BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009-2013

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk

pencapaian

visi,

misi

dan

tujuan

yang

telah

mempertimbangkan isu-isu strategis yang merupakan kondisi riil Kobupaten Bondowoso, diperlukan usaha-usaha atau Strategi untuk mewujudkannya. Adapun

strategi

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

Pemerintah

Kabupaten Bondowoso diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program sebagai berikut : 6. 1

Kebijakan Umum

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan

pedoman,

pegangan

atau

petunjuk

dalam

pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso

untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima

tahun kedepan adalah: 1. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Bondowoso yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia

sehat

jasmani

dan

rohani

serta

memiliki

kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

BAB VI / halaman 1 - dari 40


1) Mewujudkan siswa-siswi yang berbudi pekerti. 2) Mewujudkan suasana saling toleransi dalam beragama. 3) Mewujudkan pelestarian dan pengembangan budaya-budaya relegius 4) Mewujudkan

kepedulian

sosial

masyarakat

sebagai

pengamalan agamanya. 2. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan. 2) Menciptakan

pemerataan

dan

perluasan

kesempatan

pendidikan serta penuntasan wajib belajar 9 tahun. 3) Mewujudkan peningkatan pendidikan menengah dan luar biasa. 4) Mewujudkan

peningkatan

mutu

tenaga

pendidik

dan

menejemen pendidikan. 5) Mewujudkan peningkatan mutu prasarana pendidikan dan pemenuhan alat bantu pendidikan. 6) Mewujudkan peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan keolahragaan. 7) Mewujudkan pelestarian dan pengembangan budaya.

3. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi. 1) Mewujudkan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.



2) Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. 3) Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. 4) Mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk. 5) Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 6) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 4. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi

daerah melalui

optimalisasi potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat . 1)

Mengembangkan potensi

usaha

pertanian

kewilayahan

dan

dengan

pendekatan

pendekatan

konsep

pengembangan agribisnis. 2)

Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah, penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

3)

Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian secara terpadu berupa sentra pengembangan agribisnis, kawasan Agropolitan dan Agrowisata.

4)

Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta meningkatkan produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein.

5)

Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan).

6)

MeningkatKan ternak.

produktivitas

dan

meningkatkan

populasi



7)

Optimalisasi pemanfaatan hutan pengembangan hutan rakyat .

8)

Meningkatkan

intensifikasi

dan

dan

lahan

ektensifikasi

serta

budidaya

perikanan darat. 9)

Mengembangkan jenis dan kualitas produk-produk wisata khususnya wisata alam dan agrowisata dengan meningkatkan pengembangan sarana/prasarana obyek dan daya tarik wisata dan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata.

10) Mewujudkan optimalisasi penerimaan daerah. 11) Meningkatkan pemberian modal usaha dan memfasilitasi kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan . 12) Meningkatkan memberikan

dan

mengembankan

perlindungan

kepada

perdagangan konsumen

dan

ataupun

kepada produsen. 5. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

terciptanya

iklim investasi yang kondusif untuk untuk

mendorong daya tarik investasi dan memperluas kesempatan kerja .

1) Meningkatkan investasi

di

daerah

melalui

promosi

dan

kemudahan perijinan serta perbaikan infrastuktur ekonomi.

2) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan sistem pelatihan tenaga kerja.

3) Meningkatkan peran lembaga penempatan kerja (UP3) dan penciptaan kegiatan produktif.

4) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan syarat-syarat kerja.

5) Meningkatkan perlindungan

tenaga kerja. BAB VI / halaman 4 - dari 40


6. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah. 1) Membangun koperasi dengan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi. 2) Menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan. 3) Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha. 4) Mengembangkan industri kecil

dan UMKM yang dapat

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. 7. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur publik dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. 1) Meningkatkan

kapasitas

dan

kualitas

infrastruktur

yang

mendukung perekonomian daerah. 2) Menyediakan sarana pendukung sistem transportasi. 3) Melaksanankan konservasi dan pelestarian lingkungan hidup. 4) Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air secara optimal. 5) Meningkatkan infrastruktur di Pedesaan. 8. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. 1) Meningkatkan

partisipasi

dan

pemberdayaan

masyarakat

desa. 2) Meningkatkan Lembaga ekonomi pedesaan.



9. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, produktif dan efisien. 1)

Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur.

2)

Mewujudkan pemantapan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

3)

Mewujudkan penataan dan Pengendalian Tata Ruang.

4)

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

5)

Meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan.

6)

Mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

7)

Mewujudkan peningkatan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

8)

Mewujudkan peningkatan administrasi sistem kependudukan dan pelayanan Catatan Sipil.

9)

Meningkatkan fungsi kemitraan eksekutif dengan Legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat.

10) Mewujudkan peningkatan manajemen kearsipan daerah. 10. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum menuju masyarakat yang aman dan damai . 1)

Meningkatkan

pengetahuan

dan

kesadaran

hukum

masyarakat. 2)

Mewujudkan

penegakan

supremasi

hukum

dan

kantrantibmas.



6. 2

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

instansi

pemerintah

atau

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan, dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut: 2.1 Urusan wajib Urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan

masyarakat

dalam

upaya

memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan. Program pembangunan urusan pemerintahan wajib adalah sebagai berikut: 1.

Urusan Pendidikan Tujuan dan sasaran Program urusan pendidikan adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.



Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1) Program Pengembangan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini 3) Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4) Program Pendidikan Menengah 5) Program Pendidikan Non Formal 6) Program Pendidikan Luar Biasa 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan Perpustakaan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan. 2.

Urusan Kesehatan Tujuan dan sasaran Program urusan pendidikan adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

2)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

3)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat



4)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

5)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

7)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya 8)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

9)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

10) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 11) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14) Program Pemberdayaan Kader Kesehatan 15) Program Peningkatan Pelayanan Kasus Dampak Zat Berbahaya Yang Terkandung Dalam asap Rokok 16) Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 18) Program Pelayanan Masyarakat Miskin Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD H. Koesnadi Bondowoso.



3.

Urusan Pekerjaan Umum Tujuan dan sasaran Program urusan Pekerjaan Umum adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset prasarana

jalan

yang

ada

dan

meningkatkan

pengelolaan jaringan irigasi dan pengendalian banjir. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2)

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan 3)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

4)

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

5)

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan 6)

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

7)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Munum dan Air Limbah

8)

Program Pengendalian Banjir

9)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 11) Program

Pengembangan,

Pengelolaan

dan

Konservasi Sungai, Bendungan, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 12) Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, dan Dinas Pengairan.



4.

Urusan Perumahan Tujuan dan sasaran Program urusan Perumahan adalah peningkatan

kualitas

permukiman

dan

meningkatkan

sarana dan prasarana dasar permukiman. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2)

Program Pengembangan Perumahan

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. 5.

Urusan Penataan Ruang Program pembangunan pada urusan penataan ruang untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Perencanaan Tata Ruang

2)

Program Pemanfaatan Ruang

3)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. 6.

Urusan Perencanaan Pembangunan Program

pembangunan

pada

urusan

perencanaan

pembangunan adalan untuk meningkatkan penelitian atas

isu-isu

strategis,

melakukan

perencanaan



pembangunan yang partisipatif dan evaluasi

terhadap

pelaksanaan pembangunan daerah. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 2)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 3)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5)

Program Perencanaan Sosial Budaya

6)

Program

Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam 7)

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di

atas,

dilaksanakan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah.

7.

Urusan Perhubungan Program pembangunan pada urusan bertujuan untuk peningkatan

pelayanan

perhubungan

daerah

yang

aman, lancar dan terjangkau. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan 2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ BAB VI / halaman 12 - dari 40


3)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4)

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

5)

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan dan informatika. 8.

Urusan Lingkungan Hidup Program pembangunan pada urusan lingkungan hidup adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup

dan

mencegah

perusakan

dan

pencemaran

lingkungan hidup. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 4) Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.



9.

Urusan Pertanahan Program pembangunan pada urusan pertanahan adalah bertujuan untuk penataan, pengelolaan tanah yang merupakan aset pemda. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat

Daerah,

adalah

Program

Penataan,

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Setda (Bagian Perlengkapan) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program pembangunan pada urusan kependudukan dan catatan

sipil

adalah

bertujuan

untuk

meningkatkan

pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau

serta

mendorong

tersedianya

data

dan

informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada perempuan



dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2)

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan Perempuan 3)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembangunan pada urusan keluarga berencana dan

keluarga

meningkatkan

sejahtera akses

adalah

pelayanan

KB

bertujuan dan

untuk

kesehatan

reproduksi kepada masyarakat. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Keluarga Berencana

2)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3)

Program Pelayanan Kontrasepsi

4)

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

5)

Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU



Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 13. Urusan Sosial Program

pembangunan

pada

urusan

sosial

adalah

bertujuan untuk memberikan pelayanan dan melakukan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6) Program Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.



14. Urusan Ketenagakerjaan Program pembangunan pada urusan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk menjamin hak-haknya. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja 2)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3)

Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi. 15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program pembangunan pada urusan koperasi usaha kecil dan menengah adalah bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2)

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah



4)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. 16. Urusan Penanaman Modal Program pembangunan pada urusan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2) Program

Peningkatan Iklim

Investasi

Dan

Realisasi

Investasi 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 4) Program Penyediaan Layanan Perijinan 5) Program

Peningkatan,

Pembinaan

dan

Sosialisasi

Perijinan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Bappeda dan Kantor Perijinan Terpadu. 17. Urusan Kebudayaan Program pembangunan pada urusan kebudayaan adalah bertujuan

untuk

mengembangkan

dan

melestarikan

keragaman kekayaan budaya. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya



2)

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata,

Budaya,

Pemuda dan Olah Raga. 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Program pembangunan pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah bertujuan untuk : -

meningkatkan

kualitas

pemuda

sebagai

pelopor

penggerak pembangunan dan sumber daya manusia yang berperan dalam pembangunan -

meningkatkan

upaya

pemanduan

bakat

dan

pembinaan olahraga serta mendukung pencapaian prestasi olahraga setinggi-tingginya. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2)

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

3)

Program

Peningkatan

Sarana

Dan

Prasarana

Olahraga Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan

politik

dalam

negeri

adalah

bertujuan

untuk

mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan, meningkatkan rasa aman dan



nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

2)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3)

Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan 4)

Program

Pembinaan

Keimanan

dan

Ketaqwaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5)

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

6)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

7)

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

8)

Program

Pemeliharaan

Kamtramtibmas

Dan

Pencegahan Tindak Kriminal 9)

Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat (Pekat) Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.



20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian Program pembangunan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah bertujuan: a. Peningkatan sumberdaya aparatur b. Peningkatan kapasitas kelembagaan c. Peningkatan fungsi legislatif d. Pengelolaan keuangan dan aset daerah e. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa f. Pembangunan partisipatif g. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat h. Efektivitas Pengawasan pembangunan i.

Peningkatan pendapatan daerah

j.

Pelayanan perijinan

Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

2)

Program Pendidikan Kedinasan

3)

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

4)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur 5)

Program Peningkatan Kinerja Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6)

Program

Pembinaan

Dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Kabupaten



7)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

8)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

9)

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. 10) Program Penataan Dan Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem Dan Prosedur Pengawasan. 11) Program Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik 12) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 13) Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di

atas,

dilaksanakan

Sekretariat Keuangan Masyarakat,

Daerah, Daerah, Kantor

oleh

Dinas

Badan

Kepegawaian,

Pendapatan,

Dinas

Badan

Pelayanan

Pengelolaan

Pemberdayaan

perijinan

Terpadu,

Inspektorat dan Sekretariat Dewan. 21. Urusan Ketahanan Pangan Program pembangunan pada urusan ketahanan pangan bertujuan

untuk

memfasilitasi

peningkatan

dan

keberlanjutan ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat

Daerah,

adalah

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan



Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Urusan Ketahanan Pangan. 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan: a. Pemberdayaan Masyarakat desa Program ini bertujuan untuk membangun kawasan perdesaan

melalui

peningkatan

keberdayaan

masyarakat di perdesaan. b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme

aparatur

pemerintah

desa

dalam

melayani masyarakat, Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1.

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan 2.

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan 3.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di

atas,

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat. 23. Urusan Statistik Program pembangunan pada urusan statistik bertujuan untuk mendokumentasikan, hasil pembangunan.



Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1.

Program pengembangan data/informasi/statistik

2.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

3.

Program

pengembangan

data/informasi/statistik

daerah 4.

Program

Perencanaan

Penelitian

Dan

Pengembangan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. 24. Urusan Kearsipan Program pembangunan pada urusan kearsipan bertujuan untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2)

Program

Penyelamatan

Dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah 3)

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip.



25. Urusan Komunikasi dan Informatika Program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika

bertujuan

untuk

meningkatkan

sistem

komunikasi, informasi dan media masa. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

2)

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah. 2.2 Urusan pilihan Pembangunan Daerah

berdasarkan urusan pilihan adalah

sebagai berikut: 1.

Urusan Pertanian Program pembangunan pada urusan pertanian adalah: a. Peningkatan produksi pertanian Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura, mengembangkan usaha agribisnis dan agrowisata, serta peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura. b. Peningkatan Produksi Perkebunan Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan rakyat serta peningkatan pendapatan petani perkebunan.



c. Peningkatan Produksi Peternakan Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan populasi dan produktivitas peternakan bagi peternak serta peningkatan pendapatan peternak. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2)

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Penyuluh

Pertanian

Pertanian/Perkebunan 3)

Program

Pemberdayaan

/Perkebunan Lapangan 4)

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan 5)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6)

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

7)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

8)

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan 9)

Program

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Urusan Pertanian. 2.

Urusan Kehutanan Program pembangunan pada urusan kehutanan adalah bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dengan memperhatikan pelestarian hutan, sebagai



upaya meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL)

2)

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

3)

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan


atas,

dilaksanakan

oleh

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan. 3.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program

pembangunan

pada

urusan

Energi

dan

Sumberdaya Mineral bertujuan untuk mengatur seluruh kegiatan eksplorasi pertambangan dan energi serta ikut melaksanakan konservasi, pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program

Pembinaan

Dan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan 2)

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian (Setda).



4.

Urusan Pariwisata Program pembangunan pada urusan pariwisata adalah bertujuan

untuk

mengembangkan

jenis

dan

kualitas

produk wisata, khususnya wisata alam dan agrowisata dengan meningkatkan efektivitas kelembagaan jaringan promosi pariwisata. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3)

Program Pengembangan Kemitraan

Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga. 5.

Urusan Kelautan dan Perikanan Program

pembangunan

perikanan

bertujuan

pada

untuk

urusan

kelautan

memfasilitasi

dan

peningkatan

produksi perikanan kolam dan perikanan darat yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan petani

perikanan,

menambah

lapangan

kerja,

dan

penggalian potensi sumber daya alam. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

2)

Program

Pengembangan Kawasan

Budidaya Air

Payau Dan Air Tawar 3)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan BAB VI / halaman 28 - dari 40


4)

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut


atas,

dilaksanakan

oleh

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan.

6.

Urusan Perdagangan Program

pembangunan

bertujuan

untuk

mengembangkan perlindungan

pada

urusan

mendorong,

meningkatkan

perdagangan

kepada

Perdagangan

serta

konsumen

dan

memberikan

maupun

kepada

produsen. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah : 1)

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

2)

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

3)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4)

Program

Pembinaan

Pedagang

Kaki

Lima

Dan

Asongan Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

7.

Urusan Industri Program pembangunan pada urusan Industri bertujuan untuk

memberdayakan

industri

kecil

dan

UMKM,



mengembangkan kapasitas

iklim

kewirausahaan,

kelembagaan

dan

usaha

meningkatkan yang

dapat

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2)

Program

Pengembangan

Industri

Kecil

Dan

Menengah 3)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4)

Program Penataan Struktur Industri

5)

Program

Pengembangan

Sentra-Sentra

Industri

Potensial Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

8.

Urusan Ketransmigrasian Program pembangunan pada urusan ketransmigrasian bertujuan untuk mempersiapkan pemberangkatan calon transmigran

yang

sudah

dilatih

dan

meningkatkan

kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dalam rangka penyebaran penduduk. Implementasi/penjabarannya dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah: 1)

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2)

Program Transmigrasi Regional

3)

Program Transmigrasi Lokal



Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

6. 3

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Sesuai Visi dan Misi, Kondisi Umum, serta isu-isu strategis Kabupaten Bondowoso, berikut program-program prioritas lima tahun RPJM (2009-2013): 1. Pembangunan Kualitas Keagamaan dengan program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Budi Pekerti Luhur Dan Akhlak Mulia. b. Program Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. c. Program Pemberdayaan Lembaga Keagamaan. 2. Pembangunan Kualitas dan Cakupan Pendidikan dengan program sebagai berikut: a. Pendidikan Anak Usia Dini. b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. c. Pendidikan Menengah. d. Pendidikan Luar Biasa. e. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan. f. Manajemen Pelayanan Pendidikan. g. Pendidikan Non Formal.



3. Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan program sebagai berikut: a. Upaya Kesehatan Masyarakat. b. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. c. Pengawasan Obat Dan Makanan. d. Lingkungan Sehat Perumahan. e. Peningkatan Pelayanan kasus Dampak Zat Berbahaya Yang Terkandung Dalam Asap Rokok. f. Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

Dan

Jaringannya. g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan. i.

Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit.

j.

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit.

k. Pemberdayaan Kader Kesehatan. l.

Obat Dan Perbekalan Kesehatan.

m. Keluarga Berencana. n. Kesehatan Reproduksi Remaja. o. Pelayanan Kontrasepsi. p. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri. q. Pengembangan Model Operasional Bkb-Posyandu-Padu. r. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. s. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular. t. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. u. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.



v. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak. 4. Pengentasan Kemiskinan melalui pembangunan ekonomi Rakyat dengan program sebagai berikut: a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. b. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. c. Transmigrasi Regional. d. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. e. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. f. Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi. g. Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi. h. Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor. i.

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

j.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.

k. Peningkatan Kesempatan Kerja. l.

Pengembangan

Kewirausahaan

Dan

Keunggulan

Kompetitif UKM. m. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. n. Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif. o. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah. p. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. q. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. r. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. s. Program Pengembangan Budidaya Perikanan t. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.



u. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. v. Program

Pengembangan

Dan

Pengelolaan

Jaringan

Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya. 5. Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Wilayah dengan program sebagai berikut: a.

Program Perencanaan Tata Ruang.

b.

Pengembangan Perumahan.

c.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

d.

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

e.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.

f.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong.

g.

Pembangunan Jalan Dan Jembatan.

h.

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

i.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

j.

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Bendungan, danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

6. Pembangunan Sektor Pertanian dengan program sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

b.

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan. c.

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan.



d.

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan. e.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

f.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

g.

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

h.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

i.

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Peternakan.

7.

j.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

k.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

l.

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan.

m.

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Rhl).

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah a.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.

b.

Peningkatan

Kualitas

Hidup

Dan

Perlindungan

Perempuan. c.

Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

8.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perwujudan supremasi hukum. a.

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

b.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.



9.

c.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

d.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Peningkatan

Pelayanan

pelayanan

Peningkatan

Kinerja

publik

kepada

masyarakat. a. Program

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur. c. Program Penyediaan Layanan Perijinan. d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. f.

ringan pe

an lainnya.Program Pem Program 6. 4

Program Pembangunan Kewilayahan

Pem Program

dan

Kegiatan

selama

kurun

waktu

Pembangunan 2009

–

Kabupaten

2013

Bondowoso

dilaksanakan

dengan

memperhatikan aspek keterpaduan, baik antar sektor maupun secara

kewilayahan

(spasial).

Program-progran

pembangunan

kewilayahan merupakan integrasi program dan kegiatan sektoral dengan menfokuskan pada kawasan atau area tertentu yang menjadi sasaran pembangunan dengan isu dan permasalahan tertentu. Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso,

pembangunan

kewilayahan

hingga

tahun

2026

diarahkan pada penanganan beberapa kawasan strategis atau kawasan prioritas sebagai berikut:



a. Kawasan

Agropolitan

Sumbergading

di

Kecamatan

Sumberwringin dengan wilayah pendukung Kecamatan Tlogosari, Sukosari,

Sumberwringin

dan

Sempol,

merupakan

Kawasan

Strategis yang akan mendukung Kawasan Terpadu Ijen Segitiga Emas (Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi). Kawasan Agropolitan Sumbergading dikembangkan sebagai simpul koleksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, kehutanan dan pertanian tanaman pangan, serta perikanan air tawar, yang terpadu dengan pengembangan Kawasan Wisata Ijen. Guna mendukung pengembangan kawasan ini, pelaksanaan program kegiatan sektor lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan air tawar, peternakan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata dilakukan secara sinergis. b. Kawasan Perkotaan Bondowoso merupakan salah satu kawasan prioritas

yang

meliputi

Wilayah

Kecamatan

Bondowoso,

Tegalampel, Tenggarang dan Curahdami. Kawasan ini menjadi prioritas mengingat fungsi strategisnya sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten, dengan arahan pengembagan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri kecil dan menengah, pelayanan pariwisata dan permukiman. Untuk mengantisipasi perkembangan kawasan Perkotaan Bondowoso ini dilaksanakan

program

peningkatan

kualitas

permukiman,

penataan PKL dalam kota, pengembangan jalan lingkar kota, peninjauan kembali lokasi pasar induk dan pasar hewan, penataan sistem transportasi dan terminal. c. Kawasan strategis pengembangan industri dan pergudangan mencakup Kawasan Maesan-Grujugan dan Kawasan Prajekan. Kawasan

Industri

dan

Pergudangan

Grujugan-Maesan

di



Kecamatan Grujugan dan Maesan. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan industri mebel, pengolahan hasil pertanian dan sebagainya

serta

pergudangan.

Kawasan

Industri

dan

Pergudangan Prajekan di Kecamatan Prajekan, Klabang dan Cermee. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan industri kimia, pengolahan logam dan sebagainya serta pergudangan sesuai kelayakan dan daya dukung lingkungan. Pada kedua kawasan (zona) industri tersebut direncanakan pengembangan kawasan

industri

pengembangan

(industrial kawasan

estate). ini

Program

meliputi

penunjang

pengendalian

pemanfaatan ruang kawasan, penataan lingkungan, penyiapan masyarakat dan studi penetapan kawasan industrial estate. d. Kawasan Perkotaan Tamanan sebagai kota kedua (secondary city) merupakan simpul kedua (secondary city) pertumbuhan wilayah

kabupaten

dengan

kegiatan

yang

dikembangkan

perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah, kesehatan, pendidikan dan permukiman. Program yang diarahkan pada kawasan

ini

antara

lain

revitalisasi

pusat

Kota

Tamanan,

pengembangan sentra industri tahu dan industri kecil lainnya. e. Kawasan Daerah Terpencil/Tertinggal yang membentuk cluster adalah Kawasan Tertinggal Pakem (meliputi wilayah Kecamatan Pakem, Wringin, Binakal dan Tegalampel), Kawasan Tertinggal Taman Krocok (meliputi wilayah Kecamatan Taman Krocok, Tegalampel, Klabang bagian utara, dan Prajekan bagian utara), serta

Kawasan

Tertinggal

Botolinggo

(meliputi

Kecamatan

Botolinggo, Cermee bagian selatan, Prajekan bagian selatan, Tapen

dan

Wonosari).

Penanganan

Kawasan

Daerah

Terpencil/Tertinggal dikembangkan dengan kegiatan kehutanan, perkebunan, pertanian dan sektor usaha lainnya yang didukung BAB VI / halaman 38 - dari 40


penyediaan infrastruktur yang memadai guna menumbuhkan perekonomian

masyarakat

dalam

rangka

pengentasan

kemiskinan. Program-program penanganan daerah tertinggal yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses wilayah diprioritaskan pada kawasan ini. f.

Kawasan Perbatasan meliputi kawasan di sekitar perbatasan dengan

Kabupaten

Situbondo,

Kabupaten

Banyuwangi,

Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo. Meliputi wilayah Kecamatan Wringin, Taman Krocok, Prajekan, Cermee, Sempol, Tlogosari, Jambesari Darus Sholah, Tamanan, Maesan, dan Pakem. Kawasan Perbatasan dikelola dengan pengembangan kerjasama penataan ruang, pengelolaan sarana dan prasarana serta kegiatan sektoral lainnya yang mengarah pada pemanfaatan ruang bersama bagi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan penanganan mendesak adalah penetapan kesepakatan garis perbatasan antar kabupaten. g. Kawasan Pengendalian Ketat meliputi wilayah aliran sungai, sumber air dan sempadannya, kawasan pelestarian lingkungan, kawasan resapan air, kawasan konservasi hutan, jalur rel kereta api, jaringan SUTT/SUTET, TPA, kawasan rawan bencana, kawasan konservasi alam dan budaya yang bersifat unik dan khas. Kawasan Pengendalian Ketat dikelola dengan pengembangan mekanisme pembinaan, pengawasan dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kawasan dan obyek di dalamnya tetap terjaga fungsinya. h. Kawasan strategis lainnya yang bersifat lindung dan khusus adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Khusus Militer.



-

Kawasan lindung meliputi hutan lindung di Pegunungan Hyang (yang juga berfungsi sebagai Suaka Alam dan Suaka Marga Satwa

di

lereng

Gunung

Argopuro),

hutan

lindung

di

Pegunungan Ijen-Raung, hutan lindung di Gunung Bendusa (Wonoboyo), kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air, serta lokasi-lokasi dengan kelerengan curam (lebih dari 45%) dan rawan bencana longsor. Penanganan kawasan ini adalah mengendalikan/menekan pemanfaatan budidaya yang masih ada dan mencegah penggunaan lebih luas, diupayakan

pengembalian

fungsi

lindung

serta

pengembangan penghijauan pada kawasan penyangga di bawah kawasan lindung. -

Kawasan Khusus Militer meliputi Batalyon 514 dan Gudang Mesiu

di

Kecamatan

Bondowoso

dan

Curahdami.

Penanganan Kawasan Khusus Militer ini diarahkan upaya penataan kawasan dan pengelolaannya sehingga terdapat kejelasan pola pemanfaatan kawasan militer dan sekitarnya yang memenuhi syarat-syarat keamanan bagi permukiman yang berdampingan dengan kawasan militer. Pembangunan daerah dengan pendekatan pengelolaan kawasan secara terpadu pada kurun waktu 2009 – 2013 diprioritaskan pada penanganan

Kawasan

Perkotaan

Agropolitan.

Sedangkan

Kawasan

Tamanan,

Kawasan

Daerah

Bondowoso Industri,

Terpencil

dan

Kawasan

dan

Kawasan Perkotaan

Tertinggal

tetap

dikembangkan secara simultan untuk mendukung potensi ekonomi yang telah ada. nan

Daerah

Program

Pembangunan

Dae222

Upaya

Kesehatan Masyarakat Promoangkatan dananan oah Program Pembangunan Daerah BAB VI / halaman 40 - dari 40

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents