BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mengingat bahwa RPJMD merupakan pedoman dan arahan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, maka penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan merupakan bagian penting dalam RPJMD Kabupaten Soppeng. Strategi dan arah kebijakan menunjukkan langkah-langkah atau arah tindakan yang akan diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan tersebut, nantinya akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh SKPD dalam menyusun dan mendesain perencanaan sektoralnya. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan RPJMD Kabupaten Soppeng akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang arah perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama lima tahun ke depan. 6.1. Strategi Pokok Untuk mengakselerasi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng dalam lima tahun ke depan, maka akan diimplementasikan empat strategi pokok, yaitu: Penataan Kebijakan: mencakup penyesuaian berbagai kebijakan dan regulasi agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
VI - 1
Optimalisasi
Sumberdaya:
mencakup
upaya
peningkatan
kualitas
dan
kemampuan sumberdaya manusia, serta pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pelayanan Prima: mencakup perbaikan semua bentuk pelayanan publik, pemberlakukan/perbaikan standar pelayanan minimal terhadap pemenuhan hakhak dasar masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat secara lebih intensif dan proporsional, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. Penguatan Ekonomi: mencakup penataan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengembangan kegiatan ekonomi lokal, dan peningkatan iklim usaha yang lebih kondusif dan berpihak pada masyarakat lokal, yang diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja. 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan sebagai berikut: A. Merevitalisasi Sektor Pertanian Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor
pertanian
secara
proporsional
dan
kontekstual
dalam
kerangka
pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan
VI - 2
lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel. Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas
unggulan,
perluasan
sentra-sentra
pengembangan
komoditas
pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan,
peningkatan penerapan
teknologi pertanian,
pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal Pengembangan
kegiatan
ekonomi
lokal
dimaksudkan
untuk
mendorong
berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agroindustri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran produk-produk hasil industri, pengembangan sentra-sentra industri pengolahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan
perizinan;
penyediaan
skim-skim
pembiayaan
alternatif;
serta
pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha.
VI - 3
Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya baik regional maupun nasional; pengembangan
sarana
dan
prasarana
pendukung
pariwisata;
dan
pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan; meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah; perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
VI - 4
kegiatan di masyarakat; pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. D. Meningkatkan Kapasitas, Pemberdayaan, Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Sosial Penduduk Miskin Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama
Penanggulangan
Kemiskinan.
Oleh
karena
itu
Kebijakan
penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kapasitas, keterlibatan/partisipasi, pemanfaatan potensi, keberlanjutan ; 3). Program penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman
yang
semakin
baik
dan
berkualitas.
Untuk
itu,
kebijakan
VI - 5
pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan. F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan
pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM
VI - 6
kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya
hutan,
sumberdaya
energi,
mineral
dan
air.
Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik. Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri. Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan pada pengidentifikasikan potensi-potensi pertambangan, energi dan sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertambangan dan sumberdaya mineral; pengelolaan potensi pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan,
dan
berkelanjutan;
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
VI - 7
pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya
kegiatan
investasi
daerah
yang
diperlukan
untuk
menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan. K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan saluran
drainase
dan
gorong-gorong;
pembangunan,
pemeliharaan,
dan
VI - 8
rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir. Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan
publik
dimaksud
terutama
yang
terkait
dengan
administrasi
kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas
manusia,
dan
sebagainya.
Kebijakan
utama
yang
akan
diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil. M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan
VI - 9
kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas
pengawasan
pelaksanaan
pembangunan
daerah;
peningkatan
pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah; dan penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa. N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan
pelestarian
kebudayaan
dan
kesenian
daerah,
penggalian
dan
pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah. O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2.
VI - 10
P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya
masing-masing;
peningkatan
kesadaran
masyarakat
akan
pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
VI - 11