BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi Umum Pembangunan Strategi Pembangunan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Lubuklinggau sebagai teladan kota madani perindustrian, perdagangan, dan jasa yang berbasis pada keragaman masyarakat berakhlak mulia sebagai sumber keunggulan da daya ya saing berkelanjutan diperlukan untuk memperjelas arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah. Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2013--2017 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia serta mengelola keragaman
masyarakat
di
Kota
Lubuklinggau
sebagai
potensi
percepatan
pembangunan.. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi dasar bagi pembangunan dan bersifat sangat strategis dan fundamental bagi pembangunan Kota Lubuklinggau dimasa masa mendatang. Mengingat potensi daerah yang strategis dan tingkat keragaman masyarakat, peran serta ma masyarakat syarakat dan swasta secara aktif, akomodatif dan kontributif serta kolaboratif mutlak diperlukan sebagai mitra kerja pemerintahan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing secara merata dari berbagai unsur merupakan strategi yang fundamental dalam upaya percepatan pembangunan di Kota Lubuklinggau. 2. Mendorong dan n
menggerakkan
perekonomian an berbasis masyarakat yang
berkualitas, berke erkelanjutan dan berpihak kepada ma asyarakat Kota Lubuklinggau. Ekonomi berbasis masyarakat yang
dimaksud
adalah perekonomian yang
senantiasa me enyelaraskan antara kondisi dan po otensi daerah dengan kinerja ekonomi. Foku usnya adalah menggerakkan perekonom mian yang mampu mendorong terjadinya perrtumbuhan ekonomi yang berkualita as sehingga berdampak nyata pada menurunnya angka kemiskinan dan memperlluas lapangan kerja. 3. Melaksanakan
upaya
percepatan
pembangunan
yang
diarahkan
pada
pengembangan aktifitas sektor riil dan sektor ekonomi unggulan khususnya industri, perdagangan dan jasa dengan mengedepankan inovasi teknologi serta kearifan lokal. 4. Mendorong ndorong percepatan pembangunan iinfrastruktur dasar perkotaan yang merata dengan mengedepankan potensi pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mengembangkan konektivitas kewilayahan serta persebaran distribusi pelayanan bidang infrastruktur berbasis masyarakat meliputi jaringan listrik dan air bersih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
127
berbasis lingkungan hidup. 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemeriintah Kota Lubuklinggau agar mampu menjallankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu ya memberikan perlindungan dan pelayanan nan publik yang berkualitas untuk segen enap warga masyarakat Kota Lubuklinggau. 6.2. Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan 6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Ekonomi Posisi geografis Kota Lubuklinggau yang berada pada persimpangan antara beberapa kota besar di Sumatera Selatan dan kota kota-kota lain di luar propinsi Sumatera Selatan, seperti Propinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Struktur ekonomi
Kota
Lubuklinggau,
sesuai
dengan
ciri
perekonomian
daerah
urban/perkotaan, didominasi oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, an, serta sektor jasa jasa-jasa. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi didukung oleh konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah dan investasi harus dapat menggerakkan perekonomian. Pengeluaran pemerintah ikut b berperan besar dalam mendorong perekonomian dengan percepatan realisasi program-program pembanguan. Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan pros prosedur edur perijinan investasi dan peningkatan fasilitas investasi. Pembangunan ekonomi di Kota Lubuklinggau diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Arah dan kebijakan pembangunan pembanguna ekonomi yaitu : 1. Peningkatan Daya Saing 1.1 Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha Peningkatan iklim investasi dan usaha sangat
penting untuk dapat
mendorong pertumbuhan nilai investasi dan mendorong berkembangnya usaha. Dengan meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian, karena
dapat menggerakkan usaha lain
yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, pengembangan investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan da daya beli masyarakat, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha menjadi sangat penting bagi perekonomian daerah karena dapat memberika memberikan efek yang berkorelasi korelasi positif dengan pembangunan pemb ekonomi. P Peningkatan iklim investasi estasi dan iklim usaha difokuskan pada:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
128
a.
Penyusunan, penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan unt untuk melakukan an investasi dan berusaha;
b.
penyelenggaraan enyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
(PTSP)
untuk
mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah; c.
mendorong peran dunia usaha dalam perekonomi perekonomian daerah, melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah yang kondusif antara lain melalui deregulasi dan debirokrasi yang dituangkan dalam berbagai peraturan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah;
d.
meningkatkan keama keamanan nan dan kenyamanan berusaha melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
koordinasi dengan unsur unsur-unsur penegak
hukum di daerah dalam menyelesaikan berbagai konflik/sengketa di daerah daerah;
Regulasi egulasi yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana akan
memudahkan
investor dan pengusaha dalam melaksanakan regulasi tersebut, karena tidak akan menimbulkan salah persepsi dan dapat mengurangi biaya ekonomi tinggi. Sementara itu, penyelenggaraan PTSP yang baik akan memberikan kepastian berusaha, memudahkan inv investor estor dan pengusaha dalam memproses perijinan, serta meningkatkan efisiensi proses pengurusan perijinan karena perijinan dapat diproses dengan lebih cepat dengan biaya yang lebih transparan. 1.2 Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam upaya pengembangan dan konektivitas wilayah serta penyediaan infrastruktur dasar perkotaan yang memadai.. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penting dalam menciptakan iklim investasi dan iklim usaha. Arah dan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ktur dititikberatkan pada 1) pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang menjadi penghubung antara pusat lingkungan dan sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan kota kota;; 2) pemerataan pembangunan infrastruktur listrik dalam rangka ketersediaan energi ; 3) pembangunan infrastruktur air bersih; 4) fasilitasi pemerataan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan 5) peningkatan kerjasama dengan pihak swasta (KPS)
dalam
pemabangunan
infras infrastruktur truktur
untuk
pelayanan
p publik;
6)
peningkatan kualitas sanitasi kawasan perkotaan. 1.3 Revitalisasi dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Arah dan Kebijakan p pemberdayaan
UMKM dan Koperasi
dilakukan
melalui : a) revitalisasi Peran Koperasi dan Perkuatan posisi UMKM dalam perekonomian rekonomian daerah;
b)
revitalisasi
koperasi
dan
perkuatan
UMKM
dilakukan ukan dengan memperbaiki akses UMKMK terhadap permodalan, tekologi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
129
informasi dan pasar; dan c) meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam akses permodalan UMKM. 2
Peningkatan D Daya Tahan Ekonomi Upaya peningkatan daya tahan ekonomi diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan terutama yang berbasis sumber daya lokal. Peningkatan ketahanan
pangan
harus
terus
didorong
untuk
mampu
menggerakkan
perekonomian daerah daerah. Ketahanan pangan memegang peranan penting dalam perekonomian daerah karena dapat menjaga stabilitas ekonomi. Arah kebijakan dari aspek ketersediaan pangan antra lain : (1) Meningkatkan ketersediaan input produksi (benih/bibit, pupuk, irigasi, pakan, obat obat-obatan, obatan, lahan, alat al dan mesin) dengan kualitas yang baik dan jumlah yang memadai serta tersedia setiap saat dibutuhkan serta kebijakan subsidi input yang lebih efisien; (2) Meningkatkan dan menguatkan dukungan penyuluhan; (3) Mengembangkan Mengemb infrastruktur pertanian. Sedangkan n a arah rah kebijakan dari aspek akesibilitas pangan diupayakan melalui peningkatan efisiensi aksesibilitas pangan dilakukan melalui: (1) Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah untuk stabilisasi harga; (2) Mengembangkan kebijakan perdagangan yang menduk mendukung ung ketahanan pangan; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana guna efisiensi dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (4) Mengembangkan kebijakan dan regulasi guna memperlancar
dan
mengefisienkan
distribusi
bahan
pangan;
dan
(5)
Mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan. 2.1 Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui strategi dan kebijakan makro
dan
strategi dan kebijakan klaster diharapkan dapat meningkatkan
kapasitas dan produktivitas masyarakat miskin. Secara ekonomis, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan ekonomi mealui pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Secara makro, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja di masyarakat. Stabil Stabilitas itas ekonomi khususnya pengendalian terhadap inflasi untuk bahan makanan pokok diharapkan dapat menjaga konsumsi masyarakat miskin. Secara operasional sinergi 4 (empat klaster) penanggulangan kemiskinan masih tetap menjadi kebijakan dalam rangka penguranga pengurangan tingkat kemiskinan. Kegiatan-kegiatan kegiatan pada Klaster 1 (Bantuan dan Perlindungan Sosial) dan Klaster 4 (Program Pro Pro-Rakyat) Rakyat) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga pada gilirannya kapasitas mereka akan terus meningkat secar secara a sosial dan ekonomi. Sementara, kegiatan-kegiatan kegiatan pada Klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat) dan Klaster 3 (Pemberdayaan Usaha Mikro) diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif
masyarakat miskin yang berorientasi kepada
peningkatan pendapatan masyarakat miskin dalam jangka pendek dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
130
peningkatan produktivitas dalam jangka panjang dalam upaya menggerakan perekonomian. Untuk sektor riil beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi programprogram program
penanggulangan
perencanaan mekanisme
seluruh dan
Meningkatkan
kemiskinan
program
proses
antara
lain
penanggulangan
perencana perencanaan an
reguler
1)
Mengintegrasikan
kemiskinan melalui
ke
dalam
Musrenbang;
2)
sinkronisasi p perencanaan, erencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah; dan 3) Meningkatkan koordinasi kelembagaan lintas SKPD serta peningkatan intensitas peran dan fungsi TKPKD dalam mengkoordinasikan, mensikronisasikan
dan mengintegrasik mengintegrasikan seluruh
lembaga, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Kebijakan ebijakan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk mewujudkan
program pembangunan
yang mendukung Tujuan Pertama
Millenium Development G Goals oals (MDGs) “Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan” dapat dibagi sesuai dengan 4 klaster penanggulangan kemiskinan. Kebijakan umum klaster I (Bantuan dan Perlindungan Sosial) yaitu 1) Perluasan akses pelayanan ke kesehatan sehatan gratis untuk masyarakat miskin, 2) Peningkatan upaya perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosi sosial, 3) Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat, 4) Perluasan akses pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. 5) Pemberian raskin untuk masyarakat miskin. miskin Kebijakan umum
klaster
II
(Pemberday (Pemberdayaan aan
pemberdayaan masyarakat
Masyarakat)
yaitu
melalui program PNPM PNPM,
2)
1)
Peningkatan
Sinergitas
dan
peningkatan kualitas program pemberdayaan mayarakat. mayarakat Kebijakan umum klaster III (Pemberdayaan UMKM) yaitu Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN dalam fasilitasi kredit usaha terhadap pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah. Kebijakan umum klaster IV (Program (P Pro-Rakyat) yaitu Pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang menyentuh masyarakat 2.2 Pengangguran Secara makro kebijakan dalam upa upaya ya mengurangi pengangguran adalah optimalisasi program lintas bidang. Dengan meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Lubuklinggau diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal, informal dan nonformal. Secara operasional kebijakan –kebijakan utama yang akan dilaksanakan yaitu (1) Membangun infrastruktur pengembangan kompetensi kerja, sebagai tahap awal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten kompeten agar dapat bersaing dalam rangka pemenuhan SDM tenaga kerja yang berkualitas; dalam pasar global. 2) Meningkatkan kerjasama baik dengan lembaga-lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan profesi, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Penyiapan sarana/prasarana, instruktur, pembiayaan dan pengelolaan lembaga pelatihan yang memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
131
aspek standar mutu ke kelembagaan lembagaan menjadi prioritas; 3) Mempersiapkan regulasi yang mendukung upaya penempatan pencari kerja; 4 4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dapat mendorong pengembangan minat usaha dan kewirausahaan kewirausahaan; 5)) Meningkatkan akses kepada informasi peluang kerja melalui media elektronik maupun cetak. 3.
Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam rangka me menjadikan njadikan SDM sebagai isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh sel seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyar masyarakat akat Kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah menyediakan infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat dan Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Untuk peningkatan kualitas SDM yang sehat untuk difokuskan pada peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dengan kebijakan antara lain dengan: 1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) pening peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; 3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; 4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; 5) peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjan keterjangkauan, gkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, 6) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata 7) peningkatan kualitas kelembagaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Tabel 6.1 Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi No
Indikator Makro
Proyeksi Jangka Menengah Mene 2013
2014
2015
2016
2017
1
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,63
6,70
6,77
6,84
6,91
2
Laju Inflasi (%)
7,38
7,35
7,31
7,28
7,24
3
Pendapatan per Kapita (Rp )
6.171.944
6.387.631
6.603.319
6.819.007
7.034.695
4
Kemiskinan (%)
12,54
11,68
10,82
9,96
9,10
5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,03
72,5
72,98
73,45
73,93
6
Tingkat Pengangguran (%)
7,15
6,87
6,28
6,86
6,60
7
Investasi (Rp (juta))
794.784
873.212
951.641
1.030.070
1.108.499
8
Jumlah Penduduk (jiwa)
214.298
217.380
220.280
223.255
226.404
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
132
6.2.2.. Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pembangunan Kota Lubuklinggau untuk waktu lima tahun yang akan datang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 2012-2032 yaitu dengan mengikuti kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Kota Lubuklinggau dan Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Lubuklinggau. Kebijakan pengembangan tata ruang ini dimaksudkan untuk mendukung tujuan pengembangan wilayah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan fungsi dan peranan Kota Lubuklinggau dalam konteks internal dan eksternal serta da dalam lam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperlebar hubungan serta memperbesar orientasi dan pelayanan. 6.2.2.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Rencana Struktur Ruang Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Kota Lubuklinggau meliputi: 1.
Pengembangan sistem pusat pusat-pusat pusat pelayanan kota secara optimal;
2.
Peningkatan aksesbilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal;
3.
Peningkatan kualitas dan jangkau jangkauan an pelayanan sarana dan prasarana yang
dapat
mendorong
perkembangan
kegiatan
dan
perbaikan
lingkungan permukiman kota. Strategi pengembangan sistem pusat pusat-pusat pusat pelayanan yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun untuk memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal, meliputi: a.
Memantapkan peran pusat pelayanan kota, dalam sistem wilayah kota
b.
Memantapkan peran sub pusat pelayanan kota, dalam sistem wilayah kota
c.
Meningkatkan pelayanan intra wilayah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan pembangunan.
d.
Strategi
peningkatan
aksesbilitas
dan
transportasi
yang
dapat
mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal meliputi : 1.
Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang meningkatkan interaksi kegitan penyebaran aktifitas perekonomian;
2.
Mengembangkan mbangkan jalan lingkar utara serta jalan lingkar selatan;
3.
Meningkatkan akses jalan menuju kawasan industri di kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
4.
Meningkatkan pelayanan moda transportasi ansportasi yang mendukung dan tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota;
e.
5.
Meningkatkan integrasi sistem antarmoda; dan
6.
Mengembangkan sistem jaringan transportasi udara.
Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kota, meliputi :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
133
1.
Mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
2.
Mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
3.
Mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan air baku diseluruh utara dan selatan kota;
4.
Meningkatkan pemerataan sistem penyediaan air minum di wilayah kota;
5.
Meningkatkan cakupan pelayanan sistem jaringan energi energ kawasan baru yang dikembangkan di utara dan selatan kota;
6.
Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi di utara dan selatan kota;
7.
Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik – teknik yang berwawasan lingkungan;
8.
Meningkatkan prasarana asarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
9.
Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu;
10. Mengembangkan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki pada kawasan perdagangan dan jasa; 11. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan; dan 12. Mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana.
Gambar 6.1. Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
134
6.2.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota Rencana pola ruang wilayah Kota Lubuklinggau merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kota Lubuklinggau yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dung dan rencana renca peruntukan ruang untuk ntuk fungsi budidaya. Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Lubuklinggau, meliputi : 1.
Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung
untuk
mendukung
pembangunan kota yang berkelanjutan; 2.
Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
3.
Pengembangan kegiata kegiatan n perdagangan dan jasa;
4.
Pengembangan kawasan permukiman yang berwasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
5.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Strategi dalam pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota antara lain : 1.
Strategi trategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi : a.
Menetapkan deliniasi kawasan hutan lindung dan suaka alam;
b.
Mengelola kawasan lindung secara terpadu;
c.
Merehabilitasi hutan lindung lindung untuk mendukung tata air;
d.
Mengembangkan hutan kota di utara kota;
e.
Menyediakan Ruang terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30% dari luas wilayah kota;dan
f.
Mengelola sumberdaya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanamankembali hutan yang gundul da dan menjaga hutan dari pembalakan liar.
2.
Strategi Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, meliputi : a.
menetapkan kawasan budi daya berdasarkan karakteristik wilayah dan perkembangan kawasan dengan memperhatikan daya dukung d dan daya tampung lingkungan;
b.
mengendalikan
pengembangan
kawasan
budi
daya
agar
sesuai
peruntukannya; c.
mendistribusikan fasilitas fasilitas-fasilitas fasilitas sosial dan umum sesuai kebutuhan dan berdasarkan sebaran guna lahan; dan
d.
menyediakan ruang bagi kegiatan sektor inform informal pada kawasan perdagangan dan jasa.
3.
Strategi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, meliputi : a.
menata koridor kawasan perdagangan dan jasa;
b.
meremajakan pasar yang tidak tertata menjadi pasar yang berkualitas; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
135
c.
mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sesuai hierarkhi pusat pelayanan kota; dan
d.
meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa.
4.
Strategi pengembangan kawasan perumahan yang berwasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan, meliputi : a.
Mendorong pengembanga pengembangan n perumahan dengan pola Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) disebelah utara kota;
b.
Menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat; dan
c.
Mengembangkan kawasan perumaha perumahan n dengan kepadatan rendah di sebelah selatan kota.
5.
Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. a.
mendukung penetapan kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan;
b.
mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar ekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c.
mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
d.
menjaga dan memelihara aset-aset aset pertahanan dan TNI.
Gambar 6.2. Peta Pola Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau
Sebagai implementasi arah dan kebijakan umum pembangunan Kota Lubuklinggau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
136
dalam alam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 maka perlu ditetapkan stategi dan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kota Lubuklinggau dalam 5 (lima) tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai se berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
137
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke -1 Tujuan
Sasaran
Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas 1.1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 1.1.1 Meningkatnya kualitas dan akses yang berkualitas pelayanan kesehatan
Strategi Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar
Arah dan Kebijakan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas
Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
1.1.2
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan
Mengendalikan penyakit menular serta penyakit tidak menular melalui pelayanan dan pemberdayaan bidang kesehatan
Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
1.1.3
Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah
1.1.4
Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata
Peningkatan kualitas layanan Keluarga Berencana
Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.
Peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera
Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan budaya olahraga
Mendorong dan memfasilitasi pembinaan olahraga
1.1.5
Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga
Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang olahraga Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
138
Tujuan
Sasaran
Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas 1.2 Mewujudkan masyarakat yang cerdas 1.2.1 Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan
Strategi Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.
Arah dan Kebijakan Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata
Mengoptimalkan pelayanan pendidikan luar sekolah Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata
1.2.2
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan
1.2.3
Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan
Revitalisasi perpustakaan
Meningkatkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan
1.3
Mewujudkan masyarakat yang religius, beretika dan berbudaya
1.3.1
Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika
Mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan keagamaan dan peribadatan
Mengingkatkan akses pelayanan peribadatan Mendorong terciptanya kerukunan antar pemeluk agama Penguatan kapasitas kelembagaan sosial keagamaan
1.3.2
Berkembangnya nilai-nilai budaya
Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kerarifan lokal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
139
Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah dan Kebijakan
Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas Pemberdayaan lembaga adat dan budaya
1.4
Menciptakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan kompetensi yang spesifik
1.3.3
Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas
Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar mutu
Penguatan kapistas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal
Strategi dan arah Kebijakan Misi ke -2 Misi : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial Tujuan 2.1
Meningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Sasaran 2.1.1
Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
Strategi Meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM
Arah dan Kebijakan Penataan regulasi penciptaan iklim usaha Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi Peningkatan kelancaran arus barang Meningkatkan akses UMKM ke sumberdaya ekonomi Peningkatan produktivitas dan mutu
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi
Revitalisasi koperasi. Penguatan kelembagaan koperasi Peningkatan daya saing SDM koperasi
2.1.2
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa
Meningkatkan daya beli masyarakat
Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi Peningkatan kelancaran arus barang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
140
Misi : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah dan Kebijakan Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan
2.1.3
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri
Peningkatan industri pengolahan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif Peningkatan penerapan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian
2.1.4
Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat
Meningkatkan kestabilan ketersediaan dan jumlah cadangan pangan pemerintah
2.1.5
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
Peningkatan koordinasi lintas bidang dalam upaya pendistribusian dan ketersediaan pangan
Stabilitas harga bahan pangan Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal Peningkatan pemasaran dan promosi efektif 2.1.6
Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja
Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja
Penciptaan Kesempatan Kerja melalui program-program pemerintah Peningkatan akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan kerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
141
Misi : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial Tujuan
Sasaran
2.1.7
Terwujudnya peningkatan investasi
Strategi
Arah dan Kebijakan
Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/ keahlian tenaga kerja.
Peningkatan kompetensi manajemen usaha, dalam rangka stimulasi keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan baik formal maupun nonformal.
Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha
Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan konektivitas yang terpadu Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana daerah pendukung iklim investasi Penurunan angka ketergantungan dan kriminalitas Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2.2
Mewujudkan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan
2.2.1
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan promosi dan layanan yang mendukung investasi
Pengembangan kerjas sama pemerintah dan swasta
Meningkatkan pemahaman masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan
Pemberdayaan kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan daerah Peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
142
Misi : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial Tujuan
Sasaran 2.2.2
Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Strategi Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender
Arah dan Kebijakan Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang lintas sektor, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan
Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 2.2.3
Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Meningkatan layanan dan perlindungan sosial.
Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program perlindungan sosial Meningkatkan penanganan masalah sosial dan penanggulangan bencana Peningkatan bantuan sosial kemasyarakatan berbasis perlindungan sosial
2.2.4
Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
Meningkatkan pembinaan generasi muda
Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
143
Strategi dan arah Kebijakan Misi ke -3 Misi III : Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Tujuan 3.1
Meningkatkan dan memeratakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
Sasaran 3.1.1
Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW
Strategi Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran kelembagaan untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan
Arah dan Kebijakan Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang
3.1.2
Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi
Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, jembatan drainase , talud dan listrik) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3.1.3
Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman
Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang sanitasi dan permukiman
Peningkatkan akses layanan pengelolaan sanitasi Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan akses sanitasi Peningkatan layanan pegelolaan persampahan Peningkatan layanan berbasis pemukiman
3.1.4
3.1.5
Meningkatnya sistem transportasi perkotaan
Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu
Pengembangan sarana dan prasarana transportasi
Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika
Kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
144
Peningkatan cakupan pelayanan angkutan umum
Misi III : Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah dan Kebijakan Peningkatan akses layanan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi Penyebararluasan informasi kepada masyarakat
3.2
Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
3.2.1
Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan
Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam
Peningkatan kualitas kawasan RTH kawasan perkotaan Pengendalian dan rehabilitasi konsevasi sumber daya alam
Strategi dan arah Kebijakan misi ke -4 Misi IV : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan 4.1
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Sasaran 4.1.1
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang parsipatif dan berkualitas
Strategi Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
Arah dan Kebijakan Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
145
Misi IV : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah dan Kebijakan Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
4.1.2
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja
Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan
Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan data hukum Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama
Peningkatan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah
Mengoptimalkan standar prosedur operasioanal SKPD
Mengoptimalkan pelayanan kedinasan KDH WKDH serta anggota DPRD
Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah
4.1.3
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
Peningkatan pengelolaan dokumen/arsip daerah
Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD
4.1.4
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
146
Meningkatkan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel
Misi IV : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah dan Kebijakan Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir
4.1.5
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan kapasitas SDM aparatur
Mengefektifkan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis dan pengiriman tugas belajar
Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah
Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
Peningkatan pendapatan daerah
Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
4.2
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada penduduk dan masyarakat
4.2.1
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima
4.2.2
Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi
Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi
Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka egovernment Peningkatan layanan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Meningkatkan fasilitasi layanan dibidang pertanahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
147
Fasilitasi layanan dibidang pertanahan
Misi IV : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan
4.3
Menciptakan kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat
Sasaran
4.3.1
Terciptanya kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat
Strategi
Arah dan Kebijakan
Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat
Peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan pengaduan masyarakat
Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
Peningkatan kualitas kerjasama dengan pihak terkait dalam peningkatan kemanan dan ketertiban lingkungan
Peningkatan wawasan kebangsaan
Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
148