STRATEGI MENSINERGIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

STRATEGI MENSINERGIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (Kasus Program Community Development Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas)

AKMARUZZAMAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009

SURAT PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah (Kasus Program Community Development Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Mei 2009

Akmaruzzaman NRP H251064045

ABSTRACT

AKMARUZZAMAN. Strategy for Synergizing Community Development (CD) Program with Local Development Program (A Case Study of Community Development Program of Star Energy in Natuna District and Anambas District). Under authorize from SUMARDJO and HIMAWAN HARIYOGA.

The aims of this research are: (1) to identify the development problems of Siantan Sub District and Palmatak Sub District in education, economy, health, and common facility provision sectors, and to evaluate the benefit, suitability, continuity and impact of the CD program of Star Energy; (2) to evaluate the effectiveness and stakeholders’ perception of the CD program, in terms of participation and partnership; and (3) to formulate a strategy for synergizing the CD Program of Star Energy with the local government’s development program. The analytical methods that are used in this research are descriptive analysis and SWOT analysis. This research was undertaken in Palmatak Sub District and Siantan Sub District of Natuna District of Kepulauan Riau Province, from June until October, 2008. The results indicated that the CD program of Star Energy was perceived as being inadequate by the stakeholders (representatives of the local government, Star Energy, and local community), in terms of its benefits, suitability, continuity, and impacts. Government stakeholders perceived that the participation of the CD program’s beneficiaries was adequate, and that the partnership between Star Energy and the local government was inadequate. The result of SWOT analysis suggested that Star Energy needs to focus its CD program on sustainable activities, such as economic development and education programs. The strategy for increasing synergy with the local development programs is to intensify communication between the company and the local government through the formation of community development partnership forum.

Keywords: Synergy, Community Development (CD), Effectiveness, Policy Strategy.

RINGKASAN AKMARUZZAMAN, Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Program Pembangunan Daerah (Kasus Program Community Development Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas). Dibimbing oleh Sumardjo sebagai Ketua, dan Himawan Hariyoga sebagai anggota komisi pembimbing.

Kabupaten Natuna merupakan daerah yang kaya dengan hasil sumberdaya alam, namun masih termasuk daerah tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan mendasar dalam membangun aspek infrastruktur, perekonomian, dan sumberdaya manusia untuk menghilangkan keterbelakangan dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu cara yang efektif membangun daerah adalah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya yang tersedia dan salah satunya adalah dana yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility CSR) yang digunakan untuk pengembangan/pemberdayaan masyarakat (community development – CD) di sekitar perusahaan. Perusahaan Star Energy yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak dan gas bumi adalah salah satu perusahaan swasta yang melakukan program pengembangan masyarakat di Kabupaten Natuna dan di Kabupaten Anambas. Tujuan umum kajian ini adalah untuk merumuskan strategi bagaimana mensinergikan program pengembangan masyarakat (CD) yang dilakukan Perusahaan Star Energy dengan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan spesifiknya adalah untuk : (1) mengidentifikasi masalah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan fasum/fasos, terutama di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan serta mengevaluasi sejauh mana manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampak program CD Perusahaan Star Energy, sehingga bisa berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut; (2) mengevaluasi efektivitas dan pandangan stakeholders terhadap program tersebut dari aspek partisipasi pemanfaat dan aspek kemitraan; dan (3) merumuskan pola kemitraan antara Perusahaan Star

Energy dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dalam upaya strategi perbaikan program Perusahaan Star Energy. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif, diskusi dan wawancara, serta menggunakan skala likert sebagai alat penilaian. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan prioritas strategi program. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan dinilai baik oleh masyarakat dan pemerintah karena program ini dapat membantu pemerintah dalam upaya mensukseskan program pendidikan dasar sembilan tahun dan membantu meningkatkan kualitas SDM para guru. Program bidang kesehatan dinilai cukup oleh masyarakat dan pemerintah karena tidak ada keberlanjutannya. Program bidang pemberdayaan ekonomi dinilai baik karena program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan tambahan keluarga. Program bidang fasum/fasos dinilai baik karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang memang masih sangat terbatas. Penilaian stakeholders dari aspek partisipasi pemanfaat dinilai baik karena masyarakat pemanfaat memahami bahwa program pemberdayaan masyarakat Perusahaan Star Energy tersebut mereka butuhkan. Sementara itu, kemitraan Perusahaan Star Energy dengan pemerintah dan masyarakat dinilai cukup karena perusahaan selama ini kurang optimal melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dalam aspek perencanaan, monitoring dan eveluasi program. Rancangan strategi untuk mensinergikan program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy dengan program pembangunan daerah dapat ditempuh dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi dari pihak perusahaan kepada pemerintah secara terjadwal. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah dengan mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah forum kemitraan pembanguanan pada tingkat kecamatan dan kabupaten dengan melibatkan stakeholders terkait untuk ikut berperan secara aktif sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2009 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

STRATEGI MENSINERGIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (Kasus Program Community Development Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas)

AKMARUZZAMAN

Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir: Dr. Ir. Parulian Hutagaol, MS

Judul Tugas Akhir

: Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah (Kasus Program Community Development Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Anambas)

Nama

: Akmaruzzaman

NRP

: H251064045

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS Ketua

Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MS Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah

Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec

Tanggal Ujian :

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

Tanggal Lulus :

PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga Kajian Pembangunan Daerah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam kajian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2008 ini adalah Pengembangan Masyarakat (community development), dengan judul Strategi mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Program Pembangunan Daerah (kasus program CD Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas). Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr.lr. Sumardjo, MS dan Bapak Dr. Ir Himawan Hariyoga, M.Sc. selaku komisi pembimbing, serta Bapak Dr. Parulian Hutagaol selaku penguji luar komisi, yang telah banyak memberi saran. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro selaku Direktur Program Studi Pascasarjana dan seluruh staf pengajar Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB, yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan. 2. Direksi dan jajaran manajemen Perusahaan Star Energy, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di PS-MPD IPB. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, khususnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Natuna Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si yang telah berkenan memberikan bantuan beasiswa pendidikan. 4. Direksi dan jajaran manajemen PT. ConocoPhilips, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di PS-MPD IPB. 5. Bapak dan Ibu, atas do'a dan semangat yang selalu diberikan. 6. Istri dan anak tercinta, atas do'a dan semangat yang selalu diberikan. Bogor, Mei 2009 Akmaruzzaman

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tarempa Kecamatan Siantan, Kepulauan Riau pada tanggal 3 April 1972, anak pertama dari pasangan Abdul Halim dan Rosmaini. Menyelesaikan pendidikan dasar di MIN Tarempa pada tahun 1986; lulus pendidikan menengah dari MTS Tarempa pada tahun 1989 dan dari KMM (Kuliatul Muballighin Muhammadiyah) Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1992. Penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) pada tahun 1992, dan lulus pada tahun 1999. Penulis pernah bekerja di Sekolah Kuliatul Muballighin Muhammadiyah (KMM), sebagai staf tata usaha pada tahun 1992 – 1996, Mualimin Muhammadiyah Malinjau sebagai guru pada tahun 1995 – 1998, serta bekerja di Perusahaan ConocoPhilips pada tahun 1999 – sekarang sebagai Government Lessen, public relation, dan fright forwarder. Penulis menikah tahun 2002 dengan Yesi Susilawati, dikaruniai seorang putri bemama Wirdatul Mutma’inah Al-Kamil (7 tahun), dan seorang putra bernama Muhammad Hatta Al-Kamil (6 tahun). Tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di Magister Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarjana IPB dan dinyatakan lulus pada tahun 2009.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ............................................................................................. v DAFTAR GAMBAR........................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah.......................................................................... 6 1.3. Tujuan dan Manfaat ......................................................................... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pembangunan ................................................................................... 9 2.1.1. Konsep- Konsep Pembangunan.............................................. 10 2.1.2. Perencanaan Pembangunan Nasional ..................................... 13 2.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah........................................ 16 2.2. Azas-Azas dan Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat............ 19 2.2.1. Konsep Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah ............................................................. 27 2.2.2. Konsep CSR (corporate social responsibility) sebagai Strategi Perusahaan .............................................................................. 31 2.2.3. Landasan CSR (corporate social responsibility).................... 32 2.2.4. Prinsip-Prinsip Program CD di Industri Migas...................... 33 2.2.5. Tahapan Program CD di Industri Migas................................ 33 2.2.6. Pendanaan Program CD di Industri Migas ............................ 37 2.3. Identifikasi Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Implementasi CSR .......................................................................................................... 38

2.4. Model-Model Kemitraan, Manfaat, dan Pembagian Peran Stakeholders .......................................................................................................... 40 2.5. Metode Partisipatif ......................................................................... 43 2.6. Konsep Keberlanjutan .................................................................... 48 2.7. Konsep Sinergi ............................................................................... 51 BAB III METODE KAJIAN 3.1. Kerangka Pemikiran .................................................................. 52 3.2. Lokasi dan Waktu Kajian .......................................................... 56 3.3. Metode Kajian ............................................................................ 57 3.3.1. Sasaran Penelitian dan Teknik Sampling ........................ 57 3.3.2. Metode Pengumpulan Data ............................................. 58 3.3.2.1. Jenis dan Sumber Data .............................................. 58 3.3.2.2. Metode Pengolahan dan Analisis data ...................... 59 3.4. Metode Perancangan Program ................................................... 62 BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH KAJIAN 4.1. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas Sebelum Pemekaran .................................................................................. 64 4.1.1. Kabupaten Natuna ........................................................... 65 4.1.2. Kabupaten Anambas ...................................................... 66 4.2. Program-Program yang Dilakukan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas ............................ 67 4.2.1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas ............ 67 4.2.2. Program-Program Pemerintah Kabupaten Natuna ......... 69 4.2.3. Program-Program Corporate Social Responsibility (CSR)

di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas ............ 74 4.2.3.1. Program-Program Pengembangan Masyarakat WNC (West Natuna Consortium) .......................... 74 4.2.3.2. Program-Program Pengembangan Masyarakat Oleh Perusahaan swasta ConocoPhilips ................. 75 4.2.3.3. Program-Program Pengembangan Masyarakat Premier Oil .............................................................. 76 BAB V GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN STAR ENERGY 5.1. Profil Perusahaan Star Energy .................................................. 78 5.2. Visi Perusahaan Star Energy ...................................................... 78 5.3. Misi Perusahaan Star Energy ..................................................... 78 5.4. Rujukan Kebijakan Tentang Program Community Development 79 5.5. Alur Proses Pelaksanaan Program CD Star Energy ................... 80 5.6. Program-Program Pengembangan Masyarakat Perusahaan Star Energy ................................................................................ 80 5.6.1. Pendidikan .......................................................................... 80 5.6.2. Pemberdayaan Ekonomi ...................................................... 81 5.6.3. Kesehatan ............................................................................ 82 5.6.4. Infastruktur dan Sosial ........................................................ 82 BAB VI KONDISI DESA DAN KELURAHAN PENERIMA PROGRAM PEMDA NATUNA DAN PROGRAM CD PERUSAHAAN STAR ENERGY DI KECAMATAN PALMATAK DAN KECAMATAN SIANTAN 6.1. Karakteristik Desa di Kecamatan Palmatak .............................. 83 6.1.1. Desa Payalaman ...................................................................... 83 6.1.2. Desa Mubur ........................................................................ 84

6.1.3. Desa Ladan ........................................................................ 85 6.1.4. Desa Tebang .................................................................... 86 6.2. Karakteristik Desa/Kelurahan di Kecamatan Siantan ................ 87 6.2.1. Kelurahan Tarempa .......................................................... 87 6.2.2. Desa Tarempa Barat .......................................................... 88 6.2.3. Desa Nyamuk .................................................................... 90 6.3. Potret daerah kajian sebelum mendapat bantuan Perusahaan Star Energy .......................................................... 91 6.3.1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ................................ 91 6.3.2. Kesehatan ......................................................................... 93 6.3.3. Kondisi Perekonomian ...................................................... 94 6.3.4. Kondisi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum ................... 95 BAB VII IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM CD STAR ENERGY DI KECAMATAN PALMATAK DAN KECAMATAN SIANTAN 7.1. Deskripsi Implementasi Program ............................................... 97 7.2. Penilaian Program ...................................................................... 98 7.2.1. Pendidikan dan Kebudayaan .................................................... 99 7.2.1.1. Program Beasiswa ................................................... 99 7.2.1.2. Penghargaan Terhadap Guru-guru berprestasi Dan Berdedikasi ..................................................... 101 7.2.1.3. Bantuan Peralatan dan Sponsor Kegiatan Kesenian Melayu ................................................. 104 7.2.2. Kesehatan ............................................................................ 106 7.2.2.1. Program Bhakti Sosial Kesehatan Katarak .............. 106

7.2.3. Program Pemberdayaan Ekonomi ...................................... 108 7.2.3.1. Pelatihan (virgin coconut oil, VCO) ........................ 108 7.2.3.2. Program Pengembangan perkebunan ................................... 111 7.2.3.3. Program Pelatihan Sablon ........................................ 114 7.2.4. Program Fasum/Fasos ........................................................ 116 7.2.4.1. Pembangunan gedung TK ........................................ 116 7.2.4.2. Pembangunan Gedung SMP Nyamuk ..................... 120 7.2.4.3. Pembangunan Gedung KUB .................................... 122 7.2.4.4. Rehabilitasi/Bedah Rumah ....................................... 125 7.3. Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat dari Aspek Partisipasi ................................................................................ 127 7.4. Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat dari Aspek Kemitraan ............................................................................................. 129 BAB VIII PERUMUSAN STRATEGI 8.1. Memaksimalkan Peranserta Stakeholders ................................. 131 8.2. Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Pembangunan Daerah ................................................................ 134 8.3. Analisa SWOT Program Pendidikan dan Kebudayaan ............. 137 8.4. Matrix SWOT Program Kesehatan ............................................ 139 8.5. Matrix SWOT Program Ekonomi .............................................. 141 8.6. Matrix SWOT Program Fasum/Fasos ........................................ 143

BAB IX STRATEGI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN ANAMBAS 9.1. Pembatasan Rancangan Program ............................................... 145 9.2. Rancangan Program ................................................................... 146 9.2.1. Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat ................ 146 9.3. Rancangan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah ......... 147 9.3.1. Pemberdayaan Bidang ekonomi .......................................... 147 9.3.2. Pemberdayaan Bidang Sosial dan Budaya .......................... 147 9.4. Strategi Pelaksanaan Program ................................................... 149 9.4.1. Organisasi Pelaksana Kegiatan CD Perusahaan .................. 149 9.4.2. Kordinasi dan sosialisasi dengan Stakeholders Tingkat Desa ......................................................................... 149 9.4.3. Membuat Forum Koordinasi Masyarakat Dusun (FMK-Kecamatan)................................................................ 149 9.4.4. Pelibatan Stakeholders ......................................................... 150 BAB X KESIMPULAN DAN SARAN 10.1. Kesimpulan .............................................................................. 152 10.2. Rekomendasi ............................................................................ 153 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 155 LAMPIRAN ...................................................................................................... 158

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan .................................... 15 Tabel 2. Sasaran Program CD (Community Developmet) MIGAS .......... 37 Tabel 3. Distribusi Key informant Kajian .................................................. 58 Tabel 4. Variabel Evaluasi Penelitian....................................................... 60 Tabel 5. Matriks Pendekatan Penelitian................................................... 62 Tabel 6. Matriks SWOT............................................................................ 62 Tabel 7. Program Pengembangan Masyarakat CD (Community Development) PremierOil 2007 .................................................. 77 Tabel 8. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Payalaman ....................... 84 Tabel 9. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Ladan .................................... 85 Tabel 10. Sarana Pendidikan di Kelurahan Tarempa............................... 88 Tabel 11.Jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan Tahun 2007.............................................. 91 Tabel 12. Bantuan dan Kegiatan Adat ..................................................... 93 Tabel 13. kondisi infrastruktur, tenaga medis dan lingkungan sekitar ...... 94 Tabel 14. Jenis pekerjaan Masyarakat Palmatak dan Siantan................. 95 Tabel 15. Sarana dan Prasarana ............................................................. 95 Tabel 16. Program-Program Khusus Perusahaan Star Energy Tahun 2008 ................................................................................................. 98 Tabel 17. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Beasiswa .... 100 Tabel 18. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Beasiswa Oleh Perusahaan Star Energy............................................................. ........................................................................................... 100

Tabel 19. Peran Pelaku Pembangunan Dalam Program Penghargaan Terhadap Guru 102 Tabel 20. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Penghargaan Guru Berdedikasi oleh Perusahaan Star Energy 103 Tabel 21. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Kesenian Melayu.. 104 Tabel 22. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Bantuan Peralatan Sponsor Kesenian Melayu oleh Perusahaan Star Energy................ 105 Tabel 23. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Operasi Katarak... 107 Tabel 24. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Bantuan Operasi Katarak oleh Perusahaan Star Energy............................................................. 107 Tabel 25. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pelatihan VCO 110 Tabel 26. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pelatihan VCO oleh Perusahaan Star Energy 110 Tabel 27. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Petani Perkebunan 113 Tabel 28. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pelatihan Perkebunan/ Pertanian oleh Perusahaan Star Energy………………………….. 113 Tabel 29. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program PelatihanSablon... 115 Tabel 30. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pelatihan Sablon oleh Perusahaan Star Energy 116 Tabel 31. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pembangunan

Gedung TK................................................................................... 118 Tabel 32. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pembangunan Gedung TK oleh Perusahaan Star Energy.......................................... 119 Tabel 33. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pembangunan Gedung SMP.........................................................................................

120

Tabel 34. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pembangunan Gedung SMP oleh Perusahaan Star Energy 121 Tabel 35. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pembangunan Gedung KUB...................................................................................... 123 Tabel 36. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pembangunan Gedung KUB oleh Perusahaan Star Energy.................................................... 124 Tabel 37. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Renovasi Rumah Miskin.......................................................................................

126

Tabel 38. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Masyarakat oleh Perusahaan Star Energy.......................................... 127 Tabel 39. Peran Stakeholders terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat Perusahaan Perusahaan Star Energy............................. 134 Tabel 40. Bagan Analisa SWOT Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan Masyarakat oleh Star Energy 138 Tabel 41. Bagan Analisa SWOT Kesehatan Program Pengembangan

Masyarakat oleh Star Energy 140 Tabel 42. Bagan Analisa SWOT Program Ekonomi Program Pengembangan Masyarakat oleh Star Energy 142 Tabel 43. Bagan Analisa SWOT Program Fasum/Fasos Program Pengembangan Masyarakat oleh Star Energy 144

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Model Siklus Pengelolaan Program CD (community development) 36 Gambar 2. Model Kerjasama Stakeholder 39 Gambar 3. Proses Sinergi Pembangunan 54 Gambar 4. Kerangka Pemikiran Kajian 55 Gambar 5. Kerangka Pemikiran Sinergi 56 Gambar 6. Peta Lokasi Kajian 57 Gambar 7. Prosesi Penyerahan Beasiswa oleh Perusahaan Star Energy 101 Gambar 8. Penghargaan Terhadap Guru Berprestasi 103 Gambar 9. Penyerahan Bantuan Kesenian Melayu 105 Gambar 10. Kegiatan Operasi Katarak 108 Gambar 11. Hasil Produksi Kegiatan Program Ekonomi 111 Gambar 12. Kegiatan Pelatihan Perkebunan/Pertanian 114 Gambar 13. Pembangunan Gedung SMP Nyamuk 122 Gambar 14. Gedung VCO 125 Gambar 15. Rehabilitasi Rumah Miskin 127 Gambar 16. Persepsi Stakeholder (Pemerintah) Terhadap Program Community Development oleh Perusahaan Star Energy 128 Gambar 17. Persepsi Stakeholder terhadap Community Development Oleh Perusahaan Star Energy dari Aspek Kemitraan 129 Gambar 18. Struktur Organisasi CD Perusahaan 149

Gambar 19. Bagan Alur Proses Koordinasi FMKP dan Pelibatan Stakeholder 151

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Republik Indonesia adalah sebuah negara yang besar dengan luas sekitar 2/3 bagian (5,8 juta Km2) adalah lautan, dan sekitar 1/3 bagian (2,8 juta km2) adalah daratan, terdiri dari 18.160 pulau-pulau kecil dan besar dengan jumlah penduduk lebih kurang 220 juta jiwa, (pada tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 231 juta jiwa). Di dalamnya terdapat lebih kurang 366 etnis dan 360 suku bahasa yang berbeda, memiliki kekayaan alam terbesar ketiga di dunia, pengekspor minyak terpenting di kawasan Asia, dan pengekspor gas bumi terbesar di dunia (Susilo, 2006). Kabupaten Natuna adalah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang kaya dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas bumi serta kaya dengan hasil laut berupa perikanan, namun di sisi lain secara nasional Kabupaten Natuna termasuk daerah miskin dan tertinggal. Natuna terletak paling utara Indonesia, di sebelah utara, berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di sebelah barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di sebelah timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil Minyak dan Gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2005 berjumlah 93.644 jiwa, yang terdiri dari 47.945 jiwa penduduk laki-laki dan 45.699 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 4,29 persen. Selanjutnya jumlah rumah tangga pada akhir tahun 2005 berjumlah 23.785 rumah tangga. Kepadatan penduduk perkm2 menurut kecamatan menunjukan bahwa Kecamatan Serasan menempati urutan tertinggi yaitu 124,10 jiwa per km2, diikuti oleh Kecamatan Midai sebanyak 123,97 jiwa per km2 (Bappeda, 2007). Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2007 telah berjumlah 16 kecamatan. Pemekaran tersebut sangat berarti bagi masyarakat karena akan memperdekat jarak birokrasi antar daerah dan memberi peluang yang sangat besar

bagi pengembangan daerah dan wilayah. Melalui pemekaran tersebut, warga masyarakat yang tergabung dalam gugusan pulau-pulau Anambas (Matak-SiantanJemaja) bercita-cita untuk membentuk suatu kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Keinginan masyarakat tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Natuna, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. Maka pada tanggal 12 Oktober 2008 terbentuklah Kabupaten Anambas melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008, yang terdiri dari 6 Kecamatan (Bappeda, 2007). Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan yang akan menjadi daerah kajian dulunya adalah bagian dari Kabupaten Natuna, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 telah berubah menjadi bagian dari Kabupaten Anambas. Sewaktu kajian penulisan ini dilakukan, penulis masih menggunakan datadata yang berasal dari Kabupaten Natuna, karena Kabupaten Anambas belum mempunyai data-data yang baru. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka menjacapai tujuan negara, diselengarakan berdasarkan

demokrasi

dengan

prinsip-prinsip

kebersamaan,

berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemendarian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004). Pemerintah Kabupaten Natuna merancang 5 rencana strategis pembangunan menuju Natuna Emas yaitu : (1) meningkatan iman dan taqwa, (2) meningkatkan ekonomi, (3) peningkatan kesehatan, (4) peningkatan pendidikan, (5) peningkatan penertiban penegakan hukum (Bappeda, 2007). Secara umum ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Natuna, yaitu masalah keterbatasan infrastruktur, masalah kemiskinan dan masalah sumberdaya manusia. Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti yang diharapkan. Beberapa fasilitas yang tersedia saat ini seperti bangunan rumah sakit umum dan puskesmas pembantu yang kondisinya sangat memprihatinkan, begitu juga dengan fasilitas gedung sekolah yang masih banyak tidak tersedia di masing-masing desa. Masalah kemiskinan juga menjadi permasalahan utama di Kecamatan Palmatak dan

Kecamatan Siantan, karena rata-rata mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan dan petani tradisional. Keberadaan sumberdaya manusia juga menjadi masalah yang patut mendapat perhatian pemerintah, karena terbatasnya sarana pendidikan dan tenaga guru untuk mengajar. Di samping itu juga tidak banyak warga masyarakat disana yang menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran supaya dipergunakan dengan se-efektif dan se-efisien mungkin, memberdayakan potensi masyarakat, swasta untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota diberikan kesempatan mengurus diri sendiri dan melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik daerah (kondisi geografis, sumber daya alam dan sosial masyarakat) masing-masing dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah didorong untuk dapat memanfaatkan keunggulan geografis daerah guna mengembangkan perekonomian, yang berorientasi pada pasar global, namun tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kapasitas sumber daya alam. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilakukan dengan cara memberdayakan usaha kecil, usaha menengah dan koperasi sebagai aktor utama pembangunan ekonomi yang jumlahnya mayoritas. Keberadaan Perusahaan Star Energy yang bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Natuna sangat diharapkan untuk bisa membantu percepatan proses pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Tanggung jawab pembangunan tidak bisa dipikulkan hanya kepada pemerintah secara keseluruhan, peran serta pihak swasta/perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi penyeimbangan struktur dunia usaha lewat program pengembangan masyarakat (community development). Dunia bisnis pertambangan dewasa ini, telah berkembang serangkaian konsep yang berupaya menjembatani kesenjangan antara perusahaan dengan komunitas lokal sekaligus membangun tata-hubungan yang kondusif antara keduanya. Corporate social responsibilty (CSR) adalah sebuah konsep yang dikembangkan guna

membangun hubungan yang saling mendukung antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar dan masyarakat lokal, maka MIGAS sebagai “induk semang” dari Perusahaan Star Energy telah memberikan payung hukum tentang program pengembangan masyarakat No. 017/PTK/III/2005. Dijelaskan bahwa kontrak kerja sama untuk dapat mendukung pemerintah dalam upaya menciptakan kemandirian masyarakat dengan pola kemitraan dengan melakukan program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program-program pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan sinergi dengan program pemerintah setempat (MIGAS, 2004). Perusahaan Star Energy adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai di daerah Kabupaten Natuna dan telah beroperasi selama lima Tahun. Sebagai kontraktor dari MIGAS, keberadaan Perusahaan Star Energy khususnya di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat lokal tempatan. Disamping itu, bila ditinjau dari aspek kesempatan kerja saat ini sekitar 179 orang dapat bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan Star Energy telah merancang program-program pengembangan masyarakat (community development) yang menitik-beratkan pada empat sektor utama yaitu: (1) bidang pendidikan, (2) bidang pemberdayaan ekonomi, (3) bidang kesehatan, (4) dan bidang infrastruktur. Hampir 618 orang yang mendapatkan bantuan beasiswa sebanyak 70 orang guru mendapat bantuan penghargaan sebagai guru berprestasi dan berdedikasi, juga sudah dibangun dua buah gedung sekolah tingkat SD dan tingkat SLTP dari aspek pendidikan. Aspek ekonomi Perusahaan Star Energy telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para petani, pemuda dan masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan observasi penulis di lapangan masih saja terdapat pandangan negatif yang ditujukan kepada perusahaan, baik itu dari sebagian masyarakat maupun aparat pemerintah. Mereka merasa bantuan perusahaan tidak maksimal, tidak merata, tidak adil dan seolah-olah terkesan mereka belum merasa terbantu, dipinggirkan, dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan secara bersama padahal, program-program pemerintah sendiri juga masih jauh dari kesempurnaan, misalnya

program pembangunan sebuah pasar rakyat (pasar ikan) di Kecamatan Palmatak, dimana pasar tersebut dibangun pada tahun 2005, namun sampai sekarang tidak digunakan oleh masyarakat karena pasar tersebut berada pada daerah yang tidak strategis serta saat itu bukan merupakan suatu kebutuhan mendasar. Akibatnya sampai saat ini bangunan tersebut tidak dimanfaatkan. Sementara itu, pada tahun 2008 – 2009 telah dibangun juga sebuah pasar rakyat di Kecamatan Palmatak oleh masyarakat dengan memakai anggaran PNPM Mandiri. Pada kenyataannya pembangunan pasar rakyat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena prosesnya benar-benar melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan berdasarkan pada kebutuhan. Penulis melihat bahwa permasalahan ini perlu menjadi perhatian dari pelaku pembangunan untuk memanfaatkan setiap dana anggaran dengan tepat guna, efektif, dan efisien dalam rangka memakmurkan rakyat serta percepatan proses pembangunan itu sendiri. Langkah-langkah yang perlu ditempuh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta pihak swasta adalah dengan mensinergikan segala bentuk program baik yang berasal dari tingkat pusat, daerah dan perusahaan. Hal ini tentunya membutuhkan sebuah strategi, jika permasalahan ini tidak ditangani secara serius maka akan terjadi gesekan-gesekan yang membuat suasana di lapangan tidak kondusif. Penulis termotivasi untuk mengangkat beberapa permasalahanpermasalahan di lapangan tersebut ke dalam sebuah kajian yang bisa memberikan masukan kepada pihak pemerintah dan perusahaan serta masyarakat dalam rangka meningkatkan sinergi program-program pengembangan masyarakat. Berdasarkan Program Perencanaan Pembangunan Kabupaten Natuna, serta menyadari adanya berbagai keterbatasan

yang dimiliki oleh pemerintah daerah,

maka program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy dapat disinergikan dengan program-program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, maupun pihak swasta yang lain. Mengingat selama ini belum pernah dilaksanakan kegiatan penelitian tentang peran program pengembangan masyarakat (community development) dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Natuna, maka dinilai perlu dilakukan sebuah kajian tentang strategi mensinergikan program pengembangan masyarakat dengan program pembangunan daerah (kasus program CD perusahaan star energy di kabupaten natuna dan kabupaten anambas).

1.2. Perumusan Masalah Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna pada umumnya dan Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan pada kususnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pulau Jawa, tergolong tertinggal. Kondisi sosial masyarakat seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Begitu juga halnya dengan kondisi ekonomi belum membaik, seperti pendapatan keluarga, kebutuhan sehari-hari, lapangan pekerjaan, pembanguan sarana dan perkembangan jenis usaha serta kondisi penguasaan teknologi. Kondisi ini sangat memerlukan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak, terutama sekali dari pemerintah daerah, namun harus didukung pula oleh masyarakat itu sendiri, serta pihak swasta dan perguruan tinggi. Kabupaten Natuna juga mempunyai aset yang besar sekaligus merupakan kebanggaan yaitu adanya perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi yang beroperasi di laut Kabupaten Natuna. Harapan masyarakat dan pemerintah daerah setempat kepada pihak perusahaan adalah supaya pihak perusahaan dapat membantu secara maksimal dalam proses percepatan pembangunan. Diharapkan perusahaan bukan saja dapat mengambil keuntungan tetapi juga dapat secara bersama-sama berperan aktif membangun masyarakat setempat. Diharapkan perusahaan bisa menjadi mitra pembangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur sehingga dengan demikian tercipta hubungan yang harmonis di antara berbagai pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian ini adalah sejauh mana program-program CD Perusahaan Star Energy memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur di Kabupaten Natuna. Program pembangunan Kabupaten Natuna direncanakan berdasarkan mekanisme yang sudah diatur di dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Usulan program mulai dibicarakan di tingkat desa, selanjutnya usulan tersebut dimusyawarahkan/dibahas pada tingkat kecamatan. Pada tingkat ini musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dihadiri oleh seluruh perangkat desa dalam satu kecamatan, dimana semua usulan ditampung dan dicari mana usulan yang perlu menjadi proritas pada

masing-masing wilayah desa tersebut, dan untuk selanjutnya baru dibahas dalam musyawarah ditingkat kabupaten. Sementara itu program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah setempat sehingga yang menjadi pertanyaan kajian adalah sejauh mana

efektivitas

dan

persepsi

masyarakat

pemanfaat

terhadap

program

pengembangan masyarakat oleh Perusahaan Star Energy. Salah satu yang menjadi tujuan dari program pengembangan masyarakat (community development) Perusahaan Star Energy adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat sekitar dan stakeholders lainnya, sehingga terwujud suatu sinergi dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka menciptakan sinergi diantara stakeholders. Oleh karena itu diperlukan strategi dan salah satunya adalah melalui kerjasama kemitraan yang saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara Perusahaan Star Energy dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu, pertanyaan dari kajian ini adalah bagaimana pola kemitraan dan partisipasi pemanfaat terhadap pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy. 1.3. Tujuan dan Manfaat Tujuan Secara umum tujuan kajian ini adalah merumuskan langkah-langkah dan strategi dalam upaya mensinergikan program-program CD (community development) Perusahaan Star Energy dengan program pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara khusus, penulisan ini bertujuan untuk : a. Mengidentifikasi masalah-masalah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan penyediaan fasilitas umum di lingkungan masyarakat Kabupaten Natuna, terutama di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan serta mengevaluasi sejauh mana manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampak dari program CD (community development) Perusahaan Star Energy sehingga bisa berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut. b. Mengevaluasi efektifitas dan pandangan stakeholder terhadap program CD (community develovment) dari sisi partisipasi pemanfaat dan sistem kemitraan

c. Merumuskan pola kemitraan antara Perusahaan Star Energy dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya strategi perbaikan program pengembangan masyarakat (CD) Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna. Manfaat Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dalam program pengembangan masyarakat di antaranya yaitu: a. Memberikan gambaran yang komprenhensif tentang program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh Perusahaan Star Energy sehingga para stakeholders bisa memahami keberadaan dan kontribusi perusahaan tersebut dalam pembangunan daerah. b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Perusahaan Star Energy dalam upaya percepatan proses pengembangan

dan

pembangunan

masyarakat

Kabupaten

Natuna

pada

umumnya, dan Kabupaten Anambas pada khususnya. c. Bagi penulis merupakan sarana pengembangan wawasan, meningkatkan kapasitas dalam menganalisa suatu masalah khususnya dalam pengembangan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pembangunan Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, atau upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual, maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Galtung, 1980 dalam Trijono, 2007). Pada awalnya istilah pembangunan dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau negara setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB atau Gross National Product, GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau Gross Domestic Product, GDP), dengan demikian dapat dilihat berapa produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan (Budimanta, 2000). Pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif. Pembangunan dapat dimaknai sebagai : (1) proses perubahan sosial menuju kepada tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik, (2) proses sosial yang bebas nilai, (3) upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga, (4) konsep yang sarat nilai, menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat, dan (5) pembangunan menjadi culture, specific, situation specific dan time specific (Soetarto, 2007). Berdasarkan beberapa definisi pembangunan yang telah penulis sebutkan diatas, maka dalam pembahasan ini penulis sependapat dengan definisi yang disampaikan oleh Johan Galtung yang menyatakan, bahwa pembangunan adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun secara kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Dengan alasan bahwa konsep ini sangat universal dan komprehensif serta menekankan antara tujuan dengan cara yang yang

digunakan. Hak dan kebutuhan dasar manusia menurut Johan Galtung terdiri dari empat jenis kebutuhan yaitu : (1) kesejahteraan; (2) kebebasan; (3) keamanan; dan (4) identitas budaya. Keempat kebutuhan dasar ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya (Trijono, 2007). Sumardjo (2003), mengemukakan bahwa kebutuhan dasar manusia pada tingkat yang paling dasar untuk kesejahteraan manusia yang beradab, paling tidak harus dapat memenuhi lima kebutuhan dasarnya, yaitu kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Apabila kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi tingkat aman pertama dalam kesejahteraan manusia. Pengertian pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan Pembangunan Nasional tertuang dalam Bab II pasal 2 yang berbunyi, bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi

dengan

prinsip-prinsip

kebersamaan,

berkeadilan,

berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan

nasional

(Kementerian

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas, 2004). 2.1.1. Konsep-Konsep Pembangunan Pembangunan, menurut literatur-literatur ekonomi pembangunan, sering di definisikan sebagai suatu proses berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya (Soetarto, 2007). Terdapat enam pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan pertumbuhan, pertumbuhan dan pemerataan, ketergantungan, tata ekonomi baru, kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian menurut sebagai berikut (Troeller, 1978 dalam Tonny, 2006) : 1. Pertumbuhan (Growth Approach) Konsep ini menggunakan penetapan ICOR (incremental capital output ratio) dan laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki sebagai indikator utamanya.

Strategi pembangunan dirancang dengan sasaran tunggal, yaitu bagaimana mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam tempo yang singkat. Dalam rangka memenuhi ambisi tersebut, maka diperlukan modal investasi dalam jumlah besar. Sebagai jalan pintas dibukalah pintu lebar-lebar untuk investasi modal asing beserta teknologinya. Asumsi teori ini adalah bila terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagai konsekuensinya akan terjadi “tetesan rejeki ke bawah” (trickle down effect). Tetesan rejeki ke bawah diharapkan juga akan mencapai kelompok masyarakat lapisan bawah. Kenyataannya, hasil pembangunan yang terjadi memicu munculnya permasalahan lain, seperti : meningkatnya tingkat pengangguran pada angkatan kerja; tingkat kejahatan; tingkat migrasi desa ke kota; dan ketimpangan pada berbagai negara Dunia III; 2. Pertumbuhan Dan Pemerataan (Redistribution with Growth Approach), Menurut Adelman & Morris ada tiga tipe indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan suatu negara. (1) indikator-indikator sosial-budaya, diantaranya : sektor pertanian, dualisme, urbanisasi, dan kelas menengah; (2) indikator-indikator politik, diantaranya: integrasi, sentralisasi kekuasaan, partisipasi politik, dan kebebasan kelompok; dan (3) indikator-indikator ekonomi, diantaranya; GNP, pertumbuhan riil GNP, keterbengkalaian sumberdaya alam, penanaman modal, dan modernisasi industri. Mereka yakin bahwa indikatorindikator tersebut dapat membedakan antara negara yang belum berkembang, sedang berkembang, dan negara maju. Isu utama dalam pendekatan ini adalah bahwa kemiskinan dilihat sebagai fenomena yang kompleks, dan dapat ditelusuri dari adanya kesenjangan antar kelas sosial-ekonomi; ketimpangan hubungan kota-desa; perbedaan antar suku, agama, dan daerah. strategi pertumbuhan dan pemerataan sebenarnya tidak banyak berbeda dengan pendekatan pertama. 3. Paradigma Ketergantungan (Dependence Paradigm) Teori ketergantungan mencoba menjelaskan “mengapa bantuan yang sudah begitu besar yang diberikan oleh negara-negara Dunia I tidak memberikan hasil yang signifikan pada proses pembangunan negara Dunia III?”

dan “mengapa masih

banyak negara yang belum ataupun sedang berkembang, yang belum mampu mengelola pembangunan negara mereka tanpa diberikan dukungan oleh negaranegara donor?” Teori ini menunjukkan bahwa munculnya sifat ketergantungan

merupakan penyebab terjadinya “keterbelakangan” masyarakat negara yang sedang berkembang, oleh karena itu untuk membebaskan diri dari “keterbelakangan” diperlukan adanya upaya pembebasan masyarakat dari rantai yang membelenggu mereka. 4. Tata Ekonomi Internasional Baru (The New International Economic Order) Pendekatan ini berlandaskan hasil studi yang dilakukan oleh The Club of Rome yang berjudul The Limits to Growth, yang memaparkan suatu prediksi akan munculnya bencana pada kurun waktu seratus tahun yang akan datang apabila pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, pertumbuhan eksploitasi bahan mentah, dan peningkatan polusi lingkungan masih tetap sama dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 1970-an. Gagasan berikutnya adalah menciptakan tata ekonomi internasional baru yang berlandaskan pada kebutuhan negara-negara “selatan” untuk mengelola sumberdaya alam dan ekonomi mereka sendiri. Gagasan tersebut mencakup proses perumusan dan pengambilan keputusan, pengembangan prasyarat investasi, pengadaptasian teknologi baru, dan relasi perdagangan. 5. Kebutuhan Pokok (The Basic Needs Approach) Tiga sasaran pendekatan ini adalah : (1) membuka lapangan kerja; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan (3) memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Kemudian pendekatan ini diperluas dengan memasukkan beberapa

unsur kebutuhan pokok yang bersifat non-material sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur kualitas kehidupan (quality of life) dari kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Soedjatmoko dalam bukunya Policy Implications of the Basic Needs Approach, menyarankan agar pendekatan ini diterapkan secara komprehensif dan melibatkan masyarakat di pedesaan dan sektor informal dengan mengembangkan potensi, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 6. Kemandirian (The Self-Reliance Approach) Pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya negaranegara Dunia III untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara industri. Konsep kemandirian menekankan pada dua perspektif: (1) penekanan lebih diutamakan pada hubungan timbal-balik dan saling menguntungkan dalam perdagangan

dan kerjasama pembangunan; dan (2) lebih mengandalkan pada

kemampuan dan sumberdaya sendiri untuk kemudian dipertemukan dengan pendekatan internasional tentang pembangunan. Penerapan konsep kemandirian membawa konsekuensi perlunya diterapkan pula pendekatan kebutuhan pokok bagi kelompok

miskin,

dan

strategi

pemerataan

pendapatan

serta

hasil-hasil

pembangunan. 2.1.2. Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponan bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Rencana pembangunan nasional meliputi rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 tahun, dan rencana pembangunan

tahunan

(Kementerian

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas, 2004). Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah membawa perubahan yang mendasar pada hampir semua aspek kehidupan, baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia organisasi. Pergeseran paradigma dan sudut pandang terhadap penyelenggaraan lembaga pemerintahan telah mendorong masyarakat untuk semakin berani dan terbuka dalam menuntut terwujudnya transparansi dan akuntabilitas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam kerangka “good governance”. Sejalan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi berbagai pergeseran mendasar dalam sistem pemerintahan yakni dari pemerintahan sentralistik ke desentralistik. Pemerintahan sentralistik kurang populer karena ketidak mampuan aparat pusat untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah, dan secara fisik maupun psikologis warga masyarakat yang tinggal di daerah merasa dekat dan tentram dengan badan pemerintahan daerah (Bonne Rust dalam Napitipulu, 2007). Melalui sistem pemerintahan desentralistik diharapkan dapat dicegah bertumpuknya kekuasaan disatu tangan, dicapainya pemerintahan yang efektif dan efisien, dapat diambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam mengantisipasi problem masyarakat lantaran perbedaan faktor-faktor geografi, demografi, sosial ekonomi dan kebudayaan, serta dapat diikutsertakannya masyarakat dalam kegiatan pembangunan secara maksimal (Kaho dalam Napitupulu, 2007).

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah

kepada

perwujudan

transparansi,

akuntabilitas,

demokratisasi,

desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut secara sistematis adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan musyawarah

yang

selanjutnya

disebut

dengan

musyawarah

perencanaan

pembangunan (Musrenbang), yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat (PP No. 40 Tahun 2006). Pengertian masyarakat dalam kontek ini adalah semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, asosiasi profesi serta kalangan dunia usaha (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004). Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja – KL) Sumber: (Hariyoga, 2007)

DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mencangkup lima pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisifatif, atas – bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Proses politik bermakna bahwa pemilihan langsung kepala pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan visi, misi, dan program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye (Hariyoga, 2007). Proses teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan oleh profesional dengan memakai metode kerangka berfikir ilmiah atau oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu. Proses partisifatif bermakna bahwa perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) antara lain melalui Musrenbang. Sementara itu proses bottom-up dan top-down bermakna bahwa perencanaan yang aliran prosesnya dari atas kebawah atau dari bawah ke atas dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa (Hariyoga, 2007). Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan, yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004).

2.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah daerah telah diberikan wewenang penuh untuk mengurus, mengelola serta mempertanggung-jawabkan pembangunan, oleh karena itu maka diperlukan sebuah proses pembangunan yang lebih desentralistik, partisifatif, transparan dan akuntabel yang menjamin adanya keterpaduan dan sinergi program baik

program

pemerintah

pusat,

pemerintah

provinsi,

dan

pemerintah

kabupaten/kota, serta pihak-pihak swasta dan masyarakat. Hal ini akan lebih mudah terlaksana jika pemerintah daerah memiliki visi dan misi yang jelas yang akhirnya melahirkan suatu strategi pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kepentingan nasional. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang mengarah kepada upaya untuk mewujudkan visi dan misi dari sebuah pemerintahan (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2004). Sesuai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan bahwa : (1) Ada yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam satu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. (2) Munculnya kebijakan pemerintah nasional yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka penetapan kebijakan desentralisasi (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006). Argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan perencanaan pembanguan daerah adalah berdasarkan alasan politik, bukan murni alasan ekonomi. Melalui dimensi alasan politik, perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara dalam dimensi alasan ekonomi, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dan sasaran pembangunan sosial secara

lebih nyata di daerah-daerah. Pengertian pembangunan daerah di sini mengacu kepada penyelenggaraan proses pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang dilakukan secara partisifatoris dari masyarakat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak : mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak

dan

retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainya yang berada didaerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Di sisi lain, daerah mempunyai kewajiban : (a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi; (d) mewujudkan keadilan dan pemerataan; (e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; (f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; (g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; (h) mengembangkan sistem jaminan sosial; (i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; (j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah; (k) melestarikan lingkungan hidup; (l) mengelola administrasi kependudukan; (m) melestarikan nilai sosial budaya; (n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan (o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Surya, Rukijo, Haryanto, 2004). Teori pembangunan daerah dapat dibagi dalam dua fase yaitu fase pra 1980an dan fase Pasca 1980-an. Pada fase pra 1980-an ciri-cirinya adalah sebagai berikut : (1) pembangunan daerah yang menekankan pada peran pemerintah yang lebih dominan, misalnya dominasi pemerintah melalui bidang kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguasaan berbagai sektor ekonomi melalui kepemilikan dan pengelolaan BUMN/D, serta kebijaksanaan subsidi impor; (2) hanya menekankan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadinya kesenjangan antar daerah dan ketidakmerataan pembangunan; dan (3) pembanguan daerah justru menyebabkan konvergensi antar daerah, menjadi tidak efisien, dan pembangunan daerah

dikerdilkan oleh kebijaksanaan pembangunan yang ada. Pada fase pasca 1980–an pembangunan daerah ciri-cirinya adalah sebagai berikut: (1) pembangunan daerah yang pada akhirnya memeratakan pertumbuhan, perdagangan menjadi bebas dan semakin menyatunya ekonomi dunia; (2) sistem monopoli metropolitan dan kotakota besar akan berakhir; (3) peran pemerintah daerah akan semakin besar terutama dalam mengindetifikasi serta menentukan pusat-pusat industri dan kegiatan ekonomi lainnya; dan (4) pihak swasta dan masyarakat akan ikut terlibat secara lebih aktif dalam proses pembangunan daerah (Manuwoto, 2007). Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, mencegah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi dan potensi daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Sumodiningrat, 2007). Secara praktis perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda, saling terkait antara aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara : (1) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (2) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (3) menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah; (4) melaksanakannya dengan mengunakan sumber-sumber daya yang tersedia; dan (5) merebut peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan (Syahroni, 2001 dalam Wrihatnolo dan Nugroho, 2006). Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan manajemen pembangunan daerah dengan fokus pengembangan kawasan. Potensi wilayah diharapkan dapat dioptimalkan sehingga masyarakat menjadi tuan di atas wilayahnya sendiri dalam satu entitas kawasan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pembangunan. Tantangan pembangunan yang semakin luas menyebabkan perlunya pembangunan daerah dan semakin pentingnya perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah dan masyarakat daerah dapat melakukan pendayagunaan sumber daya yang mereka miliki secara efisien. Dengan

demikian, melalui wahana perencanaan pembanguan daerah diharapkan semua elemen masyarakat (stakeholders) daerah dapat membina hubungan kerjasama diantara pemerintah , masyarakat sipil serta pihak swasta untuk dapat maju secara bersama, melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya membangun

pemerintah

daerah,

untuk

kesejahtaan

masyarakat

daerah

(Sumodiningrat, 2007). 2.2. Azas–Azas dan Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat (community development) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistimatis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002). Secara hakekat, community development merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komuniti lokal (Rudito, 2003). Tujuan

dari

program

community

development

adalah

pemberdayaan

masyarakat, bagaimana anggota dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan memenuhi kebutuhanya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak perusahaan maupun pemerintah (Budimanta, 2002). Pengembangan

masyarakat

(community

development)

sebagai

suatu

perencanaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas: (1) komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan; (2) mensinerjikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait (related parties) dan partisipasi warga; (3) membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga; dan (4) mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas (Ife, 1995 dalam Tony, 2006). Perserikatan Bangsa-Bangsa (1957), dalam suatu laporannya mengenai konsep dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, memaparkan sepuluh prinsip yang dianggap dapat diterapkan di seluruh dunia. Sepuluh prinsip tersebut adalah :

(1)

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat, program-program (proyek) pertama harus dimulai sebagai jawaban atas kebutuhan yang dirasakan orang-orang;

(2)

Kemajuan lokal dapat dicapai melalui upaya-upaya tak saling-terkait dalam setiap bidang dasar, akan tetapi pengembangan masyarakat yang penuh dan seimbang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multitujuan;

(3)

Perubahan sikap orang-orang adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan;

(4)

Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat, revitalisasi bentuk-bentuk yang ada dari pemerintah lokal yang efektif apabila hal tersebut belum berfungsi;

(5)

Identifikasi, dorongan semangat, dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program;

(6)

Kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat akan memperkuat program-program pembangunan, memapankannya dalam basis yang luas dan menjamin ekspansi jangka panjang;

(7)

Agar sepenuhnya efektif, proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah;

(8)

Penerapan program-program pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsian kebijakan yang konsisten, pengaturan administratif yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilisasi sumberdaya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian, eksperimen, dan evaluasi;

(9)

Sumberdaya dalam bentuk organisasi-organisasi non-pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan

(10) Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional (Tonny, 2006).

Prinsip-prinsip tersebut, apabila ditelaah satu per satu, akan memberikan keyakinan mendasar bagi mereka yang bekerja secara profesional dalam programprogram pengembangan masyarakat. Mereka belajar bahwa suatu program pengembangan masyarakat tak dapat dipaksakan penerapannya dan apabila ingin berakar, harus bersifat lokalitas. Bagi kebanyakan warga dari negara-negara maju, tekanan pada prinsip-prinsip mengenai bantuan pemerintah mungkin akan dirasakan terlalu kuat. Akan tetapi mereka akan terkejut jika memahami besarnya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, di negara-negara maju program pengembangan masyarakat menekankan pada aspek non-pemerintah. Oleh karena itu, di negara-negara yang kaya sumberdaya ekonomi dan memiliki pemimpin terlatih, pendekatan perorangan dan sukarela dalam pengembangan masyarakat adalah sangat dimungkinkan. Akan tetapi di banyak negara-negara berkembang perlu waktu yang relatif lama melakukan pengembangan masyarakat dengan peranan pemerintah yang semakin berkurang (Tonny, 2006). Prinsip pengembangan masyarakat tidak bebas satu sama lain, tetapi saling berkaitan mulai dari perspektif ekologi sampai dengan pandangan bahwa pentingnya keadilan sosial sebagai dasar pengembangan masyarakat. Ife (1995) dalam Tony (2006),

memaparkan

22

prinsip

pengembangan

masyarakat

(community

development) berikut ini : 1. Pembangunan Terpadu (Integrated Development) Proses pengembangan masyarakat tidak berjalan secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan proses pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan, dan personal. Keenam aspek tersebut penting dan saling terkait satu-sama lain. 2. Konfrontasi dengan Kebatilan Struktural (Confronting Structural Disadvantage) Prinsip ini mengakar pada perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat. Seorang community workers harus dapat menyadari adanya cara-cara dimana tekanan pada suatu kelas, gender, suku bangsa berlangsung kompleks. Seorang community workers perlu lebih kritis terhadap faktor kontektual (latar belakang warga komunitas, ras, jenis kelamin, sikap berdasarkan kelas warga komunitas dan partisipasi warga komunitas pada struktur penindasan tersebut). Oleh

karena itu community workers harus waspada serta memperhitungkan kompleksitas yang ditemukan dalam suatu komunitas. 3. Hak Asasi Manusia (Human Rights) Hak asasi manusia sangat mendasar dan penting bagi community workers. Struktur masyarakat dan program yang dikembangkan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat harus mengacu kepada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk ikutserta dalam kehidupan kultural, hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, dan hak untuk self-determination. 4. Keberlanjutan (Sustainablity) Program pengembangan masyarakat berada dalam kerangka sustainability yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan kepada sumberdaya yang tidak tergantikan (non-renewable) dan menciptakan alternatif serta tatanan ekologis, sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan di tingkat lokal. Prinsip ini membutuhkan penggunaan secara minimal dari sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini berimplikasi pada masyarakat setempat dalam hal penggunaan lahan, gaya hidup, konservasi, transportasi, dan lain-lain. Pengembangan masyarakat berusaha meminimalisasi ketergantungan pada sumberdaya yang tidak dapat diperbarui dan menggantinya dengan sumberdaya yang dapat diperbaharui. 5. Pemberdayaan (Empowerment) Pemberdayaan harus menjadi tujuan program pengembangan masyarakat. Makna

pemberdayaan

adalah

membantu

komunitas

dengan

sumberdaya,

kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas bisa meningkat. 6. Pribadi dan Politik ( Personal and Political) Pengembangan masyarakat perlu membangun keterkaitan antara aspek pribadi dan politik, individu dan struktur, dan isu umum.

Keterkaitan tersebut

terjalin apabila kebutuhan individu, masalah, aspirasi, penderitaan, dan prestasi yang dirasakan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan yang efektif di tingkat komunitas yang kemudian menjadi suatu kekuatan komunitas. 7. Kepemilikan Komunitas (Community Ownership) Salah satu dasar dari pengembangan masyarakat adalah kepemilikian komunitas. Kepemilikan tersebut menjadi penting untuk membantu menciptakan

identitas dan memberikan alasan untuk aktif dalam program pengembangan masyarakat dan mengefisienkan sumberdaya di tingkat komunitas. Kepemilikan tersebut dapat dipandang dalam dua tingkatan : kepemilikan pada benda material dan kepemilikan pada proses dan struktur yang ada. 8. Kemandirian (Self-Reliance) Secara singkat prinsip ini mengimplikasikan agar warga komunitas mencari atau berusaha menggunakan sumberdaya sendiri apabila memungkinkan daripada menyandarkan diri pada bantuan luar. Hal ini ditujukan pada berbagai bentuk sumberdaya, baik keuangan, teknik, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Kemandirian merupakan prinsip kunci dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumberdaya untuk menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan berusaha menggunakan potensi lokal. 9. Ketidaktergantungan pada Pemerintah (Independence From the State) Prinsip ini berkaitan erat dengan kemandirian suatu komunitas. Community workers dan warga komunitas agar lebih berhati-hati sebelum menerima bantuan dari pemerintah. Akan tetapi bukan berarti bantuan pemerintah tidak boleh diterima, karena terkadang bantuan tersebut penting dalam memulai proses pembangunan. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai sponsor pengembangan masyarakat, respon dari pemerintah tersebut merupakan kebutuhan untuk mewujudkan dukungan pemerintah dalam program, namun peran yang berlebihan dapat menimbulkan kelemahan pada kekuatan berbasis komunitas. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan masyarakat justru harus mengurangi peranan pemerintah. 10. Tujuan dan Visi (Immediate Goals and Ultimate Vision) Tujuan dan visi harus menjadi perhatian dalam pendekatan pengembangan masyarakat, dan tidak perlu menjadikannya sebagai suatu dilema yang harus mendapat perhatian berlebih. Tindakan untuk tujuan langsung tidak dibenarkan bila tidak sesuai dengan visi jangka panjang dan sebaliknya. Dalam pengembangan masyarakat perlu dipertahankan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan visi masyarakat. Dalam hal ini perlu upaya untuk menghubungkan dan membuat relevansi antara keduanya.

11. Pembangunan Bersifat Organik (Organic Development) Intisari prinsip ini adalah community workers harus mampu menghargai dan menilai sikap tertentu warga komunitas, mengizinkan, dan mendorongnya untuk berkembang pada jalannya yang memiliki keunikan masing-masing. Penerapan pembangunan yang bersifat organik melalui suatu pengertian bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara warga komunitas dan lingkungannya. Dengan kata lain, komunitas lebih organik ketimbang mekanik karena cara kerja komunitas tidak mengikuti hukum sebab-akibat. Komunitas bersifat kompleks dan dinamis, artinya pendekatan pengembangan masyarakat perlu menghargai

tatanan dan nilai-nilai

komunitas dengan mengikuti alur dan keunikan sesuai dengan lingkungannya (yang bersifat holistik). 12. Kecepatan Gerak Pembangunan (The Pace of Development) Prinsip ini menekankan agar proses pembangunan dibiarkan berjalan dengan sendirinya dan tidak dipercepat. Seringkali seorang perencana mempercepat proses pembangunan agar segera dapat melihat hasilnya tetapi hal ini tidak sesuai dengan pendekatan pengembangan masyarakat. Keberhasilan community workers tergantung kepada pengambilan keputusan dari langkah-langkah dan tindakan yang sesuai dengan proses dinamika komunitas. Secara alamiah, pengembangan masyarakat adalah proses jangka panjang dan merupakan proses belajar komunitas. 13. Keahlian Pihak Luar (External Experties) Keahlian atau pengalaman seseorang serta pengalaman pembangunan di suatu tempat boleh dipelajari sebagai pertimbangan dalam pembangunan di wilayah yang lain, tetapi prinsip external experties mengharapkan tidak ditiru secara mutlak. Pendekatan ini tidak boleh ditetapkan tetapi harus secara alami dikembangkan dengan cara yang sesuai dengan situasi spesifik dan peka terhadap kebudayaan, tradisi masyarakat setempat, dan lingkungan. Artinya, kontribusi konsultan dari luar komunitas sangat berharga apabila warga siap mengadopsi sesuai dengan kemampuan dan cara mereka. 14. Membangun Komunitas (Community Bulding) Prinsip ini diterapkan baik secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan lebih dari sekedar membawa orang-orang menjadi bersama, tetapi melibatkan proses mendorong orang-orang untuk bekerjasama, lebih bergantung satu

sama lain dalam menyelesaikan sesuatu. Prinsip ini mencari cara dimana setiap orang dapat memberikan kontribusi dan menjadi dihargai oleh yang lain. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat mencakup penguatan interaksi sosial di tingkat komunitas, mengajak kebersamaan, menterjemahkan melalui dialog, pemahaman, dan tindakan sosial. Pengembangan masyarakat membawa warga komunitas ke dalam kegiatan bersama, penyelesaian masalah bersama, dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal. 15. Proses dan Hasilnya (process and outcome) Pembangunan seringkali hanya memperhatikan hasil yang dicapai, sehingga bagaimana cara mencapainya dianggap tidak penting. Dalam pengembangan masyarakat, proses dan hasil merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling menunjang sehingga keduanya menjadi penting. Implikasi prinsip adalah seorang community workers harus selalu menghubungkan antara proses dan hasil serta sebaliknya. 16. Keterpaduan Proses (The Integrity of The Process) Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan,

perihal

keberlanjutan,

keadilan

sosial,

dan

lain-lain.

Dalam

pengembangan komunitas proses sama pentingnya dengan hasil. Proses bekerja di komunitas dan perlu dekat dengan penelitian dan pengkajian agar proses integrasi dapat dipertahankan. 17. Tanpa Kekerasan (Non-Violence) Prinsip ini berusaha menemukan cara untuk melawan berbagai bentuk kekerasan atau paksaaan yang nyata, seperti : militerisme, paksaan fisik dalam bentuk-bentuk seperti hukuman fisik, hukuman mati, kebrutalan polisi, dan lain-lain. Tanpa kekerasan diperlukan dalam pengembangan komunitas, namun kekerasan di sini tidak sesederhana diartikan sebagai kekerasan fisik. Lebih dari itu, kekerasan diartikan sebagai kekerasan struktural. Dengan kata lain, pengembangan komunitas dilaksanakan tanpa kekerasan struktural, yakni dengan cara tanpa mengubah lembaga yang ada dan struktur sosial masyarakat. 18. Inklusif (Inclusiveness) Penerapan prinsip ini menekankan agar community workers tetap menghargai orang lain walaupun orang tersebut berlawanan pandangan. Community workers

berusaha meyakinkan mereka ketika mereka ingin mengubah pikirannya terhadap sesuatu hal. Community workers seharusnya mempersilahkan tanpa mempermalukan mereka. Meskipun tidak setuju dengan gagasan, nilai, dan politik suatu komunitas tetapi tetap menghargainya dan berupaya merangkulnya daripada mengasingkan mereka. Bekerja di suatu komunitas pada dasarnya selalu mengajak semua pihak sehingga tidak menyisihkan mereka walaupun berbeda pandangan atau pendapat. 19. Konsensus (Consensus) Prinsip ini tidak sekedar persetujuan untuk menerima keinginan dari pihak mayoritas. Lebih jauh penerapannya adalah agar orang-orang yang terlibat dalam proses mencari penyelesaian terhadap suatu masalah dan betul-betul menyadari bahwa keputusan yang diambil adalah yang baik. Pendekatan tanpa kekerasan dan inklusif dalam proses pengembangan masyarakat dibangun berdasarkan pada konsensus, dan proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus harus diterapkan sebisa mungkin. Pendekatan konsensus bekerja dengan persetujuan, dan tujuannya menghasilkan solusi yang menjadi milik bersama. Konsensus harus dibangun dan tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat. 20. Kerjasama (Cooperation) Pendekatan pengembangan komunitas berusaha membuat kerjasama pada tindakan masyarakat setempat, dengan cara membuat orang-orang bersama dan mencari

untuk

memberi

imbalan

pada

perilaku

kerjasama.

Pendekatan

pengembangan komunitas yang berlandaskan pada konsensus dan tanpa kekerasan memerlukan struktur untuk bekerjasama (cooperation). 21. Partisipasi (Participation) Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peranserta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dapat dilibatkan secara aktif . Oleh karena itu pendekatan pengembangan komunitas selalu mengoptimalkan partisipasi, dengan tujuan semua warga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan dalam proses implementasi serta evaluasi. Melalui peranserta warga komunitas maka akan diperoleh proses belajar satu-sama lain, mereka dapat mengubah secara alamiah kegiatan tradisional yang eksklusif menjadi kegiatan yang partisifatif, dan secara sportif mereka dapat menjadi tergantung satu-sama lain.

22. Mendefinisikan Kebutuhan (Defining Need) Proses pengidentifikasian kebutuhan merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh community workers. Dalam pengembangan komunitas, pendekatan harus mencari persetujuan dari berbagai macam kebutuhan.

Untuk itu peranan

community workers yang sangat penting adalah membangun konsensus dari beragam kebutuhan warga komunitas, dan batasan kebutuhan datang dari anggota komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan suatu dialog untuk merumuskan kebutuhan tersebut.

Melalui dialog diharapkan dapat dirumuskan sesuatu yang

benar-benar menjadi kebutuhan anggota komunitas, bukan keinginan. Di samping itu, pengembangan komunitas diharapkan mampu mengartikulasikan titik temu antara kebutuhan dan tindakan yang harus dilakukan. Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip di atas, maka maka pada kajian penelitian ini penulis menggunakan konsep yang Budimanta, dimana beliau menegasakan bahwa pengembangan masyarakat merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kuaalitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembanguan sebelumnya. Prinsip-perinsip pengembangan yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan konsep dari PBB, yang memaparkan10 prinsip pengembangan masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas.

2.2.1. Konsep Pengembangan Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah Masyarakat beserta kebudayaan yang ada di dalamnya senantiasa akan mengalami perubahan, baik perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat. Perubahan-perubahan ini diangap sebagai sesuatu yang wajar karena pengetahuan dan keadaan fisik masyarakat akan berkembang. Agar warga masyarakat dapat berperanserta dalam proses perubahan tersebut tentu mereka harus memiliki kemampuan. Inilah salah satu bagian tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengembangan masyarakat dengan memberdayakan warga masyarakat tempatan, dan menciptakan iklim yang memungkinkan peranserta warga masyarakat sehingga pada gilirannya masyarakat akan ikut berpartisipasi.

Konsep pengembangan masyarakat mengandung makna adanya keterkaitan yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis. Terutama pada tingkat pengambilan keputusan, upaya pengembangan masyarakat akan menciptakan beragam keterkaitan di tingkat kelompok, komunitas, dan lokalitas (Tonny, 2006). Keterkaitan tersebut (level organisasi) berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatu sistem kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Tingkat lokalitas dicirikan oleh kesatuan komunitas yang memiliki relasi sosial dan ekonomi, dengan pusat interaksi sebagai pusat pertumbuhan. Tingkat komunitas digambarkan sebagai unit interaksi sosial ekonomi yang lebih menunjuk kepada sistem administrasi/teritorial yang lebih rendah. Tingkat kelompok, sebagai kesatuan masyarakat yang mengidentifikasi diri berdasarkan karakteristik tertentu, seperti lingkup pekerjaan, kekerabatan, dan sebagainya (Tonny, 2006). Menurut Warren (1990) dalam Budimanta (2008), komunitas adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian peran dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap angota-anggotanya, biasanya komunitas dikuatkan oleh hubungan kerabat, hubungan kerja dan hubungan profesi. Menurut Tonny (2006), makna komunitas lokal mengandung pengertian : pertama, ikatan sosial yang berlandaskan teritorial di mana masyarakat di daerah tersebut hidup dalam suatu lokalitas tertentu dengan eksistensi yang jelas; kedua, “ikatan sosial” berdasarkan lingkup pekerjaan (profesi) dimana hubungan antar anggotanya tidak permanen, tetapi mempunyai intensitas interaksi yang tinggi dalam suatu waktu tertentu; dan ketiga, “ikatan sosial” yang dibangun berdasarkan jejaring sosial (social networking) sebagai nilai tambah dari social capital (modal sosial) dengan satu fokus interaksi pada pengembangan masyarakat. Dengan demikian, secara sosiologis upaya pengembangan masyarakat perlu didekati dengan pengembangan berbasis lokal (daerah) yang menjalin “ikatan sosial” antara tingkat kelompok, komunitas, dan lokalitas.

Prinsip dasar pengembangan masyarakat (community development) yang bersumber dari dunia usaha dan pemerintah pada dasarnya masih memandang komunitas lokal sebagai obyek yang harus diperhatikan dan dirubah agar dapat setara kehidupanya dengan komunitas lainya supaya lebih mandiri. Namun di lain pihak masyarakat lokal memandang industri pertambangan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bahkan lebih merupakan sebagai suatu bencana. Pemerintah dan dunia usaha (industri) diposisikan sebagai pendatang yang dengan kekuatan ekonomi dan politiknya mencari kehidupan di wilayah mereka. Untuk itu pihak pemerintah dan pihak industri memastikan keberlanjutan investasinya melalui program-program keterlibatan komunitas lokal, pendekatan kemitraan, pengembangan pola-pola partisipasi, pemberdayaan serta program-program yang berkelanjutan (Budimanta, 2008). Pengembangan masyarakat telah digambarkan atau didefinisikan sebagai suatu gerakan sosial, suatu proses, suatu metode, dan suatu program. Oleh karena itu, suatu konsep komunitas yang bersifat monolitik dapat menghasilkan banyak kontroversi dan pandangan yang berbeda.

Dengan demikian, perlu dilakukan

pembahasan pengembangan masyarakat dalam konteks beragam pendekatan, yang dapat dipandang sebagai cara-cara alternatif melaksanakan pengembangan masyarakat (Tonny, 2006). Penyelenggaraan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tetapi juga berada di pundak masyarakat. Konsep pengembangan masyarakat mengandung makna adanya keterkaitan dan pada level organisasi berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatu kelembagaan lokal yang berpengaruh pada kehidupan komunitas. Untuk itu setiap penyusunan program-program perencanaan pengembangan masyarakat harus melibatkan pemerintah lokal (local government policies). Sebagai implementasi dari makna keterkaitan tersebut perlu dibentuk lembaga organisasi atau kelembagaan yang fungsinya sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah lokal dengan kepentingan masyarakat yang lebih bersifat makro (Tonny, 2006). Secara konseptual, ada lima prinsip dasar dari community based development (CBD) (Rubin, 1993) dalam Tonny (2006), yaitu : (1) untuk mempertahankan eksistensinya, CBD memerlukan break even dalam setiap kegiatan yang dikelola.

Namun, berbeda dengan organisasi bisnis, kendati pemungutan fee telah menjadi pertimbangan dalam CBD, tetapi keuntungan yang diperoleh harus dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya; (2) harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program; (3) dalam melaksanakan CBD, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; (4) dalam mengimplementasikan CBD harus dapat memaksimalkan sumberdaya (resources), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi dari sponsor pembangunan sosial; (5) organisasi atau kelembagaan CBD harus lebih memfungsikan diri sebagai “catalist” yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah lokal (local government), seperti pemerintah kota dan kabupaten, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan ke-lima prinsip tersebut di atas, dapat diikhtisarkan bahwa: (1) CBD sangat menekankan pentingnya partisipasi warga komunitas (masyarakat), baik pada tahap perencanaan program, pelaksanaan, maupun pada tahap pengembangannya; (2) CBD selalu tidak memisahkan antara pembangunan fisik proyek dengan pelatihan keterampilan; dan (3) sumber dana bagi CBD umumnya berasal dari alokasi anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta, dan dari partisipasi masyarakat sendiri (Tonny, 2006). Meskipun demikian CBD memiliki kelemahan diantaranya adalah : (1) sumber dana yang dimiliki sangat tergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah; (2) terlalu menitikberatkan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan program. Sementara itu kualitas dari partisipasi warga komunitas itu sendiri nyaris tidak mendapatkan perhatian. Pada konteks inilah

perlu

pemahaman akan pentingnya memasukkan variabel seleksi, sebagai unsur penentu dalam pencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat, maupun dalam pengembangan

hasil

yang

telah

dicapai.

Dengan

demikian,

dalam

mengimplementasikan CBD, harus melibatkan pemerintah lokal dalam bentuk local government policies, maupun pihak swasta. Partisipasi dari pihak pemerintah lokal dalam hal ini, antara lain memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki.

Sementara partisipasi dari pihak swasta

dibawah kebijakan pemerintah lokal sangat diperlukan, utamanya dalam bentuk pendanaan bagi pengembangan masyarakat (Tonny, 2006). 2.2.2. Konsep

CSR

(Corporate

Social

Responsibility)

Sebagai

Strategi

Perusahaan Manfaat CSR adalah konsep moral dan etis yang berciri umum, oleh karena itu pada tataran praktisnya harus dialirkan kedalam program-program kongkrit dan salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah pengembangan masyarakat (community development) dalam berbagai aspek (ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan dan hukum) secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang besar baik kepada perusahaan itu sendiri berupa citra dan kepada stakeholders (pemangku kepentingan) yang terkait (Ambadar, 2008). Manfaant CSR bagi perusahaan menurut Untung (2008), sebagai berikut: (1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan; (2) mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial; (3) mereduksi resiko bisnis perusahaan; (4) melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha; (5) membuka peluang pasar yang lebih luas; (6) mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah; (7) memperbaiki hubungan dengan stakeholders; (8) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan; (9) peluang pendapatan penghargaan. Strategi perusahaan dalam melaksanakan CSR

dapat diupayakan dengan

sebagai berikut : (1) CD berbasis pada sumber daya lokal; (2) mengutamakan program yang berkelanjutan; (3) pemberdayaan masyarakat; (4) disusun berdasarkan perencanaan partisifatif atau didahului dengan need assessment; (5) link dengan koor bisnis perusahaan; dan (6) fokus pada bidang proritas yang sudah diprogramkan. (Wibisono, 2007 ). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR mengunakan tahapan sebagai berikut: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan implementasi;

(3) tahapan evaluasi; (4) tahapan pelaporan. (Wibisono, 2007).

Prinsip-Prinsip dasar yang dapat dipedomani untuk penerapan CSR secara umum adalah sebagai berikut : (1) menyusun perencanaan program CSR; (2) menetapkan visi; (3) memformulasikan misi; (4) menetapkan tujuan; (5) menetapkan kebijakan; (6) merancang struktur organisasi; (7) menyediakan SDM; (8) merencanakan

program oprasional; (9) membagi wilayah; (10) mengelola dana; (11) implementasi program; (12) mekanisme; (13) self managing VS outsourcing; (14)

evaluasi

program; (15) dan reporting program (Wibisono, 2007). 2.2.3. Landasan CSR ( Corporate Social Responsibility) CSR (corporate social responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya Undang-Undang ini, industri-industri wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan beban yang memberatkan, karena pembangunan merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan perannya masing-masing. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab V. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74, dapat dijelaskan sebagai berikut : Ayat (1) Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. “Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam’’ adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang kewajiban perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penjelasan Ayat (3) tentang yang dimaksud dengan dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sangsi yang diatur dalam perundang-undangan yang terkait. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atur Dengan Peraturan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2007).

2.2.4. Prinsip-Prinsip Program CD Di Industri MIGAS Prinsip-prinsip program CD (community development) MIGAS adalah; (1) adanya komitment dari Manajemen Kontraktor KKS; (2) bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai ( in-kind); (3) berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat, melalui proses dari bawah ke atas; (4) memberikan manfaat positif jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan berdaya imbas; (5) tidak tumpang tindih dan mengambil peran, wewenang serta tanggung jawab pemerintah; (6) diproritaskan pada daerah kegitan kerja, serta (7) tidak berorientasi politik, ideologi dan SARA (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004). Bagi industri Migas community development adalah instrumen bagi korporasi di dalam mengimplemtasikan CSR (corporate social responsibility) guna mencapai keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan jalinan kemitraan timbal balik antara perusahaan dan stakeholders (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), 2004). 2.2.5. Tahapan Program CD Di Industri MIGAS Tahapan pelaksanaan community development di industri MIGAS ada lima (5) yaitu : (1) indentifikasi program; (2) perancanaan program; (3) penilaian program dan persetujuan; (4) pelaksanaan program; (5) evaluasi; dan (6) pelaporan (Dinas Hupmas MIGAS, 2005). Tahapan-tahapan program CD menurut Dinas Hupmas MIGAS (2005), adalah sebagai berikut : 1.

Identifikasi Program

: Identifikasi dilakukan oleh kelompok-kelompok

masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan. Bentuk indentifikasi ini dapat difasilitasi dengan lokakarya ataupun melalui forum konsultasi yang diadakan secara periodik atau per tahun. Identifikasi kebutuhan dilakukan sampai pada level karyawan dan tenaga kerja serta menganalisa jaringan sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit produksi atau jasa penunjang lainnya dalam perusahaan. 2.

Perancangan Program: Dalam melakukan rancangan program kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan program community

development diberikan panduan mengenai rancangan program yang meliputi proposal yang akan diajukan, pagu dana yang dapat diberikan, tipe-tipe program yang akan digulirkan, dan skala waktu penerimaan proposal sampai dengan proposal yang disetujui. Dalam perancangan perlu dilibatkan Stakeholders tempatan. Perencanaan program dan anggaran dibuat per-kwartal dan diajukan setiap awal bulan kwartal berjalan. 3.

Penilaian Program dan Persetujuan: Penilaian dilakukan

oleh tim

berdasarkan pada kriteria dan indikator yang telah disepakati. Apabila program yang diajukan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, perusahaan dapat menolak program yang diusulkan. Tim penilaian sebaiknya beranggotakan para pelaku CD, PEMDA, anggota masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat agar hasil penilaianya bersifat realistis dan transparan. Persetujuan terhadap hasil dari penilaian merupakan persetujuan bahwa hal tersebut dapat disetujui untuk dijalankan termasuk didalamnya persetujuan tentang pendanaan dan lembaga-lembaga yang akan terlibat. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan sebelum melakukan persetujuan program adalah apakah program tersebut dapat mengurangi kemiskinan ataupun keterbelakangan masyarakat/ komuniti baik secara langsung maupun tidak langsung; apakah hasil yang diharapkan dan aktifitas yang akan dilakukan telah berdasarkan pada pemampaatan konsep/azas partisifatif didalam perencanaan maupun pelaksanaan program; apakah program lebih bersifat adhoc/ sementara/ terputus ataukah bersifat keberlanjutan. Program yang telah disetujui tersebut dirancang untuk satu tahun dan diajukan kepada Dinas Hupmas untuk mendapat persetujuan. 4.

Pelaksanaan

: Pelaksanaan program dimulai setelah naskah pejanjian

ditanda tangani. Dalam pelaksanaan program ini harus dilakukan pemantauan oleh tim dan stakeholders secara periodik. Hasil pemantauan dijadikan acuan dalam kegiatan evaluasi program lainya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan : (1) mengkaitkan kegiatan-kegiatan usaha penunjang dengan community development; (2) memaksimalkan tenaga kerja lokal, (3) memakai pengusaha lokal sebagai subkontraktor; serta (4) melakukan bentuk-bentuk kerjasama dalam usaha untuk pengembangan komuniti lokal sehingga akan membentuk jaringan sosial yang baru,

memperkaya pengetahuan lokal masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pranata sosial komunitas lokal 5.

Evaluasi : Evaluasi program dilakukan ketika program tersebut selesai dilaksanakan, hasil evaluasi ini merupakan umpan balik untuk program-program lainya. Kegiatan program CD dinyatakan berakhir apabila kegiatannya sudah selesai atau dibatalkan oleh pihak perusahaan karena suatu alasan yang kuat. Pembatalan kegiatan ini harus dilaporkan kepada Mentri Energi dan Sumberdaya Mineral Cq. Direktorat Jenderal MIGAS dan Pemanfaatan Energi dan Demerintah Daerah setempat. Suatu kegiatan CD tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan apabila bertentangan dengan program pembangunan daerah, karena program CD dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam proses percepatan pembangunan, dengan latar belakang tesebut maka perusahaan dalam mengevaluasi program harus melibatkan pemerintah.

6.

Pelaporan

: Menyusun dukumentasi pelaporan,

sistem informasi dari

tahap perencanaan, pelaksaaan, pengendalian sampai evaluasi ke MIGAS secara periodik setiap kwartal dan Tahunan Jenis program CD dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: (1) community services; merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan kesehatan, bantuan sarana peribadatan serta sanitasi lingkungan pemungkiman dan kegiatan hari-hari besar nasional dan sebagainya; (2) community empowering adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirianya. Berkaitan dengan program adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok masyarakat, masyarakat adat, komunitas lokal, serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasiskan sumberdaya setempat; (3) community relation adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait, baik pihak masyarakat lokal, pemerintah daerah maupun pihak lain yang membutuhkan bantuan informasi seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004).

Penilaian Program. Tim CD (krteria dan indicator)

Proses Pembelajaran kontinyu antar stakeholders

Diskusi tim CD dgn unsur Stakeholders

Perencanaan program Kelompok masyarakat

Identifikasi Lingkungan sosial dan program Kelompok masyarakat, PEMDA, Tim CD

Persetujuan Program Tim CD/Lembaga Bentukan baru Pemantauan Program Tim CD/ Instansi Pelaksanaan/ inplementasi lapangan

Evaluasi Program Kelompok Masyarakat, PEMDA, TIM CD/ Indenpenden Proyek/ Program

Sumber : (Budimanta, 2008) Gambar 1. Model Siklus Pengelolaan Program CD (community development) Misi CD adalah dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan. Tujuan CD adalah meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat secara mandiri di wilayah operasi Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan memberdayakan potensi daerah (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004). Pada prinsipnya, indikator penting keberhasilan program CD sektor MIGAS adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah serta terbentuknya suatu tingkatan sosial ekonomi masyarakat lokal yang lebih baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi internal (tingkat korporat) dan tingkat ekternal dengan dua ciri utama yaitu partisipasi dan keberlanjutan (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004).

Tabel 2. Sasaran Program CD (community developmet) MIGAS Sektor

Aktivitas

Ekonomi

Membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha meningkatkan ekonomi Pendidikan dan Memberikan beasiswa, membantu sarana dan prasarana Kebudayaan pendidikan, bidang budaya dan olah raga. Kesehatan Mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat Fasilitas Sosial dan Mendukung pembangunan sarana dan prasarana sosial di Fasilits Umum daerah operasi Lingkungan Mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan Sumber data : (Dinas Hupmas MIGAS, 2005) 2.2.6. Pendanaan Program CD Di Industri MIGAS Prinsip pengelolaan CD (community development) MIGAS dapat dilakukan sebagai berikut : (1) transparan, yaitu harus jelas kepada siapa dan mengapa dana tersebut diberikan sehingga masyarakat luas mengetahuinya; (2) akuntabilitas, yaitu harus jelas pertanggung jawabannya dapat diverifikasi atau di audit dan; (3) fleksibel, yaitu penyalurannya harus jelas kriterianya yang mengandung azaz manfaat, dampak kesesuaian dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004). Mengenai pendanan program community development sektor MIGAS diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 76 PP tersebut menyatakan : (1) kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan; (2) dan kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana Eksploitasi dilaksanakan. Sementara itu, dalam Pasal 77 disebutkan bahwa pelaksanaan keikutsertaan kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk nature berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat (Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004).

2.3. Indentifikasi Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Implemetasi CSR Stakeholders (pemangku kepentingan) adalah pihak atau sekelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksestensi atau aktivitas perusahaan dan karena kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Dengan demikian antara stakeholders dengan perusahaan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada salah satu pihak akan memicu dan mendorong terjadinya perubahan pada pihak yang lainya. Stakeholders (pemangku kepentingan) dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut; (1) stakeholders internal dan stakeholders ekternal. Internal misalnya stakeholders yang berada dalam organisasi, seperti karyawan, manajer dan pemegang saham, sedangkan stakeholders eksternal adalah orang yang berada di luar organisasi seperti pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, investor dll; (2) stakeholder primer (yang paling penting) dan, stakeholders sekunder (yang kurang penting) serta stakeholders marjinal yaitu yang bisa diabaikan, urutan ini tidaklah kaku namun sewaktu-waktu bisa berubah; (3) stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan, seperti karyawan dan konsumen bisa dikatakan sebagai stakeholders tradisional karena sudah masuk berhubungan dengan organisasi, sedangkan mahasiswa, peneliti, termasuk stakeholders masa depan karena bisa memberikan pengaruhnya; (4) proponents (memihak organisasi), opponents (menentang organisasi), dan uncommunitted (tdak peduli dengan organisasi), dan (5) silent majority dan vocal minority maksudnya adalah ada stakeholders yang vocal dalam mengajukan komplain dan ada yang dengan pasif (Wibisono, 2007). Konsep corporate social responsibilty (CSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, dan juga termasuk komunitas setempat. Hubungan stakeholders dengan perusahaan tidak lagi bersifat pengelolaan saja, tetapi sekaligus melakukan kolaborasi yang dilakukan secara terpadu dan berfokus pada pembangunan kemitraan. Kemitraan tidak lagi sebagai penyangga organisasi saja, tetapi menciptakan kesempatan-kesempatan dan keuntungan bersama dalam jangka panjang yang berkelanjutan (Budimanta, 2004).

Pemerintah

Kelompok Intres Khusus

Pemilik

Konsumen

Perusahaan

Pemasok

Asosiasi Bisnis

Karyawan

Pesaing

(Sumber : Wibisono, 2007) Gambar 2. Model Kerjasama Stakeholders Peta stakeholders tersebut memberikan gambaran tentang keragaman para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Tingkat kepentingan dari masingmasing juga berbeda, sehinga masing-masing mempunyai tingkatan kepuasan dan harapan yang berbeda pula. Karyawan misalnya, mempunyai harapan agar perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang optimal kepada dirinya, sedangkan di

sisi

lain

pemilik

mempunyai

kepentingan

agar

perusahaan

mampu

menyumbangkan profit yang besar. Begitupun dengan pemerintah, tentu mempunyai harapan agar perusahaan dapat mengikuti segala regulasi yang berlaku, dan yang lebih penting perusahaan dapat memberikan pajak yang maksimal. Masyarakat pun juga demikian, mereka mempunyai keinginan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya bagi mereka (Wibisono, 2007). Di sisi lain juga tergambar konsep kemitraan antar stakeholders, dimana tanggung jawab sosial yang mulanya diberikan oleh perusahaan pada kesejahteraan stakeholders lain pada akhirnya mengumpan balik pada perusahaan kembali. Kemitraan ini menciptakan pembagian keuntungan bersama, dan tidak menciptakan

persaingan negative yang berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan tersebut (Budimanta, 2004). Pentingnya identifikasi stakeholders adalah dalam rangka untuk terciptanya kejernihan dan proporsionalnya masing-masing pihak pengambil kebijakan dalam melihat permasalahan, sehingga memudahkan penentuan proritas dan penyusunan rencana program dengan strategi-strategi secara proposional serta berbagi peran dapat diambil oleh masing-masing pelaku secara maksimal dengan memahami manfaatnya masing-masing. Diantara konsep pemangku kepentingan adalah bahwa para pihak yang berkedudukan saling mempengaruhi terhadap perusahaan, dan pihak-pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan tersebut sangat menentukan keberhasilan perusahaan dimasa datang, baik pihak tersebut berada di dalam maupun diluar perusahaan itu sendiri (Sumardjo, 2008). 2.4. Model-Model Kemitraan, Manfaat dan Pembagian Peran Stakeholders Wibisono (2007), membagi model-model kemitraan menjadi tiga bagian yaitu : (1) model kemitraan kontra produktif; (2) model kemitraan semi produktif; dan (3) model kemitraan produktif. Model kemitraan konta produktif adalah model yang menekankan pada : (1) perusahaan hanya mengutamakan kepentingan stakeholders internal, secara prakteknya dilapangan mereka hanya mengejar profit jangka pendek sebesarbesarnya, fokus perhatian mereka adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan hubungan mereka dengan perusahaan hanya sebagai pemanis belaka; (2) perusahaan hanya berjalan demi targetnya sendiri; (3) pemerintah kurang peduli; (4) masyarakat tidak punya akses apapun ke perusahaan, kecuali hanya beberapa oknum (aparat, preman) dan biaya yang dikeluarkan hanya untuk oknum tersebut, demi keuntungan semu dan keuntungan jangka pendek. Model kemitraan semi produktif adalah model yang menekankan pada; (1) pemerintah dan komonitas sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan; (2) perusahaan tidak peduli program pemerintah, dan cirinya di lapangan adalah bahwa masyarakat dinilai pasif serta pemerintahpun tidak memberikan iklim yang kondusif; (3) beroreantasi keuntungan jangka pendek, dilapangan ditemukan sikap dari masyarakat yang terkesan tidak ikut memiliki dan pemerintah kurang mendapat manfaat; (3) mengutamakan public relation kreatif dan;

(5) mengutamakan kepentingan diri (self-interest) dan bukan kepentingan bersama perusahaan dan mitra (common interests). Model kemitraan produktif menekankan pada : (1) membangun kepercayaan yang semakin tinggi (high trust, high security level) serta hubungan sinergis antara subyek-subyek dalam paradigma common intrests (mitra ditempatkan sebagai subyek); (2) perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi; (3) pemerintah memberikan iklim yang kondusif; serta (4) mitra dilibatkan menjadi bahagian dari stakeholders dalam hubungan resource-base partnership, misalnya, mitra memperoleh saham stock ownership program (Sumardjo, 2007). Sejalan dengan semangat dunia usaha untuk mengimplementasikan program CSR yang semakin meluas, maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat lokal untuk bisa memaikan peran masing-masing agar terjain suatu kemitraan yang saling menguntungkan, hal ini disebut dengan konsepsi kemitraan Tripartit (pemerintah, swasta/perusahaan dan masyarakat) (Wibisono, 2008). Peran pemerintah adalah sebagai berikut : (1) memberikan mandat (mandating)

dalam

hal

menyusun

standar

kinerja

bisnis

dan

peraturan

perundangan/Perda terkait; (2) memfasilitasi (facilitating) dalam hal memberikan suasana kondusif serta memberikan intensif bagi praktek CSR dalam bidang perbaikan sosial dan lingkungan; (3) kemitraan (partnering) dalam hal kemitraan strategis (bisnis, masyarakat), masyarakat madani (harmoni sosial dan lingkungan) serta partisipan dan fasilitator; dan (4) memberikan dukungan (endorsing) dalam hal politik, kebijakan dan lain sebagainya. Peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap dunia usaha/perusahaan adalah; (1) mewujudkan rasa aman & kelancaran usaha; (2) memberikan dukungan dalam upaya mensuksesan program CSR dan manfaat timbal balik; (3) ikut berpartisipasi dalam kegiatan CD-CSR baik dalam proses (perencanaan, pelaksanaan, monev, dan menikmati hasil); (4) memberikan dukungan dan izin dari masyarakat (licence to operate) dan; (5) kebanggaan bersama (Sumardjo, 2008). Peran perusahaan adalah memberikan bantuan baik berupa dana maupun bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan (skala proritas) yang sesuai pula dengan aturan pemerintah serta etika moral perusahaan, penyerapan tenaga kerja, dan

partisipasi langsung dengan masalah sosial dilingkungan usaha dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Ambadar, 2008). Menurut CFCD (2006), merumuskan peran perusahaan sebagai pengarah bisnis, manajemen, informasi pasar, penyedia dana awal, dan penciptaan usaha penunjang. Peran dari perguruan tinggi dan LSM adalah dalam rangka sebagai penggerak, penghubung, pencetus, dan sebagai pendamping (Sumardjo, 2008). Manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat dengan adanya hubungan kemitraan terhadap perusahaan adalah : (1) masyarakat mendapatkan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta pengalaman kerja; (2) masyarakat mendapatkan pendanaan investasi komonitas serta pengembangan infrastruktur; (3) masyarakat mendapatkan keahlian komersial; (4) masyarakat mendapatkan konpensasi tekinis dan personel pekerja; (5) masyarakat mendapatkan pengembangan jaringan kerja lebih luas dari produktif lokal; serta (6) sekaligus mendapatkan reprentasi bisnis dan promosi bagi prakarsa-prakarsa komonitas. Manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan dengan adanya hubungan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat adalah; (1) perusahaan mendapatkan reputasi dan citra yang lebih baik sehingga memperoleh lisensi untuk beroperasi secara sosial; (2) perusahaan bisa memanfaatkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan komitmen; (3) perusahaan bisa mendapatkan/memperoleh kondisi lingkungan kerja berupa fasilitas infrastuktur dan sosial ekonomi yang lebih baik; (4) perusahaan bisa mendapatkan jaminan keamanan yang lebih besar; serta (5) merupakan laboratorium pembelajaran untuk berinovasi. Manfaat

yang

bisa

diperoleh

oleh

pemerintah

dalam

bermitra

dengan

perusahaan/dunia usaha adalah : (1) pemerintah bisa mendapatkan pajak dan retribusi; (2) pemerintah bisa mendapatkan bantuan-bantuan pengembangan masyarakat dari CSR berupa pendidikan, kesehatan, pemberatasan kemiskinan, dukungan infrastruktur; (3) pemerintah bisa mendapatkan perputaran roda perekonomian dalam mengerakkan pembangunan sehingga terciptanya peluang tenaga kerja, penurunan pengangguran serta peningkatan daya beli; (4) pemerintah akan terbantu karena adanya pengelolaan sumberdaya daerah dari perusahaan; dan (5) terjadinya komunikasi sehingga tidak adanya overlapping program (Sumardjo, 2008).

2.5. Metode Partisifatif Pada

hakekatnya

upaya-upaya

pembangunan

di

tingkat

komunitas

memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesataraan dengan beragam stakeholders lainnya. Oleh karena itu, semua stakeholders sebagai pelaku perubahan dalam proses pembangunan berupaya memberdayakan warga komunitas (dari kurang berdaya menjadi menjadi lebih berdaya) baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Selama ini, peran serta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki kesadaran kritis (Tonny, 2006). Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mempengaruhi

mereka. arah

Kemampuan serta

masyarakat

pelaksanaan

suatu

untuk program

mewujudkan ditentukan

dan

dengan

mengandalkan kekuatan yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (empowerment) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif (Tonny, 2006).

Secara sederhana, partisipasi mengandung makna peranserta seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu pihak dalam suatu kegiatan atau upaya mencapai sesuatu yang (secara sadar) diinginkan oleh pihak yang berperanserta tersebut. Bila menyangkut partisipasi dalam pembangunan masyarakat maka, menyangkut keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Partisipasi harus memenuhi tiga syarat utama yaitu; (1) adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disaari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi; (2) kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap rela untuk termotifasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut; dan (3) kemampuan yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan matrial lainya. Jika suatu pembangunan tidak mendapatkan partisipasi dari masyarakat maka kecenderungan yang akan terjadi adalah pembangunan tersebut tidak bermanfaat bagi rakyat tetapi hanya bagi sekelompok orang saja dan selanjutnya akan terjadi ketimpangan, ketidakadilan serta kekacauan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat (Sumardjo, 2008). Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain.

Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk

keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subyek yang sadar. Dengan kemampuan warga komunitas berpartisipasi diharapkan komunitas dapat mencapai kemandirian, yang dapat dikategorikan sebagai kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen (Tonny, 2006). Kemandirian material tidak sama dengan konsep sanggup mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat

bertahan pada waktu krisis. Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh komunitas yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol terhadap pengetahuan itu. Sementara itu kemandirian manajemen adalah kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka. Dengan demikian upaya pemberdayaan merupakan suatu upaya menumbuhkan peranserta dan kemandirian sehingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumberdaya, memiliki kesadaran kritis, mampu melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan di lingkungannya (Tonny, 2006). Uphoff (1988) dalam Sumarjo (2008), mengatakan ada tiga alasan pentingnya melibatkan

masyarakat

dalam

perencanaan

dan

pengambilan

keputusan

pembangunan : (1) sebagai langkah awal mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan suatu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan

yang

dilaksanakan; (2) sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat dan; (3) masyarakat mempunyai hak untuk memberikan

pemikiranya

dalam

menentukan

program-program yang

akan

dilaksanakan di wilayah mereka. Faktor-faktor yang menghambat dan mempersulit terjadinya partisipasi adalah sebagai berikut : (1) adanya anggapan dari para ahli-ahli elite bahwa kalau masayakat dilibatkan terkesan mereka marasa digurui dan mereka merasa lebih tahu; (2) masyarakat memang belum terbiasa dengan pola hidup modern (partisipasi dalam ritus kolektif sangat tinggi); dan (3) adanya kontradiksi antara mengembangkan partisipasi dengan usaha untuk mencapai target-target secepatnya (Sumardjo, 2008). Menurut Ndraha (1987), dalam Sumardjo (2008), ada tujuh bentuk peran masyarakat dalam partisipasi pembangunan sebagai berikut : (1) berpatisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai langkah awal perubahan sosial berencana; (2) partisipasi pada tahap pelaksanaan; (3) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap inpormasi baik

dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun juga dalam arti menolaknya; (4) partisipasi dalam perencanaan, termasuk pengambilan keputusan; (5) partisipasi dalam pelaksanaan oprasional; (6) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembagkan hasil pembangaunan; serta (7) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksaaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hobley (1996) dalam Sumardjo (2008), mengatakan bahwa ada tujuh tingkatan-tingkatan partisipasi masyarakat dalam suatu tipologi partisipasi, yaitu : (1) tipe partisipasi pasif/manipulatif; (2) tipe partisipasi informatif; (3) tipe partisipasi konsultatip; (4) tipe partisipasi insentif; (5) tipe partisipasi fungsional; (6) tipe partisipasi interaktif; dan (7) tipe partisipasi mandiri (Sumardjo, 2008). Tipologi Partisipasi menurut Sumardjo (2008), adalah sebagai berikut : 1. Tipe partisipasi pasif (1) masyarakat diberi tahu apa yang sedang atau telah terjadi; (2) pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (3) informasi yang dikeluarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. Tingkat ini tidak menuntut respon partisipan untuk terlibat banyak. 2. Tipe partisipasi respon/informaif (1) masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti; (2) masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian; (3) akurasi hasil penelitian tidak dibahas barsama masyarakat. Pada tahap ini masyarakat hanya bisa merespon pertanyaan tetapi tidak bisa mempengaruhi keadaan, karena ketidak berdayaan masyarakat lokal. 3. Tipe partisipasi konsultatif (1) masyarakat barpartisipasi dengan cara berkonsultasi; (2) orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dengan pemecahannya; (3) tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama; dan (4) para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti. Pada tahap ini masyarakat hanya diberikan konsultasi

dan pendangan-pandanya diperhitungkan namun masih tidak

dilibatkan

dalam pengambilan keputusan. 4. Tipe partisipasi pemberian materi/insentif (1) masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah; (2) masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan; (3) masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. Pada tahap ini biasanya yang dimanfaatkan oleh pemerintah hanya tokoh-tokoh masyarakatnya dan dibayar oleh pemerintah, seolah-olah telah melibatkan masyarakat tetapi sebenarnya hanya dimanfaatkan tanpa dibeikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 5. Tipe partisipasi fungsional (1) masyarakat membentuk kelompok untuk tujuan kelompoknya; (2) pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang telah disepakati; dan (3) pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandirianya. Pada tahap ini masyarakat sudah bisa tampil dalam berkelompok dan mempunyai tujuan yang sama sehingga bisa mengambil keputusan. 6. Tipe partisipasi interaktif (1) masyarakat berperan dalam analisis untuk merencanakan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan; (2) cendrung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman persepektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik; dan (3) masyarakat memiliki peran untuk mengontrol

atas

pelaksanaan

keputusan-keputusan

mereka,

sehingga

memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. Pada tahap ini mereka sudah bisa memberikan informasi, merencanakan, inplemtasi dan monitoring dengan mempergunakan metode-metode partisipasi. 7. Tipe partisipasi mandiri (1) masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; (2) masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan; dan

(3) masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau pengunaannya. Artinya, mereka yang merencanakan, memutuskan dan juga bisa mempertanggungjawabkannya. Pendekatan kajian publik yang erat kaitanya dengan perencanaan secara partisifatif ada dua pendekatan yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif digunakan untuk menggali

potensi sumberdaya biotik dan

sosial secara tepat dan akurat, dan biasanya akan lebih efektif kalau yang melakukanya dari kalangan ilmiah yang mempunyai latar belakang akademis, mempunyai netralitas dan kemampuan yang tinggi, sehingga mereka mampu menyusun renstra jangka panjang mengenai tata ruang daerah/wilayah. Diharapkan mereka bisa menggambarkan/menggali dengan baik adanya kesenjangan antara potensi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dengan kondisi saat ini. Pendekatan subyektif merupakan kajian yang dimaksudkan untuk menggali secara tepat permasalahan, harapan (kondisi ideal), dan pemikiran masyarakat mengenai cara-cara mewujudkan kondisi ideal tersebut menurut persepsi masyarakat. Dalam pendekatan ini sebaiknya hanya melibatkan partisipasi pihak yang telah berpotensi menjadi stakeholders saja, terutama pihak yang diharapkan akan merencanakan, melaksanakan, menilai/evaluasi dan menikmati hasil suatu kegiatan. Pendekatan subyektif dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti FGD (focus group discussion), atau key informant interviews, dan PRA (partisifatory rural appraisal) dan sebagainya (Sumardjo, 2008). 2.6. Konsep Keberlanjutan Salah satu sifat dasar dari pemanfaatan sumber daya pada industri-industri di sektor energi dan sumberdaya mineral ini adalah adanya deplesi yang lambat laun akan mengakibatkan sumber daya tersebut habis. Untuk itu dalam memanfaatkan sumber daya mineral dan energi diperlukan suatu strategi agar program-program pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tersebut dapat berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu gagasan paradigma yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam upaya memenuhi kebutuhannya, dan sasaran utama pembangunan

berkelanjutan tersebut adalah meningkatkan taraf hidup manusia sehingga kemiskinan dapat ditekan sedemikian rupa (Budimanta, 2004). Keberlanjutan dapat dilihat dari empat dimensi yaitu: (1) manusia (human), (2) sosial (social), (3) lingkungan (environment), dan (4) ekonomi (economic). Keberlanjutan di bidang manusia (human sustainability) diartikan sebagai adanya pemeliharaan terhadap modal manusia (human capital) secara individual, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan dan akses terhadap jasa modal manusia. Strategi pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Berpijak dari konsep pembangunan berkelanjutan tersebut diatas maka terdapat tiga elemen yang mendukung masingmasing stakeholders (korporat, pemerintah, dan masyarakat sipil) yaitu keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial dan keberlanjutan secara lingkungan. Untuk itu dibutuhkan suatu partisipasi masing-masing stakeholders agar dapat sinergi sehingga terwujud upaya dialog yang sifatnya komprehensif. Partisipasi di sini diartikan sebagai pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati di dalam suatu kelompok, atau antar kelompok. Partisipasi akan menuntut keterlibatan penuh dari pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab akan konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelakunya ini tidak terbatas hanya pada gagasan tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi yang dapat diberikan seseorang. Oleh sebab itu, partisipasi mengandung tiga ciri utama, yaitu adanya kesepakatan, adanya tindakan mengenai kesepakatan, dan adanya pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara (Budimanta, 2004). Prinsip-prinsip dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan dapat diringkas menjadi empat hal yaitu : (1) pemerataan dan keadilan sosial, (2) keaneka ragaman, (3) integrasi, dan (4) persfektif jangka panjang (Rudito, 2003). Pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Kepedulian utama dari suatu pembangunan yang berkelanjutan adalah menjawab pertanyaan tentang pemerataan untuk generasi masa kini dan generasi masa datang. Strategi pembangunan harus premis seperti : lebih meratanya distribusi sumber lahan

dan faktor produksi, lebih meratanya peran dan kesempatan perempuan, serta pemerataan pembangunan ekonomi (Rudito, 2003). Pembangunan

berkelanjutan

menghargai

keaneka-ragaman

(diversity).

Pemeliharaan keaneka-ragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan. Keaneka-ragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan tatanan lingkungan (ekosistem). Pemeliharaan keaneka-ragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang yang membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat (Rudito, 2003). Dalam konteks tersebut maka pembangunan industri di sektor energi dan sumber daya mineral akan dapat terus berkelanjutan apabila memiliki lima elemen dasar yaitu : (1) program pembangunan tersebut memperhatikan misi lingkungan; (2) program pembanguan tersebut memiliki tanggung jawab sosial; (3) konsep keberlanjutan terimplemetasi dalam kebijakan pada tingkat komunitas/ masyarakat, industri maupun pemerintah; (4) program pembangunan tersebut memiliki ketersedian dana yang cukup; dan (5) mempunyai nilai keuntungan. Konsep keberlanjutan harus dilihat dari empat komponen yang merupakan dari keberlanjutan itu sendiri, yaitu : (1) kemanusiaan (human sustainability) artinya kualitas individu meningkat baik dari sisi pendidikan, kesehatan, keterampilan, pengetahuan dan akses terhadap jasa modal manusia; (2) sosial (social sustainability) artinya mempunyai ketahanan modal sosial, adanya kemampuan untuk bisa bekerjasama melalui partisipasi secara sistematis dengan masyarakat, sehingga terhindar dari perusakan kebudayaan yang tercermin pada aturan-aturan hukum; (3) lingkungan hidup (environment sustainability) artinya kemampuan menjaga kestabilan alam sehingga bisa diwariskan untuk generasi masa depan; dan (4) ekonomi (economic sustainability) artinya mampu menggunakan modal ekonomi secara efisien, menjamin produktivitas investasi dan pertumbuhan yang wajar dari seluruh sektor (Budimanta, 2004). Dari sisi internal indikator keberhasilan tersebut dapat diukur antara lain melalui : (1) kebijakan perusahaan tentang program community development; (2) program community development dan alokasi biaya; (3) kinerja atau output yang dihasilkan program; dan (4) institusionalisasi kebijakan dalam organisasi. Sisi

eksternal indikator keberhasilan tersebut antara lain : (1) tingkat partisipasi program, mulai dari perencanaan sampai evaluasi; dan (2) tingkat kemandirian masyarakat, kesesuaian dan keberlanjutan program. 2.7. Konsep Sinergi Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergi diartikan sebagai kegiatankegiatan yang dilakukan secara gabungan, sehingga mencapai sebuah hasil yang efektif dan efisien. Makna lain dari sinergi yang terdapat di dalam english dictionary adalah interaksi antara dua agen atau lebih atau kekuatan sehingga dapat menyatukan efek-efek yang lebih besar daripada efek-efek individu atau dapat juga diartikan sebagai kerjasama interaksi diantara kelompok, terutama diantara cabang-cabang yang diperoleh atau bagian-bagian yang digabungkan dari kerjasama yang menciptakan efek bersama. Sinergi dapat dibangun dengan menggabungkan semua potensi yang ada pada masing-masing pihak yang terlibat untuk mendapatkan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan secara individual. Tipe kemitraan sinergis berbasis pada kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung pada masing-masing pihak yang bermitra. Sinergi akan timbul jika dua tindakan atau lebih dilakukan secara bersama-sama untuk menimbulkan suatu hasil yang lebih besar dibandingkan jika dilaksanakan secara individu. Para ahli berpendapat bahwa sinergi timbul jika kekuatan-kekuatan yang digabung lebih besar daripada kelemahannya secara bersama-sama (Thompson dan Strikland III, 1998). Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebelum melakukan analisis sinergi, perlu dilakukan analisis terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang terdapat pada masing-masing pihak baik pemerintah maupun pihak perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan misi dari masing-masing pihak tersebut, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peluang kebijakan program dan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Jika program-program tersebut disinergikan, akan diperoleh hasil yang sangat efektif dan efisien dari aspek biaya, tenaga kerja, dan waktu.

BAB III METODE KAJIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pembangunan daerah semestinya dilaksanakan secara terpadu, baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan hukum yang berdasarkan kekhasan dan potensi daerah. Upaya penyusunan program pembangunan juga mesti dilakukan oleh segenap komponen bangsa, baik pihak pemerintah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi harus terlibat aktif sesuai dengan perannya masing-masing. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kabupaten Natuna yang memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat banyak terutama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi yang saat ini salah satunya dikelola oleh Perusahaan Star Energy (Bappeda, 2007). Tahap awal dalam kajian ini adalah mengkaji peranserta pihak swasta (Perusahaan Star Energy) dalam keikutsertaannya membangun Natuna pada umumnya dengan melakukan program pengembangan masyarakat (community development). Apakah perusahaan menyadari tanggung jawab sosial itu merupakan suatu beban, tanggung jawab, atau inisiatif. Bagaimana program pengembangan masyarakat (community development) dilaksanakan, serta apakah sudah sinergi dengan program- program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Pada pihak pemerintah mengkaji apakah telah berupaya memaksimalkan pelayanan, agar terjadi interaksi positif di setiap level pemangku kepentingan (stakeholders) masyarakat, terutama perannya sebagai fasilitator, motivator, dan regulasi. Hal ini bertujuan supaya proses program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy berjalan dengan efektif dan efisien. Pada pihak masyarakat mengkaji peranserta mereka dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta

partisipasi yang mereka berikan

dalam setiap program

pengembangan masyarakat CD (community development) Perusahaan Star Energy. Tahap kedua, dikaji apakah program-program Pengembangan Masyarakat CD (community development) Star Energy memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi manfaat, kesesuaian, dan keberlanjutan, dan membantu pemerintah

Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dalam program pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sosial budaya. Pengembangan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat di segala aspek, sehingga suatu saat mereka bisa menjadi masyarakat maju dan mandiri. Pada prinsipnya tugas ini adalah tanggung jawab utama dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, karena pemerintah telah diberi amanah oleh negara untuk melindungi segenap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkeadilan dan kesejahteraan. Walaupun demikian dalam proses percepatan pembangunan diperlukan peran maksimal yang bukan saja dari pemerintah, tetapi dari masyarakat dan pihak swasta/perusahaan harus secara aktif melakukan gerakan-gerakan perbaikan untuk maju secara bersama-sama. Pada tahap ketiga dari kajian ini adalah mengkaji bagaimana sistem program community development Perusahaan Star Energy dilaksanakan. Apakah terjadi tumpang tindih dengan program pembangunan Kabupaten Natuna, bagaimana partisipasi masyarakat pemanfaat terhadap program serta bagaimana pola kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini dalam upaya membina kemitraan. Pada kerangka pemikiran tentang sebuah program pembangunan dan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota semestinya mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan melibatkan seluruh stakeholders. Proses sinergi terhadap tiap program tersebut sangat mudah terlaksana jika adanya sebuah forum musyawarah kemitraan pembangunan pada level kabupaten. Secara jelas program-program pembangunan pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota serta program pengembangan masyarakat mesti dilakukan dengan sinergi. Sinergi disini berarti bahwa seluruh program tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan harapan tidak terjadi pemborosan dalam berbagai aspek. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 seperti di bawah ini.

Pusat Provinsi LSM (stakeholders terkait) Daerah/Bappeda

Perusahaan

Program Pembangunan

Kecamatan Desa

Forum Musyawarah Kemitraan Pembangunan

Gambar 3. Proses Sinergi Pembangunan

Secara konseptual pembangunan itu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara lebih luas jika masyarakat tersebut bisa berperan dalam proses yang dilalui baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Seperti halnya masing-masing instansi, mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan sebuah program yang terencana. Pada kerangka pemikiran kajian ini yang penulis maksud adalah instansi pemerintah Kabupaten Natuna dan instansi Perusahaan Star Energy, dimana masing-masing instansi tersebut mempunyai proses internal yang saling berbeda. Namun, jika semua proses tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama maka akan menghasilkan sebuah manfaat yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.

Kabupaten Natuna Termasuk katagori daerah tertinggal dilihat dari aspek: Ekonomi, SDM, dan Infrastuktur, namun mempunyai potensi SDA yang besar

Program Pembangunan Kabupaten Natuna 1.SDM 2.Ekonomi 3.Kesehatan 4.Sosial Budaya 5.Kelembagaan

Proses internal

Program Pengembangan Masyarakat/ community development Perusahaan Star Energy : 1. SDM 2. Ekonomi 3. Kesehatan

Perumusan Strategy Program Pengembangan Masyarakat (Pemda, Perusahaan, Masyarakat)

Tingkat Komunitas Kelompok Masyarakat dan Desa

Peran Stakeholders dan partisipasi pemanfaat 1.Pemda Natuna 2.Star Energi 3.Masyarakat 5.Perguruan Tinggi

Tingkat Kecamatan , Kabupaten dan Provinsi

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Kajian

Peran pihak swasta dalam hal ini Perusahaan Star Energy dalam rangka membantu keterbatasan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sosial dan infrastruktur harus mendapat dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu sangat perlu untuk dilakukan upaya sinergisme program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Star Energy dengan

program pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Seperti yang tertera pada gambar 5 di bawah ini. Peran Pemerintah

sinergi Peran Pihak swasta

Peran Masyarakat

Gambar 5. Kerangka Pemikiran Sinergi 3.2. Lokasi dan Waktu Kajian Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Palmatak sebagai daerah yang terkena dampak langsung, dan Kecamatan Siantan sebagai daerah yang terkena dampak tidak langsung. Kedua kecamatan tersebut saat ini bagian dari Kabupaten Anambas yang baru dimekarkan. Namun saat penelitian dilakukan semua program pembangunan daerah masih mengacu kepada daerah induk yaitu Kabupaten Natuna. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian di dua kecamatan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) berdasarkan historis Base Camp Perusahaan Star Energy dulunya berada di wilayah Kecamatan Siantan (Kecamatan Palmatak adalah kecamatan baru yang dimekarkan); (2) secara Geografis daerah Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak berada pada wilayah yang berdekatan dengan base camp Perusahaan Star Energy; (3)

Base Camp

Perusahaan Star Energy yang terletak di wilayah Kecamatan Palmatak hanya berfungsi untuk proses logistik (bongkar muat barang logistik) dan transit para karyawan, sedangkan tempat pengeboran minyaknya berada di lepas pantai Natuna; (4) karena selama ini program pengembangan masyarakat CD (community development) yang telah dilakukan oleh Perusahaan Star Energy paling banyak di

daerah Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan dan sangat jarang dilakukan di ibu kota Kabupaten Natuna. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2008 sampai dengan Bulan Januari 2009.

Base Camp Dampak langsung Palmatak

Dampak tak langsung Siantan

sumber: www.petanatuna.com, 2008 Gambar 6. Peta Lokasi Kajian 3.3. Metode Kajian 3.3.1. Sasaran Penelitian dan Teknik Sampling Fokus penelitian yang penulis lakukan terhadap program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy adalah pada program pendidikan dan kebudayaan, program kesehatan, program pengembangan ekonomi, serta program fasum/fasos. Sasaran kajian ini adalah: (1) kelompok penerima manfaat pelatihan dalam bidang pembuatan VCO (virgin coconut oil) yaitu patani perkebunan kelapa dan Dinas Pertanian; (2) penerimaan beasiswa, dan dinas pendidikan; (3) pemerintah tingkat Kecamatan Siantan dan Palmatak; (4) Dinas Kesehatan Palmatak dan Siantan; (5) instasi Pemerintahan Desa (Ladan, Kelurahan Siantan); (6) tokoh masyarakat (LAM), KNPI, dan anggota kelompok KUB (kelompok usaha bersama) di Siantan dan Palmatak serta; (7) staf perusahaan Perusahaan Star Energy, warga masyarakat yang mendapat bantuan program bedah rumah miskin, dan warga masyarakat yang mendapat bantuan operasi katarak.

Key informant dilakukan secara purposive dimana masing-masing indipidu dipilih berdasarkan pemahamannya atas permasalahan-permasalahan dari masingmasing program yang sesuai dengan penerima manfaat. Pada tabel 8 dijelaskan distribusi key informant pemanfaat dan key informant stakeholders terkait dengan total berjumlah 21 orang. Tabel 3. Distribusi Key informant Kajian No Kelompok keterkaitan Jenis Key informant 1 Peperintah kecamatan TRP/MTK Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Dinas Kesehatan Setempat Dinas Perkebunan dan Pertanian Lurah dan Kades Pemanfaat oprasi katarak Guru berdedikasi Bedah rumah 2 Pemanfaat Program Kesenian melayu VCO (Virgin Coconut Oil) dan KUB (Koperasi Usaha Bersama) Sablon Petanian Perkebunan TK dan SMP 3 LAM (Lembaga Adat Melayu) Tokoh Masyarakat KNPI 4 Perusahaan Pelaksana CD Lapangan Total Key informant

Jumlah 2 orang 2 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 21 orang

Pada tabel di atas, jumlah aparat pemerintah sebanyak 9 orang, jumlah pemanfaat sebanyak/masyarakat sebanyak 11 orang, dan instansi perusahaan sebanyak 1 orang. 3.3.2. Metode Pengumpulan Data 3.3.2.1. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini data yang telah di ambil adalah data primer dan data sekunder. Dalam rangka memperoleh data primer digunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara/diskusi langsung kepada key informant, baik dengan tokoh formal maupun informal yang terkait untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kajian.

Tahapan dan pendekatan yang dilakukan dalam pengumpulan data primer adalah: (1) observasi lapangan, digunakan untuk menjaring data yang berkenaan dengan pelaksanaan program pengembangan masyarakat (community development) Perusahaan Star Energy; (2) diskusi dan wawancara mendalam dilakukan terhadap pemanfaat dari stakeholders yang terkait dengan program pengembangan masyarakat CD (community development) dengan cara Key informant berdasarkan peran dan posisi mereka dalam masyarakat. Wawancara dilakukan secara langsung kepada setiap key informant yang mewakili masing-masing stakeholders dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan. Data primer yang dipakai dalam kajian ini adalah data mengenai : a. Pandangan dari masing-masing pemanfaat terhadap keterkaitan program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh Perusahaan Star Energy dengan program pembangunan daerah dalam hal keberlanjutan, dampak, manfaat kelayakan/kesesuaian. b. Pandangan dari masing-masing stakeholders terhadap pemanfaat dalam hal partisipasi serta bagaimana bentuk kemitraan yang sudah berjalan saat ini baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat pemanfaat. c. Peranserta dari masing-masing stakeholders selaku penggerak pembangunan dan pengembangan masyarakat Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait (Bappeda, pemerintah kecamatan serta Perusahaan Star Energy) yang berhubungan dengan program serta studi pustaka dan yang relevan dengan topik kajian, meliputi : a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna; b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam program pembangunan daerah; c. Kegiatan dan program-program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy; d. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta demografi kecamatan Palmatak dan Siantan. 3.3.2.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data Metode yang gunakan pada kajian ini memakai metode deskriptif sehingga mempermudah

dalam menganalisa data primer dan data sekunder yang telah

diperoleh di lapangan. Data hasil analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan, kemudian dihubungkan permasalahan yang

dengan pokok

dianalisis. Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam

untuk menarik suatu kesimpulan tentang program pembangunan daerah Kabupaten Natuna dan program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Perusahaan Star Energy. Selanjutnya membuat suatu rekomendasi kebijakan untuk diberikan kepada pelaku/pengambil kebijakan pembangunan. 3.3.2.3. Metode Pengukuran Penelitian evaluasi mengenai keterkaitan program pengembangan masyarakat CD (community development) dengan program pembangunan daerah baik dalam aspek manfaat, kelayakan/kesesuaian, keberlanjutan dan dampak serta tingkat partisipasi stakeholders (pemerintah, masyarakat, perusahaan) menggunakan metode kualitatif. Pengukuran kualitatif tersebut dapat dilakukan baik melalui hasil survey terhadap pemanfaat, obsevasi dan wawancara mendalam serta analis dokumen tertuis. Pengukuran performa program dapat dijabarkan dalam lima katagori sebagai beikut: 1), sangat baik/sangat setuju diberi angka lima (5); 2), baik/setuju diberi anggka empat (4); 3), netral/ cukup meperoleh angka tiga (3); (4), kurang/tidak setuju diberi angka (2); dan 5), sangat kurang/sangat tidak setuju diberi angka satu (1). Metode evaluasi seperti ini disebut dengan Skala Likert, yang dikembangkan oleh Rensis Likert (1932). Tabel 4. Variabel Evaluasi Penelitian No Keterangan 1 Sangat Setuju/ Sangat Baik 2 Setuju/ Baik 3 Netral/Cukup 4 Tidak Setuju/Kurang 5 Sangat Kurang/Sangat Tidak Setuju Sumber : Sugiyono (1994), dalam Tonny (2006)

Bobot 5 4 3 2 1

Untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian yang diberikan oleh pemanfaat dari seluruh program dengan melihat pada empat (4) variabel utama yakni manfaat, kelayakan, keberlanjutan, dan dampak yang diperoleh dari hasil survey

dengan kuisioner terhadap 21 orang yang terdiri dari pemanfaat dan stakeholders pemerintah, masyarakat dan 1 orang dari staf Perusahaan Star Energy. Penilaian terhadap masing-masing program diberikan oleh key informant berdasarkan keadaan yang mereka rasakan dan menurut pendapat mereka. Sebagai batasan variabel dapat digambarkan sebagai berikut: (1) manfaat program adalah yang berkenaan langsung dengan pengembangan masyarakat dari Perusahaan Star Energy dan nyata bagi keluarga, masyarakat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudahan serta kenyamanan; (2) kelayakan program adalah berkenaan dengan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah; (3) keberlanjutan program adalah berkenaan dengan apabila program itu dihentikan oleh perusahaan apakah pemanfaat/pemerintah akan ikut membantu keberlanjutan berikutnya (dalam jangka panjang) serta apakah bisa menciptakan kemandirian masyarakat; (4) dampak program CSR (CD) adalah berkenaan dengan seberapa luas/banyak/besar individu, keluarga dan masyarakat dapat menikmati sehingga terjadinya perubahan-perubahan yang semakin baik (Roche, 1999 dalam Prayogo, 2008). Sebagai batasan untuk mempermudah dalam proses kajian ini, penulis menggunakan matriks pendekatan penelitian. Dengan memperjelas tujuan dari masing-masing fokus yang hendak dikaji dalam rangka mengidentifikasi masalahmasalah sosial yang terjadi di Kabupaten Natuna, kemudian mengevaluasi programprogram pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy, serta merumuskan kajian dengan analisis yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi daerah, aspek manfaat, kelayakan, keberlanjutan dan partisipasi

serta

peran

pelaku

pembangunan

berdasarkan

variabel-variabel

pendidikan, ekonomi, kesehatan, fasum/fasos, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan manfaat. Semua aspek dan variabel tersebut dianalisis secara deskriptif, menggunakan analisa SWOT, dan menggunakan pengukuran skala Likert berdasarkan sumber-sumber data yang penulis peroleh dari instansi pemerintah, perusahaan, wawancara dan observasi lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Matriks Pendekatan Penelitian No Tujuan Aspek Potensi Mengindentifikasi 1

2

3

masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi, infrastruktur di Natuna, MTK dan Siantan Mengevaluasi program CD yang efektif dan efisien serta pandangan stakeholders terhadap program CD dari sisi partisipasi pemanfaat dan sistim kemitraan Menganalisis peran Stakeholders sebagai pelaku pembangunan serta merumuskan strategy program

daerah dalam bidang SDM dan SDA

Variabel Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan Fasum/fasos

Manfaat, kelayakan, keberlanjutan, dan dampak , partisipasi dan kemitraan

Pendidikan, ekonomi, kesehatan dan fasum/fasos

Peran pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, serta identifikasi proritas program

Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan manfaat

Alat Analisis Analisis Deskriptif

Sumber Data Instansi pemda, tokoh masyarakat dan observasi peneliti

Wawancara kemasyarakat pemanfaat program dan data program CD Perusahaan Star Energy Wawancara Mengunakan kepada tokoh kajian empris/observasi masyarakat dan lapangan serta pemerintah analisis SWOT setempat Mengunakan alat angket pengukuran Skala Likert dan persentase

3.4. Metode Perancangan Program Perencanaan strategi program dilakukan dengan mengunakan analisis SWOT, secara internal berisi kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal berisi peluang dan ancaman. Analisis dengan SWOT ini bertujuan untuk mengindentifikasi alternatif-alternatif strategi yang tepat, layak dan sesuai untuk dilaksanakan. Matrik SWOT mengembangkan empat tipe strategi yaitu: SO (strength-opportunities atau kekuatan-peluang), WO (weaknes-opportunities atau kelemahan-peluang), ST (strength-threat atau kekuatan-ancaman), dan WT (weaknes-threat atau kelemahan– ancaman). Tabel 6. Matriks SWOT Internal Eksternal Opportunities – peluang Threat - ancaman

Sumber : Tonny (2006)

Strength - kekuatan

Weaknes- kelemahan

Strategi S-O Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman

Strategi W-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Metode partisipatif yakni kegiatan lapangan yang di dalamnya dilakukan suatu kegiatan dengan melibatkan stakeholders dan masyarakat pemanfaat. Sebelum kegiatan dilakukan terlebih dahulu melakukan pemetaan sosial sehingga bisa menentukan identifikasi program-program yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dievaluasi input, dievaluasi proses serta dievaluasi output untuk selanjutnya merekomondasikan kebijakan program pelaksanaan program ke depan.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH KAJIAN 4.1. Kabupaten Natuna dan Anambas Sebelum Pemekaran Sejarah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna dan Anambas merupakan bagian dari Wilayah Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Riau berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mai 1956 menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau, diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membewahi 4 kewedanaan sebagai berikut (Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3Pro), 2007) : 1. Kewedanaan Tanjung Pinang, Meliputi Kecamatan. Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur; 2. Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan. Karimun, Kundur dan Moro; 3. Kewedanaan Lingga, yaitu wilayah Kecamatan. Lingga, Singkep dan Senayang; 4. Kewedanaan Pulau Tujuh, yaitu wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kewedanaan lainya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, Terhitung tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus. Dalam perkembangan selanjutnya, Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, yang pada saat dibentuk terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, Serasan dan Kecamatan Pembantu Tebang Ladan (sekarang menjadi Kecamatan Palmatak) dan di Kecamatan inilah terletaknya base camp perusahaan minyak Perusahaan Star Energy, Premier Oil serta ConocoPhillips.

4.1.1. Kabupaten Natuna Pembentukakan Kabupaten Natuna dikukuhkan berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri Faisal Tanjung tanggal 12 Oktober 1999. Dalam acara tersebut juga dilantik pejabat Bupati Natuna Drs.H. Andi Rifal Sireger sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan SK mendagri No. 131.24.1129 tertanggal 8 Oktober 1999. Kemudian digantikan oleh Drs. H.A.Hamid Rizal dan terakhir dalam Pilkada tahun 2006 dimenangkan oleh Drs. H. Daeng Rusnadi. Kabupaten Natuna tahun 2006 terdiri dari 16 Kecamatan yaitu :

(1)

Kecamatan Jemaja, (2) Kecamatan Siantan, (3) Kecamatan Palmatak, (4) Kecamatan Midai, (5) Kecamatan Bunguran Barat, (6) Kecamatan Bunguran Utara, (7) Kecamatan Pulau Laut, (8) Kecamatan Pulau Tiga, (9) Kecamatan Bunguran Timur, (10) Kecamatan Serasan, (11) Kecamatan Subi, (12) Kecamatan Bunguran Tengah, (13) Kecamatan Bunguran Timar Laut, (14) Kecamatan Siantan Selatan, (15) Kecamatan Siantan Timur, (16) Kecamatan Jemaja Timur. Secara geografis Kabupaten Natuna terletak pada posisi antara 1,16 - 7,17 Lintang Utara dan 105 - 110 Bujur Timur dengan luas area sekitar 141.901,2 Km. Luas daratan Kabupaten Natuna 141.901,2 Km atau 2.28% dari luas keseluruhan. Dengan demikian sebagian besar wilayah kabupaten merupakan perairan (laut) sekitar 97,22%. Kabupaten Natuna terdiri dari 272 pulau besar dan Kecamatan yang tersebar dilau Cina Selatan, pulau-pulau tersebut di kelompokkan menjadi 3 gugusan yaitu: 1. Gugusan Pulau Anambas, terdiri dari pulau-pulau di siantan dan Jemaja; 2. Gugusan Pulau Natuna, terdiri dari pulau-pulau di Bunguran, sedanau, Midai dan Pulau Laut; 3. Gugusan Pulau Serasan, terdiri dari pulau-pulau di Serasan, subi besar dan subi kecamatan. Batasan Wilayah Kabupaten Natuna sebagai berikut : (1) sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja. (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provnsi Kalimanatan Barat, (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tembelen dan Kabupaten Kepulauan Riau. (4) Sebelah Barat berbatasan dengan semenanjung Malaysia dan pulau Bintan.

Dari sisi ekonomi Kabupaten Natuna terkenal sebagai penghasil kopra, cengkeh dan karet. Kabupaten Natuna juga memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar seperti spesies ikan karang. Secara umum masyarakat Natuna bermata pencaharian sebagai petani, peternak, nelayan dan perkebunan. Dalam segi pendidikan masyarakat Kabupaten Natuna memang jauh tertinggal. Disamping Itu, Kabupatena Natuna juga memiliki bayak kandungan minyak dan bersumber gas alam. Sumber-sumber minyak lepas pantai tersebut telah memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara. Selain itu juga wilayah ini memiliki potensi gas alam cair (LNG) terbesar di Indonesia (Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi, 2007). Dari sisi kependudukan, tahun 2005 berjumlah 93.644 orang dengan laju pertumbuhan per tahun 4,29%. Dari jumlah itu, 47,945 penduduknya adalah laki-laki dan 45.699 perempuan. Jika dibandingkan dengan kondisi sumber daya manusia lebih dari separuh penduduknya masih bekerja di sektor pertanian dan perikanan, dan dari penduduk yang bekerja hanya 2,2% yang yang berpendidikan SMU ke atas sebagiannya hanya merupakan lulusan SD dan SMP.

Sekitar 1% serjana, 12%

SLTA, sekitar 15% SLTP dan 70% adalah SD. Karena itu adalah wajar bila BPS menemukan sekitar 60% penduduk Natuna termasuk dalam katagori miskin, sedangkan BKKBN Riau tahun 2001 menemukan Natuna merupakan Kabupaten yang termiskin (67,13%) di Provinsi Riau. (Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi, 2007). 4.1.2. Kabupaten Anambas Kabupaten Anambas baru dimekarkan bulan Oktober 2008, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Kabupaten Anambas adalah hasil dari pemekaran wilayah Kabupatena Natuna, karena wilayahnya berada gugusan pulaupulau Anambas maka disebutlah Kabupatena Kepulauan Anambas yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kabupaten Anambas pada tahun 2008 terdiri dari 6 Kecamatan yaitu : (1) Kecamatan Jemaja, (2) Kecamatan Siantan, (3) Kecamatan Palmatak, (4) Kecamatan Jemaja Timur, (5) Kecamatan Siantan Timur, (6) Kecamatan Siantan Selatan. Setiap Kecamatan memiliki beberapa desa/Kelurahan, Dususn, RW, dan RT. Adapun jumlah desa sebanyak 17 Desa, 2 kelurahan, 56 Dusun, 75 RW, dan 221 RT.

Dengan luas wilayah darat dan laut lebih kurang 590,14 Km2 dengan jumlah penduduk lebih kurang 41. 341 jiwa pada tahun 2007 ( Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi, 2007). Gugusan Kepulauan Anambas merupakan gugusan pulau yang sangat strategis, secara geografis sebelah utara anambas berbatasan dengan laut cina selatan (negara vietnam dan thailand), sebelah timur berbatasan dengan laut natuna, sebelah selatan berbatasan dengan kepulau riau dan tembelan serta sebelah barat berbatasan dengan laut cina selatan (negara Malaysia, dan Singapura) (Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi, 2007). Pembentukakan Kabupaten Anambas dikukuhkan berdasarkan UndangUndang No. 33 tahun 2008, oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 2008. 4.2. Program-Program Yang Dilakukan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas 4.2.1. Program Nasional (PNPM) di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas Program Nasional yang baru masuk di wilayah Kabupaten Natuna-Kabupaten Anambas adalah program PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat). Melalui program PNPM pada tingkat kecamatan dan perdesaan (PNPM-PPK) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penaggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, maka semenjak adanya program tersebut menurut beberapa orang tokoh masyarakat baik di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan mereka sangat terbantu sekali dengan adanya program pemerintah pusat tersebut. Menurut mereka program ini sangat baik karena benar-benar melibatkan masyarakat dan untuk masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak lain. Misi program PNPM-PPK

tersebut

kelembagaanya;

(2)

adalah:

(1)

pelembagaan

peningkatan sistem

kapasitas

masyarakat

dan

pembangunan

partisipatif;

(3)

pengoptimalan fungsi dan peran perintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masayarakat serta; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (Bahtiar). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mulai masuk ke Kabupaten Natuna tahun 2005, ada empat kecamatan yang dapat bantuan program tersebut yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Serasan dan Midai, daerah ini dipilih

karena memang termasuk daerah yang jauh dari pusat ibu kota, serta termasuk desa tertinggal. Di Kabupaten Anambas PNPM masuk tahun 2007, tepatnya di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan dan Kecamatan Jemaja, waktu itu belum menjadi Kabupaten Anambas, namun masih bagian dari Kabupaten Natuna. Penulis hanya akan fokus menjelaskan program PNPM ini hanya di daerah kajian saja, yaitu di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak. Di Kecamatan Palmatak terdapat beberapa program yang telah dilakukan dan sedang dalam pelaksanaan namun sangat di proritaskan pada usaha pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, dengan persentase 75% untuk simpan pinjam perempuan (SPP), dan 25% untuk program infrastruktur desa. Proses pelaksaan program SPP di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan adalah dengan terlebih dahulu pembentukan pengurus PPK pada tingkat kecamatan selaku penanggung jawap program pada tingkat Kecamatan. Kemudian pengurus inilah yang melakukan kordinasi dengan pemerintah Kecamatan

dan

stakeholders setempat untuk membentuk kader desa, team TPK, dan setelah badan tersebut dibentuk maka baru dibentuk perancangan program untuk dilakukan dalam satu tahun kedepan. Berikut ini adalah Program PNPM Di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas : 1.

Kesehatan Infrasturktur - Bangunan Posyandu Batu Tambun (Kecamatan Siantan) - Bangunan Posyandu Antang (Kecamatan Siantan) - Semenisasi Jalan Kp.Baru (Kecamatan Siantan) - Posyandu desa tanjung (Kecamatan Siantan) - Sarana Air Bersih (Kecamatan Siantan) - Bangunan Posyandu Ladan (Kecamatan Palmatak) - Pasar Kecamatan Ladan (Kecamatan Palmatak) - Bagunan Posyandu Desa Air Sene (Kecamatan Palmatak) - Bangunan dermaga nelayan di Mubur (Kecamatan Palmatak) - Bagunan Posyandu Payalaman (Kecamatan Palmatak)

2.

Unit Pinjaman SPP - SPP untuk kelompok Seroja (Kecamatan Siantan) - SPP untuk kelompok home industry (Kecamatan Siantan) - SPP untuk kelompok IMBOBER (Kecamatan Siantan) - SPP untuk kelompok Mawar Desa Ladan (Kecamatan Palmatak) - SPP untuk kelompok Home industry Desa Ladan dan Desa Tebang (Kecamatan Palmatak)

4.2.2. Program-Program Pemerintah Kabupaten Natuna Pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas disusun berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana-rencana kerja dan pendanaanya. Untuk selanjutnya dibuat Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pada tahapan ini Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program, dan kegiatan-kegitan pembangunan yang berpedoman pada RPJM daerah dan bersipat indikatif. Tahap selanjutnya, maka disusunlah RenjaSKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Bappeda, 2007). Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya menuju Natuna Emas 2020 maka disusunlah arah kebijakan program pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya menurut Bappeda Kabupaten Natuna (2007), sebagai berikut: 1.

Pendidikan a. Peningkatan partisipasi rumah tangga dengan mengoptimalkan fungsi komite sekolah melalui peningkatan keterlibatan orang tua murid beserta Stakeholders dalam merencanakan dan mengawasi proses pendidikan

b. Peningkatan mutu sekolah umum dan kejuruan c. Penguasaan iptek terhadap peluang kesempatan kerja dan kebutuhan tenaga kerja dimasa mendatang

d. Pengembangan pendidikan non formal 2.

Kesehatan a. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) b. Peningkatan pelayanan preventif dan kuratif c. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit d. Peningkatan kesadaran rumah tangga e. Peningkatan fasilitas kesehatan dan penunjang f. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga medis

3.

Penanggulangan kemiskinan a. Perluasan lapangan kerja b. Pemberdayaan keluarga miskin

4.

Perlindungan sosial (perlindungan anak yatim dan fakir miskin, rehabilitasi narkoba dan kejiwaan, perbaikan instalasi masyarakat)

5.

Kelautan perikanan a. Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dan berkelanjutan b. Peningkatan sumberdaya perikanan yang tangguh c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi perikanan yang sesuai d. Mendekatkan pelaku ekonomi di bidang perikanan terhadap akses permodalan serta pengembangan akses pasar komoditi perikanan e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan yang memadai dalam rangka pengembangan industri perikanan

6.

Investasi dan tenaga kerja a. Perbaikan iklim investasi b. Program produktif yang dapat memacu perluasan lapangan pekerjaan. Khususnya sektor perkebunan, usaha penangkapan dan budidaya perikanan, peternakan dan pertanian tanaman pangan, dan sumber daya alam lainya. c. Peningkatan keterampilan pada pengangguran usia di atas 30 tahun dan kelompok laki-laki yang memberikan kontribusi penganguran terbesar d. Perbaikan sektor pendidikan yang diarahkan pada persiapan output pendidikan yang akan masuk pasar kerja

7.

Industri dan perdagangan

a. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk semua skala dan jenis industri yang potensial b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri c. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri d. Meningkatkan bangsa pasar produk industri e. Meningkatkan kualitas SDM pengelola sektor industri khususnya industri kecil dan rumah tangga 8.

Koperasi dan UKM a. Meningkatkan kualitas koperasi dan UKM b. Peningkatan kualitas aparatur koperasi dan Pengusaha kecil dan menengah c. Pengembangan kerjasama usaha koperasi d. Meningkatkan akses sumber pembiayaan yang sesuai dengan koperasi dan UKM e. Meningkatkan infrastruktur bisnis f. Penelitian pembangunan kewirausahaan koperasi dan UKM

9.

Perkebunan a. Diversifikasi tanaman perkebunan b. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan terlantar c. Memperkuat kelembagaan petani d. Mengembangkan pola pemanfaatan tanah antara investor dan anak negeri secara partisipatif

10. Pertanian dan tanaman pangan a. Mendorong peningkatan produktifitas, kualitas dan efisiensi usaha tani serta kontinuitas produksi dengan pemanfaatan sumber daya pertanian yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan b. Meningkatkan manajemen pengelolaan usaha tani yang tidak hanya dari aspek budidaya pertanian tetapi juga termasuk aspek yang terkait dengan penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil dan pemasaran c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha tani melalui pelatihan dan bimbingan lapangan sehingga mampu menggunakan teknologi secara tepat dan mengelola usaha tani dengan manajemen yang lebih baik

d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan melalui peningkatan intensitas tanam, pemanfaatan lahan kosong/terlantar dan melakukan pengkajian terhadap komoditi unggulan yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu kawasan 11. Pertenakan a. Penerapan

sistem

ketahanan

pangan

melalui

peningkatan

produksi

berdasarkan kemampuan potensi yang ada dan penggunaan teknologi serta pengembangan keragaman pangan asal ternak b. Mengembangkan sistem agribisnis untuk produk peternakan yang berorientasi pasar dengan membangun keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dipasaran (regional dan global). Penjabaran program tersebut adalah dengan membagikan beberapa sapi-sapi unggul ke masing-masing kecamatan yang daerahnya memang memenuhi persayaratan sebagai tempat untuk peternakan sapi 12. Lingkungan hidup a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup b. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

SDA

dan

lingkungan hidup, rehabilitasi hutan pemanfaatan lahan kritis, lahan tidur dan lahan kosong lainnya c. Research and development pengelolaan sektor kehutanan d. Menerapkan sistem perencanaan dan pembangunan yang ramah lingkungan serta pelestarian flora dan fauna e. Standar ekologi tata guna lahan 13. Sarana prasarana a. Menyusun dokumen rencana pengembangan jaringan jalan dan ruas jalan b. Menyusun rencana dan sistem manajemen transportasi c. Pengembangan alat transportasi laut antar pulau dan prasarana penunjangnya 14. Listrik dan air minum a. Meningkatkan kemampuan kapasitas produksi, distribusi, dan kualitas listrik serta air minum

b. Mencari dan menerapkan energi alternatif untuk mengatasi kesulitan listrik khususnya di pulau-pulau dan pedalaman yang sulit dijangkau

oleh

listrik

PLN c. Melaksanakan penghematan energi disemua sektor d. Memberikan pelayan prima terhadap kebutuhan listrik dan air minum 15. Perumahan dan permukiman a. Pengadaan perumahan untuk kelompok rumah tangga miskin dilakukan dengan sistem pendanaan kredit murah (rasionalisasi subsidi) dan jaminan pendanaan dari pemerintah daerah. Dilaksanakan dalam skala yang terukur, memiliki sasaran yang jelas, transparan serta tidak menimbulkan distorsi pada pasar perumahan b. Penggunaan pendekatan sosial budaya dalam mensosialisasikan programprogram pembangunan seperti “satu keluarga satu jamban“ dan “tempat penampungan tinja bersama c. Penyediaan prasarana bagi lingkungan perumahan sehat d. Pengaturan lahan dan pembangunan rumah sesuai tata ruang perkotaan e. Mengembangkan industri dan memacu penggunaan bahan bangunan yang diproduksi secara lokal

4.2.3. Program-Program CSR di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas 4.2.3.1.

Program-Program

Pengembangan

Masyarakat

WNC

(west

natuna

consortium) Dari pengamatan penulis dilapangan program CSR yang selama ini yang sudah dilakukan di Kabupaten Natuna adalah program-program CD (community development) yang berasal dari WNC (west natuna consortium). WNC ini terdiri dari tiga perusahaan besar yang berada di Natuna yaitu ConocoPhiilips, Premeir Oil dan Perusahaan Star Energy, ketiga perusahaan ini memiliki base camp yang terletak di Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak Kabupaten Natuna, (sekarang menjadi Kabupaten Anambas).

Pelaksanaan program secara WNC ini dititik beratkan kepada programprogram yang besar (program butuh dana banyak) agar proses pekerjaanya lebih efektif dan efisien maka WNC (Premier Oil, Perusahaan Star Energy dan ConocoPhillips) mengundang pihak pemerintah Kabupatena Natuna (Bappeda) untuk memberikan saran dan masukkan bagi perancangan program pengembangan masyarakat (CD secara umum). Beberapa program pengembangan masyarakat WNC yang sudah terlaksana di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan menurut West Natuna Consortium (2008), adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Kesehatan a. Bantuan peralatan Lab. Bahasa SMP (Kecamatan Jemaja) b. Program KBK (Pelatihan peningkatan kompetensi guru) untuk 100 orang (Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak) c. Pelatihan paramedis (Kecamatan Palmatak) 2. Fasum/Fasos a. Survei dan studi untuk pipanisasi fasilitas air bersih (Kecamatan Palmatak) b. Semenisasi jalan desa Payalaman (Kecamatan Palmatak) c. Pipanisasi Air Bersih (Kecamatan Palmatak) d. Pembangunan gedung serbaguna GOR (Kecamatan Siantan)

3. Donasi a. Sumbangan kegitan hari-hari besar Nasional, kepemudaan dan hari besar islam (HUT RI, Paket Du’afak, dan MTQ) (Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan)

4.2.3.2. Program-Program Pengembangan Masyarakat ConocoPhilips Perusahaan ConocoPhillips adalah salah satu perusahaan milik Amerika yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi serta termasuk kontraktor sekaligus dibawah pengawasan dari BPMIGAS.

Perusahaan tersebut

telah beroperasi di daerah Kabupaten Natuna (blok B) offshore lebih kurang dari 30

tahun, dan memilih Pulau Matak (Desa Payalaman) sebagai tempat logistik untuk mensuport kegiatan operasi pengeboran di lepas pantai. Dengan keberadan perusahaan ConocoPhillips di daerah Kabupeten Natuna sangat menguntungkan bagi masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah sekitar, baik ditinjau dari penempatan tenaga kerja lokal, peningkatan SDM lokal tempatan, kelancaran transportasi dari Jakarta ke Pulau Matak terutama bagi pelajar yang ingin dan sedang menuntut ilmu di luar daerah, serta bagi pejabat pemerintah dan masyarakat secara umum. Program kegiatan pengembangan masyarakat CD (community development) yang telah dilakukan oleh perusahaan menurut West Natuna Consortium (2008), dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Ekonomi (Program Pemberdayaan Ekonomi di Pesisir Siantan dan Palmatak) Program ini dilaksanakn untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah didalam upaya mengembangkan ekonomi pesisir dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Pada fase ini ConocoPhilips telah bekerjasama dengan IPB dalam bidang perikanan : studi potensi ekonomi pesisir, pengembangan budidaya perikanan, alat tangkap, pemasaran dan pengolahan hasil produksi dari ikan. Pelatihan dan penguatan kelembagaan masing-masing kelompok. Beberapa program lain non-perikanan juga telah dilakukan seperti : pertanian, peternakan, industri rumah tangga serta perkebunan.

2. Pendidikan dan Kebudayaan a) Bantuan Beasiswa di Lokasi Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak Bantuan Beasiswa diberikan mulai dari sekolah SD - perguruan tinggi, beasiswa untuk guru D2 dan lanjutan 110 orang tahun lalu yang masih menjadi mahasiswa, program ini dilakukan sejak tahun 2006/2007 b) Program Pengembangan Pemuda di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak Program ini berupa pelatihan kursus bahasa inggris, pelatihan organisasi kepemimpinan, komunikasi dan pelayaran. Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan SDM para pemuda dan menjaga hubungan dengan dengan generasi muda.

3. Kesehatan (Pelatihan Kelompok Pengolahan Sampah di Kecamatan Siantan) Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian penyuluhan kesehatan yan dilakukan tahun 2006-2007, dimana hal ini telah menimbulkan kesadaran yang lebih tinggi akan bahaya sampah terhadap kesehatan, program yang dilakukan adalah melalui kampaye penyadaran kesehatan dan perluasan wawasan (capacity building) 4. Community Relation a) Donasi yang sifatnya insidentil

Dukungan berupa donasi dan sponsor yang diberikan kepada daerah diluar operasi, seperti kontribusi untuk acara-acara pendidikan dan perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pertambangan, perminyakan b) Kegiatan sosial lainya

Kegiatan-kegiatan sosial yang lain diantara adalah bersipat community relation dan donation yaitu : bantuan-bantuan matrial kontruksi (semen, pasir, dsb) dan kegiatan-kegiatan pemuda, olahraga, keagamaan serta perayaan hari besar nasional. 4.2.3.3. Program-Program Pengembangan Masyarakat Premier Oil Perusahaan Premier Oil adalah salah satu perusahaan milik Inggris yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi serta termasuk kontraktor sekaligus dibawah pengawasan dari BPMIGAS.

Perusahaan tersebut

telah beroperasi di daerah Kabupaten Natuna off shore lebih kurang dari 15 tahun, dan memilih Pulau Matak (Desa Payalaman) sebagai tempat logistik (base camp) untuk mendukung kegiatan operasi pengeboran di lepas pantai. Program kegiatan pengembangan masyarakat CD (community development) yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel 7 berikut di bawah ini.

Tabel 7. Program Pengembangan Masyarakat CD (community development PremierOil) Tahun 2007 Bidang

Program

Lokasi

Keterangan

Pendidika n & Budaya

Bantuan beasiswa

Siantan dan palmata k

Beasiswa 2 orang untuk mahasiswa dalam bidang Kesenian, bekerjasama dengan IKJ Jakarta

Operasiona l TK Studi Palmata banding k guru-guru TK Pelatihan Palmata aparat desa kJemaja Budaya Natuna

Bantuan Operasional TK Anoa Percontohan Palmatak dan Natuna Guru-guru PGTK-UT diberikan kesempatan untuk mengikuti study badning kejakarta dalam rangka peningkatan mutu SDM lokal

Kesehatan

Dukungan

Siantan

program posyandu

Khitanan Ifrastruktu r

Ekonomi

Pembangu nan gedung

Palmata k Siantan

Palmata k Siantan Pemberdaya Palmata an nelayan k, Jemaja dan Siantan

Memberikan pelatihan kepada seluruh aparat desa se-Kecamatan palmatak dan jemaja, di Yokyakarta Menerbitkan dokumentasi seni budaya melayu di natuna Membangun gedung posyandu mawar PKK Kelurahan Siantan Khitanan untuk anak-anak yang tidak mampu Renovasi gedung TK Gedung Pendopo desa Payalaman Pembanguan gedung TK Al-Qur,an Memberikan stimulan bantuan untuk menggerakkan aktifitas organisasi IKKNA dan suport terhadap upaya kemandirian ekonomi, jumlah anggota nelayan yang tergabung dalam ikatan kerukunan nelayan anambas lebih kurang 300 orang, bantuan yang diberikan adalah aberupa alat pancing rawai dan keramba

Sumber: West Natuna Consortium (2008)

BAB V GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN STAR ENERGY 5.1. Profil Perusahaan Star Energy Perusahaan Star Energy adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di sektor MIGAS, berdiri pada bulan April 2004. Saat ini Perusahaan Star Energy membeli 31.25% saham kepemilikan serta sekaligus menjadi operator lapangan produksi MIGAS Kakap PSC yang terletak di laut Natuna kepulauan Riau (Perusahaan Star Energy, 2007). Pada bulan November 2004, Perusahaan Star Energy mengakuisisi Magma Nusantara Ltd., yaitu sebuah perusahaan panas bumi yang mengoperasikan 110 MW pembangkit listrik tenaga panas bumi di Wayang Windu, Jawa Barat. Saat ini Perusahaan Star Energy juga memiliki 100 persen saham kepemilikan di blok eksplorasi Banyumas PSC di Jawa Timur, blok eksplorasi Sebatik PSC di Kalimantan Timur, dan blok eksplorasi Sekayu PSC di Sumatera Selatan. Perusahaan Star Energy saat ini juga sedang mengerjakan project Unit II di Wayang Windu untuk mendapatkan tambahan 110 MW pembangkit listrik tenaga panas bumi (Perusahaan Star Energy, 2007). 5.2. Visi Perusahaan Star Energy Untuk menjadi yang terhormat dan berkembang pesat untuk perusahaan penghasil energy di Indonesia dengan menciptakan nilai yang kompotitif dan seimbang bagi investor kami, karyawan kami, negara dan komunitas (Perusahaan Star Energy, 2007). 5.3. Misi Perusahaan Star Energy Jalan menuju sukses dalam pencapaian kehormatan dan menjadi mitra terpilih untuk semua jaringan kami. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka SE dalam melaksanakan segala kegiatan menerapkan nilai-nilai “BRIGHT STAR” yang merupakan kultur perusahaan adalah: B – Balanced Value for Stakeholders (nilai keseimbangan dengan stakeholders) R – Respect People (saling menghargai) I – Innovative and Entrepreneurial (inovasi dan pegembangan)

G – Go the Extra Mile (pelayan yang maksimal) H – Honesty and Integrity (kejujuran dan keadilan) T – Teach Yourself Daily (belajar tiada henti) S – Safety, Health, and Environment (keselamatan, kesehatan dan lingkungan) T – Teamwork (kerjasama) A – Awareness of Cos (penghematan terhadap biaya) R – Relationships are Important (menjaga hubungan) Keunikan dari kultur Perusahaan Star Energy terletak pada poin pertama “Balanced Value for Stakeholders”, yang mempunyai arti bahwa keberadaan Perusahaan harus dirasakan manfaatnya oleh para stakeholders, dimana masyarakat dan Pemda adalah sebagai pemanfaat secara langsung dan keberadaannya sangat mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan sebuah program.. Dengan memiliki kultur tersebut, maka perusahaan berkomitmen untuk membantu masyarakat melalui penerapan program-program pengembangan masyarakat CD (community development) dengan harapan masyarakat tempatan dapat mandiri. 5.4. Rujukan Kebijakan tentang Program Community Development Kebijakan manajemen tentang program community development ditempatkan dalam kebijakan corporate social responsibility (CSR) Perusahaan Star Energy. Karena komunitas lokal adalah salah satu stakeholders sosial perusahaan, maka program CD (community development) adalah bagian dari program CSR secara umum. Dalam kerangka ini maka tujuan program CD harus mengacu pada tujuan program CSR perusahaan, karena program CSR harus ditempatkan sebagai kebijakan payung yang lebih tinggi kedudukannya. Kebijakan CSR perusahaan ini merujuk kepada dokumen Corporate Social Responsibility Guidelines (2006), yang telah dimiliki Perusahaan Star Energy sebelumnya (Perusahaan Star Energy, 2007). Selanjutnya sebagai perusahaan swasta nasional pemegang kontrak karya yang berada dalam koordinasi dengan BP Migas, maka kebijakan CD Perusahaan Star Energy juga harus mengacu pada kebijakan pemerintah tentang program pengembangan masyarakat CD (community development). BP Migas telah menetapkan Pedoman Tata Kerja No. 017/PTK/III/2005 yang salah satu isinya mengenai Pedoman Program Pengembangan Masyarakat dan kebijakan tertulis

program CD (community development) serta kebijakan lain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan yang akan datang (Perusahaan Star Energy, 2007). 5.5. Alur Proses Pelaksanaan Program Perusahaan Star Energy Dalam upaya pelaksanan program supaya efektif, efisien dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan, maka Perusahaan Star Energy mempunyai strategi dalam proses pelaksanaan program yaitu dengan melakukan lima langkah proses pelaksaan sebagai berikut: (1) pemetaan sosial, (2) terjun/observasi ke lapangan, (3) koordinasi dan kerja sama dengan pemda dan perusahaan lain yang berada di Kabupaten Natuna (ConocoPhiliips, PremierOil), (4) monitoring dan evaluasi serta, (5) membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan (Perusahaan Star Energy, 2007). 5.6. Program-Program Pengembangan Masyarakat Perusahaan Star Energy Sesuai dengan petunjuk dari BPMIGAS dan manajemen Perusahaan Star Energy, program pengembangan masyarakat CD (community development) yang dilakukan perusahaan meliputi empat aspek program inti sebagai berikut: (1) program pendidikan dan kebudayaan, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) program kesehatan dan, (4) program fasum/fasos. Program-program yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dilapangan dengan mengambil skala prioritas dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia oleh manajemen perusahaan.

5.6.1. Pendidikan Pendidikan merupakan prioritas utama dalam program CD karena di seluruh wilayah di Indonesia masih banyak yang belum merasakan maupun tersentuh oleh aspek pendidikan. Oleh karena itu Perusahaan mencoba meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan membuat program-program CD yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Program-Program yang sudah berjalan adalah : memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada pelajar dari tingkat SD sampai universitas setiap tahun, memberikan

penghargaan terhadap guru-guru berprestasi dan berdedikasi,

memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada sekolah-sekolah, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru setempat untuk meningkatkan kompetensi dalam proses belajar mengajar dan membangun gedung sekolah SMPN 3 di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan.

5.6.2. Pemberdayaan Ekonomi Guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang kebanyakan adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, perusahaan merancang programprogram CD di bidang ekonomi. Perusahaan mendorong pembentukan sebuah koperasi yang disebut KUB (koperasi usaha bersama) Anambas Sejahtera. Perusahaan Star Energy melaksanakan program di bidang ekonomi seperti seperti memberikan bantuan bibit mangga unggul kepada petani disertai dengan pendampingan dan bantuan peralatan untuk menghasilkan padi organik, bantuan pelatihan pembuatan sablon bagi generasi muda. Kepulauan Anambas, merupakan penghasil kelapa yang sangat tinggi, sementara produk kopra yang dihasilkan tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat khususnya petani kelapa. Dengan adanya program VCO ini, masyarakat khususnya petani kelapa mendapatkan added value yang kelak akan meningkatkan penghasilan mereka. Melalui

program

ini

juga,

diharapkan

secara

berkelanjutan

akan

meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menghasilkan produk turunan kelapa lainnya, antara lain karbon aktif dari tempurung kelapa. Berdirinya KUB (koperasi unit bersama) yang diprakarsai oleh Perusahaan Star Energy dan Pemda Kecamatan Siantan memberikan dampak yang besar terhadap kegiatan pengembangan masyarakat di Kepulauan Anambas, khususnya dalam sektor ekonomi. Hal ini dipacu oleh didirikannya Gedung KUB (koperasi usaha bersama) Anambas Sejahtera. Gedung ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy di bidang infrastruktur yang terintegrasi dengan bidang ekonomi. Dengan adanya gedung KUB (koperasi usaha bersama) Anambas Sejahtera bukan hanya berfungsi untuk semata-mata memasarkan produk VCO, tetapi juga akan menjadi cikal bakal perekonomian masyarakat Kepualauan Anambas. Banyak

unit-unit usaha lainnya yang akan mendukung kegiatan perekonomian, antara lain pelatihan pengemasan madu dan pemasaran produk-produk rumah tangga lainnya yang dihasilkan oleh masyarkat lokal, misalnya kerupuk udang, kerupuk ikan, ikan asap, ikan asin, sehingga masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan kebutuhan barang-barang tersebut di koprasi KUB (koperasi usaha bersama) tersebut. Sektor ekonomi merupakan sasaran utama dari program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy, dimana VCO yang dihasilkan oleh masyarakat tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga saja, tetapi juga dipasarkan keluar daerah seperti Kota Tanjung Pinang melalui KUB (koperasi usaha bersama) Anambas Sejahtera, dan saat sekarang sedang dilakukan penjajakan untuk bisa bekerjasama dengan salah seorang pengusaha dari Malaysia.

5.6.3. Kesehatan Program CD di bidang kesehatan dilakukan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pengobatan penyakit-penyakit ringan seperti operasi katarak, bibir sumbing dan tumor jinak dalam bidang ini Perusahaan Star Energy bekerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

5.6.4. Fasum/Fasos Program CD di bidang fasum/fasos yaitu bantuan infrastruktur yang diberikan oleh Perusahaan antara lain : Pembangunan gedung SMPN 3 Desa Nyamuk, Siantan dan gedung TK Ladan, Kecamatan Palmatak. Pembangunan gedung KUB (koperasi usaha bersama) Anambas Sejahtera. Sedangkan di bidang sosial. Selain itu, perusahaan juga melakukan renovasi rumah masyarakat miskin yang sudah tidak layak huni di Desa Ladan, Kecamatan Palmatak.

BAB VI KONDISI DESA DAN KELURAHAN PENERIMA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DAN PERUSAHAAN STAR ENERGY DI KECAMATAN PALMATAK DAN KECAMATAN SIANTAN 6.1. Karakteristik Desa Kecamatan Palmatak Bagian ini memaparkan karakteristik desa yang menerima program pembangunan daerah dan program pengembangan masyarakat di wilayah Kecamatan Palmatak sebagai daerah yang mendapat dampak langsung/ring pertama dari program pengembangan masyarakat CD (Community Development). Desa se-kecamatan Palmatak yang mendapat program pengembangan masyarakat dari Perusahaan Star Energy adalah Desa payalaman, Desa Ladan, Desa tebang dan Desa mubur.

6.1.1. Desa Payalaman Jumlah penduduk sebanyak 2.608 terdiri dari 582 kepala keluarga, laki-laki 1365 orang dan perempuan 1243 orang, sekitar 60% kepala keluarga bekerja untuk perusahaan dan selebihnya bertani, nelayan atau pedagang kecil. Penduduk laki-laki sebanyak 52.3%, masih lebih banyak dari perempuan (47.7%). Kondisi ini dapat dipahami karena sebagian besar penduduk datang ke Desa Payalaman untuk bekerja di perusahaan. Pada saat ini beberapa fasilitas yang sudah tersedia seperti 5 buah mushalla dan 1 buah gereja, pelabuhan kecil yang cukup membantu lalu lintas antar pulau (pompong atau speed boat) dan sarana transportasi untuk anak-anak yang bersekolah ke Tebang, Rumah Sakit Lapangan dan Poliklinik yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan di Natuna serta gedung masing-masing satu buah TK, SD, SMP (MTs), MAN. Fasilitas serupa juga dibangun oleh perusahan atas nama konsorsium (gabungan perusahaan Premier Oil, Conoco Philips dan Perusahaan Star Energy) jalan aspal beton didepan pagar matak base ke Desa Payalaman, hal ini dilakukan dalam upaya melanjutkan program pengaspalan jalan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Payalaman No

Tingkat Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8

Belum sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD SLTP SLTA D1 D3 S1 Total Sumber : Bappeda (2007)

Jumlah (jiwa) 597 321 1.128 197 304 11 23 27 2.608

Persentase (%) 22.9 12.3 43.3 7.5 11.6 0.4 0.9 1 100

Kontribusi dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy hanya sebatas memberikan beasiswa mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA seKecamatan Palmatak dan diberikan kepada siswa yang berprestasi dan diutamakan siswa yang tidak mampu, begitu juga dengan pemberian penghargaan kepada guruguru yang berprestasi dan berdedikasi se-Kecamatan Palmatak. Dalam bidang ekonomi Perusahaan Star Energy memberikan keterampilan bagi masyarakat untuk mengolah minyak kelapa menjadi VCO, tempurung briket dan pengolahan pengasapan ikan serta pengepakan ikan dan madu. Dan dalam bidang pertanian memberikan bantuan bibit buah mangga dan serta pelatihan sablon untuk para pemuda, tetapi program ini dilakukan se-Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan, artinya pesertanya dipilih berdasarkan utusan desa masingmasing (tokoh masyarakat).

6.1.2. Desa Mubur Desa Mubur merupakan salah satu desa di Kecamatan Palmatak yang menempati sebuah pulau tersendiri di sebelah barat Pulau Matak. Jarak antara desa ini dengan pusat Kecamatan (di Desa Ladan dan Tebang) cukup jauh yaitu sekitar 27 km dan hanya dapat ditempuh melalui laut. Jumlah penduduk sekitar 1.615 jiwa, dengan jumlah KK 418 keluarga tersebar ke dalam lima RW atau kampong, laki-laki berjumlah 834 jiwa dan perempuan berjumlah 781 orang.

Fasilitas yang tersedia seperti puskesmas pembantu, dermaga tambatan perahu, sekolah satu buah gedung SD dan satu SLTP, lima buah mesjid. Rata-rata mata pencarian penduduk adalah nelayan dan petani Desa Mubur adalah salah satu desa binaan dari Perusahaan Star Energy dalam bidang perkebunan, namun program itu baru dilakukan pada tahun 2008 jadi belum terlalu nampak hasil yang mengembirakan

6.1.3. Desa Ladan. Jumlah penduduk Desa Ladan sekitar 1.567 jiwa, yang terdiri dari 435 kepala keluarga. Komposisi penduduk Desa Ladan terdiri dari 838 penduduk laki-laki dan 789 jiwa terdiri dari penduduk perempuan, dengan mata pencarian yang beragam. Fasilitas yang sudah tersedia seperti jalan beton, listrik PLN, gedung puskesmas, lapangan olah raga kecamatan, rumah sakit, kantor Kecamatan, kantor Kapolsek, dermaga perahu motor, pasar rakyat, sekolah TK, SD dan SLTP. Tabel 9. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Ladan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Pekerjaan Petani Buruh Bangunan Pegawai Negeri Pengrajin Pedagang Peternak Nelayan Guru Honorer Polisi Tukang Jahit TOTAL Sumber : Bappeda (2007)

Jumlah (jiwa) 123 30 23 10 38 12 219 32 10 20 517

Persentase (%) 23.79 5.80 4.45 1.93 7.35 2.32 42.36 6.19 1.93 3.87 100.00

Kontribusi yang sudah diberikan oleh Perusahaan Star Energi di Desa Ladan selain pembangunan gedung TK juga memberikan bantuan perbaikan rumah untuk keluarga yang sangat-sangat miskin, dimana kondisi rumahnya betul-betul tidak layak unuk dihuni sedangkan orang tersebut tidak mempunyai keluarga dan anak yang bisa untuk membantu. Tahun 2007-2008 terdapat 2 buah rumah masyarakat yang sudah di perbaiki, program lain adalah bantuan renovasi batu mereng untuk tangga jalan kantor Camat Kecamatan Palmatak serta program perbaikan pipanisasi air bersih.

Khusus masalah air bersih sangat menjadi proritas bagi masyarakat Palmatak pada umumnya dan Desa ladan dan Desa tebang sehingga program ini dilakukan secara bersama dengan perusahaan Premier Oil dan Conoco Phillips. Walaupun sudah dilakukan secara bersama-sama tiga perusahaan namun program tersebut hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena sumber air yang terpisah-pisah dan tidak memadai serta jarak antara sumber mata air dengan daerah pemukiman penduduk sangat jauh.

6.1.4. Desa Tebang Desa Tebang merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Palmatak. Dilihat dari letaknya, Desa Tebang berada di tengah Pulau Matak dan berbatasan dengan Desa Ladan di sebelah utara, Desa Batu Belah di sebelah timur, Desa Air Asuk di selatan dan Desa Mubur di sebelah barat. Berbeda dengan desa lain yang ada di Pulau Matak yang lebih banyak memanjang di pesisir pantai, secara geografis, desa ini membentang dari timur yang merupakan wilayah perbukitan ke barat yang melingkupi cukup banyak pulau-pulau kecil. Jumlah penduduk Desa Tebang adalah 1971 jiwa, terdiri dari laki-laki 989 jiwa dan 982 adalah kaum wanita dengan jumlah kepala keluarga sekitar 517 kepala keluarga. Namun meskipun berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan (kecamatan), kondisi jalan utama Desa Tebang ini relatif buruk dibandingkan Desa Ladan, hanya memiliki lebar 2 meter dengan konstruksi hanya terbuat dari semen dan fondasi dari batu karang. Dengan demikian, jalan ini hanya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 2 serta tidak dapat menahan beban yang terlalu berat. Fasilitas yang sudah tersedia di Desa Tebang adalah puskesmas, gedung pertemuan serbaguna, sekolah TK, sekolah SD dan SLTA dan mata pencaharian penduduk adalah sebagai nelayan dan petani. Kontribusi yang diberikan oleh Perusahaan Star Energy di Desa Tebang dalam bidang pendidikan adalah laboraturium bahasa Inggris, sebenarnya ini adalah usulan dari Dinas Pendidikan Kecamatan Palmatak tahun 2006, fasilitas ini diberikan atas nama west natuna consortium (WNC), namun sekarang fasilitas tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena keterbatasan tenaga pengajar.

6.2. Karakteristik Desa/Kelurahan di Kecamatan Siantan Bagian ini memaparkan karakteristik Desa yang menerima program pembangunan daerah dan program pengembangan masyarakat di wilayah Kecamatan Siantan sebagai daerah yang mendapat dampak tidak langsung/ring ke-dua dari program pengembangan masyarakat CD (community development). Desa se-Kecamatan Siantan yang mendapat program pengembangan masyarakat dari Perusahaan Star Energy adalah Desa Tarempa/Kelurahan, dan Desa Nyamuk. Kedua desa ini yang akan dipaparkan hanya secara umum adalah pada aspek geografi (penduduk berdasarkan usia, pekerjaan dan pendidikan), fasilitas umum/insfrastruktur (jalan, transportasi, air, listrik, komunikasi) dan fasilitas sosial (sekolah, mesjid), serta potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Data yang dipaparkan dalam laporan ini terutama berasal dari monografi yang diberikan oleh pihak Kantor Desa dan Kantor Kecamatan setempat.

6.2.1. Kelurahan Terempa Kelurahan Terempa, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Siantan merupakan sebuah "kota tua" yang multi-etnis. Akses masuk langsung menuju Kelurahan Terempa hanya dapat dicapai melalui jalur transportasi laut yang dilayani oleh kapal-kapal PT. Pelni, seperti KM. Bukit Raya, KM. Lawit, dan kapal-kapal perintis. Sedangkan akses masuk dari jalur udara harus melalui bandara Matak di Kecamatan Palmatak yang dilayani oleh pesawat Riau Airlines dua kali seminggu. Jumlah penduduk sekitar 4489 jiwa, terdiri dari 2265 pria dan 2264 wanita dan memilik 1.483 kepala keluarga. Dengan demikian, kepadatan penduduk Kelurahan Terempa sebanyak 239,4 jiwa/km2. Berdasarkan data Kelurahan tahun 2007, komposisi penduduk terbesar adalah yang berusia 16-55 tahun (67%), berturutturut selanjutnya penduduk berusia 5-15 tahun (19,3%), usia <5 tahun (7,9%), usia >55 tahun (5,8%) (Bappeda, 2007). Sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas umum lain yang dapat ditemui di kelurahan ini antara lain: kantor Keamatan, kantor Kelurahan, kantor pos, kantor polisi, asrama dan markas TNI AL, kantor badan meteorologi dan geofisika, kantor Telkom, kantor PLN, gedung serbaguna (Astaka) , rumah baca (perpustakaan

umum), puskesmas, posyandu Mawar (dibangun oleh Premier Oil), Gedung KUB Anambas yang dibagun oleh Perusahaan Star Energy, GOR yang dibangun oleh WNC, kantor imigrasi, dan kantor-kantor cabang dinas lainnya. Berdasarkan data Kelurahan, pada tahun 2006 angka putus sekolah di Kelurahan Terempa relatif kecil, tercatat 15 orang (2%) dari 1.015 orang usia 7-15 tahun yang putus sekolah. Adapun tingkat pendidikan penduduk terbanyak adalah lulusan SD/sederajat (53%), selanjutnya secara berturut-turut tamat SMP/sederajat (26%), tamat SMA/sederajat (12%), tidak tamat SD/sederajat (5%), tamat D3 (2%), tamat SI (0,9%), tamat D2 (0,6%), dan tamat DI (0,4%). Selain itu, masih ada penduduk yang buta huruf (0,8%). Tabel 10. Sarana Pendidikan di Kelurahan Tarempa No.

Jenis Sarana

1. TK 2 SD/sederajat 3. SMP/sederajat 4. SMA/sederajat Sumber : Bappeda (2007)

Jumlah Murid (jiwa) 1 40 8 1216 2 431 2 381

Guru (jiwa) 3 29 10 19

Rasio Murid-Guru 13,3 41,9 43,1 20,0

Mata pencaharian pokok penduduk Kelurahan Tarempa yang didata oleh Kelurahan Tarempa saat ini tidak lagi didominasi oleh perikanan (nelayan), melainkan perdagangan yang melibatkan hampir 1.400 orang, selanjutnya yang bekerja sebagai petani 485 orang, buruh tani 325 orang, nelayan 188 orang. Selain itu, pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk antara lain: pengrajin, industri rumah tangga, jasa, ojek, montir, guru honorer, dokter, PNS dan pegawai swasta.

6.2.2. Desa Tarempa Barat Keseluruhan jumlah penduduk Desa Tarempa Barat pada akhir juli 2007 adalah sebesar 3.102 jiwa yang terdiri dari penduduk perempuan sebesar 48,5!% (1.505 jiwa) dan penduduk laki-laki sebesar 51,49% (1.597 jiwa). Jumlah penduduk yang ada di Desa Tarempa Barat ini tercakup di dalam 797 Kepala Keluarga. Berdasarkan hasil observasi lapangan, Desa Terempa Barat memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat dikatakan cukup memadai. Jalan yang menghubungkan antara Desa Tarempa Barat dengan Kelurahan Tarempa terbuat dari semen yang cukup kuat.

Desa ini juga memiliki sumber air bersih yang cukup baik dengan adanya jaringan PAM (Perusahaan Air Minum) yang telah tersebar hampir ke seluruh wilayah desa. Akan tetapi, ada sebagian warga desa yang belum menikmati air PAM ini terutama warga di sekitar RW 05 dan 06 yang sebagian besar dihuni oleh Suku Laut. Selain PAM, jaringan listrik juga sudah dapat dirasakan oleh seluruh warga desa dengan adanya PLN di desa. Hampir setiap rumah yang ada di desa ini sudah tersambung aliran listrik PLN. Fasilitas lain yang dapat dilihat adalah lapangan olahraga tempat anak-anak dan juga para remaja berkumpul untuk berolahraga seperti sepak takraw, bola volley, maupun bulu tangkis. Seringkali lapangan olahraga ini dipergunakan pada sore hari untuk bermain sepak takraw. Desa Tarempa Barat karena merupakan sebuah desa pemekaran yang baru, sehingga belum memiliki data-data monografi yang cukup lengkap terutama data mengenai pendidikan. Namun, berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Tarempa Barat banyak yang tidak melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Sebagian besar hanya menamatkan sekolah sampai ke jenjang SMU/sederajat saja terutama untuk para remajanya, sedangkan untuk para orang tua sebagian besar hanya tamat SD/sederajat dan hanya sebagian kecil saja yang tamat SMP/sederajat. Di desa ini hanya terdapat satu bangunan SD yang terletak di wilayah RW 04 dan 05. Dari hasil wawancara mendalam di lapangan dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Tarempa barat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan jika musim ikan sedang bagus, sedangkan jika musim ikan sedang tidak bagus maka nelayan yang memiliki lahan akan bekerja sebagai petani. Adapun nelayan yang tidak memiliki lahan pada saat musim ikan tidak bagus sebagian ada yang bekerja sebagai buruh kasar dan ada yang memilih untuk di rumah saja menganggur. Pusat perekonomian di Desa Tarempa Barat setiap harinya terpusat di pasar ikan.

6.2.3. Desa Nyamuk Jumlah penduduk total Desa Nyamuk masih sangat rendah, yaitu total 2.238 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan adalah 566 keluarga tersebar ke dalam lima RW atau kampung. Di desa ini terdapat 49, 07% (1.098) jiwa penduduk laki-laki dan 50,97% (1.140) jiwa penduduk perempuan.

Letak Desa umumnya pada bagian teluk mengikuti bentuk pulau untuk melindungi Desa dari terpaan gelombang laut. Posisi Desa dari utara ke selatan dapat diurut antara lain RW, Dusun, Batu Belah, Mubur Kecil dan Lingai di bagian selatan. Secara administratif, RW Lidi terdiri atas 2 Rukun Tangga (RT). Tidak seperti di Tarempa, jalan darat yang menghubungkan antar kampung (RW) di Pulau Nyamuk belum terbangun, kalaupun ada hanya beberapa dan masih berupa jalan setapak yang terjal dan sulit ditempuh. Sebagaimana halnya pada banyak desa lain di luar pulau Nyamuk, di Pulau Nyamuk sarana listrik PLN belum terpasang sama sekali. Untuk penerangan rumah-tangga penduduk menggunakan mesin pembangkit diesel atau penerangan lampu minyak. Tercatat sebanyak 70 kepala keluarga yang menggunakan penerangan dari pembangkit diesel secara perorangan, namun mayoritas sebanyak 397 kepala keluarga masih mengandalkan penerangan dari lampu minyak. Biasanya satu mesin diesel digunakan oleh beberapa rumah-tangga semacam sewa, sehingga beban biaya bahan bakar menjadi lebih murah untuk masing-masing rumah tangga. Sarana pendidikan di Desa Nyamuk cukup baik, yaitu terdapat 1 buah SD, 1 SMP Lokal Jauh. Jumlah sarana ini memang lebih sedikit dibanding desa-desa lain di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan umumnya. Dapat dipahami karena jumlah penduduk yang sedikit serta penyebaran kampung yang relatif jauh satu dengan lainnya, maka penyediaan banyaknya sarana pendidikan akan menjadi tidak efisien. Kontribusi yang diberikan oleh Perusahaan Star Energy adalah mendirikan sebuah bagunan SMP di Desa Nyamuk dan sekarang SMP tersebut menjadi pusat belajar bagi anak-anak dari pulau-pulau terdekat, kalau sebelumnya masyarakat di Desa Nyamuk menyekolahkan putra-putri mereka ke Tarempa. 6.3. Potret

daerah kajian sebelum mendapat bantuan Perusahaan Star

Energy 6.3.1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kondisi pendidikan di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan sangatlah memprihatinkan, hal tersebut berkaitan erat dengan faktor infrastruktur fisik, tenaga guru dan kebijakan pendidikan daerah yang tidak kondusif. Dengan

sendirinya Sangat berpengaruh terhadap kondisi proses relajar-mengajar dan output pendidikan dalam jumlah dan kualitas. Kondisi sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11. Jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan Tahun 2007 No

Kelurahan/Desa

T

SD

MI SLT

K

MT

P

S

SMU

MAN/MAS

1

Desa Payalaman

1

1

-

-

1

1

2

Desa Mubur

1

5

-

1

-

-

-

3

Desa Ladan

1

1

-

-

-

-

4

Desa Tebang

1

3

-

-

-

1

-

5

Kelurahan Tarempa

1

7

1

2

1

1

1

6

Tarempa Barat

1

3

1

-

-

-

-

7

Desa Nyamuk

-

3

-

-

-

-

-

Jumlah

6

23

2

3

2

2

2

Sarana Prasarana

Masih minim dan sudah banyak yg rusak, hampir semuanya berasal dari bantuan pemerintah

Kondisi Guru

1. Berpindah-pindah, dan sekitar 80% SD hanya memiliki 1-2 guru mengajar 6 kelas, serta kurang penguasaan kurikulum 2. Pendidikan kurang mendapat dukungan dari masyarakat 3. Minimnya kualitas kesejahteraan guru serta kurangnya alat transportasi dan komonikasi

Sumber : Bappeda (2007) Dari sisi infrastuktur sekolah setiap desa dan kampung di wilayah Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan terdapat bangunan SD, sebahagian besar bangunannya dalam kondisi rusak, diantaranya ada yang sedang di renovasi dan dibangun baru, begitu juga dengan fasilitas pendidikan berupa kantor, perpustakaan, serta perumahan guru. Selama ini dana pembangunan fisik bertumpu dari bantuan pemerintah. Dari sisi Guru, rata-rata masing-masing sekolah terdapat 2 orang guru, dan mereka sering berpindah-pindah karena tidak banyak guru yang berasal dari putra daerah tempatan, berbeda agama dan tidak adanya dukungan orang tua murid. Disamping itu Belem memadainya mekanisme pengelolaan menejmen sekolah serta pemenuhan hak-hak guru.

Dari sisi siswa, masih rendahnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendampingan pendidikan terhadap anak yang disebabkan dan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua, beratnya kondisi ekonomi keluarga, serta persepsi sebahagian orang tua yang belum melihat pendidikan anak sebagai faktor prioritas. Disamping itu juga terlantarnya proses belajar mengajar karena rendahnya motivasi dan keseriusan siswa untuk mengkondisikan waktu belajat secara efektif. Kebudayaan yang penulis maksud disini adalah kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan digerakkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) seperti adat perkawinan, dan permainan rakyat, jika kebudayaan ini tidak dilestarikan maka lambat laun kebudayaan tersebut akan punah, untuk itu Lembaga Adat Melayu menggagas diperlukannya upaya-upaya untuk melestarikan adat istiadat tersebut kepada generasi-generasi yang lebih muda serta yang memang berminat. Kegiatan tersebut seperti pertandingan lomba berpantun dalam upacara perkawinan, sarasehan adat melayu, lomba bermain kesenian rakyat seperti kesenian mendu, gobang, mak yong, bermain gaseng, berkayuh jongkong dan lain-lain.

Tabel 12. Bantuan dan Kegiatan Adat Budaya Adat Perkawinan 1.Adat perkawinan

Bantuan Pemda Berupa kelengkapan alat-lat perkawainan yang sesuai dengan cirikas melayu- serta dukungan untuk acara sarasehan adat melayu

Kesenian 1.Kesenian Mendu

Dukungan Peralatan dan sarana, seperti baju dan gendang

Permainan Rakyat 1.Permainan Gaseng

Dukungan berupa pemberian hadiah bagi para pemenang

6.3.2. Kesehatan

Tujuan Kegiatan 1.Terlaksananya sebuah perhelatan dalam pernikahan yang sesuai dengan budaya melayu 2.Memberikan pemahaman yang benar tentang makna dari sebuah pernikahan Terbentuknya pencitraan yang positif terhadap budaza-budaya melayu bagi generasi muda Menumbuhkan perasaan persaudaraan antar sesama warga dalam satu kampung

Dalam masaalah kesehatan penulis menggambarkan kondisi infrastruktur yang tersedia, tenaga medis dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Bila dilihat dari sisi pemukiman mayoritas perumahan warga dibangun di wilayah pesisir pantai, pada saat air surut kondisi kawasan pemukiman kelihatan kotor dengan sanitasi yang tidak sehat (kebiasaan masyarakat membuang sampah di laut, sehingga sewaktu air surut kotoran sampah banyak yang ting al di darat). fasilitas MCK juga sangat terbatas dan boleh dikatakan tidak ada dan masyarakat yang membuat rumahnya di tepi pantai membuang kotoran langsung ke laut. Secara umum penyakit yang sering di derita oleh masyarakat ádalah penyakit darah tinggi, penderita mata katarak, dan penderita gigi kropos . Tabel 13: kondisi infrastruktur, tenaga medis dan lingkungan sekitar Gambaran umum

Lokasi Desa Payalaman

Sarana kesehatan dan tenaga medis

Jenis penyakit yang sering dijumpai di masyarakat Kondisi Lingkungan

Jumlah

Keterangan

1. Rumah sakit umum 6 orang dokter 2. Puskes Pembantu 3. Poliklinik Perusahaan Desa Ladan 1 Puskesmas 3 dokter, 2 kecamatan perawat dan 1 bidan desa Desa Tebang Tidak ada sarana 2 orang bidan kesehatan Desa Nyamuk Tidak ada sarana 1 orang dokter kesehatan 2 orang bidan Desa Mubur Tidak ada sarana kesehatan Kelurahan 1 Rumah sakit 4 Dokter, 10 bidan Terempa kecamatan dan 5 perawat 1 Poliklinik Tarempa Barat Tidak ada sarana 2 orang bidan desa kesehatan Masih tingginya angka kematian bagi ibu hamil, kurang perhatian dan dukungan masyarakat terhadap kesehatan, masih tingginya angka Penyakit darah tinggi, rabun mata/mata katarak, gigi tropos dan malaria, serta masih adanya anak dan orang dewasa yang kurang Gizi Belum tersedianya tempat penampungan sampah, tidak adanya MCK serta kebiasaan masyarakat yang membuang kotoran langsung kelaut, sehingga sewaktu air surut maka kotoran/sampah akan banyak ditemui dilingkungan perumahan.

6.3.3. Kondisi Perekonomian Mata pencaharian utama yang dominan yaitu sebagai nelayan, dan sebagian masyarakat yang berada di wilayah perbukitan sebagai petani. Bagi para generasi muda lebih banyak memilih mata pencarian disektor formal seperti menjadi pegawai negeri atau swasta. Dukungan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari bukan hanya dalam pengaturan keuangan keluarga tetapi juga melakukan kegiatan pekerjaan alternatif, seperti menitik batu, membuat minyak kelapa, berjualan kue, menjahit baju dan lainya. Gambaran umum nelayan tangkap dan nelayan budidaya : 1. Keterbatasan pemilikan alat tangkap dan modal; 2. Langkanya benih ikan, akses pasar serta tenaga penyuluh perikanan; 3. Pengunaan cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; 4. Perikanan budidaya sekitar 1681 buah dengan keramba tancap. Gambaran umum Pertanian : 1. Tanaman yang tersedia seperti kelapa, karet, cengkeh, namun tidak terurus karena harganya sangat murah; 2. Topografi kecamatan palmatak dan sientan sangat relevan untuk tanaman keras. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah 20 ini :

Tabel 14. Jenis pekerjaan Masyarakat Palmatak dan Siantan Pekerjaan Payalaman Ladan

Tebang

Mubur

Tarempa Terempa Nyamuk Barat

Nelayan

44,7%

37,7%

39,0%

70,3 % 20%

70,%

60 ,9%

Petani

31,6%

21,2%

28,4%

20,6%

8,7%

20,7%

30,5%

Sumber : Bappeda (2007)

6.3.4. Kondisi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Secara umum Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak belumlah memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai. Pada bagian ini penulis hanya memberikan gambaran secara sederhana beberapa pasiltas yang sudah tersedia pada lokasi yang menjadi daerah kajian dan bantuan perusahaan Star Energy.

Tabel 15. Sarana dan Prasarana SARANA UMUM Listrik Perbankan Telekomonikasi Transportasi Pasar Perkantoran Pemerintah Pusat Koprasi Terpadu Gedung Serbaguna Air Bersih/PAM Keterangan :

Desa Payalaman X X X -

Desa Ladan X X X

Desa Tebang X X -

Desa Mubur X X X -

Kelurahan Terempa X X X X X X

Tarempa Barat X X X -

Desa Nyamuk X X -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X = Tersedia - = Tidak Tersedia Fasilitas pasar saat ini yang tersedia hanya di Kecamatan Siantan/ Tarempa dan pasilitas perkantoran berupa cantor USPIKA juga terdapat di Tarempa. Untuk di Kecamatan Palmatak baru ada Kantor Camat, Kapolsek, Puskesmas, KUA, dan Dinas Perikanan serta Dinas pendidikan. Fasilitas lain seperti gedung serbaguna yang tersedia hanya di Kelurahan Tarempa. Untuk fasilitas air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah baru terdapat di tarempa, sedangkan di daerah lain belum tersedia.

BAB VII IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERUSAHAAN STAR ENERGY DI KECAMATAN PALMATAK DAN KECAMATAN SIANTAN

7.1. Deskripsi Implementasi Program Beragam program dari berbagai bidang telah dilakukan oleh Perusahaan Star Energy dan beragam pula pendapat serta penilaian yang diberikan atas pelaksanaan maupun manfaat program-program tersebut. Bagian ini memaparkan deskripsi implementasi program serta penilaian pemanfaat dari sisi manfaat, kelayakan, keberlanjutan serta dampak program, dan pandangan stakeholders terkait terhadap pelaksanaan program-program dari sisi partisipasi masyarakat pemanfaat serta kemitraan program dengan pemerintah. Program yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan Perusahaan Star Energy dengan perusahaan lain seperti ConocoPhillips dan Premier Oil, atau sering disebut program WNC (west natuna consortium) baik di bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan fasum/fasos. Namun pada kajian ini yang akan di evaluasi adalah program-program yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan Star Energy di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bantuan beasiswa kepada sekitar 618 siswa mulai dari tingkat SD hingga SLTA, bantuan kepada guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi kepada 70 orang guru, bantuan sponsor alat-alat kesenian melayu untuk satu kelompok sebanyak 11 orang. Program bidang kesehatan yaitu operasi katarak kepada 90 orang masyarakat, bidang pemberdayaan ekonomi yaitu pelatihan VCO (virgin coconut oil) kepada 25 orang, pelatihan dan bantuan bibit buah-buahan sebanyak 20 orang, pelatihan sablon untuk pemuda kepada 16 orang dan bidang fasum/fasos dalam hal ini pembangunan satu buah gedung TK dan satu buah gedung SMP, satu buah gedung KUB, dan renovasi dua buah rumah masyarakat miskin. Semua program tersebut bermula dari kepedulian perusahaan ini pada lingkungan di sekitar wilayah operasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Program-Program Khusus Perusahaan Star Energy Tahun 2008 No 1

Program

Volume

Tahun

Keterangan

SD, SLTP, SLTA, Mahasiswa ,618 siswa/i 70 orang guru

2007

TRP dan MTK

2007

TRP dan MTK

2007

TRP

2007

TRP dan MTK

2007

TRP dan MTK

2007

TRP dan MTK

2007

TRP

2007

MTK

2007 - 2009

TRP

2007 - 2009

TRP

2007 - 2009

MTK

Pendidikan dan Kebudayaan

1

Pemberian Beasiswa

2

Penghargaan kepada guru-guru berprestasi dan berdedikasi

3

Peralatan dan sponsor kesenian melayu

1 kelompok 11 orang anggota

2

Ke s e h a t a n Volume 4 Operasi katarak 90 orang 3 Ekonomi 5 Pelatihan VCO 25 orang (Virgin Coconut Oil) 6 Pelatihan Perkebunan 20 orang dan Pertanian 7 Pelatihan Sablon 16 orang 4 Fasum/Fasos 8 Pembangunan Gedung Desa Ladan TK 9 Pembangunan Gedung Desa Nyamuk SMP Nyamuk 10 Pembangunan Gedung Kelurahan KUB 11 Rehabilitasi Rumah Desa, 2 rumah Miskin Sumber : Perusahaan Star Energy (2008) Keterangan : TRP = Tarempa MTK = Matak 7.2. Penilaian Program

Selaras dengan uraian di atas, pembagian kegiatan program CD (community development) dikelompokan ke dalam empat bidang yaitu bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi dan bidang Fasum/Fasos, yang dinilai adalah dari sisi manfaat, kelayakan, keberlanjutan dan dampak program tersebut. Manfaat program dilihat dari bagaimana penilaian pemanfaat terhadap manfaat program yang digulirkan baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat secara umum. Kelayakan program dilihat apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan pemanfaat, masyarakat dan juga potensi yang ada di desa. Keberlanjutan program

dilihat apakah program tersebut dapat terus berlanjut tanpa bantuan perusahaan atau pemerintah dan juga dilihat apakah pemanfaat dan masyarakat akan tetap terlibat dalam program meskipun tidak dibantu, atau sudah diputuskan. Dampak program dilihat dari pendapat pemanfaat apakah kehidupan keluarga mereka mengalami perubahan dengan adanya program tersebut. Penilaian

kepada

pemanfaat

dilakukan

dengan

cara

mewawancarai/menanyakan langsung kepada 21 key informant yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Setelah dilakukan penilaian dan dikelompokkan ke dalam kategori program yang paling baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. Dalam bagian akhir juga dilakukan penilaian oleh stakeholders (pemerintah dan tokoh masyarakat) terhadap partisipasi yang dilakukan oleh pemanfaat program dan pola kemitraan perusaahan dengan pemerintah. 7.2.1. Pendidikan dan Kebudayaan 7.2.1.1. Program Beasiswa Program bantuan beasiswa meliputi berbagai jenjang sekolah yaitu SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, diberikan mulai dari tahun 2005 sebanyak 152 siswa mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, tahun 2006 meningkat menjadi 366 orang siswa dan tahun 2007 meningkat menjadi 618 orang yang berasal dari Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak (Perusahaan Star Energy, 2007). Program ini bertujuan untuk memberikan semangat belajar kepada siswasiswi, disamping itu juga membantu orang tua yang anaknya tidak mampu tetapi berprestasi dalam belajar sehingga dia bisa melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Secara umum program ini membantu pemerintah dalam mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kebanyakan anak-anak yang tingal di daerah pulau-pulau terpencil tidak melanjutkan sekolah, antara lain karena mereka tidak mempunyai biaya untuk sekolah ke tempat lain (Jade). Peran Dinas Pendidikan Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan dalam program pemberian beasiswa ini adalah mengkoordinir kegiatan mulai dari mendata siswa dari masing-masing sekolah dan mengkomunikasikan kepada pihak perusahaan tentang kelengkapan data siswa.

Pemerintah kabupaten juga melakukan program yang sama dengan Perusahaan Star Energy. Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan beasiswa khusus kepada mahasiswa yang berprestasi saja sementara Perusahaan Star Energy memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu yang tidak tertangani oleh Pemerintah Kabupaten. Dampak program bantuan jelas dirasakan bagi peningkatan kemampuan SDM (sumberdaya manusia) dan secara tidak langsung bagi kemajuan pendidikan di wilayah Palmatak dan Kecamatan Siantan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Beasiswa Peran 1.Memberikan bantuan

Pemda

Perusaha an

Masyarak at

X

X

-

Waktu

Jumlah

27 April 618 2008 siswa

beasiswa

2. Panitia pelaksana X 3. Menseleksi dan X Dari SD mengumpukan data s/d SLTA 4. Kesedian menghadiri X Acara tanpa di bayar TRP5. Menangung biaya X MTK Pelaksanaan acara Proram ini kaitannya dengan program pemda adalah sama-sama memberikan program beasiswa bahkan pemda telah memberikan pendidikan gratis dari SD hingga SLTP. Program beasiswa mendapat respon yang baik dari masyarakat, khususnya bagi orang tua siswa yang menerima manfaat dari program tersebut. Gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap program beasiswa oleh Perusahaan Star Energy dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Beasiswa Oleh Perusahaan Star Energy Aspek Program No 1.

Beasiswa A Manfaat Kesesuaian/ B kelayakan C Keberlanjutan D Dampak

Sumber Informasi Masyarakat

Pemerintah

Baik

Baik

Perusahaan Star Energy Baik

Baik

Baik

Baik

Cukup Cukup

Baik Cukup

Baik Baik

Dari tabel 18 terlihat bahwa masyarakat menilai program beasiswa dari sisi manfaat, kelayakan dinilai baik dan dinilai cukup dari aspek keberlanjutan dan dampak. Karena program ini masih merupakan suatu kebutuhan terutama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, di sisi lain juga sebagai sarana untuk memberikan dukungan kepada siswa agar lebih giat dalam belajar, hal ini berdasarkan masih ditemukan adanya minat belajar yang lemah dari siswa untuk menuntut ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan dukungan orang tua dari sisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Pemerintah menilai program beasiswa baik dari aspek manfaat, kesesuaian, dan keberlanjutan. Sedangkan dari aspek dampaknya dinilai cukup. Pihak Perusahaan Star Energy juga menilai baik pelaksanaan program pemberian beasiswa dari sisi manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampaknya terhadap kemajuan siswa.

Gambar 7. Prosesi Penyarahan Beasiswa oleh Perusahaan Star Energy

7.2.1.2. Program Penghargaan Terhadap Guru-Guru Berprestasi dan Berdedikasi Program ini dilakukan dalam upaya memberikan semangat kepada guru-guru untuk bisa memberikan yang terbaik dan menciptakan terobosan-terobosan yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah dan dunia pendidikan. Diantara penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah karena rendahnya semangat/motivasi guruguru dalam mengajar, beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya motivasi tersebut adalah karena penghargaan terhadap guru sangat minim, uang gaji dan insentif yang mereka terima kurang mencukupi, sehingga mereka tidak begitu bersemangat dalam mengajar. Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka dibuatlah terobosan program oleh Perusahaan Star Energy yaitu memberikan

penghargaan berupa uang insentif kepada guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi. Hasilnya ternyata dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kinerja para guru. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah penghargaan selalu di tingkatkan oleh perusahaan. Tahun 2005 penghargaan diberikan kepada sebanyak 60 guru dan tahun 2007 diberikan penghargaan kepada 70 orang guru. Dampak dari program ini secara langsung dapat terlihat dari proses belajar mengajar terutama di SD 01 Ladan, dimana guru-guru semakin bertambah disiplin dan komitmen dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari banyaknya guru SD dan SLTP yang mengikuti sekolah UT dalam upaya meningkatkan SDM. Jika SDM mereka terus bertambah maju secara tidak langsung

tentunya diharapkan bisa pula mempengaruhi nilai dan

prestasi para siswa. Peran Dinas Pendidikan Kecamatan Palmatak dan Siantan adalah sebagai kordinator penanggung jawab, mulai dari proses penentuan kriteria calon guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi sampai memberikan penilaian terhadap guru-guru. Apabila program ini dihentikan oleh perusahaan maka akan berdampak negatif kepada kinerja guru-guru, karena mereka menganggap program ini sangat baik untuk memacu semangat berprestasi (Yesi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 19. Tabel 19. Peran Pelaku Pembangunan Dalam Program Penghargaan Terhadap Guru Peran

Pemda

Perusahaan

Masyarakat

Waktu

Jumlah Lokasi 27 April 70 Guru 2008 dari SD s/d SLTP TRPMTK

X 1.Memberikan bantuan Penghargaan X 2. Panitia pelaksana X 3. Menseleksi dan mengumpukan data X 4. Kesedian menghadiri Acara tanpa di bayar X 5. Menangung biaya Pelaksanaan acara Kaitan program ini dengan program Pemda adalah dinas terkait mempersiapkan utusan masing-masing dinas untuk diperlombakan pada tingkat Kabupaten sebagai guru teladan.

Pemerintah daerah Kabupaten Natuna sangat tergugah dengan program ini, sehingga Dinas Pendidikan kabupaten mengadakan lomba pemilihan guru-guru berprestasi dan berdedikasi tingkat kabupaten yang diadakan satu kali dalam setahun. Pihak masyarakat menilai baik program penghargaan kepada guru berprestasi dan

berdedikasi dari sisi manfaat kesesuaian maupun dampaknya, sedangkan dari aspek keberlanjutan program dinilai cukup. Pemerintah juga menilai baik program penghargaan kepada guru berdedikasi dan berprestasi dari sisi manfaat, kesesuaian, dan dampak. Sedangkan dari sisi keberlanjutan dinilai cukup. Sementara itu Perusahaan Star Energy menilai bahwa program penghargaan guru-guru berdedikasi dan berprestasi dari sisi manfaat, kesesuaian, berkelanjutan dan dampak juga baik. Gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap program penghargaan terhadap guru-guru berprestasi dan berdedikasi oleh Perusahaan Star Energy dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Penghargaan Guru Berdedikasi oleh Perusahaan Star Energy Penghargaan kepada guru Perusahaan Star No berdedikasi dan Masyarakat Pemerintah Energy berprestasi A Manfaat Baik Baik Baik Kesesuaian/ B Baik Baik Baik 2 kelayakan C Keberlanjutan Cukup Cukup Baik D Dampak Baik Baik Baik Antusias para guru dalam menyambut pelaksanaan program penghargaan bagi guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi mendapat sambutan yang sangat baik, oleh manajemen perusahaan. Hal ini terlihat dari gambar di bawah ini bahwa salah seorang manajemen perusahaan yang berasal dari luar negeri menyempatkan hadir pada acara penyerahan penghargaan tersebut.

Gambar 8. Penghargaan Terhadap Guru Berprestasi

7.2.1.3. Bantuan Peralatan dan Sponsor Kegiatan Kesenian Melayu Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan program community development sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam membina dan memberdayakan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi melalui pendekatan kebudayaan. Pelaksanaan program Revitalisasi seni dan budaya pada masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Siantan, didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini telah terjadi gejala pemudaran dan kepunahan pada unsur-unsur tradisi dan adat istiadat asli penduduk Melayu di Kabupaten Natuna. Di sisi lain, khasanah seni budaya Melayu di Kabupaten Natuna memiliki keunikan tersendiri, yang tidak ditemukan pada masyarakat-masyarakat Melayu yang lain. Program ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat lokal yang ingin mengaktifkan kembali adat istiadat dan tradisi yang mereka miliki, serta sejalan pula dengan kebijakan Pemda Kabupaten Natuna yang saat ini tengah giat-giatnya mengembangkan program pembangunan di bidang seni budaya dan pariwisata. Program ini selain diarahkan pada upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali keberadaan kesenian tradisi yang tengah berada di ambang kepunahan juga diarahkan pada upaya untuk mempersiapkan tenaga SDM pelaku seni. Untuk menunjang kegiatan tersebut Perusahaan Star Energy memberikan bantuan video recorder kepada orkes Seroja yang ada di Siantan serta sponsorship untuk acara yang dilakukannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Kesenian Melayu Peran 1.Memberikan bantuan

Pemda

X

Perusaha an X

Masyarak at -

-

X X

Peralatan

2. Panitia pelaksana 4. Kesedian menjadi Anggota dan bersedia Mengikuti latihan Tanpa minta dibayar 5. Membentuk pelatihan Manajment kelompk

-

Waktu

Jumhlah

April 2008

1 Kelomp ok 25 orang peserta

Tarempa Kecamat an Siantan Program ini belum ada keterkaitan secara khusus dengan program pemerintah Kabupaten. X

X

-

Penilaian terhadap program ini dinilai cukup dan bermanfaat untuk mendukung kelestarian budaya melayu, dan dianggap sesuai dengan kebutuhan dan motivasi penduduk yang ingin melestarikan budaya melayu sebagai identitas mereka karena secara umum program ini kurang dirasakan keberlanjutannya karena baru sekali diberikan oleh perusahaan, namun dampaknya sangat dirasakan oleh kelompok kesenian dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Bantuan Peralatan dan Sponsor Kesenian Melayu oleh Perusahaan Star Energy 3 Bantuan peratan dan Masyarakat Pemerintah Perusahaan Star sponsor kesenian melayu Energy A Manfaat Baik Cukup Baik B Kesesuaian/ Baik Cukup Baik kelayakan C Keberlanjutan Cukup Cukup Cukup D Dampak Baik Cukup Baik Antusias para masyarakat dalam menyambut pelaksanaan program bantuan peralatan dan sponsor kesenian melayu mendapat sambutan yang sangat baik, oleh manajemen perusahaan. Hal ini terlihat dari gambar di bawah ini bahwa salah seorang manajemen perusahaan yang berasal dari luar negeri menyempatkan hadir pada acara penyerahan penghargaan tersebut.

Gambar 9. Penyerahan Bantuan Kesenian Melayu

7.2.2. Kesehatan 7.2.2.1. Program Bakti Sosial Kesehatan/Katarak Dalam bidang kesehatan perusahaan Perusahaan Star Energy melakukan program bakti sosial yaitu melakukan pengobatan gratis (operasi mata katarak), pesertanya adalah masyarakat Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan, program ini dilakukan karena ditemukan dibeberapa daerah masih terdapat warga masyarakat yang mengalami rabun siang karena mata mereka menderita katarak, namun karena keterbatasan sarana pengobatan, tenaga ahli, dan keterbatasan dana dari warga masyarakat, maka program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Kegiatan bakti sosial yang sudah dilakukan adalah melakukan pengobatan gratis kepada 90 orang warga masyarakat yang berada di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan. Warga masyarakat yang dibantu adalah warga yang tidak mampu dan sudah mendapat persetujuan dari dokter setempat (Perusahaan Star Energy, 2008). Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas kesehatan adalah mendata warga masyarakat yang berminat untuk mengikuti operasi mata tersebut ke kampung-kampung. Kontribusi yang diberikan oleh pihak rumah sakit adalah dengan menyediakan ruangan untuk operasi, dan para pasien juga diberikan pelayan khusus setelah di operasi dimana petugas puskesmas terdekat diberi tugas untuk langsung melihat kondisi pasien ke-rumah-rumah mereka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa kendala-kendala yang mereka hadapi setelah operasi dilakukan. Dampak program ini sangat positif, baik untuk pasien sendiri yaitu bisa melihat lebih baik dari semula, dan bagi anggota keluarga juga terasa manfaatnya karena anggota keluarga mereka, yang dulunya mesti di bimbing namun setelah operasi mampu berjalan sendiri. Keberhasilan program ini hampir 100 persen (yazit). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Operasi Katarak Peran Pemda Perusaha Masyarak Waktu Jumhla an at h 1.Memberikan bantuan X 27 April Pengobatan 2008 90 Anggota 2. Panitia pelaksana X Masyara 3. Menseleksi dan X kat mengumpukan data Pasien 4. Kesedian untuk X Kecamat Diberikan pengobatan an Tanpa meminta Siantan Bayaran Dan 5. Menyediakan Tempat X Palmata Dan Fasilitas RSUD k 6. Mengontrol X Secara terjadwal Program ini mempunyai keterkaitan dengan program Kabupaten yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan dan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk hidup sehat. Penilaian terhadap program bakti sosial kesehatan (operasi mata katarak) dinilai baik oleh masyarakat dari sisi manfaat, kesesuaian, dan dampak, sementara pemerintah juga menilai baik dari aspek manfaat, kesuaian dan dampak. Perusahaan Star Energy juga menilai baik dari sisi manfaat, kesuaian dan dampak karena program tersebut memang sangat dibutuhkan.

Pemerintah, masyarakat dan

Perusahaan Star Energy menilai cukup dari sisi keberlanjutan karena program ini hanya bersifat sementara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Bantuan Operasi Katarak oleh Perusahaan Star Energy No Bakti sosial operasi Masyarakat Pemerintah Perusahaan Star katarak Energy 4 A Manfaat Baik Baik Baik B Kesesuaian/ Baik Baik Baik kelayakan C Keberlanjutan Cukup Cukup Cukup D Dampak Baik Baik Baik Antusias para masyarakat dalam menyambut pelaksanaan program bantuan operasi katarak mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat.

Gambar 10. Kegiatan Operasi Katarak 7.2.3. Program Pemberdayaan Ekonomi 7.2.3.1. Pelatihan VCO (virgin coconut oil) Program ini dilatar-belakangi oleh keinginan untuk membantu masyarakat pesisir sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, terutama masyarakat petani kelapa yang tidak memperdulikan kebun kelapanya dan bahkan buahnya banyak yang tidak mereka ambil karena harganya sangat murah (Rp.500/buah). Selama ini kelapa dijual oleh masyarakat setelah dikeringkan ke toke untuk selanjutnya dijual ke Singapur, namun sekitar 10 tahun terakhir ini harga kelapa sangat murah sehinga para petani tidak lagi merawat kebun dan mengambil buahnya, mereka biarkan buahnya jatuh dengan sendirinya tanpa perawatan, kalaupun mereka ambil hanya untuk sekedar kebutuhan rumah tangga saja. Melihat kondisi tersebut Perusahaan Star Energy bekerja sama dengan LIPI di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Bambang dari Yogyakarta telah melakukan studi potensi SDA ekonomi lokal yang sesuai untuk di kembangkan di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan. Program ini mulai dirintis sejak tahun 2005, dimana pertama sekali masyarakat diberikan pelatihan teknologi pengolahan buah kelapa menjadi minyak kelapa murni VCO (virgin coconut oil). Jumlah peserta pelatihan sebanyak 25 orang petani kelapa dari Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan. Hampir semua peserta bisa menyerap ilmu yang diberkan oleh instruktur bahkan mereka bisa juga mengajar warga masyarakat yang lain.

Setelah mereka berproduksi maka dibentuklah KUB (koperasi usaha bersama) VCO Anambas Sejahtera yang anggotanya adalah seluruh peserta yang ikut

dalam pelatihan tersebut. Masyarakat sangat merasakan manfaat dari program tersebut karena disamping tidak membutuhkan modal besar, usaha itu bisa dilakukan sebagai usaha sampingan masyarakat. Dampak dari program ini bukan saja kepada para peserta tetapi kepada masyarakat secara umum yang mempunyai kebun kelapa. Mereka sudah kembali merawat dan menjaga kebun kelapanya dari ganguan kera, dan buah kelapa bisa mereka jual dengan harga yang pantas (Rp. 800 - 1000 per buah) (kamar). Untuk keberlanjutan program ini Perusahaan Star Energy membangun sebuah gedung Koperasi sebagai pusat ekonomi kerakyatan di Kecamatan Siantan. Gedung ini berfungsi untuk menampung hasil produksi VCO yang telah diproduksi oleh masyarakat sebelum dipasarkan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Perusahaan Star Energy dalam upaya menunjang keberlanjutan program ini adalah dengan cara mengembangkan produk kelapa menjadi produk-produk turunan melalui kegiatan pelatihan Bricket Tempurung, Penguatan kelembagaan kelompok, Studi banding dan Pelatihan manajemen usaha. Sewaktu penelitian ini dilakukan, produksi VCO yang dikelola oleh masyarakat mulai menurun karena masalah pemasaran, KUB juga kewalahan untuk membeli karena keterbatasan dana, namun mereka masih mengupayakan pemasarannya ke negara tetangga seperti ke Malaysia (mulyono). Dinas Pertanian membantu mendata serta mencarikan peserta untuk mengikuti pelatihan, menyediakan tempat pelatihan serta menyediakan fasilitas transportasi darat (sepeda motor) bagi staf perusahaan yang ingin melihat langsung lokasi perkebunan masyarakat, serta terlibat secara aktif memberikan pendampingan baik waktu kunjungan team dari LIPI berkunjung ke Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan maupun pada waktu-waktu hari biasa. Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut baik usaha yang dilakukan Perusahaan Star Energy, dan siap memberikan dukungan berupa lahan jika dibutuhkan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pelatihan VCO Peran 1.Memberikan bantuan

Pemda

-

Perusaha an X

Masyarak at -

X X

-

-

Pelatihan

2. Panitia pelaksana 3. Menseleksi dan mengumpukan data 4. Kesedian menghadiri Acara tanpa di bayar 5. Memberi modal kerja 6. Memberikan Pembinaan secara berkala

-

-

-

X

X X

-

Waktu Tahun 2007-2009

Jumhlah

25 Petani Kelapa Kecamat an Palmata k dan Siantan

Program ini keterkaitannya dengan program pemerintah adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan usaha home industry. Penilaian program ini mendapat tanggapan yang positif dari warga masyarakat dan pemerintah dan pihak perusahaan. Terlihat bahwa pihak masyarakat menilai program pelatihan VCO dari sisi manfaat, mendapat nilai baik, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilapangan. Sedangkan dari aspek kesesuaian dan dampak program dinilai cukup, sedangkan dari aspek keberlanjutan program dinilai kurang. Persepsi pemerintah menilai bahwa program pelatihan VCO dari sisi manfaat baik. Dari aspek kesesuaian, dan dampak program cukup, dan dari aspek keberlanjutan kurang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Perusahaan Star Energy bahwa program dari aspek manfaat, dan kesesuaian program dinilai baik, sedangkan dari sisi keberlanjutan program dinilai kurang, dan dari dampak program dinilai cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pelatihan VCO oleh Perusahaan Star Energy Pelatihan VCO (Virgin Perusahaan Star No Masyarakat Pemerintah Energy Coconat Oil) A Manfaat Baik Baik Baik Kesesuaian/ B Cukup Cukup Baik 6 kelayakan C Keberlanjutan Kurang Kurang Kurang D Dampak Cukup Cukup Cukup

Setelah pelatihan VCO mereka dapatkan dari perusahaan, maka ada beberapa perkembangan terhadap pola dan perilaku ekonomi masyarakat binaan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 1.

Harga kelapa meningkat menjadi Rp 800-1000 / buah

2.

Para petani kelapa sudah kembali untuk mengurus ladang pertaniannya terutama dari gangguan kera, dan menjadikan kelapa sebagai penopang perekonomian.

3.

Masyarakat telah menyadari bahwa kelapa bisa menghasilkan VCO dan bermanfaat untuk kesehatan sehingga hampir seluruh masyarakat petani kelapa memelihara serta membuat VCO sendiri (petani kelapa diperkirakan sekitar 7.000 orang di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak). Masyarakat petani kelapa menjadikan pembuatan VCO sebagai usaha rumah tangga (Shalahudin). Berbagai produk yang telah dihasilkan oleh para peserta yang telah mengikuti

pelatihan VCO tersebut dapat langsung dijual ke pasaran dengan sistem pengemasan yang sudah mendapat sertifikasi halal dari pemerintah Kabupaten Natuna, dalam hal ini pihak MUI.

Gambar 11. Hasil Produksi Kegiatan Program Ekonomi

7.2.3.2. Program Pengembangan Perkebunan Melihat potensi wilayah di sekitar Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan yang sebagian besar terdiri dari pergunungan dan mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani kelapa dan karet, maka Perusahaan Star Energy pada tahun 2007 bekerja sama dengan LIPI untuk melakukan pelatihan kepada para

petani dalam hal bercocok tanam. Pada tahap awal diberikan 1800 bibit unggul buahbuahan (mangga dan durian) kepada 80 orang petani yang berasal Desa Mubur Kecamatan Palmatak dan Desa Nyamuk Kecamatan Siantan (Perusahaan Star Energy tahun, 2007). Masyarakat yang memperoleh bantuan pelatihan dan bibit buah-buahan tersebut sangat merasa gembira dan mereka merasakan manfaat dari pelatihan yang telah diberikan. Bagi mereka palatihan itu adalah hal yang baru yang selama ini belum pernah mereka dapatkan ilmunya, dan bibit-buah-buahan yang diberikan sangat bermanfaat bagi mereka,

karena jika harus dibeli sendiri sangat tidak

mungkin, disamping harganya mahal tempatnya juga jauh yaitu di Jakarta. Dari segi kelayakan, bantuan ini dianggap layak oleh masyarakat karena daerah tersebut selama ini belum pernah ditanami dengan bibit buah-buahan yang unggul, dan ratarata para petani yang mengikuti pelatihan ini mempunyai lahan pertanian sendiri. Harapan mereka 7 sampai 10 tahun kedepan masyarakat Palmatak dan Siantan sudah menikmati buah-buahan yang berkualiatas unggul tersebut. Dampak dari program ini saat sekarang memang belum terasa karena belum menghasilkan, namun secara tidak langsung para petani yang mendapat bantuan tersebut sudah semakin optimis bahwa mereka sudah mempunyai lahan tanaman buah-buahan yang suatu saat nanti akan berbuah dan akan mereka jual. Dengan demikian mereka secara rutin mengontrol lahan mereka dan secara berkala juga mereka mendapat pendampingan dari petugas pertanian setempat (salahudin). Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas pertanian dan Perkebunan adalah ikut memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat dan anggota yang mendapat bantuan dari perusahaan secara berkala. Peran yang dilakukan oleh peserta adalah mereka mengikuti pelatihan siap untuk tidak dibayar/hari, dan mereka siap pula untuk menyediakan lahan terlebih dahulu tanpa harus mendapatkan pinjaman modal usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Petani Perkebunan

Peran

Pemda

Perusaha an X

Masyarak Waktu Jumhla at h Tahun 20 2007-2008 Petani Kecamat an Palmata X k dan Siantan -

1.Memberikan bantuan Pelatihan 2. Panitia pelaksana X 3. Menseleksi dan X mengumpukan data 4. Kesedian menghadiri Acara tanpa dibayar 5. Menangung biaya X Pelaksanaan acara 6. Memberikan bibitX Buah-buahan ungul 7. Monitor secara X Terjadwal Program ini keterkaitannya dengan program pemerintah adalah dalam rangka untuk pengembangan pola pemanfaatan tanah, memperkuat kelembagaan petani dan pelestarian budidaya tanaman pangan dan holtikultura. Penilaian masyarakat terhadap program pelatihan perkebunan/pertanian dari aspek manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampak dinilai baik karena program ini merupakan suatu kebutuhan. Pemerintah menilai baik hanya pada aspek manfaat, kesesuaian dan dampak program, sedangkan dari aspek keberlanjutan dinilai cukup karena perusahaan belum mampu memberikan pendampingan terhadap kelompok secara berkelanjutan. Perusahaan Star Energy menilai program ini baik dari aspek manfaat, kesuaian dan dampak karena sangat sesuai dengan kondisi ketersediaan sumber daya alam di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan. Sedangkan perusahaan menilai cukup pada aspek keberlanjutan karena memang secara kenyataan perusahaan belum mampu memenuhi semua keinginan para kelompok yang mana menurut perusahaan perlu keterlibatan pemerintah dalam menunjang program perkebunan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pelatihan Perkebunan /Pertanian oleh Perusahaan Star Energy Pelatihan Perkebunan dan Pertanian A Manfaat B Kesesuaian/ kelayakan C Keberlanjutan D Dampak

Masyarakat

Pemerintah

Baik Baik

Baik Baik

Perusahaan Star Energy Baik Baik

Baik Baik

Cukup Baik

Cukup Baik

Antusias para peserta dalam mengikuti program bantuan Pelatihan Perkebunan/Pertanian mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat.

Gambar 12. Kegiatan Pelatihan Perkebunan/Pertanian

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa para petani di ajarkan untuk membuat lubang sesuai dengan ukuran yang semestinya dan disesuaikan pula dengan ukuran kedalamannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang peserta pelatihan mereka mengatakan sangat senang mendapat pelatihan seperti ini karena sebelumnya mereka hanya berkebun dengan cara sederhana. Mereka bener-benar mendapat ilmu pengetahuan yang baru mulai dari menyiapkan lahan, menyiapkan lubang, membuat pupuk kandang, cara menanam bibit buah-buahan serta perawatan yang baik.

7.2.3.3. Program Pelatihan Sablon Pelatihan sablon yang dilakukan sejak tahun 2007 ini dilatar belakangi oleh permintaan dari para pemuda Kecamatan Siantan, karena mereka menganggap bisnis usaha sablon sangat menjanjikan jika ditekuni. Selama ini sepanduk-sepanduk dan reklame serta tempat menyablon baju memang belum ada di Kecamatan Siantan, dan mereka memesan sepanduk dari Jakarta atau Tanjung Pinang. Perusahaan Star Energy melihat bahwa kursus atau pelatihan ini perlu untuk dibantu dan pemuda perlu mendapat perhatian, maka dilakukanlah pelatihan kepada para pemuda.

Peserta pelatihan sebanyak 17 orang terdiri dari utusan pemuda kelurahan dan Kelurahan Tarempa Barat, mereka dilatih oleh instruktur dari Bandung selama 4 hari. Setelah mengikuti pelatihan perusahaan juga memberikan seperangkat alat kerja kepada seluruh peserta. Sekarang mereka sudah merasakan manfaat dari kursus tersebut karena sudah bisa menyablon baju dan sepanduk untuk di jual. Dampak dari program ini masyarakat sangat dipermudah jika hendak menyablon baju dan sepanduk, apalagi pada saat-saat tertentu seperti menjelang pemilu, semakin banyak pesanan dari kalangan partai politik yang membutuhkan sepanduk dan logo-logo partai (Dian). Keberlanjutan program ini sebenarnya sangat tergantung dari para peserta sendiri, karena semakin tekun dan ulet untuk mempertahankan mutu yang mereka buat maka dipastikan bisnis ini akan menjadikan mata pencarian yang dapat mereka andalkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pelatihan Sablon Peran

KNPI

1.Memberikan bantuan Pelatihan 2. Panitia pelaksana 3. Menseleksi dan mengumpukan data 4. Kesedian menghadiri Acara tanpa di bayar 5. Menangung biaya Pelaksanaan acara 6. Memberikan Seperangkat alat kerja Program ini keterkaitannya menciptakan lapangan kerja pelaku pembangunan.

-

Perusaha an X

Masyarak Waktu at 30 Juni 2008 -

X X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

Jumhla h 16 Kalanga n Pemuda Kel. Tarempa Kecamat an Siantan

dengan program pemerintah adalah dalam rangka serta mengoptimalkan peran generasi muda sebagai

Kondisi lapangan sebelum pelatihan sablon dilaksanakan sebagai berikut : (1) masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dengan mudah berupa spanduk dan stiker karena harus dipesan di luar daerah; (2) beberapa pemuda yang sudah memahami teori menyablon tidak bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka; (3) satu helai spanduk jika dibeli diluar seharga Rp 150.000/lembar. Aspek manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta dan masyarakat setelah pelatihan adalah sebagai berikut : (1)

masyarakat sangat mudah mendapatkan secara cepat jika mereka membutuhkan untuk pembuatan spanduk dan sejenisnya; (2) setelah diadakan pelatihan sebanyak 10 orang pemuda di Kecamatan Siantan telah membuka usaha menyablon disamping bisa menyalurkan bakat mereka juga bisa menghasilkan penghasilan tambahan; (3) satu helai spanduk jika dibeli di Kecamatan Siantan hanya seharga Rp 75.000 – Rp 100.000/lembar; (4) dua orang pengusaha sablon rata-rata bisa menghasilkan uang Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000 per bulan (dian – pengusaha sablon); (5) sudah terdapat 2 tempat percetakan/sablon, dan masing-masing mereka mempekerjakan 2 orang karyawan. Penilaian terhadap program pelatihan sablon mendapat tanggapan yang positif. Terlihat bahwa pihak masyarakat menilai program pelatihan sablon dari aspek manfaat, dan dampak program dinilai cukup karena program ini merupakan kebutuhan dalam mengurangi permasalahan dalam mendapatkan pelayanan jasa sablon dan pembuatan spanduk. Sedangkan dari aspek kesesuaian program dinilai baik, dan dari aspek keberlanjutan program dinilai cukup. Persepsi pemerintah menilai bahwa program pelatihan sablon dari aspek manfaat, kesesuaian, keberlanjutan, dan dampak program dinilai cukup. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Perusahaan Star Energy bahwa program dari aspek manfaat, kesesuaian, dan dampak program dinilai cukup, sedangkan dari aspek keberlanjutan program nilai kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 30. Tabel 30. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pelatihan Sablon oleh Perusahaan Star Energy Perusahaan Star No Pelatihan Sablon Masyarakat Pemerintah Energy A Manfaat Cukup Cukup Cukup Kesesuaian/ Cukup B Baik Cukup 8 kelayakan C Keberlanjutan Kurang Cukup Baik D Dampak Cukup Cukup Cukup 7.2.4. Program Fasum/Fasos 7.2.4.1. Pembangunan Gedung TK Program pembangunan gedung TK yang dilakukan Perusahaan Star Energy terdapat di Desa Ladan. Pembangunan TK bertujuan memfasilitasi anak usia prasekolah untuk mempersiapkan diri mereka sebelum masuk sekolah dasar, sehingga

pada saat mereka masuk sekolah dasar, dan menerima materi pelajaran sekolah anakanak tersebut telah terbiasa dan mudah beradaptasi. Secara umum, sejak dimulainya pembangunan gedung TK Al-Muttaqin Ladan pada tahun 2008 hingga penelitian dilakukan, masyarakat dan guru sekolah dasar mengakui bahwa anak-anak yang masuk TK sebelum masuk sekolah dasar dapat beradaptasi lebih cepat dan menerima pelajaran lebih baik dibanding anak yang tidak masuk TK sebelumnya (Yesi). Manfaat keberadaan TK Al-Muttaqin di Desa Ladan sangat besar, tidak saja dirasakan oleh anak, tetapi juga bagi orang tua murid dan guru-guru SD. Dari wawancara dengan beberapa orang tua murid, manfaat adanya sekolah TK tersebut bagi anak adalah membantu meningkatkan keterampilan, keberanian dan motivasi belajar anak-anak mereka serta menghindarkan aktivitas-aktivitas anak yang bersifat negatif dan berbahaya, seperti bermain kotor-kotoran di sungai (Yesi). Sedangkan manfaat bagi orang tua murid dan guru SD adalah memudahkan mereka ketika mengarahkan dan mendidik anak di rumah maupun di sekolah. Dari hasil wawancara terhadap guru SD di Ladan, kemampuan anak-anak yang bersekolah di TK Ladan dan yang tidak bersekolah TK sangat berbeda. Anak-anak yang berasal dari TK Ladan lebih cepat beradaptasi di kelas dan lebih mudah menyerap atau menerima pelajaran serta lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dibandingkan anak-anak yang tidak bersekolah TK (Yesi). Dampak berdirinya TK Al-Muttaqin sangat luas diantaranya adalah menumbuhkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak sejak dini. Mereka melihat pendidikan merupakan dasar yang bermanfaat

bagi

masa

depan

anak,

sehingga

mendorong

mereka

untuk

menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, nilai sosial untuk menyekolahkan anak pada usia dini sudah dapat diterima oleh sebagian besar warga masyarakat Desa Ladan, dan warga sudah merasakan bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini dapat membantu orangtua ketika anak masuk ke SD. Mengenai keberlanjutan, dari hasil wawancara terlihat bahwa masyarakat maupun komite sekolah masih ragu akan kemampuannya untuk membantu pemeliharaan gedung. Masyarakat dan komite sekolah pada saat ini hanya mampu membiayai operasional kegiatan TK sehari-hari, seperti gaji guru, karyawan, dan

membeli peralatan belajar yang dibutuhkan oleh murid-murid TK sehari-hari. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat Ladan yang masih lemah. Namun ke depan, TK Ladan akan dibantu pendanaan oleh pemerintah daerah, sehingga sebagian biaya perawatan gedung akan dialokasikan dari dana tersebut (Yesi-guru). Peran dari masyarakat dalam pembangunan gedung ini adalah pihak masyarakat menghibahkan tanah secara sukarela, dan Pemerintah Desa serta warga masyarakat ikut memfasilitasi kelancaran proses pembangunan dengan memberikan dukungan terhadap kontraktor yang mengerjakan bangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 31. Tabel 31. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pembangunan Gedung TK Peran

Pemda

Perusaha an X

Masyarak Waktu at Tahun 2007-s/d 2008 X -

Jumhla h 1 Unit Gedung

1.Memberikan bantuan Gedung 2. Pembebasan Lahan 3. Menyediakan tenaga X Ladan Guru Kecamat 4. Membayar X X an operasional Palmata sekolah k 5. Pekerjaan Bangunan X Program ini keterkaitannya dengan program pemerintah adalah dalam rangka melengkapi infrastruktur pendidikan pada tiap-tiap desa serta mengembangkan pendidikan usia dini dan sekaligus upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Hasil penilaian terhadap program pembangunan gedung TK, terlihat bahwa pihak masyarakat menilai program pembangunan gedung TK dari aspek manfaat, dan kesesuaian dinilai baik karena merupakan kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan dari aspek keberlanjutan program kurang, dan dari aspek dampak program dinilai cukup. Persepsi pemerintah menilai bahwa program pembangunan gedung TK dari aspek manfaat, kesesuaian dinilai cukup, akan tetapi dari aspek keberlanjutan dan dampak program dinilai cukup. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Perusahaan Star Energy bahwa program dari aspek manfaat, kesesuaian, dan keberlanjutan dinilai baik, sedangkan dari aspek dampak program nilai baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pembangunan Gedung TK oleh Perusahaan Star Energy Pembangunan Gedung Perusahaan Star Masyarakat Pemerintah TK Energy A Manfaat Baik Baik Baik Kesesuaian/ B Baik Baik Baik kelayakan C Keberlanjutan Kurang Kurang Kurang D Dampak Cukup Cukup Cukup Kondisi sekolah TK di desa Ladan sebelum dibantu oleh Perusahaan Perusahaan Star Energy sangat memprihatinkan walaupun ada siswa yang bersekolah di sana, namun jumlahnya relatif sedikit dan letaknyapun tidak cocok untuk sebuah ukuran tempat bermain bagi anak-anak usia dini. Setelah dilakukan pendirian TK yang permanen oleh Perusahaan Perusahaan Star Energy, pihak masyarakat secara umum sangat merasakan manfaat sebagai berikut : 1. Anak-anak lebih merasa nyaman untuk datang ke sekolah, karena sekolah dan fasilitasnya baru. 2. Para orang tua tidak merasa ragu untuk menyekolahkan anaknya di TK karena bangunannya sudah permanen. 3. Dengan adanya TK memacu motivasi anak-anak untuk bersekolah dan terhindar mereka dari bermain-main kotor di sungai. 4. Jumlah siswa meningkat dari 70 siswa menjadi 120 orang pada tahun 2008. 5. Menumbuhkan semangat dan kesadaran orang tua untuk pentingnya pendidikan usia dini karena tamatan sekolah TK lebih mudah menerima mata pelajaran jika ia masuk ke jenjang SD daripada yang tidak. 6. Dengan adanya TK, beberapa warga masyarakat dapat berjualan di lokasi halaman sekolah Hampir seluruh masyarakat desa Ladan merasakan manfaat dari keberadaan pembangunan TK tersebut, disamping bisa digunakan sebagai sarana belajar, juga bisa digunakan untuk kegiatan rapat-rapat desa (Yesi – Ketua PKK dan wali murid, serta guru SD).

7.2.4.2. Pembangunan Gedung SMP Nyamuk Pembangunan gedung sekolah SMP 3 di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan pada tahun 2007 adalah berdasarkan masukan dan saran dari Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan dan masyarakat, salah satu pertimbangan karena Desa Nyamuk belum mempunyai sekolah SMP sehingga masyarakat setempat sangat kesulitan untuk menyekolahkan putra-putri pada tingkat sekolah SLTP. Keterbatasan biaya dan jarak yang sangat jauh dari ibu kota telah menyebabkan banyak diantara anakanak mereka yang tidak melanjutkan sekolah lagi. Dengan telah dibangunnya gedung sekolah tersebut maka pemerintah memberikan dukungan dengan mengirimkan guruguru pegawai negeri ke sana sebagai tenaga pengajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pembangunan Gedung SMP

Peran

Pemda

Perusaha an X

Masyarak Waktu at Tahun 2007-s/d 2008 X -

Jumhla h 1 Unit Gedung

1.Memberikan bantuan Gedung SMP 2. Pembebasan Lahan 3. Menyediakan tenaga X Nyamuk Guru Kecamat 4. Membayar X X an operasional Siantan sekolah 5. Pekerjaan Bagunan X 6. Bangku dan peralatan X Belajar Program ini keterkaitannya dengan program pemerintah adalah dalam rangka melengkapi infrastruktur pendidikan pada tiap-tiap desa serta mengembangkan pendidikan dasar 9 tahun dan sekaligus upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Program ini di pandang oleh masyarakat dan pemerintah sangat berhasil dengan indikator semua anak-anak yang tamat SD pada daerah tersebut melanjutkan sekolah di SMP yang dibangun oleh oleh Perusahaan Star Energy (Alem). Manfaat keberadaan sekolah SMP sangat besar, tidak saja dirasakan oleh anak, tetapi juga bagi orang tua murid dan guru-guru SD yang merasa bahwa anak didik mereka tidak akan putus sekolah hanya sebatas SD saja tetapi akan melanjutkan ke SMP yang sudah ada di daerah mereka. Dari wawancara dengan beberapa orang tua murid, manfaat adanya sekolah SMP tersebut bagi anak adalah

membantu meringankan beban biaya sekolah anak, motivasi belajar anak-anak semakin meningkat. Hal ini terbukti ketika semua siswa SD lulus 100 persen dan juga melanjutkan ke SMP juga lulus 100 persen pada tahun 2007 (Kepala sekolah SMP). Dampak berdirinya SMP sangat luas seperti menumbuhkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak sejak kecil dan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Mereka melihat pendidikan merupakan dasar yang bermanfaat bagi masa depan anak, sehingga mendorong mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya sejak dini. Keberlanjutan program ini sangat tergantung dari pemerintah, karena masih banyak membutuhkan sarana-dan prasarana belajar lainnya seperti peralatan laboratorium, ruangan pustaka, dan fasilitas alat-alat olah raga. Meskipun demikian, bantuan perusahaan tetap dinilai sangat penting karena bantuan yang diperoleh dari pemerintah sangat terbatas. Hasil penilaian masyarakat terhadap program pembangunan SMP tersebut, terlihat bahwa pihak masyarakat menilai program pembangunan gedung SMP dari aspek manfaat dan kesesuaian dinilai baik karena merupakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari aspek keberlanjutan dan dampak program dinilai kurang. Persepsi pemerintah menilai bahwa program pembangunan gedung SMP dari aspek manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampak dinilai cukup. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Perusahaan Star Energy bahwa program dari aspek manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampak program dinilai cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 34. Tabel 34. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pembangunan Gedung SMP oleh Perusahaan Star Energy Perusahaan Star Pembangunan Gedung Masyarakat Pemerintah No Energy SMP A Manfaat Baik Cukup Cukup Kesesuaian/ Cukup Cukup B Baik 10 kelayakan C Keberlanjutan Cukup Cukup Cukup D Dampak Cukup Cukup Cukup Sebelum gedung SMP di desa Nyamuk dibangun oleh perusahaan Perusahaan Star Energy banyak anak-anak tamatan sekolah SD tidak melanjutkan ke sekolah

SMP karena sekolah SMP tersebut sangat jauh dari Desa Nyamuk, disamping akan menimbulkan biaya yang besar juga lemahnya tingkat keperdulian orang tua terhadap pendidikan bagi anak mereka. Setelah gedung tersebut dibangun, masyarakat dapat merasakan manfaatnya diantaranya sebagai berikut : Hampir 100 persen siswa tamatan SD desa terdekat masuk sekolah ke SMP tersebut, jika dibandingkan pada masa sebelumnya tidak semua siswa bisa melanjutkan sekolah SMP karena lokasi sekolah tersebut jauh di Kelurahan Tarempa. Dengan adanya sekolah terbukanya lahan pekerjaan baru terutama bagi alumni sekolah Perguruan Tinggi dengan jumlah guru 9 orang. Keberadaan sekolah tersebut meringankan beban wali murid karena tidak jauh-jauh menyekolahkan anaknya ke sekolah lain. Hampir seluruh masyarakat desa Ladan merasakan manfaat dari keberadaan pembangunan SMP, disamping sebagai sarana belajar, juga bisa digunakan untuk kegiatan rapat-rapat desa (alim). Berikut ini adalah lokasi pembangunan gedung sekolah SMP Nyamuk yang letaknya sangat strategis karena masih memiliki luas lahan kosong yang telah disediakan oleh masyarakat sekitar 2 hektar. Hal ini merupakan sebuah keberuntungan untuk pengembangan sekolah tersebut di masa yang akan datang, apalagi Desa Nyamuk dalam proses persiapan untuk dimekarkan menjadi sebuah kecamatan.

Gambar 13. Pembangunan Gedung SMP Nyamuk

7.2.4.3. Pembangunan Gedung KUB Ada beberapa latar belakang pembangunan gedung KUB diantaranya karena melihat bahwa produksi dari VCO sudah berjalan dan para produsen VCO sangat

memerlukan tempat penyimpanan dan tempat transaksi yang lebih baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Faktor lain adalah karena sudah terbentuknya kelompokkelompok usaha bersama oleh para produsen dan sudah adanya kometmen pemerintah daerah untuk memberikan/menyediakan tempat untuk pembangunan gedung. Dalam proses pembangunan gedung KUB tersebut dilakukan oleh berbagai pihak terutama pihak masyarakat sangat berperan seperti ketersediaan mereka untuk ikut mengerjakan bangunan, menyediakan peralatan gedung serta membayar operasional pembangunan gedung. Masyarakat yang kita maksud disini adalah para kelompok petani kelapa yang sudah mendapat pelatihan VCO. Keterlibatan Pemda dalam hal ini adalah menyediakan lahan, menyiapkan kontraktor untuk membangun serta ikut memberikan peralatan gedung, dan untuk pembangunan gedung itu sendiri dibiayai oleh perusahaan sepenuhnya yang mana proses pekerjaannya mulai dari Tahun 2007 sampai Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 35. Tabel 35. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Pembangunan Gedung KUB

Peran 1.Memberikan bantuan Gedung

Pemda

-

Perusaha an X

Waktu Masyarak at Tahun 2007-s/d 2008

Jumhlah

1 Unit Gedung

2. Pembebasan Lahan X 3. Menyedikan X kontraktor bangunan Tarempa Kecamat 4.Membayar operasional X an bangunan Siantan 5. Pekerjaan Bagunan X 6. Peralatan Gedung X X X Program ini keterkaitannya dengan program pemerintah adalah dalam rangka melengkapi infrastruktur lembaga jaringan ekonomi sosial serta pusat pasar bagi kerajinan rakyat. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan telah dibangunnya gedung KUB tersebut menurut hasil wawancara dengan pemanfaat, adalah bahwa mereka sangat mudah untuk mengantarkan bahan produksi, apalagi tempatnya sangat strategis. Manfaat bagi pengurus dengan adanya bangunan ini adalah bahwa mereka (pengurus - kelompok-masyarakat pembeli) merasa nyaman berada di kantor sendiri dan bisa lebih maksimal untuk melakukan pelayanan terhadap anggota kelompok. Akhirnya, berdasarkan kesepakatan pengurus, maka gedung itu sekarang dirubah menjadai gedung KUB (koperasi usaha bersama). Keberlanjutan dari pembangunan

gedung ini sangat baik, karena untuk biaya operasional gedung dan

biaya

pengelolaan bisa didapatkan dari keuntungan KUB yang dikelola oleh pengurus (ahmad). Hasil penilaian dari masyarakat terlihat bahwa pihak masyarakat menilai program pembangunan gedung KUB dari aspek manfaat, kesesuaian, dan dampak dinilai baik, akan tetapi dari aspek keberlanjutan program dinilai cukup karena merupakan kebutuhan masyarakat. Persepsi pemerintah menilai bahwa program pembangunan gedung KUB dari aspek manfaat, kesesuaian, dan dampak cukup, akan tetapi dari aspek keberlanjutan kurang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Perusahaan Star Energy bahwa program dari aspek manfaat, kesesuaian, dan dampak program baik, akan tetapi dari aspek keberlanjutan dinilai kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 36. Tabel 36. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pembangunan Gedung KUB oleh Perusahaan Star Energy Pembangunan Gedung Perusahaan Star No Masyarakat Pemerintah KUB Energy A Manfaat Baik Cukup Cukup Kesesuaian/ B Baik Cukup Cukup 11 kelayakan C Keberlanjutan Kurang Kurang Kurang D Dampak Baik Cukup Cukup Keberadaan gedung KUB sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum, hal ini dapat dirasa manfaatnya jika dibandingkan dengan sebelum gedung itu terbangun. Pada saat gedung itu sebelum dibangun masyarakat kelompok pengrajin produsen VCO merasakan Para kelompok pengrajin VCO tidak mempunyai tempat sebagai sentral bagi pasar. Masyarakat merasa kesulitan untuk membeli produk VCO, produk makanan dan kerajinan khas daerah Kepulauan Riau. Sebelumnya tidak ada wadah koperasi yang menangani/menampung hasil kerajinan dari kelompok petani dan nelayan. Manfaat yang dirasakan setelah gedung itu terlaksana adalah Para kelompok pengrajin VCO mempunyai tempat sebagai pusat bagi pasar. Masyarakat tidak lagi merasa kesulitan untuk membeli produk VCO, produk makanan dan kerajinan khas daerah Kepulauan Riau. Sudah tersedia wadah koperasi yang menampung hasil kerajinan dari kelompok petani dan nelayan (ahmad). Telah

terbentuk kelompok usaha bersama yang anggotanya lebih kurang 25 orang utusan dari 3 Kecamatan (Palmatak dan Siantan).

Gambar 14. Gedung VCO

7.2.4.4. Rehabilitasi Rumah/Bedah Rumah Program rehabilitasi bangunan rumah (bedah rumah) saat ini baru dilakukan di Desa Ladan sebagai pusat Ibu kota Kecamatan Palmatak. Hal ini berdasarkan permintaan masyarakat Desa Ladan kepada perusahaan Perusahaan Star Energy. Karena di Desa Ladan terdapat 15-20 buah rumah yang tidak layak untuk dihuni (Taufik). Program bantuan rehabilitasi rumah yang dimulai sejak tahun 2007 dirasakan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat yang menerima bantuan dan bisa memperbaiki citra kampung dan Pusat kota kecamatan. Peran yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah membantu proses pekerjaan dengan bergotong royong, perusahaan hanya membantu membelikan bahan material seperti pasir, papan, atap, makan dan minum para tukang serta warga yang membantu selama proses pekerjaan berlangsung. Dari segi keberlanjutan, pada dasarnya program ini hanya bersifat membantu masyarakat yang memang tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan. Dampak dari program ini adalah menumbuhkan sikap saling tolong - menolong, semangat bekerja sama dan membina kerukunan antar sesama warga. Walaupun secara ekonomi tidak menguntungkan tetapi secara sosial bisa memupuk rasa persaudaraan dan membina hubungan silaturahmi antara yang mampu dengan yang kurang mampu.

Setelah program ini terlaksana, maka pemerintah Kabupaten Natuna membantu perbaikan rumah tesebut sebanyak 2 rumah dalam tiap-tiap kampung setiap tahun. Warga masyarakat juga ikut berperan dalam program renovasi pembangunan rumah tersebut yaitu ikut secara bergotong-royong, baik dalam proses pembangunan maupun dengan pemasangan instalasi listrik. Kemudian pihak perusahaan memberikan upah dan bahan-bahan material seperti papan, atap dan upah tukang. Bagi masyarakat Desa Ladan program renovasi rumah masyarakat miskin tersebut merupakan suatu program yang mendapat simpati dari masyarakat desadesa sekitar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 37. Tabel 37. Peran Pelaku Pembangunan Terhadap Program Renovasi Rumah Miskin Peran 1.Memberikan bantuan Upah dan bahan 2. Pekerjaan bagunan 3. Menyediakan tukang 4. Pemasangan Instalasi Listrik

Pemda X

Perusahaa Masyarak Waktu n at X Tahun 2007-s/d 2008 X -

Jumlah 1 Unit Rumah

Ladan Kecamat X an Palmata k Program ini tidak ada keterkaitan secara khusus dengan program pembangunan daerah, namun secara umum adalah dalam bentuk kepedulian Pemda terhadap masalah kemiskinan. Sebelum program ini dilakukan pemilik rumah tidak merasa nyaman untuk tinggal karena kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni, dan setelah diperbaiki mereka merasakan manfaatnya sehingga menjadikan sebuah inspirasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Natuna untuk memprogramkan setiap tahunnya satu buah rumah per desa yang mendapat bantuan renovasi seperti program Perusahaan Star Energy. Program rehabilitasi rumah masyarakat dari aspek manfaat, kesesuaian dan dampak dinilai baik. Sedangkan dari aspek keberlanjutan program dinilai kurang karena apabila program diputuskan oleh perusahaan maka tidak ada lagi manfaat yang diperolaeh masyarakat pemanfaat, Persepsi pemerintah menilai bahwa program rehabilitasi rumah miskin dari aspek manfaat, kesesuaian, keberlanjutan dan dampak dinilai cukup karena program ini langsung menyentuh masyarakat miskin.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Perusahaan Star Energy bahwa program dari aspek manfaat, kesesuaian, dan dampak program dinilai cukup, akan tetapi dari aspek keberlanjutan dinilai kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 38. Tabel 38. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Masyarakat oleh Perusahaan Star Energy No A 11

B C D

Rehabilitasi Rumah Masyarakat Miskin Manfaat Kesesuaian/ kelayakan Keberlanjutan Dampak

Masyarakat

Pemerintah

Baik

Cukup

Perusahaan Star Energy Cukup

Baik

Cukup

Cukup

Kurang Cukup

Cukup Cukup

Kurang Cukup

Gambar 15. Rehabilitasi Rumah Miskin 7. 3. Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat dari Aspek Partisipasi Penilaian kepada program-program pengembangan masyarakat dari aspek partisipasi pemanfaat yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya para staf terkait di level Kecamatan Palamatak dan Kecamatan Siantan mencangkup 11 sub program dilakukan dengan cara mewawancarai/menanyakan langsung kepada 12 key informant (stakeholders) tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap partisipasi pemanfaat yang menerima atau merasakan langsung manfaat program yang dilakukan oleh perusahaan. Key informant di ambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling setelah dilakukan pengolahan dengan membagi persentase persepsi stakeholders dan

analisa data, maka diketahui program tersebut memiliki peringkat-peringkat dari aspek partisipasi yang dapat dilihat pada Gambar 16.

Rehabilitasi Rumah Miskin

Pem. Gedung KUB

Pemb. Gedung SMP

Pembangunan Gedung TK

Pelatihan Sablon

Pelatihan Pertanian

Pelatihan VCO

Oprasi katarak

Peralatan kesenian melayu

Penghargaan kepada guruguru

120 100 80 60 40 20 0 Pemberian Beasiswa

% Key Inform ation

Aspek Partisipasi

Jenis Program Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat kurang

Gambar 16. Persepsi Stakeholders (Pemerintah) Terhadap Program Community Development oleh Perusahaan Star Energy dari Aspek Partisipasi

Dari Gambar 16 terlihat tiga kategori dari hasil penilaian para stakeholders terhadap aspek partisipasi pemanfaat yaitu sangat baik, baik, dan cukup. Berikut ini penulis menjelaskan sebagai berikut: a. Program pembangunan gedung TK di Desa Ladan Kecamatan Palmatak dinilai sangat baik, pembangunan gedung SMP dinilai baik, sedangkan untuk pelatihan VCO, operasi katarak, bantuan kesenian peralatan melayu dan rehabilitasi rumah miskin dinilai kurang memadai b. Program yang dianggap baik adalah program pelatihan sablon dan pembangunan gedung KUB serta pemberian bantuan beasiswa. penghargaan rehabilitasi

kepada rumah

guru-guru, miskin.

program

Stakeholders

Demikian pula Program

pelatihan

pertanian,

mengatakan

bahwa

program program

pembangunan gedung SMP dan Program pemberian bantuan peralatan dan kesenian melayu menjawab dinilai kurang memadai. c. Program yang dianggap mendapat nilai kurang adalah program pemberian bantuan peralatan kesenian melayu, program bantuan terhadap guru-guru berprestasi dan program pelatiahn pertanian.

7.4. Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat dari Aspek Kemitraan Penilaian kepada program-program mencangkup 11 sub program yang dilakukan dengan cara mewawancarai/ menanyakan langsung kepada 12 key informant (stakeholders) tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap pola kemitraan program-program pengembangan masyarakat perusahaan Star Energy dengan pemerintah daerah (pihak Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak). Key informant diambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling, setelah dilakukan pengolahan dengan membagi persentase persepsi stakeholders dan analisa data dari aspek kemitraan. Persepsi stakeholders yang berada di Kecamatan Palmatak

dan

Kecamatan

Siantan

terhadap

program

pengembangan

masyarakat/community development oleh Perusahaan Star Energy ditinjau dari aspek kemitraan sebagai berikut :

R ehabilitas i R um ah M is k in

P em . G edung KUB

P em b. G edung S M P

P em bangunan G edung TK

P elatihan S ablon

P elatihan P ertanian

P elatihan VCO

O pras i k atarak

P eralatan k es enian m elay u

P enghargaan k epada guruguru

120 100 80 60 40 20 0 P em berian B eas is w a

% K ey Inform ation

Aspek Kemitraan

Jenis Program Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat kurang

Gambar 17. Persepsi Stakeholders Terhadap Program Community Development oleh Perusahaan Star Energy dari Aspek Kemitraan Dari Gambar 17 diketahui bahwa terdapat tiga kategori hasil penilaian para stakeholders terhadap aspek kemitraan sebagai berikut: a. Program pembangunan gedung TK di Desa Ladan Kecamatan Palmatak, pembangunan gedung SMP dan pelatihan VCO dinilai baik, sedangkan program operasi katarak dan bantuan rehabilitasi rumah miskin dinilai cukup serta program pembangunan gedung KUB dinilai kurang. b. Program pelatihan pertanian dalam pemberian bantuan beasiswa, penghargaan guru, pelatihan sablon dan pembangunan gedung KUB dinilai baik sedangkan program rehabilitasi rumah miskin dan operasi katarak. Program pelatihan VCO

dan pembangunan gedung SMP dinilai kurang. c. Program yang dianggap mendapat nilai kurang adalah program pemberian bantuan peralatan kesenian melayu, program pemberian beasiswa, program penghargaan terhadap guru-guru berprestasi dan program pelatihan sablon.

BAB VIII PERUMUSAN STRATEGI Perumusan alternatif strategi mensinergikan program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy dan program pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

8.1. Memaksimalkan Peranserta Stakeholders Dalam rangka percepatan proses pembangunan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas, diperlukan peran dari masing-masing para pelaku pembangunan, baik pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dari hasil evaluasi program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Perusahaan Star Energy, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi para pemanfaat dan kemitraan program masih kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya

peranserta

stakeholders

dalam

upaya

menjadikan

program

pemberdayaan masyarakat tersebut efektif dan efisien sehingga manfaatnya benar-benar

dirasakan

oleh

masyarakat.

Peran

pelaku

pembangunan

(pemerintah, perusahaan, masyarakat) dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Peran Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam program CD Perusahaan Star Energy selama ini masih terbatas pada tahapan perencanaan, dan monitoring program. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah

Kabupaten

Natuna

mengundang

semua

pihak

swasta

untuk

mempresentasikan rencana program CD masing-masingnya setiap akhir tahun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Musyawarah

tersebut

dihadiri

pihak

pemerintah

daerah

(kabupaten,

kecamatan, desa dan BPD). Rencana program CD yang akan dijalankan oleh pihak swasta disesuaikan dengan program pembangunan pihak pemerintah daerah, dan biasanya Star Energy memilih program yang benar-benar menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat setempat, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan MIGAS.

Peran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Perusahaan Star Energy adalah sebagai berikut : 1.

Membuat kebijakan pemerintahan daerah untuk mendukung dan memfasilitasi program CD agar berkembang dan berkelanjutan;

2.

Aktif dalam melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan evaluasi terhadap program-program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan serta secara berkala melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan;

3.

Membangun

kelembagaan

yang

mampu

memfasilitasi

kegiatan

komunikasi dan pertukaran informasi antar stakeholders; 4.

Berupaya memaksimalkan layanan, agar interaksi setiap stakeholders dalam program pengembangan masyarakat berjalan baik. Pada kenyataannya di lapangan saat ini peran yang baru dilakukan

adalah dengan memberikan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna secara umum dan berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. b. Perusahaan Star Energy Peranserta

Perusahaan

Star

Energy

dalam

upaya

mendukung

pembangunan daerah adalah melaksanakan program community development (CD) di bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan fasum/fasos. Program CD Perusahaan Star Energy selama ini dikelola pihak perusahaan sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Rencana program CD tahunan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Sedangkan untuk setiap pelaksanaan program CD, pihak perusahaan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kecamatan, dinas terkait di kecamatan, perwakilan/petugas dinas terkait di kecamatan dan desa. Peran yang semestinya dilakukan oleh Perusahaan Star Energy sebagai pelaku pembangunan adalah : 1.

Lebih mendukung inisiatif lokal, mengakomodasi beberapa permintaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan, serta menggalang partisipasi masyarakat dalam penentuan program yang akan dilaksanakan;

2.

Tidak berhenti dengan bantuan sesaat, namun mesti dilanjutkan dengan upaya penumbuhan kegiatan usaha produktif masyarakat; serta

3.

Bekerjasama secara efektif dengan berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memaksimalkan dampak dan pemanfaatan program. Tetapi pada kenyataannya di lapangan saat ini peran yang baru

dilakukan adalah berupa melaksanakan program pengembangan masyarakat pada bidang pendidikan yaitu dengan memberikan beasiswa serta penghargaan kepada guru berprestasi dan berdedikasi. Pada bidang ekonomi, perusahaan telah memberikan pelatihan sablon, pelatihan VCO, dan pelatihan pertanian. Pada bidang kesehatan, perusahaan telah melaksanakan operasi katarak kepada masyarakat miskin. Pada bidang dan fasum/fasos, perusahaan telah melakukan pembangunan gedung TK, gedung SMP, gedung KUB, dan rehabilitasi rumah miskin. Perusahaan juga telah menjalin kerjasama, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah setempat. c. Masyarakat Peranserta masyarakat dalam program CD Perusahaan Star Energy lebih banyak pada tahap perencanaan program, yaitu menyampaikan usulan program baik lisan melalui petugas CD lapangan maupun secara tertulis dengan

mengirimkan

proposal

usulan

program

ke

perusahaan

atau

mempercayakan aspirasinya kepada pimpinan desa/tokoh masyarakat. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Peran yang semestinya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku pembangunan adalah : 1.

Berperan aktif dalam program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi.

2.

Mendukung pihak swasta dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Pelaksanaan

Program

CD

Perusahaan

Star

Energy

belum

mendayagunakan seluruh potensi stakeholders secara optimal. Peranserta stakeholders dalam program CD yang dijalankan masih terbatas pada tahapan tertentu saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 39. Tabel 39.

Peran Stakeholders dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat Perusahaan Star Energy

Stakeholders

PerenCanaan

Pemerintah

Pelaksanaan

9

9

Perusahaan 2 Star Energy

9

9

3 Masyarakat

9

x

Perguruan 4 Tinggi

x

x

1

Keterangan:

x

Peran Serta Tahapan Program CD MoniEvaluasi Manfaat toring Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial 9 x dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial Citra positif perusahaan di 9 9 mata masyarakat dan pemerintah Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat x x dengan perusahaan lebih erat dalam situasi win-win solution Bisa memberikan sumbangan berupa x x pemikiran dan pengembangan keilmuan

= Tak Terlibat;

√

= Terlibat

Untuk percepatan proses pembangunan daerah di Kabupaten Natuna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sudah semestinya pemerintah daerah melakukan dukungan terhadap program pengembangan masyarakat (CD) yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Star Energy, memberdayakan warga serta menciptakan iklim yang memungkinkan peranserta warga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna harus mampu menjalankan peran sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, penyuluh teknis, memberikan informasi data ekonomi dan sosial, memberikan kebijakan pendukung, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dasar masyarakat, serta ikut memberikan kontribusi pembiayaan dalam pelaksanaan program CD Perusahaan

Star

Energy

sehingga

dapat

memperkokoh

kelembagaan

masyarakat dan pemerintah yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari kemitraan dengan perusahaan.

8.2. Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan

Pembangunan

Daerah Pembangunan

pada

hakekatnya

adalah

untuk

mensejahterakan

masyarakat pada semua aspek kehidupan, diselenggarakan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian. Sudah semestinya semua program pembangunan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat di lapangan, namun kenyataanya masih saja ditemukan di beberapa daerah pembangunan yang tidak efektif dan efisien sehingga terjadi pemborosan dari sisi waktu, tenaga, biaya dan tempat. Hal ini terjadi salah satunya karena kurang tepatnya strategi yang digunakan oleh para pengambil kebijakan. Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan visi dan misinya ingin menjadikan Natuna Emas tahun 2020 dengan lima pilar program pembangunan dalam bidang SDM, ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan kelembagaan. Kelima pilar tersebut merupakan faktor pendukung dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Perusahaan Star Energy yang berada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dengan program pengembangan masyarakatnya, juga merupakan sebuah peluang besar bagi masyarakat dan pemerintah untuk dapat membantu proses percepatan pembangunan. Program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas khususnya di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan terdiri dari empat aspek program yaitu : bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang fasum/fasos. Di sisi lain, pemerintah pusat juga mempunyai sebuah program yang sampai ke daerah Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan yaitu program PNPM mandiri. Dengan adanya latar belakang beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, serta oleh pihak perusahaan, maka sangat berpotensi terjadinya tumpang tindih dalam

pelaksanaannya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari pelaku pembangunan (stakeholders). Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan mensinergikan program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah daerah dengan membentuk sebuah forum musyawarah kemitraan pembangunan. Forum musyawarah tersebut anggotanya terdiri dari semua stakeholders mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mediator, motivator, fasilitator, dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dengan harapan masingmasing pihak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam forum musyawarah kemitraan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Membuat kebijakan sebagai payung hukum untuk pelaksanaan program seperti

kebijakan

dalam

program

pembangunan

pendidikan

dan

kebudayaan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur di suatu daerah; 2.

Melakukan sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tertentu, saling berkontribusi, saling mempercayai, saling

menghormati,

menanggung

risiko

dan

merasakan

manfaat/keuntungan bersama-sama; 3.

Memfokuskan

perhatian

kepada

program-program

yang

menjadi

kebutuhan mendasar masyarakat berdasarkan skala proiritas serta mendelegasikan/memberikan wewenang pekerjaan tersebut kepada orang atau kelompok yang memiliki keahlian spesifik terhadap program yang akan dijalankan.

8.3. Analisa SWOT Program Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel 40, Strategi kebijakan program dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut: a. Tujuan: Membantu pemerintah dan masyarakat lokal dalam mewujudkan peningkatan

sumber daya manusia, serta melestarikan dan memperkuat

kelembagaan dan nilai budaya lokal. b.

Strategi: -

Mengusulkan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya sekolah melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) dan memperkecil hambatan memperoleh pendidikan;

-

Membantu penyediaan dan perbaikan fasilitas pendidikan sekolah;

-

Mengusulkan peningkatan SDM melalui pelatihan guru dan staf pemerintah daerah;

-

Mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat membuat sebuah program dalam bidang peningkatan SDM sesuai dengan kebutuhan daerah.

c. Prioritas program: -

Peningkatan kualitas SDM (guru, staf pemerintah desa dan kecamatan, tenaga seni) dengan pendidikan, pelatihan, seminar, dan studi banding;

-

Penguatan kelembagaan sosial budaya dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM;

-

Meningkatkan bantuan beasiswa dan sarana belajar lainnya;

-

Mengadakan perlombaan tentang adat istiadat budaya lokal, dan memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berperan mewariskan etika adat budaya lokal;

Tabel 40. Bagan Analisa SWOT Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan Masyarakat oleh Star Energy

Faktor internal

Faktor Eksternal

Kekuatan/Strengths (S) 1. Komitmen perusahaan terhadap biaya pendidikan sangat tinggi. 2. Komitmen perusahaan terhadap pembangunan fasilitas gedung sekolah sangat tinggi. 3. Komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan nilai budaya lokal sangat tinggi

Kelemahan/Weaknesses (W) 1. Kurangnya kontrol dari pihak perusahaan terhadap penyaluran beasiswa karena keterbatasan SDM 2. Tidak tersedianya tenaga ahli yang harus menangani masalah pendidikan di perusahaan. 3. Tidak adanya bagian khusus yang menangani masalahmasalah nilai budaya lokal di institusi bisnis perusahaan.

W-O S-O Peluang/Opportunity 1. Menyarankan kepada 1. Meningkatkan (O) pemerintah untuk sarana dan 1. Dukungan menaikkan anggaran masyarakat dan prasarana pendidikan. pendidikan mulai pemerintah terhadap program tingkat SD hingga 2. Mengusulkan kepada pemerintah untuk SLTA. pengembangan melibatkan LSM masyarakat sangat 2. Meningkatkan dalam merumuskan tinggi jumlah penerima program pendidikan. 2. Minat siswa untuk beasiswa dari belajar sangat tingkat SD hingga 3. Menyarankan kepada LSM untuk dapat tinggi. SLTA. mengadakan seminar 3. Masyarakat masih 3. Memberikan tentang adat melayu. pelatihan khusus menghormati nilainilai budaya lokal bagi tenaga pelajar sebagai acuan dalam dari tingkat TK pergaulan hingga SLTA. kehidupan sehari- 4. Mengadakan perlombaanhari. perlombaan adat istiadat budaya lokal. Ancaman/Threats (T) S-T W-T 1. Ketergantungan 1. Meningkatkan 1. Memberikan masyarakat investasi sosial beasiswa kepada

terhadap bantuan perusahaan cukup tinggi. 2. Keteerlibatan pemerintah terhadap dunia pendidikan bisa berkurang. 3. Sebagian besar guru PNS yang bermutu cenderung selalu pindah/dipindahkan . 4. Lemahnya minat generasi muda untuk mendalami budaya lokal karena dipengaruhi oleh budaya-budaya yang datang dari luar.

8.4.

yang berprestasi berupa sarana dan dengan bekerja sama prasarana dengan dinas terkait pendidikan dari serta melibatkan tingkat TK hingga LSM dalam proses SLTA. seleksi, pengawasan, 2. Perusahaan dan dan pelaksanaan Pemda bekerja program. sama dalam 2. Perusahaan dan memberikan pemerintah pemahaman kepada masyarakat tentang melakukan pertemuan secara fungsi pendidikan. kontinu untuk 3. Perusahaan merumuskan bersama masalah-masalah pemerintah kebudayaan dan memberikan pendidikan untuk penghargaan menjadikan sebuah kepada tokoh-tokoh kebijakan. masyarakat adat yang telah berperan dalam mewariskan etika adat budaya lokal.

Matriks SWOT Program Kesehatan Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel 41, Strategi kebijakan

program dalam bidang kesehatan sebagai berikut a. Tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi persoalan kesehatan dasar dan kesehatan lingkungan serta membantu meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. b. Strategi Bekerjasama

dengan

lembaga-lembaga

pendukung

pelatihan

di

Kecamatan, ibukota kabupaten, maupun provinsi serta bekerjasama dengan Puskesmas setempat. c.

Prioritas program − Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan memberikan pemahaman dan penyuluhan secara terencana dan berkala; − Pelatihan tenaga paramedis dengan materi yang lebih memadai; − Meningkatkan kemampuan paramedis dalam hal rasa percaya diri

dalam memberikan pertolongan pertama; − Peningkatan pelayanan puskesmas; − Peningkatan kerjasama antara tenaga medis dengan bidan kampung; − Bekerjasama dengan lembaga penyuluh kesehatan dan tokoh agama; Tabel 41. Bagan Analisa SWOT Kesehatan Masyarakat oleh Star Energy Kekuatan/Strengths (S) Faktor internal 1. Komitment perusahaan terhadap program kesehatan cukup tinggi; 2. Perusahaan sudah Faktor Eksternal mempunyai jaringan kerja sama dengan tem ahli kedokteran dari Jakarta Peluang/Opportunity (O) 1. Dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap program kesehatan cukup tinggi. 2. Masih banyaknya para penderita penyakit darah tinggi, bibir sumbing, gigi keropos dan kematian ibu melahirkan. 3. Tersedianya satu buah rumah sakit lapangan yang lengkap dengan peralatan yang lengkap di tingkat kabupaten Ancaman/Threats (T) 1. Tidak setiap desa/dusun memiliki petugas kesehatan, kalaupun ada

S-O 1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dari tingkat dusun sampai pada tingkat kabupaten. 2. Memberikan penyuluhan terhadap masyarkat untuk menjaga kebersihan lingkungan masingmasing.

Program Pengembangan Kelemahan/Weaknesses (W) 1. Kurangnya pengawasan terhadap bantuan kesehatan yang telah diberikan perusahaan. 2. Tidak adanya acuan yang jelas tentang model kerjasama antara perusahaan dan pemerintah daerah. W-O 1. Belum adanya penelusuran kebutuhan akan pelatihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan paramedik yang sesuai dengan situasi setempat. 2. Masih banyak kejadian/peristiwa setempat yang memerlukan penanganan khusus terutama penyakit jantung, stroke.

S-T W-T 1. Mengajak Star Energy hanya bisa pemerintah untuk menyarankan ke bersama-sama Pemerintah daerah yang meningkatkan punya wewenang agar :

kapasitasnya hanya sebagai perawat/bidan desa; 2. Petugas kesehatan banyak yang merangkap tugas di beberapa desa/dusun 3. Petugas kesehatan akan pindah ke daerah lain bila ada peluang yang lebih baik. 4. Puskesmas pembantu belum ada di setiap desa

anggaran dibidang 1. Menyiapkan kendaraan operasional kesehatan. bagi petugas medis di 2. Memberikan gaji setiap tingkatan. yang layak terhadap 2. Pembangunan Polindes tenaga dan penambahan medis/perawat/bidan petugas kesehatan desa agar lebih hanya menjadi bertanggungjawaab tanggung-jawab dan terhadap kewenangan Dinas pekerjaannya. Kesehatan Pemerintah 3. Menyediakan Kabupaten; fasilitas kesehatan tenaga beserta tenaga medis 3. Penempatan kesehatan seperti bidan yang memadai dari tingkat dusun hingga desa/polindes hanya satu pada tiap desa, tingkat kabupaten. sementara wilayah desa 4. Membuat kontrak luas/akses kerja dengan petugas terbatas/dusun medis dari semua tersebar; tingkatan agar tidak mudah pindah kerja ke tempat lain.

8.5. Matriks SWOT Program Ekonomi Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel 42, Strategi kebijakan program dalam bidang pemberdayaan Ekonomi sebagai berikut: a. Tujuan Membantu masyarakat dalam pengolahan VCO, tempurung kelapa, dan penyediaan bantuan bibit unggul, pengadaan sarana produksi kerja (KUB) serta pemberdayaan perempuan guna meningkatkan pendapatan rumah tangga. b. Strategi -

Penelusuran kebutuhan;

-

Bekerjasama dengan dinas pertanian dan perkebunan setempat;

-

Bekerjasama dengan kelompok petani, nelayan, dan pendamping;

-

Bekerja sama dengan pengusaha luar daerah untuk bermitra.

c. Prioritas program -

Memberikan

dukungan

kepada

KUB

dalam

aspek

penguatan

kelembagaan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan usaha

ekonomi, manajemen organisasi serta analisis pemasaran; -

Mengoptimalkan kehadiran tenaga konsultan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi dan memonitoring program-program dalam bidang ekonomi yang telah dilakukan dengan sistem kontrak;

-

Menyarankan kepada pemerintah untuk dapat membuat standar harga hasil produksi petani;

-

Bekerjasama

dengan

pemerintah

terkait

untuk

memberikan

pemahaman tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok dengan melibatkan LSM. -

Menyarankan kepada pemerintah untuk dapat memberikan dukungan berupa modal usaha dengan sistem yang mudah.

Tabel 42.

Bagan Analisa SWOT Program Ekonomi Program Pengembangan

Masyarakat oleh Star Energy Kekuatan/Strengths (S) Kelemahan/Weaknesses 1. Komitmen (W) Faktor perusahaan dalam 1. Kurangnya Internal membantu pengawasan terhadap meningkatkan program bantuan perekonomian kepada masyarakat. masyarakat cukup 2. Kurangnya koordinasi Faktor Eksternal tinggi. antara perusahaan dengan pemerintah dalam program ekonomi S-O W-O Peluang/Opportunity (O) Mengusulkan dan 1. Melakukan 1. Tersedianya potensi membantu pemerintah pengawasan terhadap program-program perikanan/perkebun daerah untuk : bantuan ekonomi an milik para 1. Memperkuat dan meningkatkan kepada masyarakat nelayan/petani; dengan membentuk 2. Kemampuan keterampilan mengolah hasil masyarakat dalam tim khusus. bertani dan 2. Melakukan koordinasi perikanan/ antara perusahaan perkebunan/hutan mengolah hasil pertanian. dengan pemerintah menjadi komoditas yang memiliki nilai 2. Memperluas pasar dalam membina jual; hasil pertanian kegiatan ekonomi hingga ke luar masyarakat. 3. Tersedianya potensi pasar daerah. perikanan/perkebun 3. Memberikan an dan komoditas perhatian lebih olahan lainnya; terhadap serta bandara perempuan dalam

udara.

Ancaman/Threats (T) 1. Keterbatasan modal finansial dan modal skill dari masyarakat. 2. Pembinaan tidak diberikan secara intensif dan tidak dilengkapi dengan kegiatan pendampingan 3. Nelayan dan petani tidak memliki posisi tawar-menawar yang baik. 4. Hasil produksi dalam bidang perkebunan dan kehutanan masih terbatas, cenderung masih bersifat subsisten.

meningkatkan hasil olahan pertanian. 4. Membuat standar harga hasil produksi petani/nelayan. S-T W-T Menyarankan dan 1. Memberikan dukungan kepada membantu pemerintah KUB dalam aspek daerah untuk : penguatan 1. Membuat peraturan daerah yang tidak kelembagaan. merugikan rakyat 2. Bersama-sama pemerintah terkait kecil. memberikan 2. Memberikan pemahaman tentang pembinaan secara intensif di bidang pentingnya kerjasama antara pelaku kelembagaan dan pembangunan dengan usaha terhadap melibatkan LSM. para petani. 3. Memberikan penyadaran kepada petani dan nelayan untuk tetap menjaga mutu produksinya dan pentingnya kelompok usaha bersama (KUB)/koperasi.

8.6. Matriks SWOT Program Fasum/Fasos Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel 43. Strategi kebijakan program dalam bidang Fasum/Fasos sebagai berikut : a. Tujuan Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Strategi -

Berbagi sumberdaya dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penelusuran kebutuhan;

-

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan peluang kepada masyarakat untuk belajar berproses, serta ikut bertanggung jawab dalam mengambil keputusan;

-

Pembentukan dan penguatan kelembagaan yang terkait dengan bidang program tertentu;

-

Melibatkan west natuna consortium (WNC) dalam program-program yang membutuhkan dana besar;

-

Sosialisasi mekanisme yang berlaku dalam perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah;

c. Prioritas program -

Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum terutama pembangunan bak penampung air bersih pada tiap-tiap desa;

-

Pembangunan dan penyediaan fasilitas penerangan pada tiap-tiap desa;

-

Pembangunan dan penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah pada tiap-tiap kecamatan dan desa;

-

Bersama-sama pemerintah memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang terkait dengan aspek penjagaan dan pengamanan fasilitas umum;

-

Bersama-sama pemerintah mensosialisasikan program pengembangan masyarakat dalam upaya meminimalkan kecemburuan sosial di tengahtengah masyarakat.

Tabel

43. Bagan Analisa SWOT Program Fasum/Fasos Program Pengembangan Masyarakat oleh Star Energy Kelemahan/Weaknesses Kekuatan/Strengths (S) (W) 1. Komitmen perusahaan Faktor dalam membangun 1. Kurangnya internal pengawasan dan fasilitas umum dan perawatan terhadap fasilitas sosial bagi fasilitas umum dan masyarakat cukup fasilitas sosial yang tinggi. telah dibangun oleh perusahaan. 2. Kurangnya partisipasi Faktor Eksternal dan tanggung jawab sebagian warga masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum bersama. Peluang/Opportunity S-O W-O (O) 1. Menyarankan kepada 1. Melakukan

1. Partisipasi dan jiwa pemerintah untuk gotong royong menyediakan masyarakat dalam anggaran yang membangun fasummemadai untuk biaya fasos sangat tinggi. perawatan fasilitas 2. Kesadaran umum seperti masyarakat sangat bangunan KUB. tinggi terhadap 2. Menghimbau kepada pentingnya pemerintah daerah kebutuhan sarana untuk memberikan dan prasarana sangsi yang tegas seperti gedung kepada warga sekolah, gedung masyarakat yang kesehatan dan lainmerusak fasilitas lain. umum. 3. Membuat PERDA tentang standarisasi pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Ancaman/Threats (T) S-T 1. Adanya ketidak- 1. Pemerintah percayaan memberikan masyarakat kepada kesempatan kepada pemerintah karena pihak swasta untuk kualitas bangunan turut berpartisipasi yang kurang dalam menyediakan memadai. fasilitas umum seperti 2. Bisa menimbulkan sarana air bersih, kecemburuan sosial penerangan, dan di tengah-tengah tempat pembuangan masyarakat karena sampah. tidak adanya 2. Masyarakat komunikasi yang diharapkan baik antara pihak memberikan perusahaan dan dukungan terhadap masyarakat. program yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan.

pengawasan secara bersama-sama dengan masyarakat terhadap keberadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah dibangun perusahaan. 2. Perusahaan bersamasama dengan pemerintah dan perguruan tinggi perlu menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. W-T Bersama-sama dengan pemerintah daerah memberikan : 1. Penyadaran dan penyuluhan kepada masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas umum. 2. Mensosialisasikan program-program pengembangan masyarakat pada masing-masing daerah khususnya dalam bidang fasum/fasos.

BAB IX STRATEGI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN ANAMBAS 9.1. Pembatasan Rancangan Program Program CSR dan CD memiliki tujuan yang ideal dalam mendorong keikutsertaan perusahaan membangun masyarakat secara umum maupun membangun hubungan antara perusahaan, komunitas dan pemerintah. Terdapat tujuh permasalahan umum yang dihadapi masyarakat Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas yaitu menyangkut : (1) sanitasi lingkungan pemukiman yang kurang baik; (2) aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar serta mobilitas masyarakat yang terbatas terbatas antar desa/dusun/ kampung; (3) kualitas pendidikan yang rendah; (4) perekonomian masyarakat belum bekembang; (5) tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, (6) angka pengangguran yang masih tinggi; dan (7) koordinasi kelembagaan yang kurang optimal. Berangkat dari tujuan ideal secara konseptual, hasil evaluasi terhadap program yang sudah berjalan, serta kenyataan lapangan yang dihadapi oleh Perusahaan Star Energy di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan, maka secara garis besar permasalahan dalam pelaksanaan program community development (CD) Perusahaan Star Energy adalah sebagai berikut: a. Program CD yang dilaksanakan Perusahaan Star Energy belum mampu memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi secara berkelanjutan. Walaupun sudah ada kerjasama antara berbagai stakeholders dalam program CD tersebut, namun belum efektif karena keterlibatan pemerintah daerah belum maksimal. Rancangan program akan mengarah pada pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan pemerintah b. Lembaga pengelola kolaborasi stakeholders untuk meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat belum ada. Lembaga ini diharapkan dapat berperan sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, interaksi dan ketahanan sosial, pengelolaan sumberdaya dari pemerintah dan potensi masyarakat, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan

publik.

Sasaran

program

yang

ingin

dicapai

adalah

berkembangnya lembaga dan organisasi ekonomi-sosial masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi. Rancangan program mengarah pada pembentukan kelembagaan kemitraan, jaringan kelembagaan lokal dan kebijakan pembangunan daerah.

9.2. Rancangan Program 9.2.1. Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Prinsip kesetaraan bagi para stakeholders merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam membangun kolaborasi. Akan tetapi menurut kenyataan di lapangan, masyarakat lokal sebagai stakeholders berada pada posisi paling lemah sehingga diperlukan pemberdayaan. Melalui kegiatan pendampingan diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat memiliki peran yang sebanding dengan stakeholders yang lainnya. Dengan demikian posisi mereka dapat disejajarkan dengan stakeholders lainnya. Rancangan dengan

program

pemberdayaan

masyarakat

dilakukan

kegiatan pendampingan, melalui beberapa upaya yang diantaranya

adalah : a. Pembentukan dan Pengorganisasian Sistem Kelembagaan Kegiatan ini diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok dampingan oleh pihak pemerintah desa. Melalui mekanisme kelompok akan dibangun konsensus-konsensus

atau

komitmen

bersama

untuk

menyelesaikan

persoalan komunitas. Melalui kegiatan kelompok juga diharapkan dapat digali ide-ide atau gagasan yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap sebagai proses pembelajaran partisipatif demi kemajuan kelompok dan masyarakatnya. Antar kelompok juga dapat membentuk networking baik di bidang kegiatan usaha produktif, sharing pengetahuan dan pengalaman, informasi dan yang lebih penting adalah dalam rangka menghimpun kekuatan bersama sehingga mereka memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat. b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat dilakukan melalui kegiatankegiatan pelatihan, belajar bersama, diskusi kelompok, diklat, magang, studi banding, seminar, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan dan instansi terkait lainnya yang dapat juga bekerjasama dengan perguruan tinggi. c. Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif Kegiatan usaha produktif diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berarti penguatan masyarakat di bidang ekonomi. Jenis kegiatannya bisa berupa pengembangan usaha produktif yang sudah ada, atau membuka bidang usaha baru. Penguatan masyarakat melalui pendekatan ekonomi akan dapat meningkatkan motivasi anggota dalam berkelompok karena sebagian kepentingan mereka dapat terpenuhi. Di pihak lain, keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kelompok dapat memotivasi orang lain untuk ikut berkelompok. Sehingga keberhasilan kegiatan pendampingan

memiliki peran yang sangat penting dalam

menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya.

9.3. Rancangan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah 9.3.1. Pemberdayaan Bidang Ekonomi Dalam rangka membangun perekonomian masyarakat yang kuat, efisien, dan modern, terdapat lima agenda permasalahan yang harus diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas, yaitu : Pertama, mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun sektor usaha dan mekanisme pasar yang efisien. Kedua, meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam merespon pasar. Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan pemasaran output secara efisien. Keempat, meningkatkan akses usaha masyarakat ke input produksi (modal, teknologi, lahan, tenaga kerja). Kelima, menciptakan keterkaitan usaha besar dengan usaha masyarakat secara sinergis dan setara.

9.3.2. Pemberdayaan Bidang Sosial dan Budaya Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan budaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dengan cara sebagai berikut : (1) membuka dan mendorong serta meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan kebutuhan yang paling mendasar sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah; (2) melakukan proses pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan budaya sesuai dengan kebutuhan dan norma-norma adat setempat; (3) pengoptimalan dan pembagian peran stakeholders selaku pelaku pembangunan dalam upaya menuju kemandirian masyarakat; dan (4) memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat/pelaku pembangunan dengan baik dan benar serta tidak mengabaikan aspek etika dan hukum yang berlaku, dengan harapan terbentuknya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9.4. Strategi pelaksanan Progam 9.4.1. Organisasi Pelaksana Kegiatan CD Perusahaan Dalam kegiatan pelaksanaan program dimulai dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, menyiapkan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Sebagai seorang pelaksana program di lapangan, petugas CD tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dan partisipasi masyarakat (yang menjadi sasaran binaan) serta stakeholders lainnya. Dibutuhkan tenaga pendukung yang terdiri dari kader komunitas. Fungsifungsi yang dapat dilakukan oleh kader komunitas ini dalam kegiatan CD adalah: •

Menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan maupun masyarakat

•

Memfasilitasi masyarakat dalam berbagai kegiatan CD perusahaan

•

Menjadi pendamping masyarakat dalam pelaksanaan CD

•

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CD Diharapkan kader komunitas ini akan dapat menjembatani kepentingan

masyarakat dengan kepentingan perusahaan dan pemerintah di Kabupaten Natuna dan Anambas. Berikut ini adalah gambar pola keterkaitan antara pelaksana CD dengan pengambil kebijakan.

Gambar 18. Struktur Organisasi CD Perusahaan 9.4.2. Kordinasi dan sosialisasi dengan Stakeholders Tingkat Desa •

Sosialisasi program CD secara berkala, dilakukan bukan hanya kepada pihak Kecamatan, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yaitu Kepala Desa, Ketua LPMD, Ketua BPD, Ketua PKK, Ketua LAM dan Ketua Pemuda. Hal ini dilakukan untuk mendukung program yang akan dilakukan.

•

Koordinasi program dilakukan sejak akan dimulainya program hingga pelaksanaan program. Dengan demikian para stakeholders mendapatkan proses pembelajaran untuk melakukan perencanaan yang partisipatif.

•

Sarana untuk mensinergikan gagasan kegiatan CD dan potensi dari masyarakat di tingkat RW yang merupakan hasil identifikasi kebutuhan, kelayakan dan prioritas program forum musyawarah kemitraan RW (FMK-RW).

9.4.3. Membuat Forum Musyawarah Kemitraan Kecamatan (FMK-Kecamatan) •

Sebagai sarana sosialisasi program CD serta untuk mensosialisasikan visi dan misi dari perusahaan Migas.

•

Sebagai sarana untuk memilih dan menetapkan kader komunitas sesuai dengan kebutuhan.

•

Sebagai sarana untuk mensinergikan gagasan kegiatan CD dan potensi dari masyarakat di tingkat kecamatan yang merupakan hasil identifikasi kebutuhan, kelayakan dan prioritas program FMK-Kecamatan.

9.4.4. Pelibatan Stakeholders •

Stakeholders yang dilibatkan dalam FKM-Kecamatan adalah perangkat dusun yang terdiri dari kepala dusun, ketua RW dan ketua RT.

•

Stakeholders lain yang perlu dilibatkan adalah tokoh masyarakat/agama yang berada dalam lingkungan dusun; baik dalam kapasitasnya sebagai individu (guru, dokter, bidan desa, perawat) maupun dalam kapasitas sebagai anggota atau pengurus organisasi dan pemerintahan desa (pengurus/anggota

PKK,

pengurus/anggota

kelompok

pemuda,

pengurus rumah ibadah, pengurus/anggota kelompok nelayan/tani, pengurus/anggota koperasi, pengurus BPD/LPMD/LAM, penghulu desa dan stafnya). •

Stakeholders dari pihak perusahaan disamping diwakili oleh pelaksana program di lapangan yang terdiri dari community development officer, government relation, public relation, perwakilan base supervisor, dan pihak security perusahaan.

•

Stakeholeders dari pihak pemerintah kecamatan setidak-tidaknya diwakili oleh dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kecamatan atau Dinas Perkebunan dan Pertanian. Akan lebih baik lagi jika dihadiri oleh sekretaris kecamatan.

Pemerintahan Dan Organisasi Sosialisasi rencana/model kegiatan CD Sosialisasi visimisi kegiatan CD per sahaan

Stakeholders Pemerintah Desa Ketua BPD/LPMD - Ketua PKK

Mengimforma sikan secara berkala perkembangan kegiatan CD

Forum Musyawarah Kemitraan (FMK-

Sosialisasi rencana dan model kegiatan CD; Sosialisasi visimisi kegiatan

Stakeholders - Kepala Dusun - Ketua RW/RT - Tokoh Masyarakat Agama sebagai Individu/anggot a organisasi Desa yang

Memilih dan menetapkan kader komunitas Mensinergikan program pada masing-masing lingkungan RW

Forum Musyawarah Kemitraan RW (FMK-RW)

Sosialisasi rencana dan model kegiatan CD; Sosialisasi visimisi kegiatan CD

Stakeholders - Ketua RW/RT - Tokoh Masyarakat Agama sebagai Individu/anggot a organisasi Desa yang tinggal di

Identifikasi kader komunitas potensial; Idetentifikasi kebutuhan, kelayakan dan

Gambar 19. Bagan alur proses koordinasi forum musyawarah kemitraan pembangunan dan pelibatan Stakeholders

BAB X KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan Hasil

kajian

mengenai

strategi

mensinergikan

program pengembangan

masyarakat dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Natuna, terutama di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Masalah bidang pendidikan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan adalah belum semua dusun mempunyai fasilitas gedung sekolah dasar, masih rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, dan keterbatasan tenaga guru. Masalah di bidang ekonomi adalah keterbatasan dalam permodalan, para penampung hasil produksi VCO saat sekarang sangat terbatas dan belum adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten. Dalam bidang kesehatan masalahnya adalah keterbatasan jangkauan puskesmas pembantu bagi masyarakat desa, masih kurangnya tenaga medis, serta masih banyaknya penderita penyakit darah tinggi pada usia muda. Sementara itu masalah terkait penyediaan fasum/fasos adalah masih belum tesedianya fasilitas air bersih, sarana penerangan/PLN, dan tempat pembuangan sampah yang memadai pada tiap desa. 2. Hasil penilaian dari pemerintah, masyarakat dan Perusahaan Star Energy terhadap program pengembangan masyarakat dari aspek manfaat, keberlanjutan, kesesuaian dan dampak program cukup bervariasi antar program. Secara umum, program yang dinilai paling baik adalah program pengembangan masyarakat di bidang ekonomi, program yang dinilai baik adalah pada bidang fasum/fasos, dan program yang dinilai kurang adalah pada bidang kesehatan. 3. Hasil penilaian para stakeholders terhadap aspek partisipasi yang dilakukan oleh pemanfaat adalah baik. Sementara itu, hasil penilaian peran stakeholders terhadap

aspek kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy dengan pemerintah dan masyarakat adalah kurang memadai. 4. Rancangan strategi untuk mensinergikan program pengembangan masyarakat Perusahaan Star Energy dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut : 1. Melakukan perancangan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan dalam rangka pemetaan sosial. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : (1) mendorong pembentukan sebuah forum musyawarah kemitraan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten; (2) meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan petugas lapangan dalam menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya, kesehatan, ekonomi, serta fasum/fasos dengan cara memberikan kesempatan untuk mengikuti training, seminar-seminar, dan kursus-kursus keahlian yang relevan; (3) mengembangkan sistem informasi masyarakat; (4) melakukan rancangan umum program per bidang dari aspek tujuan (jangka pendek, sedang dan panjang), strategi, dan prioritas program (visi/misi); (5) meningkatkan intensitas komunikasi para petugas public relation maupun community officer perusahaan kepada pemerintah kabupaten secara lebih terjadwal

dalam

rangka

membangun

dukungan

pemerintah

dan

mensinergikan program-program pengembangan masyarakat dengan program pembangunan daerah. 2. Strategi pelaksanaan program dapat ditempuh dengan cara membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai fasilitator dan motivator pembangunan. 10.2. Rekomendasi Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan

kepada

pemerintah

Kabupaten

Natuna,

Kabupaten

Anambas,

Perusahaan Star Energy dan kepada masyarakat pemanfaat, sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas diharapkan : •

Melakukan pengorganisasian terhadap keterlibatan pihak swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dimana fungsi kelembagaan tersebut sebagai fasilitator dan koordinator. Untuk itu dibutuhkan penempatan salah seorang staf

pemerintah

daerah

(Bappeda)

yang

diberi

tugas

khusus

untukberkoordinasi dengan perusahaan, yang akan mengurusi masalah program pengembangan masyarakat. •

Menyediakan lebih banyak tenaga penyuluh yang sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya masing-masing dengan harapan bisa membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi;

•

Membentuk semacam forum musyawarah kemitraan pembangunan, sebagai wadah pertemuan antar stakeholders yang terdiri dari unsur pelaku usaha, pemerintah daerah, serta perbankan, yang mampu mendukung dan mengarahkan rencana pengembangan program masyarakat;

•

Memfasilitasi peningkatan akses masyarakat kepada informasi pasar dan teknologi melalui revitalisasi pelayanan, penyuluhan, maupun menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga jasa pengembangan bisnis.

2. Kepada Perusahaan Star Energy diharapkan untuk dapat : •

Meningkatkan bantuan program pengembangan masyarakat secara lebih fokus pada bidang ekonomi dan pendidikan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan manfaat program, sehingga program tersebut terukur, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

•

Meningkatkan pengawasan terhadap program-program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait.

3. Kepada masyarakat dan pihak pemanfaat diharapkan untuk ikut serta dalam : •

Membantu pihak perusahaan dengan cara terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program secara bersama-

sama, sehingga menimbulkan suasana yang akrab, saling mempercayai, dan saling membutuhkan; •

Berperan aktif dengan cara memberikan saran, dukungan tenaga dan waktu untuk

mengupayakan

terlaksananya

sebuah

program

pengembangan

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat (PNPM) dengan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Star Energy, Perusahaan ConocoPhillips, dan Perusahaan Premier Oil yang disinergikan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

DAFTAR PUSTAKA Ambadar, Jackie. 2008. CSR Dalam Praktek di Indonesia. PT. Gramedia. Jakarta Bappeda Kabupaten Natuna. 2007. Rencana Pengembangan Tahunan Daerah (RAPETADA) Kabupaten Natuna. Pemda Kabupaten Natuna. Bappenas. 2006. Panduan Nasional Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta Budimanta, Arif. 2004. Corporate Sosial Responsibility, Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. ICSD (Indonesia Center For Sustainable Development). Jakarta. Budimanta, Arif. 2008. Metode dan Tehnik Pengelolaan Community Development. ICSD (Indonesia Center For Sustainable Development). Jakarta. Dinas Hupmas MIGAS. 2005. Community Development dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jakarta. Dinas Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4. Gramedia. Jakarta Djajadiningrat, S. T. 2005. Sustainable Future, Menggagas warisan Peradaban Bagi Anak cucu. ICSD. Jakarta. Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat (FKPM) di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). 2004. Pedoman Pengembangan Masyarakat Sektor Energi dan Sektor Daya Mineral. Jakarta. Hariyoga, Himawan. 2007. Modul Bahan Kuliah Prinsip-Prinsip Pembangunan Daerah. Program Magister Manajemen Pembangunan daerah. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Husaini, Usman. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta

___________. 2002. Otonomi Daerah peluang dan Tantangan. Suara Pembaharuan. Jakarta. Ife, Jim. 2008. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Community Development. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2007. Undang-Undang RI No. 40 Th. 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bhuana Ilmu Populer, kelompok Gramedia, Jakarta. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2007. UndangUndang

RI No. 12 Th. 2008 Tentang perubahan kedua atas undang-

undang No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2008. UndangUndang RI No. 32 & 33 Th. 2004 Tentang OTDA 20TJ-2008. Citra Umbara. 2008. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2005. UndangUndang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004. Sinar Grafika. Jakarta. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2006. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th. 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. www.bappenas.co.id Kusairi. 2005. Sustainable Future, Menggagas warisan peradaban bagi anak cucu seputar wacana pemikiran. ICSD (Indonesia Center For Sustainable Develepment). Jakarta Laporan Akhir Pengkajian Pembentukan Kabupaten kepulauan Anambas. 2007. Badan Pembentukan Dan Penyelaras Kepulauan Anambas. Manuwoto. 2007. Modul Kuliah Prinsip-perinsip Pembanguan Daerah, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

MIGAS. 2004. Pedoman Tata Kerja Pengembangan Masyarakat – Buku Kedua. Jakarta. Napitapulu, Paimin. 2007. Menakar Urgensi Otonomi Daerah, Solusi Atas Ancaman Disintegrasi. PT. Alumni, Bandung Perusahaan Star Energy. 2007. Laporan Kegiatan Pengembangan Masyarakat di Kab. Natuna. Kepulauan Riau Prayogo, dkk. 2008. Evaluasi Komprehensif Program Community Development Premier Oil Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. LabSosio Universitas Indonesia. Jakarta Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3Pro). 2007. Laporan Akhir : Pengkajian Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemda Kabupaten Natuna. Jakarta Rudito, Bambang. 2003. Akses Peran Serta Masyarakat Indonesia ICSD (Center For Sustainable Development). Jakarta. Sumardjo, 2008. Modul Bahan Kuliah Pembanguan Kebutuhan dasar Manusia. Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sumardjo. 2006. Bahan Seminar Pengembangan Kemitraan Strategis Antara PemdaPerusahaan-Masyarakat dan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Implementasi CSR. Institut Pertanian Bogor. LPPM. Bogor. Soetarto, Endriatmo. 2007. Modul Kuliah Prinsip-prinsip Pembanguan Daerah. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Soetarto, Endriatmo. 2007. Modul Kuliah Prinsip-prinsip Pembanguan Daerah. Institut Pertanian Bogor. Bogor Sumodiningrat, Gunawan. 2007. Pemberdayaan Sosial. Kajian Ringkas Tentang Membangun Manusia Indonesia. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Surya, Rifa, Rukijo, Haryanto, Joko Tri. 2004. Kompilasi Undang-Undang Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Pemerintah Daerah.

PT.

Mandhakakya Indonesia Muda. Jakarta Soetrisno, Loekman. 2000. Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Sekitar. P3PK UGM. Jogjakarta. Susilo, N.B. 2006. Indonesia Bubar, Perpustakaan Nasional. Pinus. Jogjakarta Syaukat, Yusman. 2008, Pembangunan Ekonomi Lokal Modul Kuliah Institut Pertanian Bogor. Bogor. Thompson, A.A. and A.J.Strikland III. 1998. Strategic Management: Concepts and Cases. 10th Edition. Richard D.Irwin. Homewood. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Yayasan Obor Indonesia. Jogjakarta. Tonny, Fredian. 2006, Modul Kuliah Metodologi Kajian Pembangunan Daerah. Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tonny, Fredian. 2003, Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah. Program Magister Manajemen Pembangunan daerah. Sekolah Pasca Sarjana. Modul Kuliah Institut Pertanian Bogor. Bogor. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Rancangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responsibility. Sinar Grafika. Jogjakarta West Natuna Consortium. 2008. Document Meeting. West Natuna Consortium. Jakarta

Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publising. Gresik. Widjaja, Amin. 2008. Konsep dan Kasus Corporate Sosial Responsibility. Jakarta. Wrihatnolo, R, Nugroho, R.N. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan. Gramedia. Jakarta Yuwono, Sony. 2008. Memahami APBD dan Permasalahanya (Panduan Pengelolaan keuangan Daerah). Bayu Media Publising. Malang.