BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJM Daerah dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja

birokrasi.

Perencanaan

strategik

tidak

saja

mengagendakan

aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018, selanjutnya upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. 6.1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 - 2018

VI - 1

Tabel 6.1 Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA Misi 1: Membangun tata Kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance TUJUAN Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (1)

SASARAN Terwujudnya penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah (1)

STRATEGI 

Restrukturisasi organisasi dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Terwujudnya pemerintahan yang bersih  dan bebas KKN (2)

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik (3)



Pemerataan, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (4)



Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah

Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (5)

Memperkuat sistem terpadu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan

Menguatkan kapasitas dan peran  Terwujudnya pembinaan kemasyarakatan  pemerintah kecamatan, kelurahan yang optimal (6) dan Desa (2) 

Meningkatkan profesionalisme aparatur kecamatan, kelurahan dan desa dan alokasi anggaran


VI - 2

 Terlaksanaya Pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan (7) VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia TUJUAN Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme dan pendayagunaan aparatur (1) Meningkatakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (2)

     

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya pengetahuan, pendidikan,  keterampilan, sikap dan moral aparatur (8)

Optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan diklat dan menstimulasi peningkatan strata pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan  masyarakat (formal umum dan kejuruan) (9)

Peningkatan kualitas anak didik dan Pendididik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan  dan kewirausahaan masyarakat (10)

Meningkatkan pengelolaan dan kinerja BLK, Sanggar Kegiatan Belajar, PKBM, kepemudaan serta akses informasi masyarakat Mendorong upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara holistik

Meningkatnya masyarakat (11)

derajat

kesehatan 

Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak (12)




Pemberdayaan keluarga secara maksimal untuk menjadi keluarga andalan dan perlindungan anak

VI - 3

VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal TUJUAN Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah (1)

SASARAN

STRATEGI

Terkelolanya potensi sumberdaya alam  lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetitif skala regional dan nasional (13) Meningkatnya ketersediaan regulasi  investasi daerah (14)

Meningkatkan Pengelolaan potensi sumberdaya alam lokal secara secara terpadu dan terarah dari huluhilir dan kerjasama antar daerah

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi investasi daerah (15) Terciptanya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dapat mendukung pengembangan daya saing daerah (16) Meningkatnya ketersediaan dan penganekaragaman pangan (17)



Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat (18)



Membangun kerjasama yang harmonis dengan DPRD,NGO, swasta dan PT dalam menginisiasi regulasi serta menyusun dokumen Grand Design

Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian PT dan dunia usaha Memperketat pengalifungsian lahan pertanian pangan dan memasyarakatkan penganekaragaman pangan Penciptaan ekonomi produktif dan kreatif berbasis potensi lokal

Terlaksananya revitalisasi, penataan dan  pengembangan objek wisata (19)

Mengembangkan, menata dan mempromosikan OW dengan pengelolaan oleh BUMD

Terwujudnya Kab. Jeneponto sebagai Pusat Suplay Energi Listrik di Sulawesi Selatan (20)

Membangun kerjasama dan promosi potensi dan daya dukung wilayah


VI - 4

Membangun struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan (2)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM (21)



Mendorong pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing.

Mengembangkan BUMD dan BUMDES yang dapat meningkatkan pendapatan daerah (22)



Restrukturisasi, penguatan, permodalan dan perbaikan manajeman serta peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah dan Desa

Meningkatnya kinerja pengelolaan pasar  tradisional dan home industri berwawasan lingkungan (23) 

Pengelolaan pasar berbasis masyarakat Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan pelaku home industri potensial dan pemberian stimulan modal usaha

VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA Misi 4: Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Menciptakan keuangan daerah yang stabil dan sehat untuk mendukung pendanaan pembangunan (1)

Meningkanya ketersediaan regulasi tata  kelolah keuangan daerah (24)

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan transparan (25) Meningkatnya penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan (26)




Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kinerja BUMD

VI - 5

VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan TUJUAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya (1)

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya ketersedian dokumen dokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah (27) Tertatanya sistem transportasi daerah  (28)

Mengoptimalkan kajian-kajian perencanaan berkerjasama dengan PT dan lembaga profesional

Terlaksananya pembangunan dan  peningkatan kualitas jalan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten (29)

Meningkatkan tatalaksana kebinamargaan dan mengalokasikan anggaran secara proporsinal sesuai urutan prioritas berdasarkan perencanaan teknis yang partisipatif

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai (30)

Memacu penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkulitas dan proporsionanal.

Review TATRALOK dan menyelengarakan sistem transportasi daerah yang dinamis

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kesehatan yang proporsional (31) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sektor keirigasian (32)

Mengimplementasikan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomian dan sosial budaya (33)

Menjamin alokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur disetiap desa da kelurahan setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan dan mekanisme perencanaan


VI - 6

Mengoptimalkan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (2)



Membangun sistem dan infrastruktur mitigasi dan penaggulangan bencana melalui sistem zona rentang kendali wilayah

Meningkatnya akses air minum aman dan  sanitasi masyarakat (34)

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan Sanitasi dan pengembangan kelembagaan Air Minum berbasis masyarakat

Meningkatnya pemenuhan perumahan  masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR (35)

Mempermudah izin pembangunan perumahan swadaya dan pihak pengemban dan Pembangunan dan subsidi rumah layak huni bagi MBR

Terkendalinya pemanfaatan ruang (36)

Peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang



Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang (37) Terciptanya penataan ibukota Kabupaten dan Kecamatan (38)

Meningkatkan penataan secara terpadu dan partisipatif dengan memperkuat sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Hidup (39)

Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan kawasan strategis secara terpadu dan partisipatif dengan memperkuat sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Meningkatnya pengembangan kawasankawasan strategis daerah (40)




VI - 7

VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA Misi 6: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama TUJUAN Meningkatkan kualitas spritual dan integritas aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (1)

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya kualitas pemahaman dan  pengamalan agama (41)

Fungsionalisasi peran kelembagaan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama

Meningkatnya kualitas kerukunan umat  beragama (42)

Peningkatan sikap ketenggangrasaan intern umat beragama dan antarumat beragama dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait isu-isu keagamaan

Terwujudnya kualitas pelayanan kehidupan beragama (43)

Pemberdayaan umat beragama



Meningkatnya kesadaran agama akan  nilai-nilai amanah, kecerdasan, kejujuran, keteladan dan kerakyatan bagi aparatur (44)


Fungsionalisasi dan aktualisasi/penatalaksanaan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam bagi aparatur sipil negara

VI - 8

6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Jeneponto periode 2014-2018 adalah sebagai berikut. Tabel 6.2 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jeneponto 2014-2018 NO 1

2.

3.

FOKUS Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

ARAH KEBIJAKAN 

Pengembangan sistem SIPAKAADA (Reformasi dan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah)



Peningkatan Kapasitas dan peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa



peningkattan kualitas pendidikan formal umum dan kejuruan



Pemberian Beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi



Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan pekerja sektor informal



Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah



Pengetasan buta aksara



Pembebasan biaya ujian Paket A, B dan C



Pengembangan layanan kesehatan respon cepat (health care rapid response)



Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perwujudan PHBS



Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis terpadu



Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan



Peningkatan kualitas layanan dan jasa publik  Penyusunan dan Penerapan SPM pada setiap unit pelayanan


VI - 9

NO

4.

5.

FOKUS

Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

ARAH KEBIJAKAN 

Penerapan E-Procurement secara penuh



Pemberian reward dan punishment kepada unit pelayanan



Pengawasan mutu produk layanan dan jasa publik



Peningkatan produksi, kualitas dan produktivitas sektor ekonomi produktif melalui intesifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi usaha sektor produktif



Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi



Peningkatan pengelolaan pasca panen dan pemasaran



Mengembangkan komoditas dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan



Mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan secara terpadu melalui sinergitas hulu, tengah dan hilir



Mengoptimalkan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan, melalui:  Peningkatan kapasitas produksi perikanan dan kelautan  Pemberdayaan masyarakat pesisir  Pengembangan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan  Peningkatan produksi dan kualitas rumput laut  Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT)



Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan berwawasan lingkungan melalui pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan.



Pengembangan dunia usaha, investsi dan lapangan kerja, melalui  Perluasan dan kemudahan investasi  Pembinaan dan pemberian permodalan bagi koperasi dan UMKM  Perluasan kesempatan kerja  Perluasan kesempatan berusaha


VI - 10

NO

6.

7.

8.

9.

FOKUS

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta

Peningkatan sumber-sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan

Peningkatan Pengelolaan sumberdaya air

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik

ARAH KEBIJAKAN 

Pengembangan ekonomi kreatif dan produktif



Pengembangan kawasan industri Bangkala



Peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan bahan galian lainnya



Peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata unggulan



Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah daerah



Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk mengupayakan pengembangan BUMDES



Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya, politik dan keamanan



Peningkatan Peran Pemuda dan Pembinaan kelembagaan olah raga



Peningkatan penerimaan daerah



Merevitalisasi Perusda dan membangun BUMD



Merevitalisasi aset investasi yang sudah ada



Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi



Peningkatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi



Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 9PPSIP)



Peningkatan Pembangunan embun-embun yang strategis



Peningkatan Pengelolaan air minum



Pembangunan irigasi pompa yang strategis



Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dan pelabuhan



Peningkatan penerangan jalan umum perdesaan


VI - 11

NO

10.

11.

12.

FOKUS

Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin

Penataan Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan

Pembinaan kehidupan beragama

ARAH KEBIJAKAN 

Peningkatan sarana dan prasarana permukiman



Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan industri



Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan



Peningakatan prasarana dan sarana olah raga



Zonasi dan pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran



Pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Pemberdayaan masyarakat miskin



Bantuan dan perlindungan sosial



Penataan ibukota kabupaten menuju kabupaten adipura



Penataan pemukiman ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan



Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Peningkatan Pembinaan dan pendidikan agama pada instansi formal dan non formal (TKA/TPA, PSI)



Pengentasan buta baca Al Qur’an



Pembinaan toleransi hidup beragam



Peningkatan kesejahteraan bagi Imam Desa/Kelurahan, Imam Mesjid, Guru Mengaji, dan Guru Sara’ Peningkatan pembinaan mental spritual generasi muda

 

Peningkatan kulaitas saran ibadah


VI - 12

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jeneponto 2014-2018 dan Indikasi Tahun Pelaksanaan INDIKASI TAHUN PELAKSANAAN NO

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

1

2.

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

2015

2016

2017

2018







Pengembangan sistem SIPAKADA (Reformasi dan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah)



Peningkatan kapasitas dan peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa













Peningkatan kualitas pendidikan formal umum dan kejuruan













Pemberian Beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi













Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan pekerja sektor informal













Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah













Pengentasan buta aksara













Pembebasan biaya ujian Paket A, B dan C
















VI - 13



INDIKASI TAHUN PELAKSANAAN NO

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

3.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2015

2016

2017

2018



Pengembangan layanan kesehatan respon cepat (health care rapid response)













Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perwujudan PHBS













Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis terpadu













Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan













Peningkatan kualitas layanan dan jasa publik  Penyusunan dan Penerapan SPM pada setiap unit pelayanan













Penerapan E-Procurement secara penuh



Pemberian reward dan punishment kepada unit pelayanan



Pengawasan mutu produk layanan dan jasa publik


VI - 14


FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

4.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan

2015

2016

2017

2018



Peningkatan produksi, kualitas dan produktivitas sektor ekonomi produktif melalui intesifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi usaha sektor produktif













Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi













Peningkatan pengelolaan pasca panen dan pemasaran













Mengembangkan komoditas dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan













Mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan secara terpadu melalui sinergitas hulu, tengah dan hilir











Mengoptimalkan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan, melalui:  Peningkatan kapasitas produksi perikanan dan kelautan  Pemberdayaan masyarakat pesisir  Pengembangan sarana dan














VI - 15


FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

 

5.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2015

2016

2017

2018

prasarana produksi kelautan dan perikanan Peningkatan produksi dan kualitas rumput laut Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT)



Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan berwawasan lingkungan melalui pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan.













Pengembangan dunia usaha, investsi dan lapangan kerja, melalui  Perluasan dan kemudahan investasi  Pembinaan dan pemberian permodalan bagi koperasi dan UMKM  Perluasan kesempatan kerja  Perluasan kesempatan berusaha













Pengembangan ekonomi kreatif dan produktif













Pengembangan kawasan industri Bangkala












VI - 16


FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

6.

7.

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta

Peningkatan sumbersumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan

2015

2016

2017

2018



Peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan bahan galian lainnya













Peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata unggulan













Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah daerah Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan sosialekonomi masyarakat, termasuk mengupayakan pengembangan BUMDES























Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya, politik dan keamanan













Peningkatan Peran Pemuda dan Pembinaan kelembagaan olah raga













Peningkatan penerimaan daerah













Merevitalisasi Perusda dan membangun BUMD













Merevitalisasi aset investasi yang sudah ada














VI - 17


FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

8.

9.

Peningkatan Pengelolaan sumberdaya air

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik

2015

2016

2017

2018



Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi













Peningkatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi













Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 9PPSIP)













Peningkatan Pembangunan embun-embun yang strategis













Peningkatan Pengelolaan air minum













Pembangunan irigasi pompa yang strategis













Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dan pelabuhan













Peningkatan penerangan jalan umum perdesaan













Peningkatan sarana dan prasarana permukiman













Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan industri












VI - 18


FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

10.

11.

12.

Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin

Penataan Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan

Pembinaan kehidupan beragama

2015

2016

2017

2018



Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan













Peningakatan prasarana dan sarana olah raga













Zonasi dan pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran













Pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)













Pemberdayaan masyarakat miskin













Bantuan dan perlindungan sosial













Penataan ibukota kabupaten menuju kabupaten adipura













Penataan pemukiman ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan













Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)













Peningkatan Pembinaan dan pendidikan agama pada instansi formal dan non formal












VI - 19


FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 2014

2015

2016

2017

2018

(TKA/TPA, PSI) 

Pengentasan buta baca Al Qur’an













Pembinaan toleransi hidup beragam













Peningkatan kesejahteraan bagi Imam Desa/Kelurahan, Imam Mesjid, Guru Mengaji, dan Guru Sara’ Peningkatan pembinaan mental spritual generasi muda





















Peningkatan kulaitas saran ibadah











 


VI - 20

Rumusan Tahapan Pencapaian Tahunan sasaran berdasarkan fokus/ arah kebijakan Pembagunan

Tahun 2015 : Membangun/meni ngkatkan dan mengukuhkan dasar-dasar fokus/arah Tahun 2014 : kebijakan Meletakkan Dasar- pembangunan. Dasar fokus/arah kebijakan pembangunan (11 Arah Kebijakan).


Tahun 2016: Mendayagunakan dan menguatkan fokus/arah kebijakan pembangunan.

Tahun 2017: Mendayagunakan dan mengoptimalkan fokus/ arah kebijakan pembangunan

Tahun 2018 : Mendayagunakan dan mengupayakan keberlanjutan fokus/arah kebijakan pembangunan

Gambar 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan dan Indikasi Tema Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam kerangka RPJMD 2014-2018

VI - 21

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents