91
BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1.
Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Kebijakan umum APBD merupakan gambaran umum mengenai kebijakan
pembangunan yang akan dijalankan dengan menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan.
Gambaran umum kebijakan yang disusun meliputi kebijakan untuk
memperoleh pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan yang berkaitan dengan belanja daerah sangat penting terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia di setiap daerah. Kebijakan umum APBD yang berkaitan dengan belanja daerah harus ditetapkan dengan strategi yang tepat.
Hal tersebut berkaitan dengan adanya
sejumlah kendala seperti ketersediaan dana APBD yang terbatas, waktu pelaksanaan APBD yang singkat (1 tahun) dan lain sebagainya. Strategi perancangan kebijakan umum APBD harus dapat menciptakan kebijakan belanja daerah yang efektif meskipun terdapat sejumlah kendala yang mesti dihadapi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun strategi perancangan kebijakan umum APBD adalah analisis SWOT. Metode analisis SWOT yang digunakan untuk menyusun strategi perancangan kebijakan umum APBD di Kabupaten Bogor menggunakan data dan informasi yang telah dikaji dalam bab sebelumnya. Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukkan bagi penetapan faktorfaktor internal dan eksternal yang akan dianalisis dengan analisis SWOT. Bahan masukan yang lainnya berasal dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang merupakan stakeholder pembangunan di Kabupaten Bogor. Analisis SWOT pada kajian ini ditujukan untuk menetapkan strategi perancangan kebijakan umum APBD di sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
92 Berdasarkan kajian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa masing-masing faktor memiliki keadaan yang berbeda-beda. Untuk keperluan analisis SWOT, masing-masing faktor dikelompokkan dalam kelompok SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Penilaian dari para stakeholder terhadap faktor-faktor yang dimuat dalam kuesioner SWOT (Lampiran 2) menjadi masukan untuk penentuan strategi perancangan kebijakan umum APBD di Kabupaten Bogor. Penilaian para stakeholder yang menjadi responden terhadap faktor-faktor internal yang berpengaruh dalam pembangunan di sektor pendidikan memperlihatkan bahwa unsur kekuatan lebih dominan dari pada unsur kelemahan. Penilaian terhadap faktor-faktor eksternal memperlihatkan bahwa unsur ancaman lebih besar dari pada unsur peluang.
Rekapitulasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sektor
pendidikan di Kabupaten Bogor setelah dikelompokkan berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28. Analisis SWOT Sektor Pendidikan di Kabupaten Bogor. K o m p o n e n Kekuatan Rasio Guru dan siswa memadai Alokasi anggaran pendidikan memadai Kelemahan APM SLTP dan SLTA kurang Rasio ruang kelas dan siswa SLTP kurang Peluang Kelembagaan masyarakat yang potensial Aksesibilitas sarana SD yang baik Ancaman Daya beli masyarakat rendah Putus sekolah yang masih tinggi
Bobot
Rating
Nilai
0,20 0,30
4 3
0,80 0,90
0,35 0,15
3 3
1,05 0,45
0,25 0,10
3 4
0,75 0,40
0,45 0,20
4 2
1,80 0,40
93 Berdasarkan Tabel 28 diketahui bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Bogor memiliki unsur kekuatan dengan nilai 1,7 poin, unsur kelemahan dengan nilai 1,5 poin, unsur peluang dengan nilai 1,15 poin, dan unsur ancaman dengan nilai 2,2 poin. Hasil ini memperlihatkan bahwa unsur internal yang lebih besar adalah unsur kekuatan dan unsur eksternal yang lebih besar adalah unsur ancaman. Pada situasi tersebut strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sektor pendidikan di Kabupaten Bogor adalah strategi S-T atau strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam menghadapi ancaman. Kekuatan yang dapat dioptimalkan antara lain adalah : menyeimbangkan rasio guru dan siswa terutama untuk tingkat SLTP dan SLTA di mana pada saat ini masih banyak guru di kedua tingkatan ini yang kekurangan jam mengajar, meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Ancaman yang harus ditanggulangi antara lain adalah : meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan angka putus sekolah. Hasil penilaian responden terhadap pembangunan sektor kesehatan agak berbeda dengan sektor pendidikan.
Penilaian responden terhadap faktor-faktor
internal yang berpengaruh di sektor kesehatan memperlihatkan bahwa unsur kekuatan lebih dominan dari pada unsur kelemahan. Penilaian terhadap faktor-faktor eksternal memperlihatkan bahwa unsur ancaman memiliki nilai yang sama dengan unsur peluang.
Keadaan terebut memungkinkan diterapkannya dua strategi
perencanaan pembangunan di sektor kesehatan.
Rekapitulasi faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bogor setelah dikelompokkan berdasarkan komponen SWOT dapat dilihat pada Tabel 29.
94 Tabel 29. Analisis SWOT Sektor Kesehatan di Kabupaten Bogor. K o m p o n e n Kekuatan Angka kematian bayi dan ibu yang kecil Jumlah persalinan medis yang memadai Kelemahan Fasilitas kesehatan yang kurang memadai Jumlah tenaga medis yang kurang memadai Peluang Tingkat gizi balita yang relatif baik Kualitas lingkungan hidup yang relatif baik Ancaman Daya beli masyarakat rendah Kelembagaan masyarakat yang kurang
Bobot
Rating
Nilai
0,35 0,25
3 3
1.05 0.75
0,20 0,20
3 3
0.6 0.6
0,35 0,15
3 3
1.05 0.45
0,25 0,25
4 2
1 0.5
Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Bogor diketahui bahwa unsur kekuatan memiliki nilai 1,80 poin, unsur kelemahan memiliki nilai 1,20 poin, unsur peluang dan ancaman masing-masing memiliki nilai 1,50 poin. Keadaan ini menggambarkan bahwa unsur internal yang dominan adalah kekuatan dan unsur eksternal memiliki nilai yang sama antara peluang dan ancaman. Pada situasi seperti ini strategi yang dapat diterapkan untuk membangun sektor kesehatan di Kabupaten Bogor dapat berupa strategi S-T atau strategi diversifikasi dan strategi S-O atau strategi progresif secara bersamaan.
Strategi diversifikasi
ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman sedangkan strategi progresif ditujukan untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada guna memanfaatkan peluang yang tersedia. Kekuatan sektor kesehatan di Kabupaten Bogor yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah keberhasilan pemerintah daerah menekan angka kematian bayi dan ibu serta keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan persalinan secara medis. Peluang sektor kesehatan yang dapat dimanfaatkan adalah tingkat gizi balita yang relatif baik serta adanya keinginan masyarakat untuk menjaga kondisi lingkungan
95 hidup.
Unsur ancaman di sektor kesehatan yang harus ditanggulangi adalah
rendahnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi biaya kesehatan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan sektor kesehatan seperti penyediaan posyandu. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
sektor
perekonomian
masyarakat
sebagaimana telah dikaji dalam bab sebelumnya juga umum memiliki keadaan yang berbeda satu sama lain.
Beberapa faktor terlihat memiliki kecenderungan yang
posistif antara lain adalah pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan SDM, tetapi beberapa faktor lainnya memiliki kecenderungan negatif. Rekapitulasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli di Kabupaten Bogor setelah dikelompokkan berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 30. Tabel 30. Analisis SWOT Sektor Perekonomian di Kabupaten Bogor. K o m p o n e n Kekuatan Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat Ketersediaan SDM yang memadai Kelemahan Penyerapan tenaga kerja yang relatif kecil Pelayanan perijinan yang kurang optimal Peluang Tingkat investasi yang relatif baik Kondisi infrastuktur yang relatif baik Ancaman Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah Kelembagaan masyarakat yang kurang
Bobot
Rating
Nilai
0,35 0,20
4 3
1.40 0.60
0,20 0,25
3 4
0.60 1.00
0,25 0,25
3 3
0.75 0.75
0,25 0,25
4 3
1.00 0.75
Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa unsur kekuatan memiliki nilai 2,00 poin, unsur kelemahan memiliki nilai 1,60 poin, unsur peluang memiliki nilai 1,50 poin dan unsur ancaman memiliki 1,75 poin. Berdasarkan penilaian tersebut dapat diketahui bahwa unsur internal yang dominan adalah kekuatan dan unsur eksternal yang
96 dominan adalah kelemahan.
Pada situasi tersebut, strategi yang tepat untuk
diterapkan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bogor adalah strategi S-T atau strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ditujukan untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki berupa pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan SDM yang memadai untuk menghadapi ancaman yang ada berupa tingkat pendapatan yang rendah dan aspek kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi yang relatif kurang berkembang.
6.2. Rekomendasi Program Pembangunan Hasil analisis SWOT memperlihatkan bahwa secara umum strategi yang tepat untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian adalah strategi S-T.
Pada sektor kesehatan dapat juga diterapkan strategi S-O. Strategi-strategi
tersebut menekankan pada pemanfaatan unsur kekuatan di masing-masing sektor untuk menghadapi persoalan berupa ancaman.
Pada dasaranya stratagei S-T
menekankan pada adanya diversifikasi atau keragaman program untuk mengatasi ancaman. Untuk itu diperlukan adanya kreativitas atau terobosan dalam membuat program dan kegiatan di sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
6.2.1. Program Sektor Pendidikan Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang layak diterapkan pada sektor pendidikan
adalah
strategi
S-T
atau
diversifikasi
yang
bertujuan
untuk
mengoptimalkan kekuatan yang ada guna menghadapi sejumlah ancaman. Kekuatan yang dimiliki dalam hal ini adalah ketersediaan guru dan potensi anggaran pemerintah yang dapat disediakan untuk membangun sektor pendidikan. Adapun ancaman yang ada adalah faktor daya beli masyarakat yang rendah dan angka putus sekolah yang
97 relatif cukup tinggi.
Program pembangunan sektor pendidikan yang dapat
direkomendasikan dalam hal ini adalah : 1. program sekolah bebas biaya (gratis) untuk siswa SD/ SLTP, 2. program sekolah SD-SLTP satu atap atau pendidikan dasar sembilan tahun, 3. program pembentukan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sistem jemput bola, 4. prorgram pembentukan PKBM plus keterampilan, 5. program pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah. Program sekolah gratis SD-SLTP adalah program yang dimaksudkan untuk menanggulangi hambatan daya beli masyarakat yang rendah.
Program tersebut
diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor hingga saat ini belum sepenuhnya dapat memberlakukan pendidikan gratis. Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat untuk siswa SD dan SLTP baik sekolah negeri maupun swasta belum mampu menghapuskan adanya pungutan untuk siswa. Penyebab hal ini antara lain adalah : (1) penggelembungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) oleh pihak sekolah yang membuat alokasi BOS tidak mencukupi sehingga kekurangannya tetap dimintakan kepada orang tua siswa dan (2) pungutan uang pembangunan yang dipaksakan kepada orang tua siswa terutama pada saat pendaftaran siswa baru. Untuk mengatasi hal ini diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis. Kebutuhan anggaran penyelenggaraan sekolah gratis SD-SLTP di Kabupaten Bogor relatif besar. Komponen pembiayaan sekolah SD-SLTP yang harus disediakan pemerintah antara lain adalah : biaya operasional sekolah (BOS) setiap bulan dan
98 biaya pendaftaran siswa baru. Komponen biaya operasional sekolah saat ini telah disediakan oleh pemerintah pusat melalui program BOS tahun 2007 yang besarannya adalah Rp. 235.000/siswa/tahun untuk siswa SD dan Rp. 354.000/siswa/tahun untuk siswa SLTP. Perkiraan besarnya kebutuhan BOS yang disediakan pemerintah pusat untuk seluruh siswa SD dan SLTP di Kabupaten Bogor tahun 2007 sekitar Rp. 179,6 milyar dengan rincian Rp. 126,1 milyar untuk siswa SD dan Rp. 53,5 milyar untuk siswa SLTP. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dapat pula menganggarkan tambahan BOS sesuai kemampuan keuangan daerah. Komponen biaya pendaftaran siswa baru sebetulnya adalah komponen biaya yang dapat dihilangkan jika ada kemauan dari pemerintah daerah untuk mencegah sekolah melakukan pungutan. Hanya saja pihak sekolah bersama dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua siswa sering menyepakati adanya pungutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas pelengkap sekolah. Berdasarkan pengamatan peruntukan biaya pendaftaran umumnya dilakukan untuk pembelian seragam sekolah, buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan penambahan fasilitas sekolah. Beberapa komponen biaya pendaftaran sebetulnya dapat dihilangkan seperti biaya pengadaan seragam sekolah yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orang tua siswa. Biaya kegiatan ekstrakurikuer sebetulnya sudah ditanggulangi oleh BOS karena termasuk operasional sekolah. Pemerintah daerah dapat membantu biaya pengadaan buku pelajaran dan penambahan fasilitas sekolah. Perkiraan besaran anggaran yang diperlukan untuk membebaskan biaya pendaftaran sekolah di Kabupaten Bogor adalah sekitar Rp. 28,6 milyar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 2.157 SD dan 471 SLTP dengan ketentuan Rp. 10 juta untuk SD dan Rp. 15 juta untuk SLTP. Anggaran tersebut dapat menghapuskan pungutan biaya pendaftaran siswa baru terutama untuk sekolah negeri yang menjadi
99 tanggung jawab pemerintah. Pungutan masih dimungkinkan untuk sekolah swasta sesuai dengan kemampuan orang tua siswa karena sekolah swasta relatif mandiri dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Program penggabungan sekolah SD-SLTP dalam satu atap di mana siswa belajar selama sembilan tahun ditujukan salah satunya untuk mengurangi beban biaya transportasi. Salah satu penyebab banyaknya siswa lulusan SD yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SLTP adalah karena lokasi SLTP yang jauh untuk dijangkau sehingga memerlukan biaya transportasi.
Apabila siswa lulusan SD terus dapat
melanjutkan sekolahnya ke jenjang SLTP di tempat yang sama, maka hal ini dapat mengurangi tingkat putus sekolah. Program peningkatan partisipasi sekolah non formal untuk menanggulangi angka buta huruf yang dapat direkomendasikan dalam hal ini antara lain adalah penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sistem jemput bola yang mendekatkan PKBM dengan tempat tinggal penduduk buta huruf. Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Bogor selama ini masih mengandalkan pada inisatif masyarakat terutama dalam penyediaan tempat belajar. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya memfasilitasi bahan pelajaran dan bantuan sebagian dana operasional PKBM. Untuk dapat menyelenggarakan PKBM sistem jemput bola, pemerintah daerah harus menentukan lokasi PKBM di wilayah yang banyak penduduk buta hurufnya dan mudah dijangkau. Program lain yang dapat dilakukan adalah penyelenggaraan PKBM plus yang selain menyelenggarakan kegiatan pemberantasan buta huruf juga menyertakan program peningkatan penghasilan. Program ini mensinergikan pemberantasan buta huruf dan peningkatan pendapatan (daya beli). Perpaduan dua hal ini diharapkan dapat menarik minat penduduk yang buta huruf untuk belajar di PKBM.
100 Program pembangunan dan rehabilitasi sekolah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan daya tampung sekolah, mengoptimalkan rasio ruang kelas dan siswa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan. Program ini sangat mungkin untuk diterapkan karena anggaran pendidikan dalam APBD masih dapat ditingkatkan. Kebutuhan pembangunan dan perbaikan seluruh ruang kelas yang rusak berat di Kabupaten Bogor diperkirakan sebanyak 5.000 ruang kelas mulai dari jenjang SD hingga SLTA. Jika diasumsikan biaya untuk memperbaiki ruang kelas adalah sebesar Rp. 100 juta, maka diperlukan sekitar Rp. 500 milyar untuk menyelesaikan semua kerusakan. Jika pertambahan ruang kelas yang rusak berat sebesar 6 persen atau 300 ruang kelas per tahun, maka diperlukan anggaran sebesar Rp. 280 milyar per tahun selama dua tahun untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak.
6.2.2. Program Sektor Kesehatan Strategi pembangunan sektor kesehatan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis SWOT adalah strategi S-T (diversifikasi) atau strategi S-O (progresif). Strategi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada guna menghadapi sejumlah ancaman dan juga untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Program pembangunan sektor kesehatan yang direkomendasikan adalah : 1. program imunisasi dasar gratis, 2. program pemberian makanan tambahan gratis, 3. program revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu), 4. program pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin dan berpenghasilan rendah. 5. program pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan milik pemerintah.
101 Program sektor kesehatan di Kabupaten Bogor yang selama ini dilakukan berkaitan dengan imunisasi adalah program pengembangan imunisasi (PPI) untuk balita seperti imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerrin), Hepatitis B, Polio, DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) dan Campak serta imunisasi non PPI seperti HIB (Haemophillus Influenza type B), MMR (Measles, Mumps, Rubella) , Tifoid, Hepatitis A dan Varisela. Pelayanan imunisasi tersebut sebagian diberikan secara gratis dan sebagian dikenakan biaya di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau pos pelayanan terpadu (posyandu). Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan imunisasi lebih sering terjadi karena hambatan budaya daripada ekonomi.
Sebagian orang tua tidak
menginginkan anaknya diimunisasi karena dampak sementaranya seperti balita menjadi panas dan gejala lainnya. Hambatan budaya lainnya adalah ketidakfahaman tentang manfaat imunisasi dan juga kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaan imunisasi. Solusi yang direkomendasikan untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Bogor antara lain adalah peningkatan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi dan juga pemberian imunisasi dasar atau imunisasi PPI secara gratis. Program penanganan gizi balita di Kabupaten Bogor salah satunya dilakukan melalui pemberian makanan tambahan (PMT). Hambatan yang selama ini terjadi pada program ini antara lain adalah adanya kecenderungan balita kurang menyukai jenis makanan tambahan yang diberikan sehingga program tidak efektif. Hal yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi persoalan ini misalnya dengan fortifikasi bahan makanan yang biasa dimakan balita. Fortifikasi yang diberikan adalah berupa zat gizi yang dibuat secara khusus dalam bentuk bubuk. Dengan cara ini balita tidak harus mengubah jenis makanannya tetapi cukup ditambah zat fortifikasi. Program pemberian makanan tambahan gratis diharapkan dapat meningkatkan gizi balita yang ada di Kabupaten Bogor.
102 Sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan program peningkatan cakupan imunisasi dan pelayanan gizi balita di atas adalah posyandu.
Rasio jumlah
posyandu dengan jumlah balita juga sangat kecil yaitu 1 : 110. Keadaan ini diduga menjadi sebab mengapa peningkatan indeks kesehatan di Kabupaten Bogor kurang optimal. Untuk itu hal yang dapat direkomendasikan adalah peningkatan jumlah posyandu di Kabupaten Bogor melalui program revitalisasi posyandu. Program
pelayanan
kesehatan
gratis
untuk
keluarga
miskin
dan
berpenghasilan rendah layak direkomendasikan dalam rangka membantu mereka memperoleh pelayanan kesehatan. Program ini perlu dilaksanakan karena daya beli yang rendah masih menjadi ancaman di sektor kesehatan. Program lain yang juga layak direkomendasikan adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan. Hal terebut perlu dilakukan karena jumlah fasilitas kesehatan yang kurang memadai masih menjadi kelemahan mendasar di sektor kesehatan di Kabupaten Bogor. Komponen anggaran yang diperlukan untuk program kesehatan gratis terdiri dari biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit. Anggran operasional pelayanan dasar diperkirakan sebesar Rp. 5 milyar per tahun untuk 209 puskesmas/pustu/pusling. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata retribusi kesehatan per tahun yang selama ini diperoleh di Kabupaten Bogor. Anggaran pelayanan rujukan untuk 1,1 juta keluarga miskin selama ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui asuransi keluarga miskin (askeskin) dengan premi sebesar Rp. 60.000/jiwa/tahun. Oleh karena itu anggaran yang harus disediakan dalam hal ini hanya untuk sekitar 2 juta penduduk berpenghasilan rendah dalam bentuk asuransi kesehatan daerah (askesda). Perkiraan anggaran yang diperlukan dalam hal ini adalah Rp. 120 milyar per tahun untuk premi sebesar Rp. 60.000/jiwa/tahun.
103
6.2.3. Program Sektor Perekonomian Strategi pembangunan sektor perekonomian yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis SWOT adalah strategi S-T atau strategi diversifikasi. Strategi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada guna menghadapi sejumlah ancaman dan juga untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Program pembangunan sektor perekonomian yang dapat direkomendasikan dalam hal ini adalah : 1. program pendidikan dan pelatihan angkatan kerja, 2. program pelayanan perijinan investasi satu atap, 3. program pembangunan infrastruktur perekonomian, 4. prorgram pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 5. program pengembangan pertanian terpadu. Ketersediaan SDM yang memadai adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor di sektor perekonomian.
Untuk mengoptimalkan
pemanfaatan SDM tersebut maka dibutuhkan program semacam pemberian pendidikan dan pelatihan terutama kepada penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja. Hal tersebut perlu dilakukan karena meningkatnya ketersediaan SDM yang siap untuk bekerja atau SDM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri akan memberi peluang meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan memperoleh penghasilan. Pada akhirnya hal tersebut akan akan berpengaruh positif terhadap daya beli. Untuk tahap awal, program pendidikan dan pelatihan difokuskan untuk melatih lulusan SLTA dan penduduk yang belum bekerja. Perkiraan jumlah lulusan
104 SLTA setiap tahun adalah 10.000 siswa dan jumlah pengangguran setiap tahun adalah 200.000 orang. Untuk itu diperlukan program pendidikan dan pelatihan harus dapat melayani sekitar 210.000 orang. Jika diasumsikan biaya pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sebesar Rp. 100.000 per orang, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 21 milyar per tahun. Kenyataan bahwa pengaruh investasi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor menunjukkan pentingnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor membuat kebijakan yang mendukung iklim investasi. Salah satu program yang perlu dilakukan adalah pemberian pelayanan perijinan investasi satu atap. Peningkatan investasi dipastikan akan mendorong peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaann bagi masyarakat.
Pada akhirnya hal tersebut akan akan
memberikan peluang bagi meningkatnya daya beli masyarakat. Peluang peningkatan investasi perlu juga didukung oleh ketersediaan infrasturktur wilayah yang memadai. Kondisi infrastuktur wilayah di Kabupaten Bogor yang relatif memadai perlu senantiasa ditingkatkan untuk menunjang iklim investasi.
Program pemerintah yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur wilayah terutama jalan dan jembatan. Program tersebut selain mendorong tumbuhnya investasi, secara langsung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur yang baik di satu daerah akan memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat memberikan peluang adanya peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa adalah berarti juga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang diperlukan untuk perbaikan infrastruktur ditentukan oleh banyaknya infrastruktur yang rusak terutama rusak ringan dan berat. Panjang jalan yang rusak ringan dan berat di Kabupaten Bogor tahun 2005 sebesar 513,53 km.
105 Biaya yang diperlukan untuk memperbaiki jalan yang rusak kurang lebih Rp. 200.000 per meter jalan. Anggaran yang diperlukan untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Bogor diperkirakan sebesar Rp. 102.706.000.000.
Anggaran ini akan bertambah
besar jika anggaran perbaikan jembatan dan juga anggaran pemeliharaan rutin jalan dimasukkan dalam komponen perbaikan infrastruktur. Program pemerintah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian adalah program pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil-menengah (KUKM). Program tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya KUKM di Kabupaten Bogor. Peningkatan jumlah KUKM akan berdampak pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah orang yang berpenghasilan. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Bogor. Anggaran yang diperlukan untuk membantu KUKM di Kabupaten Bogor ditentukan oleh seberapa besar jumlah KUKM di Kabupaten Bogor dan juga seberapa besar bantuan modal akan diberikan. Jumlah KUKM di Kabupaten Bogor berdasarkan data tahun 2005 diketahui sebanyak 2.670 unit terdiri dari industri kecil dan koperasi. Jika diinginkan adanya rasio ideal koperasi dengan angkatan kerja, maka diperlukan tambahan sebanyak 1.725 unit koperasi. Total KUKM yang harus dibantu permodalannya di Kabupaten Bogor kurang lebih 4.395 unit. Anggaran yang diperlukan untuk membantu permodalan seluruh KUKM di Kabupaten Bogor diperkirakan sebesar Rp. 21.975.000.000 dengan asumsi bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 5 juta per unit KUKM. Anggaran tersebut dapat diperkecil jika pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank Jabar dan lembaga keuangan lainnya.
106 Kenyataan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi menjadi unsur kekuatan dan faktor penyerapan tenaga kerja menjadi kelemahan menunjukkan perlunya pemerintah daerah Kabupaten Bogor melaksanakan program yang mensinergikan kedua hal di atas. Program yang direkomendasikan dalam hal ini adalah program pengembangan pertanian secara terpadu. Sebagaimana diketahui, sektor pertanian adalah sektor primer yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bogor. Sebagai sektor primer maka sektor pertanian adalah sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar dibanding sektor sekunder dan sektor tersier.
Arah dari program pengembangan
pertanian dalam hal ini adalah untuk meningkatkan daya beli para petani di Kabupaten Bogor.
6.3. Penentuan Prioritas Pembangunan Penentuan prioritas pembangunan daerah dilakukan untuk menetapkan beberapa prioritas program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) secara optimal. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa alternatif program pembangunan yang layak untuk didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Program-program tersebut tersebar dalam sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 31. Program-program di atas perlu ditentukan prioritasnya satu sama lain. Untuk menentukan priritas diperlukan penilaian dengan menggunakan beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut adalah : (1) aspek biaya yang diperlukan, (2) aspek pembuatan kebijakan, (3) aspek kesiapan aparatur, (4) aspek kemanfaatan bagi masyarakat dan (5) aspek partisipasi masyarakat.
107 Tabel 31. Rekomendasi Program Pembangunan Daerah Di Kab. Bogor Sektor
Pendidikan
Kesehatan
Perekonomian
Rekomendasi Progam Pembangunan Daerah Sekolah gratis untuk tingkat SD-SMP Sekolah SD-SMP satu atap atau sekolah 9 tahun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sistem jemput bola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat plus keterampilan Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah Pelayanan imunisasi dasar gratis Pemberian makanan tambahan gratis Revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) Pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin Pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan pemerintah Pendidikan dan pelatihan angkatan kerja Pelayanan perijinan investasi satu atap Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur wilayah Pemberian bantuan permodalan bagi KUKM Pengembangan pertanian terpadu
Tinjauan terhadap aspek biaya ditekankan pada besar kecilnya pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan. Semakin rendah biaya yang diperlukan berarti semakin prioritas program tersebut.
Aspek pembuatan
kebijakan menekankan pada sejauh mana kemauan institusi eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan yang mendukung program tersebut.
Aspek kesiapan
aparatur menekankan pada kesiapan aparatur pemerintah dalam mendukung program dimaksud. Aspek kemanfaatan bagi masyarakat menekankan pada besar kecilnya manfaat program bagi masyarakat. Semakin besar manfaat program bagi mayarakat akan semakin prioritas program tersebut.
Aspek partisipasi menekankan pada
sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program yang ditetapkan. Secara umum hirarki pemilihan program pembangunan daerah yang telah diproses dengan program EXPERT CHOICE 2000 adalah seperti pada Gambar 32.
108
Program Pembangunan Daerah Di Kab. Bogor
Pelaku Pembangunan
Swasta
Pemerintahan Daerah
0,105
0,637
Kendala Pembangunan
Aspek Biaya
Aspek Kebijakan
0,257
Alternatif Pembangunan
Bid. Pendidikan Sekolah gratis (0,346) Sarana sekolah (0,206) PKBM jpt bola (0,172) Sekolah 1 atap (0,150) PKBM plus (0,126)
Masyarakat
0,195
Aspek Aparatur 0,385
0,258
Aspek Manfaat
Aspek Partisipasi
0,109
Bid. Kesehatan
Bid. Ekonomi
Kesehatan gratis (0,360) Sarana kesehatan (0,234) Rev. posyandu (0,196) Imunisasi gratis (0,166) PMT gratis (0,044)
Permodalan KUKM (0,293) Diklat Angk. Kerja (0,254) Perijinan 1 atap (0,215) Pemb. infrastuktur (0,162) Pertanian Terpadu (0,076)
Gambar 32. Hasil AHP Terhadap Program Pembangunan Daerah Di Kab. Bogor
Berdasarkan hasil analisis dengan metode AHP diketahui bahwa urutan pelaku pembangunan yang paling berpengaruh adalah : pemerintah daerah (nilai 0,637), masyarakat (nilai 0,258) dan swasta (nilai 0,105). Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagian besar merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara periodik menetapkan program-program pembangunan termasuk anggarannya.
0,053
Besar kecilnya porsi anggaran pembangunan sektor
pendidikan, kesehatan dan perekonomian ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme tetentu yang tidak mudah diakses oleh pihak swasta maupun masyarakat. Pemerintah pusat dalam hal ini telah mengalokasikan anggaran pembangunan dalam
109 bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu pencapaian IPM. Pelaksanaan
program-program
pembangunan
sebagian
besar
juga
dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Adapun swasta dan masyarakat memiliki peran dalam pembangunan yang tidak sebesar porsi yang dimiliki oleh pemerintah. Pihak swasta umumnya berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah terutama proyek infrastruktur.
Pihak swasta juga berperan dalam menyediakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat.
Adapun pihak masyarakat memiliki peran sebagai
pendukung keberhasilan progam pembangunan. Hal yang diharapkan dari pihak masyarakat yang paling penting adalah partisipasi dalam pembangunan. Kurangnya partisipasi dari masyarakat akan menyebabkan kegagalan program pembangunan. Hasil analisis dengan AHP memperlihatkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan program pembangunan menurut ketiga pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) adalah aspek aparatur. Adapun faktor yang paling rendah pengaruhnya adalah faktor partisipasi. Secara lengkap urutan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan daerah adalah seperti Tabel 32. Tabel 32. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Program Pembangunan di Kab. Bogor Urutan 1 2 3 4 5 Peran
Aspek
Nilai AHP 0.385 0.257 0.195 0.109 0.053
Aparatur Biaya Kebijakan Kemanfaatan Partisipasi aparatur
pemerintah
dalam
melaksanakan
program-program
pembangunan sangat besar. Keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah
110 berupa IPM sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur pemerintahan. Pada sektor pendidikan aparatur pemerintah berperan mulai dari tingkat sekolah yaitu para guru dan kepala sekolah hingga aparatur di tingkat Dinas Pendidikan.
Pada sektor
kesehatan aparatur pemerintaan berperan mulai dari tingkat petugas kesehatan dan dokter serta bidan di Puskesmas hingga aparatur di tingkat Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah.
Adapun pada sektor perekonomian, aparatur
pemerintah berperan mulai dari petugas penyuluh di lapangan hingga aparat di berbagai dinas yang membidangi sektor perekonomian. Menurut catatan Sekretariat Daerah Kab. Bogor (2006), jumlah aparatur pemerintahan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bogor berjumlah 16.925 orang dan yang berstatus tenaga kontrak berjumlah 2.741 orang.
Jenjang pendidikan aparatur pemerintah
di Kabupaten Bogor adalah SD (2,9%), SLTP (3,7%), Diploma (47,3%) dan Sarjana (26,7%). Faktor biaya dan kebijkan menempati urutan berikutnya dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Semakin mencukupinya anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program pembangunan akan semakin besar peluang tercapainya target pembangunan.
Alokasi terbesar dari belanja publik umumnya disediakan untuk
sektor ekonomi dan infrastruktur yaitu berkisar antara 47 – 75 persen. Pada aspek kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bogor sampai saat ini belum membuat peraturan daerah (PERDA) yang berkaitan secara khusus dengan pengelolaan pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Adapun perda yang pernah dibuat adalah sebatas perda pembentukan dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas-dinas yang berhubungan dengan sektor perekonomian. Perda ini perlu ditunjang dengan perda khusus seperti perda pengelolaan pendidikan atau perda pelayanan kesehatan dan perda tentang pengelolaan perekonomian masyarakat.
111 Aspek kemanfaatan program dan aspek partisipasi menempati urutan terbawah dari faktor-faktor yang berpengaruh pada pembangunan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa bagi para pelaku pembangunan aspek kemanfaatan dan partisipasi masyarakat relatif kurang berpengaruh dibanding aspek lainnya. Aspek kemanfaatan pada dasarnya meninjau sejauh mana program yang digulirkan bermanfaat bagi masyarakat (aspek outcome) sedangkan aspek partisipasi melihat sejauhmana program yang akan digulirkan mendapat respon dari masyarakat secara luas.
6.3.1. Prioritas Pembangunan Sektor Pendidikan Hasil analisis dengan AHP untuk menentukan prioritas pembangunan daerah di sektor pendidikan memperlihatkan bahwa progam penyelenggaraan sekolah gratis dari tingkat SD-SLTP menempati prioritas pertama.
Urutan berikutnya adalah
program pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, program pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sistem jemput bola, program penyelenggaraan SD-SLTP satu atap (9 tahun), dan program PKBM plus keterampilan. Uraian selengkapnya dari prioritas program pembangunan sektor pendidikan dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Urutan Prioritas Program Pembangunan Sektor Pendidikan Urutan 1 2 3 4 5
Program Pembangunan Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD-SLTP Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Penyelenggaraan PKBM Sistem Jemput Bola Penyelenggaraan SD-SLTP Satu Atap (9 Tahun) Penyelenggaraan PKBM Plus Keterampilan
Nilai AHP 0,346 0,206 0,172 0,150 0,126
Penetapan penyelenggaraan sekolah gratis SD-SLTP menjadi prioritas pembangunan sektor pendidikan merupakan hal yang sangat tepat. Berdasarkan
112 kajian sebelumnya diketahui bahwa faktor penting bagi tercapainya peningkatan derajat pendidikan adalah daya beli masyarakat. Penyelenggaraan sekolah gratis atau bebas biaya mulai dari jenjang SD hingga SLTP adalah solusi mengatasi rendahnya partisipasi sekolah formal dan tingginya angka putus sekolah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor hingga saat ini belum mampu menyelenggarakan program pendidikan gratis untuk jenjang SD-SLTP
terutama di sekolah negeri milik
pemerintah meskipun sudah ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat disebabkan antara lain oleh mentalitas aparatur yang masih sering melakukan pungutan-pungutan kepada siswa. Menurut para pelaku pembangunan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat), program pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah menjadi prioritas kedua setelah program penyelenggaraan sekolah gratis. Penetapan prioritas tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman umum bahwa gedung sekolah masih merupakan satu-satunya tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang formal.
Banyaknya gedung-gedung sekolah yang rusak menandakan kurangnya
pembangunan pada sektor pendidikan. Prioritas pembangunan berikutnya yang harus dilakukan adalah program penyelenggaraan PKBM sistem jemput bola. Program ini sebetulnya adalah program pengentasan buta huruf yang berarti juga program peningkatan angka melek huruf (AMH). Program ini relatif berpengaruh terhadap derajat pendidikan terutama dalam meningkatkan angka melek huruf (AMH). Pemerintah Kabupaten Bogor selama ini belum optimal dalam menyelenggarakan program dimaksud karena masih mengandalkan pada inisiatif masyarakat dalam penyediaan tempat belajar. Pemerintah Kabupaten Bogor semestinya membentuk PKBM di lokasi-lokasi yang jumlah penduduk buta hurufnya tinggi.
113 Program penyelenggaraan SD-SLTP satu atap atau progam pendidikan dasar 9 tahun adalah solusi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah. Selama ini sering ditemui siswa yang sudah lulus SD (6 tahun) tidak melanjutkan ke jenjang SLTP karena hambatan biaya dan jarak sekolah yang bertambah jauh. Rasio jumlah lulusan SD dengan daya tampung SLTP sangat tidak seimbang. Penetapan progam penyelenggaraan SD-SLTP satu atap meski ditempatkan sebagai prioritas ke empat sebetulnya adalah program yang penting. Kendala terbesar dari program tersebut adalah kendala kebijakan dan kesiapan aparatur. Terdapat sejumlah kebijakan yang harus dibuat di daerah termasuk di pusat untuk mengakomodasi program tersebut. Pengguliran progam SD-SLTP satu atap secara ideal dapat berarti penghapusan jenjang sekolah SLTP sehingga sangat mungkin mendapat penolakan dari berbagai pihak. Hal yang paling mungkin dilakukan sebagai tahap uji coba adalah pengguliran SD-SLTP satu atap di lokasi tertentu yang akses transportasinya terbatas. Program penyelenggaraan PKBM plus keterampilan yang ditempatkan sebagai prioritas terakhir adalah program pengentasan buta huruf yang digabungkan dengan pendidikan keterampilan. Program tersebut diadakan untuk menggabungkan kebutuhan peserta PKBM yang mayoritas usia produktif.
Perpaduan kegiatan
pemberantasan buta huruf dan pelatihan keterampilan untuk meningkatakan pendapatan diharapkan dapat menarik minat masyarakat yang buta huruf untuk belajar di PKBM. Program seperti ini belum optimal dilaksanakan di Kabupaten Bogor karena jumlahnya masih sangat terbatas. Jumlah PKBM secara keseluruhan di Kabupaten Bogor pada tahun 2005 adalah sebanyak 66 unit dengan jumlah penduduk buta huruf sebanyak 28.456 orang.
114
6.3.2. Prioritas Pembangunan Sektor Kesehatan Hasil analisis dengan AHP untuk menentukan prioritas pembangunan daerah di sektor kesehatan memperlihatkan bahwa progam pelayanan kesehatan gratis menempati prioritas pertama.
Urutan berikutnya adalah program pembangunan
sarana kesehatan, program revitalisasi pos pelayanan terpadu (Posyandu), program pemberian imunisasi gratis dan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita. Uraian selengkapnya dari prioritas program pembangunan sektor kesehatan dapat dilihat pada Tabel 34. Tabel 34. Urutan Prioritas Program Pembangunan Sektor Kesehatan Urutan 1 2 3 4 5
Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan Gratis Pembangunan Sarana Kesehatan Revitalisasi Posyandu Pemberian Imunisasi gratis Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita
Penetapan
progam
pelayanan
kesehatan
Nilai AHP 0,360 0,234 0,196 0,166 0,044 gratis
menjadi
prioritas
pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa bagi para pelaku pembangunan, aspek ekonomi menjadi alasan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Program pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor selama ini ditujukan untuk masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini cukup berhasil membantu masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Program pembangunan sarana kesehatan yang ditetapkan pada prioritas kedua sejalan dengan hasil kajisan sebelumnya yang menempatkan faktor sarana kesehatan sebagai faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap AHH. Pembangunan sarana kesehatan dalam hal ini meliputi puskesmas, puskesmas
115 pembantu (pustu), puskesmas keliling, rumah sakit, praktek dokter umum, rumah bersalin dan sebagainya. Jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor sejak tahun 2001-2005 cenderung mengalami peningkatan. Program revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) yang berupa pembentukan dan pengaktifan posyandu di setiap pelosok desa pada dasarnya adalah program yang menunjang tercapainya AHH secara optimal. Posyandu adalah tempat dilaksanakannya berbagai pelayanan kesehatan untuk ibu dan balita seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan bergizi. Program ini bersama dengan program pemberian imunisasi gratis dan program pemberian makanan tambahan untuk balita secara nyata berpengaruh terhadap AHH.
Program revitalisasi posyandu yang
diselenggarakan di Kabupaten Bogor belum berlangsung secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan jumlah posyandu di Kabupaten Bogor yang relatif tetap dari tahun 2001– 2005.
6.3.3. Prioritas Pembangunan Sektor Perekonomian Hasil analisis dengan AHP untuk menentukan prioritas pembangunan daerah di sektor perekonomian memperlihatkan bahwa progam pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil - menengah (KUKM) menempati prioritas pertama. Urutan berikutnya adalah program pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja, program penyelenggaraan perijinan investasi satu atap, program pembangunan infrastruktur ekonomi dan program pengembangan pertanian. Uraian selengkapnya dari prioritas program pembangunan sektor perekonomian dapat dilihat pada Tabel 35.
116 Tabel 35. Urutan Prioritas Program Pembangunan Sektor Perekonomian Urutan 1 2 3 4 5
Program Pembangunan Pemberian Bantuan Permodalan Bagi KUKM Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Angkatan Kerja Penyelenggaraan Perijinan Investasi Satu Atap Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Pengembangan Pertanian Terpadu
Nilai AHP 0,293 0,254 0,215 0,162 0,076
Menurut para pelaku pembangunan, program yang menjadi prioritas di sektor perekonomian di Kabupaten Bogor adalah pemberian bantuan permodalan bagi KUKM.
Program ini adalah juga salah satu bentuk program pengembangan
ekonomi lokal karena pelaku KUKM sebagian besar adalah masyarakat yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Bantuan permodalan yang digulirkan kepada KUKM akan memperbesar kapasitas usaha yang berarti juga meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi.
Peningkatan jumlah barang dan jasa adalah berarti
peningkatan nilai produk domestik reginonal bruto (PDRB) yang berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain pemberian bantuan permodalan bagi KUKM juga akan berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Selama ini program pemberian bantuan permodalan kepada KUKM di Kabupaten Bogor masih terbatas jumlahnya. Pengelolaan KUKM di Kabupaten Bogor juga masih dilakukan oleh instansi setingkat kantor yaitu oleh Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memiliki kewenangan terbatas. Program selanjutnya yang dianggap prioritas adalah program pendidikan dan pelatihan untuk angkatan kerja.
Program ini sebenarnya adalah program untuk
mempersiapkan penduduk yang masuk kategori angkatan kerja agar memiliki keterampilan sehingga dapat diserap oleh sektor industri. Program pendidikan dan pelatihan untuk angkatan kerja di Kabupaten Bogor selama ini masih terbatas
117 jumlahnya. Program ini ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang baru memiliki satu unit Balai Latihan Kerja (BLK). Program yang cukup penting untuk dilaksanakan selanjutnya adalah program penyelenggaraan perijinan satu atap. Pelayanan perijinan investasi satu atap perlu dilakukan untuk mengatasi kendala rendahnya minat investasi di Kabupaten Bogor. Menurut Pemda Kab. Bogor (2006) jumlah macam perijinan yang berkaitan dengan investasi di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 18 jenis perijinan yang dikelola oleh 10 instansi.
Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi investor untuk mengurus
perijinan investasi. Program pelayanan perijinan investasi satu atap diharapkan dapat mempersingkat waktu pelayanan perijinan sehingga lebih mempermudah para investor. Perbaikan pelayanan perijinan investasi akan meningkatkan laju investasi di Kabupaten Bogor. Peningkatan investasi berarti peningkatan lapangan pekerjaan yang dengan demikian berarti juga terjadi peningkatan serapan tenaga kerja. Banyaknya masyarakat yang bekerja secara langsung akan berdampak pada peningkatan daya beli. Program pembangunan infrastruktur wilayah menempati urutan prioritas berrikutnya untuk dilaksanakan. Infrastruktur wilayah yang memadai akan membuat arus barang dan jasa menjadi lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya daya beli juga akan meningkat. Program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor sebetulnya telah berjalan dengan baik dan senantiasa mengalami peningkatan. Alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian berkisar antara 47 – 75 persen dari belanja publik. Program terakhir yang menjadi prioritas pembangunan sektor perekonomian adalah progam pengembangan pertanian. Sektor pertanian adalah sektor primer yang
118 menjadi salah satu penyumbang nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Sektor pertanian adalah juga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja terutama di pedesaan. Program pengembangan pertanian yang berjalan dengan baik akan meningkatkan serapan tenaga kerja di pedesaan. Jumlah penduduk miskin yang dominan di Kabupaten Bogor terdapat di wilayah pedesaan.
Sebagian besar
penduduk miskin tersebut adalah juga pengangguran atau pekerja tidak tetap. Kategori penduduk seperti inilah yang akan tersentuh dengan program pengembangan pertanian secara terpadu dengan tujuan peningkatan daya beli. Dengan menggunakan AHP dapat diketahui urutan-urutan program pembangunan yang menjadi prioritas di ke tiga sektor sekaligus. Penentuan program berdasarkan prioritas tersebut diperlukan apabila terjadi keterbatasan APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
Urutan-urutan program
pembangunan untuk kesemua sektor baik pendidikan, kesehatan dan perekonomian dapat dilihat pada Tabel 36. Tabel 36. Urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urutan Prioritas Program Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian di Kabupaten Bogor Berdasarkan AHP Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan Gratis Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD-SLTP Pemberian Bantuan Permodalan Bagi KUKM Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Angkatan Kerja Pembangunan Sarana Kesehatan Penyelenggaraan Perijinan Investasi Satu Atap Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Revitalisasi Posyandu Penyelenggaraan PKBM Sistem Jemput Bola Pemberian Imunisasi gratis Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Penyelenggaraan SD-SLTP Satu Atap (9 Tahun) Penyelenggaraan PKBM Plus Keterampilan Pengembangan Pertanian Terpadu Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita
Nilai AHP 0,360 0,346 0,293 0,254 0,234 0,215 0,206 0,196 0,172 0,166 0,162 0,150 0,126 0,076 0,044
