BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pernyataan visi dan misi yang telah dirumuskan serta dijabarkan dalam setiap tujuan dan capaian sasaran, memerlukan strategi pembangunan yang adaptif dan mampu meretas jalan ke arah yang lebih baik. Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

6.1

Kebijakan Pembangunan Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2009-2014 berdasarkan urusan pemerintahan. Arah kebijakan pada tujuan misi, sebagai berikut : Misi I

: Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing.

Kebijakan Bidang Pendidikan (sasaran 1) 1. Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat pada jenjang Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun melalui jalur formal atau non-formal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A dan jenjang SMP/ MTs/ Paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/ MTs/Paket B. 2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta akasara kembali, dan menciptakan masyarakat belajar.

Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014

VI - 1

3. Menyelenggarakan pendidikan non-formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/ keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya. 4. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermata pencaharian yang diperlukan oleh masyarakat. 5. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. 6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga untuk

melanjutkan pendidikan ke

yang berprestasi

jenjang pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi. 7. Mengembangkan pelayanan pendidikan melalui penerapan SSN dan RSBI di semua satuan pendidikan. 8. Menetapkan kebijakan pendidikan menengah gratis bagi masyarakat kurang mampu. 9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. 10. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. 11. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 12. Mengembangkan pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal. 13. Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi daerah.

Kebijakan Bidang Kesehatan (sasaran 2) 1. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengembangan

pelayanan

kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat

tentang pencegahan penyakit

menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, gizi keluarga, perilaku sehat. 3. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


VI - 2

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan

ketersediaan

pelayanan

kesehatan

yang

bermutu

dan

terjangkau bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. 7. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi. 8. Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah / swasta dalam pelayanan.

Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (sasaran 3) 1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan

alat

dan

obat

kontrasepsi

dan

peningkatan

pemakaian

kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan

dan

penumbuhkembangan

anak,

peningkatan

pendapatan

keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera –I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga. 4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerja sama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Kebijakan Ketransmigrasian (sasaran 3) 1. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.


VI - 3

Kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sasaran 3) 1. Menata

kebijakan

administrasi

kependudukan

guna

mendorong

terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data,

dan

informasi

penduduk,

dalam

mendukung

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

Kebijakan Bidang Sosial (sasaran 4) 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya. 3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. 4. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. 5. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. 6. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. 7. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,

dunia

usaha,

perguruan

tinggi,

dan

Orsos/

LSM

dalam

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sasaran 5) 1. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. 2. Meningkatkan

taraf

pendidikan

dan

layanan

kesehatan

serta

bidang

pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan. 3. Memperkuat

koordinasi

dan

jaringan

pengarusutamaan

gender

dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.


VI - 4

Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga (sasaran 5) 1. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. 2. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan. 3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, seks pra-nikah, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda. 4. Mengembangkan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem

pembinaan

dan

pengembangan

olahraga

secara

terpadu

dan

berkelanjutan. 5. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk etos kerja masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan membangun sarana prasarana baru untuk mendukung pembinaan olahraga. 7. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan (sasaran 6) 1. Meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis. 2. Meningkatkan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja. 3. Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

masyarakat

dalam

mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha. 4. Melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan keamanan kerja.

Kebijakan Bidang Agama (sasaran 7) 1. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama,

melalui

penguatan

dan

pemberdayaan

lembaga

pendidikan

keagamaan dalam mencetak generasi yang bertakwa. 2. Peningkatan kualitas kehidupan sosial-keagamaan dengan memperkuat nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan


VI - 5

kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah daerah.

Kebijakan Bidang Kebudayaan (sasaran 8) 1. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah. 2. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

Misi II : Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

Kebijakan Bidang Pertanian (sasaran 9) 1. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif, membangun delivery

system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani. 2. Peningkatan kemampuan/ kualitas SDM pertanian. 3. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agroindustri. 4. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola risiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan (sasaran 9) 1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya.

Kebijakan Bidang Kehutanan (sasaran 9) 1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. 2. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman. 3. Peningkatan produksi hasil hutan non-kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.


VI - 6

Kebijakan Bidang Pariwisata (sasaran 9) 1. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata. 2. Harmonisasi dan simflikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait di dalam mendukung pengembangan pariwisata. 3. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata.

Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Menengah (sasaran 10) 1. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: (i) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi, (ii) mengembangkan UMKM untuk

makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan

keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM, dan (iii) mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah.

Kebijakan Bidang Perdagangan (sasaran 11) 1. Menata aturan main yang jelas dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik. 2. Menata aturan main yang jelas tentang peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi pajak daerah dan retribusi. 3. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat

terutama

berkenaan

dengan

perselisihan

niaga,

perkuatan

implementasi persaingan usaha, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.

Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan (sasaran 12) 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga.


VI - 7

3. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi. 4. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan. 5. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor. 6. Meningkatkan sistem kewspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan. 7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum (sasaran 13) 1. Melaksanakan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar di perdesaan, khususnya desa tertinggal. 2. Memadu serasikan penyediaan infrastruktur perdesaan lewat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan desa tertinggal melalui pendekatan kewilayahan.

(sasaran 14) 3. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan. 4. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah. 5. Melakukan

koordinasi

untuk

memperjelas

hak

dan

kewajiban

dalam

penanganan prasarana jalan. 6. Melanjutkan dan merampungkan

reformasi jalan melalui Undang-Undang

Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan serta peraturan pelaksanaannya. 7. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. 8. Mendorong

keterlibatan

peran

dunia

usaha

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

(sasaran 15) 9. Meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. 10. Mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan


VI - 8

dengan tata ruang wilayah. 11. Meningkatkan peran modal sosial, terutama dalam hal mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.

Kebijakan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (sasaran 16) 1. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di perdesaan. 2. Peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.

Kebijakan Bidang Perumahan (sasaran 17) 1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan. 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat. 3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat

terhadap perumahan yang layak

dan sehat. 4. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat. 5. Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat terhadap air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi. 6. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat . 7. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar. 8. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat dan di tempat lembaga publik. 9. Menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di rawan air.


VI - 9

Misi IV : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (sasaran 18) 1. Mengarusutamakan

(mainstreaming)

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

Kebijakan Bidang Kehutanan (sasaran 19) 1. Merumuskan

sistem

pengelolaan

lahan

yang

efisien,

efektif,

serta

melaksanakan penegakan hukum terhadap hak penggunaan lahan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. 2. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat koordinasi

secara dan

langsung

penguatan

dalam

pengelolaan

kelembagaan

dalam

hutan, wilayah

meningkatkan DAS,

serta

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. 3. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan hutan. 4. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. 5. Memberikan moratorium di kawasan tertentu.


VI - 10

Kebijakan Bidang Penataan Ruang (sasaran 20) 1. Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Misi V

: Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Kebijakan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (sasaran 21) 1. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.

(sasaran 22) 2. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat

fleksibel

dan

adaptif,

diisi

banyak

jabatan

fungsional,

dan

terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya. 3. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang ditunjang dengan basis teknologi informasi.

(sasaran 23) 4. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik

KKN

dengan

cara:

a.

Penerapan

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan yang baik, b. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur melalui

koordinasi

dan

sinergi

pengawasan

internal,

eksternal,

dan

pengawasan masyarakat, c. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab, dan d. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.


VI - 11

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: i. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan responsif, ii. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur, iii. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, iv. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi, dan v. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. 6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan: i. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, dan pelayanan umum, ii. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi

jalannya

pemerintahan,

dan

iii.

Peningkatan

transparansi,

partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

(sasaran 25) 7. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan

perundang-undangan

untuk

mewujudkan

tertib

perundang-

undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundangundangan. 8. Menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan. 9. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparatur daerah dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. 10. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat. 11. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

(sasaran 27) 12. Membangun kerjasama antar pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.


VI - 12

Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (sasaran 26) 1. Intensifikasi

upaya

pencegahan

dan

pengungkapan

kasus

kejahatan

konvensional secara simultan dengan meningkatkan kerjasama dengan institusi keamanan. 2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini. 3. Mencegah dan menindak perilaku praktik usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. 4. Memberikan teladan praktik penegakan hukum non diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum. 5. Meningkatkan profesionalisme Satpol PP melalui pembinaan kinerja Satpol PP dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku. 6. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak Peraturan Daerah terutama Satpol PP.

(sasaran 28) 7. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya. 8. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

(sasaran 29) 9. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan

dan

penghormatan hak asasi manusia. 10. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi 11. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society). 12. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. 13. Menjamin

pengembangan

media

dan

kebebasan

media

dalam

mengomunikasikan kepentingan masyarakat.

Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (sasaran 24) 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa serta pengembangan wilayah perdesaan. 2. Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan. 3. Pengembangan ekonomi perdesaan.


VI - 13

4. Meningkatkan

kemampuan

pemerintah

dan

masyarakat

desa

dalam

indikatif

untuk

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan. 5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

6.2

Strategi Strategi

adalah

langkah-langkah

berisikan

program

mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan

strategi

daerah.

Strategi

diperlukan

untuk

memperjelas

arah

pengembangan program prioritas kepala daerah. Pada bab ini akan diuraikan Strategi Pembangunan Daerah terdiri dari Analisis Kondisi Eksternal dan Internal, serta Arah Kebijakan Pembangunan. Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan dimaksud digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sebagai berikut : 1) Kekuatan (a) Letak geografis Kabupaten Lebak yang strategis dalam struktur daerah penyangga utama sumber daya air. (b) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik. (c) Hubungan kepemerintahan yang harmonis antara eksekutif dengan legislatif yang mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi. (d) Jumlah aparatur Pemda yang relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. (e) Peningkatan peran/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah. (f) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun pasca krisis. (g) Terdapatnya

potensi

SDA

yang

mendukung

percepatan

dinamika

perekonomian daerah.


VI - 14

(h) Adanya keterkaitan peletakan visi daerah dengan potensi lokal yang ada. (i) Posisi strategis Kabupaten Lebak yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara

dan pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional.

2) Kelemahan (a) Belum memadainya produktivitas SDM di Kabupaten Lebak. (b) Masih tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Lebak. (c) Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin. (d) Kondisi

infrastruktur

pembangunan

masih

kurang

memadai

dalam

memberikan daya dukung aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di perdesaan. (e) Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat. (f) Pemahaman

praktek

tata

pemerintahan

stakeholders

daerah

(dunia

yang

belum

usaha-masyarakat)

dalam

merata

oleh

pengelolaan

pemerintahan. (g) Menurunnya daya dukung SDA dan kualitas lingkungan. (h) Ketimpangan dalam pengembangan wilayah antara kawasan utara, tengah dan selatan di Kabupaten Lebak. 3) Peluang (a) Adanya perdagangan bebas yang menjadi potensi pangsa pasar baru bagi komoditi unggulan Lebak. (b) Rencana pembangunan jalan Lintas Selatan Jawa yang menjadi peluang masuknya investasi di berbagai sektor. (c) Rencana

pembangunan

Waduk

Karian

sebagai

peluang

potensi

pengembangan agribisnis. (d) Adanya rencana pengembangan Kawasan Kota Kekerabatan Maja dan Tigaraksa yang didukung rencana pembangunan double track. (e) Pembangunan pabrik semen di wilayah Lebak Selatan. (f) Adanya rencana pembangunan bandara perintis di Kabupaten Pandeglang yang disertai dengan pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak. (g) Adanya rencana pembangunan pelabuhan laut internasional Bojonegara.


VI - 15

4) Ancaman (a) Dampak

globalisasi

dari

sisi

negatif

akan

memperlemah

struktur

kebudayaan daerah ke arah nilai-nilai di luar adat-istiadat lokal. (b) Krisis keuangan global yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan lesunya sektor riil. (c) Belum mantapnya persepsi regulasi terhadap substansi kebijakan otonomi daerah antara pusat dan daerah. (d) Belum adanya kerjasama antar daerah yang berorientasi pada kepentingan bersama dalam meningkatkan hubungan guna mencari berbagai solusi terhadap permasalahan bersama, terutama di daerah sekitar perbatasan. Atas dasar identifikasi analisis kondisi lingkungan tersebut di atas serta mengacu pada proyeksi pembangunan dan sasaran jangka menengah tahap II Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005– 2025, maka strategi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014, sebagai berikut : 1.

Strategi kebijakan peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, permukiman dan air bersih.

2.

Strategi kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

3.

Strategi kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah guna mendorong mobilitas orang, barang ataupun jasa yang dapat mendukung implementasi ekonomi kerakyatan.

4.

Strategi kebijakan pengelolaan dan penataan ruang yang konsisten dan berkelanjutan.

5.

Strategi kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dengan menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.


VI - 16

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Misi I, Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing. 1. Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Kab. Lebak.

1. Meningkatnya akses, mutu dan citra pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pencanangan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak usia sekolah


1. 2. 3. 4. 5.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau. Peningkatan jumlah daya tampung SD, SMP, SMA/SMK. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik. Penyelenggaraan pendidikan non formal. Pengembangan metodelogi dan teknik baca tulis bagi warga belajar.

Bidang Pendidikan 1. Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat pada jenjang Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun melalui jalur formal atau non-formal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A dan jenjang SMP/ MTs/ Paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/ MTs/Paket B. 2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta akasara kembali, dan menciptakan masyarakat belajar. 3. Menyelenggarakan pendidikan non-formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara,

VI - 17

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/ keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermata pencaharian yang diperlukan oleh masyarakat. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Mengembangkan pelayanan pendidikan melalui penerapan SSN dan RSBI di semua satuan pendidikan. Menetapkan kebijakan pendidikan menengah gratis bagi masyarakat kurang mampu. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mengembangkan pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal. Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi daerah.

VI - 18

TUJUAN

SASARAN 2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya. 2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit. 4. Peningkatan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan. 5. Penjaminan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. 6. Pelaksanaan surveliance epidemologi kesehatan yang evidence base 7. Peningkatan peran kabupaten dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, status gizi balita dan penyakit menular lainnya. 8. Penurunan angka kematian ibu dan anak, dengan membiasakan pemeriksaan kehamilan pada puskesmas atau instalasi kesehatan lainnya. 9. Peningkatan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, puskesmas berfungsi PONED, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa

Bidang Kesehatan 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, gizi keluarga, perilaku sehat. 3. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. 7. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi. 8. Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah / swasta dalam pelayanan.

VI - 19

TUJUAN

SASARAN 3. Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan kualitas program keluarga berencana 2. Peningkatan kesertaan ber-KB dan akses terhadap pelayanan KB di daerah dengan TFR tinggi serta penyediaan pelayanan KB gratis bagi penduduk miskin dan rentan lainnya. 3. Peningkatan KIE dan penyediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi bagi remaja dan PUS. 4. Peningkatan akses keluarga terhadap informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera –I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga. 4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerja sama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

VI - 20

TUJUAN

SASARAN

4. Meningkatnya pelayanan sosial terutama pelayanan administrasi kependudukan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.

Bidang Ketransmigrasian 1. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

1. Peningkatan penataan administrasi kependudukan.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

1. Pemberian pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bidang Sosial 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya. 3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. 4. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa.

VI - 21

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 5. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. 6. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. 7. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

5. Meningkatnya kesetaraan gender, peran pemuda dan olah raga dalam berbagai aspek dan proses pembangunan


1. Pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mandiri. 2. Pendidikan formal dan non formal dengan sasaran kaum wanita.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. 2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan. 3. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.

1. Peningkatan aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda yang mandiri. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

VI - 22

TUJUAN

SASARAN

6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan

2. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan. 3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, seks pranikah, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda. 4. Mengembangkan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk etos kerja masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan membangun sarana prasarana baru untuk mendukung pembinaan olahraga. 7. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan. 2. Fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja.

Bidang Ketenagakerjaan 1. Meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis. 2. Meningkatkan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha.

VI - 23

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 4. Melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan keamanan kerja.

2. Menjadikan masyarakat Kabupaten Lebak yang agamis dan berbudaya

7. Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan solidaritas sosial

1. Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif. 2. Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

Bidang Agama 1. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, melalui penguatan dan pemberdayaan lembaga pendidikan keagaamaan dalam mencetak generasi yang bertakwa. 2. Peningkatan kualitas kehidupan sosial-keagamaan dengan memperkuat nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah daerah.

8. Berkembangnya implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal


1. Pengembangan nilai budaya lokal. 2. Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyaraakat dan swasta.

Bidang Kebudayaan 1. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah. 2. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

VI - 24

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Misi II, Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal 3. Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

9. Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal

1.

2.

3. 4. 5. 6.

1. 2.


Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pelaksanaan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan serta menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen. Peningkatan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; Peningkatan kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian serta pencetakan lahan persawahan. Pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan. Peningkatan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Bidang Pertanian 1. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani. 2. Peningkatan kemampuan/ kualitas SDM pertanian. 3. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agroindustri. 4. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola risiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Peningkatan teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air payau dan air tawar. Pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya.

VI - 25

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI 1.

10. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja


ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan

Bidang Kehutanan 1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. 2. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman. 3. Peningkatan produksi hasil hutan non-kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

1. Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Lebak. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata informasi pariwisata, kualitas objek dan daya tarik wisata, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Bidang Pariwisata 1. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata. 2. Harmonisasi dan simflikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait di dalam mendukung pengembangan pariwisata. 3. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata.

1. Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan bisnis UMKM. 2. Peningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna dan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan usaha dan permodalan bagi UMKM.

Bidang Koperasi dan Usaha Menengah 1. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: (i) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi, (ii) mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri untuk memperoleh efisiensi kolektif, (iii) mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM, dan (iv) mengintegrasikan

VI - 26

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah.

11. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

12. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat


Bidang Perdagangan 1. Menata aturan main yang jelas dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik. 2. Menata aturan main yang jelas tentang peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi pajak daerah dan retribusi. 3. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen. 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung dan kedelai. 2. Peningkatan keanekaragaman konsumsi, dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras.

Bidang Ketahanan Pangan 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga.

VI - 27

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 3. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi. 4. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan. 5. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor. 6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan. 7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

Misi III, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 4. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

13. Tersedianya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal

14. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa


1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah guna mendorong mobilitas orang, barang ataupun jasa yang dapat mendukung implementasi ekonomi kerakyatan

Bidang Pekerjaan Umum 1. Melaksanakan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar di perdesaan, khususnya desa tertinggal. 2. Memadu serasikan penyediaan infrastruktur perdesaan lewat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan desa tertinggal melalui pendekatan kewilayahan. Bidang Pekerjaan Umum 1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan. 2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan

VI - 28

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah. 3. Melakukan koordinasi untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. 4. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan serta peraturan pelaksanaannya. 5. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. 6. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

15. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air

1. Pengembangan dan mengelola jaringan irigasi, konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Bidang Pekerjaan Umum 1. Meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. 2. Mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. 3. Meningkatkan peran modal sosial, terutama dalam hal mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur

16. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Lebak

1. Peningkatan cakupan layanan ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di perdesaan. 2. Peningkatan partisipasi investasi swasta,


VI - 29

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.

17. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

1. Pengembangan lingkungan pemukiman sehat, meningkatan cakupan layanan persampahan, dan meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Bidang Perumahan 1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan. 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat. 3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap perumahan yang layak dan sehat. 4. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat . 5. Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat terhadap air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi. 6. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat . 7. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar. 8. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat dan di tempat lembaga publik. 9. Menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan


VI - 30

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN masyarakat yang tinggal di rawan air.

Misi IV, Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan 5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (keseimbangan ekologi – sosial – ekonomi)

18. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana

19. Meningkatnya fungsi kawasan penyangga lindung dan konservasi


Bidang Lingkungan Hidup 1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana. 1.

Peningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Bidang Kehutanan 1. Merumuskan sistem pengelolaan lahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak penggunaan lahan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi,

VI - 31

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN dan demokrasi. 2. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. 3. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan hutan. 4. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. 5. Memberikan moratorium di kawasan tertentu.

20. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan,


1. 2.

Pengelolaan dan penataan ruang yang konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Bidang Penataan Ruang 1. Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

VI - 32

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Misi V, Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi melalui reformasi birokrasi 6. Melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin profesional dan akuntabel

21. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi

1. Peningkatan kinerja aparatur. 2. Peningkatan disiplin aparatur. 3. Peningkatan pemantapan budaya aparatur yang profesional dan cerdas.

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.

22. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

1. Peningkatan fungsi ketatalaksanaan kelembagaan pemerintah daerah. 2. Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian.

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya.


VI - 33

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang ditunjang dengan basis teknologi informasi.

23. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat


1. Peningkatan masyarakat.

pelayanan

informasi

kepada

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara: a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat, d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab, dan e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: i. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan responsif, ii. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur, iii. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

VI - 34

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, iv. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi, dan v. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan: i. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan, ii. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan iii. Peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

24. Meningkatnya kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan


1. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa serta pengembangan wilayah perdesaan. 2. Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan. 3. Pengembangan ekonomi perdesaan. 4. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan. 5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

VI - 35

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

25. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum

1. Penyediaan produk hukum daerah mendukung penyelenggaraan pemerintah. 2. Peningkatan budaya taat hukum.

untuk

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan. 2. Menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan. 3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparatur daerah dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. 4. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat. 5. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

26. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

1. Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tramtibmas.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional secara simultan dengan meningkatkan kerjasama dengan institusi keamanan. 2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini.


VI - 36

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 3. Mencegah dan menindak perilaku praktik usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. 4. Memberikan teladan praktik penegakan hukum non diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum. 5. Meningkatkan profesionalisme Satpol PP melalui pembinaan kinerja Satpol PP dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku. 6. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak Peraturan Daerah terutama Satpol PP.

27. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan

7. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan

28. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Membangun kerjasama antar pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 1. Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya. 2. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

VI - 37

TUJUAN

SASARAN 29. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. 2. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi 3. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society). 4. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. 5. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat.

VI - 38

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents