan

pemasaran

hasil

peternakan/

Perikanan. 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; 2. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Wilayah

Ketahanan

Pangan

Wilayah

Kabupaten; 3. Program

Peningkatan

Provinsi & Nasional; 1. Program peningkatan kapasitas perikanan; 2. Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat petani

ikan tamabak; 3. Program pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan; 4. Program pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar; 5. Program pengembangan budidaya perikanan ikan air tawa; 6. Program pengembangan kawasan budidaya air tawar;




7. Program peningkatan produksi benih ikan; 8. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan air tawar. 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan. 7.4.2 Program-Program Penjabaran Misi Ke-2

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi; 3. Program Penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan

prasarana daerah; 4. Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal; 5. Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan; 6. Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan

Perizinan danPenanaman Modal.

1. Program

Perlindungan

Konsumen

dan pengamanan

perdagangan; 2. Program

Peningkatan

Kerjasama

Perdagangan

Internasional; 3. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor; 4. Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam

Negeri; 5. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 6. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah; 7. Program Peningkatan Usaha Perusahaan daerah;




8. Program Pengembangan SDM Badan Usaha Daerah.

1.

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menegah;

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

4.

Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Kuantitas

Kelembagaan Koperasi; 5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

1. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Program Penataan Struktur Industri; 5. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial; 6. Program pembinaan industry; 7. Program pengembangan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perusahaan Daerah; 8. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

1. Program

pembinaan

dan

pengawasan

bidang

pertambangan; 2. Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan; 3. Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.




7.4.3 Program-Program Penjabarannya Misi Ke-3 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan

Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal; 5. Program

Peningkatan

Mutu

pendidik

dan

tenaga

kependidikan; 6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

1.

Program peningkatan peran serta kepemudaan;

2.

Program

pengembangan

dan

keserasian

kebijakan

pemuda; 3.

Program peningkatan peran serta kepemudaan;

4.

Program

peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 5.

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;

6.

Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga;

7.

Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olah Raga;

8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4. Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat; 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;




8. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM); 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata; 12. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata; 13. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 17. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

18. Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT); 19. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu

dan

jaringannya. 7.4.4 Program-Program Penjabarannya Misi Ke-4

1. Program

peningkatan

kapasitas

lembaga

perwakilan

rakyat daerah; 2. Program

peningkatan

pelayanan

kedinasan

kepala

daerah/wakil kepala daerah; 3. Program kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 4. Program Pengawasan

Peningkatan Internal

Pengembangan dan

Sistem

PengendalianPelaksanaan

Kebijakan KDH;




5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 6. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa; 7. Program Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan; 8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 9. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 10. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 11. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; 12. Program pengentasan kemiskinan; 13. Program PenataanAset Daerah; 14. Program Pengembangan BUMD; 15. Program pengembangan kebijakan pemerintah; 16. Program penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah; 17. Program penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah; 18. Program penataan pendayagunaan aparatur daerah; 19. Program pendidikan kedinasan; 20. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 21. Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 22. Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 23. Program peningkatan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang hukum dan HAM; 24. Program

peningkatan

administrasi

dan

pengelolaan

barang daerah; 25. Program Administrasi Kepegawaian; 26. Program Pelayanan Administrasi perkantoran; 27. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur




28. Program Pengembangan kemitraan; 29. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

1. Program pendataan dan perkembangan kependudukan; 2. Penataan administrasi kependudukan; 3. Program pelayanan pencatatan sipil; 4. Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

kependudukan; 5. Program Penyelenggaraan SIAK On Line. 1. Program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 1. Program pengembangan data/informasi perencanaan; 2. Program Kerjasama Pembangunan; 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan cepat tumbuh; 5. Program

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah; 6. Program perencanaan pembangunan daerah; 7. Program perencanaan pembangunan ekonomi; 8. Program perencanaan sosial budaya; 9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; 10. Program

perencanaan

pembangunan

daerah

rawan

bencana; 11. Perencanaan Pengembangan Kota – Kota baru di Ibu Kota Kecamatan.




Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7.4.5 Program-Program Penjabaran Misi Ke-5

1. Program pembangunan jalan-jalan dan jembatan; 2.

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;

3. Program

pengembangan

dan

pengelolaan

jaringan

irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; 4. Program pengembangan,

pengelolaan

dan konservasi

sungai, danau, sumber daya air lainnya; 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 6. Program pengendalian banjir; 7. Program pembangunan infrastruktur pedesaan; 8. Program

peningkatan

perkebunan,

Infrastruktur

pertanian,

kehutanan, perikanan;

9. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 10. Program Pembangunan Turap/Talud bronjong; 11. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan; 12. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; 13. Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

kebinamargaan; 14. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 1. Program pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara; 2. Program pemberdayaan komunitas perumahan; 3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 4. Program pengelolaan areal permakaman;




5. Program pembangunan perumahan transmigrasi; 6. Program

peningkatan

kualitas

perumahan

&

permukiman perkotaan & perdesaan. 1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Pemanfaatan Ruang; 3. Program Pengendalian & Pengawasan Pemanfaatan Ruang. 1. Program peningkatan pelayanan angkutan umum; 2. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; 3. Program

pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

perhubungan; 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; 3. Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; 4. Program kerjasama informasi dan media masa lokal dan nasional. 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3. Program Pengembangan Kemitraan. 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi; 2. Program Transmigrasi Lokal.




7.4.6 Program-Program Penjabaran Misi Ke-6.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam; 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan; 7. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 9. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 10. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; 11. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan; 12. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang SDA. 1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 2. Program Rehabilitasi hutan dan lahan; 3. Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 4. Program pengendalian alih fungsi lahan; 5. Program pengembangan ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan – Kawasan Konservasi hutan; 6. Program pengendalian kebakaran hutan. 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam; 2. Program

peningkatan

kesiapan

dan

pencegahan

bahaya

kebakaran.




7.4.7 Program-Program Penjabaran Misi Ke-7

1. Program peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3. Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun desa; 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; 5. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan; 6. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pembangunan Desa; 7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 8. Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan; 9. Program

Peningkatan

Peranserta

BPD

dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah; a. Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial; 3. Program Pembinaan Anak Terlantar; 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 5. Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya); 7. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial; 8. Program

peningkatan

kualitas

kehidupan

dan

kesejahteraan sosial masyarakat;




9. Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial; 10. Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial; 11. Program Pengentasan Kemiskinan.

1. Program

peningkatan

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan; 2. Program

pemeliharaan

keamanan,

ketertiban

dan

ketentraman masyarakat dan tindakan kriminal; 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan; 4. Program

pemberdayaan

masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban dan keamanan; 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat); 6. Program pendidikan politik masyarakat; 7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; 8. Program Dukungan Kelancaran; 9. Fasilitasi Organisasi / lembaga politik dan kemasyarakatan;

1. Program Keluarga Berencana; 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Program pelayanan kontrasepsi; 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan reproduksi Remaja (KRR);




7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS; 8. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang anak; 9. Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga.

1. Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak; 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan; 4. Program Kota Layak Anak. 1. Program Pengembangan Nilai Budaya; 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama; 2. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; 3. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama; 4.

Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.



Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

Recommend Documents