Strategi dan arah kebijakan
Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah Kota Sungai Penuh mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfatan teknologi informasi. Berangkat dari analisis gambaran umum kondisi daerah dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka perlu disusun strategi pembangunan kota untuk lima tahun kedepan secara efektif dan efisien, sehingga betul-betul dapat mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.
6.1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangun. Demikian juga sebaliknya, satu sasaran dapat saja dicapai melalui lebih dari 1 (satu) strategi.
119
Strategi dan arah kebijakan Untuk mencapai sasaran “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik” dicapai dengan strategi sebagai berikut: Strategi 1: Penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah Penataan birokrasi pemerintah daerah melalui konsolidasi struktural berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah dengan melakukan penajaman pada tugas pokok dan fungsi. Otonomi daerah sekarang ini mengandung konsekuensi bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur/menata urusan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian. Strategi penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan juga bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi perangkat daerah. Penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan disertai pula dengan penataan dan penguatan regulasi daerah yang memberi kekuatan dan dampak pada optimasi pelaksanaan pemerintahan daerah Strategi 2: Peningkatan kualitas SDM aparatur Peningkatan kualitas SDM aparatur dilakukan sejak rencana pengadaan/rekrutmen sampai dengan purna bakti (pensiun) yang antara lain meliputi rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan, mutasi, penilaian kinerja, sistem reward dan punishment serta sistem penggajian. Strategi peningkatan kulialitas SDM juga bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi perangkat daerah guna pelaksaan pemerintahan yang profesional dan berdaya saing. Strategi 3: Peningkatan budaya kerja yang berdasarkan pada ketaatan akan hukum dan perundang-undangan Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata. Strategi 4: Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah Suatu proses perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada.Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas agar mampu menjawab kebutuhan
120
Strategi dan arah kebijakan atau tuntutan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi potensi sumber daya demi meminimalkan permasalahan/kendala pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan yang komprehensif tanpa dukungan pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan transparan adalah suatu kesia-siaan. Melalui penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang terpadu, diharapkan dapat menghasilkan kinerja pembangunan yang baik. Strategi 5: Peningkatan kualitas pelayanan publik Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan transparan merupakan suatu tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi harus sedapat mungkin diberikan sesuai dengan standar pelayanan. Peningkatan pelayanan publik merupakan sesuatu yang mutlak saat ini. Dengan keterbukaan informasi dan kemajuan IPTEK, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih ditingkatkan.Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan lebih aman.
Untuk sasaran Meningkatnya cakupan layanan dan mutu pendidikan dengan strategi sebagai berikut: Strategi 6: Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi Penerapan strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan berkompetisi.
Strategi 7: Penyediaanprasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia.Selain peningkatan manajemen pendidikan, maka peningkatan kualitas pendidikan juga harus ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasaran pendidikan yang memadai dan sesuai standar nasional pendidikan.Cakupan layanan sarana dan prasarana pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
121
Strategi dan arah kebijakan
Untuk Penerapan system pembelajaran berbasis TIK dengan strategi sebagai berikut: Strategi 8: gerakan pendidikan untuk e-learning Pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi adalahpembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Dalam rangka percepatan penerapan system pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kota Sungai Penuh diperlukan suatu gerakan menuju pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari semua pemangku kepentingan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
Untuk sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur sarana dan prasarana daerah dengan strategi sebagai berikut: Strategi 9: Memantapkan daya dukung infrastruktur daerah Infrastuktur merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur harus menggutamakan pembangunan dan pengembangan eksesibilitas transportasi darat yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah serta mengintegrasikanya dengan rencana pembangunan bidang kelistrikan, irigasi dan air bersih serta sarana dan prasarana perkotaan lainnya.
Strategi 10: Pengembangan pusat kegiatan skala lokal dan wilayah Melalui pengembangan pusat kegiatan skala lokal dan wilayah akan memacu pembangunan berbagai sektor sehingga akan berdampak pada peningkatan cakupan dan kualitas fasilitas infrastruktur perkotaan
Untuk Terkelolanya sektor dan komoditas unggulan daerah dan Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dengan strategi berikut:
122
Strategi dan arah kebijakan Strategi 11: Perluasan lapangan kerja pada sektor unggulan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.
Strategi 12: Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. kewirausahaan selalu diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan innovatif. kewirausahaan berfungsi merubah nilai-nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga dalam upaya melakukan perubahan dan inovasi serta caracara baru.
Strategi 13: Pengembangan koperasi, UMKM dan industri kecil berbasis sektor dan komoditas unggulan dengan menerapkan teknologi tepat guna (TTG) Strategi pengembangan koperasi, UMKM dan industri kecil ditempuh untuk memberdayakan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang mampu menunjang perekonomian keluarga, warga dan daerahnya.Pengembangan usaha ini diarahkan untuk memanfaatkan dan mengelola dengan bijak sektor dan komoditas unggulan daerah.Guna menunjang pengelolaan usaha, maka penggunaan teknologi tepat guna merupakan suatu tuntutan yang mutlak.Pemanfaatan TGT diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pengembangan usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat dari sektor hulu sampai hilir.
123
Strategi dan arah kebijakan Untuk Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan Gizi, Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, Membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat dengan strategi yaitu Strategi 14: Penerapan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Pembangunan kesehatan di Kota Sungai Penuh bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dengan biaya terjangaku, diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, dan pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.Strategi penerapan sistem kesehatan daerah bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang menekankan pada upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat & perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan dan manajemen kesehatan.
Untuk sasaranTerwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai , Peningkatan kualitas kehidupan beragama dengan strategi yaitu Strategi 15: Pengamalan dan Pelestarian Nilai Kebudayaan dan Keagamaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pembangunan kebudayaan di Kota Sungai Penuh dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Tak kalah penting dengan hal tersebut yaitu untuk melestarikan jati diri dan nilai budaya ditengah semakin derasnya informasi dan pengaruh negatif budaya asing yang telah masuk ke Indonesia. Pengamalan nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat penting dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang aman, damai dan kondisif ditengah derasnya pengaruh negatif budaya dan pengaruh asing.
Untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan aspek penataan ruang dan lingkungan hidup, Terwujudnya kota bersih dan sehat strategi yaitu Strategi 16: Optimalisasi pengelolaan potensi daerah secara bijaksana dan berkelanjutan Kota Sungai Penuh yang memliki 3 (tiga) kawasan lindung yaitu: Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Resapan air, kawasan sepadan. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas wilayah 23.177,60 Ha (59,20% dari luas wilayah Kota Sungai Penuh). Keberadaan TNKS
124
Strategi dan arah kebijakan ini bukan merupakan suatu kendala dalam pembangunan, namun perlu di cari kesesuaian atau alternatif-alternatif baru yang dalam mengembangkan wilayah Kota Sungai Penuh dengan tetap berkomitmen terhadap pelestarian TNKS. Dalam hal pelestarian TNKS tersebut perlu dilihat sebagai peluang pengembangan, yaitu dengan menerapkan konsep pembangunan dan pelestarian secara terpadu, khususnya pengelolaan kawasan lindung (TNKS) dan pengembangan kawasan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara arif, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menghindari kerusakan kawasan lindung tersebut dalam melaksanakan pembangunan harus tetap berpedoman terhadap penataan ruang dan pentingnya pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga tidak merusak kawasan lindung yang telah ada.
6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh menitik beratkan pada upaya meningkatkan kemandirian Kota Sungai Penuh dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya grand strategi daerah yang kemudian akan menetapkan arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional), arah kebijakan Provinsi Jambi (RPJM Provinsi Jambi) dan daerah tetangga lainnya dalam sinkronisasi arah pembangunan dan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Sungai Penuh. Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh periode tahun 20112016 adalah sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan untuk Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: Membangun
struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah dan rensponsif terhadap kepentingan masyarakat luas, Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan dalam
pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik, Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur, Menerapkan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi didukung SDM yang handal, Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan public, Menghormati supremasi hukum melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum, Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah, Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik,
125
Strategi dan arah kebijakan Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan, Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan serta meningkatkan penilain daerah otonomi baru menjadi lebih baik untuk mencapai Kota Sungai Penuh yang mandiri dalam arti kelangsungan pemerintahan yang otonom. 2. Arah kebijakan untuk Meningkatkan pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK yaitu: Mambangun manajemen pendidikan yang demokratis dan semua stakeholder memberikan kontribusi di dalam memajukan dan menumbuhkembangkan suasana kondusif pada lembaga pendidikan, Meningkatkan akses layanan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan didukung dengan penyediaan, Pemerataan dan kualitas sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, Merancang sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan serta merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam berinovasi, berkreasi dan berkompetisi, Memfasiltasi penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi, Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, Membangun media pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang di dukung oleh tenaga pendidik yang profesional, Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Membudayakan proses belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif 3. Arah kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastuktur, Sarana Dan Prasarana Daerah yang Berkeadilan yaitu: Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya, Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat pertumbuhan, Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi
dan
meningkatkan akses secara regional, Pengembangan pengelolaan sumber daya air, Penataan dan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman, Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah, Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan, Pembangunan dan pengembangan gedung pemerintah, Pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebencanaan 4. Arah kebijakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan yaitu: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro rakyat miskin serta meningkatkan usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, Meningkatkan sistem
126
Strategi dan arah kebijakan dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses indus-trialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM, Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap kecamatan, desa/kelurahan, Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat, Penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) dan peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan 5. Arah kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Yaitu: Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan balita, Peningkatan pelayanan terhadap penanganan penyakit menular, Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata, Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat, Peningakatan pengawasan obat dan makanan dan minuman, Pendataan dan peningkatan status kesehatan siswa. 6. Arah kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Agamis, Berakhlak Mulia dan Berbudaya Yaitu: Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat, Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam kehidupan yang agamis dan
pembentukan
karakter, Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan, Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur, Menjadikan budaya dan tradisi lokal sebagai salah satu muatan pendidikan di sekolah 7. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup yaitu Mengendalikan aktivitas masyarakat dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan hidup dan tata ruang, Peningkatan produktivitas lahan kritis dan lahan tidur (lahan marginal), Pengelolaan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya hutan, Pengembangan sistem penanggulangan bencana, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat
Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Kota Sungai Penuh, sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional, kebijakan provinsi jambi menjadi kebijakan Kota Sungai Penuh dengan mengedepankan pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh 2005 -
127
Strategi dan arah kebijakan 2025 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan Kota Sungai Penuh adalah Mewujudkan pengembangan perdagangan dan jasa serta sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing Oleh karenanya, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan lebih diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Kota Sungai Penuh (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah di setiap kecamatan berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada. Oleh karenanya, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan lebih diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Kota Sungai Penuh (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayahdi setiap kecamatan berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.
128
Strategi dan arah kebijakan Tabel 6.1 Matrik Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sungai Penuh 2011 – 2016 VISI MISI I
: Kota Sungai Penuh Yang Mandiri, Maju Dalam Ekonomi Dan Terdepan Dalam Pendidikan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kinerja birokrasi 1. Terselenggaranya tata kelola 1. Penataan dan penguatan kapasitas 1. Membangun struktur pemerintahan sesuai secara profesional dalam pemerintahan yang baik kelembagaan daerah dengan kebutuhan daerah dan rensponsif menjalankan fungsi pemerintahan 2. Peningkatan kualitas SDM aparatur terhadap kepentingan masyarakat luas. 3. Peningkatan budaya kerja yang 2. Mengembangkan sistem manajemen berdasarkan pada ketaatan akan pemerintahan yang efektif dan transparan hukum dan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan dan 4. Peningkatan kualitas perencanaan akuntabilitas public pembangunan dan pengelolaan 3. Meningkatkan peran dan partisipasi keuangan daerah perempuan dalam proses politik dan 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik jabatan publik 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur 5. Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum 6. Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat 7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
129
Strategi dan arah kebijakan 8. Menerapkan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi didukung SDM yang handal 9. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah 10. Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik 11. Peningkatan Pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan 12. Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan
MISI II : Meningkatkan pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
130
Strategi dan arah kebijakan Mewujudkan kualitas pendidikan yang berdaya saing
1. Meningkatnya cakupan layanan dan 1. Pengembangan manajemen 1. Mambangun manajemen pendidikan yang mutu pendidikan demokratis dan semua stakeholder pendidikan berbasis prestasi memberikan kontribusi di dalam 2. Penyediaan prasarana pendidikan memajukan dan menumbuhkembangkan yang sesuai dengan Standar Nasional suasana kondusif pada lembaga Pendidikan (SNP) pendidikan 2. Merancang sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam berinovasi, berkreasi dan berkompetisi 3. Memfasiltasi penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi 4. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 5. Meningkatkan akses layanan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan didukung dengan penyediaan, pemerataan dan kualitas sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi
2. Penerapan system pembelajaran 1. Gerakan pendidikan untuk e-learning berbasis IT
6. Membangun media pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang di dukung oleh tenaga pendidik yang profesional 7. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam
131
Strategi dan arah kebijakan proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 8. Membudayakan proses belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif. MISI III : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastuktur, Sarana Dan Prasarana Daerah yang Berkeadilan Tujuan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah
Sasaran 1. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur sarana dan prasarana daerah 2. Meningkatnya cakupan dan kualitas fasilitas infrastruktur perkotaan
Strategi
Arah Kebijakan
1. Memantapkan daya dukung 1. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem infrastruktur daerah jaringan jalan, jembatan dan fasilitas 2. Pengembangan pusat kegiatan skala umum lainnya. lokal dan wilayah 2. Pengembangan pengelolaan sumber daya air 3. Penataan dan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman 4. Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah 5. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan 6. Pembangunan dan pengembangan gedung pemerintah 7. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebencanaan 8. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat pertumbuhan, meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi dan meningkatkan akses secara regional. 9. Penyediaan dan pembangunan prasarana perkotaan, seperti olahraga, taman kota, pemakaman, perparkiran, dsb.
132
Strategi dan arah kebijakan MISI IV : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan Tujuan Meningkatkan perekonomian masyarakat
Sasaran 1. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat 2. Terkelolanya sektor dan komoditas unggulan daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1. Perluasan lapangan kerja pada sektor 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang unggulan berkualitas dan pro rakyat miskin serta 2. Pengembangan kewirausahaan meningkatkan usaha-usaha yang dapat 3. Pengembangan koperasi, UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan industri kecil berbasis sektor dan 2. Meningkatkan sistem dan strategi dalam komoditas unggulan dengan menumbuhkan wirausaha baru berbasis menerapkan teknologi tepat guna ilmu pengetahuan dan teknologi (TTG) 3. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses indus-trialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM 4. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap kecamatan, desa/kelurahan 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat 6. Penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) dan peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan 7. Meningkatnya lapangan usaha di sektor jasa keparawisataan.
MISI V : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
133
Strategi dan arah kebijakan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya status kesehatan 1. Pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat dan Gizi 2. Mendorong pemerataan jangkauan dan 2. Membudayanya perilaku hidup bersih mutu pelayanan kesehatan secara dan sehat menyeluruh terpadu dan 3. Meningkatnya akses dan kualitas berkesinambungan pelayanan kesehatan 3. Mengoptimalkan sumber daya 4. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada melalui kesehatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan
1. Peningkatan 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pelayanan kesehatan masyarakat dan balita Peningkatan pelayanan terhadap penanganan penyakit menular Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat Peningakatan pengawasan obat dan makanan dan minuman Pendataan dan peningkatan status kesehatan siswa
MISI VI : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Agamis, Berakhlak Mulia dan Berbudaya Tujuan
Sasaran
Mewujudkan tatanan sosial 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat kemasyarakatan yang berbudaya, yang rukun dan damai berbudi luhur dan damai 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemuda dan olahraga
Strategi
Arah Kebijakan
Pengamalan dan Pelestarian Nilai 1. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan Kebudayaan dan Keagamaan Dalam yang ada dan berkembang di masyarakat Kehidupan Bermasyarakat 2. Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam kehidupan yang agamis dan Peningkatan kualitas dan kapasitas pembentukan karakter pemuda dan olahraga 3. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan 4. Menjadikan budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur 5. Menjadikan budaya dan tradisi lokal sebagai salah satu muatan pendidikan di
134
Strategi dan arah kebijakan sekolah 6. Optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembanguan daerah 7. Mengembang dan meningkatkan prestasi olahraga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga 8. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 9. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan MISI VII : Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tujuan Meningkatkan kelestarian daya dukung lingkungan
Sasaran dan 1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan aspek penataan ruang dan lingkungan hidup 2. Terwujudnya kota bersih dan sehat
Strategi
Arah Kebijakan
Optimalisasi pengelolaan potensi daerah 1. Mengendalikan aktivitas masyarakat secara bijaksana dan berkelanjutan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan hidup dan tata ruang 2. Peningkatan produktivitas lahan kritis dan lahan tidur (lahan marginal) 3. Pengelolaan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya hutan 4. Pengembangan sistem penanggulangan bencana 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat
135
