KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program - program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

VII - 1 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara MISI 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri No (1) 1

Sasaran (2) Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah

Strategi (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(4) Menciptakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

(5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bidang Perikanan

Mengembangkan usaha pertanian masyarakat miskin Mewujudkan koperasi yang berkualitas Mengembangkan wilayah transmigrasi yang produktif

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus

Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan

Indikator Kinerja (Outcome) (6)

Capaian Kinerja Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

3

25

7%

35%

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Disperindagkop dan UMKM

3%

37%



Persentase rumah tangga nelayan miskin yang terentas

0%

8%

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Persentase koperasi aktif

61,15% (2015)

87,65%



1 (2015)

5

Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5%

75%

Transmigrasi


0%

15%

Transmigrasi


5%

15%

Perindustrian


2,5%

20%

Perindustrian

Disperindagkop dan

Jumlah UMKM baru Persentase UMKM yang sehat Cakupan UMKM yang dibina

Cakupan sasaran wilayah transmigrasi Cakupan transmigrasi lokal yang dibina Persentase KK nelayan yang mengikuti transmigrasi Pola Khusus Persentase Industri Kecil dan Menengah yang sehat Persentase

(9) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

(10) Disperindagkop dan UMKM


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4) Mengembangkan hutan kemasyarakatan berbasis hasil hutan non kayu

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari Mengembangkan manajemen usaha dalam mengelola usaha bagi perempuan Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin

Program Pembangunan (5) Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasankawasan Konservasi Laut dan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Meningkatan kualitas dan memeratakan jumlah sarana sosial

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja (Outcome) (6) sentra industri yang terjangkau Persentase partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan Persentase POKDARWIS desa sekitar kawasan konservasi Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan Cakupan PUG yang dibina Persentase panti asuhan/panti jompo yang layak Persentase lembaga kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pembinaan Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

Bidang Urusan


(9)

(10) UMKM

25%

50%

Kehutanan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan

1%

25%

Lingkungan Hidup


45%

55%

Kehutanan


20%

70%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPMPPKBPD

30%

80%

Sosial


20%

85%

Sosial


15%

85%

Sosial



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4) Meningkatan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

(5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Peningkatan perluasan lapangan kerja

Peningkatan investasi dan teknologi

Meningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Meningkatan kualitas penanganan dan pembinaan anak terlantar Meningkatan kualitas penanganan dan pembinaan eks. Penyandang penyakit sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar

Memperluas penyebaran informasi lapangan kerja Memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja dengan penekanan pada penduduk lokal Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja (Outcome) (6) Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina Persentase anak terlantar yang dibina Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina Cakupan regulasi ketenagakerjaa n Cakupan pelayanan ketenagakerjaa n Cakupan regulasi investasi Cakupan promosi dan kerjasama investasi yang



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

10%

35%

Sosial


40%

95%

Sosial


35%

95%

Sosial


10%

75%

Sosial


2%

27%

Tenaga Kerja


10%

60%

Tenaga Kerja


2%

27%

Penanaman Modal

Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu

5%

30%

Penanaman Modal



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan kualitas keterampilan masyarakat

Meningkatkan sistem peningkatan keterampilan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan dan industri

2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)

Peningkatan infrastruktur fisik pertanian

Meningkatkan jaringan irigasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian

Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian

Mengembangkan teknologi

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan

Indikator Kinerja (Outcome) (6) terbangun Persentase tenaga kerja yang berkualitas Cakupan Badan Latihan Kerja yang tersedia Cakupan pemuda yang berwirausaha Cakupan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terbangun Cakupan embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun Cakupan kawasan konservasi yang tertangani Meningkatnya jumlah produksi

Produktivitas


Kondisi Akhir

(7)

(8)

5%

30%

1 unit

3 unit

Bidang Urusan


(9)

(10)

Tenaga Kerja


Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

150 orang

275 orang

Kepemudaan dan Olahraga

6.557 Ha

40.882 Ha

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

0 Unit

5 Unit



20%

31%

Palawija (46.699 Ton Padi (115.619 Ton) Perkebunan (53.405 Ton) Sayuran (28.203 Ton) Buah-buahan (68.170 Ton) 36,05 Kw/Ha

Palawija (54.000 Ton) Padi (152.088 Ton) Perkebunan (58.655 Ton) Sayuran (32.503 Ton) Buah-buahan (72.470 Ton)

Pertanian

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Pertanian

Dinas Pertanian

60 Kw/Ha


No

Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

Arah kebijakan (4) pertanian

Mengembangkan pola integrated farming

Program Pembangunan (5) Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Indikator Kinerja (Outcome) (6) padi Sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna Persentase ketersediaan pangan utama Tingkat kesakitan ternak

Populasi Ternak

Produksi hasil ternak


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

10 paket

31 paket

Pertanian

70%

87.5%

Pertanian

Sapi 1% Kambing 3% Babi 4% Anjing HPS 15% Rabies 1% Angka Kematian Ternak 2% Sapi (22.389 Ekor) Kerbau (4.036 Ekor) Kambing (14.073 Ekor) Babi (34.985 Ekor) Ayam Buras (1.328.471 Ekor) Ayam Ras Pedaging (4.797.863 Ekor) Ayam Ras Petelur (45.085 Ekor) Itik (38.672 Ekor) Daging (5.984 Ton)

Sapi 1% Kambing 1% Babi 1% Anjing HPS 10% Rabies 1% Angka Kematian Ternak 1% Sapi (28.779 Ekor) Kerbau (5.434 Ekor) Kambing (21.231 Ekor) Babi (32.775 Ekor) Ayam Buras (1.932.316 Ekor) Ayam Ras Pedaging (5.849.959 Ekor) Ayam Ras Petelur (126.823 Ekor) Itik (47.857 Ekor) Daging (10.420 Ton)

Pertanian

(9)

Pertanian

SKPD Penanggung Jawab (10) Kehutanan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian Peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat

Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di bidang pertanian

Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap

Meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan pasca panen (off-farm)

Mengembangkan kelembagaan desa dan pertanian Mengembangkan pemasaran produk pertanian

Program Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggul Daerah Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya

Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-

Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap Meningkatkan potensi dan budaya masyarakat pesisir

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Indikator Kinerja (Outcome) (6) Promosi atas hasil produksi peternakan unggul daerah Ketersediaan penyuluh pertanian


Kondisi Akhir

(7) Telur (1.401 Ton)

(8) Telur (5.800 Ton)

Bidang Urusan


(9)

(10)

3 Kegiatan

13 Kegiatan

89 Orang Penyuluh Non PNS

179 Orang Penyuluh Non PNS

Pertanian

Nilai Tukar Petani

98,73

102,23

Pertanian


Persentase pemasaran

10%

70%

Pertanian


9.133 Ton

10.959,6 Ton



43 Kg

54,87 Kg

0%

100%



4.997,47 Ton

5.517,61 Ton



296.602,74 Ton

327.473,39 Ton

0,13 ton/ha/tahu n

0,1436 ton/ha/tahun



104

109



2,5%

72,50 %



Total ekspor produk perikanan Konsumsi ikan per kapita Persentase kelompok yang telah mengikuti penyuluhan Produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya rumput laut Produksi perikanan budidaya Nilai Tukar Nelayan Persentase kelompok masyarakat

Pertanian

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi (3) pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(4)

(5)

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Konservasi Meningkatkan pembinaan dan fasilitas untuk pengawasan pesisir

Peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata

Meningkatkan kualitas ODTW

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatkan fungsi dan peran SDM dan kelembagan kepariwisataan

Program Pengembangan Kemitraan

Mengembangkan sistem informasi, pasar dan pariwisata yang terpadu

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator Kinerja (Outcome) (6) pesisir yang mengikuti pemberdayaan Tersusunnya peraturan perundangan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau Kecil

Terbentuknya kawasan ekowisata kelautan Jumlah POKWASMAS Jumlah masyarakat pesisir yang telah dilatih Jumlah obyek wisata yang dibina Jumlah POKDARWIS yang terbentuk Jumlah wisatawan Persentase ODTW kawasan



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

0 peraturan

5 peraturan



0 kawasan

5 kawasan



20 kelompok

50 kelompok



300 orang

2 obyek

1300 orang

12 obyek


Pariwisata

5 klp

30 klp

Pariwisata

1.527.860 Orang (2014)

2.348.640 Orang

Pariwisata

10%

35%

Pariwisata


Setda Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Biro Perekonomian dan Pembangunan Badan Pengelola Perbatasan


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan produksi pertambangan

Meningkatnya informasi dan produksi pertambangan (batu bara dan sumber daya mineral)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Peningkatan kualitas hasil pertambangan

Meningkatkan sarana dan teknologi kualitas produksi pertambangan

Program Pengembangan Jasa Penunjang Usaha Pertambangan

Peningkatkan SDM pertambangan

Meningkatkan kualitas SDM pertambangan

Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi pertambangan

Program Peningkatan Kualitas SDM Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Peningkatan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing

Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal

Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Indikator Kinerja (Outcome) (6) perbatasan yang dikembangkan Persentase kegiatan pertambangan yang terbina dan terawasi Jumlah sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan Persentase SDM pertambangan yang berkualitas Persentase kegiatan rakyat yang terawasi dan berpotensi merusak lingkungan Persentase jumlah industri berorientasi ekspor Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan (PDRB sektor industri pengolahan) Peningkatan nilai ekspor Jumlah usaha dan sarana perdagangan Persentase peredaran komoditas



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

15%

45%

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1 unit

6 unit


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

46%

71%



45%

70%



12%

22%

Perindustrian


4.696.203 Juta Rupiah (2015)

6.449.298 Juta Rupiah

Perindustrian


1.103.510.00 0 US$ (2015)

2.669.614.178 US$

Perdagangan


25%

50%

Perdagangan


35%

70%

Perdagangan



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

3

Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah

Pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang terintegrasi

Mewujudkan perencanaan tata ruang

Mewujudkan pemanfaatan ruang

Program Pembangunan (5) Perdagangan Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Ruang Terbuka Hijau Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang

Pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara

Mewujudkan penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau Membangun sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja (Outcome) (6) perdagangan yang terawasi Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang di daerah yang sesuai dengan ketentuan Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang Persentase perencanaan RTH yang terealisasi Persentase pengendalian pemanfaatan ruang Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang perhubungan Persentase kendaraan bermotor dan angkutan umum



(8)

(9)

(10)

10%

100%



50%

100%



10%


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Belum dilakukan pengendalian

100%



5%

30%

Lingkungan Hidup

40%

80%

Perhubungan

Dishubkominfo

75% (Note : Khusus kewenangan

85%

Perhubungan

Dishubkominfo

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

0%

Badan Lingkungan Hidup


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dan Kawasan Industri Tanah Kuning (KIPI)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Indikator Kinerja (Outcome) (6) yang layak Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase data/informasi kondisi jalan dan jembatan yang tersedia Persentase pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan yang menggunakan aplikasi Tersedianya fasilitas perhubungan Persentase realisasi pendukung Kota Baru Mandiri Tanjung Selor (pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat kegiatan masyarakat, pusat pendidikan, dan pusat


Kondisi Akhir

(7) provinsi : Damri)

(8)

16,5%

45,5%

4.5%

Bidang Urusan


(9)

(10)

Perhubungan

Dishubkominfo

46%



5%

35%



10%

40%



20%

45%

Perhubungan

Dishubkominfo

Masih tahap pembebasan lahan

15%




No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Program Penataan Struktur Industri

Pembangunan infrastruktur dasar wilayah

Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air baku

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Menyediakan sistem pengelolaan air minum dan air limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Indikator Kinerja (Outcome) (6) perdagangan) Persentase Tersedianya pendukung kawasan industri Persentase air baku yang terbangun dan dikelola Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun dan dikelola Persentase air limbah yang dikelola Penurunan jumlah Backlog Kaltara

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dasar permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Meningkatkan sarana prasana dasar pendukung permukiman

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Menyediakan areal pemakaman

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase areal makam yang tertata

Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengamanan abrasi pantai

Program Pengendalian Banjir

Persentase daerah rawan banjir yang tertangani

Persentase penyediaan air bersih, penurunan kawasan kumuh dan penyediaan sarana sanitasi Persentase sampah yang tertangani



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

2%

11%

25%

50%

Pekerjaan Umum


35%

60%



0%

10% Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


20.000 unit 30:50:30 (30% air bersih, 50% kumuh, 30% sanitasi)

10.000 unit 50:25:50 (50% air bersih, 25% kumuh, 50% sanitasi)

20%

38%

50%

100%

25%

60%

Perindustrian

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Penyediaan sarana prasarana fisik energi

4

Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga

Peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara

Meningkatkan kemampuan sumber daya energi

Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi

Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu-rambu jalan

Meningkatkan sarana penunjang keamanan dan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan dan Pengamanan

Indikator Kinerja (Outcome) (6) Persentase panjang pantai rawan abrasi yang tertangani Persentase saluran drainase yang berfungsi normal Persentase PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga terbarukan untuk fasilitas komunal di kawasan perbatasan Jaringan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (mobilitas) Jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan kondisi layak [misal : rambu, marka, sinyal, dll] Fatalitas kecelakaan lalu



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

25%

36%

20%

38%



5%

30%


Dinas ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



6,56 Km/1000 penduduk

7,63 Km/1000 penduduk

5,59%

8,01%

80% baik (Note : Khusus rambu yang menjadi kewenangan provinsi)

92%

Perhubungan

Dishubkominfo

50%

15%

Perhubungan

Dishubkominfo


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4) keselamatan pengguna jalan Meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi massal

(5) Lalulintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatkan pelayanan jasa dan jaringan komunikasi dan informatika

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa komunikasi dan informatika

5

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

Program Pembangunan

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatkan peran serta SDM, kelembagaan, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan,

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Indikator Kinerja (Outcome) (6) lintas Indeks kepuasan masyarakat bidang perhubungan Persentase media massa lokal dan nasional yang dilibatkan dalam penyebaran informasi Persentase peningkatan pelayanan jasa titipan Persentase pengembangan infrastruktur komunikasi, informasi dan media massa Persentase kerjasama dengan surat kabar nasional/lokal Persentase data informasi lingkungan hidup yang terupdate Persentase kawasan yang memiliki standar Status Lingkungan Hidup Daerah Cakupan sumber daya alam yang


Kondisi Akhir

(7)

(8)

D

B

50%

Bidang Urusan


(9)

(10)

Perhubungan

Dishubkominfo

60%

Komunikasi dan Informatika

Dishubkominfo

40%

68%


Dishubkominfo

30%

40%

Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika

50%

60%

50%

75%

Setda Biro Umum dan Humas

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

5%

30%

Lingkungan Hidup

50%

60%

Lingkungan Hidup



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4) perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup Mengembangkan mekanisme mitigasi perubahan iklim

Program Pembangunan (5) Daya Alam Program Inventarisasi Emisi dan Gas Rumah Kaca

Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran Air Indeks Tutupan Hutan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan

Meningkatkan industri pengolahan hasil hutan kayu/non kayu skala kecil dan besar Meningkatkan tata kelola pengelolaan sumber daya kehutanan

Indikator Kinerja (Outcome) (6) dilindungi dan dikonservasi Persentase kawasan yang sudah terinventarisasi ukuran Emisi dan Gas Rumah Kaca-nya Persentase kawasan yang terlindungi atmosfir dan perubahan iklim-nya Indeks Pencemaran Udara

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaanan Pengembangan Kawasan Hutan Adat

Persentase perusahaan yang memiliki standar kinerja pengelolaan lingkungan Persentase peningkatan produksi hasil hutan Jumlah izin usaha industri hasil hutan Persentase kawasan hutan adat yang berstatus legal



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

5%

30%

Lingkungan Hidup


65%

80%

Lingkungan Hidup


Lingkungan Hidup


Lingkungan Hidup


361 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik Tercemar Berat 88,83 (Angka Kalimantan Timur)

35%

362 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik Tercemar Ringan 92,77 (Angka Kalimantan Timur)

45%

35%

45%

Kehutanan

-

9

Kehutanan

25%

60%

Kehutanan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Pembangunan (5) Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan

6

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan

Program Pendidikan Menengah

Indikator Kinerja (Outcome) (6) Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka putus sekolah Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA Angka


Kondisi Akhir

(7)

(8)

50%

60%

50%

60%

Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belu m Tamat SD (17,98%) SD/MI/ Sederajat (24,06%) SMP/MTs/ Sederajat (18,75%) SMA/MA/ Sederajat (31,16%) DI/DII (N/a) Akademi/DIII (N/a) S1/Sarjana (8,22%) S2/S3/Pasca Sarjana (N/a) 27,59% (2014) 88,44% (2014)

Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belu m Tamat SD (8,029%) SD/MI/ Sederajat (22,819%) SMP/MTs/ Sederajat (17,386%) SMA/MA/ Sederajat (40,818%) DI/DII Akademi/DIII S1/Sarjana (11,452%) S2/S3/Pasca Sarjana

69,64% (2014) 73,4%

Bidang Urusan


(9)

(10)

Kehutanan

Kehutanan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pendidikan

16,4154% 106,86%

82,596% 80,4%


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan proses pendidikan yang berkualitas dan bebas gratifikasi Peningkatan mutu pendidikan luar biasa di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan Peningkatan pelestarian dan pemahaman serta apresiasi sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi ketahanan keragaman

Memperkuat pelaksanaan kurikulum, penerapan SPM dan mengembangkan manajemen pendidikan yang bebas gratifikasi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan luar biasa

Program Pendidikan Luar Biasa

Meningkatkan mutu perpustakaan daerah

Meningkatkan pelestarian dan pemahaman nilai budaya

Indikator Kinerja (Outcome) (6) partisipasi sekolah MA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka melek aksara Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Persentase sekolah yang menerapkan sistem PSB bebas gratifikasi Angka partisipasi pendidikan luar biasa

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan Persentase jumlah kelompok/lemb aga pelestari

Program Pengembangan Nilai Budaya


Kondisi Akhir

(7) (2014)

(8)

99,48% (2012)

99,72%

97,66% (2014)

99,6676%

75%

0%

n/a

24916

100% (2015)

3%

90%

100%

90-95

39916

100%

27%

Bidang Urusan


(9)

(10)

Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pendidikan


Pendidikan


Perpustakaan

Kebudayaan

Kebudayaan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Setda Biro Umum dan Humas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Meningkatkan apresiasi terhadap seni sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Mengembangkan potensi pemuda pelopor pembangunan

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Meningkatkan mutu organisasi kepemudaan dan olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Pengembangan potensi dan minat olahraga pelajar dan masyarakat Peningkatan mutu kebijakan dan manajemen olahraga

Peningkatan mutu

Meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta dalam memajukan bidang olahraga Meningkatkan mutu organisasi olahraga

Meningkatkan mutu fasilitas

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program Peningkatan

Indikator Kinerja (Outcome) (6) seni, budaya, sejarah dan tradisi yang difasilitasi Persentase pengelolaan keragaman budaya daerah yang difasilitasi Persentase kegiatan pengembangan kepemudaan yang difasilitasi Persentase organisasi kepemudaan/ generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan Persentase kelompok pemuda dan olahraga yang dibina Persentase kegiatan olahraga yang difasilitasi Persentase kegiatan pembinaan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi Persentase



(9)

(10)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

15%

70%

Kebudayaan

12%

87%



65%



45%



55%



30%

55%



20%

45%

Kepemudaan

Dinas Pendidikan,

40%

20%

30%



No

Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(4) penunjang kebutuhan kegiatan pemuda dan olahraga

(5) Sarana dan Prasarana Olahraga

7

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

(3) fasilitas penunjang kebutuhan kegiatan pemuda dan olahraga di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas saranaprasarana kesehatan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas proses pelayanan kesehatan

Arah kebijakan

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Program Pembangunan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja (Outcome) (6) peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

Persentase keluarga sadar gizi Persentase penurunan balita gizi kurang dan gizi buruk Persentase puskesmas yang memiliki dokter umum sesuai standar Puskesmas keliling aktif di setiap desa

Tingkat pelayanan kesehatan di rumah sakit Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin



Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7)

(8)

(9) dan Olahraga

78%

91%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

79%

89%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

40%

65%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

57,2%

80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

65%

90%

Kesehatan

RSUD

68%

89%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

(10) Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan inovasi program pelayanan kesehatan di seluruh daerah terutama di daerah perbatasan dan terpencil

Program Regulasi Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan keluarga berencana Pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga

Meningkatkan jumlah dan kualitas keluarga ber-KB

Program Keluarga Berencana

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Indikator Kinerja (Outcome) (6) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Tersedianya obat-obatan di seluruh puskesmas, pustu, dan rumah sakit Persentase terlaksananya vaksinasi pada kelompok sasaran Persentase desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase puskesmas dan rumah sakit yang memanfaatkan teknologi informasi Persentase peserta KB Lestari Persentase penduduk yang mengikuti bimbingan kesehatan reproduksi pra nikah



(8)

(9)

(10)

98/100.000 kelahiran hidup

Kesehatan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(7) 126/100.000 kelahiran hidup

Dinas Kesehatan RSUD Dinas Kesehatan

85 %

95%

Kesehatan

RSUD Dinas Kesehatan

N/a

100%

Kesehatan RSUD

21%

49%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 0%

80%

Kesehatan RSUD

50%

60%

5%

15%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian

BPMPPKBPD

BPMPPKBPD

BPMPPKBPD


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Indikator Kinerja (Outcome) (6) Rasio pusat informasi dan konseling KRR per kabupaten Persentase kelompok bina keluarga yang aktif Partisipasi aktif institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Persentase kelompok pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang menerima bahan informasi


Kondisi Akhir

(7) 1 Unit

(8) 5 Unit

Bidang Urusan (9) Penduduk dan Keluarga Berencana

SKPD Penanggung Jawab (10)

25%

51%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

60%

70%


BPMPPKBPD

15%


BPMPPKBPD

5%

BPMPPKBPD


MISI 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai No

Sasaran

Strategi

(1) 1

(2) Terjaganya keutuhan NKRI

(3) Peningkatan sistem penjagaan kedaulatan negara

Penguatan implementasi kerjasama antar negara Peningkatan peran desa perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI

Arah kebijakan (4) Meningkatkan cakupan PLB di perbatasan negara Membentuk desa sadar kedaulatan NKRI Meningkatkan kewaspadaan pelanggaran batas wilayah perbatasan dengan negara lain Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam forum kerjasama regional antar negara Memperkuat jiwa dan semangat keutuhan NKRI

Membangun sistem fasilitasi pendukung keutuhan wilayah NKRI

Program Pembangunan Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Program Penguatan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan Program Pembantuan Pengawasan Lintas Batas Program Pembantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perbatasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Perbatasan Program Peningkatan Jaringan Komunikasi

2

Terjaganya keamanan

Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan pembinaan pasca gangguan keamanan

Meningkatkan pencegahan, pengamanan dan penanganan pasca gangguan keamanan wilayah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Perundang-undangan Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) (5) Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola Persentase desa sadar kedaulatan NKRI Persentase pelanggaran batas wilayah yang dapat dikendalikan Persentase kelembagaan ekonomi yang berkembang Persentase masyarakat perbatasan berwawasan kebangsaan Persentase pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang tepat sasaran Persentase kecamatan yang terkoneksi jaringan internet dan telekomunikasi dengan baik

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi akhir (6) (7)

Bidang Urusan (9)


60%

100% (25 PLB)

Penunjang Pemerintahan

Badan Pengelola Perbatasan

0%

98%



5%

100%





2%

25%

50%

90%


Kesbangpol

5%

95%


Badan pengelola perbatasan

10%

38%


Dishubkominfo

Jumlah siskamling desa aktif

25%

85%%

Persentase sanksi pelanggaran regulasi yang diterapkan di

15%

100%

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Penunjang Pemerintahan

Satpol PP



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Pembangunan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3

Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram

Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tenteram

Meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan

Program Penjagaan Wilayah Perbatasan

Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib dan aman

Program Koordinasi antar Lembaga dalam Provinsi

Program Koordinasi antar Lembaga Provinsi dengan Pusat

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib dan aman

Program Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Wilayah Perbatasan yang Tertib dan Aman

Indikator Kinerja (Outcome) (5) kawasan perbatasan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Persentase penurunan penyakit masyarakat Jumlah kelompok dan desa siaga bencana Waktu tanggap respon bencana daerah (dalam satuan menit) Persentase pelintas batas pembawa narkoba yang diberi sanksi hukum Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga dalam provinsi Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga provinsi dan pusat Jumlah aparat siskamling aktif di wilayah perbatasan


Bidang Urusan (9)

SKPD Penanggung Jawab (10) Satpol PP

30%

73%


50%

90%


50

479

BPMPPKBPD Satpol PP BPMPPKBPD

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

BPBD

180 Menit

45 Menit

50%

100%



37%

87%


Setda Biro Pemerintahan Umum

35%

85%%



186

2120 Orang (10 orang/desa)




No (1) 4

Sasaran (2) Terwujudnya penegakan hukum

Strategi

Arah kebijakan

(3) Peningkatan sumberdaya dan sarana penegakan hukum

(4) Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang berintegritas moral dan memiliki profesionalisme yang lebih baik Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap hukum dan regulasi

Membangun sistem dan aturan penegakan hukum yang memadai untuk memberantas bisnis dan transaksi ilegal

Program Pembangunan Program Peningkatan Jumlah SDM Penegak Hukum Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Program Penyusunan Penegakan Hukum Program Pengawasan Penegakan Hukum Program Penyusunan Regulasi Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program Sistem Informasi Manajemen Database Penegakan Hukum

Indikator Kinerja (Outcome) (5) Persentase aparat penegak hukum berbanding jumlah penduduk Persentase jumlah masyarakat yang berada di lintas batas tertib hukum dan regulasi Persentase masyarakat yang mematuhi hukum Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum Persentase penurunan pelanggaran penegakan hukum Persentase pelayanan perizinan yang bersih dari KKN


Bidang Urusan (9)


N/a

50%


Setda Biro Hukum dan Organisasi

70%

100%


Satpol PP

80%

92,5%



n/a

65%



3,7%

100%



50%

100%


Indeks kepuasan untuk pelayanan perizinan

-

B


Persentase masyarakat sadar hukum

78%

96%


BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU


MISI 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa No

Sasaran

(1) 1

(2) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Strategi (3) Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Arah kebijakan (4) Mengoptimalkan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dalam upaya menjadi pilot project penataan birokrasi yang terintegritas Mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan

Program Pembangunan Program Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur

Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara

Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan pengawasan sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja (Outcome) (5) Nilai indeks reformasi birokrasi

Organisasi perangkat daerah yang telah tervaluasi kelembagaannya Jenis dokumen pelaporan daerah pemerintah provinsi yang disusun tepat waktu Nilai indeks kepuasan masyarakat/survei kepuasan masyarakat Persentase SDM aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensinya Persentase terpenuhinya JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional Persentase SDM yang mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian dan

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (6) (7)

Bidang Urusan (9)


C

B



28%

100%



4

24



D

B


50 kecamatan

65%

97%


Setda Biro Kepegawaian dan Diklat

35%

60%



55%

80%



85%

99%




No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4) Menjaga konsistensi regulasi dan implementasi

Peningkatan kapasitas lembaga desa dan aparatur pemerintahan desa

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan

Mengembangkan penerapan sistem informasi desa

Pengembangan kebijakan pembangunan yang berkeadilan

2

Terwujudnya pemerintahan akuntabel

Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang

Program Pembangunan

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program Pengendalian Pembangunan Desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatkan penganggaran berbasis pembangunan yang berkeadilan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Membangun jejaring kelembagaan perlindungan perermpuan dan anak tingkat daerah Meningkatkan pembinaan dalam rangka pengendalian pembangunan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome) (5) diklat sesuai SOP Persentase perda yang memenuhi kebutuhan dan regulasi (jumlah perda terbit dibagi jumlah regulasi terkait dengan kebutuhan) Persentase aparatur desa yang mendapat bimbingan teknis penguatan tupoksi kelembagaan desa Persentase desa yang membuat laporan pengelolaan keuangan desa sesuai kaidah regulasi yang ada Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Persentase kabupaten/kota yang berinisiasi menuju Kota Layak Anak Kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase penurunan temuan obyek periksa tertib administrasi dan keuangan


Bidang Urusan (9)




81,5% (dari total desa)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BPMPPKBPD

50%

85% (dari total desa)


BPMPPKBPD

35%

60%


BPMPPKBPD

100%


BPMPPKBPD

100%

100%


BPMPPKBPD

5%

100%


Inspektorat

0,67%

30,67%

45%

40%


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi

Arah kebijakan

(3)

(4)

efektif Mengembangkan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP di seluruh SKPD

Program Pembangunan KDH Program Peningkatan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Menyiapkan wilayah potensial untuk menjadi daerah otonom baru

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan kualitas manajemen pembangunan

Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan

Indikator Kinerja (Outcome) (5) Persentase penyelesaiaan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti Persentase database pendukung prasyarat administrasi dan keuangan DOB Persentase nilai pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan dan pangkat auditor Hasil perencanaan pembangunan yang terpublikasi hasil perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang terpublikasi hasil perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terpublikasi hasil perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya yang terpublikasi hasil perencanaan


100%

100%

Bidang Urusan (9)



Inspektorat Inspektorat

70%

100%


35%

85%



n/a

100%


Inspektorat

24 dokumen


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5 dokumen



14 dokumen



2 dokumen

7 dokumen



2 dokumen

17 dokumen

Penunjang

Badan

4 dokumen

0 dokumen

4 dokumen



No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Menguatkan jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan Mengembangkan data dan statistik pembangunan

Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Mengefektikan pengendalian dan evaluasi pembangunan

Program Pengendalian Pembangunan

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar Program Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan Program Pengembangan Data Spasial Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah yang dapat dijadikan bahan Informasi dan dapat dipertanggung jawabkan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja (Outcome) (5) pembangunan bidang prasarana wilayah yang terpublikasi


Bidang Urusan (9) Pemerintahan

SKPD Penanggung Jawab (10) Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase isu strategis yang tertangani

10%

90%


Data perencanaan yang terpublikasi

20%

95%


80%



6 dokumen



0 dokumen

5 dokumen



5%

100%


10%

100%


76%

94%


Pencapaian sasaran yang sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang hasil perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis yang terpublikasi hasil perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar yang terpublikasi Persentase infrastruktur simpul jaringan yang dibangun Bentang wilayah yang terdatakan secara spasial Persentase realisasi belanja terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

10%

1 dokumen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah Dispenda


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4) Meningkatanya kualitas penatausahaan barang milik daerah

Peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi

Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka egovernment Meningkatkan pelayanan administrasi, umum, kerumahtanggaan dan keprotokolan pemerintah daerah

Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama antar daerah dan antar negara (Sosial Ekonomi Malindo dan BIMP-EAGA)

Program Pembangunan Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Persandian, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Kerjasama Pembangunan

Indikator Kinerja (Outcome) (5) Pertumbuhan investasi dan aset daerah Jumlah kabupaten/kota yang dibina Persentase desa dan kecamatan yang menggunakan e-government Efisiensi layanan administrasi umum, persandian, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan Efisiensi pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan dan terlestarikan Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang terealisasi Jumlah kerjasama pembangunan antardaerah, antarwilayah dan antarnegara Jumlah kerjasama


Bidang Urusan (9)


5%

9%


Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah

5 kabupaten/ kota

5 kabupaten/ kota


Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah

2%

30%



15%

70%



65%

96%



75%

100%



5%

35%



AW(regional)= 2 AN=6

AW=7 AN=21



IP = 10

IP = 35


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD

Membina dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan

3

Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik

Peningkatan sistem pelayanan yang prima

Mengimplementasikan pedoman/SOP pelayanan publik yang prima

Program Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik Program Pengembangan Sistem Komplain

Program Peningkatan Standar Layanan Prima Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja (Outcome) (5) pembangunan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan swasta Persentase lembaga pemerintah daerah yang memiliki kapasitas sesuai standar Sistem administrasi pertanahan yang ter-update Persentase tanah yang terdaftar

Persentase penyelesaian konflik pertanahan Persentase tersedianya SOP pelayanan publik di seluruh instansi Provinsi Kalimantan Utara Persentase masyarakat yang menyatakan puas terhadap penyelesaian pengaduan Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Prima Persentase layanan publik yang

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (6) (7) PT= 12 PT= 32 LSM = 2 LSM = 10 S=S=5

Bidang Urusan (9)


45%

90%


Sekretariat DPRD

0%

70%

Pertanahan


5%

70%

Pertanahan


0%

100%

Pertanahan


10%

90%



10%

90%



0%

90%



30%

80%




No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Pembangunan dalam Pelayanan Publik Program Sosialisasi Penerapan SPM Pelayanan Publik

Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat

4

5

Mengembangkan integritas, persatuan, patriotisme, kebanggaan, semangat dan daya juang, serta atribut sebagai abdi masyarakat

Meningkatnya pelayanan perizinan

Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perizinan

Meningkatnya pelayanan kependudukan

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan

Mengembangkan sistem data kependudukan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan IT

Program Pengembangan Budaya Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Internalisasi dan Sosialisasi Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Penguatan Kelembagaan KORPRI Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja (Outcome) (5) memanfaatkan teknologi informasi Persentase SKPD yang menggunakan SPM dalam prosedur pelayanan publik Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai Jumlah partisipasi aktif anggota KORPRI Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi perizinan Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk


Bidang Urusan (9)


5%

90%



85%

95%



20%

70%


Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2,5%

87,5%



75% 80%

100% 100%

Kependudukan dan Catatan Sipil

Setda Setda Biro Pemerintahan Umum


KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents