BAB VI PEMBANGUNAN AGAMA
A.
UMUM
Pembangunan agama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani-rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritiual. Sesuai dengan GBHN 1999-2004 pembangunan agama diarahkan untuk: (1) Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundangundangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama; (2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; (3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi; (4) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya; dan (5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai tahun 2002 pembangunan agama telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan bidang agama melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah berhasil ikut serta meredakan konflik sosial yang terjadi dibeberapa wilayah tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Disamping itu, dalam aspek pelayanan terus dilakukan melalui upaya pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, asrama haji, gedung Balai Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA); dan pengadaan kitab suci. Untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama telah dilakukan pula bimbingan dan penyuluhan dan penerangan agama serta pengadaan paket dakwah, dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia). Kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa dan mahasiswa untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas pendidikan agama. Bentuk kegiatan yang telah
VI – 1
dilaksanakan antara lain bantuan sarana ibadah, penataran dan pelatihan bagi guru agama, penyempurnaan bahan ajar, pengadaan buku pelajaran, penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama, penyelenggaraan pesantren kilat, serta penambahan jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan. Untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga tradisional keagamaan bagi masyarakat khususnya di perdesaan yang miskin telah dilakukan berbagai kegiatan pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi pertama, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga pembina: pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah minggu, seminari, biara trapis, pasraman, novisiat, sekolah yayasan pendidikan Hindu dan sekolah yayasan pendidikan Budha, pustakawan, pengelola ma’had ‘aly, tenaga hisab rukyat, khotib dan calon da’i; dan kedua, penguatan kelembagaan melalui bantuan rehabilitasi gedung pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah minggu, seminari, biara trapis, pasraman, novisiat, sekolah yayasan pendidikan Hindu dan sekolah yayasan pendidikan Budha, pengadaan buku pelajaran dan perpustakaan yang dilengkapi dengan bantuan peralatan. Berbagai upaya pembangunan agama dilanjutkan dalam tahun 2003 yang secara garis besar meliputi: (a) peningkatan dan bimbingan dan penyuluhan agama; (b) menciptakan kerukunan antar dan intern umat beragama yang lebih dinamis dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat; (c) peningkatan peran serta umat beragama dan lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan kualitas dan pelaksanaan pendidikan agama; dan (e) peningkatan pelayanan keagamaan dan ibadah haji. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan agama dalam tahun 2004 meliputi: kerukunan antar dan intern umat beragama yang masih memprihatinkan, belum terwujudnya perlindungan secara optimal bagi umat beragama dalam menjalankan kewajiban agamanya, serta belum sempurnanya sarana dan prasarana pelayanan dalam menjalankan ibadah. Disamping itu, permasalahan lainnya adalah belum dihayati dan diamalkannya ajaran agama untuk siswa dan mahasiswa, serta belum sepenuhnya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan mampu menjawab tantangan yang berkembang di masyarakat. Konflik yang bernuasa SARA dibeberapa wilayah di Indonesia sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara baik. Konflik-konflik yang bermula dari permasalahan sosial, ekonomi dan politik dapat berkembang menjadi konflik agama karena munculnya solidaritas antar kelompok yang berbeda pandangan keagamaan. Agama yang diharapkan menjadi pemersatu dalam masyarakat dikhawatirkan dapat menjadi pemicu perpecahan antar kelompok masyarakat. Hal ini antara lain juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang esensi ajaran agama. Pemerintah bersama-sama masyarakat secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Pembangunan fasilitas peribadatan terus dilakukan baik yang mendapat bantuan dari pemerintah maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Namun demikian terdapat beberapa fasilitas yang dirasakan masih belum memadai seperti
VI – 2
Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari jumlah, kualitas dan efektifitas pelaksanaan fungsi dan peranannya. KUA sesuai dengan peranannya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Uruan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA berfungsi pula melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga harmonis (sakinah/sukinah/hita sukaya/ bahagia). Sampai saat ini belum seluruh kecamatan memiliki KUA sehingga masyarakat khususnya yang tinggal didaerah terpencil belum dapat terlayani secara baik. Kondisi tersebut diperburuk dengan belum tercukupinya tenaga baik jumlah maupun kualitasnya sehingga pelayanan pada KUA yang sudah ada juga belum optimal. Selain itu terjadinya kerusuhan dan bencana alam telah menyebabkan terjadinya kerusakan rumah-rumah ibadah dan Kantor-kantor Urusan Agama. Permasalahan lain adalah berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Meskipun masyarakat yang menunaikan ibadah haji telah dibatasi dengan kuota nasional namun dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Dalam pelaksanaannya para calon jemaah sering dihadapkan pada permasalahan baik dalam proses pemberangkatan sampai pelaksanaan ibadah di tanah suci yang mempersulit ibadah yang mereka lakukan. Permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh profil jemaah haji yang sangat heterogen, pemahaman tentang ibadah yang masih kurang, profesionalisme petugas haji dan sarana asrama haji yang belum memadai. Pada saat ini, masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama Islam masih menghadapi permasalahan mengenai jaminan produk halal. Sertifikasi dan labelisasi yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lain yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disebabkan belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai, dan kurangnya informasi dan pedoman tentang labelisasi dan sertifikasi produk halal. Disamping itu terdapat pula permasalahan mengenai pelaksanaan zakat dan wakaf, yang secara potensial akan dapat membantu penggalangan sumber daya untuk ikut mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara umum. Berbagai landasan hukum telah disempurnakan dan banyak didirikan lembaga pengelola zakat dan wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara efektif. Terkait dengan kualitas pendidikan agama, sampai saat ini pendidikan agama dinilai masih belum berjalan secara maksimal. Pendidikan agama yang seharusnya merupakan upaya dan proses mendidik siswa untuk memahami atau mengetahui nilai-nilai agama yang sekaligus untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari pada kenyataannya masih banyak yang diberikan dalam bentuk hafalan. Hal tersebut antara lain menyebabkan siswa belum sepenuhnya mampu memahami dan menjalankan ibadah agamanya serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mutu pendidikan agama yang dilakukan di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan struktur program pembelajaran, akan tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan sarana pembelajaran seperti buku pelajaran agama yang tidak hanya menekankan ritual keagamaan tetapi juga hubungan sosial, mutu dan jumlah guru mata pelajaran agama yang sampai saat ini masih belum memadai.
VI – 3
Upaya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam ikut serta mengatasi dampak negatif perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Meskipun jumlah lembaga lembaga sosial keagamaan terus meningkat, namun belum sepenuhnya mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Lembagalembaga sosial keagamaan juga dinilai belum mampu berperan dalam mengurangi dampak negatif ekstrimisme yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok baik dalam satu agama maupun dengan agama lain. Kebijaksanaan pembangunan agama pada tahun 2004 diarahkan pada (1) memberikan kemudahan dan perlindungan kepada umat beragama dalam menjalankan ibadah keagamaan melalui antara lain optimalisasi fungsi tempat peribadatan, optimalisasi fungsi dan peran Kantor Urusan Agama, penyempurnaan pengelolaan haji, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya, sertifikasi dan labelisasi produk halal, serta pembinaan keluarga harmonis (sakinah/sukinah/hita sukaya/ bahagia); (2) meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama melalui kerjasama dalam berbagai aktifitas pembangunan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan agama (dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi) dan lembaga pendidikan keagamaan antara lain melalui penyempurnaan bahan dan metode pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga kependidikannya, sehingga siswa dapat memahami pengetahuan yang diajarkan dan menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari; dan (4) memberdayakan lembalembaga sosial keagamaan dan tempat ibadah untuk lebih berperan dalam pembangunan masyarakat (community development). Sesuai dengan permasalahan yang masih dihadapi dalam tahun 2004, maka sasaran-sasaran pembangunan agama adalah (a) meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung KUA, pemenuhan kebutuhan tenaga KUA, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga KUA sesuai dengan tugas dan fungsinya, peningkatan pembinaan keluarga harmonis (sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia); peningkatan Penasehatan Perkawinan; (b) meningkatnya perlindungan produk halal bagi masyarakat melalui peningkatan pembinaan jaminan produk halal, peningkatan sertifikasi dan penerapan tanda halal sebagai jaminan produksi halal, penetapan standard produksi halal, penetapan standard fatwa halal, peningkatan pembinaan ibadah sosial, peningkatan sosialisasi produk halal, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, peningkatan pembinaan zakat dan penyusunan RUU wakaf, meningkatkan pengelolaan pelayanan ibadah haji; (c) melakukan pembinaan kerukunan kehidupan beragama dengan berbagai pihak untuk terciptanya suasana kehidupan yang harmonis intern dan antarumat beragama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama secara berkesinambungan; (d) mempercepat penyelesaian draf RUU tentang kerukunan hidup beragama; (e) meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa dan mahasiwa; dan (f) meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.
VI – 4
B.
PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
1.
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; dan (2) mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Kegiatan pokok program ini meliputi: (1) Memberikan bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan; (2) Meningkatkan pelayanan nikah melalui pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan/KUA; (3) Meningkatkan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah/perkawinan; (4) Meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pengembangan zakat dan wakaf serta pembinaan ibadah sosial; (5) Memberikan bantuan sertifikasi: tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah;(6) Menyusun naskah RUU tentang wakaf; (7) Meningkatkan sosialisasi jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, serta sektor terkait di bidang produk halal; (8) Melakukan pengkajian ulang sertifikat halal yang dikeluarkan/diterbitkan lembaga sertifikasi halal luar negeri; (9) Meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi, peran serta dunia usaha, masyarakat dan transparansi pengelolaan dan pembinaan haji; (10) Melanjutkan upaya peningkatan pelayanan untuk membina keluarga harmonis (sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia) melalui peningkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembinaan keluarga muda, penyediaan bahan bacaaan dan panduan mengasuh anak bagi orang tua; (11) Optimalisasi fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bahan bacaan, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an, pembinaan remaja dan pendidikan agama pada masyarakat; (12) Memberikan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; (13) Meningkatkan sarana dan tenaga teknis hisab rukyat; (14) Melanjutkan pengembangan sistem informasi keagamaan; serta (15) Melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kehidupan beragama.
2.
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara; (2) memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama; dan (3) membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Kegiatan pokok program ini meliputi: (1) Melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara; (2) Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama; (3) Melaksanakan pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, dai dan orientasi bagi pemuka agama; (4) Melanjutkan pengembangan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; (5) Memberikan bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal dan terpencil; (6) Melakukan rehabilitasi mental korban pasca kerusuhan dan konflik social; (7)
VI – 5
Melakukan temu ilmiah, dialog dan silaturrahmi antara pemuda, cendikiawan, dan tokoh umat beragama; (8) Melanjutkan kajian dan pemetaan terhadap konflik sosial keagamaan; (9) Melanjutkan pemetaan paham-paham keagamaan yang berkembang di masyarakat; (10) Melanjutkan pembentukan jaringan dan kerja sama intern dan antarumat bergama di tingkat pemuka agama dan umat beragama; (11) Menyusun RUU tentang kerukunan hidup umat beragama; (12) Memberikan bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis; serta (13) Membentuk jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, pelacuran dan praktekpraktek asusila lainnya.
3.
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Kegiatan pokok program ini meliputi: (1) Melanjutkan penyempurnaan materi/kurikulum pendidikan agama, termasuk pengembangan konsep etika sosial yang berbasis keagamaan, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; (2) Melanjutkan penataran guru dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama; (3) Memberikan bantuan sarana peribadatan; (4) Melanjutkan upaya pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi guru agama melalui berbagai pelatihan, lokakarya dan seminar; (5) Melaksanakan lomba praktek ibadah agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama dan apresiasi seni keagamaan; (6) Membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik dan guru/dosen agama; (7) Menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, bhabaja samanera/samaneri; (8) Menambah jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan di sekolah dan PT umum; serta (9) Melaksanakan pendidikan S-2 dan S-3 bagi guru dan dosen agama.
4.
Program Pembinaan Lembaga-lembaga Sosial Lembaga Pendidikan Tradisional Keagamaan
Keagamaan
dan
Program ini bertujuan untuk (1) memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan, dan (2) memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di pedesaan yang berlatar sosial ekonomi lemah. Kegiatan pokok program ini meliputi: (1) Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti kelompok jamaah keagamaan, majlis taklim, organisasi keagamaan dan pemuda masjid, Baitul Mal wat-Tamwil, Badan Amil Zakat, dan Nazir Wakaf; (2) Memberikan bantuan (block grant) untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan tradisional keagamaan: pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah minggu, seminari, biara trapis, pasraman, novisiat, sekolah yayasan pendidikan Hindu dan sekolah yayasan pendidikan Budha; (3) Memberikan bantuan subsidi dan
VI – 6
imbal-swadaya kepada lembaga pendidikan tradisional keagamaan: pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah minggu, seminari, biara trapis, pasraman, novisiat, sekolah yayasan pendidikan Hindu dan sekolah yayasan pendidikan Budha; (4) Meningkatkan kemampuan pengelola bagi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan: pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah minggu, seminari, biara trapis, pasraman, novisiat, sekolah yayasan pendidikan Hindu dan sekolah yayasan pendidikan Budha; (5) Menyediakan sarana peralatan dan buku pelajaran serta buku bacaan lainnya bagi lembaga pendidikan tradisional keagamaan; (6) Mengembangkan sistem informasi pondok pesantren dan lembaga sosial keagamaan; serta (7) Melanjutkan upaya untuk melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.
VI – 7
