BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk dapat mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” tersebut sangat dibutuhkan political will, baik oleh Pemerintah dengan kebijakan otonomi daerah, maupun oleh masyarakat dan seluruh stakeholders. Strategi
dan
arah
kebijakan
dalam
pelaksanaan
misi
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015 dirumuskan sebagai berikut :
6.1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas meliputi: 1. Pengembangan
sekolah murah, dengan kebijakan pembangunan
diarahkan pada : -
Pengembangan BOS, BPP, Beasiswa dan Beasiswa siswa tidak mampu;
-
Subsidi satuan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah.
2. Pengembangan
kualitas layanan pendidikan, dengan kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS); - Peningkatan kualitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; - Fasilitasi pengembangan sarana prasarana belajar; - Fasilitasi siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 3. Pengembangan pendidikan non formal dan informal, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan ketrampilan (sanggar belajar); - Fasilitasi pendidikan vokasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-1
4. Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada : - Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit; - Fasilitasi pengembangan puskesmas rawat inap dan rumah sakit kelas III; - Rintisan
Jaminan
Kesehatan
seluruh
masyarakat
(Universal
Coverage). 5. Pengurangan resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana, dengan kebijakan diarahkan pada : - Pengembangan paradigma hidup sehat; - Pengembangan sistem surveilance; - Fasilitasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; - Pengembangan posyandu anak dan lansia; 6. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan manajemen kesehatan, dengan kebijakan diarahkan pada : - Menyediakan sarana prasarana dan sumber daya termasuk obat dan perbekalan untuk meningkatkan kapasitas dan aksesbilitas kesehatan; - Mengembangkan sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan. 7. Promosi pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan promotif; 8. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. 9. Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana, dengan kebijakan diarahkan pada
Fasilitasi sarana dan
prasarana pelayanan Keluarga Berencana. 10. Peningkatan cakupan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi kegiatan promotif dan kaderisasi Keluarga Berencana. 11. Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan kebijakan diarahkan pada :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-2
- Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan; - Fasilitasi dan penguatan profesionalisme tenaga penyuluh. 12. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi
sarana
prasana
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK); - Fasilitasi dan pengembangan kesadaran masyarakat; - Peningkatan pelayanan pencatatan sipil; - Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. 13. Peningkatan penempatan tenaga kerja, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produksif. 14. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri; - Fasilitasi “Job Matching”; - Fasilitasi
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
dan
penguatan lembaga/serikat perburuhan. 15. Peningkatan
kualitas
kegiatan
kepemudaan,
dengan
kebijakan
diarahkan pada : - Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan; - Fasilitasi pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara; - Pengembangan jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda. 16. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre). 17. Pemasyarakatan olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat; - Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-3
18. Pembinaan atlit dan pelaku olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada: - Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga; - Fasilitasi pengkaderan atlit; - Fasilitasi kelompok dan atlit berprestasi. 19. Pengembangan
budaya
baca
masayarakat,
dengan
kebijakan
diarahkan pada : - Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT; - Pengembangan manajemen perpustakaan modern. 20. Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi
penyelenggaraan
pagelaran
seni
dan
event-event
kebudayaan lokal; - Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan; - Pengembangan identitas Kota. 21. Pelestarian Benda dan Bangunan Cagar Budaya dengan kebijakan diarahkan pada : Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan
-
cagar budaya; Fasilitasi
-
keterlibatan
masyarakat
dalam
mengelola
dan
melestarian benda/bangunan cagar budaya. 22. Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif, dengan kebijakan diarahkan pada : -
Pengembangan
sikap
toleransi
inter
dan
antar
pemeluk
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. -
Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-4
6.2.
Mewujudkan
Pemerintahan
Kota
yang
Efektif
dan
Efisien,
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum meliputi : 1. Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan - Fasilitasi penguatan kelembagaan demokrasi. 2. Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman, dengan kebijakan diarahkan pada Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta Fasilitasi keamanan dan ketertiban. 3. Pengembangan infra dan supra struktur politik, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif; - Pengembangan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif; - Penguatan kemampuan SDM anggota legislatif; - Penguatan komunikasi poltik. 4. Pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemanTeknologi Informatika, dengan kebijakan diarahkan pada : - Pengembangan pelayanan publik berbasis digital government service; -
Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi.
5. Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up. - Fasilitasn peningkatan peran masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-5
6. Penguatan kapasitas kelembagaan perencana, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur. - Pengembangan keterbukaan informasi perencanaan; - Pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT; - Peningkatan
publikasi
dan
dokumentasi
produk-produk
perencanaan. 7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber pendapatan yang sah, dengan kebijakan diarahkan pada : - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; - Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 8. Peningkatan manajemen asset daerah, dengan kebijakan diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan asset daerah terpadu. 9. Peningkatan
manajemen
keuangan
daerah,
dengan
kebijakan
diarahkan pada peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu. 10. Peningkatan
kualitas
kebijakan
pemerintah,
dengan
kebijakan
diarahkan pada : - Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan - Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); - Peningkatan pelayanan publik; - Pembentukan unit pengadaan barang dan jasa - Pengembangan e-procurement. 11. Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian, dengan kebijakan diarahkan pada : - Pengembangan sistem informasi kepegawaian terpadu; - Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-6
- Pengembangan pola pikir yang transparan; - Penerapan prinsip reward and punishment; - Pengembangan Jabatan Fungsional. 12. Peningkatan kemampuan dan kapasitas Aparatur, dengan kebijakan diarahkan pada : - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. - Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan. 13. Penguatan otonomi daerah, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi kebijakan penguatan otonomi daerah; - Fasilitasi
pengembangan
kerjasama
daerah,
nasional
dan
internasional; - Pengembangan tertib administrasi pertanahan - Fasilitasi pengembangan kerjasama dengan pihak ke III. - Fasilitasi pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) 14. Peningkatan pengawasan internal, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan sistem pengawasan preventif; - Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan indisipliner aparatur. 15. Peningkatan
pelayanan
prima,
dengan
kebijakan
pembangunan
diarahkan pada : - Pengembangan SOP dan SPM serta OSS; - Pengembangan standar pelayanan ISO; - Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik; - Pengembangan SIM pelayanan publik berbasis TI. - Pembudayaan zona integritas. 16. Pengembangan data dan informasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan data dan informasi terintegrasi. - Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; - Fasilitasi
manajemen
pengelolaan
arsip
menuju
pengelolaan
berbasis IT.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-7
17. Pengembangan
pengamanan
swakarsa,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan asset negara/daerah; - Pengembangan partisipasi perlindungan masyarakat; - Penguatan kelembagaan dan SDM Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban masyarakat. 18. Penciptaan budaya disiplin, tertib dan aman, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Operasi penegakan hukum dan peraturan - Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketetiban; - Mewujudkan Kepastian hukum daerah. 19. Penyiapan pranata kebijakan ketebukaan informasi publik, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi
pengembangan
kelembagaan
keterbukaan
informasi
publik; - Desiminasi keterbukaan informasi publik; - Pengembangan budaya santun komunikasi. 20. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT; 21. Peningkatan jalinan kemitraan baik dengan media massa maupun elektronik,
dengan
kebijakan
pembangunan
diarahkan
pada
pengembangan pola hubungan kemitraan konstruktif antara pemerintah, masyarakat dan pers. 6.3.
Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah meliputi : 1. Pengembangan kelembagaan koperasi, dengan kebijakan diarahkan pada : - Penerapan manajemen modern pada koperasi; - Penyehatan koperasi; - Gerakan bangkit 1000 koperasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-8
2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM; - Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin - Pendampingan usaha produktif koperasi. 3. Pengembangan
kebijakan
peningkatan
ekonomi
lokal,
dengan
kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan koperasi berbasis potensi ekonomi; 4. Pengembangan
kualitas
SDM
koperasi,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM Kader dan Pengurus Koperasi. 5. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan iklim investasi yang kondusif dari segi permodalan, infrastruktur,
kelembagaan
serta
kepastian
dan
keamanan
berinvestasi. - Pengembangan pranata investasi; - Pengembangan pranata pelayanan perijinan investasi; - Pengembangan kewirausahaan dan produk unggulan yang berdaya saing; - Fasilitasi kerjasama dan promosi antar pelaku usaha - Pengembangan
manajemen
dan
inovasi
BUMD
yang
menguntungkan. - Pengembangan sistem informasi penanaman modal. 6. Pengembangan kerjasama investasi yang strategis, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Kerjasama optimalisasi aset daerah; - Pengembangan potensi investasi daerah; - Pengembangan investasi BUMD yang profitabel 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perkebunan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan produk pertanian unggulan; - Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-9
- Pengembangan sarana prasarana produksi pertanian; - Fasilitasi dan pengembangan insentif bagi petani. 8. Pemberdayaan
petani
miskin
dengan
kebijakan
pembangunan
diarahkan pada : - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani; - Fasilitasi bantuan dan akses kredit permodalan bagi petani. 9. Penguatan
pertnaian
dan
hutan
lestari,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pertanian lestari; - Pemanfaatan
potensi
sumberdaya
kehutanan
dan
kinservasi
lingkungan; - Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lahan kritis; - Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah; - Pengembangan hasil hutan tanaman dan non kayu. 10. Pengembangan ketahanan, kemandirian, mutu dan keamanan pangan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penguatan SDM dan manajemen kelompok tani agrobisnis; - Pengembangan sistem pertanian agropolitan; - Pengembangan kelurahan mandiri pangan; - Fasilitasi dan proteksi kepada masyarakat miskin; - Peningkatan akses pangan masyarakat miskin. 11. Pengembangan
penganekaragaman
pangan,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan konsumsi bahan pangan yang seimbang; - Pengembangan makanan khas Semarang non beras. 12. Pengembangan
jaringan
kerjasama
promosi
pariwisata,
dengan
kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pelaku usaha industri pariwisata; - Pengendalian
dan
pengawasan
penyelenggaraan
event-event
pariwisata.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-10
13. Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi dan pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan; - Pengembangan sarana prasarana kepariwisataan; - Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; - Pengembangan event wisata unggulan. 14. Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok; - Peningkatan akses permodalan bagi nelayan dan petani ikan. 15. Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan
Produksi
Perikanan
Hasil
Tangkap
dengan
kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana tangkap; - Pengembangan Budidaya Air Payau dan Air Tawar dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Perkolaman Rakyat; - Pengembangan ekonomi masyarakat Pesisir dengan kebijakan pembangunan
diarahkan
pada
pengembangan
kapasitas
kelembagaan kelompok, fasilitasi pembinaan dan ketrampilan kelompok; - Pengembangan Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ pemasaran, pengendalian mutu hasil olahan dan peningkatan konsumsi makan ikan. 16. Pengembangan pola perpasaran tradisional dan modern, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Revitalisasi pasar-pasar tradisional; - Pengendalian pertumbuhan usaha retail modern; - Penataan PKL secara humanis dan beradab.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-11
17. Pengembangan Ekspor komoditas non migas, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan produk unggulan; - Pengembangan jejaring usaha dan jaringan informasi perdagangan; - Fasilitasi daerah tujuan ekspor; - Fasilitasi pembangunan expo and trading centre; - Fasilitasi promosi perdagangan; - Pengembangan
hubungan
kerja
dan
perlindungan
terhadap
konsumen. 18. Pengembangan
produk
industri
unggulan,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kluster; - Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi berbasis teknologi. 19. Pengembangan kebijakan industri dan industri penunjang, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi; - Pengembangan dan pelayanan sistem inovasi berbasis teknologi industri; - Pengembangan industri ramah lingkungan.
6.4.
Mewujudkan
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Infrastruktur
yang
Berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, meliputi : 1. Pencegahan dan pengendalian dampak kerusahakan lingkungan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan; - Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis; - Penyusunan pranata pengendalian dampak kerusakan lingkungan; - Pengendalian eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang; - Penataan dan konservasi kawasan pantai. - Pengendalian reklamasi pantai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-12
2. Pengembangan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim; - Fasilitasi dan penguatan jejaring dan kelembagaan untuk antisipasi perubahan iklim; 3. Pengembangan manajemen pengelolaan sampah, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan; - Pemenuhan sarana prasarana persampahan; - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan TPA bersama antara daerah. - Pengurangan volume sampah yang masuk TPA Jatibarang. - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. 4. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyusunan pranata kebijakan Ruang Tata Hijau (RTH) secara konsisten; - Perwujudan gerakan “Green City” dan “one man one tree”; - Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas Ruang Tata Hijau (RTH); - Pengembangan hutan dan taman kota. 5. Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan rancang kota, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL); - Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan; - Dokumentasi dan inventarisasi pemanfaatan tata ruang yang ada. 6. Peningkatan sarana pusat pertumbuhan baru dilokasi strategis dan cepat berkembang, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada penyusunan
rencana pengembangan
dan
pengendalian
wilayah
strategis dan cepat tumbuh.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-13
7. Revitalisasi bangunan cagar budaya, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Perencanaan kawasan bangunan bernilai budaya; - Perlindungan kawasan dan bangunan cagar budaya. 8. Pengembangan moda transportasi masal yang aman, nyaman serta tepat waktu dan terjangkau, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan kenyamanan angkutan massal; - Penyempurnaan trayek angkutan massal; - Pengembangan dan optimalisasi terminal; - Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang dan barang; - Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi. - Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi. 9. Pengembangan
manajemen
pola
perpakiran,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan tertib perpakiran; - Pengembangan pranata kebijakan perpakiran. 10. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif; - Pengendalian kelayakan angkutan; - Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung. 11. Peningkatan aksesbilitas dan pengurangan kemacetan lalu lintas, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan dan pembangunan jalan; - Peningkatan dan pembangunan jembatan; - Pembangunan jalan lingkar luar tahap I (barat-selatan); - Pembangunan jalan radial; - Pembangunan fly over Kalibanteng.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-14
12. Pembangunan “Wajah Kota”, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan estetika kota kawasan Simapala dan Petawangi; - Penandaan batas kota; - Pengembangan “Jalur Bunga”; - Pembangunan “Urban Renewal”; - Pembangunan dan revitalisasi taman kota. 13. Peremajaan perumahan tidak layak huni, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi dan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga miskin; - Perbaikan lingkungan dan permukiman kumuh; - Pembangunan “urban renewal”; - Pemberdayaan kelembagaan komunitas perumahan; - Fasilitasi rumah murah. 14. Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU), dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan manajemen pengelola TPU milik pemerintah kota; - Fasilitasi TPU masyarakat; - Fasilitasi dan pembangunan TPU baru; 15. Peningkatan penanganan system jaringan drainase dan pengendalian banjir, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyelesaian paket A, B dan C Dam Jatibarang; - Normalisasi saluran drainase perkotaan; - Pengembangan sistem polder dan embung; - Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu; - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan system jaringan drainase. 16. Optimalisasi sumber-sumber air baku, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan sumber-sumber air baku yang baru; - Fasilitasi dan bantuan pemeliharaan sumber air milik masyarakat; - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan air antar wilayah;
- Penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-15
6.5.
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera meliputi : 1. Pengarustamaan gender dan perlindungan anak,
dengan kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Penguatan kelembagaan pengarutamaan gender dan anak; - Advokasi dan fasilitasi Pengarustamaan Gender bagi perempuan; - Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan; - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; - Fasilitasi dan advokasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 2. Perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak; - Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak; - Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan. 3. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); - Fasilitasi anak terlantar, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus; - Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan panti dan non panti;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-16
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan HIV Aids; - Penguatan
peran
serta
masyarakat
dan
lembaga
peduli
permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masalah sosial lainnya. - Pengembangan rasa kesetiakawanan sosial. 4. Peningkatakan
manajemen
mitigasi
bencana,
dengan
kebijakan
pembangunan diarahkan pada : - Pencegahan dini bencana; - Penanganan korban bencana; - Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana; - Pengembangan manajemen bencana berbasis masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015
VI-17