Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

Bab

7

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Penyusunan kebijakan umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan dengan potensi sumber daya yang ada sehingga terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berbasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi, perlu adanya upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2011-2016. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan 7─1

mempercepat pencapaian sasaran misi pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016. Dalam menyusun kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu memperhatikan RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 dan RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 20052025.Berdasarkan RPJP tahun 2005-2025, visi Kabupaten Cianjur adalah “Dengan iman dan takwa berorientasi budaya dan akhlakul karimah, Cianjur menuju Kabupaten unggulan bidang agribisnis dan pariwisata”, sedangkan misinya adalah : 1. Mewujudkan masyarakat berbudaya luhur dan berakhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa dalam rangka mengembangkan masyarakat yang berdaya saing; 2. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government); 3. Mengembangkan kabupaten Cianjur sebagai produsen utama komoditas pertanian melalui penguatan sistem agribisnis yang efisien proresif aman dan berkelanjutan; 4. Mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal. Untuk RPJMDtahun 2011-2016 adalah merupakan RPJMD ke 2 dari tahapan RPJPD 2005-2025. Pada tahap ini diprioritaskan pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran diri para pelaku pembangunan dalam menjalankan peran dan fungsinya masingmasing yang berorientasi pada pertumbuhan wilayah-wilayah potensial secara seimbang. Sedangkan untuk prioritas pembangunan pada tahapan RPJMD kedua ini adalah : Bidang Sosial, diarahkan pada pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial. Bidang Kebudayaan, ditekankan kepada upaya-upaya untuk lebih mengembangkan potensi kekayaan budaya yang ada, menggali kekayaan budaya lainnya yang belum dikembangkan. 7─2

Bidang Keagamaan, diarahkan kepada pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam pembangunan Kabupaten Cianjur. Bidang Kependudukan, diarahkan pada upaya pemberdayaan unsurunsur masyarakat dalam mensosialisasikan program KB yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan partisipasi masyarakat sebagai akseptor Keluarga Berencana. Bidang Kesehatan, diarahkan pada upaya pemerataan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Cianjur dibarengi dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menjaga kesehatan serta fasilitasi pengembangan usaha para pelaku di bidang kesehatan untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing Bidang Pendidikan diarahkan pada upaya penuntasan pendidikan dasar 9 tahun, meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing serta mewujudkan kondisi di mana rasio kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi optimal. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam perlindungan perempuan dan Anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender, meningkatnya potensi diri sumber daya aparat tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemuda & OR, diarahkan pada pembaharuan data, peningkatan potensi kepemudaan dan olahraga, pengadaan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan secara bertahap berdasarkan prioritas pengembangan, menyelenggarakan dan mengikuti eveneven kepemudaan tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Bidang Ketenagakerjaan, diarahkan pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah, para pekerja dan calon pekerja, pengusaha, serikat pekerja, serta lembaga ketenagakerjaan lainnya dalam rangka perlindungan dan perluasan lapangan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya serta meningkatkan pendapatan masyarakat. 7─3

Bidang Aparatur & Pelayanan Publik. diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bidang Agribisnis, diarahkan pada penciptaan kultur agribisnis melalui penataan sentra-sentra produksi agribisnis serta mendorong para pelaku agribisnis menjalankan peran dan fungsinya masingmasing guna pengembangan agribisnis berbasis usaha masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas produk pertanian. Bidang Kelautan dan Pesisir, diarahkan pada pemetaan potensi serta penataan regulasi pengelolaan pesisir dan kelautan. Bidang Kepariwisataan, diarahkan pada menumbuhkembangkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan, memantapkan identitas kepariwisataannya sebagai destinasi pariwisata dan pelestarian maupun pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya disertai peningkatan aksesibilitas dan perbaikan pada sarana amenitasnya. Bidang KUMKM, diarahkan pada menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian pelaku KUMKM dalam meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan potensi UMKM dan revitalisasi peran koperasi. Bidang Industri & Perdagangan, diarahkan pada menumbuhkembangkan minat dan peluang industri kecil dalam penataan kluster industri yang dilakukan melalui pengembangan kemampuan inovasi dan diversifikasi produk industri, penataan kluster industri berdasarkan komoditi lokal, kemudahan akses perijinan dan permodalan bagi industri kecil, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana promosi dan pemasaran produk lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan, pengembangan pasar tradisional yang berdaya saing, penataan pasar komoditas tertentu dan unggulan. Bidang Investasi. , diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif yaitu dengan penataan lembaga perijinan dan penanaman modal daerah, pemantapan kebijakan daerah mengenai penanaman 7─4

modal, pengembangan sarana & prasarana penunjang, serta penataan data dan informasi. Bidang Hukum & HAM. diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM dalam upaya mendorong terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum; peningkatan kualitas layanan masyarakat serta terciptanya kepastian hukum dan partisipasi publik dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bidang Ketentraman & Ketertiban. diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme aparatur beserta institusi terkait dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta upaya pelibatan seluruh komponen masyarakat Bidang Penataan Ruang. Tahap ini ditandai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur, kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRW Kabupaten Cianjur dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang kabupaten. Bidang Infrastruktur Wilayah, diarahkan pada pengembangan wilayah secara lebih merata dan terpadu dalam rangka percepatan pembangunan wilayah. dilengkapi dengan ketersediaan pengaturan pembinaan serta pengelolaan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kapasitas institusional pengelola, penerima manfaat, serta pelaku pembangunan lainnya. Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup, diarahkan pada upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan terlestarikannya fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta peningkatan peran serta 7─5

masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),diarahkan pada terciptanya kemampuan daerah dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Adapun kebijakan umum pada tahapan RPJMD kedua pemerintah Kabupaten Cianjur diarahkan pada : 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan mempermudah jangkauan pendidikan bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat 3. Pengembangan kemampuan ekonomi dan mengoptimalkan potensi local untuk menciptakan lapangan pekerjaan 4. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berwibawa 5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut adalah rumusan kebijakan umum dan indikasi program pembangunan daerah yang dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya.

7─6

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Cianjur No.

Sasaran

Strategi dan arah kebijakan Strategi

Arah Kebijak-an

Indikator Kinerja (outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangjauan pelayanan pendidilan yang bermutu 1.1. Meningkatnya 1 Rasio 1 : 126 1 : 91 akses Jumlah masyarakat Sekolah terhadap PAUD layanan Terhadap pendidikan Penduduk Usia Sekolah PAUD (4-6 tahun) baik Formal maupun Non Formal 2 Jumlah 941 3.267 Daya Tampung Pendidikan Dini (ruang kelas)

7- 7

Program Pembangunan Daerah

Program Anak Usia Dini

Bidang Urusan

Pendidikan

SKPD Penanggung Jawab OPD Utama

OPD Pendu-kung

Dinas Pendidikan

Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir

3

Rasio Jumlah Sekolah SD dan SMP Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP (7-15 tahun) baik Formal maupun Non Formal

1 : 433

1 ; 288

4

Jumlah Daya Tampung SD/ SMP

397 org

437 org

5

Rasio Jumlah Sekolah SMA Terhadap Pen-duduk Usia Sekolah SMA (16-18 tahun) baik Formal maupun Non Formal Jumlah Daya

1 : 1.121

1: 1.651

561 org

437 org

6

7- 8


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun

Pendidikan

Dinas Pendidikan


Program Pendidikan Menengah

Pendidikan

Dinas Pendidikan


No.

Sasaran



Arah Kebijak-an

7

8

1.2.

Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

1

2 3

1.3.

Terkendalinya Angka Mengulang

1

Tampung SMA/SMK Persentase ja-lan desa man-tap yang di bangun menu-ju sarana pendidikan Persentase jumlah guru yang meme-nuhi kualifikasi S-1/D-IV Angka Kelulusan SD/MI


Kondisi Akhir

13,40%

16,90%

74%


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

Pembangunan insfrastruktur perdesaan

Pekerjaan Umum

Dinas Bina Marga

Dinas Pendidikan, Bappeda

100%

Program pendidikan menengah

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pemuda &Olahraga

100%

100%

Program Wajar Dikdas 9 tahun

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pemuda & Olahraga

Angka Kelulusan SMP/MTS Angka Kelulusan SMA/MA/S MK

100%

100%

100%

100%


Pendidikan

Dinas Pendidikan


Persentase siswa yang naik kelas

100%

100%


Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pe muda &Olahraga

7- 9

No.

Sasaran dan Droup Out di Setiap Tingkatan dan jenjang



Arah Kebijak-an 2

3

4

5

1.4

Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/S MK Persentase siswa yang melanjutka n


Kondisi Akhir


0

Sda

0

Sda

0


98%

100%


OPD Pendu-kung

Pendidikan

Dinas Pendidikan


Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pe muda &Olahraga

Sda

1

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI

100

100


2

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs

100

100

Sda

7- 10

Bidang Urusan

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an 3


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/S MK

100

100


14%

50%

1.5

Meningkatnya Lulusan SMK yang terserap Dunia Kerja

Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang Terserap di Dunia Kerja pada Tahun Kelulusan

1.6.

Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

Sekolah yang melaksana kan pendidikan karakter

1.7.

Capaian Kinerja

Rasio jumlah siswa perempuan & laki-laki

62,11 : 37,88

Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

Pendidikan

Dinas Pendidikan


Program Pendidikan menengah

Pendidikan

Dinas Pendidikan


100%

Program Pendidikan menengah

Pendidikan

Dinas Pendidikan


55,00 : 45,00

Program Pendidikan Non Formal

Pendidikan

Dinas Pendidikan


7- 11

No.

Sasaran

1.8.

Meningkanya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulan gan bencana

1.9.

Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

1.10.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan


Arah Kebijak-an



Kondisi Akhir

Sekolah yang melaksana kan penlatihan pencegaha n dini dan penanggul ang-an bencana Prosentase bantuan biaya operasiona l pendidikan tinggi dari pemerintah daerah

3 sekolah

15 sekolah

5%

Prosentase Sekolah yang memiliki komite Sekolah

100


Bidang Urusan


Pencegahan dini & penanggulang an bencana

Pendidikan

BPBD

20%

Program Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan

Bag. Keagama-an, Pen-didikan, Pemuda &Olahraga

100

Program manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

Dinas Pendidikan

7- 12

OPD Pendu-kung Dinas P&K, Basarnas


No. 1.11.

Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir

1

Kendaraan perpustaka an keliling

2 unit

4 unit

2

Perpustaka an desa Perpustaka an mesjid besar kecamatan

30 buah 10 buah

100 buah 10 buah

koleksi buku yang tersedia di perpustaka an daerah pengunjun g perpustaka an

16.182 (eks)

16.682 (eks)

10.506 org

13.006 org

3

4

5

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1. Terwujudnya 1 Persentase 53,85 64,79 masyarakat rumah yang proaktif tinggal memelihara bersanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan,

7- 13


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

Program Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Dinas Pendidikan

Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan

Distar-kim,

PDAM, Dinas PSDAP, Kantor LH, Bappeda,

Pengembanga n Lingkungan Sehat

Kesehatan

Kesehat-an

PDAM, Dinas PSDAP, Kantor LH, Bappeda,

No.

Sasaran berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayak an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam keluarga dan masyarakat



Arah Kebijak-an 2

3

jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas

Persentase usaha/kegiat an yang meme-nuhi persyaratan administra si dan teknis pen-


Kondisi Akhir

486.500 KK

545.411

20

100

7- 14


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

Pengembanga n kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Perumahan

Distar-kim

Bappeda, Bagian ILH

Pembangunan infrastruktur perdesaan

Pekerjaan Umum

Distar-kim

PDAM

Penyediaan dan pengelolaan air baku

Pekerjaan Umum

DPSDAP

Tarkim

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Lingkungan Hidup

BLH

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir

0

100

13,4

16,9


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

cegahan pencemaran air

4

2.2.

Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana

1

Persentase usaha/kegiat an yang meme-nuhi persyaratan administra si dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan

7- 15

Pembangunan insfrastruktur perdesaan

Pekerjaan Umum

Dinas Bina Marga

Bappeda, Bagian Ad-ministrasi, Pengenda-lian Pem-bangunan

No.

Sasaran kesehatan



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

2

Puskesmas dan jaringanny a yang berfungsi dengan baik

85

100

Pengadaan, pe-ningkatan, dan perbaikan sara-na & prasarana puskesmas/pu skesmas pembantu

Kesehatan

RSUD

Dinas Kesehatan

3

Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

10

100

Pengadaan, Peningkatan sarana & prasa-rana RS/RSJ/ RSP/RS mata

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU

Pemenuhan tenaga medis

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

Dinas Tar-kim, Badan Kepegawaian, Pendi-dikan dan Pelatihan Daerah

Peningkatan Manajemen Kesehatan, sistem informasi kesehatan & sumber daya

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, SKKT

7- 16

No.

2.3.

Sasaran

Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat



Arah Kebijak-an

1

Cakupan pertolonga n persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


70

Kondisi Akhir

90



OPD Pendu-kung

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU, SKKT

Peningkatan Kesehatan masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU, SKKT

Promosi Kesehatan & pemberdayaan masyarakat

7- 17

Bidang Urusan

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an 2

3


Kondisi Akhir

1,3

0,9

Prevalensi gizi buruk

Cakupan desa/kelur ah-an

90

100

Program Pembangunan Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU, SKKT

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU, SKKT

Sda

Universal Child Immunizati on 2.4.

Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat

1

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyaraka t miskin

80%

80

2

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin

146.377

281.265

7- 18

Upaya kesehatan masyarakat

Sda

No. 2.5.

2.6.

Sasaran



Arah Kebijak-an

Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat

Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas

Ketersedia an obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyaraka t miskin


Kondisi Akhir

0

100



OPD Pendu-kung

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU, SKKT

Pengawasan Obat dan Makanan

Kesehatan

Dinas Kesehat-an

RSU, SKKT, Dinas Indag, Dinas UMKM

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BKBPP

Bagian SKKT,

1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,19

2,05

Program Keluarga Berencana

2

Rasio akseptor KB

422,425

483,47

Program Pelayanan Kontrasepsi

3

Cakupan peserta KB aktif

68,8

69,86

Program Pembi-naan Peran serta Masyara-kat

7- 19

Bidang Urusan

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

dalam Pelayanan KBKR 2.7.

Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)

1

2

Persentase sekolah seting-kat SMP dan SMA yang menyelenggar a-kan konseling masalah kese-hatan repro-duksi remaja per tahun (%) Persentase keluarga yang mengetahu i kesehatan repro-duksi remaja (KRR) (%)

80

100

Kesehatan Reproduksi Remaja

60

90

Sda

7- 20


BKBPP

Setda, Dinkes, Kecamatan, Disdik, Kwarcab, PKK, BNK

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an 3

2.8.

Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembanguna n

1

2

Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja per kecamatan (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah an Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Capaian Kinerja


Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

68

96

Sda

43,05

46

Penguatan kelembagaan pengarusutam an gender dan anak

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

BKBPP

78

80

Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalm pembangunan


BKBPP

7- 21

OPD Utama

OPD Pendu-kung

Setda, Din-kes, P2TP2A , dinsosna-ker, Disdik, RSUD, Kementerian Agama, PKK, Kepo-lisian, Dis-hubkominfodi daerah

No.

2.9.

Sasaran

Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak



Arah Kebijak-an 3

Penangana n korban trafficking

4

Rasio KDRT

1

Persentase Penyelesai an pengaduan perlindung an anak dari tindak kekerasan Tersediany a tenaga pendampin g kelompok bina keluarga di kecamatan (org)

2


Kondisi Akhir

20

9

0,0013

0,0005

100

100

338

2664

7- 22

Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Bidang Urusan


OPD Pendu-kung


BKBPP

Setda, Din-kes, P2TP2A , dinsosna-ker, Disdik, RSUD, Kementerian Agama, PKK, Kepo-lisian, Dis-hubkominfodi daerah

Program Pembinaan Anak Terlantar

Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

BKBPP

Setda

Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga


BKBPP

Dinkes

Sda

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir

3

Oprasionali sasi kebijakan peningkata n kualitas anak dan perempuan (kali)

32

128

1

Produktivit as padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

58,4

2

Kontribusi sektor pertanian/ perkebuna n terhadap PDRB

42,59

3

Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertani-an pertahun


Bidang Urusan


Pengembanga n bahan informasi tentang pengasuhan dan pem-binaan tumbuhkembang anak


BKBPP

62,68

Peningkatan ketahanan pangan

Pertanian

Dinas pertanian, ta-naman pangan dan holti-kultura

40,81

Sda

OPD Pendu-kung

Misi 3 Meningkatkan daya beli masyarakat 3.1.

Berkembangn ya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing.

Sda

7- 23

Bag. Pertanian Perhutanan Perikanan dan Peternakan

No.

Sasaran


Arah Kebijak-an



Kondisi Akhir

809,297 244.263 127.474 170.991

896.534 268.689 140.221 188.090


Bidang Urusan


(ton) Padi Palawija Sayuran Buahbuahan

4 Nilai produk dan produktivita s per jenis produk per tahun :  Produk perkebun an (ton)  Produktivit as tanaman perkebun an (ton/ha)  Produk hhbk (ton)  Produksi Perikanan budidaya

Peningkatan penerapan teknologi pertanian 15006,25

18000

11,07

20

451,68

500

151.612

406.930

7- 24


Pengembanga n Perikanan Budidaya

Kelautan dan Perikanan

Dinas perikan-an, pe-ternakan dan kelautan

Pencegahan dan Penanggulang

Pertanian

Dinas perikan-an, pe-ternakan

OPD Pendu-kung

No.

Sasaran


Arah Kebijak-an



Kondisi Akhir

(ton)


Bidang Urusan

an Penyakit Ternak

 Produksi Daging (ton)

34.722,76

57.598,99

 Produksi telur (ton)

17.443,26

Peningkatan produksi 23.041,68 pertanian

 Produksi susu (lt)

7.795,42

10.446,59

7- 25

SKPD Penanggung Jawab OPD Utama dan kelautan

Pertanian


Peningkatan produksi hasil peternakan

Peternakan


Peningkatan kesejahteraan petani

Pertanian


OPD Pendu-kung

No.

Sasaran


Arah Kebijak-an



Kondisi Akhir

7- 26


Bidang Urusan


Pengembanga n sistem Penyuluh Perikanan

Pertanian

Dinas perikan-an, pe-ternakan dan Kelautan

Peningkatan pemasaran hasil produk pertanian

Pertanian


Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Perikanan dan Kelautan


Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Pertanian


Pengembanga n Agribisnis

Pertanian

OPD Pendu-kung

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an 5

6

Jumlah kelompok yang memanfaat kan teknologi tepat guna dalam budidaya :  Pertania n  Peternak an/ Perikana n  Kehutan an &Perkeb unan Persentase Sawah Terairi


Kondisi Akhir

134

0

26

64

68

164

79,8

87,8

7- 27


Bidang Urusan


Program Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pertanian


Pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pekerjaan Umum

PSDAP

OPD Pendu-kung

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an

7

3.2.

Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangn ya mekanisme distribusi dan

1


Infrastrukt ur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkat kan aksesibilita s wilayah dalam rangka pengemba ngan agribisnis

47

Regulasi ketahanan pangan

ada

Kondisi Akhir

50

ada

7- 28


Bidang Urusan


Program Pengembanga n Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan sumber daya air lainnya

Pekerjaan Umum

PSDAP

Program Pembangunan Jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum

Dinas PU Bina Marga

Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan

sda


Ketahanan pangan

Badan Pemberdayaan Masya-rakat Desa dan ketahan-an Pangan

OPD Pendu-kung

Bag. Pemdes

No.

Sasaran



Arah Kebijak-an


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


OPD Pendu-kung

aksesibilitas pangan

3.3

Meningkatnya Pariwisata Daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembanguna n berkelanjutan

2

Ketersedia an pangan utama

58,4

62,68

1

Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun

4

10

Pengembanga n destinasi pariwisata

Pariwisata

Dinas Budpar

Dinas PU BM, Distarkim, DPSDAP, Pendidikan

2

Jumlah kunjungan wisata (orang)

523154

727167

Pengembanga n pemasaran Pariwisata

Pariwisata

Dinas Budpar


Dinas Budpar

Dinas Perindag

Program Pengembanga n kemitraan

7- 29

Pariwisata

3

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarika n

27

51

 Pengelolaan kekayaan budaya  Pengembang -an nilai budaya  Pengelolaan Keragaman budaya  Pengembang -an kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Pariwisata

Dinas Budpar

Bappeda, Dinas Pendidikan

4

Persentase infrastrukt urjalan dalam kondisi mantap untuk meningkat kan aksesibilita s wilayah Kondisi infrastrukt ur jalan (trotoar) (km)

5,03%

7,17%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Bina Marga

Bappeda

47

52

 Program Pembanguna n Trotoar  Program Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Trotoar

5

7- 30

6

3.4.

Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi, dan pasar

1

Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan (m/tahun) Persentase koperasi aktif

0

500


Pekerjaan Umum

27,85

40

Pengembanga n system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

Koperasi dan Koperasi Usaha Kecil Usaha Mikro Menengah Kecil dan Menengah

2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

200

839

3

Jumlah BPR/LKM aktif (bh)

77

100

4

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

0,47

1,38

Bappeda

Bag. Kopdaginpar, Disperindag

Pengembanga n system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;  Perkuatan permodalan koperasi dan UKM  Pengembang -an usaha dan peningkatan manajemen koperasi dan

7- 31

Bina Marga

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

DinKUMKM

Disperindag, Kopdaginpar, Dinparbud

3.5.

Terwujudnya Pengelolaan Industri dan Perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

1

2

3

4

5

kontribusi sektor perdagang an terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok pedagang (%) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok pengrajin (%) Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu (bh)

UKM;  Pengembang -an kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

19,95

20,63

4

20

2,82

3,01

Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor

0,84

13,23

0

15

7- 32

Industri

Disperindag

KEMKUMHAM MUI, Dinkes

Industri

Disperindag

Bag. Kopdagin-par

Pengembanga n Sentrasentra Industri Potensial

Industri

Disperindag

Distarkim

 Peningkatan Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri

Perdagangan

Disperindag

Bag. Kopdagin-par

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

 Peningkatan &Pengembangan Ekspor  Pengembang -an Sentrasentra Industri Potensial  Peningkatan Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri  Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdaganga n

3.6

Meningkatkan Promosi dan kerja sama investasi

1

Jumlah peningkata n angka investasi

118 (T)

134 (T)

7- 33

Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan

Perdagangan

Disperindag

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal

KPPTPM

Satpol, Din KUMKM

Disperindag, DinKUMKM, DinPerhu-bungan & Informasi, Bappeda

3.7.

Terwujudnya iklim investasi yang sehat

2

Peningkata n transmigra si swakarsa (KK)

35

200

1

Lama proses perijinan (rata-rata) (hari)

10

5

2

Jumlah regulasi yang mendukun g iklim usaha Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingk an penduduk usia kerja (%) Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek (org)

1

1

4,57

6,91

3

4

Program pembinaan transmigrasi

Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans

Bappeda, Bag. Otda, pemum, adm. Ke-uangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Penanaman Modal

KPPTPM

Dinas Tarkim, Disperindag, KUMKM, Dishubinfo, Bappeda

Program perluasan kesempatan kerja dan pengembanga n

Tenaga Kerja

Dinsos-nakertrans

Tenaga Kerja

Dinsos-nakertrans

tenaga kerja

14.099

35.195

7- 34

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerja an

3.8.

Berkembangn ya Pemanfaaata n dan Pengelolaan Pesisir dan Kelautan secara Optimal dan Berkelanjutan

1

Cakupan bina kelompok nelayan

0

25%

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

2

Produksi perikanan kelompok nelayan

13,46

27,48

3

Ketersedia an kebijakan, rencana, dan program yang dirumuska n untuk pengemba ngan pemanfaat an dan pengelolaa n potensi pesisir dan kelautan (kec)

0

3

 Pengembang -an Perikanan tangkap  Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasar-an Produksi Perikanan Program Penga-wasan dan Penertiban Kegiatan Penambangan Rakyat yg Berpo-tensi Merusak Lingkungan

7- 35

Perikanan dan Kelautan

Dinas Perternakan, Perikanan dan Kelautan


Dinas Pengelolaan Sumber daya Air dan pertambanga n

Bappeda, Dinas Pertanian

3.9.

3.10.

Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembang an wilayah Kabupaten Cianjur

Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu

1

Meningkat nya jumlah kawasan yang memiliki perencana an teknis ruang yang diPERDAka n

<12

44

Perencanaan Tata Ruang

Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Bappeda

2

Tersediany a informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kot a

0

20 desa

Pemanfaatan Ruang

Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Bappeda

3

Ketaatan terhadap RTRW (%)

95

100

 Pemanfaatan Ruang  Pengendalia n Ruang

Penataan Ruang

Persentase berkurang nya penamban g liar (%)

0

100

 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanga n

Energi dan sumber daya mineral

Dinas Pengelolaan Sumber daya Air dan pertambanga n

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman modal

1

7- 36

mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

 Program pengawasan dan penertiban kegiatan penambanga n rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2

Persentase pengambil an air sesuai dengan perijinan yang berlaku

100

100

Program Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air Tanah

3

Persentase jumlah rencana usaha/kegi atan dan pembangu nan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/U KL/UPL/SP PL)

100 (%)

100 (%)

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7- 37

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikul-tura

Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup

Bappeda, Kantor PPTPM

4

RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)

14,5

12

Program Pemeliharaan RTH

Penataan Ruang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kantor Lingkungan Hidup

5

Persentase penangana n sampah (%) Tempat pembuang an sampah (TPS) per satuan penduduk Terpelihara nya konservasi kawasan lindung (%)

20

10

Pengembanga n Kinerja pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup


Bappeda, Dinas Tarkim, Kantor LH

24,3

13

0

5

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah

Bappeda, Kantor LH

0

10

Perencanaan dan Pengembanga n Hutan

Kehutanan



6

7

8

Jumlah ketersedia an dokumen perencana an sebagai bahan pengambil an kebijakan di bidang kehutanan dan perkebuna n (dok

7- 38

3.11.

Berkembangn ya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembanguna n infrastruktur yang handal

1

2

3

4

Ketersedia an Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan (%) Tersusunn ya informasi data teknis jalan dan jembatan (ruas jalan) Terwujudn ya perencana an jalan sesuai dengan program penangana n jalan (dok) Kondisi infrastrukt ur jalan dalam rangka pengemba ngan jaringan jalan strategis (%jalan mantap)

50

60

Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Jalan dan Jembatan

30

Program Perecanaan Umum Jaringan Jalan

0

1

Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

47

50

Program Pembangunan Jalan dan jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan

7- 39

Pekerjaan Umum

Dinas Bina Marga

Bappeda, Bag. Pem-bangunan Infrastruk-tur dan Lingkungan hidup

Pekerjaan Umum

Dinas Bina Marga

Dinas Pertanian

Dinas Tarkim, Dinas PSDAP, Bappeda

5

6

Persentase rumah tangga yang mengguna kan listrik (%) Luas kawasan kumuh (%)

56,72

60,72

1,73

-

Program pembi-naan dan pengembanga n bidang ketenagalistrikan Program Lingkungan sehat perumahan

Energi dan sumber daya mineral

Dinas PSDAP

Perumahan Rakyat

Dinas Tarkim

Bappeda, Bag. Pem-bangunan Infrastruk-tur dan Lingkungan Hidup

7

Rumah layak huni (%)

0

100

Program pengembanga n perumahan

8

Tersediany a data base jalan lingkungan dan jalan setapak (kec)

0

32

Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Dinas Tarkim

Bag. Pembangunan Infrastruk-tur dan Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga, Bappeda

9

Persentase terselengar a-nya pelayanan pembangu nan gedung pemerintah an (%)

40

80

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggara an Pemerintah Daerah

Pekerjaan Umum

Dinas Tarkim

Bappeda, Dinas Per-industrian dan Perda-gangan, Bagian Pemum dan Otda, Bag. Pemba-ngunan Infrastruk-tur dan Lingkungan Hidup

7- 40

10 Persentase cakupan ketersedia an prasarana perhubung an (%) 11 Persentase cakupan ketersedia an Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pelayanan Komunikas i dan Informatika (%) 12 Persentase cakupan ketersedia an dokumen acuan dan database bahan kebijakan (%) 13 Persentase cakupan ketersedia an prasarana perhubung an (%)

0

47

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Perhubungan

Dishubkominf o

Dinas Tata Ruang dan Permukim-an, Bappeda, Bina Marga

0

100

Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi

Komunikasi dan Informatika

Dishubkominfo

Bappeda

5,56

100

Pengembanga n data dan Informasi Lalu Lintas

Perhubungan

Dishubkominf o

Bappeda

18,52

65

Pembangunan Sarana dan Pra sarana Perhubu ngan

Perhubungan

Dishubkominf o

Dinas PU Bina Marga

7- 41

14 Persentase cakupan ketersedia an fasilitas (%) 15 Efektivitas pelayanan angkutan (%)

59

83

Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

Perhubungan

Dishubkominf o

83,33

96,67

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Perhubungan

Dishubkominfo

16 Persentase upaya perwujuda n ketertiban lalu lintas (%)

60

100

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Perhubungan

Dishubkominfo

17 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamata n kendaraan (%)

83,33

100

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor

Perhubungan

Dishubkominfo

18 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas (%)

41,59

61,46

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perhubungan

Dishubkominfo

19 Penataan Pemakama n Muslim dan non Muslim (ha)

1

1

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pekerjaan Umum


7- 42

Dinas Bina PU Marga, Bappeda

Bag. Pemum dan Otda Setda Kab.

3.12.

Terwujudnya keseimbanga n fungsi lahan untuk menjaga kelestrarian lingkungan hidup

20 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentinga n umum dan kepentinga n sosial (m2) 1 berkurang nya lahan kritis 2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan

0

160.000

1550 ha

-

16,36%

-

Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggara an pemerintah daerah

Pertanahan

Bag. Pemum dan Otda Setda Kab.

Rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kehutanan


Bappeda, Dinas Pertanian

BKPPD

Semua OPD

Misi 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi 4.1.

Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan

1

Berkurang nya pelanggara n disiplin PNS (kasus)

15

10

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Otda, pemum, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian &persandian

2

Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti

50

90

Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

Otda, pemum, adm. Keuangan daerah, perangkat da-

7- 43

Semua OPD

cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembanguna n dan masa depan, serta berakhlak mulia

4.2.

Terwujudnya penyelenggar aan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggar aan fungsi pemerintahan

diklat kepemimpi nan

3

4

1

Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (orang) Ketersedia an laporan pertanggu ngjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaika n ke publik

erah, kepegawaian &persandian

100

100

150

350

Ada

Ada

7- 44

Peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Inspek-torat

Semua OPD

Peningkatan Profesionalism e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Inspek-torat

BKPPD

secara optimal,dan perwujudan SDM aparatur yang handal

2

3

4

5

6

7

Perda Pertanggg ungjawaba n APBD tepat waktu Peningkata n pernyataan Opini BPK

Rasio Belanja Tidak Lang-sung terhadap Total Belanja Daerah Rasio Belanja Langsung ter-hadap Total Belanja Daerah Sertfikasi Aset (tanah) Milik Daerah Meningkat nya pendapata n Asli Daerah

12-Okt

setiap tgl 31 Juli

WDP (wajar dengan pengecua lian)

WTP (wajar tanpa pengec ualian)

65,20%

58,80%

34,80%

41,20%

47,45%

100%

23,967

57,562

7- 45

 Program Peningkatan dan Pengembang -an Pengelolaan Keuangan Daerah  Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelengga -raan Pemerintaha n Daerah


DPKAD

Dinas Pajak

dari sektor pajak daerah (Milyar Rp) 8

Tersediany a dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 9 Tersediany a dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA(do k) 10 Tersediany a dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; 11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

Ada

Ada

Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

Ada

Ada

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


Bappeda

Ada

Ada


Bappeda

Ada

Ada

 Pengembang -an data &informasi  Kerjasama pembanguna n  Pembanguna n ekonomi  Perencanaan kota-kota menengah dan besar  Perencanaan dan pembangunan

7- 46

semua OPD

Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggar aan pelayanan kepada masyarakat

Meningkat nya pendapata n asli daerah dari sektor pajak

1

Ketersedia an pengaturan pembentuk an organisasi perangkat daerah hasil restrukturi sasi organisasi birokrasi pemerintah Kabupaten yang memenuhi kebutuhan

87.152.376.400

4.3.

12

44.982.602.382

bidang fisik dan tataruang  Perencanaan sosial budaya  Penelitian dan pengembang -an daerah

50

100

7- 47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggara an Pemerintahan Daerah


Dinas Perpajakan

 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  Pendidikan Kedinasan  Pembinaan & Pengembang -an Aparatur


BKPPD

Semua OPD

pelayanan terbaik bagi warga masyaraka t (%) 2

Kepemilika n KTP

100

86,77

3

Kepemilika n akta kelahiran per 1000 penduduk

296,29

303,72

4

kepemilika n Kartu Keluarga

69,77

70,98

5 Aspirasi masyarakat yang direkomenda -sikan ke Pemerintah Daerah : 12 PERDA  Perda Inisiatif  PerdaEksek 9 PERDA utif 6 Prosentase 20 lembaga ekonomi perdesaan

40 Perda 40 PERDA 100

7- 48

Penataan Administrasi Kependudukan

Kependuduk an& ca-tatan Sipil

Disdukcapil

Peningkatan Ka-pasitas Lembaga Perwakilan Rak-yat Daerah (Fungsi Legis-lasi, Anggaran, Pengawasan DPRD)


Sekretariat DPRD (Tim Asistensi RAPER-DA)

 Pengembang -an lembaga ekonomi perdesaan

Pemberdaya an Masyarakat dan Desa

BPMD

Bag. Kependudukan, KB dan PP

Bag. Pemdes

yang berkemban g sesuai target lima tahun ke depan (%) 7

8

9

Prosentase pemanfaat an Teknologi Tepat Guna sesuai target lima tahun ke depan (%) Ketersedia an profil desa yang valid

Kebijakan penataan wilayah

 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 5%

25%

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Pemberdaya an Masyarakat dan Desa

BPMD

Bag. Pemdes

360

360

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah


Bag. Pemdes

Bag. Pemdes, Kecamatan

0

1

Penataan daerah otonom baru


Bag. Pem-um dan Otda

Bappeda

7- 49

10 Kebijakan penyelenggar aan pemerintah an daerah di kecamatan

1

1

11 Kebijakan tentang pemerintah an desa (DOKUMEN ) 12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif

1

1

99,67%

7- 50

Penataan, penguasaan, pemilikan, penggu-naan dan pemanfaatan tanah negara



Peningkatan kapasitas penyelenggara an pemerintahan daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa



Kecamatan

Pemberdaya an Masyarakat Desa

Bag. Pemdes

BPMD

Program peningkatan partisisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pemberdaya an Masyarakat Desa

Bag. Pemdes

BPMD

13 Kebijakan Kerjasama Daerah

1 dok

1 dok

penataan peraturan perundangundangan


Bag. Hukum

14 Kebijakan penyelesai an kasus hukum

5

15 Kebijakan tentang publi-kasi informasi penyeleng gara-an pemerintahan daerah 16 Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagang

25

Pengembanga n layanan hukum dan penyebarluasa n produk hukum


Bag. Hukum

1

1

Pengembanga n komunikasi informasi dan media massa

Komunikasi &Informatika

Bag. Humas dan keprotokolan

Dishubko-minfo

3

4

Peningkatan dan pengembanga n pengelolaan daerah

Koperasi Usaha kecil dan menengah

Bag. Kopdaginpar

Dinas Kope-rasi, Dinas Perdagangan dan Industri

7- 51

Semua OPD

an, perindustri an dan pariwisata

Pengembanga n industri kecil dan menengah

Industri

Bag. Kopdagin-par


Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Perdagangan

Bag. Kopdaginpar


17 Kebijakan di bidang pengemba ngan pertanian dan agribisnis

1

1

Pengembanga n Pertanian

Pertanian

Bag. Pertanian Perhutanan Perikan-an dan Peternakan


18 Kebijakan di bidang ketahanan pangan

1

1


Ketahanan Pangan



19 Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebuna n

1

1

Pengembanga n kehutanan dan perkebunan



Dinas Hutbun

7- 52

20 Kebijakan di bidang pengemba ngan perikanan dan peternakan

1

1

Pengembanga n perikanan dan peternakan



Dinas Perikanan dan Kalutan

21 Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubung an

1

1

Pengembanga n infrastruktur


Bag. Pembangunan Infrastruktur & Ling-kungan Hidup

Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Informatika, Bappeda,

22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehata n lingkungan

1

1


Bag. Pembangunan Infrastruktur & Lingkungan Hidup

Dinas Tata Ruang dan permukim-an, Dinas Perhubungan dan Informatika, Bappeda.

7- 53

23 kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya dan pertamban gan

1

1

24 kebijakan pembangu nan daerah

1

1

25 Kebijakan di bidang peningkata n mutu pendidikan dan tenaga kependidik an

1

1

7- 54


Bag. Pembangunan Infrastruktur & Ling-kungan hidup

Kantor LH, Bappeda, Dinas PSDAP

Program pengendalian penyelenggara -an pembangun-an daerah


Bag. Pengendalian adm. Pembanguna n

Bappeda

Program pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan


Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah-raga

Dinas Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan


Bag. Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah-raga

 Pengembang -an & keserasian kebijakan pemuda  Pengembang -an &kebijakan manajemen olahraga Program penataan Administrasi Kependudukan


Bag. Keagama-an, Pendidikan, Pe-muda dan Olah-raga

Kependudukan dan Catatan Sipil


25 Kebijakan dibidang pemuda dan olahraga

1

1

26 Kebijakan dibidang Kependudu kan dan Catatan Sipil 27 Kebijakan dibidang Keluarga Berencana

1

1

1

1

Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera


28 Kebijakan dibidang Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak

2

2

Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan perlindungan anak


Bag. Kependuduka n, KB dan PP

7- 55

Dinas Pendidikan

Disdukcapil

29 Kebijakan dibidang Kesehatan

1

1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Bag. So-sial Ke-sehatan, Ketenagakerja-an dan Transmigrasi

30 Kebijakan dibidang ketenagakerjaa n

1

1

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Ketenagakerj aan


31 Kebijakan dibidang sosial

1

1

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Sosial


32 Kebijakan dibidang pengelolaan keuangan Daerah 33 Kebijakan dibidang pengelolaan

1

1

1


Bagian Keuang-an& Perlengkapan

1

Program peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan daerah

7- 56

Barang/ aset daerah 34 Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik 35 Kebijakan dibidang pelayanan publik 36 Kebijakan penyusuna n SOP

0

5

Program peningkatan kualitas pelayanan publik


Bag. Organisasi

0

5

0

5

37 Kebijakan dibidang pengawasa n dan akuntabilit as

0

5

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara


Bag. Organisasi

38 Jumlah OPD yang menerapka n pengelolaa n arsip secara baku (OPD)

76

82

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Kearsipan

7- 57

Kantor Arpusda

39 ketersedia

50

310

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Kearsipan

Kantor Arpusda

40 ketersedia an prasarana pengelolaa n arsip 41 Ketersedia n sistem penangana n permasala han sosial secara preventif dan kuratif (%)

9

23

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Kearsipan

Kantor Arpusda

26,94

39,44

 Perbaikan perumahan akibat bencana alam /sosial  Perencanaan pembanguna n daerah rawan bencana

 Sosial  Perencanaan pembangunan

BPBD

50

70

Program Pemeliharaan Kantranbtibma s dan pencegahan tindak kriminal

Kesatuan bangsa dan politik luar negeri

Satpol PP/TNI/ Polri

an prasarana pengelolaa n arsip ( unit)

4.4.

Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supermasi hukum serta pembinaaan kerukunan

1

Tingkat penyelesai an pelanggara n K3 (ketertiban , ketentrama n dan keindahan) (kasus)

7- 58

Bappeda, Dinas Tarkim, Dinas PU Bina Marga, Dinas PSDAP

4.5.

hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggar aan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif

2

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

1,06

1,06

Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

1

cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi

-

1

2

Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersedia an data base untuk analisis perencanaan pembangu

354

0

3

Penataan peraturan perundangundangan


354

Program pengembanga n komunikasi informasi dan media masa


80

Pengembanga n Data/Informasi/ Statistik Daerah

Statistik

7- 59

Bag. Organisasi

Bappeda

BPS

nan (%) 4

5

6

Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabupaten Cianjur Persentase ca-kupan ketersediaan media distribusi informasi (%) Pengkajian & Pembangu nan Sub Domain

0

15

Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


Bappeda

Semua OPD

47,43

100

Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Bappeda,

Semua OPD

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi


Dishubkominfor

Website 7

Daerah Persentase cakupan ketersedia an dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan

0

100

7- 60

informasi (%)

8

9

Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi (%) Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi

16,67

100

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Komunikasi dan Informasi

Dishubkominfo

-

2

Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah


Bappeda

Misi 5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

7- 61

Bag. Hukum, Dishubkom-info

5.1.

Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah

1

Menurunny a jumlah temuan penyalahg una-an APBD

0

0

2

Menurunny a angka perceraian (kasus)

30

10

3

Menurunny a jumlah pelanggara n perda (kecamata n)

8

6

7- 62

 Program pembinaan &pengemban g-an aparatur  Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalia n pelaksanaan kebijakan KDH Program pembinaan dan pengembanga n aparatur Program pembinaan dan pengembanga n aparatur


Inspek-torat Daerah

Bag. Organisasi

5.2.

Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakt , berbangsa, dan bernegara

Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh (Rp)

5

persentase partisipasi masyaraka t dalam pemilu, pemilukada

0

1. ketersediaa

3

n kebijakan internalisas i akhlakul karimah 2. cakupan petugas linmas 3. rasio personil Linmas dibandingk an jumlah penduduk

Program pembinaan dan pengembanga n aparatur

11.737.101.108,15

4

65

-

5 kec.

-

1,19%

7- 63

Program pendidikan politik masyarakat

Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Satpol PP

TNI Polri

5.3.

Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalaha n sosial

1

2

3

Terjaganya ketentrama n masyaraka t, ketertiban umum (terha-dap pelanggaran dan kondisi trantibum) (Lokasi) Persentase PMKS yang dibina Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah

6

6

Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Satpol PP

TNI Polri

26,94

40

Sosial

Dinsos-nakertrans

Bagian SKKT

30

40

 Program pelayanan dan rehabilitasi sosial  Program pemberdaya an fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan PMKS lainnya  Program Bantuan dan jaminan kesejahteraa n sosial  Program pemberdaya an kelembagaa n kesejahteraa n sosial

7- 64

4

5

Jumlah kelom-pok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahg una-an NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegaha n penularan HIV/AIDS

5 kel

Jumlah lembaga masyaraka t yang berorienta si pada upaya penyelesai

43

5 kel

Peningkatan peran serta kepemudaan

Kepemudaan dan olah raga

Dinsos-naker

Setda, BKBPP Dinkes Dinsosna-ker Disdik PKK Kementeri-an Agama Polri

43

7- 65

Pengendalian banjir

Sosial

BPBD

Bagian SKKT

an masalah sosial pada lingkungan nya

7- 66

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

Recommend Documents