Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN Strategi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 - 2019

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

6.1. Strategi Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, restorasi dan reformasi maupun perbaikan kinerja birokrasi terutama di sektor pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan di dalam visi dan misi yang telah diterangkan pada bab sebelumnya. Perencanaan strategik disamping mengagendakan aktivitas pembangunan, harus pula dapat melingkupi program –program yang mendukung dan menjamin layanan masyarakat dapat dilakukan secara baik dan terarah, yang diantaranya adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang tak pelak lagi merupakan suatu keharusan bagi manajemen Pemerintahan di era abad 21 saat ini. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Oleh karena itu strategi dalam kerangka perencanaan menengah pembangunan daerah (Mid-term plannning) merupakan upaya yang cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pertimbangan dan analisis terhadap aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang dimiliki oleh Kota Makassar. Secara umum penjabaran strategi dan arah kebijakan dari tiap misi dapat dilihat pada tabel berikut Dalam Tabel Di bawah ini dapat dilihat Strategi pada tiap misi serta arah kebijakan yang ditetapkan untuk tiap tahun perencanaan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 150


Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Visi: Makassar Kota Dunia Yang Nyaman untuk Semua Misi 1: Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia No

Tujuan

1.1

Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

1.2

Mewujudkan peningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran

Indikator Kinerja Strategi Sasaran Terwujudnya Angka Rata-Rata lama Pemerataan sarana/tenaga pemerataan akses Sekolah pendidikan dan layanan pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan semua jalur dan jenjang pendidikan (1) Meningkatnya % kelulusan ujian Peningkatan kualitas mutu pendidikan proses pembelajaran dan pada seluruh manajemen berbasis jenjang sekolah pendidikan (2) Meningkatnya Angka melek huruf Pelibatan multipihak dalam kemampuan penuntasan buta huruf dan literasi gerakan gemar membaca masyarakat (3) Terwujudnya Usia Harapan Hidup Peningkatan kualitas dan pelayanan jangkauan pelayanan kesehatan yang kesehatan bermutu dan (modernisasi posyandu, terjangkau (4) gratis pelayanan puskesmas/pustu, gratis pelayanan RS, penanganan 1.000 hari pertama kehidupan) Berkurangnya Cakupan penemuan Pelibatan pemangku kasus penyakit dan penanganan kepenting-an dalam menular dan penderita/ kejadian peningkatan efektivitas penyakit endemik luar biasa (KLB) penanganan pen-derita dan (5) KLB Berkembangnya Total Fertility Rate (% Penyadaran KB pada layanan Pertumbuhan keluarga miskin dan kesehatan Penduduk) pendidikan kesehatan reproduksi dan reproduksi keluarga berencana (6) Terwujudnya pola Cakupan kelurahan Pemberdayaan masyarakat hidup sehat yang menerapkan dalam kesehatan keluarga masyarakat (7) PHBS dan kesehatan lingkungan



1.3

Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha (8) Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)

Angka pengangguran Pengembangan lapangan (%) kerja dan lapangan usaha

Cakupan jaminan Kordinasi pelaksanaan dan sosial serba guna penajaman target keluarga miskin penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskian Terwujudnya % tenaga kerja/pencari Sinergi pemerintah dan masyarakat yang kerja yang pemangku kepentingan produktif dan mendapatkan dalam penghantaran berdaya saing (10) peningkatan kompetensi spesifik sesuai kompetensi tuntutan pasar Berkembangnya Nilai omzet K-UMKM K-UMKM dan ekonomi kreatif (11)

1.4

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan (12) Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar (13) Berkembangnya pusat perdagangan dan jasa (14) Berkembangnya pusat industri pengolahan strategis (15) Meningkatnya daya saing pariwisata (16) Mewujudkan Meningkatnya sumberdaya kualitas manusia yang kehidupan berdaya saing, pemuda dan olah berbudaya dan raga (17)

Peningkatan kapasitas teknis-manjerial dan sumberdaya keuangan pelaku K-UMKM

Volume dan nilai Peningkatan kapasitas produksi perikanan teknologi dan manajemen (ton dan Rp) penangkapan serta perlindungan/pengawasan kawasan perairan Volume dan nilai produksi vertikal garden (kebun kota) (ton dan Rp) di lorong

Angka kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa, hotel dan restoran Angka kontribusi PDRB sektor industri

Angka wisata

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kebun kota berbasis vertical garden di lorong dan roof garden pada perumahan Optimalisasi layanan perdagangan dan jasa unggulan berbasis jaringan dan standar Kota Asean Pengembangan klaster industri pengolahan berbasis potensi lokal

kunjungan Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata baru

% organisasi pemuda dan cabang olah raga yg berpretasi nasional/internasional

Sinergi pemangku kepentingan dalam pembinaan prestasi pemuda dan olah raga



relegius

1.5

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (18) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (19) Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial (20) Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama (21) Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai budaya (22) Mewujudkan Meningkatnya kehidupan ketentraman, masyarakat yang ketertiban, aman, tertib, keamanan dan tentram dan kenyamanan damai lingkungan (23)

Cakupan pengawasan Penyadaran dan kordinasi dan pembinaan pemangku kepentingan keamanan pangan (%) dalam keamanan pangan Indeks pembangunan Pengarusutamaan gender gender (IPG) dalam kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha % PMKS ditangani

yang Pengembangan sinergi multipihak dalam penanganan PMKS

Jumlah insiden dan Penguatan sinergi kasus konflik antar pemerintah dan umat beragama masyarakat serta kerjasama antar tokoh agama/suku/golongan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial Cakupan keragaman Revitalisasi keragaman dan dan kekayaan budaya kekayaan budaya dalam yg dilestarikan (%) tatanan kehidupan kota

Persentase gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan (%)

Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Meningkatnya Cakupan pelayanan Penguatan sinergi pencegahan dan kebakaran dan pemangku kepentingan pengendalian bencana lainnya dalam peningkatan serta efektivitas penanganan penanggulangan kebakaran dan bencana korban bencana lainnya dan bahaya kebakaran (24)



Misi 2: Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berstandar Dunia No.

Tujuan

2.1

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia

2.2

Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya % penumpang yang transportasi menggunakan transpublik dan portasi publik pemenuhan “standar dunia” (%) infrastruktur perhubungan lainnya (25)

Strategi Pengembangan moda transportasi publik berbasis kerjasama daerah dan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha

Meningkatnya keterpenuhan dan kualitas sistem drainase dan penanganan banjir (26) Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27) Meningkatnya sistem dan jaringan utilitas kota (28)

Rata-rata jumlah, Pengembangan sistem tinggi dan lama titik drainase berbasis jaringan genangan yang terjadi terpadu

Berkembangnya fungsi ekonomi, ekologi, sosial dan estetika pada pinggiran kanal (29)

Penataan komprehensif pinggirn kanal dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik dan privat (30) Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan (31)

Porsi panjang jalan Peningkatan kualitas dan dan jembatan dalam kapasitas jalan dan kondisi baik (%) jembatan

Cakupan panjang jaringan utilitas (listrik, telpon, air minum) yang terinteg-rasi dl boxculvert Jumlah unit dan panjang kanal dan pinggiran kanal yang mencapai peningkatan fungsi ekonomi/ wisata, ekologi, sosial dan estetika % Luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik (%)

Pengembangan unit terintegrasi jaringan utilitas kota

Pengembangan taman tematik berbasis sebaran kecamatan bersama perluasan RTH publik dan privat Penanaman budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah

Volume dan % sampah yg ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkutan, dan reduksi. Berkurangnya Status mutu air, tanah Peningkatan efektivitas pencemaran dan udara pengendalian mutu air, tanah, air, udara tanah dan udara serta STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 154


2.3

2.4

dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan (32) Terwujudnya water-front city dan tata kelola lingkungan pesisir/pulaupulau (33) Mewujudkan Meningkatnya pemukiman kualitas dan sehat bagi kelayakan huni masyarakat perumahan masyarakat (34)

kepatuhan terhadap rekomendasi Amdal

Luas water front city Kolaborasi multipihak yang terkelola dalam pengembangn water front city berbasis keberlanjut ekologi, ekonomi dan sosial

% rumah layak huni Aplikasi teknologi (rumah beton/knock perumahan ramah down layak huni) lingkungan dan layak huni bagi masyarakat dengan prioritas rumah tangga miskin Meningkatnya Cakupan layanan air Perluasan jangkauan akses air bersih bersih (%) pelayanan air bersih masyarakat (35)

Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman (36) Meningkatkan Terwujudnya pemanfaatan dan keter-paduan Penataan Ruang pemanfaatan & Wilayah penataan ruang termasuk wilayah (37) pertanahan Terjaminnya secara terpadu kepastian hukum dan konsisten dalam kepemilikan tanah (38)

Cakupan luas lahan pemakaman yang tertata secara jenazah bersusun (%) Persentase ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan lahan pemakaman dengan sistem jenazah bersusun Penyadaran dan penegakan regulasi RTRW

% penyelesaian sengketa tanah negara

Peningkatan sinergi multipihak dalam penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat khususnya sengketa tanah negara Misi 3: Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Standar Dunia Bebas Korupsi No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Strategi Sasaran 3.1 Mewujudkan Terwujudnya % SKPD dengan status Peningkatan kapasitas percepatan administrasi laporan kinerja baik administrasi pelaporan reformasi pemerintahan kinerja pada SKPD birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik (39) Meningkatnya % kecamatan dan Peningkatan kapasitas kapasitas kelurahan yang pemerintah kecamatan dn kelembagaan dan meningkat kelurahan serta pengurus STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 155


3.2

ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40) Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah (41) Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah (42) Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (43) Peningkatan Terwujudnya kinerja pelayanan pelayanan publik publik yang cepat dan berkualitas (44) Berkembangnya pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah (45) Meningkatnya kualitas Pelayanan kependudukan dan catatan sipil serta pengendalian kependudukan (46) Meningkatnya kualitas pelayanan informasi (47)

kapasitasnya

RT/RW.

Persentase unit kerja Modernisasi yang melaksanakan kearsipan SKPD sistem kearsipan pola baku

sistem

% SDM aparatur yang Perbaikan sistem menempati unit kerja penempatan SDM aparatur sesuai dengan kompetensinya Cakupan rekomendasi Peningkatan kapasitas LHP yang diselesaikan sistem dan SDM rekomendasi tindak pengawasan lanjutnya dengan baik

Indeks kepuasan Penguatan pelayanan STSP masyarakat dan penghantaran layanan ke rumah Nilai investasi PMDN Penyiapan dan PMA (Rp dan $) sarana/prasarana investasi

Persentase Peningkatan efektivitas kepemilikan dokumen pencatatan kependudukan kependudukan (%)

Cakupan ruang publik Pengembangan sinergi yang mendapatkan pemerintah dengan swasta layanan wifi gratis (%) dalam perwujudan warga kota yang smart Meningkatnya % Ketersediaan doku- Peningkatan kualitas kualitas men perencanaan dokumen dan proses/ perencanaan, (RPJPD, RPJMD, mekanisme perencanaan pengendalian dan Renstra SKPD, RKPD) serta pelibatan stakeholder evaluasi sesuai dasar pelaksanaan penetapan, kalender pembangunan perencanaan, dan daerah (48) kelengkapan isi. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 156


3.3

Meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya Opini laporan Peningkatan tertib kualitas keuangan administrasi keuangan dan pengelolaan pengelolaan asset berbasis keuangan daerah manajemen kinerja (49) Berkembangnya Pertumbuhan PAD Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber sumber pendapatan dan pendapatan penguatan kelembagaan daerah (50) pendapatan daerah

6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan penajaman strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya dari tahun ke tahun. Arah kebijakan RPJMD Kota Makassar 2014-2109 adalah sebagai berikut. 6.2.1. Arah Kebijakan berdasarkan Strategi Tabel 6.2 Arah Kebijakan berdasarkan Strategi Visi: Makassar Kota Dunia Yang Nyaman untuk Semua Misi 1: Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia No.

Tujuan

1.1

Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran

Indikator Strategi Kinerja Sasaran Terwujudnya Angka Rata- Pemerataan pemerataan Rata lama sarana/tenaga akses layanan Sekolah pendidikan dan pendidikan pada pembebasan semua jalur dan biaya pendidikan jenjang pendidikan (1)

Meningkatnya % kelulusan mutu pendidikan ujian pada seluruh jenjang pendidikan (2)

Peningkatan kualitas proses pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah

Arah Kebijakan

Pendistribusian sumberdaya secara merata pada setiap wilayah (terutama pulau) dan pengalokasian dana sosial masyarakat untuk kebutuhan deposito pendidikan Penilaian kualitas guru bersertifikat dan penilaian/sertifikasi terhadap sekolah yang menerapkan manajemen mutu/modern



Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (3) 1.2

Mewujudkan peningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1.3

Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Angka melek Pelibatan huruf multipihak dalam penuntasan buta huruf dan gerakan gemar membaca Terwujudnya Usia Harapan Peningkatan pelayanan Hidup kualitas dan kesehatan yang jangkauan bermutu dan pelayanan terjangkau (4) kesehatan

Pendidikan keaksaraan fungsional dan gerakan masyarakat gemar membaca Perbaikan layanan kesehatan ibu dan dan penanganan anak serta penanganan 1000 hari pertama kelahiran Berkurangnya Cakupan Pelibatan Pengendalian kasus penyakit penemuan pemangku penyebaran menular dan dan kepentingan penyakit menular penyakit penanganan dalam serta peningkatan endemik (5) penderita/ peningkatan kewaspadaan dini kejadian luar efektivitas terhadap kejadian biasa (KLB) penanganan pen- luar biasa derita dan KLB Berkembangnya Total Fertility Kuomunikasi, Peningkatan layanan Rate (% Informasi dan pembinaan, kesehatan Pertumbuhan Edukasi (KIE) KB keikutsertaan dan reproduksi dan Penduduk) terhadap keluarga kemandirian ber-KB keluarga miskin serta berencana (6) pentingnya kesehatan reproduksi Terwujudnya Cakupan Pemberdayaan Peningkatan pola hidup sehat kelurahan masyarakat dalam partisipasi masyarakat (7) yang kesehatan masyarakat dalam menerapkan keluarga dan pengembangan pola PHBS kesehatan hidup bersih dan lingkungan sehat Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha (8) Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)

Angka penganggura n (%)

Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha

Peningkatan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja Cakupan Kordinasi Optimalisasi peran jaminan sosial pelaksanaan dan dan fungsi TKPKD serba guna penajaman target dalam penanganan keluarga penerima kemiskinan serta miskin manfaat dalam jaminan sosial serba gerakan guna Perempuan penanggulangan Kepala Rumah kemiskian Tangga Miskin (PKRTM) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 158


Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing (10)

% tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

Sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar Berkembangnya Nilai omzet K- Peningkatan K-UMKM dan UMKM kapasitas teknisekonomi kreatif manajerial dan (11) sumberdaya keuangan pelaku K-UMKM

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan (12)

Volume dan nilai produksi perikanan (ton dan Rp)

Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar (13)

Volume dan nilai produksi vertikal garden (kebun kota) (ton dan Rp) di lorong

Berkembang-nya pusat perdagangan dan jasa (14)

Angka kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa, hotel dan restoran Berkembangnya Angka pusat industri kontribusi pengolahan PDRB sektor strategis (15) industri Meningkatnya Angka daya saing kunjungan pariwisata (16) wisata

Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Fasilitasi penciptaan kesempatan pelaku UNKM mendapatkan jaringan pemasaran dan pengembangan usaha pelaku ekonomi kreatif Peningkatan Pengembangan kapasitas teknologi teknologi dan penangkapan dan manajemen pengawasan penangkapan perairan multipihak serta perlindungan/pen gawasan kawasan perairan Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dalam kapasitas pengembangan masyarakat lorong kebun kota dalam inovasi berbasis vertical vertical garden garden di lorong dan roof garden pada perumahan Optimalisasi Kerjasama antar layanan per- sektor dalam dagangan dan peningkatan daya jasa unggulan saing perdagangan berbasis jaringan dan jasa dan standar Kota Asean Pengembangan Pengembangan klaster industri klaster/pusat-pusat pengolahan industri pengolahan berbasis potensi lokal Pengembangan Pengembangan destinasi dan daya wisata kuliner pada tarik wisata baru pinggiran kanal



1.4

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan relegius

Meningkatnya kualitas kehidupan pemuda dan olah raga (17)

% organisasi pemuda dan cabang olah raga yg berpretasi nasional/inter nasional

Sinergi pemangku kepentingan dalam pembinaan prestasi pemuda dan olah raga

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (18)

Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

Penyadaran dan Penanganan kordinasi keamanan pangan pemangku kepentingan dalam keamanan pangan

Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (19)

Indeks pembanguna n gender (IPG)

Pengarusutamaan gender dalam kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Pengembangan sinergi multipihak dalam penanganan PMKS Penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama antar tokoh agama/suku/golo ngan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial Revitalisasi keragaman dan kekayaan budaya dalam tatanan kehidupan kota

Peningkatan peran perempuan pada ranah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta perlindungan anak Optimalisasi peran multipihak terhadap penanganan anak jalanan dan PMKS lainnya Pembinaan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan

Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan

Pemantauan dan penanganan gangguan K4 serta penegakan peraturan kota

Meningkatnya % PMKS yang pelayanan ditangani rehabilitasi sosial (20)

1.5

Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama (21)

Jumlah insiden dan kasus konflik antar umat beragama

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi dan mempertahanka n nilai-nilai budaya (22) Mewujudkan Meningkatnya kehidupan ketentraman, masyarakat ketertiban, yang aman, keamanan dan tertib, kenyamanan

Cakupan keragaman dan kekayaan budaya yg dilestarikan (%) Persentase gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman

Optimalisasi peran stakeholder dalam pembinaan prestasi pemuda dan olah raga

Identifikasi dan pembinaan terhadap keragaman dan kekayaan budaya



tentram dan lingkungan (23) damai

dan kenyamanan yang diselesaikan (%)

penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Meningkatnya Cakupan Penguatan sinergi pencegahan dan pelayanan pemangku pengendalian kebakaran kepentingan serta dan bencana dalam penanggulangan lainnya peningkatan korban bencana efektivitas dan bahaya penanganan kebakaran (24) kebakaran dan bencana lainnya

Penangaan prabencana, darurat bencana dan pasca bencana serta perbaikan pemenuhan standar pelayanan kebakaran

Misi 2: Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berstandar Dunia No.

2.1

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatka Berkembangnya % penumpang n penyediaan transportasi yang sarana dan publik dan menggunaka prasarana pemenuhan n transdasar dengan infrastruktur portasi publik kapasitas dan perhubungan “standar kualitas yang lainnya (25) dunia” (%) setara dengan standar dunia Meningkatnya Rata-rata keterpenuhan jumlah, tinggi dan kualitas dan lama titik sistem drainase genangan dan penanganan yang terjadi banjir (26) Meningkatnya Porsi panjang kapasitas jalan jalan dan dan jembatan jembatan bagi aksesibilitas dalam kondisi antar wilayah baik (%) (27) Meningkatnya Cakupan sistem dan panjang jaringan utilitas jaringan kota (28) utilitas (listrik,

Strategi

Pengembangan moda transportasi publik berbasis kerjasama daerah dan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha Pengembangan sistem drainase berbasis jaringan terpadu

Pengembangan transportasi publik dan peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan transportasi publik

Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan

Inspeksi, pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan

Pengembangan unit terintegrasi jaringan utilitas kota

Pemenuhan pelayanan sistem jaringan utilitas kota berbasis box culvert

Pemenuhan sistem drainase berbasis jaringan dalam penanganan banjir



Berkembangnya fungsi ekonomi, ekologi, sosial dan estetika pada pinggiran kanal (29)

2.2

Mengoptimal kan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik dan privat (30)

Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan (31)

telpon, air minum) yang terinteg-rasi dl box culvert Jumlah unit dan panjang kanal dan pinggiran kanal yang mencapai peningkat-an fungsi ekonomi/ wisata, ekologi, sosial dan estetika % Luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik (%)

Penataan komprehensif pinggirn kanal dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha

Penataan komprehensif pinggiran kanal secara partisipatif

Pengembangan taman tematik berbasis sebaran kecamatan bersama perluasan RTH publik dan privat Penanaman budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah

Peningkatan luas dan sebaran Ruang terbuka Hijau

Volume dan % sampah yg ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkuta n, dan reduksi. Berkurangnya Status mutu Peningkatan pencemaran air, tanah dan efektivitas tanah, air, udara udara pengen-dalian dan kerusakan mutu air, tanah lingkungan dan udara serta karena dampak kepatuhan pembangunan terhadap (32) rekomendasi Amdal Terwujudnya Luas water Kolaborasi water-front city front city multipihak dalam dan tata kelola yang terkelola pengembangn lingkungan water front city pesisir/pulauberbasis pulau (33) keberlanjut ekologi, ekonomi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan serta modernisasi penanganan sampah

Pengendalian pencemaran dan konsistensi pelaksanaan Amdal

Penataan ekologi, ekonomi dan sosial dari water front city



2.3

Mewujudkan pemukiman sehat bagi masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat (34)

% rumah layak huni (rumah beton/knockt down layak huni)

Meningkatnya Cakupan akses air bersih layanan air masyarakat (35) bersih (%)

Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman (36)

2.4

Meningkatka n pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten

dan sosial Aplikasi teknologi perumahan ramah lingkungan dan layak huni bagi masyarakat dengan prioritas rumah tangga miskin Perluasan jangkauan pelayanan air bersih

Pembangunan perumahan korban bencana, pengembangan rumah layak huni dan penataan gedung pemerintah

Pengembangan sistem dan jaringan perpipaan terpadu dalam pelayanan air bersih Cakupan luas Pengembangan Pembinaan layanan lahan lahan pemakaman pemakaman dan pemakaman dengan sistem pengembangan yang tertata jenazah bersusun sistem jenazah secara bersusun dalam jenazah pemakaman bersusun (%)

Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan & penataan ruang wilayah (37)

Persentase Penyadaran dan ketaatan penegakan pelaksanaan regulasi RTRW rencana Tata Ruang Wilayah

Peningkatan kepatuhan dalam penataan ruang dan bangunan terhadap RTRW

Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah (38)

% penyelesaian sengketa tanah negara

Fasilitasi sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa tanah negara

Peningkatan sinergi multipihak dalam penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat khususnya sengketa tanah negara Misi 3: Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Standar Dunia Bebas Korupsi No. Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kinerja Sasaran 3.1 Mewujudkan Terwujudnya % SKPD Peningkatan percepatan administrasi dengan status kapasitas reformasi pemerintahan laporan kinerja administrasi birokrasi yang efisien dan baik (LAKIP, pelaporan kinerja efektif serta LPPD, LKPD) pada SKPD

Peningkatan kualitas isi laporan kinerja, ketepatan waktu pelaporan kinerja, dan



dapat diakses publik (39) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40) Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah (41)

aksesibilitas publik atas laporan kinerja % kecamatan Peningkatan Peningkatan dan kelurahan kapasitas pelayanan yang pemerintah kecamatan, meningkat kecamatan dn kelurahan dan kapasitasnya kelurahan sert RT/RW pengurur RT/RW.

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah (42)

% SDM Perbaikan sistem aparatur yang penempatan menempati SDM aparatur unit kerja sesuai dengan kompetensiny a

Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan legislasi daerah (43) 3.2

Peningkatan kinerja pelayanan publik

Persentase Modernisasi Pengembangan unit kerja yang sistem kearsipan sistem kearsipan melaksanakan SKPD pola baku sistem kearsipan pola baku

Cakupan rekomendasi LHP yang diselesaikan rekomendasi tindak lanjutnya dengan baik Terwujudnya Indeks pelayanan publik kepuasan yang cepat dan masyarakat berkualitas (44)

Perbaikan penempatan jabatan kompetensi aparatur

dan SDM

Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan

Penyelesaian rekomendasi pengawasan secara efektif

Penguatan pelayanan STSP dan penghantaran layanan ke rumah Berkembangnya Nilai investasi Penyiapan pelayanan PMDN dan sarana/prasarana perizinan dan PMA (Rp dan investasi penanaman $) modal daerah (45) Meningkatnya Persentase Peningkatan kualitas kepemilikan efektivitas pelayanan dokumen pencatatan administrasi kependudukan kependudukan kependudukan (%)

Peningkatan pelayanan PTSP dan citizen charter

Peningkatan kualitas pelayanan dan daya tarik investasi

Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan/cata tan sipil berbasis TIK



dan catatan sipil serta pengendalian kependudukan (46) Meningkatnya kualitas pelayanan informasi (47)

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (48)

3.3

Meningkatka n kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah

dan manajemen modern

Cakupan ruang publik yang mendapatkan layanan wifi gratis (%)

% Ketersediaan dokumen perencanaan (RP-JPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD) sesuai dasar penetapan, kalender perencanaan, dan kelengkapan isi.

Meningkatnya Opini laporan kualitas keuangan pengelolaan keuangan daerah (49)

Berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah (50)

Pertumbuhan PAD

Pengembangan sinergi pemerintah dengan swasta dalam perwujudan warga kota yang smart Peningkatan kualitas dokumen dan proses/mekanisme perencanaan serta pelibatan stakeholder

Pengembangan electronic system dalam berbagai ranah pelayanan umum

Peningkatan tertib administrasi keuangan dan pengelolaan asset berbasis manajemen kinerja Optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan pendapatan daerah

Perbaikan administrasi keuangan dan penertiban pengelolaan asset

Perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan penyelenggaraan musrenbang

Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah serta penguatan kelembagaan BUMD

6.2.2. Arah Kebijakan Tahunan dalam Peri0de Lima Tahun (1) Arah Kebijakan Tahun 2014 Tahun 2014 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2009-2014 ke RPJMD 2014-2019. Pada tahun transisi ini sebagian besar arah kebijakan masih merupakan kelanjutan dari arah kebijakan pada RPJMD 2009-2014. Namun demikian, beberapa arah kebijakan terkait visi-misi RPJMD STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 165


periode 2014-2019 telah diletakkan dasar-dasarnya. Tahun 2014 juga ditandai oleh berbagai peristiwa politik dan demokrasi yakni pemilihan anggota legislatif kota, provinsi dan nasional serta pemilihan presiden. Ini berkonsekuensi pada prioritas terhadap pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta penataan kelengkapan dan sistem legislatif daerah. Berdasarkan pemahaman kondisi yang berpengaruh maka prioritas pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada kebijakan sebagaimana pada Tabel 6.3. 6.2.2. Arah Kebijakan tahun 2015 Tahun 2015 merupakan tahun pertama berlakunya RPJMD ini, bahwa sebagian besar prioritas kebijakan sudah merupakan cakupan dari seluruh substansi visi-misi walikota terpilih. Tantangan eksternal yang dihadapi Makassar tahun 2015 bahwa pada tahun tersebut prinsip pasar bebas dari Asean Economic Community (AEC) sudah mulai berlaku dan Kota Makassar adalah salah satu poros utama dari lintasan pasar bebas Asean tersebut. Tahun 2015 juga merupakan tahun pertama dari bekerjanya kabinet baru, sehingga pada tahun tesebut akan berlaku prioritas kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2020 yang harus direnspons oleh daerah, termasuk di dalamnya penetapan target-target baru atas standar pelayanan minimal dari kementerian. Pada tahun ini, kebijakan prioritas terkait perwujudan visi-misi walikota sudah mulai digerakkkan komprehensif. Dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan pada tahun 2015 diarahkan pada kebijakan sebagai mana pada Tabel 6.3. 6.2.3. Arah Kebijakan tahun 2016 Pada tahun 2016, tantangan eksternal berupa berlakunya pasar bebas AEC sudah mulai operasional. Selain itu, implementasi kebijakan dari RPJMN 2015-2020 juga sudah mulai berjalan. Secara internal, tahun ini merupakan tahun awal akselerasi dari pencapaian visi-misi RPJMD, khususnya yang terkait dengan 24 jalur perubahan yang dicanangkan walikota dan wakil walikota. Berdasarkan konteks itu, prioritas pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada kebijakan sebagai mana pada Tabel 6.3. 6.2.4. Arah Kebijakan tahun 2017 Tahun 2017 merupakan tahun puncak akselerasi dari perubahan yang didorong RPJMD. Ini berjalan seiring dengan dengan mulai terlembagakannya tatanan AEC, serta RPJMN nasional 2015-2020 juga mulai terakselerasi. Prioritas pembangunan pada tahun puncak akselerasi perubahan ini diarahkan pada kebijakan sebagai mana pada Tabel 6.3. 6.2.5. Arah Kebijakan tahun 2018 Tahun 2018 merupakan tahun pematangan dari akselerasi yang didorong. Pada tahun ini, diupayakan terwujudnya keseimbangan pencapaian dari target kinerja yang dicanangkan. Pada tahun tersebut, berlakunya tatanan AEC sudah memberi peluang sekaligus ancaman bagi ekonomi daerah, begitu juga implementasi RPJMN 2015-2020 sudah memberikan tantangan khusus kepada daerah, baik dalam perwujudan kesejahteraan, pelayanan umum maupun daya saing daerah. Prioritas pembangunan pada tahun pematangan akselerasi ini diarahkan pada kebijakan sebagai mana pada Tabel 6.3. 6.2.6. Arah Kebijakan tahun 2019 Tahun 2019 merupakan tahun penyempurnaan dari perubahan yang didorong. Pada tahun ini, target kinerja yang belum tercapai dipercepat penyelesainnya, sambil mempersiapkan transisi ke periode RPJMD 2019-2025 sesuai arahan RPJPD. Pada tahun tersebut, berlakunya STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 166


tatanan AEC tetap memberi peluang sekaligus ancaman bagi ekonomi daerah; begitu juga implementasi RPJMN 2015-2020 semakin memberikan tantangan khusus kepada daerah, baik dalam perwujudan kesejahteraan, pelayanan umum maupun daya saing daerah; sementara itu proses demokrasi dan politik berlangsung lagi yakni pemilihan gubernur dan walikota. Prioritas pembangunan pada tahun penyempurnaan akselerasi ini diarahkan pada kebijakan sebagai mana pada Tabel 6.3.

Tabel. 6.3. Keterkaitan Sasaran dan Arah Kebijakan pada setiap Tahun No. 1.

Sasaran Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan (1)

Arah Kebijakan Pendistribusian sumberdaya secara merata pada setiap wilayah (terutama pulau) dan pengalokasian dana sosial masyarakat untuk kebutuhan deposito pendidikan

2015 2016

1. Pemarataan guru di  pulau-pulau 2. Penyelenggaraan wajib  belajar sembilan tahun 3. Penyelenggaraan  pendidikan menengah 4. Penyelenggaraan  pendidikan anak usia dini 5. Deposito pendidikan  gratis SD, SMP, SMA dan sederajat 2.

Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (2)

2017 2018

2019

_

_

_



























_

_

_



_

_

_



_

_

  





Penilaian kualitas guru bersertifikat dan penilaian/sertifikasi terhadap sekolah yang menerapkan manajemen mutu/modern 1. Peningkatan kualitas  guru 2. Peningkatan kualitas  proses pembelajaran 3. Peningkatan kualitas  manajemen sekolah





3.

Meningkatnya kemampuan Pendidikan keaksaraan literasi masyarakat (3) fungsional dan gerakan masyarakat gemar membaca 1. Penuntasan buta huruf



2. Peningkatan layanan  perpustakaan 4.

_

_

_

_

_

_



































_



Terwujudnya pelayanan Perbaikan layanan kesehatan yang bermutu kesehatan ibu dan dan dan terjangkau (4) penanganan anak serta penanganan 1000 hari pertama kelahiran

1. Peningkatan  keberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga 2. Pelayanan kesehatan  darurat gratis ke rumah 24 jam 3. Peningkatan  keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar

5.









4. Peningkatan kualitas  pelayanan rumah sakit



5. Penanganan 1.000 hari  pertama kelahiran



Berkurangnya kasus Pengendalian penyebaran penyakit menular dan penyakit menular serta penyakit endemik (5) peningkatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa 1. Penanganan penyakit _ menular, penyakit endemik dan KLB penyakit

_



6.

Berkembangnya layanan Peningkatan pembinaan, kesehatan reproduksi dan keikutsertaan dan keluarga berencana (6) kemandirian ber-KB 1. Pelayanan keluarga  berencana 2. Pelayanan kesehatan  reproduksi

7.





_

_





_

_



_

_

















_ _

Penempatan kerja

pencari _ _

Terwujudnya jaminan sosial Optimalisasi peran dan keluarga miskin serba guna fungsi TKPKD dalam (9) penanganan kemiskinan serta jaminan sosial serba guna Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin (PKRTM) 1.

Penguatan kordinasi penanggulangan kemiskinan

tim  

2. Pemberdayaan _ perempuan kepala keluarga miskin 10.



Terpenuhinya kebutuhan Peningkatan kesempatan lapangan kerja dan kerja serta mendorong kesempatan berusaha (8) mobilitas tenaga kerja 1.

9.



Terwujudnya pola hidup Peningkatan partisipasi sehat masyarakat (7) masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan sehat 1. Pengembangan kelurahan PHBS

8.



_

Terwujudnya masyarakat Peningkatan kompetensi yang produktif dan berdaya dan daya saing tenaga saing (10) kerja 1. Peningkatan  kompetensi spesifik standar pasar bebas ASEAN





11.

Berkembangnya K-UMKM Fasilitasi penciptaan dan ekonomi kreatif (11) kesempatan pelaku UNKM mendapatkan jaringan pemasaran dan pengembangan usaha pelaku ekonomi kreatif 1. Penguatan manajerial  dan keuangan UMKM 2. Pengembangan iklim  kondusif bagi ekonomi kreatif

12.

2. Perlindungan dan  pengawasan kawasan perairan







_

_



_

_













_



_

_





Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai Pengembangan kapasitas nilai tambah tinggi dan masyarakat lorong dalam peluang pasar (13) inovasi vertical garden Pengembangan  ekonomi lorong dengan teknologi vertikal garden Berkembang-nya pusat Kerjasama antar sektor perdagangan dan jasa (14) dalam peningkatan daya saing perdagangan dan jasa Penguatan daya saing  perdagangan Berkembangnya pusat Pengembangan industri pengolahan klaster/pusat-pusat strategis (15) industri pengolahan 1.

15.





1.

14.



Meningkatnya produksi Pengembangan teknologi perikanan dan kelautan penangkapan dan serta kesejahteraan nelayan pengawasan perairan (12) multipihak 1. Peningkatan produksi  perikanan

13.

 

1.

Penguatan daya saing  industri kecil dan menengah (IKM)









16.

17.

18.

Meningkatnya daya saing Pengembangan daya pariwisata (16) saing pariwisata 1. Pengembangan wisata  kuliner pinggiran kanal Meningkatnya kualitas Optimalisasi peran kehidupan pemuda dan stakeholder dalam olah raga (17) pembinaan prestasi pemuda dan olah raga 1. Pembinaan _ wirausaha pemuda dan remaja 2. Pembinaan _ prestasi olah raga Meningkatnya ketahanan Penanganan keamanan pangan masyarakat (18) pangan Pembinaan keamanan  pangan Meningkatnya keberdayaan Peningkatan peran perempuan dan perempuan pada ranah perlindungan anak (19) pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta perlindungan anak 1.

19.

1. Penguatan gender







_







_

_



_

_

_

_

_

_

_

_



_

_



_

_





_

_





pokja  

2. Peningkatan  perlindungan perempuan dan anak 3. Pengembangan _ kelurahan layak anak 20.







Meningkatnya pelayanan Optimalisasi peran rehabilitasi sosial (20) multipihak terhadap penanganan anak jalanan dan PMKS lainnya 1. Penegakan penanganan jalanan

regulasi  anak

2. Pembinaan dan _ kerjasama kelembagaan penanganan PMKS







21.

Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama (21)

Pembinaan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan 1. Fasilitasi keagamaan

22.

kegiatan 

2. Penguatan kerukunan  beragama 3. Penguatan wawasan  kesatuan bangsa Terwujudnya masyarakat Identifikasi dan yang menjunjung tinggi dan pembinaan terhadap mempertahankan nilai-nilai keragaman dan kekayaan budaya (22) budaya 1. Pelestarian dan _ pengembangan keragaman budaya

23.

2. Pelestarian dan _ pengem-bangan kekayaan budaya Meningkatnya Pemantauan dan ketentraman, ketertiban, penanganan gangguan K4 keamanan dan kenyamanan serta penegakan lingkungan (23) peraturan kota 1.

24.

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan korban bencana dan bahaya kebakaran (24)

_

_

_



_

_





_

_





_

_



_

_



















_

_

_

_

Penegakan peraturan  kota

2. Penanganan gangguan  K4 Penangaan prabencana, darurat bencana dan pasca bencana serta perbaikan pemenuhan standar pelayanan kebakaran 1. Peningkatan layanan  pemadaman kebakaran 2. Peningkatan  kapasitas penanganan bencana alam





 







25.

Berkembangnya transportasi publik dan pemenuhan infrastruktur perhubungan lainnya (25)

Pengembangan transportasi publik dan peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan transportasi publik

Peningkatan kualitas  moda transportasi publik Meningkatnya Pemenuhan sistem keterpenuhan dan kualitas drainase berbasis jaringan sistem drainase dan dalam penanganan banjir penanganan banjir (26) 1. Penanganan terpadu  titik genangan Meningkatnya kapasitas Inspeksi, pembangunan jalan dan jembatan bagi dan pemeliharaan aksesibilitas antar wilayah jalan/jembatan (27) 1. Pembangunan jalan _ dan jembatan 1.

26.

27.

28.

2. Pemeliharaan jalan dan  jembatan Meningkatnya sistem dan Pemenuhan pelayanan jaringan utilitas kota (28) sistem jaringan utilitas kota berbasis box culvert Pengembangan  boxculvert sebagai sara-na integrasi utilitas kota Berkembangnya fungsi Penataan komprehensif ekonomi, ekologi, sosial dan pinggiran kanal secara estetika pada pinggiran partisipatif kanal (29) 1. Penataan fungsi fisik-  ekologis pinggiran kanal



2. Penataan fungsi wisata  pinggiran kanal 3. Penataan ekonomi kanal

fungsi  pinggiran

_

_











_











_



















_ 

1.

29.

_ 











30.

Meningkatnya luas ruang Peningkatan luas dan terbuka hijau publik dan sebaran Ruang terbuka privat (30) Hijau

Pengembangan taman  tematik 2. Peningkatan luas  ruang terbuka publik 3. Peningkatan luas  ruang terbuka privat 1.

31.

32.

33.

 





































_

_





_











Meningkatnya kapasitas Peningkatan partisipasi penanganan sampah dan masyarakat dalam kebersihan (31) kebersihan lingkungan serta modernisasi penanganan sampah 1. Gerakan Makassar  Tidak Rantasa



2. Gerakan sampah tukar  beras



3. Peningkatan kapasitas  penanganan sampah Berkurangnya pencemaran Pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan dan konsistensi kerusakan lingkungan pelaksanaan Amdal karena dampak pembangunan (32) 1. Pemantauan dan  pengendalian pencemaran tanah, air dan udara 2. Pengendalian dampak _ ling-kungan dari kegiatan pembangunan Terwujudnya water-front Penataan ekologi, city dan tata kelola ekonomi dan sosial dari lingkungan pesisir/pulau- water front city pulau (33) Penataan fungsi water-  front city











34.

Meningkatnya kualitas dan Pembangunan perumahan kelayakan huni perumahan korban bencana, masyarakat (34) pengembangan rumah layak huni dan penataan gedung pemerintah 1. Pembangun-an rumah  model knoct-down (beton) bagi korban kebakaran bencana lainnya 2. Fasilitasi akses kredit  bagi pembangunan rumah layak huni untuk orang miskin

35.

Meningkatnya akses bersih masyarakat (35)

3. Perbaikan/bedah  rumah oran Pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah g miskin /rumah ku-muh 4. Pembangunan dan  rehabilitasi bangunan pemerintah air Pengembangan sistem dan jaringan perpipaan terpadu dalam pelayanan air bersih

1.

Pengembangan lokasi _ baru pemakaman dengan sistem jenazah bersusun

















_

_







_





_









1.

36.

Pengembangan _ jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan untuk wilayah kumuh/miskin dan pulau Tercukupinya ketersediaan Pembinaan layanan lahan pemakaman (36) pemakaman dan pengembangan sistem jenazah bersusun dalam pemakaman



_

_



37.

Terwujudnya keter-paduan Peningkatan kepatuhan pemanfaatan & penataan dalam penataan ruang dan ruang wilayah (37) bangunan terhadap RTRW 1. Penataan pemberian  izin pemanfaatan ruang

38.

39.

41.

_

 

_

_



1.



_

_



_

_















_

_

_



_

_

_

_

_

Fasilitasi penyelesaian _ sengketa tanah Terwujudnya administrasi Peningkatan kualitas isi pemerintahan yang efisien laporan kinerja, ketepatan dan efektif serta dapat waktu pelaporan kinerja, diakses publik (39) dan aksesibilitas publik atas laporan kinerja

2. Publikasi laporan  kinerja Meningkatnya kapasitas Peningkatan pelayanan kelembagaan dan kecamatan, kelurahan dan ketatalaksanaan RT/RW pemerintahan daerah (40) 1. Peningkatan pelayanan _ kecamatan, kelurahan dan RT/RW Meningkatnya pengelolaan daerah (41)

 



kualitas Pengembangan sistem kearsipan kearsipan pola baku 1.

42.

_

2. Penataan bangunan _ Terjaminnya kepastian Fasilitasi sertifikasi tanah hukum dalam kepemilikan dan penyelesaian tanah (38) sengketa tanah negara

1. Perbaikan kualitas  laporan kinerja

40.



Peningkatan kapasitas _ pengarsipan SKPD Terwujudnya Perbaikan penempatan pendayagunaan aparatur jabatan dan kompetensi pemerintah daerah (42) SDM aparatur Penempatan SDM  aparatur sesuai kompetensi 2. Peningkatan  kompetensi aparatur



1.







43.

44.

3. Peningkatan  kesejahteraan PNS berbasis kinerja Meningkatnya efektivitas Penyelesaian rekomendasi pengawasan pengawasan secara penyelenggaraan efektif pemerintahan dan legislasi daerah (43) 1. Pembinaan tindak  lanjut/rekomendasi LHP pada SKPD

Terwujudnya publik yang berkualitas (44)

2. Peningkatan dukungan  kepada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD pelayanan Peningkatan pelayanan cepat dan PTSP dan citizen charter 1. Peningkatan efektivitas  dan transparansi PTSP

45.

46.

47.

48.

2. 2. Penetapan dan implementasi citizencharter SKPD Berkembangnya pelayanan Peningkatan kualitas perizinan dan penanaman pelayanan dan daya tarik modal daerah (45) investasi 1. Fasilitasi investasi dalam negeri dan luar negeri Meningkatnya kualitas Pemenuhan sarana dan pelayanan administrasi prasarana pelayanan kependudukan dan catatan kependudukan/catatan sipil serta pengendalian sipil berbasis TIK dan kependuduk-an (46) manajemen modern 1. Peningkatan layanan kependuduk-an dan catatan sipil Meningkatnya kualitas Pengembangan electronic pelayanan informasi (47) system dalam berbagai ranah pelayanan umum 1. Gerakan smart-city Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (48)



_

_



_

_

_

_

















_

_

_

_

















 

_ 

 





Perbaikan kualitas dokumen peren-canaan dan penyelenggaraan musrenbang



1.

49.

50.

Meningkatnya pengelolaan daerah (49)

kualitas keuangan

Berkembangnya sumbersumber pendapatan daerah (50)

Penguatan SDM dan teknologi informasikomunikasi perencanaan 2. Perbaikan proses dan mekanisme musrenb Perbaikan administrasi keuangan dan penertiban pengelolaan asset 1. Perbaikan laporan keuangan SKPD Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah serta penguatan kelembagaan BUMD 1. Intensifikasi pemanfaat-an sumber pendapatan berbasis on-line 2. Ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan baru berbasis on-line 3. Pengembangan Macassar Incorporated dan Bank of Makassar



_

_

_



_

_





_

_

















_

_

 



    _ 


Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN Strategi

Recommend Documents