BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi
pembangunan
daerah
adalah
kebijakan
dalam
mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Namun dalam konsep perencanaan strategis yang disusun dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya tetap berpedoman pada Perencanaan Strategis Nasional dan Propinsi Kalimantan Barat. Strategi Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 menetapkan 2 (dua) strategi pokok, yaitu: 1.
Strategi
penataan
kembali
Indonesia
yang
diarahkan
untuk
menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UndangUndang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap
tegaknya
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
dan
tetap
berkembangnya pluralisme dan keragaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2.
Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Sedangkan Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat
yang tertuang dalam dokumen RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 20082013, menetapkan 3 strategi Umum dan 12 strategi sebagai berikut:
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
Strategi Umum 1.
Mengutamakan program/kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2.
Mengutamakan
sinergisitas
antara
pemerintah,
dunia
usaha
dan
masyarakat. 3.
Standarisasi setiap kegiatan pembangunan, menuju standar nasional dan standar internasional.
Strategi Khusus 1.
Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah.
2.
Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD.
3.
Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
4.
Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan.
5.
Strategi Kebijakan Pengembangan SDM.
6.
Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
7.
Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
8.
Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
9.
Strategi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik.
10. Strategi Kebijakan Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah. 11. Strategi Kebijakan Pembangunan Investasi. 12. Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Strategi dan arah pembangunan yang dijalankan Kabupaten Kubu Raya disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan Nasional dan strategi pembangunan Propinsi Kalimtan Barat. Strategi dan arah pembangunan tersebut terbagi dalam beberapa bidang sebagaimana yang akan dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya.
6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya
mencakupi 6 (enam) Bidang Pembangunan yang meliputi Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia, Pembangunan Bidang Ekonomi, Pembangunan Bidang R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
Infrastruktur,
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan,
Pembangunan
Bidang
Lingkungan Hidup serta Pembangunan Bidang Sosial Budaya. 6.2.1
Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia Strategi di Bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi bidang pendidikan,
dan kesehatan yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan formal dan formal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang bermutu, mudah, murah, cepat dan tepat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
6.2.1.1
Bidang Pendidikan Strategi di bidang pendidikan yaitu meningkatkan dan mengembangkan
kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal. Peningkatan kualitas pendidikan formal dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA. Sedangkan pendidikan non formal meliputi pendidikan luar sekolah (kursus/diklat, dan pendidikan sejenis) dan pendidikan keaksaraan fungsional. Adapun strategi yang ditempuh adalah : 1.
Mengupayakan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD
2.
Melanjutkan
upaya
pemerataan
dan
penyediaan
pendidikan
yang
berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang cacat. 3.
Mengupayakan penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
4.
Meningkatkan Peran Serta Komite Sekolah pada khususnya dan peran serta masyarakat dan swasta pada umumnya dalam pengembangan dunia pendidikan.
5.
Meningkatkan kegiatan belajar masyarakat dan pelatihan/pendidikan non formal
bagi
pendidikannya
warga
masyarakat
melalui
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
jalur
yang
formal
-
tidak dalam
terpenuhi rangka
kebutuhan
meningkatkan
V I
-
pengetahuan,
kecakapan/ketrampilan
hidup
dan
kemampuan
guna
meningkatkan kualitas hidup. 6.
Mengembangkan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan serta kesiapan peserta didik dalam memasuki pasar kerja dalam rangka meningkatkan kerja sama/keterkaitan dunia usaha dengan dunia pendidikan.
7.
Peningkatan kapasitas kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka membina potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
8.
Meningkatkan
kualitas
dan
kesejahteraan
tenaga
pendidik
dan
kependidikan dalam rangka meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas. 9.
Menurunkan jumlah penyandang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional.
10. Mengembangkan Budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (replapse illiteracy) dan menciptakan masyarakat belajar. 11. Mengembangkan Kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi, karakteristik
dan
kebutuhan
daerah
serta
perkembangan
ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk meningkatkan etos kerja, kemampuan kewirausahaan kepribadian peserta didik yang mantap dan keberlanjutan lingkungan hidup.
6.2.1.2
Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan meliputi :
1.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang profesional, peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kesehatan serta obat dan perbekalan kesehatan.
2.
Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pemberian jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu dan peningkatan jenis pelayanan sampai dengan pengobatan paripurna.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
3.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Surveilance Epidemiologi untuk penyakit menular dan tidak menular.
4.
Peningkatan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya
kesehatan
bersumber
masyarakat
dan
upaya
pembinaan
kelangsungannya. 5.
Peningkatan
kerjasama
lintas
sektoral
dan
lintas
progran
dalam
mewujudkan lingkungan sehat. 6.2.2
Pembangunan Bidang Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Kubu Raya tidak dapat
dilepaskan dari pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi perekonomian nasional akan sangat berdampak pada perekonomian daerah. Krisis perekonomian global yang terjadi saat ini (Tahun 2009) membawa dampak yang besar bagi perekonomian nasional dan tentu saja berimbas pada perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Harga rupiah menurun tajam yang berakibat pada tingginya angka inflasi. Inflasi merupakan salah satu tolok ukur kestabilan perekonomian suatu daerah. Perekonomian Kabupaten Kubu Raya digerakkan oleh sektor Perdagangan dan
Perindustrian.
Oleh
karena
itu
strategi
dan
arah
kebijakan
yang
dikembangkan untuk pembangunan bidang ekonomi merupakan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan bidang perdagangan dan industri, yaitu : 1.
Mengupayakan penyederhanaan proses perijinan yang efektif dan efisien dengan membentuk dan mengoptimalkan Institusi Pelayanan Terpadu.
2. 3.
Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai. Menyediakan sarana informasi dan fasilitasi pemasaran dalam rangka pengembangan produk – produk unggulan daerah.
4.
Memberdayakan dan meningkatkan peran organisasi profesi di bidang perdagangan, industri dan ketenagakerjaan.
5.
Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dengan pola pendampingan dalam aspek
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
pemasaran, manajemen, permodalan dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha–usaha berbasis ekonomi kerakyatan. Selain Sektor Perdagangan dan Perindustrian, Perekonomian Kabupaten Kubu Raya juga digerakkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara luas. Pengelolaan SDA tersebut tersebar di beberapa sektor yaitu Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan. Pembangunan SDA ini hendaknya dilakukan dengan cara yang bijaksana sehingga pemanfaatannya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat pada saat sekarang namun juga bagi generasi di masa mendatang. Secara detail strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut : 1.
Mengembangkan potensi sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengarusutamakan lingkungan hidup.
2.
Mengembangkan sumber daya manusia pengelola sumber daya alam (petani dan nelayan) agar dapat memanfaat teknologi tepat guna untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
3.
Mengembangkan konsep pengembangan agribisnis kewilayahan dengan konsentrasi pada satu produk unggulan untuk satu wilayah.
4.
Meningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pengembangan
dan
pemeliharaan sumber daya alam. 5.
Menyediakan fasilitas permodalan bagi petani dan nelayan dalam mengembangkan usahanya.
6.
Memfasilitasi upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selain ke 2 (dua) sektor di atas, sektor Sumber Daya Mineral masih
banyak studi dan penelitian yang perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti potensi sumber daya mineral yang dimiliki Kabupaten Kubu Raya, demikian pula dengan pemanfaatan sumber daya energi yang dapat dikembangkan. Strategi dan
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
arah kebijakan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan
ketersediaan
sumber
daya
energi
kelistrikan
bagi
masyarakat hingga ke wilayah pesisir dan pedesaan. 2.
Mengoptimalkan upaya inventarisasi sumber daya energi alternatif dan sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
3.
Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan lembaga penelitian dalam upaya pengembangan pertambangan yang ramah lingkungan.
4.
Memfasilitasi pengembangan penelitian pencarian sumber daya energi alternatif yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas.
5.
Meningkatkan ketersediaan informasi geologi, sumber daya mineral, listrik dan energi yang dapat diperbaharui.
6.2.3
Pembangunan Bidang Infrastruktur Pemenuhan Prasarana dan sarana memegang peranan penting dalam
keberhasilan pembangunan. Ketersediaan SDA dan SDM yang besar tanpa didukung oleh ketersediaan Prasarana dan Sarana akan membuat proses pembangunan berjalan kurang optimal (lamban). Prasarana dan sarana yang utama antara lain penyediaan jalan dan jembatan, irigasi dan sarana air bersih, ketersediaannya dapat menunjang kelancaran proses pembangunan secara umum di samping ketersediaan berbagai prasarana dan sarana lainnya seperti telekomunikasi dan transportasi. Namun pembangunan infrastruktur ini tetap perlu memperhatikan konsekuensi sistemik terhadap kualitas lingkungan hidup daerah di sekitarnya dan keseimbangan eksploitasi ketersediaan terhadap kebutuhan sumber daya alamnya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang prasarana dan sarana adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan perencanaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat dan mengoptimalkan realisasi perencanaan tersebut dalam pembangunan fisik yang nyata.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
2.
Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan prasarana dan sarana yang dapat menunjang proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
3.
Meningkatkankan kinerja pelayanan prasarana dan sarana yang telah terbangun terutama yang berkaitan dengan hak–hak dasar masyarakat seperti air bersih dan sumber energi.
4.
Melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah
pusat
untuk
memperjelas
hak
dan
kewajiban
dalam
penanganan prasarana dan sarana yang telah dibangun. 5.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportasi/perhubungan, pengelolaan kawasan pemukiman, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan berbagai prasarana dan sarana publik lainnya.
6.
Untuk Mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur maka diambil kebijakan: a.
Pembentukan Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPJJ yang ditugaskan untuk memelihara jalan dan jembatan dengan tingkay kerusakan tidak terlampau berat. Hal ini diperlukan agar Pemerintah
Daerah
dapat
merespons
langsung
pemenuhan
kebutuhan terhadap perbaikan jalan secara cepat. b.
Pembangunan Pola Padat Karya dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk imbal swadaya dimana Pemerintah Kabupaten hanya menyediakan material, sedangkan masyarkat dimintakan dapat membantu dalam penyediaan tenaga kerja.
6.2.4
6.2.4.1
Pembangunan Bidang Aparatur dan Pemerintahan
Aparatur dan Pemerintahan Pembangunan di bidang aparatur dan pemerintahan akan sangat
berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan good governance yang dapat diukur antara lain melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut : R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
1.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
2.
Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
3.
Menyelengarakan pembinaan karier aparatur yang didasarkan pada profesionalisme, prestasi kerja dan jenjang pendidikan dengan sistem penilaian yang terbuka dalam suatu mekanisme kerja badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
4.
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
5.
Memenuhi sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6.
Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah lain melalui penguatan kesepahaman tentang batas wilayah administratif.
6.2.4.2
Pelayanan Publik Strategi arah dan arah kebijakan pembangunan bidang pelayanan publik
sangat berkaitan dan saling mendukung dengan strategi dan arah kebijakan sebelumnya, yaitu bidang aparatur dan pemerintahan daerah. Tanpa adanya aparatur yang profesional dan berkualitas, pelayanan publik yang optimal akan sulit diwujudkan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, pemerinyah Kabupaten Kubu Raya mengembangkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2.
Meningkatkan komunikasi dan pelayanan informasi publik.
3.
Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
6.2.4.3
Hukum Penegakan hukum dan pembinaan ketertiban di masyarakat merupakan
hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka ketertiban akan dapat diwujudkan secara optimal yang tentu saja akan berimbas pada penciptaan rasa aman, tentram dan
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
kehidupan yang rukun di masyarakat. Hal ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang kondusif bagi kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang hukum yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan konsistensi pelaksanaan paraturan daerah dan peraturan perundang–undangan lainnya.
2.
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.
3.
Meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum.
4.
Mengoptimalkan pelaksanaan proses hukum berdasarkan azas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.
6.2.4.4
Restrukturisasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah Strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang restrukturisasi
kelembagaan dan perangkat daerah akan sangat berkaitan dengan perundangundangan yang mengatur tentang kelembagaan dan perangkat daerah. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Mensinkronkan kelembagaan pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
dan
menyesuaikannya
dengan
kebutuhan daerah. 2.
Melakukan evaluasi dan analisis pengembangan organisasi perangkat daerah.
3.
Melakukan fasilitasi dan pengadaan pengendalian penataan kelembagaan perangkat daerah di tingkat kabupaten.
6.2.5
Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup sangat berkaitan dengan
pembangunan di bidang Sumber Daya Alam (SDA). Pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan aspek pengembangan lingkungan hidup akan berakibat fatal pada kelestarian SDA tersebut di masa depan bahkan pada kelestarian makhluk hidup lainnya di sekitar SDA tersebut. Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut : R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
1.
Menginventarisasi dan membangun basis data sumber daya alam hayati dan non hayati secara berkelanjutan.
2.
Mengupayakan peninjauan strategis lingkungan hidup untuk semua aspek pembangunan secara berkelanjutan.
3.
Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat.
4.
Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria.
5.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara luas.
6.
Meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga pengelolaan lingkungan hidup
7.
Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulaupulau kecil.
8.
Mengembangkan
upaya
mitigasi
lingkungan
laut
dan
pesisir,
meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 9.
Memfasilitasi dan meningkatkan upaya–upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pencemaran lingkungan.
10. Meningkatkan upaya–upaya pelestarian lingkungan hidup mulai di tingkat desa hingga kabupaten baik melalui lembaga formal maupun lembaga informal. 11. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan
kelembagaan
dalam
wilayah
DAS,
serta
meningkatkan
pengawasan dan penegakan hukumnya. 12. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
13. Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal. 14. Menyelenggarakan memperhatikan
eksploitasi aspek
mempertimbangkan
pertambangan
pembangunan
kerusakan
hutan,
dengan
berkelanjutan, keanekaragaman
selalu
khususnya hayati
dan
pencemaran lingkungan. 15. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah. 16. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan. 17. Mengarusutamakan
(mainstreaming)
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 18. Mendayagunakan instrumen KLHS untuk mengarusutamakan Lingkungan Hidup di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi dan sosial budaya. 19. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup antar SKPD dan kerjasama Daerah. 20. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 6.2.6
Pembangunan Bidang Sosial Budaya Bidang sosial budaya menjadi sesuatu yang sangat rentan dengan adanya
arus globalisasi. Dengan semakin terbukanya akses informasi dan pesatnya kemajuan tehnologi dapat membahayakan eksistensi sosial budaya suatu masyarakat. Untuk itu pembangunan di bidang ini hendaknya dilaksanakan dengan
sungguh
–
sungguh
karena
berkaitan
dengan
eksistensi
dan
keberlangsungan suatu masyarakat/bangsa. Masyarakat yang memiliki budaya yang kuat dan berakar akan menjadi suatu modal yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya secara detail adalah sebagai berikut : 1.
Menggali dan mengembangkan keragaman nilai dan budaya lokal sehingga dapat menjadi salah satu aset daerah yang bernilai jual.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
2.
Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengembangan nilai dan kekayaan budaya daerah.
3.
Meningkatkan
ketahanan
sosial
individu,
keluarga
dan
komunitas
masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. 4.
Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap berbagai pelayanan sosial dasar.
5.
Memfasilitasi pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan hak ulayat dan nilai-nilai kearifan lokal. Pada Bidang Sosial Budaya ada beberapa sektor pendukung seperti sektor
ketenagakerjaan, Pemuda dan Olahraga, Perempuan dan Anak, Kependudukan, Kemiskinan dan Politik. Secara detail sektor-sektor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
6.2.6.1 1.
Ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mencapai produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar dan kebutuhan pasar.
2.
Mengupayakan suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan demokratis.
3.
Memfasilitasi pemngembangan bursa tenaga kerja terpadu.
4.
Memfasilitasi pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang– undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
6.2.6.2 1.
Pemuda dan Olahraga Mendorong berkembangnya kreativitas generasi muda dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat di bidang olah raga, seni dan budaya.
2.
Mengoptimalkan peran dinas/instansi terkait dalam pembinaan generasi muda.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
3.
Meningkatkan pemantapan wawasan kebangsaan melalui pembinaan generasi muda terhadap bahaya narkoba dan miras serta wawasan kebangsaan.
4.
6.2.6.3 1.
Peningkatan sarana dan prasarana olah raga sampai ke wilayah desa.
Perempuan dan Anak Meningkatkan
kesejahteraan
dan
perlindungan
anak,
remaja
dan
perempuan. 2.
Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender baik di lingkungan pemerintah maupun di masyarakat luas.
3.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan ormas wanita lainnya.
4.
Memfasilitasi pelayanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak.
6.2.6.4
Kependudukan
1.
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
2.
Mengupayakan pengendalian pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil yang berkualitas.
3.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
perluasan
pemahaman
tentang kesehatan reproduksi remaja dan kelompok remaja.
6.2.6.5 1.
Kemiskinan Meningkatkan pelayanan kesehatan,
aksesibilitas
dasar
masyarakat
strategis,
kesempatan
seperti
berusaha
miskin
terhadap
berbagai
pangan,
pendidikan,
hak
atas
dan
bekerja,
perumahan
dan
pemukiman serta air bersih yang memadai. 2.
Memfasilitasi pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan mengupayakan peningkatan peran komite ini dalam penuntasan kemiskinan masyarakat di tingkat kabupaten.
3.
Memfasilitasi pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengoptimalkan
pengentasan
kemiskinan
melalui
pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
4.
Mendorong keterlibatan semua pihak dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
5.
Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha –usaha berbasis ekonomi kerakyatan.
6.2.6.6
Politik Strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang politik diarahkan
untuk membangun kondisi politik yang kondusif dan upaya pencapaian kehidupan demokrasi yang baik. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut : 1.
Menguatkan kelembagaan dan proses politik.
2.
Meningkatkan partisipasi politik masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3.
Meningkatkan komunikasi politik antara masyarakat dengan lembaga legislatif dan eksekutif daerah.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
V I
-
